Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah…jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · Ini artinya hubungan antara P_Eko ... Menurut PP Nomor

9

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana

Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja

Modal pada Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi

Kepulauan Riau Periode 2010 – 2014

JUMAIDI SUSANTO

090462201178

Jurnal Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Kepulauan Riau

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan

Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi

Khusus, terhadap Belanja Modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana

Pertumbuhan Ekonomi (P_Eko) secara individual (parsial) tidak berpengaruh

terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara individual

(parsial) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum (DAU)

secara individual (parsial) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana

Alokasi Khusus (DAK) secara individual (parsial) berpengaruh terhadap Belanja

Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2014. Hal

ini didukung dengan nilai koefisien korelasi antara variabel P_Eko, PAD, DAU,

DAK dengan Belanja Modal adalah 0,818. Ini artinya hubungan antara P_Eko,

PAD, DAU, DAK dengan Belanja Modal adalah sangat kuat (signifikan) sebesar

81,8%. Adjuster R2 dalam penelitian ini sebesar 0,735, hal ini menujukkan bahwa

sebesar 62,4% Belanja Modal pada kabupaten/kota di Kepri dipengaruhi oleh

P_Eko, PAD, DAU, dan DAK. Sedangkan sisanya sebesar 37,6 % dipengaruhi

atau dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

10

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi

Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan

prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk

fasilitas public. Investasi sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi serta

perbaikan bagi produktivitas tenaga kerja. Tanpa investasi tidak akan ada pabrik,

dengan demikian tidak akan ada ekspansi (perluasan) ekonomi, (Anggraeni,

2012). Salah satu dana perimbangan dari pemerintah ini adalah Dana Alokasi

Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan

keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU

32/2004). Dengan adanya transfer dana dari pusat ini diharapkan pemerintah

daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang didapatnya untuk membiayai belanja

modal di daerahnya (Putro,2010). Dana alokasi khusus (DAK) merupakan salah

satu mekanisme transfer keuangan Pemerintah Pusat ke daerah yang bertujuan

untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan

sesuai dengan prioritas nasional. Sesuai dengan peruntukannya DAK hanya untuk

kegiatan fisik. Walaupun kontribusi DAK sangat kecil (hanya sekitar 7%) dari

total dana perimbangan

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, rumusan masalah yang

dapat diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal ?

2. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal ?

3. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal ?

4. Apakah Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal ?

11

5. Apakah Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi

Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh terhadap

Belanja Modal ?

LANDASAN TEORI

Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pengeluaran

anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih

dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi belanja modal untuk

perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud. Deddi

Nordiawan (2008 : 162), “ Belanja Modal adalah belanja yang di lakukan

pemerintah yang menghasilkan aktiva tertentu. Belanja aktiva tetap di akui

sebagai belanja, dengan kata lain dana umum tidak mengakui adanya aktiva di

neracanya. Pengeluaran untuk belanja modal di catat sebagai pengeluaran dalam

dana umum”. Menurut Halim ( 2004 : 73 ), “ Belanja modal merupakan belanja

pemerintah daerah yang menfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan

menambah asset atau kekayaan Daerah dan selanjutnya akan menambah belanja

yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja

Administrasi Umum.

Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelajaran atas

aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya.

Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan

pinjaman. Belanja Investasi/Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya

cenderung melebihi satu tahun anggaran dann akan menambah asset atau

kekayaan pemerintah, dan selanjutnya akan menambah anggaran rutin untuk biaya

operasional dan pemeliharaannya, (Mardiasmo, 2009:67).

12

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri 13/2006 Pasal 53 ayat ( 1 ) :

“Belanja Modal sebagaimana di maksud dalam Pasal 50 huruf c di gunakan untuk

pengeluaran yang dilakukan dalam rangka Pembelian / Pengadaan atau Pembangunan

Aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 ( Dua belas ) Bulan

untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah, seperti dalam bentuk Tanah, Peralatan,

dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Aset Tetap lainya”.

Perumusan Hipotesis

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting untuk

mengetahui dan mengevaluasi hasil pembangunan yang dilaksanankan. Syaratan

fundamental untuk pembangunan ekonomi adalah tingkat pengadaan modal

pembangunan yang seimbang dengan pertambahan penduduk. Pembentukan modal

tersebut harus didefinisikan secara luas sehingga mencakup pengeluaran yang sifatnya

meningkatkan produktivitas (Ismerdekaningsih & Rahayu, 2002). Atas pernyataan ini

bahwa menurut penelitian Nugroho (2010) bahwa pertumbuhan ekonomi tidak

berpegaruh secara signifikan terhadap anggaran belanja modal. Lain halnnya menurut

dan Pungky (2011) yang secara simultan Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli

Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

berpengaruh terhadap alokasi anggaran Belanja Modal. Irma Syafitri (2009) dalam

penelitiannya juga menghasilkan bahwa secara simultan PE, PAD dan DAU

berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Daerah yang ditunjang dengan sarana dan prasarana memadai akan berpengaruh

pada tingkat produktivitas masyarakatnya dan akan menarik investor untuk

menanamkan modalnya pada daerah tersebut yang pada akhirnya akan menambah

pendapatan asli daerah. Peningkatan PAD diharapkan mampu memberikan efek yang

signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal oleh pemerintah.

13

Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas

layanan publik dan pada gilirannya mampu meningkatkan tingkat partisipasi

(kontribusi) publik terhadap pembanguna yang tercermin dari adanya peningkatan PAD

(Mardiasmo, 2009). Dengan kata lain, pembangunan berbagai fasilitas sektor publik

akan berujung pada peningkatan pendapatan daerah. Pelaksanaan desentralisasi

membuat pembangunan menjadi prioritas utama pemerintah daerah untuk menunjang

peningkatan PAD. Hal ini senada dengan penelitian Irma Syafitri (2009) bahwa PAD

berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal senada di sampaikan oleh Kusnandar

dan Dodik Diswantoro (2012) bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja

modal. Lain halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2010) yang

menyatakan PAD tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum merupakan komponen terbesar pembentuk anggaran

pemerintah daerah, tujuan dari transfer DAU adalah untuk memperkuat kondisi fiskal

daerah dan mengurangi ketimpangan antar daerah. Dengan adanya transfer DAU ini,

daerah bisa lebih fokus terhadap penggunaan PAD yang dimiliki guna untuk membiayai

belanja modal yang menunjang tujuan pemerintah yaitu meningkatkan pelayanan

publik. Semakin banyak pendapatan yang dihasilkan oleh daerah baik dari DAU

maupun PAD, maka daerah akan mampu memenuhi dan membiayai semua keperluan

yang diharapkan oleh masyarakat. Pengaruh tersebut sesuai dengan penelitian Nugroho

Suratno Putro (2010) dan Pungky Ardhani (2011) bahwa Dana Alokasi Umum

berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, sedangkann

secara parsial seperti penelitian Irma Syafitri (2009) dan Kusnandar (2012) bahwa DAU

tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang

dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu (UU No.

33 Tahun 2004). Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan

14

bagian dari anggaran kementerian negara, yang digunakan untuk melaksanakan urusan

daerah, secara bertahap dialihkan menjadi dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus

digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi

prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan,

pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Pungky Ardhani

(2011) menghasilka dalam penelitiannnya bahwa DAK berpengaruh dengan belanja

modal ketika disimultankan dengan variabel pendukung yaitu Pertumbuhan ekonomi,

pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum.

METODELOGI PENELITIAN

Populasi

Menurut Sugiyono (2010 :115) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas

objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan

oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya”. Berdasarkan

pengertian di atas maka yang menjadi populasi penelitian ini adalah seluruh

kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 5 kabupaten dan 2 kota.

Sampel

Sampel dilakukan dengan purposive sampling atau dikenal juga sebagai teknik

pengambilan sampel purposive dengan cara memilih sampel berdasarkan informasi

yang tersedia atau berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria dalam penelitian ini adalah:

1. Telah ditetapkan sebagai Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan

Riau sebelum periode penelitian 2010 - 2014

2. Tersedianya data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga

konstan 2000 diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan

Riau.

3. Data realisasi PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal dari Laporan Realisasi

APBD pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau yang terdaftar

dalam situs www.djpk.depkeu.go.id periode 2010 – 2014

15

Kabupaten/Kota yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

Tabel 3.1

Daftar Populasi Penelitian

No Kabupaten/KotaKriteria Sampel

1 2 3

1 Kota Batam √ √ √ 1

2 Kota Tanjungpinag √ √ √ 2

3 Kabupaten Karimun √ √ √ 3

4 Kabupaten Bintan √ √ √ 4

5 Kabupaten Natuna √ √ √ 5

6 Kabupaten Lingga √ √ √ 6

7 Kabupaten Kepulauan Anambas - - - -

Tabel 3.2

Sampel Penelitian

No Kabupaten/Kota

1 Kota Batam

2 Kota Tanjungpinang

3 Kabupaten Karimun

4 Kabupaten Bintan

5 Kabupaten Natuna

6 Kabupaten Lingga

16

Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda yang

menggunakan alat bantu SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi 22.

Dalam analisis data terdiri dari uji statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas,

autokorelasi, multikoloniearitas, dan heteroskedastisitas) dan uji hipotesis (uji t, uji F

dan koefisien determinasi)

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Descriptif

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

P_Eko 35 4.45 7.77 6.4549 .84283

PAD 35 4.800 599.834 126.69203 144.525160

DAU 35 54.450 559.104 244.47840 115.371469

DAK 35 1.440 75.837 25.26506 22.313499

BM 35 52.168 563.000 257.66400 125.578220

Valid N (listwise) 35

Sumber: Output Data Olahan SPSS Versi 22

Keterangan: Dalam Jutaan/MilyaranRupiah

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dilihat hasil dari analisis statistic deskriptif

menunjukkan bahwa:

1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi memiliki nilai minimum sebesar 4.45 Nilai

maximum sebesar 7.77. Dan nilai mean sebesar 6.4549. Serta memiliki nilai standar

devisiasi sebesar 84283dan jumlah data sebanyak 35.

2. Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai minimum sebesar 4.800.

Nilai maximum sebesar 599.834. Dan nilai mean sebesar 126.69203. Serta memiliki

nilai standar devisiasi sebesar 144.525160 dan jumlah data sebanyak 35.

17

3. Variabel Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai minimum sebesar 54.450.

Nilai maximum sebesar 559.104. Dan nilai mean sebesar 244.47840. Serta memiliki

nilai standar devisiasi sebesar 115.371469 dan jumlah data sebanyak 35.

4. Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai minimum sebesar 1.440. Nilai

maximum sebesar 75.837. Dan nilai mean sebesar 25.26506. Serta memiliki nilai

standar devisiasi sebesar 22.313499 dan jumlah data sebanyak 35.

5. Variabel Belanja Modal (BM) memiliki nilai minimum sebesar 52.168. Nilai

maximum sebesar 563.000. Dan nilai mean sebesar 257.66400. Serta memiliki nilai

standar devisiasi sebesar 125.578220 dan jumlah data sebanyak 35.

Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Standardized

Residual

N 35

Normal Parametersa,b Mean .0000000

Std. Deviation .93933644

Most Extreme Differences Absolute .122

Positive .122

Negative -.067

Test Statistic .122

Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.


Berdasarkan tabel diatas, dengan melihat nilai Kolmogorov-Smirnovdan nilai

Asymp. Sig. (2-tailed) adalah > 0,05 yaitu nilai Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,122 dan

18

nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200. Hal ini berarti data residual terdistribusi

normal.

Uji Autokorelasi

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate Durbin-Watson

1 .818a .668 .624 76.994206 2.246

a. Predictors: (Constant), DAK, DAU, P_Eko, PAD

b. Dependent Variable: BM


Kriteria pengujian Durbin-Watson adalah sebagai berikut:

a. Bila angka DW < -2 berarti ada autokorelasi yang positif

b. Bila angka DW -2 sampai dengan +2 berarti tidak ada autokorelasi

c. Bila angka DW > 2 berarti ada autokorelasi negative

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai DW sebesar 2.246. Nilai ini

dibandingkan dengan nilai tabel dengan jumlah observasi 35 (n=35) dan variabel

independen (k) sebanyak 4, maka dari tabel statistik Durbin-Watson (DW) didapat nilai

dl sebesar 1,222 dan nilai du 1,726. Oleh karena nilai DW 2.246 lebih besar dari batas

atas (du) 1,726 dan kurang dari 4-1,726 (4-du), maka dapat disimpulkan bahwa tidak

terdapat autokorelasi.

19

Uji Multikolinearitas

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1 (Constant) -15.671 123.674

P_Eko 18.001 19.471 .121 .647 1.545

PAD -.200 .137 -.230 .448 2.234

DAU .269 .163 .247 .493 2.028

DAK 4.617 .659 .820 .806 1.241

a. Dependent Variable: BM


Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat hasil perhitungan menunjukkan nilai

tolerance variabel independen memiliki nilai tolerance > 0,10 dan hasil perhitungan

nilai VIF juga menunjukkan variabel independen memiliki nilai VIF< 10. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel

independen dalam model regresi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan mengetahui apakah dalam model regresi terdapat kesamaan atau perbedaan varians dari satu pengamatan ke pengamatan lain. Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada atau tidak adanya pola tertentu pada grafik, apabila tidak ada pola yang jelas (titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y), maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2007). Hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut ini:

20

Hasil Uji Heteroskedastisitas


Dari grafik scatterplot diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta

tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan

bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi

layak dipakai untuk memprediksi belanja modal berdasarkan masukan variabel

independen PE,PAD, DAU dan DAK.

21

Hasil Uji Glejser

Coefficientsa

Model

Unstandardized Coefficients

Standardized

Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) -50.573 78.032 -.648 .522

P_Eko 11.277 12.285 .194 .918 .366

PAD -.029 .086 -.084 -.332 .742

DAU .071 .103 .166 .687 .497

DAK .653 .416 .297 1.569 .127

a. Dependent Variable: RES2

Sumber: Data Output SPSS Versi 22

Berdasarkan tabel diatas dapata dilihat bahwa seluruh variabel independen

memiliki nilai sig > 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada terjadinya

heteroskedastisitas dalam analisis asumsi klasik.

Setelah dilakukan pengujian menggunakan asumsi klasik, maka dapat

disimpulkan bahwa dalam model regresi terbebas dari semua asumsi klasik yaitu data

berdistribusi normal, tidak mengandung multikolonearitas, tidak ada autokorelasi, dan

tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Regresi Berganda

Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients


1 (Constant) -15.671 123.674 -.127 .900

P_Eko 18.001 19.471 .121 .924 .363

PAD -.200 .137 -.230 -1.463 .154

22

DAU .269 .163 .247 1.651 .109

DAK 4.617 .659 .820 7.004 .000



Berdasarkan tabel diatas dapat disusun persamaan regresi linear berganda

sebagai berikut:

Belanja Modal= -15.671 + 18.001 P_Eko -.200 PAD + 0.269 DAU + 4.617 DAK + e

Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai konstanta (α) sebesar 15.671 artinya apabila variabel P_Eko, PAD,DAU, dan

DAK, bernilai 0, maka anggaran Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi

Kepulauan Riau Tahun 2010-2014 sama dengan 15.671

2. Nilai koefisien regresi variabel P_Eko adalah 18.001. Nilai P_Eko yang

menunjukkan adanya hubungan yang searah antara variabel Belanja Modal dengan

P_Eko yang artinya jika P_Eko mengalami peningkatan Rp. 1.000.000, maka

Belanja Modal akan mengalami peningkatan sebesar Rp 18,001,000 dengan asumsi

bahwa variabel bebas lainnya tetap.

3. Nilai koefisien regresi variabel PAD adalah 200. Nilai PAD yang menunjukkan

adanya hubungan yang searah antara variabel Belanja Modal dengan PAD yang

artinya jika PAD mengalami peningkatan Rp. 1.000.000, maka Belanja Modal akan

mengalami peningkatan sebesar Rp 200.000 dengan asumsi bahwa variabel bebas

lainnya tetap.

4. Nilai koefisien regresi variabel DAU adalah 0.269. Nilai DAU yang menunjukkan

adanya hubungan yang searah antara variabel Belanja Modal dengan DAU yang

artinya jika DAU mengalami peningkatan Rp. 1.000.000, maka Belanja Daerah akan

mengalami peningkatan sebesar Rp 269.000 dengan asumsi bahwa variabel bebas

lainnya tetap.

5. Nilai koefisien regresi variabel DAK adalah 4.617. Nilai DAK yang menunjukkan

adanya hubungan yang searah antara variabel Belanja Modal dengan DAK yang

artinya jika DBH mengalami peningkatan Rp. 1.000.000, maka Belanja Daerah akan

23

mengalami peningkatan sebesar Rp 4.617.000 dengan asumsi bahwa variabel bebas

lainnya tetap Uji Hipotesis

6. Error

Uji Parsial (Uji t)

Coefficientsa

Model

Unstandardized

Coefficients

Standardized

Coefficients


1 (Constant) -15.671 123.674 -.127 .900

P_Eko 18.001 19.471 .121 .924 .363

PAD -.200 .137 -.230 -1.463 .154

DAU .269 .163 .247 1.651 .109

DAK 4.617 .659 .820 7.004 .000



Berdasarkan tabel 4.10 diatas menunjukkan bahwa:

1. Variabel P_Eko memiliki nilai sig 0,363 dan nilai t hitung 0.924. Ini berarti nilai sig

lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (>0,05). Dan berdasarkan perbandingan t

hitung dengan t tabel (t tabel α=0,05, df=35-4-1=30) didapat t hitung 0.924 lebih kecil

dari t tabel 2,04227 ( 0.924 < 2,04227). Maka dalam hal ini Ha ditolak dan H0

diterima sehingga P_Eko tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal

2. Variabel PAD memiliki nilai sig 0, 154 dan nilai t hitung -1.463. Ini berarti nilai sig

lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (<0,05). Dan berdasarkan perbandingan t

hitung dengan t tabel (t tabel α=0,05, df=35-4-1=30) didapat t hitung -1.463 lebih kecil dari

t tabel 2,04227 (-1,463<2,04227). Maka dalam hal ini Ha ditolak dan H0 diterima

sehingga PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

3. Variabel DAU memiliki nilai sig 0.109 dan nilai t hitung 1.651. Ini berarti nilai sig

lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 (>0,05). Dan berdasarkan perbandingan t

hitung dengan t tabel (t tabel α=0,05, df=35-4-1=30) didapat t hitung 1.651 lebih kecil dari

24

t tabel 2,04227 (1.651 <2,04227). Maka dalam hal ini H0 diterima dan Ha ditolak

sehingga DAU tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

4. Variabel DAK memiliki nilai sig 0, 000 dan nilai t hitung 7.004. Ini berarti nilai sig

lebih kecil dari taraf signifikansi 0,05 (<0,05). Dan berdasarkan perbandingan T

hitung dengan t tabel (t tabel α=0,05, df=35-4-1=25) didapat t hitung 7.004 lebih besar dari

t tabel 2,04227 (7.004 >2,04227). Maka dalam hal ini Ha ditolak dan H0 diterima

sehingga DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Uji Simultan (Uji F)

Hasil Uji Simultan

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 358333.006 4 89583.251 15.112 .000b

Residual 177843.232 30 5928.108

Total 536176.238 34


b. Predictors: (Constant), DAK, DAU, P_Eko, PAD


Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi 0,000 dan

nilai F hitung 15.112. Ini berarti nilai sig lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05). Dan

berdasarkan perbandingan F hitung dengan F tabel (F tabel α=0,05, df=35-4-1=30) didapat F

hitung 15.112 lebih besar dari F tabel yaitu 2,69 (15.112 >2,69). Maka dalam hal ini Ha

diterima dan H0 ditolak yang menunjukkan bahwa P_Eko, PAD, DAU, dan DAK

berpengaruh terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Kepri Tahun 2010-2014.

Uji Koefisien Determinasi

Model Summaryb

Model R R Square

Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

1 .818a .668 .624 76.994206

25

a. Predictors: (Constant), DAK, DAU, P_Eko, PAD

b. Dependent Variable: BM


Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa angka R disebut koefisien korelasi antara

variabel P_Eko, PAD, DAU, DAK dengan Belanja Modal adalah 0,818. Ini artinya

hubungan antara P_Eko, PAD, DAU, DAK dengan Belanja Modal adalah sangat kuat

(signifikan) sebesar 81,8%. Adjuster R2 dalam penelitian ini sebesar 0,735, hal ini

menujukkan bahwa sebesar 62,4% Belanja Modal pada kabupaten/kota di Kepri

dipengaruhi oleh P_Eko, PAD, DAU, dan DAK. Sedangkan sisanya sebesar 37,6 %

dipengaruhi atau dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam

penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh P_Eko, PAD,DAU, dan DAK

terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-

2014. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka peneliti dapat

menyimpulkan bahwa:

1. Dana Pertumbuhan Ekonomi (P_Eko) secara individual (parsial) tidak berpengaruh

terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun

2010-2014.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara individual (parsial) tidak berpengaruh

terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun

2010-2014. Dengan demikian hipotesis kedua yang menyatakan PAD berpengaruh

terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau ditolak.

3. Dana Alokasi Umum (DAU) secara individual (parsial) tidak berpengaruh terhadap

Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2014.

26

Dengan demikian hipotesis ketiga yang menyatakan DAU berpengaruh terhadap

Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau ditolak.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK) secara individual (parsial) berpengaruh terhadap

Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2010-2014.

Dengan demikian hipotesis keempat yang menyatakan DAK berpengaruh terhadap

Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau ditẻrima.

5. Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana

Alokasi Khusus, secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Belanja

Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2010-2014. Hal ini

berarti hipotesis yang kelima atau hipotesis yang terakhir yang mengatakan bahwa

P_Eko, PAD,DAU, dan DAK berpengaruh terhadap Belanja Modal pada

Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau diterima secara signifikan.

Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna. Berdasarkan

kesimpulan dan keterbatasan diatas peneliti memerikan saran-saran untuk peneliti

selanjutnya sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel-variabel penelitian

lain seperti jenis-jenis penerimaan Pemerintah Daerah lainnya dan variabel non

keuangan seperti kebijakan pemerintah, kondisi makro ekonomi, aspek perilaku

Pemerintah Daerah dalam efektifitas penggunaan anggaran dan pengelolaan sumber

daya yang dimiliki Pemerintah Daerah. Hal ini dilakukan untuk memperoleh hasil

yang lebih akurat dan menunjukkan apakah penelitian dengan menggunakan sampel

dan variabel yang lebih bervariasi dapat memberikan hasil yang berbeda atau sama.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat lebih memperhatikan data dan

menggunakan data Laporan Realisasi Anggaran yang lebih lengkap.

3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah tahun penelitian.

4. Dalam kajian Belanja Modal Daerah yang akan datang agar diklasifikasikan menjadi

Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

27

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, Lincolin, 2005. Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah,

Yogyakarta: BPFE

Badan Pusat Statistik Provinsi Kepulauan Riau

Depertemen Keuangan, Republik Indonesia, Direktorat Perimbangan Keuangan

Laporan Realisasi APBD, 2008 ( www.djpk.depkeu.go.id )

Ghozali, Imam. 2006. Aplikasi Analisis Multi Variate dengan Progran SPSS Edisi ke 3.

Semarang: Universitas Diponegoro

Halim, Abdul, 2004. Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Revisi. Jakarta: Salemba 4

Ismerdekaningsih, Herlina, SE & Endah Sri Rahayu, SE (2002), ”Analisis Hubungan

Penerimaan Pajak Terhadap Product Domestic Bruton Di Indonesia (Studi

Tahun 1985-2000).” ITB Central Library

Kementerian keuangan Republik Indonesia. Pelengkap Buku Pegangan Penyelenggaran

Pemerintahan dan Pembangunan Daerah 2012.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 Tentang Pedoman

Pengurusan, Pertanggungjawaban Dan Pengawasan Keuangan Daerah Serta Tata

Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata

Usaha Keuangan Daerah Dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Daerah

Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi Daerah & Pembangunan Daerah (Reformasi,

Perencanaan, Strategi dan peluang). Jakarta : Penerbit Erlangga.

Kusnandar & Dodik Siswantoro. 2012. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan

Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Luas Wilayah terhadap Belanja

Modal. Jurnal Universitas Indonesia.

Mardiasmo, 2009. Akuntansi sector Publik.Yogyakarta : Penerbit Andi

Nordiawan, Deddi. (2006). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

28

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar akuntansi

Pemerintahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman

pengelolaan keuangan Negara

Republik Indonesia. Permendagri No. 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah

------------------------- Undang-Undang no 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

------------------------ Undang-Undang no 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Antara

Keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2009 tentang Dana Alokasi

Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2010

Putro, Nugroho Suratmo. 2011. Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli

daerah dan dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja

Modal.Skripsi Universitas Diponegoro.

Rianse, Usman dan Abdi. 2008. metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Teori dan

Aplikasi. Bandung: Alfabeta

Saragih, Juli Panglima. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam

Otonomi Daerah, Jakarta : Ghalia Indonesia.

Sekaran, Uma. 2007. Research Methods for Business Edisi ke 4. Jakarta: Salemba 4

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Bisnis, Cetakan Ke-15. Bandung: Alfabeta.

Syafitri, Irma, 2009. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan

Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada

Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Skripsi Fakultas

Ekonomi, Universitas Sumatera Utara.

Tuasikal, Askam. 2008. Pengaruh DAU, DAK, PAD,dan PDRB terhadap Belanja

Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. Jurnal telaah dan Riset

Akuntansi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan

Daerah pasal 79

Documents

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah…jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · Ini artinya hubungan antara P_Eko ... Menurut PP Nomor