View
228
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
IMPLEMENTASI TRANSAKSI PEMBAYARAN NONTUNAI KEMENTERIAN
AGAMA
1
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
BIRO KEUANGAN DAN BMN
19671231 198903 1 018
Aceh Utara, 17 Agustus 1967
Tajur Kec. Ciledug Kota Tangerang
Kabag. Akauntansi dan Pelaporan
Keuangan Kemenag
1. S1 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Jakarta
2. S2 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Jakarta
1. Bendahara rutin (2001 – 2004) 2. Kasubbag Laporan PNBP (2004 s/d awal 2006) 3. Bendahara Tim Pengelola dan NR alokasi kantor pusat (2004 s/d
2007) 4. Kasubbag Pembinaan PNBP Umum dan BLU ( 24 Mei 2006 s/d
21Feb2011) 5. Kasubbag Aklap Keuangan Kemenag Wil. I 6. LO BPK-RI 7. Sekretaris UPZ
Hp. 081 29 29 55 04
Email :
agus_blu@yahoo.com
Email :
aklap.birokeuangan@gmail.co
m
3
Proses Bisnis Penggunaan Anggaran
Proses Bisnis Transaksi Pembayaran Nontunai
Laporan Transaksi Pembayaran Nontunai
Pokok Pembahasan
LATAR BELAKANG Percepatan implementasi transaksi non tunai di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sebagai salah satu aksi dalam Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017
Pelaksanaan inisiatif strategis dalam Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan yakni implementasi sistem pembayaran secara elektronik dengan saluran pembayaran yang modern, antara lain pendebetan rekening Bendahara secara elektronik.
Mempertegas kedudukan Bendahara dalam struktur organisasi suatu instansi pemerintah.
Penyesuaian persyaratan pengangkatan Bendahara dengan Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN.
1
2
3
4 4
5
1. PMK Nomor 11/PMK.05/2016 tentang Penyaluran Gaji Melalui Rekening Pegawai Negeri Sipil/Prajurit Tentara Nasional Indonesia/Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pada Bank Umum Secara Terpusat
2. Bab V Pasal 14 Ayat (3) :
“ Pengajuan SPM Gaji lebih dari 1 (satu) Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus terdiri dari Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah”
PROSES BISNIS PENGGUNAAN ANGGARAN
A. RENCANA PENARIKAN DANA
Rencana penarikan dana bagian dari kontrak kinerja keuangan yang diamanahkan kepada KPA untuk memudahkan PPK membuat jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan riil yang berdampak pada pola penyerapan anggaran yang teratur dan terarah agar terhindar dari pola penyerapan anggaran yang tidak ideal (cenderung menumpuk di akhir tahun anggaran)
Rencana Penarikan Dana
B. PENJADWALAN
Jadwal pelaksanaan kegiatan dibuat berdasarkan rencana penarikan dana yang merupakan salah satu indikator capaian keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran melalui transaksi pembayaran nontunai
PENJADWALAN
C. MEKANISME PEMBAYARAN
1. Mekanisme Pembayaran APBN melalui Bendahara Umum Negara (BUN) sebagaimana diatur didalam PMK 190/PMK.05/2012 bahwa proses tersebut melalui SPP, SPM dan SP2D;
2. Transaksi pembayaran dilakukan melalui BUN kepada pihak penerima;
3. Transaksi pembayaran dilakukan melalui Bendahara satuan kerja, sumber dari UP/TUP dan LS Bendahara, sebagai berikut:
a. kepada rekening penerima secara langsung
LANJUTAN
b. dalam hal Bendahara tidak dapat membayarkan kepada penerima secara langsung karena penerima tidak memiliki rekening, PPK dapat memerintahkan kepada Bendahara untuk membayarkan kepada penerima melalui rekening perantara/penanggungjawab kegiatan dengan persyaratan:
1) surat pernyataan bermaterai dari penerima.
2) kuitansi yang ditandatangani oleh penerima
c. kebenaran atas transaksi nontunai pada poin b diatas merupakan tanggung jawab pelaksana kegiatan.
PROSES BISNIS TRANSAKSI
PEMBAYARAN NONTUNAI
A. REGISTRASI LAYANAN PERBANKAN
SECARA ELEKTRONIK
1. Pimpinan satuan kerja melakukan pendaftaran electronic banking berupa Cash Management System dan/atau kartu debit pada bank umum tempat satuan kerja membuka rekening pengeluaran/rekening penerimaan tempat pengelolaan APBN;
2. Pimpinan satuan kerja memfasilitasi untuk membuka rekening pegawai sebagai penerima transaksi pembayaran nontunai pada bank tertentu dengan catatan tidak ada saldo awal di rekening yang bersangkutan.
B. DOKUMEN PEMBAYARAN
1. Sumber UP/TUP yang terdiri dari SPBy oleh PPK, Kuitansi, Nama dan Nomor rekening penerima, Jumlah Pembayaran dan Potongan Pajak
2. Sumber LS kepada Bendahara Pengeluaran
a. Daftar Nama dan Nomor rekening penerima;
b. Jumlah Pembayran;
c. Potongan Pajak;
d. Daftar Rincian penggunaan LS Bendahara Pengeluaran;
e. ADK Keperluan Transfer ;
C. TRANSAKSI PEMBAYARAN
1. Bilyet giro, yang hanya bisa dilakukan pada jam kerja;
1. Electronic-banking yaitu internet banking berupa Cash Management System dan/atau kartu debit, yang bisa dilakukan di luar jam kerja;
2. Dalam hal pihak bank mengenakan biaya akibat transaksi nontunai antar bank, maka biaya transaksi tersebut dapat dibebankan kepada APBN pada akun belanja operasional kantor 521111;
3. Untuk meminimalisir biaya yang muncul akibat transaksi nontunai, diupayakan agar rekening penerima/rekening tujuan yang akan ditransaksikan, pada bank yang sama dengan rekening bendahara satuan kerja;
4. Dalam rangka kemudahan untuk mengetahui transaksi nontunai yang masuk kedalam rekening penerima, kepada seluruh penerima/pegawai agar melakukan pendaftaran notifikasi melalui SMS dan/atau notifikasi melalui internet.
D. WAKTU PEMBAYARAN NONTUNAI
1. Pembayaran dilaksanakan setelah prestasi kerja/pelaksanaan
kegiatan:
a) PPK segera melakukan pencairan anggaran kepada BUN melalui LS kepada pihak ketiga dan/atau LS bendahara pengeluaran maksimal 15 hari kerja setelah prestasi kerja tercapai/pelaksanaan kegiatan selesai.
b) Bendahara pengeluaran segera melakukan pemindahbukuan atau transfer kepada masing-masing rekening penerima setelah bendahara pengeluaran menerima dana LS dari BUN.
LANJUTAN 2.Pembayaran dilaksanakan sebelum pelaksanaan kegiatan:
a. PPK segera melakukan pencairan anggaran kepada BUN melalui LS bendahara pengeluaran maksimal 5 hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan.
b. Bendahara pengeluaran segera melakukan pemindahbukuan atau transfer kepada masing-masing rekening penerima setelah bendahara
pengeluaran menerima dana LS dari BUN.
KETENTUAN KHUSUS • Rekening Penerimaan yang berfungsi menampung dana
penerimaan negara bukan pajak (PNBP), bendahara melimpahkan dana tersebut kepada Kas Negara secara nontunai, atas perintah kepala satuan kerja kepada pihak bank dan/atau melalui Cash Management System.
• Rekening Pengelolaan Kas BLU yang berfungsi menampung penerimaan dan pengeluaran BLU, bendahara mentransaksikan dana pada rekening secara nontunai melalui electronic banking berupa Cash Management System dan/atau kartu debit.
LAPORAN TRANSAKSI PEMBAYARAN NONTUNAI
LAPORAN TRANSAKSI PEMBAYARAN NONTUNAI
A. BUKTI PEMBAYARAN
Penerima nontunai wajib memperoleh bukti transfer atau pemindahbukuan ke rekening penerima paling lambat 5 hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan/prestasi pekerjaan, dengan format sebagaimana pada Lampiran X. Bukti transfer disampaikan oleh Bendahara melalui penanggung jawab kegiatan.
B. BUKTI PEMOTONGAN PAJAK
Perhitungan pemotongan pajak dilakukan sebagaimana peraturan perundang-undangan. Bukti pemotongan pajak disampaikan oleh Bendahara melalui penanggung jawab kegiatan kepada penerima paling lambat 5 hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan/prestasi pekerjaan.
C. BUKTI PENGEMBALIAN BELANJA
Penyetoran pengembalian belanja dapat dilakukan melalui loket maupun electronic banking (e-banking).
31
Meningkatkan Transparansi
Transaksi non tunai dapat dimonitor setiap saat dan darimana saja menggunakan sistem TI modern
TRANSAKSI NON TUNAI MENJADI KEBUTUHAN
DI ERA MODERN
Meningkatkan Akuntabilitas
Meningkatkan Keamanan Meningkatkan
Kecepatan
Meningkatkan Literasi Keuangan
Setiap transaksi otomatis akan tercatat kedalam sistem sehingga akan menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan
Transaksi dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja tidak terbatas pada ruang dan waktu
Sesuai dengan kebijakan Pemerintah untuk mewujudkan keuangan inklusif
Tidak terdapat resiko keamanan atas penyimpanan uang tunai serta dapat meminimalisir terjadinya moral hazard
32
e - PaymentOrder
e -TransferOrder
EFT
Deposit (Paper)
EFT
EFT
Invoice (Paper)
Tax Payer
/Non Tax
PayerCommercial Bank
Revenue
Acoounts (>3.000)
Bank of Indonesia
Treasury Single
Account (3)
Bank of Indonesia
Investment Accounts
(3)
Head of
Operational Bank
Directorate of
Cash Management
177 Local
Treasury Offices
Deposit (Paper)
EFT
Commercial Bank
Other Acoounts
Suppliers
Employees
Local Government
Surplus/Deficit
Account
Others
Escrow
Account
Special Account (152)
Imprest
Fund
Spending Unit
Payment
Account
Foreign Representatives
Lender
Treasury Dealing Room
Back Office
Middle Office
Front Office
Market
TDR
Account
Investment
Host to Host
Commercial Bank
Operational Bank III
Accounts
Commercial Bank
Operational Bank II
Accounts
Settlement
Settlement
Asset Liability Management- Macro Analysis - Risk Mgt- Cash Planning - Invest Strategy
mpn
Picture taken from SPAN presentation
INTERKONEKSI SISTEM PEMBAYARAN
KEMENKEU – BI – BANK UMUM
TRANSAKSI NON TUNAI UNTUK BENDAHARA SATKER
33
TRANSAKSI NON TUNAI UNTUK BENDAHARA SATKER
Picture taken from Sosialisasi PMK Nomor 230/PMK.05/2016
Pengeluaran Negara Penerimaan Negara
Transaksi non tunai untuk Bendahara Penerimaan/Pengeluaran sudah di fasilitasi melalui PMK 230/PMK.05/2016 baik untuk transaksi yang menyebabkan Pengeluaran Negara maupun Penerimaan Negara...
GAMBARAN UMUM
Cek/Bilyet Giro
1. Cek/Bilyet Giro; 2. Internet Banking; 3. Kartu Debit.
Sarana Pembayaran/Pendebitan Rekening Bendahara
Semula
Menjadi
35
Kewenangan Pendebitan Rekening
Pejabat yang berwenang melakukan pendebitan rekening Bendahara Penerimaan: 1
Pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara; dan
Bendahara Penerimaan
Pejabat yang berwenang melakukan pendebitan rekening Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP): 2
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pemegang Komitmen atas nama KPA; dan
Bendahara Pengeluaran/BPP 36
Penyediaan Internet Banking dan Kartu Debit serta Konsekuensi Biaya
Biaya yang timbul akibat penggunaan internet banking dan kartu debit dibebankan pada DIPA Kantor/Satker berkenaan.
Layanan internet banking dan kartu debit disediakan oleh Bank Umum.
2
1
Biaya langsung didebit dari rekening yang bersangkutan.
Biaya ditagihkan tersendiri.
atau
37
38
MEKANISME PEMBAYARAN SECARA KONVENSIONAL
SPBy
CEK
Tarik Tunai
Bayar Tunai
Bilyet Giro
Transfer ke Rekening Penerima
39
KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PEMBAYARAN SECARA KONVENSIONAL
Kelebihan:
Bendahara telah terbiasa menatausahakan bukti fisik pembayaran (hardcopy)
Tidak terdapat tambahan biaya bulanan dan biaya transaksi
Pembayaran terhambat jika pejabat yang berwenang tidak berada di tempat
Terdapat risiko keamanan, misal: uang hilang, dicuri atau dirampok
Peluang terjadinya moral hazard lebih besar
Kelemahan:
1
2
1
2
3
Diperlukan penatausahaan bukti fisik pembayaran 4 40
PENDEBITAN REKENING MELALUI INTERNET BANKING
41
FITUR MINIMAL INTERNET BANKING YANG DIPERLUKAN OLEH BENDAHARA
Monitoring Mutasi Transaksi dan Saldo Rekening
Mencetak rekening koran.
Transfer ke rekening penerima: - Pada bank yang sama - Antar bank melalui SKN atau RTGS - Antar bank melalui jaringan online
Penyetoran pajak atau PNBP melalui MPN G2
1
2
3
4
Pembayaran langganan daya dan jasa: air, listrik, telepon 5 42
REGISTRASI INTERNET BANKING
Mengisi formulir pendaftaran ke Bank Umum tempat rekening dibuka dengan melengkapi data-data antara lain:
a. Data pemohon (KPA/Kepala Satker), antara lain: nama, alamat, nomor telepon seluler dan alamat email.
b. Data rekening yang akan didaftarkan, antara lain: nomor rekening, nama rekening, dan jenis rekening.
(Sesuai persyaratan yang berlaku pada masing-masing Bank Umum)
43
Catatan: Dalam rangka memperlancar proses regitrasi dan penggunaan internet banking, Bank Umum diminta memberikan edukasi kepada Bendahara/PPK Satker yang menjadi mitra kerja/nasabahnya
44
Registrasi Internet Banking
Approval
Transaksi oleh
KPA/PPK
Penerima
Pembayaran
Rekam
Transaksi oleh
BP/BPP
Rekening
Bendahara
Pengeluara
n/ BPP
MEKANISME PEMBAYARAN DENGAN INTERNET BANKING
45
SPBy oleh
PPK
Approval
Transaksi
Kas
Negara
Pembuatan
Kode Billing
Rek. Bend.
Penerimaan/
Pengeluaran/
BPP
MEKANISME PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DENGAN INTERNET BANKING
46
Rekam
Transaksi
KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PENDEBITAN REKENING MELALUI INTERNET BANKING
Kelebihan:
Tidak terdapat risiko keamanan atas penyimpanan uang tunai
Transaksi dapat dilakukan meskipun pejabat yang berwenang tidak berada di tempat
Terdapat tambahan biaya bulanan dan biaya transaksi
Terdapat risiko mengalami cyber crime, misal: rekening diretas (hacked) atau penyalahgunaan password
Kelemahan:
1
2
1
2
Peluang terjadinya moral hazard dapat diminimalisasi 3
Bukti transaksi tersimpan dalam sistem internet banking 4
Transaksi dapat dilakukan sepanjang hari (24 jam) 5
47
PENGGUNAAN KARTU DEBIT
48
FITUR MINIMAL KARTU DEBIT YANG DIPERLUKAN OLEH BENDAHARA
Transfer ke rekening penerima: - Pada bank yang sama - Antar bank melalui SKN atau RTGS - Antar bank melalui jaringan online
Penyetoran pajak atau PNBP melalui MPN G2
1
2
3 Pembayaran belanja APBN baik melalui ATM maupun EDC yang telah memperoleh persetujuan PPK
Catatan: Kartu Debit hanya diperuntukkan bagi rekening Bendahara Pengeluaran/BPP
49
Rek. Bend.
Pengeluaran
/ BPP
SPPR oleh
KPA/PPK
ATM oleh
BP/BPP Brankas
MEKANISME PENARIKAN UANG TUNAI DENGAN KARTU DEBIT
SPPR: Surat Perintah Pendebitan Rekening
50
SPBy dan
SPPR oleh
KPA/PPK
ATM/EDC
oleh BP/BPP Penerima
Pembayaran
MEKANISME PENDEBITAN REKENING DENGAN KARTU DEBIT
Rek. Bend.
Pengeluaran
/BPP
51
Pembuatan
Kode Billing
ATM/EDC
oleh
BP/BPP
MEKANISME PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA DENGAN KARTU DEBIT
Kas
Negara
Rek. Bend.
Pengeluaran
/ BPP
SPPR oleh
KPA/PPK
52
KELEBIHAN DAN KEKURANGAN PENDEBITAN REKENING MELALUI KARTU DEBIT
Kelebihan:
Transaksi dapat dilakukan sepanjang hari (24 jam)
Peluang terjadinya moral hazard dapat diminimalisasi
Terdapat tambahan biaya bulanan dan biaya transaksi
Terdapat peluang penyalahgunaan password, dan penarikan uang tunai atau pembayaran sebelum terbitnya SPPR
Kelemahan:
1
2
1
2
Meminimalisasi pembayaran secara tunai 3
53
B
A
N
K
U
M
U
M
54
RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN INI MELIPUTI :
• PENYALURAN DANA APBN KEPADA SATUAN KERJA / PIHAK
KETIGA;
• PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN DAN GARANSI BANK
BAGI PIHAK KETIGA;
• PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN PEGAWAI;
• PENYIMPANAN DAN PENGELOLAAN DANA MELALUI CASH
MANAGEMENT SYSTEM;
• PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI;
• LAYANAN PRODUK DAN JASA PERBANKAN LAINNYA.
56
Recommended