View
237
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
7/21/2019 Pembangunan Desa 17022015 Haripras
1/24
PEMBANGUNAN DESAPermendagri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
Hari Prasetyoemail : prasetyo.jbr2003@gmail.com
7/21/2019 Pembangunan Desa 17022015 Haripras
2/24
DASAR HUKUM
NO DASAR HUKUM TENTANG
1 UU No. 6 Tahun 2014 Desa
2 UU No. 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah
3 PP No. 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014
Tentang Desa
4 PP No. 60 Tahun 2014 Dana Desa Yang Bersumber dari APBN5 Permendagri No. 114 Tahun
2014
Pedoman Pembangunan Desa
6 Permen Desa, PDT dan
Transmigrasi No. 3 Tahun 2015
Pendampingan Desa
7/21/2019 Pembangunan Desa 17022015 Haripras
3/24
ALUR PENYUSUNAN RPJM DESA
Tim Penyusun
RPJM Desa
1. Penyelarasan arah kebijakan
pembangunan Kab/Kota
2. Pengkajian Keadaan Desa
Draft Laporan Hasil Pengkajian Desa(Dilampiri : Data desa yg sudah diselaraskan, Rencana
Program Pembangunan Kab/Kota yang akan masuk desa,
Renc. Program Pemb. Kawasan Perdesaan, Usulan renc.
Kegiatan pembangunan dari Dusun/Pokmas
Berita Acara
Hasil
Musyawarah Desa
Penyusunan
Draft RPJM Desa
oleh Tim Penyusun
Dilaporkan
kepada
Kepala Desa
Revisi Draft
RPJM Desa oleh
Tim Penyusun
Penetapan
RPJM Desa melalui
Peraturan Desa
Musyawarah
Desa
Musrenbang
Desa
1. Dibentuk melalui Keputusan
Kades
2. Berjumlah 7-11 org
3. Mengikutsertakan perempuan
1. Dilaksanakan oleh BPD
2. FGD Hasil Pengkajian Desa;Prioritas renc kegiatan 6 tahun;
sumber biaya pemb. Desa;
Renc. Pelaksana kegiatan Desa
1. RPJM Kab/Kota; Renstra SKPD;
Rencana Umum & Rinci Tataruang;
Renc. Pemb. Kawasan Perdesaan
2. Musy. Dususn/ Musy. Khusus
1. Dilaksanakan oleh Kades
2. Peserta Pemerintah Desa; BPD, Unsur Masy
3. Membahas dan menyepakati draft RPJM Desa
RPJM Desa = Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
7/21/2019 Pembangunan Desa 17022015 Haripras
4/24
ALUR PENYUSUNAN RKP DESA
Tim Penyusun
RKP Desa
Berita Acara Musyawarah DesaKesepakatan Hasil Pencermatan Ulang
Dokumen RPJM Desa
(Sebagai dasar penyusunan RKP Desa)
Rancangan RKP Desa
Dilampiri dengan
Rencana kegiatan dan RAB
1. Dibentuk melalui Keputusan
Kades paling lambat Juni tahun
berjalan
2. Berjumlah 7-11 org
3. Mengikutsertakan perempuan
1. Dilaksanakan oleh BPD
2. Peaksanaan paling lambat akhir Juni
tahun berjalan
Tim Penyusun RKP Desa
membuat
Berita Acara Hasil Penyusunan
Rancangan RKP Desa
Berita Acara Hasil
Penyusunan
Rancangan RKP Desa
diserahkan ke Kades
Revisi/Perbaikan
Rancangan RKP Desa hasil
Musrenbang Desa
Peraturan Desa
tentang
RKP Desa
Musyawarah
Desa
Musrenbang
Desa
RKP Desa = Rencana Kerja Pemerintah Desa
7/21/2019 Pembangunan Desa 17022015 Haripras
5/24
KERANGKA WAKTU
Pelantikan
Kades
RPJM Desa mulai disusun setelah Kepala Desa di lantik
RPJM Desa harus sudah ditetapkan melalui Peraturan Desa paling lama3 bulan sejak pelantikan Kepala Desa
PerDes
RPJM
Desa
1 2 3
PENYUSUNAN RPJM DESA
7
PENYUSUNAN RKP DESA
8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 7 12....
Tahun Berjalan .. Tahun Berikutnya ..
1.Rencana
program/kegiatan
Pemerintah, Pemprop,
Pemkab diterima Desa2.Mulai Penyusunan RKP
Desa
RKP Desa
ditetapkan paling
lambat akhir
September
6
Pembentukan
Tim Penyusun
RKP Desa
1.APB Desa ditetapkan paling
lambat 31 Desember
2.Kepala Desa menyerahkan
usulan RKP Desa KepadaBupati/Walikota melalui Camat
paling lambat 31 Desember
Bupati/Wali Kota
Menyerahkan Informasi
Hasil Pembahasan
usulan RKP Desa kepadaPemerintah Desa
Pembahasan usulan
RKP Desa melalui
Musrenbang
Kecamatan danKab/Kota
7/21/2019 Pembangunan Desa 17022015 Haripras
6/24
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Perencanaan
Pembangunan
Desa
Permendagri No. 114 Tahun
2014 Pasal 4 ayat (1) s/d (2)
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJM Desa) untuk
jangka waktu 6 Tahun
Rencana Pembangunan Tahunan Desa
atau Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKP Desa), merupakan penjabaran dari
RPJM Desa untuk jangka waktu 1 tahun
Ditetapkan
dengan
Peraturan Desa
Ditetapkan paling lama 3 bulan terhitung sejakpelantikan Kepala Desa
Mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan
Juli tahun berjalan
7/21/2019 Pembangunan Desa 17022015 Haripras
7/24
TIM PENYUSUN RPJM DESA
Tim Penyusun
RPJM Desa
Permendagri No. 114 Tahun
2014 Pasal 8 ayat (1) s/d (5)
Dibentuk oleh Kepala Desa melalui Keputusan Kepala
Desa
Tim penyusun berjumlah 7 11 orang dengan
mengikutsertakan perempuan
Sususnan Tim Penyusun RPJM Desa :
Pembina : Kepala Desa
Ketua : Sekretaris Desa
Sekretaris : Ketua LPM
Anggota : Perangkat Desa, LPM, Kader
Pemberdayaan Masayarat dan
Unsur masyarakat lainnya
RPJM Desa memuat : (a) Visi Misi Kades; (b) Arah Kebijakan pembangunan Desa; (c)Rencana Kegiatan yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Pelaksanaan
Pembangunan Desa; Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa (Permendagri No, 114/2014 Pasal 6 ayat 1)
7/21/2019 Pembangunan Desa 17022015 Haripras
8/24
TUGAS TIM PENYUSUN RPJM DESA
Tugas
Tim Penyusun
RPJM Desa
Permendagri No. 114 Tahun
2014 Pasal 9
Menyelaraskan arah kebijakan pembangunan
Kab/Kota
Pengkajian Keadaan Desa
Penyusunan rancangan RPJM Desa
Penyempurnaan rancangan RPJM Desa
Informasi terkait : RPJMD Kab/Kota; Renstra SKPD; Renc. Umum Tata Ruang Wilayah Kab/Kota; Renc.
Rinci Tata Ruang Wilayah Kab/Kota; Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan
Dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program & kegiatan pemb. Kab/Kota yang
akan masuk ke Desa
Hasil pendataan dan pemilahan menjadi lampiran Hasil Pengkajian Keadaan Desa
Permendagri No. 114 Tahun
2014 Pasal 10 dan 11
Permendagri No. 114 Tahun
2014 Pasal 12 s/d 19
Kegiatan (1) penyelarasan data Desa; (2) penggalian gagasan masyarakat melalui Musyawarah Dusun
atau Musyawarah khusus unsur masyarakat; (3) Penyusunan Laporan hasil pengkajian keadaan Desa
Penggalian gagasan masyarakat bertujuan untuk (1) menemukenali potensi & peluang
pendayagunaan sumber daya Desa; (2) Masalah yang dihadapi Desa
Rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Desa dari Dusun/kelompok masyarakat
Dilakukan melalui Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD
MusDes membahas & menyepakati (1) Laporan hasil pengkajian Desa; (2) rumusan arahpembangunan Desa yang dijabarkan dari Visi & Misi Kades; (3) Rencana prioritas kegiatan
penyelenggaraan pemerintah desa; pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan
pemberdayaan masyarakat desa
Permendagri No. 114 Tahun
2014 Pasal 20 s/d 24
Rancangan RPJM Desa dibahas & disepakati dalam Musrenbang Desa yang diselenggarakan oleh
Kepala Desa
Murenbang diikuti oleh (1) pemerintah desa; (2) BPD dan (3) unsur masyarakat
Revisi rancangan RPJM Desa dan penetapan RPJM Desa melalui Peraturan Desa
Permendagri No. 114 Tahun
2014 Pasal 25 s/d 27
7/21/2019 Pembangunan Desa 17022015 Haripras
9/24
TIM PENYUSUN RKP DESA
Tim Penyusun
RKP Desa
Permendagri No. 114 Tahun
2014 Pasal 33
Dibentuk oleh Kepala Desa melalui Keputusan Kepala
Desa
Tim penyusun berjumlah 7 11 orang dengan
mengikutsertakan perempuan
Sususnan Tim Penyusun RPJM Desa :
Pembina : Kepala Desa
Ketua : Sekretaris Desa
Sekretaris : Ketua LPM
Anggota : Perangkat Desa, LPM, Kader
Pemberdayaan Masayarat dan
Unsur masyarakat lainnya
Tim Penyusun RKP Desa dibentuk paling lambat bulanJuni tahun berjalan
RKP Desa mulai disusun paling lambat bulan Juli
tahun berjalan
RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa paling
lambat bulanSeptember tahun berjalan
7/21/2019 Pembangunan Desa 17022015 Haripras
10/24
TUGAS TIM PENYUSUN RKP DESA
Permendagri No. 114 Tahun
2014 Pasal 34
Mencermati pagu indikatif Desa dan Penyelarasan
program/kegiatan yang masuk ke Desa
Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa
Penyusunan rancangan RKP Desa
Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa
Pencermatan pagu indikatif Desa dan rencana program/kegiatan pemerintah pusat, provinsi dan
Kab/Kota yang masuk ke Desa berdasarkan informasi dari Kab/Kota yang diterima Kepala Desa paling
lambat bulanJULI tahun berjalan
Pagu indikatif Desa meliputi rencana (1) dana desa dari APBN; (2) Alokasi Dana Desa atau ADD; (3)
Bagi hasil pajak dan restribusi daerah; (4) bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan Kab/Kota
Permendagri No. 114 Tahun
2014 Pasal 35 - 37
Permendagri No. 114 Tahun
2014 Pasal 38
Pencermatan skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 tahun anggaranberikutnya dalam RPJM Desa
Hasil pencermatan akan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan RKP Desa
Rancangan RKP Desa berpedoman (1) Pagu indikatif Desa; (2) PAD; (3) Rencana Kegiatan Pemerintah
Pusat, Provinsi dan Kab/Kota; (4) Jaring asmara DPRD; (5) hasil pencermatan ulang RPJM Desa; (6)
Kesepakatan Kerjasama antar Desa dan (7) Kerjasama Desa dengan pihak ke-3
Menyusun daftar usulan PELAKSANA KEGIATAN pembangunan yang terdiri unsur Aparat Desa danmasyarakat, dengan struktur Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota Pelaksana
Draft RKP Desa berisi (1) Evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun sebelumnya; (2) Prioritas program-
kegiatan yang dikelola Desa dan yang dikelola melalui kerjasama antar Desa/pihak ke-3; (3)
program/kegiatan yang didelegasikan ke Desa
Permendagri No. 114 Tahun
2014 Pasal 39-45
Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa untuk membahas & menyepakati rancangan RKP
Desa
Peserta Musrenbang Desa : Pemerintah Desa; BPD dan Unsur Masyarakat Revisi rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musrenbang Desa
Penetapan RKP Desa /Perubahan RKP Desa melalui Peraturan Desa
Permendagri No. 114 Tahun
2014 Pasal 46-48
TugasTim Penyusun
RKP Desa
7/21/2019 Pembangunan Desa 17022015 Haripras
11/24
PENGAJUAN RKP DESA KE BUPATI/WALIKOTA
Permendagri No. 114 Tahun 2014 Pasal 51 :
Kepala Desa menyampaikan Daftar Usulan RKP Desa kepada
Bupati/Walikotamelalui CAMATpaling lambat 31 DESEMBER tahun
berjalan
Usulan RKP Desa yang telah diterima Bupati/Walikota menjadi materi
di dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)
tingkat Kecamatan dan Kab/Kota
Bupati/Walikotamenginformasikan hasil pembahasan Daftar Usulan
RKP Desa dalam Musrenbang Kecamatan dan Kab/Kota tahun
anggaran berikutnya kepada pemerintah Desa paling lambat bulan
JULI tahun anggaran berikutnya
7/21/2019 Pembangunan Desa 17022015 Haripras
12/24
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
Permendagri No. 114 Tahun 2014 Pasal 52 :
Pelaksanaan pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh
Perangkat Desa dan/atau Unsur Masyarakat DI-KOORDINIR oleh
Kepala Desa
Pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa, baik :(a) pembangunan Desa berskala lokal Desa; dan
(b) pembangunan sektoral dan daerah yang masuk ke Desa
DIKELOLA melalui SWAKELOLA, KERJASAMA ANTAR DESA
dan/atau KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
Koordinasi persiapan dan pelaksanaan pembangunan Desa
dilakukan oleh Kepala Desa terhitung sejak ditetapkannya APB
Desa
7/21/2019 Pembangunan Desa 17022015 Haripras
13/24
PROGRAM SEKTORAL/PEMDA DI DESA
PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 122 ayat (1) :
Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota dapat menyelenggarakan program
sektoral dan program daerah di Desa
PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 127 ayat (1) dan (2) :
Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota dapat melakukan upaya pemberdayaan
masyarakat desa
PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 130 ayat (1) :
Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota dapat mengadakan SDM pendamping
untuk Desa melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
PP No. 43 Tahun 2014 Pasal 131 ayat (2) :
Menteri /Pimpinan Lembaga pemerintah non kementerian teknis terkait dapat
menetapkan pedoman pelaksanaan pembangunan Desa, pembangunan kawasan
perdesaan, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pendampingan Desa sesuai
dengan kewenangannya setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunannasional
7/21/2019 Pembangunan Desa 17022015 Haripras
14/24
Permendagri No. 114 Tahun 2014 Pasal 53 ayat (1) :
Pembangunan desa yang bersumber dari program sektoral /program daerah,
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah Pusat, Provinsi atau
Kab/Kota
Program
Sektor/Pemda
di Desa
Tidak Didelegasikan
Kepada Desa
Didelegasikan
Kepada Desa
Permendagri No. 114 Tahun2014 Pasal 53 ayat (2)
Diatur dan diurus oleh Sektor atau Pemda
Diintegrasikan dalam pembangunan Desa
Program Sektor/Pemda di catat dalam
APB Desa
Permendagri No. 114 Tahun
2014 Pasal 53 ayat (3) s/d (6)
dan Pasal 54 ayat (1) dan (2)
Program sektor/Pemda diurus oleh Desa
Dibahas dan disepakati dalam
Musyawarah Desa yang diselenggarakan
BPD
Kepala Desa dapat mengajukankeberatan sesuai hasil MusDes kepada
Bupati/Walikota melalui Camat
Program Sektor/Pemda yang
didelegasikan ke Desa pelaksanaannya
dikoordinir oleh Kades
Pelaksanaan program sektor/Pemda yang
didelegasikan dilakukan oleh Perangkat
Desa/unsur masyarakat Desa
7/21/2019 Pembangunan Desa 17022015 Haripras
15/24
TAHAPAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Tahapan
PelaksanaanPembangunan Desa
Permendagri No. 114 Tahun 2014
Pasal 55-69
Tahapan Persiapan
Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
1. Penetapan pelaksana kegiatan
2. Penyusunan Rencana Kerja
3. Sosialisasi Kegiatan
4. Pembekalan Pelaksana Kegiatan
5. Penyiapan Dokumen Administrasi6. Pengadaan Tenaga Kerja
7. Pengadaan Bahan/materian
1. Rapat Kerja Pelaksanaan Kegiatan2. Pemeriksaan Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Desa
3. Perubahan Pelaksanaan Kegiatan
4. Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah
5. Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
6. Musyawarah Pelaksanaan Kegiatan Desa dalam rangka
Pertanggungjawaban Hasil Pelaksanaan Kegiatan
7. Pelestarian dan Pemanfaatan Kegiatan
7/21/2019 Pembangunan Desa 17022015 Haripras
16/24
Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang
tercantum dalam RKP & APB Desa
Penetapan pelaksana kegiatan melalui KEPUTUSAN KEPALA DESA
Bila Pelaksana kegiatan mengundurkan diri; pindah domisili keluarDesa dan/atau dikenai sanksi pidana, Kepala Desa DAPAT
MENGUBAH PELAKSANA KEGIATAN
1. Penetapan Pelaksana Kegiatan
Pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama Kepala Desa
Isi rencana kegiatan meliputi : Uraian kegiatan; Biaya; Waktu
Pelaksanaan; Lokasi; Kelompok sasaran; Tenaga kerja dan Daftar
pelaksana kegiatan
Rencana kerja dituangkan dalam Format Rencana Kerja untuk
ditetapkan dengan KEPUTUSAN KELAPA DESA
2. Penyusunan Rencana Kerja
TAHAP
PER
SIAPAN
Kepala Desa mensosialisasikan Dokumen RKP & APB Desa serta
Rencana Kerja kepada masyarakat
Sosialisasi dilakukan melalui : Musyawarah Pelaksanaan Kegiatan
Desa; Musyawarah Dusun; Musyawarah Kelompok; SIM/Website Desa;
Papan Informasi Desa dan/atau Media lainnya
3. Sosialisasi Kegiatan
7/21/2019 Pembangunan Desa 17022015 Haripras
17/24
Pembekalan bagi Pelaksana Kegiatan dikoordinir oleh KEPALA DESA
dengan nara sumber dari Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah
Kab/Kota melalui kegiatan Bimbingan Teknis
Peserta bimbingan teknis : Kades, perangkat desa, BPD, Pelaksana
Kegiata, Panitia Pengadaan barang & jasa, Kader masyarakat dan LPM
Materi Bimtek : (1) Administrasi pengelolaan keuangan; (2) teknis
penyusunan LPJ Keuangan; (3) Administrasi kesekretariatan,
pendataan, penetapan dan penegasan batas desa; (4) pendayagunaan
TTG dalam pengelolaan sumberdaya lokal; (5) Mekanisme pengadaanbarang & jasa ; (6) penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan dan (7)
pengelolaan informasi Desa
Teknis dan mekanisme bimbingan teknis diatur melalui Peraturan
Bupati/Walikota
4. Pembekalan Pelaksana Kegiatan
TAHAP
PER
SIAPAN
Pelaksana kegiatan menyiapkan dokumen : RKP & APB Desa;
Administrasi keuangan; Foto status 0 %; Penerima manfaat;
Pernyataan kesanggupan pelaksana menyelesaikan pekerjaan;
dokumen hibah dari warga, jual beli lahan/tanah; pernyataan tidak
meminta ganti rugi; dokumen pembayaran ganti rugi dan hasil analisis
sederhana mengenai DAMPAK SOSIAL dan LINGKUNGAN
5. Penyiapan Dokumen Adminsitrasi Kegiatan
7/21/2019 Pembangunan Desa 17022015 Haripras
18/24
Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa mengutamakan
pemanfaatan SDM dan SDA yang ada di Desa serta mendayagunakanswadaya dan gotong royong masyarakat (Permendagri No. 114 Pasal
63)
Kegiatan pembangunan Desa tidak boleh merugikan hak-hak RTM
(Rumah Tangga Miskin) atas aset Tanah/Lahan, bangunan pribadi
dan/atau tanaman yang terkena dampak pembangunan (Permendagri
No. 114 Pasal 68 ayat 1) RTM akan mendapatkan hak ganti rugi ata aset miliknya yang
terdampak pembangunan dengan biaya dari APB Desa yang besarnya
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendagri No.
114 Pasal 68 ayat 2-4)
Pelaksanaan kegiatan pembangunan dilakukan secara SWAKELOLA.
Bila kegiatan tidak dapat dilakukan secara swakelola, maka kegiatantersebut diselenggarakan melalui PENGADAAN BARANG dan JASA
yang diatur dalam peraturan Bupati/Walikota dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan (Permendagri No. 114 Pasal
69 ayat 1-3)
6. Pengadaan Tenaga Kerja dan Bahan/Material
TAHAP
PER
SIAPAN
7/21/2019 Pembangunan Desa 17022015 Haripras
19/24
Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksanaan kegiatan yang
membahas : (a) perkembangan pelaksanaan kegiatan; (b) pengaduanmasyarakat; (c) masalah, kendala dan hambatan; (d) target kegiatan
tahap selanjutnya dan (e) perubahan kegiatn
Rapat kerja dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 kali, mengikuti tahapan
pencairan dana desa yang bersumber dari APBN
1. Rapat Kerja Pelaksanaan Kegiatan
TAHAP
PELAK
SANAAN
Kepala Desa mengkoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan
dan tahap akhir kegiatan infrastruktur Desa
Pemeriksaan dapat dibantu Tenaga Ahli lokal atau Tenaga Ahli dari
SKPD Kab/Kota
Pemeriksaan dilakukan dalam 3 tahap :
1. Tahap-1 : Progress 40 % dari keseluruhan target kegiatan
2. Tahap-2 : Progress 80 % dari keseluruhan target kegiatan
3. Tahap-3 : Progress 100 % dari keseluruhan target kegiatan
2. Pemeriksaan Kegiatan Infrastruktur Desa
7/21/2019 Pembangunan Desa 17022015 Haripras
20/24
Bupati/Walikota menetapkan peraturan bupati/walikota tentang kejadian
khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan
pembangunan di Desa dalam hal terjadi (a) kenaikan harga yang tidak
wajar; (b) kelangkaan bahan material dan/atau (c) terjadi peristiwa
khusus seperti bencana alam, banjir dan/atau kerusuhan sosial
Perubahan kegiatan bila terjadi kejadian khusus dilakukan melalui :
1. Penambahan nilai pagu dana kegiatan melalui : swadaya
masyarakat; bantuan pihak ke-3 dan/atau bantuan keuangan dari
pemerintah pusat dan Pemprov atau Pemkab/kota
2. Tidak mengganti jenis kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa
3. Tidak melanjutkan kegiatan sampai perubahan pelaksanaan
kegiatan disetujui Kepala Desa
Kepala Desa dapat menghentikan proses pelaksanaan kegiatan bila
pelaksana kegiatan tidak mentaati ketentuan yang berlaku Perubahan pelaksanaan kegiatan dibahas dan disepakati dalam rapat
kerja yang dipimpin oleh Kepala Desa
Hasil kesepakaan rapat dituangkan dalam Berita Acara yang menjadi
dasar perubahan pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dengan
Keputusan kepala Desa
3. Perubahan Pelaksanaan Kegiatan
TAHAP
PELAK
SANAAN
7/21/2019 Pembangunan Desa 17022015 Haripras
21/24
Penanganan pengaduan masyarakat dilakukan dengan cara :
1. Penyediaan kotak pengaduan masyarakat
2. Pencermatan masalah yang termuat dalam pengaduan
3. Penetapan status masalah
4. Penyelesaian masalah dan penetapan status penyelesaian
masalah
Penyelesaian masalah dilakukan secara mandiri oleh Desa
berdasarkan kearifan lokal dan perdamaian melalui musyawarah desa
Bila dalam musdes disepakati masalah dinyatakan selesai, hasilkesepakatan dituangkan dalam berita acara musyawarah desa
4. Pengelolaan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah
TAHAP
PELAK
SANAAN
5. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan
pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa sesuai dengan tahapan
penyaluran dana kegiatan
Laporan pelaksanaan kegiatan, dilampiri (a) realisasi biaya beserta
bukti pembayaran; (b) foto kegiatan 0-40-80-100 %; (c) Foto pekerja;
(d) foto partisipasi masyarakat; (e) foto pembayaran upah kepada
pekerja
Kepala Desa menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
berdasarkan Laporan Pelaksana Kegiatan
7/21/2019 Pembangunan Desa 17022015 Haripras
22/24
BPD menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan
pembangunan Desa setiap semester, yaitu bulan JUNI dan
DESEMBER tahun anggaran berikutnya
Musyawarah dihadiri pemerintah desa, BPD, Pelaksana Kegiatan dan
unsur masyarakat
Dalam musyawarah tersebut (a) Pelaksana Kegiatan menyampaikan
Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan kepada Kelapa Desa; (b)
Menyerahkan hasil kegiatan kepada Kepala Desa
Masyarakat dapat menanggapai laporan pelaksanaan kegiatan
Tanggapan masyarakat dibahas dan disepakati serta hasilnya
dituangkan dalam berita acara
6. Musyawarah Desa Dalam Rangka Pelaks. Pemb. Desa
TAHAP
PELAK
SANAAN
7. Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Pembangunan
Kepala desa membentuk Kelompok Pelestarian dan Pemanfaatan
hasil pembangunan melalui Keputusan Kepala Desa Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan dilakukan dengan
cara (a) melakukan pendataan hasil kegiatan; (b) membentuk dan
meningkatkan kapasitas KPP; (c) mengalokasikan biaya pelestarian &
pemanfaatan hasil pembangunan
Ketentuan Pelestarian dan pemeliharaan hasil pembangunan diatur
dalam PERATURAN DESA
7/21/2019 Pembangunan Desa 17022015 Haripras
23/24
PEMANTAUAN & PENGAWASAN
PEMBANGUNAN DESA
Masyarakat Desa berhak untuk melakukan pemantauan terhadap
pelaksanaan pembangunan desa
Pemerintah Pusat, Pemprov dan Pemkab/Kota mendorong /
memberdayakan masyarakat untuk melakukan pengawasan dan
pemantauan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembangunanDesa secara partisipatif
Pemantauan pembangunan Desa oleh masyarakat dilakukan mulai dari
tahap perencanaan dan tahapan pelaksanaan pembangunan Desa
Hasil pemantauan masyarakat dituangkan dalam format hasil
pemantauan pembangunan Desa
7/21/2019 Pembangunan Desa 17022015 Haripras
24/24
Terimakasih...
Recommended