View
172
Download
7
Category
Preview:
DESCRIPTION
Pedoman Hidup Di Surga
Citation preview
DRAFT
PEDOMAN
PERENCANAAN SERTIFIKASI TENAGA SANITARIAN
Untuk:
Tenaga Sanitarian
PUSAT STANDARDISASI, SERTIFIKASI DAN PENDIDIKAN BERKELANJUTAN
SDM KESEHATAN
BADAN PPSDM KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
KATA PENGANTAR
Pelaksanaan Sertifikasi Tenaga Kesehatan merupakan salah satu wujud implementasi dari Permenkes No 161 tahun 2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan. Sejak terbentuknya Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Salah satu tahapan pembangunan yang tercantum didalam Rancangan
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014 adalah
memantapkan penataan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
dengan meningkatkan kualitas SDM. Untuk menjamin mutu/ kualitas lulusan
setiap tenaga kesehatan, termasuk tenaga kesehatan asing yang akan bekerja
di Indonesia, Kementerian Kesehatan selaku user berhak mengawal mutu
tenaga kesehatan melalui sertifikasi. Sertifikasi adalah sebuah proses
pengakuan terhadap kompetensi tenaga kesehatan melalui uji kompetensi. Hal
ini sejalan dengan Permenkes No. 161/MENKES/PER/I/2010 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan yang menyatakan bahwa Setiap Tenaga Kesehatan yang
akan menjalankan pekerjaan keprofesiannya wajib memiliki Surat Tanda
Registrasi (STR) . Untuk memperoleh STR yang dimaksud tenaga kesehatan
harus melampirkan sertifikat kompetensinya yang didapatkan dari uji
kompetensi.
Kondisi yang ada saat ini proses sertifikasi bagi tenaga kesehatan
Indonesia belum terstandar, sehingga perlu adanya perencanaan tentang
jumlah tenaga kesehatan yang belum tersertifikasi, pelaksana sertifikasi,
tempat maupun anggaran bagi pelaksanaan sertifikasi tenaga kesehatan di
Indonesia. Bertitik tolak terhadap hal tersebut perlu disusun sebuah pedoman
perencanaan sertifikasi bagi tenaga kesehatan.
Profesionalisme tenaga sanitarian / ahli kesehatan lingkungan
ditunjukkan dan dibuktikan dengan perilaku tenaga sanitarian / ahli kesehatan
lingkungan yang memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan standard
profesi, bertanggung jawab dan bertanggung gugat serta senantiasa
mengembangkan kemampuannya sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi. Untuk menjamin kualitas pelayanan sanitarian
tersebut diperlukan sistem regulasi melalui mekanisme uji kompetensi.
Dalam era globalisasi tuntutan mutu pelayanan kesehatan
lingkungan juga tidak dapat dielakkan lagi. Karena pada era globalisasi
memberi peluang terjadinya persaingan kualitas pelayanan kesehatan oleh
berbagai jenis tenaga kesehatan lingkungan dari dalam dan luar negeri.
Oleh karena itu sanitarian/ ahli kesehatan lingkungan harus mampu
bersaing dengan profesi sanitarian/ ahli kesehatan lingkungan negara lain.
Profesi Sanitarian di Indonesia saat ini telah memiliki standard
profesi sanitarian / ahli kesehatan lingkungan sebagai pedoman standarisasi
bagi profesi sanitarian / ahli kesehatan lingkungan. Standar profesi ini dapat
dipakai sebagai acuan untuk menilai bagaimana kemampuan unjuk kerja
seorang Sanitarian/Ahli kesehatan lingkungan. Hasil uji akan menjadi bukti
seberapa jauh penguasaan teori dan praktek serta pengalaman yang dimiliki
oleh seorang Sanitarian sekaligus pengakuan tertulis atas kompetensinya di
bidang Kesehatan Lingkungan.
Untuk pengakuan kompetensi seorang Sanitarian sebagai indikator
tingkat profesionalitasnya, harus dilakukan uji kompetensi. Agar uji
kompetensi bisa dilaksanakan maka diperlukan Pedoman Perencanaan Uji
Kompetensi Tenaga Sanitarian yang mengatur tentang jumlah tenaga
Sanitarian yang belum tersertifikasi, pelaksanaan sertifikasi, tempat maupun
anggaran bagi pelaksanaan sertifikasi tenaga Sanitarian di Indonesia.
1.2. Tujuan
Tujuan pedoman ini adalah:
1. Sebagai acuan dalam perencanaan sertifikasi tenaga Sanitarian
2. Sebagai acuan pelaksanaan sertifikasi bagi Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia
3. Tersedianya pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan uji kompetensi
sanitarian/ahli kesehatan lingkungan
1.3. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Kesehatan No.1144 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 922/MENKES/SK/X/2008 tentang Pedoman Teknis Pembagian Urusan Pemerintahan Biang Kesehatan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 161/MENKES/PER/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
9. Keputusan Menteri Penertiban Aparatur Negara RI
No.19/Kep/MPAN/II/2000 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan
Angka Kreditnya
10. Keputusan Menteri Kesehatan nomor 373/ MENKES/SK/ III/ 2007
tentang standar profesi sanitarian
1.4. PENGERTIAN
Beberapa pengertian yang ada dalam pedoman ini, sebagai berikut :
1. Sanitarian adalah seseorang yang telah lulus dari institusi pendidikan
Kesehatan Lingkungan yang diakui oleh Pemerintah di dalam maupun
di luar negeri dan memiliki kompetensi, memenuhi kualifikasi untuk di
register, sertifikasi dan atau secara syah mendapat lisensi untuk
menjalankan izin kerja sanitarian.
2. Sertifikasi adalah proses pengakuan terhadap kompetensi
(pengetahuan, keterampilan, dan sikap) tenaga kesehatan melalui uji
kompetensi. (difinisi tersendiri)
2. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
4. Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi.
5. Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seseorang tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya di seluruh Indonesia setelah lulus uji kompetensi.
6. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya.
7. Surat Tanda Registrasi, selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang diregistrasi setelah memiliki sertifikat kompetensi.
8. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, selanjutnya disingkat MTKI adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.
9. Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi, selanjutnya disingkat MTKP adalah lembaga yang melaksanakan uji kompetensi di daerah dalam rangka proses registrasi.
10. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan.
11. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.
BAB II
POKOK-POKOK DAN STRATEGI PERENCANAAN SERTIFIKASI
TENAGA SANITARIAN
1.5. POKOK-POKOK PEDOMAN PERENCANAAN SERTIFIKASI TENAGA SANITARIAN
Memperhatikan dasar-dasar hukum, perubahan regulasi dalam proses sertifikasi tenaga kesehatan serta adanya lembaga pelaksana sertifikasi tenaga kesehatan ( MTKI dan MTKP ) maka fungsi pedoman perencanaan sertifikasi menjadi sangat penting bagi perencanaan sertifikasi tenaga Sanitarian, pelaksana sertifikasi dan bagi Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia dalam menjalankan tugasnya.
Secara garis besar pedoman perencanaan sertifikasi tenaga Sanitarian meliputi :
1. Perencanaan Tenaga Sanitarian yang akan di lakukan sertifikasi.
Perencanaan Tenaga Sanitarian pada kelompok ini ditujukan pada jumlah tenaga Sanitarian yang akan disertifikasi dan penguji uji kompetensi serta tenaga pengelola sertifikasi.
2. Perencanaan Penggunaan Standar Kompetensi.
Perencanaan penggunaan standar kompetensi dimaksudkan untuk menentukan standar kompetensi yang akan digunakan dalam uji kompetensi tenaga Sanitarian dan pengembangannya.
3. Perencanaan Metode Sertifikasi.
Perencanaan metode sertifikasi dimaksudkan untuk menentukan metode dan materi uji yang akan digunakan dalam uji kompetensi tenaga Sanitarian
4. Perencanaan sarana prasarana, sistem informasi dan sistem manajemen mutu sertifikasi.
Dimaksudkan untuk mengatur kebutuhan sarana dan prasarana serta system informasi dan system manajemen mutu sertifikasi tenaga Sanitarian
5. Perencanaan anggaran/ biaya yang dibutuhkan dalam sertifikasi.
Perencanaan anggaran diimaksudkan untuk mengatur kebutuhan biaya yang dibutuhkan mulai dari persiapan , pelaksanaan dan evaluasi sertikasi tenaga Sanitarian,
Pelaksanaan sertifikasi melibatkan berbagai fihak terkait baik di pusat maupun daerah.
Secara garis besar perencanaan perlu dilakukan di :
1. Perencanaan di Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia baik di Pusat maupun di daerah.
2. Perencanaan di Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP).
3. Perencanaan di Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI).
1.6. STRATEGI PERENCANAAN SERTIFIKASI TENAGA SANITARIAN
Dalam pedoman perencanaan sertifikasi tenaga Sanitarian perlu memperhatikan :
1. Rencana kebutuhan tenaga Sanitarian yang akan di sertifikasi, disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kesehatan baik kebutuhan local, nasional maupun global sekarang dan yang akan datang.
2. Pelaksanaan sertifikasi tenaga Sanitarian diselenggarakan secara merata, serasi, seimbang dan selaras oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah. Pelaksanaan sertifikasi tenaga kesehatan oleh pemerintah diselenggarakan melalui pendelegasian wewenang yang proporsional dari lembaga pelaksana sertifikasi pusat kepada lembaga pelaksana sertifikasi di daerah.
3. Penyusunan perencanaan sertifikasi berdasarkan kepada upaya memantapkan penataan kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui peningkatan kualitas SDM yang tercantum didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 – 2014.
BAB III
PENDEKATAN PERENCANAAN SERTIFIKASI TENAGA SANITARIAN
- Upaya peningkatan mutu Sanitarian harus terus menerus dilakukan
secara berkesinambungan melalui berbagai cara. Salah satunya melalui
uji kompetensi agar kompetensi Sanitarian benar-benar dapat terwujud.
Kualitas pelaksanaan uji kompetensi sendiri sangat tergantung dengan
lembaga yang melakukan uji kompetensi.
- Penjaminan mutu menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk
menghasilkan lembaga uji kompetensi bagi sanitarian yang mandiri,
kuat, terpercaya dan berwibawa. Oleh karena itu, lembaga ini harus
secara terus-menerus dan berkesinambungan melakukan kajian,
telaahan dan evaluasi untuk mencapai kinerja unggul. Lembaga uji
kompetensi yang mandiri, kuat, dan berwibawa mutlak diperlukan
dalam melaksanakan proses pengujian dan sertifikasi untuk memberikan
pencitraan positif kepada masyarakat dan kalangan dunia
usaha/industri, sehingga lulusan institusi kesehatan lingkungan selain
memiliki daya saing, juga peluang untuk mampu bekerja mandiri dan
profesional atau diterima di pasar kerja lebih besar.
Adapun hal-hal yang terkait dalam perencanaan uji kompetensi, sebagai
berikut:
A. Standar Kompetensi
Standar kompetensi Sanitarian merupakan bagian dari standar
profesi Sanitarian , digunakan sebagai acuan dalam membuat dan
mengembangkan materi uji dalam pelaksanakan uji kompetensi.,
standar kompetensi berlaku secara Nasional & internasional atau
didasarkan atas peraturan perundangan yang berlaku.
Menginventarisasi data tentang Peserta, sarana / prasarana, biaya, Penguji untuk pelaksanaan sertifikasi yang menggambarkan kondisi saat ini sebagai dasar dalam perencanaan sertifikasi.
Menyusun perencanaan sertifikasi yang meliputi semua komponen yang perlu disiapkan dalam sertifikasi.
BAB IV
LANGKAH – LANGKAH PERENCANAAN SERTIFIKASI TENAGA SANITARIAN
4. 1 KONDISI SAAT INI
4.1.1. Gambaran Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia
adalah organisasi profesi sebagai wadah pemersatu dan pembina profesional kesehatan lingkungan yang secara khas beragam dan berjenjang dari latar belakang pendidikan, lapangan kerja, posisi, peran dan jalur peminatan menjadi satu kesatuan jejaring fungsional dengan keahlian kesehatan lingkungan.
memiliki tujuan meningkatkan daya dan hasil guna para anggotanya dalam mengabdikan keprofesionalannya serta meningkatkan dan mengembangkan kesehatan lingkungan agar lebih berdaya bagi peningkatan profesi dan pembangunan kesehatan lingkungan untuk kesejahteraan.
dibentuk dan didirikan pada tanggal 12 April 1980, dengan sadar dan keinginan luhur yang didasari oleh ilmu, ketrampilan dan sikap yang dimiliki untuk mewujudkan tujuan tersebut, sebagai pengembangan dan perubahan organisasi Ikatan Kontrolir Kesehatan Indonesia (IKKI) yang didirikan pada tanggal 5 September 1955. Saat ini baru ada 20 Pengurus Daerah
sebagai organisasi profesi, para anggotanya dilandasi oleh kemampuan dan ketrampilan di bidang ilmu dan seni kesehatan lingkungan dalam upaya mengembangkan budaya perilaku hidup sehat dan pengelolaan lingkungan yang bersih, aman, nyaman, sehat dan sejahtera sesuai dengan harkat dan martabat manusia.
keanggotaannya bersifat stelsel aktif dengan berbagai latar belakang jenis dan jenjang pendidikan kesehatan lingkungan dan yang terkait, yang menjalankan profesinya di bidang kesehatan lingkungan dan atau peduli terhadap pengelolaan lingkungan baik di lingkungan pemerintah maupun non pemerintah.
dii lingkungan pemerintah/sektor kesehatan, anggotanya yg berminat menjadi tenaga fungsional dikembangkan sesuai kompetensinya sebagai tenaga fungsional dengan sebutan Sanitarian, terdiri dari Sanitarian Trampil (pelaksana), Sanitarian Ahli (Pelaksana Lanjut, Pengelola, Penyidik) dan Sanitarian Spesialist (Pendidik, Peneliti, Penyidik lanjut)
Struktur Organisasi teridi dari Ketua Umum dan bidang – bidang sebagai berikut :
Susunan Pengurus Pusat HAKLI periode 2011 – 2015 adalah sbb;
Dewan Pertimbangan
Ketua : Drs. Sulistiono, SKM, M.Sc [ Kapusdiklat aparatur ]Sekretaris : Sugiharto, M.ScAnggota1. Ahmad Djohari, SKM, MM 2. Mudjiharto, SKM, MM 3. Dede Anwar Musadat, SKM, M.Kes 4. Drs Zulkarnain Kasim SKM,MBA5. Drs Abdurahman MPH6. Raizeki, SKM MM7. DR. Margani, Dipl. SE. M.Sc8. Imran Muchtar, MBA
Ketua Umum : DR. Wisnu Hidayat, M.Kes
- Ketua I : Subardan Rochmat, M.Si, Dipl. EST- Ketua II : Hari Purwanto, SKM, M.Kes
SekJend : Kusrini Wulandari SKM.,MKes
- Wakil SekJend : Syamsul Ariffin, SKM, M. Epid
Bendahara : Siti Kusumawati SKM.,MIS
- Wakil Bendahara : Catur Puspawati ST, MKM
Departemen Pengembangan Profesi dan Organisasi
- Ketua : Soedjono Soenhaji SKM., Dipl Est- Sekretaris : Tugiyo SKM.,MSi - Anggota :
1. Indariwati SKM.,MM2. Moch Ichsan Sujarno, SKM, M.Epid3. Eko Budi Yunihasto SKM, M.Kes4. Wakhyono Budianto, SKM, M.Si
Departemen pengembangan Kemitraan, Hukum, Humas
- Ketua : Drs Mukhlis Adenan MSc- Sekretaris : Sidin Haryanto, SKM, M.Kes- Anggota :
1. Dirman Siswoyo, SKM, MM2. Nurbaety Yuliana SKM.,MKes3. DR. Bambang Setiaji SKM.,MKes4. Zaenal Nampira, SKM, M.Kes
Departemen Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Ketua : Bambang Lukisworo, SKM- Sekretaris : Sugito, SKM, MM- Anggota :
1. Sujono, SKM, M.SPH2. Abie Wiwoho MSc3. Ir Sofwan4. Sri Eko Ananingsih SKM5. Deshy Prihatiwi Mutiara
1. Majelis Kolegium Kesehatan Lingkungan [ MKKL ]- Ketua : DR. Hening Darpito, SKM, Dipl.SE - Sekretaris : Sri Endah Suwarni, SKM, WQM- Anggota :
1. Kuat Prabowo,SKM, M.Kes2. Murtjahyo, SKM, M.Kes 3. DR. Ida Bagus Indra Goutama, SKM, M.Si4. DR. Alih Germas, SKM, MARS
2. Majelis Kehormatan Etika Profesi Kesehatan Lingkungan [ MKEPKL ]- Ketua : DR. Riris Nainggolan, SKM, M.Kes- Sekretaris : Purwani, SKM, M.Ed, MQIH- Anggota :
1. DR. Hadi Siswanto, MPH2. DR. Bambang Hartono., SKM,MPH
3. Chaerudin Hasyim .,SKM,MSi4. Fitri Handayani, SKM, MSc.PH5. Nurul Qomariah, SKM, M.Psi
3. Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian- Ketua : Soemini AR MSc- Sekretaris : Lisa Triyanti SKM.,MKes- Anggota :
1. Budi Pramono, SKM, M.Kes2. Beben Syaeful Bachri SKM.,MKM3. Ir Mohamad Nasir, M.Kes4. Heru Wicaksono, SKM, M.Kes5. Sri Ani, SKM, MKM6. Sukowidodo, SKM, MPH
4.1.2. Gambaran Sertifikasi Profesi.
Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan ( HAKLI ) telah melaksanakan uji kompetensi Sanitarian di 2 [ dua ] Provinsi yaitu di Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan telah melaksanakan uji coba uji kompetensi Sanitarian di 2 [ dua ] Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Selatan .
4.1.3. Jumlah dan Jenis Tenaga. Kesehatan lingkungan/pengajar
Menguraikan jumlah tenaga kesehatan yang ada saat ini, baik yang telah disertifikasi maupun yang perlu dilakukan sertifikasi pada masa yang akan datang. (secara global).
D1 / SPPH = -
D III =
D IV = 150
SI Kesling = 150
S1 Tekling = 15
S2 Ilmu Lingk = 30
S2 Kesmas = 60
S2 dik Lingk = -
S3 dik Lingk = 5
S3 Kesmas = 8
Maksudnya di atas jumlah tenaga pengajar?
Tenaga kesmas bukan sanitarian?
4.1.4. Institusi Pendidikan.
Institusi penyelenggara pendidikan tenaga Kesehatan Lingkungan sebanyak 22 institusi dibawah Politeknik Kementerian Kesehatan 20 buah, milik PemDa 1 buah dan Muhamadiyah 1 buah dengan nama Jurusan Kesehatan Lingkungan dan berada di 21 Provinsi rencana akan dibuka di provinsi Kalimantan Timur [ Samarinda ]
4.2 ANALISIS SITUASI
4.2.1. Isu Strategis.
Dewasa ini perubahan kualitas kesehatan lingkungan terjadi dengan cepat. Degradasi kondisi lingkungan sebagai dampak negatif dari kemajuan pembangunan telah merubah kualitas kesehatan lingkungan dan sekaligus juga menjadi pemicu muncul dan meluasnya berbagai masalah kesehatan dan penyakit yang berbasis lingkungan. Dengan berbagai masalah kesehatan lingkungan yang ada maka untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan kesehatan, profesi sanitarian harus mampu membuktikan profesionalismenya.
Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya yang terkait dengan ilmu kesehatan lingkungan, Sanitarian juga harus siap menjawab semua permasalahan kesehatan lingkungan secara profesional. Gerbong profesi Sanitarian akan ditinggalkan oleh masyarakat penggunanya apabila Sanitarian tidak berusaha secara berkesinambungan memelihara dan meningkatkan kualitas profesinya untuk menjawab dan menyelesaikan tantangan di bidang kesehatan lingkungan secara profesional.
Profesionalisme tenaga sanitarian / ahli kesehatan lingkungan ditunjukkan dan dibuktikan dengan perilaku tenaga sanitarian / ahli kesehatan lingkungan yang memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan standard profesi, bertanggung jawab dan bertanggung gugat serta senantiasa mengembangkan kemampuannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dalam era globalisasi tuntutan mutu pelayanan kesehatan lingkungan tidak dapat dielakkan lagi. Karena pada era globalisasi memberi peluang terjadinya persaingan kualitas pelayanan kesehatan oleh berbagai jenis tenaga kesehatan lingkungan dari dalam dan luar negeri. Oleh karena itu sanitarian/ ahli kesehatan lingkungan harus mampu bersaing dengan profesi sanitarian/ ahli kesehatan lingkungan negara lain.
4.2.2 Kekuatan, Kelemahan, Kesempatan dan Tantangan.
Profesi Sanitarian di Indonesia saat ini telah memiliki standard profesi sanitarian / ahli kesehatan lingkungan sebagai pedoman standarisasi bagi profesi sanitarian / ahli kesehatan lingkungan. Standar profesi ini dapat dipakai sebagai acuan untuk menilai bagaimana kemampuan unjuk kerja seorang Sanitarian/Ahli kesehatan lingkungan. Hasil uji akan menjadi bukti seberapa jauh penguasaan teori dan praktek serta pengalaman yang dimiliki oleh seorang Sanitarian sekaligus pengakuan tetulis atas kompetensinya di bidang Kesehatan Lingkungan.
Kelemahan belum memiliki STR [ masih akan disempurnakan ]
Peluang sudah ada MTKI dan MTKP
Tantangan perlu pembenahan organisasi HAKLI, belum senua provinsi memiliki pengurus daerah Hakli, penataan keanggotaan dll
enguraikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan profesi (untuk setiap komponen sertifikasi) yang berkaitan dengan proses sertifikasi. Menganalisis sejauh mana kesiapan profesi dari data – data tersebut untuk perencanaan sertifikasi.
4.3 PERENCANAAN SERTIFIKASI
4.3.1. Standar Profesi dan Standar Kompetensi.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor 373/ MENKES/SK/ III/ 2007 tentang standar profesi sanitarian maka telah tersusun Standar Kompetensi Sanitarian sbb :
KOMPETENSI AHLI MADYA KESEHATAN LINGKUNGAN Sanitarian
Kompetensi Ahli Madya Kesehatan Lingkungan Sanitarian berdasarkan
Keputusan Menteri Kesehatan No. 373/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar
Profesi Sanitarian, yaitu sebagai berikut :
Uraian Kompetensi
No. Kode Judul Unit Kompetensi
1. KL.01.001.01 Melakukan pemeriksaan kualitas fisik air dan limbah cair.
2. KL.01.002.01 Melakukan pemeriksaan kualitas kimia air dan limbah cair.
3. KL.01.003.01 Melakukan pemeriksaan kualitas mikrobiologi air dan limbah cair.
4. KL.01.004.01 Melakukan pemeriksaan kualitas fisik udara/kebisingan, getaran, kelembaban, kecepatan angin, dan radiasi.
5. KL.01.005.01 Melakukan pemeriksaan kualitas kimia udara.
6. KL.01.006.01 Melakukan pemeriksaan kualitas mikrobiologi udara.
7. KL.01.007.01 Melakukan pemeriksaan kualitas fisik tanah dan limbah padat.
8. KL.01.008.01 Melakukan pemeriksaan kualitas kimia tanah dan limbah padat.
9. KL.01.009.01 Melakukan pemeriksaan kualitas mikrobiologi dan parasitilogi tanah dan limbah padat.
10. KL.01.010.01 Melakukan pemeriksaan kualitas fisik makanan dan minuman.
11. KL.01.011.01 Melakukan pemeriksaan kualitas kimia makanan dan minuman.
12. KL.01.012.01 Melakukan pemeriksaan kualitas mikrobiologi dan parasitologi makanan dan minuman.
13. KL.01.013.01 Melakukan pemeriksaan kualitas mikrobiologi dan parasitologi sampel usap alat makanan dan minuman serta usap rektum.
14. KL.01.014.01 Melakukan survei vektor dan binatang pengganggu.
15. KL.01.015.01 Melakukan pengukuran kuantitas air dan limbah cair.
16. KL.01.016.01 Mengidentifikasi makro dan mikro bentos di badan air.
17. KL.01.017.01 Melakukan analisis dampak kesehatan lingkungan.
18. KL.01.018.01 Melakukan pemeriksaan sampel toksikan dan biomonitoring.
19. - Mengelola program hygiene industri, kesehatan, dan keselamatan kerja.
20. - Merancang, mengoperasikan peralatan pengolahan sampah.
21. KL.01.019.01 Mengoperasikan alat pengeboran.
22. KL.01.020.01 Melakukan pendugaan air tanah.
23. KL.01.021.01 Melakukan pengeboran air tanah untuk pembangunan sarana air tanah.
24. - Mengkalibrasi dan memelihara peralatan pengujian.
25. KL.01.022.01 Mengoperasikan alat-alat aplikasi pengendalian vektor.
26. KL.01.023.01 Mengoperasikan alat-alat pengambilan sampel udara.
27. KL.01.024.01 Melakukan kegiatan penyuluhan dan pelatihan.
No. Kode Judul Unit Kompetensi
28. KL.01.025.01 Melakukan pengelolaan sanitasi linen.
29. KL.01.026.01 Melakukan pengelolaan limbah padat sesuai dengan jenisnya.
30. KL.01.027.01 Melakukan pengendalian vektor dan binatang pengganggu.
31. KL.01.028.01 Melakukan pengelolaan pembuangan tinja.
32. KL.01.029.01 Monitoring pengelolaan limbah berbahaya dan beracun.
33. KL.01.030.01 Melakukan surveillans kesehatan lingkungan.
34. KL.01.031.01 Berwirausaha di bidang pelayanan kesehatan lingkungan.
35. KL.01.032.01 Melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang
kesehatan lingkungan.
36. KL.01.033.01 Menilai kondisi kesehatan perumahan.
37. KL.01.034.01 Menerapkan prinsip-prinsip sanitasi pengelolaan makanan.
38. - Menerapkan HACCP dalam pengelolaan makanan.
39. KL.01.035.01 Mengawasi sanitasi tempat pembuatan, penjualan, penyimpanan, pengangkutan, dan penggunaan pestisida.
40. KL.01.036.01 Mengawasi sanitasi tempat-tempat umum.
41. KL.01.037.01 Melaksanakan penelitian yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan.
42. - Merancang teknologi tepat guna dan ramah lingkungan.
43. KL.01.038.01 Melakukan intervensi administratif sesuai hasil analisis sampel air, tanah, udara, limbah makanan, minuman, vektor, dan binatang pengganggu.
44. - Melakukan intervensi teknis sesuai hasil analisis sampel air, tanah, udara, limbah, vektor, dan binatang pengganggu.
45. KL.01.039.01 Melakukan intervensi sosial sesuai hasil analisis sampel air, tanah, udara, limbah makanan dan minuman, vektor, dan binatang pengganggu.
46. - Mengelola klinik sanitasi.
- : tidak termasuk kurikulum pendidikan Diploma III,
tetapi masuk ke dalam kurikulum pendidikan Diploma IV.
Berdasarkan 46 Kompetensi tersebut dipilih materi uji dari Kompetensi Kritis sebanyak 5 bidang ilmu yaitu :
1. Penyehatan Udara2. Penyehatan Air3. Penyehatan Tanah4. Penyehatan Makanan dan Minuman5. Pengendalian Vektor dan binatang Pengganggu
4.3.2. Jumlah Peserta Sertifikasi.
Target sertifikasi 2011 – 2014 jumlah tenaga Sanitarian sebanyak 20.451
- Data Tenaga Sanitarian dan persebarannya
Provinsi Pengda RS Puskesmas Lain-lain
NAD 2800 77 489 2.234
Sumatra Utara 537 108 263 166
Sumatera Barat 851 88 201 562
Riau 190 28 142 20
Jambi 398 39 212 147
Sumatera Selatan
736 55 365 316
Bengkulu 368 23 206 139
Lampung 455 56 221 178
Kep Babel 68 10 54 4
Kep Riau 89 8 60 21
DKI Jakarta 1359 25 111 1.223
Jawa Barat 1757 137 826 794
Jawa Tengah 1892 138 762 992
DI Yogyakarta 355 12 151 192
Jawa Timur 2.348 154 797 1.397
Banten 258 6 121 131
Bali 498 55 231 212
NTB 281 17 164 100
NTT 454 29 271 154
Kalimantan Barat 273 39 144 90
Kalimantan 186 16 89 81
Tengah
Kalimantan Selatan
617 69 145 403
Kalimantan Timur 198 9 146 43
Sulawesi Utara 663 28 285 350
Sulawesi Tengah 248 47 176 25
Sulawesi Selatan 1120 13 394 713
Sulawesi Tenggara
534 44 355 135
Gorontalo 268 75 171 22
Sulawesi Barat 65 8 43 14
Maluku 186 5 119 62
Maluku Utara 76 4 50 22
Papua Barat 134 6 111 17
Papua 189 35 134 20
20.451
Data Tenaga Sanitarian Yang sudah dan belum Uji Kompetensi
Provinsi Jumlah Sdh Uji Blm Uji Exit exam
NAD 2800 - 2.800 78
Sumatra Utara 537 - 537 58
Sumatera Barat 851 - 851 58
Riau 190 - 190 -
Jambi 398 - 398 40
Sumatera Selatan
736 100 636 37+26
Bengkulu 568 - 568 -
Lampug 455 - 455 76
Kep Babel 68 - 68 -
Kep Riau 89 - 89 -
DKI Jakarta 1359 - 1359 76
Jawa Barat 1757 - 1757 62
Jawa Tengah 1892 - 1892 65
DI Yogyakarta 355 96 259 113
Jawa Timur 2.348 1200 1.148 110
Banten 258 - 258 -
Bali 498 - 498 80
NTB 281 - 281 -
NTT 454 - 454 70
Kalimantan Barat 273 - 273 58
Kalimantan Tengah
186 - 186 -
Kalimantan Selatan
365 - 365 60
Kalimantan Timur 198 - 198 -
Sulawesi Utara 663 - 663 53
Sulawesi Tengah 248 - 248 74
Sulawesi Selatan 1120 - 1120 45
Sulawesi Tenggara
534 - 534 -
Gorontalo 268 - 268 -
Sulawesi Barat 65 - 65 -
Maluku 186 - 186 81
Maluku Utara 76 - 76 -
Papua Barat 134 - 134 60
Papua 189 - 189 40
20.451 1.296 19.155 1.420
4.3.2. Jumlah Peserta Sertifikasi.
Rencana Sertifikasi Tenaga Sanitarian tahun 2011 - 2014
No Jenis Tenaga 2011 2012 2013 2014
1 Exit Exam
D III
D IV
1420
-
1460
150
1500
250
1500
250
2 Lain - lain 500 500 500 500
3 Portofolio 1500 1500 1500 1500
Jumlah 3420 3610 3750 3750
4.3.3. Penguji Kompetensi Tenaga sanitarian
Penetapan asesor uji kompetensi;
a. Mengidentifikasi asesor yang ada baik jumlah, kualifikasi, dan kompetensi yang dimilikinya;
Jumlah Asessor = 54 orang belum merata di semua propinsi
b. Membuat surat tugas untuk asesor yang ditunjuk dalam peiaksanaan uji kompetensi.
4.3.4. Tempat Uji Kompetensi.
Penetapan tempat uji kompetensi;
Tempat uji kompetensi yang akan ditetapkan harus memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:
a. lokasi;
b. sarana dan prasarana/fasilitas yang dimiliki;
Uji kompetensi sanitarian dalam penyelenggaraannya akan menggunakan fasilitas dan sarana yang ada di Institusi Jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Depkes yang memadai, Balai Latihan Kesehatan Lingkungan , dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan.
c. ketentuan lain yang ditetapkan dalam pedoman.
Uji kompetensi dilakukan di institusi pendidikan tenaga kesehatan
yang terakreditasi oleh lembaga yang berwenang,dan atau tempat lain yang
ditunjuk oleh MTKP dan ditetapkan oleh MTKI. Masa berlaku penetapan
sebagai TUK adalah 3 tahun, yang berikutnya dapat ditetapkan kembali
sesuai aturan yang berlaku. Masa berlaku dapat dicabut bila tidak sesuai
dengan kondisi awal penilaian. Jumlah Institusi Jurusan Kesehatan
Lingkungan sebanyak 22 buah tersebar di seluruh Indonesia.
4.3.5. Pedoman, Juknis dan sistem dokumentasi
Menguraikan perencanaan pengembangan pedoman, juknis dan sistem dokumentasi yang akan digunakan dalam sertifikasi setiap profesi. (Menguraikan perencanaan penyusunan, pengembangan, revisi, sosialisasi, implementasi dan monitoring implementasi pedoman, juknis dan sistem sertifikasi)
4.3.6. Metode dan Materi Uji Kompetensi
a. Metode Uji Kompetensi
Metode yang digunakan dalam uji kompetensi ada beberapa bentuk
yang dapat dipilih, yaitu :
1. Uji Tulis
Uji Exit Exam ditujukan bagi lulusan tenaga Sanitarian yang baru. Soal
Uji Tulis bentuk Multiple Choice Questions (MCQ) ,berdasarkan Blue Print
Kompetensi Sanitarian.
2. Uji lisan
Ditujukan bagi tenaga Sanitarian yang melakukan sertifikasi ulang Bentuk
ujian dengan memberikan pertanyaan secara lisan kepada peserta uji
dengan menggunakan panduan.
3. Uji praktik
Ditujukan bagi tenaga Sanitarian yang melakukan sertifikasi ulang. Bentuk
uji praktik meliputi: demonstrasi; simulasi dengan menggunakan alat
bantu atau media; observasi .
4. Portofolio
Ditujukan bagi tenaga Sanitarian yang melakukan sertifikasi
ulang Bentuk dokumen portofolio berupa: ijazah, sertifikat,
rekomendasi, dan pengalaman kerja (log book/catatan kerja),
diperuntukkan untuk peserta uji yang sudah bekerja sesuai
ketentuan yang berlaku.
E. Materi Uji Kompetensi
Materi uji kompetensi disusun mengacu kepada standar kompetensi
yang tercantum dalam standar profesi Sanitarian
Materi Uji Kompetensi dikembangkan dan disusun oleh divisi
standarisasi MTKI berkoordinasi dengan Dirjen DIKTI
Kementerian Pendidikan Nasional dan LPUK serta Tim Ad-
hock di MTKI yang berasal dari HAKLI .
(Usulan untuk materi uji kompetensi disiapkan oleh tim
penguji HAKLI serta dari institusi pendidikan yang di koordinir
oleh divisi profesi MTKI.
Materi uji kompetensi yang terstandar dan berlaku di seluruh
Indonesia, ditetapkan dan divalidasi oleh divisi standarisasi MTKI
sesuai dengan blueprint Standar Kompetensi Sanitarian.
Tata cara penyusunan materi uji kompetensi mengacu pada
pedoman penyusunan materi uji kompetensi dan petunjuk teknis uji
kompetensi yang telah disusun oleh HAKLI dan ditetapkan oleh
MTKI.
Materi uji kompetensi harus dijaga kerahasiannya, dikaji ulang,
diperbaharui dan dikembangkan secara berkala atau sesuai dengan
kebutuhan. Selanjutnya materi uji kompetensi yang sudah terstandar
disimpan, didokumentasikan, dan dijaga kerahasiaannya. Pada saat
pelaksanaan uji kompetensi, soal-soal yang diberikan akan diambil secara
random dari seluruh soal yang ada di bank soal dan didistribusikan oleh
MTKI.
4.3.7. Lembaga/ Pelaksana Sertifikasi
- Pengelola lembaga pelaksana uji kompetensi
Gambar 1
Lembaga Pelaksanaan Uji Kompetensi
PUK = Panitia Uji Kompetensi berkedudukan di TUK dan dibentuk oleh pimpinan TUK.
TUK = Tempat Uji Kompetensi
SANITARIAN = Peserta Uji Kompetensi
> . \ \ ' ■ ■ - ■ , .
- Peserta uji kompetensi berasal dari Lulusan Insitusi Pendidikan Kesehatan Lingkungan baik yang baru lulus atau sudah bekerja.
- PUK terdiri dari Tim Pengawas dan Tim Pelaksana- Tim Pengawas terdiri dari Badan PPSDM/Pustanserdik,
MTKI/MTKPdan Organisasi Profesi (HAKLI) Pusat/Propinsi- Tim Pelaksana terdiri dari para individu yang professional (Asesor)
Keterangan Alur:
PANITIA UJI KOMPETENSI
MTKI/MTKP
BADAN PPSDM/ PUSTANSERDIK
TEMPAT UJI KOMPETENSI
Kolegium Sanitarian
SANITARIAN
(1)
(2)
(3) (4)
(5)
(6)
(1) Peserta (sanitarian/asesi) mendaftar ke TUK(2) TUK mengirimkan daftar peserta uji kompetensi ke MTKI / MTKP.(3) MTKI / MTKP mengirimkan bahan Uji Kompetensi ke TUK.(4) TUK menyerahkan hasil uji kompetensi ke MTKI / MTKP.(5) MTKI / MTKP mengirimkan sertifikat kompetensi ke TUK.(6) TUK mendistribusikan sertifikat kompetensi ke peserta uji
kompetensi yang lulus.(7) MTKI / MTKP melaporkan pelaksanaan ujikompetensi
kepada Pustanserdik
1.MTKP/MTKI
a. MTKI / MTKP melakukan pengawasan (surveilan) terhadapTUK
b. MTKI / MTKP meminta laporan berkala setiap 3 bulan tentang pelaksanaan uji kompetensi oleh TUK.
c. Laporan TUK mencakup data peserta uji kompetensi, masalah-masalah dalam pelaksanaan uji kompetensi serta usulan perbaikan.
2. Tim Pengawas
a. Tim Pengawas melakukan pengawasan terhadap MTKI / MTKP.
b. Tim Pengawas meminta laporan dari MTKI / MTKP setiap 6 bulan tentang pelaksanaan uji kompetensi.
c. Laporan MTKI / MTKP mencakup data TUK, peserta uji kompetensi, lulusan, dan masalah - masalah dalam pelaksanaan uji kompetensi serta usulan perbaikan.
4.3.8. Sistem Informasi dan Pelaporan
Menguraikan perencanaan system informasi dan pelaporan dalam sertifikasi pada setiap lembaga / instansi yang melaksanakan dan terkait sertifikasi untuk setiap profesi.
4.3.9. Penatalaksanaan Dokumen Sertifikasi
1. Sistem dokumentasi
a. Mutu dokumen (kualitas dan keabsahan dokumen)
TUK harus menerapkan dan memelihara Standar Prosedur
Operasi(SOP)/sistem mutu yang sesuai dengan lingkup kegiatan
Dokumentasi SOP/sistem mutu harus dikomunikasikan, dimengerti,
tersedia, dan diterapkan oleh semua SDM TUK
Peran dan tanggung jawab manajemen teknis dan manajemen mutu
ditetapkan dalam panduan mutu/SOP
b. Jenis dokumen yang disiapkan antara lain untuk akreditasi dan
verifikasi, pelaksanaan uji, dan pelaporan penyelenggaraan
c. Mekanisme dokumentasi (proses dokumentasi, administrasi: bahan, alat, sarana prasarana lain di tempat uji)
2. Pengendalian Dokumen
a. TUK mengendalikan semua dokumen yang terkait dengan kegiatan
ujian
b. Dokumen SOP/sistem mutu
c. Dokumen yang diterbitkan harus ditinjau dan disetujui oleh personil
yang berwenang sebelum diterbitkan,
d. Dokumen dikaji ulang secara berkala,,
e. Waktu penyimpanan dokumen harus ditetapkan
3. Audit internal
Audit Internal dan kaji ulang manajemen
a. TUK harus secara periodik melaksanakan audit internal untuk
memverifikasi kesesuaian pengoperasian kegiatan
b. Temuan audit ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan
c. Program audit internal mencakup semua unsur sistem mutu/SOP,
d. Audit harus dilaksanakan oleh SDM yang terlatih dan ditetapkan oleh
MTKP
e. Bidang kegiatan yang diaudit, temuan audit dan tindakan perbaikan
yang dilakukan harus direkam/didokumentasikan
f. Kaji ulang manajemen TUK harus dilakukan secara periodik sesuai
jadwal dan prosedur yang telah ditetapkan,
g. Temuan kaji ulang manajemen dan tindakan yang dilakukan harus
direkam/didokumentasikan
Menguraikan perencanaan penatalaksanaan dokumen sertifikasi (sertifikat, blanko-blanko, dsb). Perencanaan meliputi dari format blanko sertifikat, penggandaan, pendistribusian, jumlah yang dibutuhkan sesuai kebutuhan jumlah peserta uji kompetensi sesuai dengan sistem sertifikasi, masa berlaku dan sistem pemutakhiran sertifikat.
4.3.10. Anggaran
Biaya uji kompetensi dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD), atau peran serta masyarakat. Besarnya biaya uji kompetensi akan dirumuskan sesuai dengan kebutuhan.
Penetapan dan Penyiapan rencana biaya uji kompetensi;
Penetapan biaya uji kompetensi berdasarkan pada kebutuhan pembiayaan untuk komponen - komponen berikut:
a. Penyusunan soal uji kompetensi teori dan praktik;
b. Pengiriman soal uji kompetensi;
c. Operasional TUK;
d. Honor dan transport asesor;
e. Transport panitia;
f. Komponen lain yang diperlukan.
BAB V
TINDAK LANJUT
Upaya peningkatan mutu Sanitarian harus terus menerus dilakukan secara berkesinambungan melalui berbagai cara. Salah satunya melalui uji kompetensi agar kompetensi Sanitarian benar-benar dapat terwujud. Kualitas pelaksanaan uji kompetensi sendiri sangat tergantung dengan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Sanitarian.
Penjaminan mutu menjadi bagian yang tak terpisahkan untuk menghasilkan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Sanitarian yang mandiri, kuat, terpercaya dan berwibawa. Oleh karena itu, lembaga ini harus secara terus-menerus dan berkesinambungan melakukan kajian, telaahan dan evaluasi untuk mencapai kinerja unggul. Berdirinya Lembaga Sertifikasi Kompetensi Sanitarian yang mandiri, kuat, dan berwibawa mutlak diperlukan dalam melaksanakan proses pengujian dan sertifikasi untuk memberikan pencitraan positif kepada masyarakat dan kalangan dunia usaha/industri, sehingga lulusan institusi kesehatan lingkungan selain memiliki daya saing, juga peluang untuk mampu bekerja mandiri dan profesional atau diterima di pasar kerja lebih besar.
BAB VI
PENUTUP
Pedoman Uji Kompetensi Sanitarian ini diharapkan dapat memberikan
acuan kepada MTKP serta pihak-pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan Uji
Kompetensi terhadap tenaga Sanitarian. Pedoman pelaksanaan uji kompetensi ini
merupakan pedoman yang bersifat umum. Untuk pengaturan lebih rinci dalam
bentuk petunjuk teknis akan disusun oleh Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan.
CONTOH LAMPIRAN
NO KOMPONENTARGET
2011 2012 2013 2014
1 Standar Kompetensi :
- Kualifikasi
- Cluster
- Unit
Sesuai standar
-
6
46
Sesuai standar
-
6
46
Evaluasi Penyempurnaan
2 Jumlah peserta sertifikasi 3420 3610 3750 3750
3 Penguji kompetensi / asesor
- Jumlah
- Penyebaran
54
7 provinsi
60
10 provinsi
70
12 provinsi
80
15 provinsi
4 Metode Uji Kompetensi Tulis
Portofolio
Tulis
Praktek
Portofolio
Tulis
Praktek
Portofolio
Tulis
Praktek
Portofolio
5 Materi Uji Kompetensi Bank soal
6 Tempat Uji Kompetensi
- Jumlah
- Lokasi
22 prov 22 prov 22 prov 25 prov
7 Pedoman yg digunakan dlm
UJK
6 8 8 8
NO KOMPONEN TARGET
2011 2012 2013 2014
1 Juknis yg digunakan dlm UJK 6 8 8 8
2 Sistem Dokumentasi (SOP,
Formulir, dsb)
3 Jumlah Sertifikat Kompetensi 3420 3610 3750 3750
4 Anggaran
- Sumber
- Unit Cost
Total
1
200.000
684 jt
2
200.000
722 jt
3
200.000
750 jt
4
200.000
750 jt
Recommended