Mempertegas Sistem Presidensiil

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Acara : Jendela Anak Negeri

Hari, tanggal : Sabtu, 22 November 2014

Tema : Mempertegas Sistem Presidensiil

Narasumber :

1. Ketua Fraksi PKB RI, Lukman Edy

2. Pakar Hukum Tata Negara, Andi Irman Putra Sidin

Sistem presidensiil Indonesia saat ini dianggap lemah oleh banyak pihak.

Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan pendapat pakar hukum tata negara

Irman Putra Sidin karena menurut UUD 1945 yang dibuat BPUPKI sebelum

amandemen, Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan dan juga

pemegang kekuasaan pembentuk UU. Namun untuk saat ini, otoritas kekuasaan

tersebut telah berubah. Kekuasaan pembentukan UU juga diberikan ke DPR

dengan prinsip kedaulatan rakyat. Kemudian otoritas pembentukan UU dijalankan

bersama pemerintah. Irman Putera Sidin juga menyatakan bahwa sistem

presidensiil malah semakin kuat. Dengan adanya sistem presidensiil,

keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislative menjadi terbentuk dan

terjaga. Legislatif tidak akan bisa membuat UU tanpa pemerintah. Begitu pula

sebaliknya, pemerintah tidak dapat menjalankan UU tanpa legislatif.

Menurut Ketua Fraksi PKB RI Lukman Edy, kondisi dan situasi pada awal

pembentukan negara Indonesia sangat berpengaruh dalam pemilihan dan

penerapan sistem presidensiil. Dalam perjalanannya pun, sistem ini pernah diubah

menjadi sistem parlementer yang pada akhirnya kembali menjadi sistem

presidensiil. Hal itu dikarenakan adanya isu bahwa terdapat campur tangan

penjajah yang menginginkan Indonesia berbentuk federal atau serikat.

Fokus utama saat ini sebenarnya adalah sudahkah sistem presidensiil

tersebut sudah dijalankan sebaik-baiknya atau belum. Selain itu, apa saja yang

sudah diakomodir dalam sstem ketatanegaraan Indonesia? Poin-poin itulah yang

seharusnya menjadi perhatian. Lukman Edy memandang bahwa penguatan sistem

presidensiil harus memenuhi tiga syarat. Pertama, harus memperkuat demokrasi.

Kedua, memperkuat pemerintahan. Ketiga, memperkuat hubungan antara

eksekutif dan legislatif sebagai bentuk hubungan controlling, check dan

balancing.