Upload
dims
View
5
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Tugas Resume
Citation preview
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Acara : Jendela Anak Negeri
Hari, tanggal : Sabtu, 22 November 2014
Tema : Mempertegas Sistem Presidensiil
Narasumber :
1. Ketua Fraksi PKB RI, Lukman Edy
2. Pakar Hukum Tata Negara, Andi Irman Putra Sidin
Sistem presidensiil Indonesia saat ini dianggap lemah oleh banyak pihak.
Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan pendapat pakar hukum tata negara
Irman Putra Sidin karena menurut UUD 1945 yang dibuat BPUPKI sebelum
amandemen, Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan dan juga
pemegang kekuasaan pembentuk UU. Namun untuk saat ini, otoritas kekuasaan
tersebut telah berubah. Kekuasaan pembentukan UU juga diberikan ke DPR
dengan prinsip kedaulatan rakyat. Kemudian otoritas pembentukan UU dijalankan
bersama pemerintah. Irman Putera Sidin juga menyatakan bahwa sistem
presidensiil malah semakin kuat. Dengan adanya sistem presidensiil,
keseimbangan kekuasaan antara eksekutif dan legislative menjadi terbentuk dan
terjaga. Legislatif tidak akan bisa membuat UU tanpa pemerintah. Begitu pula
sebaliknya, pemerintah tidak dapat menjalankan UU tanpa legislatif.
Menurut Ketua Fraksi PKB RI Lukman Edy, kondisi dan situasi pada awal
pembentukan negara Indonesia sangat berpengaruh dalam pemilihan dan
penerapan sistem presidensiil. Dalam perjalanannya pun, sistem ini pernah diubah
menjadi sistem parlementer yang pada akhirnya kembali menjadi sistem
presidensiil. Hal itu dikarenakan adanya isu bahwa terdapat campur tangan
penjajah yang menginginkan Indonesia berbentuk federal atau serikat.
Fokus utama saat ini sebenarnya adalah sudahkah sistem presidensiil
tersebut sudah dijalankan sebaik-baiknya atau belum. Selain itu, apa saja yang
sudah diakomodir dalam sstem ketatanegaraan Indonesia? Poin-poin itulah yang
seharusnya menjadi perhatian. Lukman Edy memandang bahwa penguatan sistem
presidensiil harus memenuhi tiga syarat. Pertama, harus memperkuat demokrasi.
Kedua, memperkuat pemerintahan. Ketiga, memperkuat hubungan antara
eksekutif dan legislatif sebagai bentuk hubungan controlling, check dan
balancing.