pustaka.uns.ac.id digilib.uns.ac · Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan jelas sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum, sebagai ... Maksudnya adalah untuk mempertegas

KAJIAN YURIDIS RATIO DECIDENDI PUTUSAN HAKIM TERHADAP

TINDAK PIDANA PSIKOTROPIKA YANG DILAKUKAN

OLEH ANAK DI BAWAH UMUR

DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR

(Studi Putusan No. 141/Pid.B/2009/PN.Kray di Pengadilan Negeri Karanganyar)

S K R I P S I

Disusun Dan Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh

Derajat Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Sebelah Maret Surakarta

Oleh :

DIGGER HANIROM

E 1106111

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2010

digilib.uns.ac.idpustaka.uns.ac.id

commit to users

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah yang merambah di lingkungan masyarakat sekarang

ini yaitu penyalahgunaan psikotropika yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

Penyalahgunaan psikotropika oleh anak dibawah umur berdampak negatif bagi

kesehatan anak tersebut di masa yang akan datang. Akan terjadi suatu efek

samping terhadap pemakaian psikotropika yang terus menerus, tidak terawasi

dan jika tidak segera dilakukan pencegahan dan pengobatan maka menimbulkan

efek ketergantungan baik secara fisik maupun psikis yang kuat terhadap

pemakainya.

Penyalahgunaan psikotropika oleh anak dibawah umur dapat berwujuddengan secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika.Lebih jelasnya dalam Undang-Undang Psikotropika (Undang-Undang Nomor 5Tahun 1997) tentang kebijakan kriminalisasi, telah ditentukan perbuatan-perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana antara lain :1) Perbuatan menggunakan, memproduksi, mengedarkan, mengimpor, memiliki,

menyimpan, membawa, mengekspor, mencantumkan label danmengiklankan psikotropika yang bertentangan dengan ketentuan undang–undang (Pasal 59 sampai dengan Pasal 63).

2) Perbuatan menghalangi upaya pengobatan atau perawatan penderita danmenyelenggarakan fasilitas rehabilitasi tanpa izin (Pasal 64).

3) Perbuatan tidak melapor dengan adanya penyalahgunaan/pemilikanpsikotropika secara tidak sah (Pasal 65).

4) Mengungkakan identitas pelapor dalam perkara psikotropika (Pasal 66)5) Percobaan/pembantuan (Pasal 69) dan pemufakatan jahat melakukan tindak

pidana psikotropika (Pasal 71).6) Menggunakan anak belum 18 tahun dalam melakukan tindak pidana

psikotropika (Pasal 72) (Barda Nawawi Arief, 2001 : 194).

Ancaman bahaya penyalahgunaan maupun peredaran gelap

psikotropika dan zat aditif lainya dapat menjadi kerikil tajam bagi kelancaran

pembangunan sumber daya manusia. Dalam era pembangunan jangka panjang

tahap kedua yang telah disepakati bangsa Indonesia, pembangunan sumber daya

manusia menjadi masalah utama yang harus di garap. Kualitas manusia

Indonesia harus ditingkatkan bila hendak berkompetisi dengan negara-negara


commit to users

2

lain yang sudah berubah kearah budaya global. Kompetisi dapat dimenangkan

bila kualitas manusia dilandasi kekhasan perkembangan budaya nasional dan

menunjukan keunggulan nilai-nilai pembenaran yang diterima oleh umat

manusia. Kenyataan tersebut merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia dalam

abad kini dan mendatang. Oleh karena itu ancaman bahaya penyalahgunaan

psikotropika merupakan ancaman nasional yang perlu ditanggulangi secara dini

baik oleh pemerintah maupun masyarakat (Jeanne Mandagi dan M. Wresniwiro,

2000 : 1).

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara

Pidana Indonesia”, hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi

ketentuan universal. Ia menjadi ciri pula suatu negara hukum. The Universal

Declaration of Human Rights, pada Pasal 10 mengatakan :

“everyone is entitled in full equality to affair and public hearing by an

independent and impartial in the determination of his rights and obligation and

of any criminal charge against him”.

Berhubungan dengan kebebasan hakim, perlu pula dipaparkan posisi

hakim yang tidak memihak (impartial judge). Istilah tidak memihak disini

haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusanya hakim

harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan

tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaianya. Lebih tepatnya terdapat

dalam perumusan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 5 ayat (1) :

“Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”

(Andi Hamzah, 1996 : 105).

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakan hukum dan keadilan

dengan tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus

menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya

kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkanya

dengan hukum yang berlaku. Setelah itu baru hakim dapat menjatuhkan putusan

terhadap peristiwa tersebut.


commit to users

3

Dalam kehidupan masyarakat yang semakin kompleks saat ini dituntutadanya penegakan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilanmasyarakat. Untuk figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan-putusanya karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaanhukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu (Nanda AgungDewantara, 1987 : 25).

Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga ia tidak boleh

menolak, memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya.

Hal ini diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang berbunyi : “Pengadilan tidak boleh

menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan

dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa

dan mengadilinya”. Dalam menemukan hukumnya, seorang hakim

diperbolehkan untuk bercermin kepada yurispudensi atau pendapat para ahli

hukum terkenal (doktrin). Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, dalam

menemukan hukum tidak berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum,

menurut beliau hakim hanya merumuskan hukum (Andi Hamzah, 1996 : 103).

Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya berdasarkan pada

undang-undang yang berlaku saja tetapi juga harus berdasarkan nilai-nilai hukum

yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 27 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yaitu : “Hakim sebagai penegak hukum

dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang

hidup dalam masyarakat”. Oleh karena itu dalam memberikan putusan, hakim

harus berdasarkan penafsiran hukum yang sesuai dengan rasa keadilan yang

tumbuh, hidup dan berkembang dalam masyarakat juga faktor lain yang

mempengaruhinya seperti faktor budaya, sosial, politik dan lain-lain.

Dengan demikian, seorang hakim dalam memberikan putusan terhadap

kasus tindak pidana psikotropika yang dilakukan oleh anak dibawah umur dapat

berbeda-beda dan membutuhkan pertimbangan-pertimbangan sebelum

menjatuhkan putusan karena antara hakim yang satu dengan yang lainya

mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda juga.


commit to users

4

Berdasarkan hal yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik

untuk menelitinya dan menyusunnya kedalam penulisan hukum dengan judul :

“KAJIAN YURIDIS RATIO DECIDENDI PUTUSAN HAKIM

PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR TERHADAP TINDAK

PIDANA PSIKOTROPIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI

BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR : 141/PID.B/2009/PN.KRAY

DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR)”.

B. Perumusan Masalah

Untuk dapat memperjelas tentang permasalahan yang ada agar

pembahasannya lebih terarah dan sesuai dengan tujuan serta sasaran yang

diharapkan, maka penting sekali adanya perumusan masalah yang akan dibahas.

Perumusan masalah juga akan memudahkan penulis dalam

pengumpulan data, menyusun data dan menganalisisnya sehingga penelitian

dapat dilakukan secara mendalam dan sesuai dengan sasaran yang telah

ditentukan. Adapun perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini

adalah :

1. Apakah yang menjadi Ratio Decicendi hakim dalam menilai fakta peristiwa

dan fakta yuridis dalam putusan Nomor : 141/Pid.B/2009/PN.Kray di

Pengadilan Negeri Karanganyar ?

2. Hambatan-hambatan secara teoritis apakah yang dialami hakim Pengadilan

Negeri Karanganyar dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku tindak

pidana psikotropika yang dilakukan oleh anak di bawah umur ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu target yang ingin dicapai dalam

suatu penelitian sebagai suatu solusi atas masalah yang dihadapi (tujuan

obyektif), maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subyektif).

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah :


commit to users

5

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui ratio decidendi hakim dalam menilai fakta peristiwa

dan fakta yuridis dalam putusan No. 141/Pid.B/2009/PN.Kray di

Pengadilan Negeri Karanganyar.

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan secara teoritis yang dialami

hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam menjatuhkan putusan

kepada pelaku tindak pidana psikotropika yang dilakukan oleh anak di

bawah umur.

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk memperluas wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis

terhadap teori-teori mata kuliah yang telah diperoleh penulis khususnya

mata kuliah hukum pidana serta sinkronisasinya dengan pelaksanaan

teori-teori tersebut dalam prakteknya.

b. Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan jelas sebagai bahan

untuk menyusun penulisan hukum, sebagai persyaratan dalam

memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan

memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian

tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi

pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada

khususnya.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan awal dalam

mengadakan penelitian yang sejenis, serta sebagai pedoman peneliti lain.


commit to users

6

2. Manfaat Praktis

a. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan

mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal

untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.

b. Memberikan masukan bagi penulis mengenai ruang lingkup yang dibahas

dalam penelitian ini sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis

dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini

termasuk ke dalam kategori penelitian normatif atau penelitian kepustakaan,

yaitu jenis penelitian yang bertumpu pada sumber data sekunder sebagai data

rujukan utama yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder

dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis,

dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan

masalah yang diteliti.

Senada dengan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yangdilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belakadapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukumkepustakaan. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup:a) Penelitian terhadap asas-asas hukumb) Penelitian terhadap sistematik hukumc) Perbandingan hukumd) Sejarah hukum (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990 : 15).

Dari keempat jenis penelitian hukum tersebut, jenis penelitian yang

relevan dengan penelitian hukum yang penulis angkat adalah penelitian

terhadap asas-asas hukum.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalahpenelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkindengan menggambarkan gejala tertentu. Penelitian deskriptif dimaksudkanuntuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau


commit to users

7

gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori lama atau dalamkerangka menyusun teori baru (Soerjono Soekanto, 2006 : 10).

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum doktrinal dapat dilakukan dalam berbagaipendekatan. Pendekatan dalam penelitian hukum doktrinal sesungguhnyamerupakan esensi dari metode penelitian ini sendiri. Pendekatan itu yangmungkin diperoleh jawaban yang diharapkan atas permasalahan hukum yangdiajukan. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian hukum diantaranya:a. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach).b. Pendekatan kasus (Case Approach).c. Pendekatan historis (Historical Approach).d. Pendekatan perbandingan (Comparative Approach).e. Pendekatan konseptual (Conseptual Approach) (Peter Mahmud Marzuki,

2006 : 93-94).

Kelima pendekatan tersebut, pendekatan yang relevan dengan

penelitian hukum yang penulis angkat adalah pendekatan kasus (Case

Approach).

4. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder

yaitu sejumlah data atau fakta atau keterangan yang digunakan oleh

seseorang yang secara tidak langsung dan diperoleh melalui bahan-bahan

kepustakaan, terdiri dari literatur, dokumen-dokumen, peraturan perundang-

undangan yang berlaku, laporan, desertasi, teori-teori dan sumber tertulis

lainnya yang berkaitan dan relevan dengan masalah yang diteliti.

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi

sumber-sumber penelitian yaitu berupa :

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif

artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan,

catatan resmi atau risalah dalam perbuatan perundang-undangan dan

putusan-putusan hakim. Penelitian Hukum ini menggunakan bahan

hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor :

141/Pid.B/2009/PN.Kray.

b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yangbukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum


commit to users

8

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dankomentar atas putusan pengadilan. Dalam hal ini penulis menggunakanbahan hukum sekunder berupa jurnal-jurnal hukum dari dalam dan luarnegeri, hasil-hasil penelitian hukum serta hasil karya dari kalanganhukum termasuk artikel-artikel hukum di internet (Peter MahmudMarzuki, 2006 : 141).

c. Bahan Hukum Tersier atau penunjang, yaitu bahan yang memberikanpetunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahanhukum sekunder, diantaranya :1) Bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.2) Kamus Hukum (Soerjono Soekanto, 2001 : 13).

5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum

yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi. Penulis menggunakan

pendekatan kasus (case approach) dengan mengumpulkan putusan

pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi yakni Putusan Pengadilan

Negeri Karanganyar Nomor : 141/Pid.B/2009/PN.Kray dalam tindak pidana

psikotropika yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Peneliti juga

mengumpulkan bahan-bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku teks,

kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum yang berhubungan dengan

permasalahan yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam suatu penelitian adalah menguraikan ataumemecahkan masalah yang diteliti berdasarkan bahan hukum yang diperolehkemudian diolah ke dalam pokok permasalahan yang diajukan. Dalampenelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis deduksi. Metode deduksimerupakan metode yang berpangkal dari pengajuan premis mayor yangkemudian diajukan premis minor, kemudian dari kedua premis tersebutditarik suatu kesimpulan (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 47).

Di dalam logika silogistik untuk penalaran hukum yang bersifatpremis mayor adalah aturan hukum aturan hukum, sedangkan premisminornya adalah fakta hukum. Sedangkan menurut Johny brahim, mengutippendapat Bernand Arief Shiharta, logika deduktif merupakan suatu teknikuntuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi hal yangbersifat khusus dan bersifat individual (Johny Ibrahim, 2008 : 249).


commit to users

9

E. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika

penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan karya

ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun

sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada awal bab ini penulis berusaha memberikan gambaran awal

tentang penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian

yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi

penelitian ini secara garis besar.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori dan kerangka

pemikiran. Kerangka teori meliputi tinjauan umum mengenai apa

yang menjadi Ratio Decicendi hakim dalam menilai fakta peristiwa

dan fakta yuridis dalam putusan Nomor : 141/Pid.B/2009/PN.Kray

di Pengadilan Negeri Karanganyar dan untuk mengetahui

hambatan-hambatan secara teoritis yang dialami hakim Pengadilan

Negeri Karanganyar dalam menjatuhkan putusan kepada pelaku

tindak pidana psikotropika yang dilakukan oleh anak di bawah

umur.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan mencoba untuk menyajikan pembahasan

mengenai apa yang menjadi Ratio Decicendi hakim dalam menilai

fakta peristiwa dan fakta yuridis dalam putusan Nomor :

141/Pid.B/2009/PN.Kray di Pengadilan Negeri Karanganyar dan

untuk mengetahui hambatan-hambatan secara teoritis yang dialami

hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam menjatuhkan putusan

kepada pelaku tindak pidana psikotropika yang dilakukan oleh anak

di bawah umur.


commit to users

10

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisikan

simpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran

sebagai tindak lanjut dari simpulan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to users

10


commit to users

11

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Ratio Decicendi

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi dalam menjatuhkan

putusan menurut Rusli Muhammad dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu :

a. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim

yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam

persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus

dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain :

1) Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena

berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain

berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang

didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu

dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah

dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.

a) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHAP,

digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa

yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia

lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri.

Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas

pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun dari penasihat

hukum.

b) Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti

sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang

ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri dan harus


commit to users

12

disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat

sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu

dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.

c) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang

dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di

depan sidang pengadilan, yang meliputi :

1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau

sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil

tindak pidana.

2) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan

tindak pidana atau untuk mempersiapkan.

3) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan

tindak pidana.

4) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana

yang dilakukan.

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk

alat bukti. Sebab Undang-Undang menetapkan lima macam alat

bukti yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan

keterangan terdakwa. Adanya barang bukti yang terungkap pada

persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai

benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan

sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu

dikenal dan diakui oleh terdakwa ataupun saksi-saksi.

d) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana

Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana

itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini,

penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan

memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan

terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan

dalam pasal peraturan hukum pidana.


commit to users

13

b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis

1) Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang

menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri

terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

2) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti

membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat

dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat

pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak

keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3) Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun

psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status

sosial yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah

usia dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan

adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa : tekanan dari

orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun

yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki

dalam masyarakat.

4) Agama terdakwa

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bilasekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkanharus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan parahakim itu sendiri dan terutama terhadap tindakan para pembuatkejahatan (Rusli Muhammad, 2007 : 212-220).

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Ada dua istilah yang dipakai dalam bahasa Belanda, yaitu strafbaarfeit dan istilah delict yang mempunyai makna yang sama. Delictditerjemahkan dengan delik (tindak pidana) saja, sedangkan strafbaar feitdalam bahasa Indonesia mempunyai beberapa arti dan belum diperolehkata sepakat diantara para sarjana Indonesia mengenai alih bahasa. Ada


commit to users

14

yang menggunakan terjemahan: perbuatan pidana (Moeljatno dan RoeslanSaleh), peristiwa pidana (Konstitusi RIS, UUDS 1950, Tresna sertaUtrecht), tindak pidana (Wiryono Prodjodikoro), delik (SatochidKartanegara, A.Z Abidin dan Andi Hamzah), perbuatan yang bolehdihukum (karni dan Van Schravendijk) dan pelanggaran pidana(Tirtaamidjaja). Namun dari berbagai salinan ke bahasa Indonesia tersebutyang dimaksud dengan berbagai istilah tersebut ialah strafbaar feit(Martiman Prodjohamidjojo, 1997 : 15).

Beberapa pakar hukum pidana memberikan definisi mengenai

strafbaar feit, antara lain :

1) SimonsMengatakan bahwa strafbaar feit adalah kelakuan yang diancampidana yang berdifat melawan hukum yang berhubungan dengankesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab(Martiman Prodjohamidjojo, 1997 : 15).

2) JonkersMemberikan definisi strafbaar feit dalam dua pengertian, yakni :a) Definisi pendek memberikan definisi strafbaar feit adalah suatu

kejadian yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.b) Definisi panjang, maka strafbaar feit adalah suatu kelakuan yang

melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpaoleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (MartimanProdjohamidjojo, 1997 : 16).

3) PompeMembedakan pengertian strafbaar feit antara :a) Strafbaar feit yaitu suatu pelanggaran terhadap norma yang

dilakukan karena kesalahan si pelaku dan diancam dengan pidanauntuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkankesejahteraan umum (definisi menurut teori).

b) Strafbaar feit adalah suatu feit (kejadian) yang oleh peraturanperundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dihukum(definisi menurut hukum positif) (Martiman Prodjohamidjojo, 1997: 16).

4) MoeljatnoMoeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikansebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum laranganmana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagibarang siapa melanggar larangan tersebut (Moeljatno, 2000: 54).

Berdasarkan pengertian strafbaar feit yang telah dikemukakan oleh

pakar hukum pidana diatas, maka diperoleh makna bahwa strafbaar feit

sama dengan delik, perbuatan pidana, tindak pidana dan istilah lain


commit to users

15

salinannya. Namun dari segi materi strafbaar feit terdapat 2 (dua) aliran,

yaitu :

1) Aliran MonismeMenurut aliran ini unsur strafbaar feit meliputi unsur-unsur perbuatan(unsur obyektif) yaitu unsur yang melawan hukum dan unsur tidak adaalasan pembenar maupun unsur-unsur tanggung jawab (unsursubyektif), yaitu unsur mampu bertanggung jawab, unsur kesengajaandan/atau alpa, unsur tidak ada alasan pemaaf. Dapat ditarik kesimpulanbahwa strafbaar feit adalah sama dengan syarat-syarat pemberianpidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa jika terjadi strafbaar feitmaka pasti pelakunya dapat dipidana.

2) Aliran DualismeMenurut aliran ini, perbuatan pidana menurut wujudnya dan sifatnyaadalah melawan hukum dan perbuatan yang merugikan dalam artibertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tatanan dalampergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil. Karena diadakanpemisahan antara perbuatan yang meliputi unsur melawan hukum,tidak ada alasan pembenar dan dari si pelaku (lazim disebut golongansubyektif) meliputi unsur mampu bertanggung jawab, unsur kesalahanantara lain sengaja atau alpa dan unsur tidak ada alasan pemaaf(Martiman Prodjohamidjojo, 1997 : 18).

b. Unsur Tindak Pidana dalam KUHP

Unsur yang terdapat dalam suatu tindak pidana pada dasarnya

dapat dibagi menjadi dua yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur

subyektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang

berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala

sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini antara lain :

1) Kesengajan atau kealpaan (dollus atau culpa).

2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti

yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

3) Macam-macam maksud atau oogmerk.

4) Merencanakan terlebih dahulu atau voordebuchte raad.

5) Perasaan takut atau vrees.

Unsur obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan

keadaan-keadaan yang di dalam keadaan mana tindakan dari pelaku harus

dilakukan. Unsur ini antara lain:

1) Sifat melawan hukum atau wederrechtlijkheheid.


commit to users

16

2) Kausalitas dari perilaku.

Kausalitas yaitu hubungan antar tindakan sebagai penyebab dengan

suatu kenyataan sebagai akibat (Lamintang, 1997: 194).

3. Tinjauan Umum Tentang Psikotropika

a. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang

Psikotropika

Pertama kali psikotropika diatur dalam Staatsblad 1949 Nomor 419

tanggal 22 Desember 1949 tentang Sterkwerendegeneesmiddelen

Ordonantie yang kemudian diterjemahkan dengan Ordonansi Obat Keras.

Jadi pertama kali psikotropika tidak diatur sendiri tetapi masih disatukan

dengan bahan baku obat atau obat jadi lainnya yang termasuk obat keras

(Daftar G). Pada tanggal 2 April 1985 keluar Peraturan Menteri Kesehatan

RI Nomor 213/Men.Kes/Per/IV/1985 tentang Obat Keras Tertentu.

Peraturan Menteri Kesehatan tersebut mencabut Keputusan Menteri

Kesehatan RI Nomor 983/A/SK/1971 dan Keputusan Menteri RI Nomor

10381/A/SK/1972. Kemudian pada tanggal 8 Februari 1993 dikeluarkan

lagi Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 124/Men.Kes/Per/II.1993

tentang Obat Keras Tertentu yang merupakan perbaikan serta penambahan

Peraturan Menteri Kesehatan RI terdahulu, dalam peraturan tersebut juga

dilampiri Lampiran I dan Lampiran II, tetapi belum mencantumkan

ketentuan pidana. Baru kemudian pada tanggal 11 Maret 1997, Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika diundangkan. Sebelum

kelahiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tidak ada ketegasan dari

segi hukum pidana mengenai tindak pidana psikotropika.

b. Pengertian Psikotropika

Pengertian menurut Badan WHO pada 1966, psikotropika adalah

obat yang bekerja pada atau mempengaruhi fungsi psikis, kelakuan atau

pengalaman. Obat psikotropika adalah obat yang bekerja pada susunan

syaraf pusat (SSP) yang memperlihatkan efek yang sangat luas. Dalam

United Nation Conference for Adoption of Protocal on Psychotropic


commit to users

17

Substance disebutkan batasan-batasan zat psikotropik adalah bentuk bahan

yang memiliki kapasitas yang menyebabkan :

1) keadaan ketergantungan.

2) depresi dan stimulan susunan syaraf pusat (SSP).

3) menyebabkan halusinasi.

4) menyebabkan gangguan fungsi motorik atau persepsi atau mood.

Dari ketentuan diatas maka pembagian psikotropika adalah :

1) stimulansia

2) depresia

3) halusinogen

Pengertian psikotropika terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat, baik

alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkasiat psikoaktif

melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan

perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sehingga dari

pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud

dengan psikotropika adalah :

1) zat atau obat baik alamiah maupun sintetis yang bukan termasuk

narkotika.

2) berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf

pusat.

3) menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

c. Penggolongan Psikotropika

Penggolongan psikotropika didasarkan pada sindroma

ketergantungan, untuk pertama kali ditetapkan dan dilampirkan dalam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 ini. Penggolongan psikotropika

adalah sebagai berikut :

1) Psikotropika Golongan I

Psikoropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat

digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam


commit to users

18

terapi. Psikotropika golongan I ini mempunyai potensi amat kuat

mengakibatkan sindroma ketergantungan.

2) Psikotropika Golongan II

Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat dan

dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan.

Psikotropika golongan II ini mempunyai potensi kuat mengakibatkan

sindroma ketergantungan.

3) Psikotropika Golongan III

Psikotropika golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat

pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan

ilmu pengetahuan. Psikotropika golongan III ini mempunyai potensi

sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan.

4) Psikotropika Golongan IV

Psikotropika golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat

pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk

tujuan ilmu pengetahuan. Psikotropika golongan IV mempunyai

potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.

5) Psikotropika Golongan V

Psikotropika golongan V ini adalah psikotropika yang tidak termasuk

golongan I, II, III dan IV, yang tidak mempunyai potensi

mengakibatkan sindroma ketergantungan, dan digolongkan sebagai

obat keras. Psikotropika ini tunduk pada perundangan obat keras.

Ada ketentuan khusus mengenai psikotropika golongan I,

mengingat sangat berbahaya karena mengakibatkan sindroma

ketergantungan yang amat kuat, dalam Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1997 diatur dengan sangat ketat, antara lain :

a) hanya dapat digunakan untuk ilmu pengetahuan (Pasal 4 ayat (2)).

b) selain penggunaan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dinyatakan

sebagai barang terlarang (Pasal 4 ayat (3)).


commit to users

19

c) dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi

(Pasal 6).

d) hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar

farmasi kepada lembaga ilmu penelitian, dan/atau lembaga

pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan (Pasal 12 ayat (3)).

e) hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar

farmasi kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan

atau di impor secara langsung oleh lembaga yang bersangkutan

tersebut (Pasal 13).

f) surat persetujuan impor hanya dapat diberikan untuk kepentingan

ilmu pengetahuan (Pasal 17 ayat (3)).

g) pemusnahan terhadap Psikotropika golongan I wajib dilaksanakan

paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dilakukan penyitaan (Pasal 53

ayat (2) huruf b).

h) ketentuan pidana bagi tindak pidana psikotropika golongan I

adalah lebih berat (Pasal 59 ayat (1).

4. Tinjauan Tentang Anak di Bawah Umur

a. Pengertian anak

Menurut pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979

Tentang Kesejahteraan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum

mencapai 21 tahun dan belum pernah kawin. Batas umur ditetapkan 21

(dua puluh satu) ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan

kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial,

kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada

umur tersebut. Batas umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak mengurangi

ketentuan batas dalam peraturan perundang-undangan lainnya, tidak pula

mengurangi anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan

untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku (Pasal 1 butir 2 UU Nomor 4

Tahun 1979).


commit to users

20

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumberdaya manusia merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa,yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yangmemerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjaminpertumbuhan dan perkembangan fisik, mental secara utuh, serasi, selarasdan seimbang.

Kondisi fisik dan psikologi anak yang mempunyai kedudukantertentu, dalam rangka pengembangan manusia seutuhnya memerlukanusaha yang menjamin perlakuan adil dan mengakibatkan kesejahteraananak. Oleh karena itu perlu diberikan penjelasan tentang apa arti danpengertian anak menurut proporsi yang sebenarnya. Perumusan dalamberbagai undang-undang tentang anak tidak memberikan pengertian akankonsepsi anak, melainkan perumusan tersebut merupakan pembatasanuntuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu dan tujuan tertentu(Agung Wahyono, 1993 : 19).

b. Batasan Usia Anak

Karena adanya pluralisme hukum dalam sistem perundang-

undangan di Indonesia, maka usia anak memiliki batasan yang berbeda-

beda antara satu perundang-undangan dengan perundang-undangan yang

lainnya. Untuk lebih jelasnya akan dipaparkan dalam uraian di bawah ini :

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut ketentuan yang ada di dalam undang-undang ini,

secara tidak langsung mengatur masalah penggolongan anak, tetapi

secara tersirat tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

a) Pasal 6 ayat (2)

Memuat tentang ketentuan syarat perkawinan bagi seorang yang

belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari orang tua.

b) Pasal 7 ayat (1)

Memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah

19 tahun dan bagi wanita adalah 16 tahun.

c) Pasal 47 ayat (1)

Menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau

belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan

orang tuanya selama mereka tidak mencabut kekuasaan orang

tuanya.


commit to users

21

d) Pasal 50 ayat (1)

Berarti anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum

pernah kawin, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua

berada di bawah kekuasaan wali.

e) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Menurut ketentuan

yang ada dalam undang-undang ini memberikan batasan umur bagi

anak sebagai berikut :

(1) Pasal 283 angka 1 KUHP

Diancam dengan pidana paling lama sembilan bulan atau

denda paling banyak enam ratus rupiah, barang siapa

menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk

sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan,

gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun

alat untuk mencegah atau menggugurkan hamil, kepada

seorang yang belum cukup umur, dan yang diketahui atau

sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum tujuh belas

tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah

diketahuinya.


Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita diluar

perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga,

bahwa umurnya belum 15 tahun, atau kalau umurnya tidak

ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan

pidana penjara paling lama sembilan tahun.


Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang

padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa

umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak

ternyata, bahwa belum mampu dikawin.

(4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

Anak.


commit to users

22

Menurut pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 4 Tahun 1979,

bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai 21 tahun

dan belum pernah kawin. Batas umur ditetapkan 21 (dua

puluh satu) ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan

kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan

sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang

anak dicapai pada umur tersebut. Batas umur 21 (dua puluh

satu) tahun tidak mengurang ketentuan batas dalam peraturan

perundang-undangan lainnya, tidak pula mengurangi anak

melakukan perbuata sejauh ia mempunyai kemampuan untuk

itu berdasarkan hukum yang berlaku. (Pasal 1 butir 2 UU

Nomor 4 Tahun 1979).

(5) Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Ayat (1) : Memuat batas antara belum dewasa

(Minderjeringed) dengan telah dewasa (Merderjeringed)

yaitu 21 tahun, kecuali anak itu sudah kawin sebelum

berumur 21 tahun yang berlaku bagi bangsa Timur Asing

kecuali Tionghoa.

Ayat (2) : Menyebutkan bahwa pembubaran perkawinan

yang terjadi pada seseorang yang sebelum berusia 21 tahun,

tidak mempunyai pengaruh terhadap status kedewasaannya.

Ayat (3) : Menyebutkan bahwa seseorang yang belum

dewasa di bawah kekuasaan orang tua akan berada di bawah

perwalian.

(6) Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan

Anak

Pasal 1 ayat (1)

Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah

mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18

(delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Ketentuan ini

hanya membatasi diri khususnya hanya dalam perkara anak


commit to users

23

nakal saja, tanpa membedakan jenis kelamin laki-laki atau

perempuan dengan umur dibatasi secara minimal dan

maksimal, dengan kekecualian anak belum pernah kawin.

Pasal 4 ayat (1)

Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak

adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai 18

tahun dan belum pernah kawin.

B. Kerangka Pemikiran

Tindak PidanaPsikotropika

Dilakukan olehanak dibawah umur

Pemeriksaandi Persidangan

Ratio Decidendi HakimPengadilan Negeri

Karanganyar

Pengadilan NegeriKaranganyar

VonisTerhadap TerdakwaAnak di Bawah Umur

Putusan Hakim PengadilanNegeri Karanganyar


commit to users

24

Keterangan Bagan :

Penyalahgunaan psikotropika tidak hanya terjadi dikalangan orang

dewasa, anak yang masih dibawah umur telah ikut-ikutan menyalahgunaan

psikotropika. Hal ini sangat mengkhawatirkan dan dapat berdampak negatif pada

si anak dibawah umur tersebut karena dimasa yang masih kecil anak tersebut

sudah menggunakan narkoba, hal ini juga berakibat untuk masa depannya

dikemudian hari dan juga dapat mengganggu keamanan dan ketentraman

masyarakat, bangsa dan negara.

Untuk menanggulangi itu semua diperlukan peran dan tanggung jawab

hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum untuk mencegah terjadinya

penyalahgunaan psikotropika dan memberantasnya. Dalam hal ini Hakim

berwenang mengadili terhadap pelaku tindak pidana di pengadilan. Hakim

dituntut untuk berlaku adil terhadap siapapun dalam menegakkan hukum. Hakim

melalui putusannya diharapkan dapat memberikan rasa keadilan kepada terdakwa

dan masyarakat disekitarnya.

Dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana psikotropika dengan

terdakwa anak dibawah umur, hakim berpedoman pada hukum yang berlaku dan

juga mempertimbangkan faktor-faktor terjadinya tindak pidana psikotropika yang

dilakukan oleh anak dibawah umur serta pembuktian yang ada di dalam

persidangan. Semua itu menjadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

putusan tindak pidana psikotropika yang dilakukan oleh anak dibawah umur.


commit to users

25

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ratio Decicendi Hakim Dalam Menilai Fakta Peristiwa dan Fakta Yuridis

Dalam Putusan No. 141/Pid.B/2009/PN.Kray di Pengadilan Negeri

Karanganyar.

1. Hasil Penelitian

Pada bab ini peneliti akan menyajikan data yang diperoleh

selama melakukan penelitian. Data tersebut diperoleh melalui studi

kepustakaan dan analisa kasus yang telah menjadi berkas perkara. Berkas

perkara yang dipelajari disini adalah berkas perkara yang telah diputus

pada pengadilan tingkat pertama, yaitu Putusan Perkara Nomor :

141/Pid.B/2009.PN.KRAY di Pengadilan Negeri Karanganyar. Untuk ini

peneliti telah menganalisa suatu kasus yang diperkirakan mempunyai daya

dukung teoritis terhadap tema skripsi. Kasus atau berkas perkara diperoleh

dengan cara pengambilan data langsung dari dokumen putusan perkara

yang tercatat di Pengadilan Negeri Karanganyar.

Pada dasarnya yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam hal

menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap pelaku tindak pidana

psikotropika adalah apabila pelaku melakukan perbuatan sesuai dengan

apa yang telah disebutkan sebagai tindak pidana psikotropika dalam

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997.

Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana apabila telah

memenuhi unsur-unsur yang dilarang dalam undang-undang. Apabila

unsur-unsur yang terdapat dalam pasal yang bersangkutan tidak dipenuhi,

maka hakim akan memberikan putusan bebas dari segala tuntutan hukum

bagi terdakwa.

Seorang hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada

dalam diri terdakwa, yaitu apakah terdakwa benar-benar melakukan

perbuatan yang dituduhkannya, apakah terdakwa mengetahui


commit to users

26

perbuatannya tersebut melanggar hukum sehingga dilakukan dengan

adanya perasaan takut dan bersalah, apakah terdakwa pada waktu

melakukan perbuatan dianggap sanggup bertanggung jawab atau tidak.

Selain hal tersebut, hakim harus memberikan putusan sesuai dengan

undang-undang yang berlaku serta harus berdasarkan nilai-nilai yang

hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Untuk mengetahui secara lebih rinci dan mendalam tentang berkas

perkara kasus putusan perkara Nomor : 141/Pid.B/2009.PN.Kray, maka

berikut ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang telah diperoleh

:

a) Identitas Terdakwa

Nama lengkap : FEMMY OKTAVIANA Alias FEMMY

Binti SUDARSONO.

Tempat lahir : Surakarta.

Umur/tanggal lahir : 17 Tahun/ 24 Oktober 1991.

Jenis kelamin : Perempuan.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kp. Jati Teken, Kel. Krajan, Kec.

Mojolaban. Kab Sukoharjo.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Pengangguran

Pendidikan : Sekolah Dasar (SD)

b) Kasus Posisi

Bahwa dalam sidang perkara psikotropika ini telah diajukan

Terdakwa, FEMMY OKTAVIANA yang didampingi oleh penasehat

hukumnya.

Terdakwa FEMMY OKTAVIANA yang perkaranya telah

diajukan ke Pengadilan Negeri Karanganyar dan telah diputus pada

tanggal 7 September 2009 dengan nomor 141/Pid.B/2009.PN.Kray.

Pada hari Senin tanggal 29 Juni 2009 sekira pukul 18.30 WIB atau


commit to users

27

setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni tahun 2009 atau

setidak-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di jalan raya Palur

tepatnya di pertigaan lampu trafic light menuju terminal Palur,

Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar atau setidak-tidaknya pada

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Negeri Karanganyar, secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan atau

membawa Psikotropika.

Di dalam persidangan terdakwa mengakui bahwa apabila 1

(satu) paket sabu-sabu tersebut diperoleh terdakwa membeli dari teman

terdakwa yang bernama ADI dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta

rupiah) yang rencananya akan terdakwa jual kembali kepada teman

terdakwa yang bernama ROBBY dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu

juta rupiah) setelah sabu-sabu tersebut telah laku dibeli oleh ROBBY

terdakwa FEMMY OKTAVIANA oleh ADI dijanjikan akan diberi

bonus berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Berdasarkan dari fakta persidangan riwayat hukum terdakwa,

ternyata terdakwa berada dalam keluarga yang kurang harmonis dan

keadaan kehidupan ekonomi terdakwa kurang memberikan jaminan

sehingga terdakwa termotifasi melakukan perbuatanya. Selain itu

terdakwa masih termasuk dalam usia muda, emosi dan jiwa cukup labil

dan belum dapat mengetahui dampak dari perbuatanya tersebut. Hal ini

bersesuaian dengan hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai

Permasyarakatan Surakarta.

c) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

DAKWAAN KESATU

Bahwa terdakwa FEMMY OKTAVIANA Alias FEMMY Binti

SUDARSONO pada hari Senin tanggal 29 Juni 2009 sekira pukul

18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni

tahun 2009 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di jalan

raya Palur tepatnya di pertigaan lampu trafic light menuju terminal

Palur, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar atau setidak-tidaknya


commit to users

28

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Pengadilan Negeri Karanganyar, secara tanpa hak, memiliki,

menyimpan dan atau membawa Psikotropika, perbuatan tersebut

terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Pada hari Senin tanggal 29 Juni 2009 sekira pukul 18.30 WIB pada

saat terdakwa FEMMY OKTAVIANA Alias FEMMY Binti

SUDARSONO berada di jalan raya Palur tepatnya di pertigaan

lampu trafic light menuju terminal Palur Kecamatan Jaten,

Kabupaten Karanganyar telah ditangkap petugas Polisi Polwil

Surakarta dan pada saat dilakukan penggledahan telah ditemukan 1

(satu) bungkus kecil/paket sabu-sabu yang disimpan di dalam saku

celana yang dipakai terdakwa FEMMY OKTAVIANA Alias

FEMMY, dan setelah ditanya petugas Polisi terdakwa FEMMY

OKTAVIANA Alias FEMMY mengakui kalo 1 (satu) paket sabu-

sabu tersebut diperoleh terdakwa FEMMY OKTAVIANA

membeli dari teman terdakwa yang bernama ADI (DPO) dengan

harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang rencananya akan

terdakwa jual kembali kepada teman terdakwa yang bernama

ROBBY dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah

sabu-sabu tersebut telah laku dibeli oleh ROBBY terdakwa

FEMMY OKTAVIANA oleh ADI (DPO) dijanjikan akan diberi

bonus berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),

namun belum sempat terjadi transaksi terdakwa FEMMY

OKTAVIANA ditangkap polisi selanjutnya beserta barang bukti 1

(satu) paket kecil sabu-sabu sebesar 0,059 gram dan 1 (satu) buah

handphone merk Nokia dibawa ke Polwil Surakarta untuk diproses

lebih lanjut.

2) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

No.LAB.716/KNF/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 barang bukti

serbuk kristal dengan berat 0,059 gram tersebut telah mengandung

METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan II (dua) Nomor


commit to users

29

urut 09 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 62 UU RI Nomor

5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

DAKWAAN KEDUA

Bahwa terdakwa FEMMY OKTAVIANA Alias FEMMY Binti

SUDARSONO pada hari Senin tanggal 29 Juni 2009 sekira pukul

18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni

tahun 2009 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2009, bertempat di jalan

raya Palur tepatnya di pertigaan lampu trafic light arah terminal Palur,

Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar atau setidak-tidaknya pada

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Negeri Karanganyar, telah menerima penyerahan Psikotropika selain

yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3), pasal 14 ayat (4) UU RI

Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, perbuatan tersebut

terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

1) Pada hari Senin tanggal 29 Juni 2009 sekira pukul 18.30 WIB pada

saat terdakwa FEMMY OKTAVIANA Alias FEMMY Binti

SUDARSONO berada di jalan raya Palur tepatnya di pertigaan

lampu traffic light menuju terminal Palur Kecamatan Jaten,

Kabupaten Karanganyar telah ditangkap petugas Polisi Polwil

Surakarta dan pada saat dilakukan penggledahan telah ditemukan 1

(satu) bungkus kecil/paket sabu-sabu yang disimpan di dalam saku

celana yang dipakai terdakwa FEMMY OKTAVIANA Alias

FEMMY, dan setelah ditanya petugas Polisi terdakwa FEMMY

OKTAVIANA Alias FEMMY mengakui kalo 1 (satu) paket sabu-

sabu tersebut diperoleh terdakwa FEMMY OKTAVIANA

membeli dari teman terdakwa yang bernama ADI (DPO) dengan

harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang rencananya akan

terdakwa jual kembali kepada teman terdakwa yang bernama

ROBBY dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah


commit to users

30

sabu-sabu tersebut telah laku dibeli oleh ROBBY terdakwa

FEMMY OKTAVIANA oleh ADI (DPO) dijanjikan akan diberi

bonus berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah),

namun belum sempat terjadi transaksi terdakwa FEMMY

OKTAVIANA ditangkap polisi selanjutnya beserta barang bukti 1

(satu) paket kecil sabu-sabu sebesar 0,059 gram dan 1 (satu) buah

handphone merk Nokia dibawa ke Polwil Surakarta untuk diproses

lebih lanjut.

2) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik

No.LAB.716/KNF/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 barang bukti

serbuk kristal dengan berat 0,059 gram tersebut telah mengandung

METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan II (dua) Nomor

urut 09 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 60 UU RI Nomor

5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

d) Eksepsi Terdakwa

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan penuntut umum

tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan

keberatan/eksepsi secara tertulis tertanggal 12 Agustus 2009, yang

pokoknya mohon kepada majelis hakim memberikan putusan sela yang

amarnya berbunyi :

1) Menerima keberatan dari penasehat hukum terdakwa.

2) Menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak dapat

diterima atau setidak-tidaknya surat dakwaan harus dibatalkan.

e) Jawaban Eksepsi Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa atas keberatan penasehat hukum terdakwa

tersebut, penuntut umum telah mengajukan pendapatnya secara tertulis

juga tertanggal 14 Agustus 2009 dan untuk lengkapnya sebagaimana

termuat dalam berita acara persidangan ini.


commit to users

31

f) Putusan Sela Majelis Hakim

Menimbang, bahwa atas keberatan penasehat hukum terdakwa

maupun terhadap pendapat penuntut umum, majelis hakim telah

memutuskan dengan putusan sela tertanggal 19 Agustus 2009, yang

amarnya berbunyi sebagai berikut :

1) Menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa.

2) Menyatakan sah surat dakwaan penuntut umum No. Reg.Perkara :

PDM-38/KNYAR/Ep.2/0709 tertanggal 31 Juli 2009 adalah sah

menurut hukum.

3) Memerintahkan pemeriksaan perkara Nomor

141/Pid.B/2009/PN.Kray. atas nama terdakwa FEMMY

OKTAVIANA Alias FEMMY Binti SUDARSONO untuk

dilanjutkan.

4) Menetapkan menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir.

g) Tuntutan Penuntut Umum

Selanjutnya Penuntut Umum menuntut supaya majelis hakim

Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut :

1) Menyatakan terdakwa FEMMY OKTAVIANA Alias FEMMY

Binti SUDARSONO bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa

hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika”

sebagaimana diatur dalam pasal 62 UU No.5 Tahun 1997 tentang

Psikotropika Jo UU No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FEMMY OKTAVIANA

Alias FEMMY Binti SUDARSONO dengan pidana penjara selama

7 (Tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan

dan denda sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)

subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;

3) Menyatakan barang bukti berupa :

(a) 1 (satu) bungkus plastik/paket sabu-sabu.

(b) 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.


commit to users

32

4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara

sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

h) Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar

MENGADILI

1) Menyatakan terdakwa FEMMY OKTAVIANA Alias FEMMY

Binti SUDARSONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana “Tanpa hak memiliki dan membawa

psikotropika” ;

2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 3

(tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp.

100.000,- (seratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;

3) Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4) menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5) Memerintahkan agar barang bukti berupa :

(a) 1 (satu) bungkus plastik/paket sabu-sabu.

(b) 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

6) Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Senin, tanggal 7 September

2009 oleh kami Demon Sembiring, SH. Sebagai Hakim Ketua, Nurhayati

Nasution, SH. dan Dony Dortmund, SH. masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan

yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan

bantuan oleh Merry Nurcahya A, SH. sebagai Penitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Karanganyar serta dihadiri oleh Bambang Tejo, SH.

Sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar dan

Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa.


commit to users

33

2. Pembahasan

Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar

Dalam Tindak Pidana Psikotropika Yang Di Lakukan Oleh Anak Di

Bawah Umur Pada Putusan No. 141/Pid.B/2009/PN.Kray

Setiap pelimpahan berkas perkara ke pengadilan, mengharuskan

penuntut umum melimpahkan berkas dengan surat dakwaan. Fungsi utama

surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara di sidang pengadilan ”menjadi

titik tolak landasan pemeriksaan perkara”. Pemeriksaan perkara di sidang

pengadilan harus didasarkan dari isi surat dakwaan. Atas landasan surat

dakwaan inilah hakim ketua sidang memimpin dan mengarahkan jalannya

seluruh pemeriksaan, baik yang menyangkut pemeriksaan alat bukti

maupun yang berkenaan dengan barang bukti. Agar hakim ketua sidang

dapat menguasai jalan pemeriksaan yang sesuai dengan surat dakwaan,

harus lebih dahulu memahami secara tepat segala sesuatu unsur-unsur

konstitutif yang terkandung dalam pasal tindak pidana yang didakwakan

serta trampil mengartikan dan menafsirkan pasal tindak pidana yang

bersangkutan. Oleh karena itu, sebelum hakim memulai pemeriksaan

perkara di sidang pengadilan, lebih dahulu memahami secara mantap

semua unsur tindak pidana yang didakwakan.

Hakim dalam menjatuhkan putusannya mempertimbangkan alat

bukti yang ada dalam persidangan. Berdasarkan Pasal 183 KUHAP yaitu

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia (hakim)

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan

bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Makna dari Pasal 183

KUHAP ini menunjukkan bahwa yang dianut dalam sistem pembuktian

adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatief

wettelijk stelsel) dengan menyebut adanya dua alat bukti yang sah serta

adanya keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah. Dari penjelasan Pasal

183 KUHAP telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang


commit to users

34

paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah

sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya

keadilan, kebenaran dan kepastian hukum karena dalam sistem

pembuktian ini terpadu kesatuan penggabungan antara sistem conviction

in-time dengan sistem “pembuktian menurut undang-undang secara

positif” (positief wettelijk stelsel).

Penyebutan dua alat bukti merupakan limitatif suatu pembuktian

yang minimum yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu dalam Pasal

184 KUHAP yang menyebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah :

keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan

terdakwa. Oleh karena itu, hakim tidak diijinkan untuk menyimpang

dalam menjatuhkan putusannya.

Sehubungan dengan itu, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa tiada

seorangpun yang dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena

alat bukti yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa

seorang yang dianggap bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan

yang didakwakan atas dirinya. Dalam menjatuhkan putusan pidana harus

ada keyakinan hakim yang bukan diartikan perasaan hakim pribadi sebagai

manusia akan tetapi keyakinan hakim yang didukung oleh alat bukti yang

sah menurut undang-undang.

Pada perkara tindak pidana psikotropika yang dilakukan oleh anak

di bawah umur dengan terdakwa yang bernama FEMMY OKTAVIANA

Alias FEMMY Binti SUDARSONO, alat bukti yang menjadi

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah :

a) Keterangan Saksi

1) WAHYU RIYANTO ;

a) Bahwa saksi pernah bertatapan dengan terdakwa sebelum

terdakwa tertangkap ;


commit to users

35

b) Bahwa pada hari senin tanggal 29 Juni 2009 sekira pukul

18.30 WIB di pertigaan lampu merah arah terminal Palur,

Desa Ngringo, Kec. Jaten, Karanganyar, saksi menemukan 1

(satu) bungkus kecil sabu-sabu disaku celana yang dipakai

terdakwa ;

c) Bahwa orang yang ditangkap saksi adalah seorang perempuan

yang bernama FEMMY OKTAVIANA umur 17 tahun,

pengangguran dan mengaku beralamat di Kp. Jati Teken, Kl.

Krajan, Kec. Mojolaban, Kab. Sukoharjo ;

d) Bahwa adapun alasan saksi menangkap terdakwa karena

kedapatan telah memiliki, menyimpan, membawa dan

menggunakan psikotropika jenis sabu-sabu ;

e) Bahwa saksi pada tanggal 29 Juni sekitar jam 11.00 WIB

mendapat informasi dari masyarakat ada transaksi sabu-sabu,

kemudian saksi kelokasi dan mengamatinya ;

f) Bahwa setelah saksi menanyakan kepada terdakwa ia

mengaku akan diberikan kepada seseorang yang bernama

Robby dan terdakwa juga mengaku bahwa sabu-sabu tersebut

diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama

Edi yang beralamat di Danyung Sukoharjo dengan cara

terlebih dahulu mentransfer uang sebanyak Rp. 1.000.000 ;

g) bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa

bersama dengan saksi Wahyono dan Nur Dian Pratama yang

di pimpin oleh AIPTU TUGIMIN ;

h) Bahwa pada waktu penangkapan, selain menemukan sabu-

sabu tersebut saksi juga telah menyita sebuah HP merk Nokia

warna hitam dari terdakwa ;

i) Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah

membenarkan.


commit to users

36

2) Saksi NUR DIAN PRATAMA

a) Bahwa benar melakukan penangkapan terhadap terdakwa

sekitar pukul 18.30 WIB dipertigaan lampu merah Palur dan

terdakwa membawa sabu-sabu ;

b) Bahwa setahu saksi satu bungkus plastik kecil yang berisi

sabu-sabu seberat setengah gram dan juga saksi menemukan

sebuah HP merk Nokia warna hitam ;

c) Bahwa setelah saksi melakukan penggledahan, saksi

menemukan sabu-sabu tersebut di dalam saku celana sebelah

kanan yang dipakai terdakwa ;

d) Bahwa setahu saksi terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut

dari seseorang yang bernama Edi setelah terdakwa

mentransfer uang ;

e) Bahwa setahu saksi terdakwa membawa sabu-sabu tersebut

tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ;

f) Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa

membenarkan

b) Keterangan Terdakwa

Bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1) Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Juni

2009 sekira pukul 18.30 WIB Karanganyar di jalan raya Palur

tepatnya di pertigaan lampu trafic light menuju terminal Palur

Karanganyar karena menyimpan dan menggunakan sabu-sabu ;

2) Bahwa terdakwa berjalan dekat pertigaan lampu merah Palur

dengan rencana akan menyerahkan sabu-sabu pesanan teman

terdakwa bernama Robby ;

3) Bahwa adapun barang yang disita dari terdakwa adalah 1 (satu)

bungkus kecil sabu-sabu yang ditemukan disaku celana dan sebuah

HP merk Nokia warna hitam milik terdakwa ;


commit to users

37

4) Bahwa benar sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli

dari seseorang yang bernama Edi yang beralamat di Danyung

Sukoharjo dengan cara mentransfer uang sebanyakRp. 1.000.000

kepada Edi ;

5) Bahwa pada tanggal 29 Juni 2009, sekira pukul 14.30 WIB

terdakwa mengambil sabu-sabu tersebut di bawah Gapura dekat

Danyung Sukoharjo yang telah diberitahu Edi terlebih dahulu ;

6) Bahwa benar terdakwa pernah mengkomsumsi, yaitu pada tanggal

20 Juni 2009 sekira pukul 18.00 WIB di Hotel Persada dekat Jurug,

Kec Jebres Surakarta bersama seseorang dengan panggilan Eyang ;

7) Bahwa adapun yang digunakan untuk mengkomsumsi sabu-sabu

tersebut adalah Bong (alat penghisap sabu-sabu), korek api gas,

pipet kaca dan sedotan plastik.

c) Barang Bukti

Bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) bungkus plastik/paket sabu-sabu.

2) 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna Hitam.

Bahwa barang bukti tersebut diatas, telah dibenarkan oleh

saksi-saksi maupun terdakwa dan telah dilakukan penyitaan atas

persetujuan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar, maka hal ini telah

memenuhi ketentuan Pasal 38 KUHAP sehingga telah

dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan yang

berbentuk alternatif yaitu : kesatu melanggar Pasal 62 UU RI Nomor 5

Tahun 1997 tentang Psikotropika atau kedua melanggar Pasal 60 ayat (5)

UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika dan untuk menentukan

bersalah tidaknya terdakwa maka haruslah dipertautkan antara perbuatan

terdakwa dengan rumusan unsur-unsur delik/tindak pidana sebagaimana

didakwakan oleh penuntut umum dan karena surat dakwaan penuntut

umum berbentuk alternatif, maka majelis hakim sesuai dengan


commit to users

38

kewenanganya dapat memilih langsung salah satu dakwaan penuntut

umum tersebut untuk dipertimbangkan sesuai dengan realita (fakta) yang

terungkap dalam persidangan. Berdasarkan argumentasi tersebut maka

majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melanggar

Pasal 62 UU RI. Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang

mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

a) Barang siapa

b) Tanpa hak

c) Memiliki, menyimpan dan/membawa

d) Psikotropika

Dalam proses pemeriksaan terdapat fakta-fakta persidangan

setelah menghubungkan alat-alat bukti yang ada. Dengan demikian Unsur-

unsur dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 antara lain :

a) Barang siapa

Peristilahan barang siapa dalam doktrin pengetahuan hukum

diartikan sebagai siapa saja sebagai subyek hukum yang dalam hal ini

adalah manusia, dimana secara formil telah memenuhi kwalitas/kriteria

sebagai pelaku delik yang dapat bertanggung jawab atas perbuatanya,

sedangkan secara materiil adalah pelaku perbuatan.

Dengan merujuk fakta terungkap di persidangan, majelis

hakim menemukan melalui keterangan saksi-saksi : Wahyu Riyanto,

Nur Dian Pratama, bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2009 sekira

pukul 18.30 Wib di jalan raya Palur tepatnya dipertigaan lampu trafic

light arah terminal Palur Kec. Jaten, Karanganyar telah menemukan

satu bungkus kecil paket sabu-sabu yang didalam saku celana yang

dipakai terdakwa FEMMY OKTAVIANA.

Dalam persidangan terdakwa mengakui perbuatanya dan

membenarkan pula segala identitas yang ditanyakan majelis kepada

dirinya sehingga tidak ada keraguan pada majelis hakim bahwa

tterdakwalah pelakunya lagipula terdakwa dengan kooperatif telah


commit to users

39

menaggapi dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya

yang tentunya terdakwa telah bertanggung jawab atas perbuatanya dan

terhindar dari kesalahan orang (error person) dalam memutus perkara

ini.

Dengan segala alasan pertimbangan diatas, majelis hakim

menyimpulkan bahwa unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi.

b) Tanpa Hak

Yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berhak, tidak

mempunyai hak atau bertentangan dengan hukum sehingga dengan

demikian konotasi yang dapat diambil dari unsur ini adalah tidak

berhak atau secara melawan hukum dan lebih khusus lagi adalah tanpa

izin Menteri Kesehatan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi : Wahyu Riyanto, Nur

Dian Pratama serta barang bukti, diperoleh fakta bahwa ketika

terdakwa FEMMY OKTAVIANA di jalan raya Palur tepatnya

dipertigaan lampu trafic light arah terminal Palur Kec. Jaten,

Karanganyar, saksi Wahyu Riyanto menemukan satu buah plastik kecil

sabu-sabu di dalam saku celana yang dipakai oleh terdakwa dengan

tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Dan dari keterangan

terdakwa diperoleh pula fakta bahwa sejak ia mengambil satu bungkus

kecil paket sabu-sabu dibawah gapura didekat Danyung sukoharjo

selanjutnya membawa ke pertigaan lampu trafic light jalan raya palur

benar tidak disertai ijin. Digunakan bukan untuk kepentingan

kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan fakta diatas, majelis hakim berpendapat oleh

karena terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu

dari menteri kesehatan dalam mewujudkan perbuatanya dan digunakan

bukan untuk kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan, maka

unsur tanpa hak telah terpenuhi dalam perkara ini.


commit to users

40

c) Memiliki, menyimpan dan atau membawa

Sifat dari unsur ini adalah alternatif apabila salah satunya

telah terbukti, maka alternatif lainya tidak perlu dibuktikan. Dari

keterangan saksi Wahyu Riyanto, Nur Dian Pratama dan terdakwa

serta barang bukti dihubungkan satu dengan yang lainya dan

bersesuaian dan diperoleh fakta bahwa terdakwa FEMMY

OKTAVIANA pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2009, sekira pukul

18.30 Wib telah membawa satu bungkus plastik kecil yang berisi

serbuk kristal ke jalan raya Palur tepatnya dipertigaan lampu trafic

light arah terminal Palur Kec. Jaten, Karanganyar yang diambil oleh

terdakwa dibawah gapura dekat danyung Sukoharjo dengan tujuan

akan diserahkan kepada seorang laki-laki yang bernama Robby. Dan

berdasarkan keterangan terdakwa bahwa satu bungkus plastik kecil

yang berisi serbuk kristal tersebut diperolehnya dari seseorang yang

bernama ADI yang beralamat di Danyung Sukoharjo.

Dari keterangan saksi/petugas diperoleh pula fakta bahwa

pada waktu dilakukan penggledahan pada diri terdakwa didalam saku

celana yang dipakai terdakwa ditemukan satu bungkus plastik kecil

yang berisi serbuk kristal dan pada waktu percakapan antara

saksi/petugas dengan terdakwa diakui bahwa satu bungkus plastik

kecil yang berisi serbuk kristal tersebut adalah milik terdakwa.

Merujuk kepada fakta tersebut diatas, majelis hakim

berpendapat bahwa dengan adanya tindakan terdakwa telah

memindahkan satu bungkus plastik kecil yang berisi serbuk kristal dari

suatu tempat kedalam penguasaanya dan membawa ketempat lain,

maka unsur memiliki dan membawa telah terpenuhi dan terbukti pula.

d) Psikotropika

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997,

menyatakan bahwa psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah

maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui


commit to users

41

pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan

perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi : Wahyu Riyanto, Nur

Dian Pratama, bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap

terdakwa ditemukan satu bungkus plastik kecil yang berisi serbuk

kristal pada saku celana yang dipakai oleh terdakwa dan diakui oleh

terdakwa adalah sabu-sabu.

Dari berita acara hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik

cabang Semarang tertanggal 13 Juli 2009 bahwa satu bungkus plastik

kecil yang berisi serbuk kristal yang disita dari terdakwa yang telah

dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah psikotropika yang

mengandung METAMFETAMINA.

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti tertanggal

2 Juli 2009 yang dilakukan oleh Reskrim Polwil Surakarta, satu

bungkus plastik kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang

diduga psikotropika jenis sabu-sabu adalah seberat 0,059 gram.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis

berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik

kecil yang didalamnya diduga berisi Psikotropika jenis sabu-sabu

seberat 0,059 gram yang disita dari terdakwa terbukti secara sah dan

menurut hukum dan meyakinkan adalah psikotropika. Sehingga

dengan demikian unsur psikotropika dalam perkara ini telah terpenuhi.

Karena putusan ini memberikan pencerahan terhadap siapa

saja termasuk kepada penuntut umum sesuai dengan identitas terdakwa

yang berumur 17 tahun, telah dibenarkan oleh terdakwa, maka demi

kepentingan hukum terdakwa, dakwaan penuntut umum harus di

junctokan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang

Pengadilan Anak akan tetapi hal tersebut bukanlah dijadikan alasan

tuntutan pidana penuntut umum batal demi hukum karena Undang-


commit to users

42

Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak hanyalah

mengatur proses persidangan, penahanan dan pemidanaan dalam

perkara anak, sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara

aquo bukan tentang unsur-unsur delik sebagaimana dalam pasal yang

didakwakan sehingga dengan demikian majelis hakim tidak sependapat

dengan penasehat hukum terdakwa.

Berdasarkan segala pertimbangan majelis hakim tersebut

diatas, ternyatalah bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-

unsur dalam perumusan pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1997 tentang psikotropika.

Hakim juga telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan

dan hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa. Pemeriksaan di

persidangan pengadilan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum akan

dipertimbangkan tiap-tiap bagiannya. Hal-hal yang memberatkan terdakwa

adalah perbuatan terdakwa dapat merusak mental atau perilaku terdakwa

dan teman-temannya karena sindroma ketergantungan psikotropika.

Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa antara lain :

a) Terdakwa mengakui perbuatannya.

b) Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya

lagi.

c) Terdakwa belum pernah dihukum.

d) Terdakwa masih anak-anak dan masih cukup waktu memperbaiki

perilakunya.

Apabila seluruh tahapan proses pemeriksaan telah selesai dan

hakim ketua telah menyatakan ”pemeriksaan dinyatakan tertutup”, maka

majelis hakim akan mengadakan musyawarah untuk menyiapkan putusan

yang akan dijatuhkan pengadilan. Mengenai putusan apa yang akan

dijatuhkan pengadilan, tergantung hasil musyawarah hakim berdasar

penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan

segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.


commit to users

43

Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan harus tetap

memperhatikan dan mendahulukan kepentingan para terdakwa yang masih

tergolong anak-anak. Berdasarkan teori pemidanaan, yaitu teori gabungan,

yaitu penjatuhan pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan

atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana,

tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat dan kejahatan

tersebut tidak terulang lagi, jadi bersifat prevensi. Sifat prevensi ini ada

dua yaitu :

1) Prevensi umum, agar orang lain tidak melakukan kejahatan.

2) Prevensi khusus, agar pelaku tidak mengulang kejahatan lagi.

B. Hambatan-Hambatan Secara Teoritis Yang Dialami Hakim Pengadilan

Negeri Karanganyar Dalam Menjatruhkan Putusan No.

141/Pid.B/2009/PN.Kray di Pengadilan Negeri Karanganyar.

Hakim setelah menyatakan pemeriksaan persidangan ditutup, maka

tahap selanjutnya adalah membuat putusan. Putusan pemidanaan dapat

dikatakan menempati posisi yang sentral dalam sistem penyelenggaraan

hukum pidana. Hal ini di sebabkan karena pemidanaan mempunyai

konsekuensi yang berdimensi luas tidak hanya kepada pelaku, korban atau

keluarga korban akan tetapi juga kepada masyarakat luas sehingga apabila

putusan pemidanaan dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan maka dapat

menimbulkan kontroversi dalam masyarakat dan berakibat munculnya

ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi badan–badan peradilan.

Sebagai salah satu pilar penegak hukum, hakim mempunyai tanggung jawab

yang besar karena ia tidak saja harus menerima perkara yang di ajukan

kepadanya walaupun sering kali perkara itu tidak jelas, tidak lengkap bahkan

tidak ada peraturannya sama sekali tetapi juga ia harus dapat memutuskan

perkara yang ditangani secara adil dan memuaskan semua pihak yang

berperkara di persidangan apalagi pada saat ini dimana dalam era keterbukaan

setiap putusan yang dijatuhkan diawasi dan dinilai secara langsung oleh

masyarakat . Oleh sebab itu hakim seharusnya berperan aktif untuk menggali


commit to users

44

hukum baik yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis yaitu hukum yang

hidup dan berkembang dalam masyarakat agar setiap putusan yang diambil

dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Pada kasus tindak pidana penyalahgunaan psikotropika yang

dilakukan oleh anak di bawah umur dengan Terdakwa Femmy Oktaviana

tersebut di atas, hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dalam memberikan

putusan sebenarnya mengalami dilema, hal ini disebabkan karena usia

Terdakwa masih di bawah umur sehingga hakim perlu mempertimbangkan

akibat dari putusan yang ia jatuhkan kepada terdakwa, namun di samping itu

hakim harus tetap memberikan pidana kepadanya karena Terdakwa telah

terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta di

dalam persidangan dan Terdakwa telah melakukan tindak pidana psikotropika

yaitu membawa dan menggunakan psikotropika bukan dalam rangka

pengobatan. Oleh karena itu hakim pengadilan Negeri Surakarta menjatuhkan

suatu putusan yang adil berupa pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dikurangi

selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 300.000,00

(Tiga Ratus Ribu Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Tuntutan ini

lebih ringan tiga bulan dari tuntutan pidana penuntut umum. Putusan ini

menurut hakim di anggap adil karena berdasarkan dari fakta persidangan

riwayat hidup terdakwa, ternyata terdakwa berada dalam keluarga yang

kurang harmonis dan keadaan kehidupan ekonomi terdakwa kurang

memberikan jaminan sehingga terdakwa termotifasi untuk melakukan

perbuatanya. Selain itu terdakwa masih termasuk dalam anak di bawah umur,

emosi dan jiwa cukup labil dan belum dapat mengetahui dampak dari

perbuatanya tersebut. Hal ini bersesuaian dari hasil penelitian dari Balai

Pemasyarakatan Surakarta.

Hambatan lain adalah adanya opini masyarakat umum bahwa semua

pelaku tindak pidana psikotropika harus dihukum seberat-beratnya dan apabila

perlu dihukum dengan hukuman mati. Padahal dalam Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sangat jelas telah diatur mengenai sanksi

pidana yang berbeda bagi pelaku tindak pidana psikotropika baik yang


commit to users

45

mengedarkan ataupun yang kedapatan membawa tanpa izin. Untuk mengatasi

hal ini seharusnya sering diadakan sosialisasi yang jelas dan benar kepada

masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang

Psikotropika tersebut sehingga masyarakat umum tidak beranggapan bahwa

hakim dalam memutus perkara ini adalah tidak adil.

Selain itu adanya kendala bahwa hingga saat ini peradilan

terhadap anak masih menjadi satu kesatuan dengan pengadilan umum atau

merupakan bagian dari pengadilan umum dan belum menjadi suatu lembaga

yang berdiri sendiri, sehingga belum banyak menunjukkan adanya kondisi

yang berbeda dari proses pengadilan bagi orang dewasa. Bila pengadilan anak

dapat berdiri sendiri dan bukan lagi bagian dari pengadilan umum, maka

dalam proses persidangan anak terdapat perbedaan yang sangat jelas, mulai

dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pemeriksaan persidangan, dimana

tidak perlu lagi dilakukan penahanan bagi anak. Selama ini yang membedakan

persidangan anak dengan orang dewasa adalah pejabat yang memeriksa tidak

mengenakan toga, disidangkan hakim tunggal, ditangani oleh pejabat khusus,

diperiksa dalam suasana kekeluargaan dan persidangan dilakukan secara

tertutup.

Walaupun mengalami hambatan-hambatan tersebut di atas, hakim

Pengadilan Negeri Karanganyar tetap memberikan putusan sesuai dengan

keyakinanya namun tetap berdasarkan fakta-fakta dan pembuktian di dalam

persidangan sehingga dapat dicapai kebenaran materiil.


commit to users

46

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis pada bab-bab

sebelumnya maka penulis dapat menarik simpulan yang berhubungan dengan

penulisan hukum ini, sebagai berikut :

1. Pada dasarnya yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam hal

menjatuhkan berat ringannya pidana terhadap pelaku tindak pidana

psikotropika adalah apabila pelaku melakukan perbuatan sesuai dengan apa

yang telah disebutkan sebagai tindak pidana psikotropika dalam Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Seseorang dapat

dikatakan melakukan tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur

yang dilarang dalam undang-undang. Apabila unsur-unsur yang terdapat

dalam pasal yang bersangkutan tidak dipenuhi, maka hakim akan

memberikan putusan bebas dari segala tuntutan hukum bagi terdakwa.

Seorang hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang ada dalam diri

terdakwa, yaitu apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang

dituduhkannya, apakah terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut

melanggar hukum sehingga dilakukan dengan adanya perasaan takut dan

bersalah, apakah terdakwa pada waktu melakukan perbuatan dianggap

sanggup bertanggung jawab atau tidak. Selain hal tersebut, hakim harus

memberikan putusan sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta

harus berdasarkan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam

masyarakat.

2. Hambatan secara teoritis yang dialami hakim dalam menjatuhkan putusan

yaitu usia Terdakwa yang masih di bawah umur sehingga hakim harus

mempertimbangkan akibat yang diterima oleh Terdakwa akibat putusan

yang dijatuhkan oleh hakim tersebut. Hambatan lain adalah adanya opini

masyarakat umum bahwa semua pelaku tindak pidana psikotropika harus


commit to users

47

dihukum seberat-beratnya dan apabila perlu dihukum dengan hukuman

mati. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang

Psikotropika sangat jelas telah diatur mengenai sanksi pidana yang berbeda

bagi pelaku tindak pidana psikotropika baik yang pengedar ataupun yang

kedapatan membawa tanpa izin. Solusi untuk mengatasi hambatan ini

adalah pemerintah harus sering mengadakan sosialisasi yang jelas dan benar

kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997

tentang Psikotropika sehingga masyarakat umum tidak beranggapan bahwa

hakim dalam memutus perkara ini adalah tidak adil. Selain itu adanya

kendala bahwa hingga saat ini peradilan terhadap anak masih menjadi

satu kesatuan dengan pengadilan umum atau merupakan bagian dari

pengadilan umum dan belum menjadi suatu lembaga yang berdiri sendiri,

sehingga belum banyak menunjukkan adanya kondisi yang berbeda dari

proses pengadilan bagi orang dewasa.

B. Saran

1. Apabila putusan hakim yang berkaitan dengan pemerintah kurang

ditindaklanjuti, sebaiknya hakim melakukan pendekatan ataupun klarifikasi

langsung kepada pemerintah agar segera ditindak lanjuti sehingga hakim

merasa bahwa putusanya dapat bermanfaat dan dapat dilaksanakan secara

efektif.

2. Dalam memberikan putusan sebaiknya hakim mempertimbangkan latar

belakang pendidikan, sosial, kultural dan ekonomi.


commit to users

48

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah, 1996, Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta. Sapta Artha Jaya.

Hari Sasangka. 2003. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana. Bandung: Mandar Maju.

Ibrahim Johny. 2006. Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif. Malang.Bayu Media Publising.

Lexy J Maleaong. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT RemajaRosdakarya.

Mandagi dan M. Wresnowiro. Masalah Narkotika dan Zat Aditif Lainya SertaPenanggulanganya. Jakarta : Pramuka Saka Bhayangkara.

Martiman Prodjohamidjojo. 1996. Memahami Dasar-Dasar Hukum PidanaIndonesia 2. Jakarta. PT. Pradnya Paramita.

Nawawi Arief. 2001. Masalah Pebegakan Hukum dan KebijakanPenanggulangan Kejahatan. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Romli Atmasasmita. 1997. Tindak Pidana Narkotika Trans Nasional DalamSistem Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Citra Aditya Bakti.

Sholeh Soeaidy & Zulkhair. 2001. Dasar Hukum Perlindungan Anak. Jakarta.Novindo Pustaka Mandiri.

Soerjono Soekanto & Sri Mahmuji. 2004. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta. PTRaja Grafindo Persada.

Wagiati Soetodjo. 2008. Hukum Pidana Anak. PT Refika Aditama.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KUHP dan KUHAPUndang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.


commit to users

Documents

pustaka.uns.ac.id digilib.uns.ac · Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan jelas sebagai bahan untuk menyusun penulisan hukum, sebagai ... Maksudnya adalah untuk mempertegas