View
236
Download
5
Category
Preview:
Citation preview
DIREKTORAT EVALUASI, AKUNTANSI DAN SETELMENDIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
KEMENTERIAN KEUANGAN
MEKANISME PENGELOLAAN DANA PILKADA GUBERNUR DAN BUPATI/WALIKOTA
TAHUN 2015
UU No.1/ 2004 tentang
Perbendaharaan
Negara
PMK No. 271/2014
Tentang Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan
Hibah
UU No.17/2003 tentang
Keuangan Negara
PMK No. 191/2011
Tentang Mekanisme
Pengelolaan Hibah
PP.10/2011 Tentang Tata Cara
Pengadaan Pinjaman Luar
Negeri dan Penerimaan Hibah
PMK No. 188/2012
Tentang Hibah dari
Pemerintah Pusat
Kepada Pemerintah
Daerah
UU No.33 /2004 tentangPerimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah
PP. 2/2012 Tentang
Hibah Daerah
Peraturan Terkait Pengelolaan Hibah
PP. 27/2014Tentang
Pengelolaan Barang Milik
Negara/ Daerah
PMK No. 96/2007 Tentang
Pelaksanaan Penggunaan,
Pemanfaatan, penghapusan, dan
Pemindahtanganan Barang Milik
NegaraPMK No. 84/2015 Tentang
Tata Cara Penarikan Pinjaman
Dan/ Atau Hibah Luar Negeri
UU No. 22/2014 tentang
Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota
Permendagri No.32/2011 jo
Permendagri No.39/2012
tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang
Bersumber dari APBD
UU No. 1/2015 jo. UU No. 8/2015
tentang Penetapan PERPU No.
1/2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota
Permendagri No.44/2007 Jo.
Permendagri No. 57/2009
tentang Pedoman Pengelolaan
Belanja Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
UU No. 23/2014
tentang Pemerintahan
Daerah
PP No. 58/2005 tentang
Pengelolaan Keuangan
Daerah
Peraturan Terkait Pilkada Serentak dan Pendanaan Pilkada
Permendagri 44/2015 jo
51/2015 tentang
Pengelolaan dana
kegiatan pemilihan
Gub/Bupati/Walikota dan
Wakilnya
4
HIBAH
TERENCANA/DRKH
Menteri Keuangan
KPPN
UANG
NPH, WA,NOD
LANGSUNG/NON DRKH
Menteri/Pimpinan Lembaga
NON KPPN NON KPPN
UANG BARANG/JASA BARANG/JASAUANG
SP2HL, SPTMHL,SPTJMREKENING KORAN
•BAST, SP3HLBJS•MPHLBJS, SPTMHL
LC, DP, REKSUS, RKUNREIMBURSEMENT
LANGSUNG KL
Klasifikasi Hibah (PP 10/2011)
Jenis Hibah
Penandatangan Hibah
Pencairan Hibah
Bentuk Hibah
Dokumen Pertanggungjawaban
Cara Penarikan
Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, DJPPR
(PP 10/2011)
PenganggaranNegosiasi/Penadatanganan PelaksanaanPerencanaan
K/L melaksanakanPENGADAAN danmembuat kontrak
Kemenkeu melakukannegosiasi danpenandatangananGRANT AGREEMENT (Pasal 59&61 PP 10/2011)
K/L mengajukanpencantuman danadalam dokumenanggaran (RKA-KL) keKemenkeu.
DPR menyetujuiAPBN
K/L dan Kemenkeumenyusun DIPA
K/L melaksanakanPENCAIRAN DANA Hibah
K/L MenyiapkanUSULAN KEGIATAN yang akan dibiayaidengan hibah keBappenas (Pasal 54 PP 10/2011)
Bappenas melakukanpenilaian usulankegiatan ygberpedoman padaRPJM dan menyusunDaftar RencaanaKegiatan Hibah (DRKH) (Pasal 54 ayat 2&3 PP 10/2011)
Kemenkeumenyampaikan RUU APBN dan nota keuangan ke DPR
PROSES HIBAH YANG DIRENCANAKAN
K/L menyusunpertanggungjawaban / LAPORAN
5
PenganggaranNegosiasi/Penadatanganan PelaksanaanPerencanaan
K/L melaksanakanPENGADAAN danmembuat kontrak
K/L melakukan negosiasidan penandatangananGRANT AGREEMENT (Pasal 60&63 PP10/2011)
K/L mengajukan
pencantuman dana dalamdokumen anggaran/ REVISIDIPA ke Kemenkeu (DJA)untuk hibah dalam bentukuang (pasal 44 PP10/2011).
K/L menerimahibah barang/ jasadari donor
K/L MENGKAJI maksud & tujuan pemberian hibahsesuai prinsip prinsippenerimaan hibah. Dan menyiapkan kegiatan yang akan dibiayai dengan hibah(Pasal 56 ayat 1&2 PP10/2011)
K/L melakukanKONSULTASI kepadaKemenkeu, Bappenasdan Kementerianterkait lainnya (Pasal56 ayat 3 PP 10/2011)
Untuk hibah dalambentuk Barang/Jasadicatat dalam LKPPdan tidak perludituangkan dalamDIPA (Pasal 45 PP10/2011)
PROSES HIBAH LANGSUNG
K/L menyusunpertanggungjawaban / LAPORAN
K/L menerimaTRANSFER DANA HIBAH dari donor
Serah terimadituangkan dalamdokumen BAST danditandatangani K/L danDonor
Pasal 63
1. Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi kuasa
melakukan penandatanganan Perjanjian Hibah.
2. Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat:
a. jumlah;
b. peruntukan; dan
c. ketentuan dan persyaratan. 6
Cakupan Hibah Yang Diterima oleh Kementerian/Lembaga
Hibah
Perorangan/
Swasta
Hibah
Luar negeri
PemerintahDaerah Lain
Badan/Lembaga/ Organisasi
DalamNegeri
KelompokMasyarakat/ Perorangan
Dalam Negeri
PemerintahPusat/ APBN
BUMD
HIBAH
Pendapatan HibahAPBN yang berasaldari Belanja Hibah
APBD
Belanja Hibahke APBDBelanja Hibah
APBN ke LN
Pemerintah
Daerah/APBD
Mengapa Dana Pilkada Harus Dipertanggungjawabkan Pada APBN ???
Dana Pilkada(Belanja Hibah
APBD) ≠ Pendapatan
APBN
< 2015
≥ 2015Dana Pilkada (Belanja
Hibah APBD) = Pendapatan APBN
Pasal 200 ayat (1), : Pendanaan kegiatan Pemilihan Gubernur dan WakilGubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota danWakil Walikota yang dilaksanakan pada tahun 2015 dibebankan pada APBD”;
Sesuai ketentuan UU No.8/2015:
Pasal 166 ayat (1), :Pendanaankegiatan Pilkada dibebankan padaAPBD dan dapat didukung olehAPBN sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan”;
BelanjaHibah
Rekening KPUProvinsi/ Kab/ Kota
Swakelola
Tidak Dicatatpada APBN
Dimasukkan padaCALK dlmLKPP
BelanjaLangsung
(Belanja Baranguntuk Pilkada)
APBD APBN
Pendapatan Hibah
PEMDA KPUNaskahPerjanjian Hibah
Pertanggungjawaban Dana Pilkada s.d Tahun 2014
RekomendasiBPK
HarmonisasiPeraturan
Laporan
Pertanggungjawaban
kepada Pemda
Transfer dana ke KPU
tanpa register
APBDAPBN
Register(DJPPR)
KPU Provinsi/Kab/Kota
(SATKER)
IjinPembukaan
Rekening(KPPN)
LaporanKeuangan
LKPP
LaporanKepadaDaerah
TransferDana
BelanjaOperasional
BelanjaHibah
Pendapatan Hibah
Revisi DIPA(Kanwil
DJPB/ DJA)
SP2HL(KPPN)
Pertanggungjawaban Dana Pilkada 2015 oleh KPU
NPHD
Keistimewaan Pendanaan Pilkada 2015
1. PPKD/Pemda tidak mengusulkan setahun sebelumnya ataspengganggaran Pilkada Serentak pada APBD 2015;
2. KPU Provinsi/ Kab/Kota diperkenankan untuk membukarekening mendahului register dengan catatan tidakmengorbankan akuntabilitasnya;
3. Pemda diminta untuk memprioritaskan penganggaran danaPilkada pada APBD dengan melakukan optimalisasi daribelanja lainnya pada APBD 2015;
4. Dalam hal dibutuhkan anggaran tambahan, KPU Provinsi/Kab/Kota dan Pemda dapat melakukan penyesusaian tanpamenunggu perubahan APBD-P.
Karakteristik Penganggaran Pilkada Yang Dibiayai BelanjaHibah APBD Sesuai Permendagri 44 jo 51/2015
1. Batas Tertinggi Indeks Satuan Harga mengacu pada APBNsesuai PMK no.: 53/PMK.02/2014 jo PMK No.:57/PMK.02/2015 yang selanjutnya ditetapkan dalam SKBupati/Walikota;
2. Penetapan Harga Satuan oleh Bupati/Walikota terutama untukmengakomodasi kemampuan masing masing Pemda. Dengandemikian, honor bulanan untuk Komisioner ataupun KPA/PPK/berbeda Antara KPU daerah satu dengan KPU daerah yang lain;
3. Komisioner tidak diperkenankan menerima honor Pokja di luargaji/honor bulanan (12 bulan) yang ada kaitannya denganpenugasannya dalam rangka Pilkada. Namun Komisoner dapatmenjadi anggota Pokja.
4. Non Komisioner diperkenankan menerima honor pokjasepanjang memang belum menerima honor bulanan.
Implikasi Perubahan Status Dana Pilkada Terhadap Pertanggungjawabannya
1. Pemda bertanggung jawabsampai batas penyaluran(transfer dana);
2. Pemda tidak diperkenan untukmeminta LaporanPertanggungjawaban (LPJ)kepada KPU Provinsi/Kab/Kota;
3. Pemda hanya berwenanguntuk meminta LaporanPenggunaan Dana dari KPUProvinsi/Kab/ Kota.
4. Inspektorat Pemda, tidakdiperkenankan untukmelakukan audit pada KPUProvinsi/Kab/Kota.
1. KPU Provinsi/Kab/Kotabertanggung jawab ataspenerimaan dan penggunaandana sesuai APBN;
2. Dalam hal tertentu, KPUProvinsi/Kab/Kota dapatmenyampaikan copy kuintansi;
3. KPU Provinsi/Kab/Kotamenyampaikan laporanpenggunaan dana pilkadakepada Pemda;
4. Penerimaan dan Penggunaandana hibah Pilkada diauditoleh BPK R.I.
Jasa Giro dan Sisa Dana Hibah
Apabila pengaturan terkait JasaGiro tidak disebutkan dalam NPHDmaka Jasa Giro disetorkan ke KasNegara sebagai PNBP;
Contoh :NPHD : 10 MDIPA : 10 MPenerimaaan Dana 2015 : 10 MBelanja 2015 : 8 M
Sisa dana dalam NPHD, tidakdikembalikan pada 31 Desember2015. Sisa dana dikembalikan padaKas Daerah setelah kegiatanPilkada selesai (tahun 2016).
Sisa Dana 31-12-2015 : 2 M (dalam Rek Bendahara)Belanja 2016 : 1.5 MSisa Dana 2016 : 0.5 M (dikembalikan ke Kas Daerah)
Mekanisme Pertanggungjawaban dana hibah sesuai APBN
PMK 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme pengelolaan hibah
PA/KPA Satker K/L melakukan pengesahan dan pertanggung jawaban pendapatan dan belanja yang bersumber dari hibah
• Hibah Uang
• Hibah Barang/Jasa/Surat Berharga
Berkas dokumen pengajuan register disampaikan Kepala Satker selaku PA/KPA ke:
Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan SetelmenDirektorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan RisikoKementerian KeuanganGedung Frans Seda Lantai 7Jl. DR. Wahidin No 1 Jakarta 10710Telp. 021-3864778, Fax 021-3843712
Registrasi Hibah
Amendment NPHD Dalam Kaitannya Dengan Registrasi
NPHD Rp.8 M (APBD)
NPHD Rp.10 M (APBD-P)
REGISTER - 236J9VAG
AMENDMENT
REGISTER - 236J9VAG
TIDAK PERLU DIREGISTER ULANG
Daftar Register Dalam Rangka Pilkada Serentak 2015 (KPU)
Catatan : Data yang telah register bersumber dari Dit. EAS DJPPR; per 29/09/2015
Dilampiri paling sedikit :Surat Ijin Pembukaan RekeningSurat Pernyataan Penggunaan RekeningSurat Kuasa kepada Kuasa BUN terkait informasi rekeningSurat register hibah
KPU Provinsi/ Kab/Kota KPPN – DJPB
Ijin Pembukaan Rekening
(PMK 252/PMK.05/2014tentang Rekening milik
KL/Satker)
Persetujuan Pembukaan Rekening
1 (satu) NPH - 1 (satu) nomor register - 1 (satu) nomor rekening Pengelolaan rekening hibah dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran
Satker yang dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu(PMK 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan & tanggungjawabBendahara pada Satker pengelola APBN)
K/L dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari hibahlangsung tanpa menunggu terbitnya persetujuan pembukaanrekening
Rekening hibah yang sudah tidak digunakan harus ditutup dansaldonya disetor ke rekening KUN (SSBP) / kecuali ditentukan laindalam perjanjian hibah (dikembalikan ke donor)
Jasa giro/bunga yang diperoleh dari rekening hibah disetor ke kasnegara sebagai PNBP kecuali ditentukan lain dalam perjanjian hibah
Yang di Revisi adalah Pagu Belanja di K/L Revisi tersebut bersifat on-top Menggunakan kode Fungsi, Sub Fungsi, Kegiatan & Output yang sesuai Menggunakan akun belanja dalam 6 digit (52xxxx, 53xxxx & 57xxxx) Berpotensi menambah honorarium penanggungjawab pengelola kegiatan Satker
Syarat Revisi DIPA:1. Ringkasan naskah perjanjian2. Nomor Register dari DJPPR 3. Persetujuan pembukaan rekening hibah dari Dit. PKN/KPPN4. Surat pernyataan KPA bahwa perhitungan dan penggunaan dana sesuai standar biaya dan
peruntukan
Revisi DIPA:1. Diajukan ke DJA/Kanwil DJPBN2. Jumlah yang direvisi adalah Jumlah yang direncanakan akan dilaksanakan dalam 1 (satu)
tahun, setinggi-tingginya sebesar Perjanjian Hibah3. Dalam hal terdapat sisa pagu TA berjalan yang akan digunakan pada TA berikutnya, dapat
menambah pagu belanja DIPA tahun anggaran berikutnya (setinggi-tingginya sebesar sisa uang yang bersumber dari hibah pada akhir tahun berjalan)
PMK 257/PMK.02/2014 tentang Tata cara revisi
anggaran TA 2015 & PMK 53/PMK.02/2014
tentang Standar Biaya Masukan TA 2015
Pengajuan Permohonan Revisi DIPA Belanja
Mekanisme Revisi Anggaran Hibah Pilkada
PEMDAKPU
Provinsi/Kab/Kota
(KPA)
NPHD
Kanwil
DJPB
Usulan Revisi
anggaran & kegiatan
Pengelompokan Belanja
Kel Akun Uraian
52XXXX Belanja Barang & Jasa
(disesuaikan dgn Keputusan KPU ataukoordinasi dengan Kanwil DJB)
Lingkup pengesahan : Pendapatan hibah & Belanja yang bersumber dari hibah
Dokumen Pengesahan SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung) K/L SPHL (Surat Pengesahan Hibah Langsung) KPPN
Rekening hibah yang sudah tidak digunakan harus ditutup dan saldonya disetor ke rekening KUN (SSBP) / kecuali ditentukan lain dalam perjanjian hibah (disetor kembali ke donor) K/L : SP4HL (Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah
Langsung) KPPN : SP3HL (Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung)
Jasa giro/bunga yang diperoleh dari rekening hibah disetor ke kas negara sebagai PNBP kecuali ditentukan lain dalam perjanjian hibah
KPU Provinsi/
Kab/ KotaKPPN – DJPB
SP2HL / SP4HL
SPHL / SP3HL
SPTMHL
SPTJM
Rek Koran
SPTJM
Rek Koran
Bukti transfer
Sistem Aplikasi Satker (SAS)
LK K/L
KPU Provinsi/Kabupaten/Kota
KPUProvinsi/Kab/Kota
Struktur Organisasi Pejabat PerbendaharaanPenyaluran Dana Hibah
KPA
PPK
BendaharaPengeluaran
PPK + BPP PPK + BPP PPK + BPP
Sesuai Ps 25 PMK 190/PMK.05/2012 tentang Tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN, BPP harusmenyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bendahara Pengeluaran
Pemilihan Bupati/
WalikotaPemilihan
Gubernur
Terima Kasih
Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan SetelmenDirektorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan RisikoGedung Frans Seda Lt. 7, Jalan Wahidin Raya No.1Jakarta
021-3864778 021-3843712
Hedriansyah (email : oki.djppr@gmail.com, HP : 081382884389)
Dasar Hukum
Merujuk Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri No. 44/2007 sebagaimana diubahdengan Permendagri No. 57/2009, diatur bahwa “Belanja PemiluGubernur/Bupati/Walikota dan Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota yangtercantum dalam APBD Provinsi/Kabupaten/Kota diuraikan menurut:
Urusan Pemerintahaan Umum,
Organisasi Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah,
Kelompok belanja tidak langsung,
JENIS BELANJA HIBAH,
Obyek belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, dan
Rincian Obyek Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah kepada PanwasluProvinsi/Kabupaten/Kota..
KETENTUAN MENGENAI MEKANISME HIBAH DANA PILKADA DARI APBD APBN via KPU/BAWASLU (1)
Ketentuan pendanaan melalui Hibah : …………………….(lanjutan) Pasal 27Pasal 1 angka 2 PP No. 10/2011 diatur bahwa : Hibah Pemerintah adalahsetiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan,rupiah, barang, jasa dan/atau surat berharga yang diperoleh dari PemberiHibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeriatau luar negeri”.
Pasal 1 angka 10 PP No. 2/2012 : Hibah Daerah adalah pemberian denganpengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepadaPemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkanperuntukannya dan dilakukan melalui perjanjian”.
Pasal 74 PP No.10/2011 diatur bahwa “Setiap perjanjian pinjaman luarnegeri dan perjanjian hibah diregistrasi oleh Kementerian Keuangan”.
UU 23/2014 ttg Pemda
2.Ketentuan pendanaan urusan pemerintahan
sesuai Pasal 282 UU 23/2014 ttg Pemda:
“penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah didanai dari dan
atas beban APBD, penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemerintah pusat di daerah didanai dari dan
atas beban APBN”.
Ketentuan Permendagri No. 44/2007
Pasal 10 ayat 1 “Belanja Hibah Pemilukepda KPU Provinsi/Kabupaten/Kotayang dianggarkan dalam APBDsebagimana dimaksud dalam Pasal 3dituangkan terlebih dahulu dalamnaskah perjanjian hibah daerah”
Ketentuan pendanaan melalui Hibah
Pasal 22 ayat (2) UU No. 17/2003 ttg Keuangan Negara :“Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atauhibah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya”;
Pasal 8 PP No. 2/2012 :Ayat (2) : Hibah dari Pemda kepada Pemerintahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukandengan ketentuan
Hibah dimaksud sebagai penerimaan negara;Hanya untuk mendanai kegiatan dan/ataupenyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayaidari APBN.Pasal 74 PP No.10/2011 diatur bahwa “Setiap
perjanjian pinjaman luar negeri dan perjanjian
hibah diregistrasi oleh Kementerian Keuangan”.
Peraturan terkait Pilkada
Permendagri 44 tahun 2015 tanggal 29 April 2015 tentang Pengelolaan dana kegiatan pemilihan Gub/Bupati/Walikota dan Wakilnya
Ps 2: Pendanaan kegiatan pemilihanGubernur/Bupati/walikota dibebankan pada APBDProvinsi/Kabupaten/Kota
Ps 7: Standar satuan harga kebutuhan pendanaankegiatan pemilihan berpedoman pada pengelolaan APBN
Ps 19: Tata cara penganggaran, pelaksanaan danpenatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawabandana hibah kegiatan pemilihan yang diterima oleh KPUProvinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi/PanwasKabupaten/Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan APBN
KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB
BENDAHARA
1.PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 162/PMK.05/2013
2.PERDIRJEN PERBENDAHARAAN NOMOR PER-3/PB/3014
43
BENDAHARA
1. Bendahara Penerimaan
2. Bendahara Pengeluaran
3. Bendahara Pengeluaran Pembantu
4. Bendahara Satker BLU
Catatan:
Bendahara Satker BLU juga berkewajiban menyampaikan LPJ dikarenakan rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja K/L. Ada 3 nomenklatur Bendahara, yaitu Bendahara Penerimaan, Bendahara
Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).
44
BATASAN TANGGUNG JAWAB
BENDAHARA
45
1. Bendahara Penerimaan dan Bendahara
Pengeluaran secara fungsional bertanggung
jawab kepada Kuasa BUN, secara pribadi
bertanggung jawab atas seluruh uang/surat
berharga yang dikelolanya.
2. BPP bertanggung jawab secara pribadi atas
uang yang dikelolanya dan menyampaikan
LPJ kepada Bendahara Pengeluaran.
Batasan Tanggung Jawab Bendahara
Kuasa BUN
Bendahara Pengeluaran
Bendahara Penerimaan
BPPLPJ LPJ
LPJ
- Secara fungsional bendahara bertanggung jawab kpd Kuasa BUN
- Secara pribadi bertanggungjawab atas seluruh uang/surat berharga yang dikelolanya.
46
Jika tidak ada perubahan Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/BPP pada saat pergantian periode tahun anggaran, Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/BPP tahun anggaran yang lalu
masih tetap berlaku
Pengangkatan harus:
Memenuhi persyaratan yang ditetapkan BUN
Bendahara Penerimaan dan/atau Pengeluaran tidak boleh
dirangkap oleh KPA, PPSPM, PPK dan Kuasa BUN
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran/BPP tidak boleh saling merangkap
Karena keterbatasan SDM boleh dirangkap seizin Kuasa
BUN
Kepala Kantor/Satker
Menteri/Pimpinan Lembaga berwenang mengangkat:
Bendahara Penerimaan dan/ Pengeluaran
Guna kelancaran dapat mengangkat BPP
Dapat mendelegasikan kepada:
Sekjen berperan dalam
pengangkatan Bendahara
47
PENGANGKATAN BPP
• Terdapat kegiatan yang lokasinyaberjauhan dengan tempat kedudukanBendahara Pengeluaran.
1.
• Beban kerja Bendahara Pengeluaransangat berat berdasarkan penilaian KepalaKantor/Satker.
2.
48
SYARAT PENGANGKATAN BENDAHARA
1. Harus memiliki Sertifikat Bendahara
2. Dalam hal proses sertifikasi belum terlaksana, persyaratan yang harus dipenuhi sbb:
a) Pegawai Negeri
b) Pendidikan minimal SLTA atau sederajat
c) Golongan Minimal II/b atau sederajat
49
Penatausahaan Kas Bendahara Penerimaan
Pentausahaan Kas Bendahara Pengeluaran
Penatausahaan Kas BPP
Mel
ipu
ti:
PENATAUSAHAAN KAS
• Bendahara harus menatausahakan seluruh uang yang dikelolanya
• Bendahara wajib menggunakan rekening atas nama jabatannya pada bank umum/pos dan dilarang menyimpan uang yang dikelolanya pada rekeningatas nama pribadi
• Penarikan uang dari rekening Bendahara menggunakan cek yang ditandatangani oleh Bendahara dan KPA dan/atau PPK atas nama KPA
50
Penatausahaan Kas Bendahara Pengeluaran/BPP
• Uang yang dikelola Bendahara Pengeluaran/ BPP meliputi:a. UP/TUPb. LS kepada Bendahara Pengeluaran (honor)c. Pajakd. Uang dari sumber lainnya yang menjadi hak negara,
contoh: PNBP yang dikelola Bendahara Pengeluarane. Uang lainnya (hibah, bansos, dll)
• Bendahara Pengeluaran/BPP dapat membayarkan UP/TUP setelah mendapat SPBy dari PPK
1
2
51
Penatausahaan Kas Bendahara Pengeluaran/BPP (2)
• Setiap akhir hari kerja, maksimal UP/TUP yang ada dibrankas Bendahara Pengeluaran/BPP adalah Rp50.000.000,-
• Bila pada akhir hari kerja UP/TUP melebihi Rp50.000.000,- maka dibuat Berita Acara Keadaan Kas.
• Bendahara dapat memberikan Uang Muka Kerja (selainUM Perjadin) setelah mendapat SPBy.
• Pada akhir tahun anggaran, UP/TUP harus disetorkan kekas negara. Sedangkan sisa LS Bendahara disetor paling lambat 90 hari kerja dari tanggal SP2D.
3
4
5
6
52
PEMBUKUAN BENDAHARA
Pembukuan Bendahara berdasarkan dokumen sumberdengan menggunakan aplikasi yang dibangun oleh DJPBN.
SiLaBISistem Laporan
Bendahara Instansi
New
Pembukuan dilakukan pada Buku Kas Umum, Buku Pembantu dan BukuPengawasan Anggaran
Pembukuan mencakup seluruh uang yang ada pada satker tersebut
Dalam hal tidak memungkinkan maka bisa dengan manual tulis tangan/komputer
53
PEMERIKSAAN KAS BENDAHARA
1• Pemeriksaan dilakukan oleh KPA/PPK atas nama KPA/PPK
2• Pemeriksaan kas dilakukan dalam hal: terjadi pergantian bendahara,
dilakukan rekonsiliasi dan sewaktu-waktu
3
• Hasil pemeriksaan kas dituangkan dalam Berita Acara dan memuat: kesesuaian kas tunai di brankas dan rekening dengan pembukuan, penyetoran penerimaan negara/pajak, penjelasan atas selisih
4• Pemeriksaan Kas dilakukan minimal sekali dalam sebulan
54
LPJ BENDAHARA
LPJ Bendahara menyajikan:
a. Keadaan pembukuan;
b. Keadaan kas akhir bulan;
c. Hasil rekonsiliasi internal;
d. Penjelasan atas selisih.
LPJ Bendahara disusun berdasarkan pembukuan yang dilakukan Bendahara dan ditandatangani olek Bendahara dan KPA/PPK
Bendahara harus menyampaikan LPJ Bendahara kepada: Kuasa BUN
(KPPN), Menteri/pimpinan lembaga, BPK
55
Pembukuan Bendahara
Buku Bendahara Pengeluaran
Buku Kas Umum
Buku Pembantu
Kas
BPP
Buku Pengawasan AnggaranBelanja
Buku Pembantu Pajak
Uang Muka/Voucher
Uang Persediaan
LS Bendahara
Lain-Lain
56
Pembukuan Bendahara
Buku Bendahara Pengeluaran Pembantu
Buku Kas Umum BPP
Buku Pembantu
Kas
Buku Pengawasan AnggaranBelanja
Buku Pembantu Pajak
Uang Muka/voucher
LS melalui Bendahara
Lain-Lain
57
Recommended