Upload
doannguyet
View
219
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PENGANTAR
Selaras dengan ikhtiar kita untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan
pembangunan di segala bidang, telah sepantasnya kita senantiasa memanjatkan puji syukur
kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya yang tidak
terhingga bagi bangsa ini.
Demi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas,
pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi, serta sebagai alat penilaian dan pengendalian
dalam rangka memacu peningkatan kinerja organisasi, disusunlah Laporan Kinerja.
Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR)
merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis
DJPPR tahun 2015 sebagai salah satu Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan
yang disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan
Kinerja (Permenpan Nomor 53/2014).
Sejalan dengan proses reformasi birokrasi, indikator keberhasilan yang digunakan
dalam Laporan Kinerja DJPPR diukur berdasarkan peta strategi (strategy map) DJPPR yang
disusun dengan menggunakan metodologi Balanced Scorecard (BSC). Peta strategi tersebut
memetakan setiap Sasaran Strategis (SS) yang akan dicapai dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Setiap SS memiliki ukuran yang disebut
sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target kinerja yang telah ditentukan. Pada
tahun 2015, DJPPR memiliki peta strategi dengan 12 SS dan 19 IKU yang telah ditetapkan
dalam Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan
Menteri Keuangan. Pengukuran Laporan Kinerja dengan menggunakan IKU diharapkan
sekaligus menjadi bentuk transparansi dan pertanggungjawaban pencapaian target kinerja
dalam setahun. Selain itu ditetapkan pula 3 Inisiatif Strategis Direktur Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko untuk Tahun 2015.
Secara best practice, agenda reformasi birokrasi telah memberikan dorongan sekaligus
tantangan yang cukup besar bagi DJPPR untuk mampu menyelaraskan fungsinya sebagai
organisasi birokrasi sekaligus sebagai unit yang terkait dengan pasar keuangan, baik
domestik maupun internasional. Pasar keuangan yang berkembang dengan sangat dinamis
dan disertai dengan meningkatnya kompleksitas pekerjaan menuntut DJPPR untuk
menerapkan prinsip-prinsip good governance secara konsisten serta meningkatkan kualitas
organisasi untuk dapat menjaga kepercayaan pasar.
Dalam menjalankan tugasnya, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian
Keuangan Tahun 2014-2025, visi DJPPR sesuai Rencana Strategis tahun 2015 -2019 adalah
“Menjadi Unit yang Professional Dalam Mengelola Pembiayaan APBN dan Risiko
Keuangan Negara Dalam Rangka Menjaga Kesinambungan Fiskal”. Visi tersebut
kemudian dijabarkan dalam 5 misi, yakni sebagai berikut:
a. Mewujudkan pengelolaan portofolio utang pemerintah yang efektif, transparan, dan
akuntabel;
b. Mengendalikan pengadaan/penerbitan utang melalui penetapan kapasitas berutang
yang mendukung stabilitas fiskal;
c. Mengedepankan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri dan mengembangkan pasar
finansial domestik yang efisien dan stabil;
d. Memperoleh sumber pembiayaan alternatif, sekaligus mendukung stabilitas pasar
keuangan regional;
e. Menjaga risiko finansial sovereign pemerintah dikelola secara pruden dan holistic.
Dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan untuk periode tahun 2015 -
2019, DJPPR diharapkan dapat mencapai target kinerja secara lebih terarah, transparan, dan
akuntabel, serta mampu menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan
tugas.
Direktur Jenderal,
Robert Pakpahan NIP 19591020 198012 1 001
IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja DJPPR Tahun 2015 disusun sebagai bentuk laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja DJPPR selama tahun 2015. Pada tahun 2015,
DJPPR telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja
antara Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan Menteri Keuangan
yang terdiri dari 12 SS dan 19 IKU. Capaian IKU DJPPR tahun 2015 adalah:
1. 17 IKU berstatus hijau atau memenuhi dan/atau di atas target;
2. 2 IKU berstatus kuning atau kurang memenuhi target;
dengan nilai kinerja sebesar 109,98%.
Secara garis besar, uraian atas pencapaian Sasaran Strategis beserta IKU DJPPR selama
tahun 2015 adalah sebagai berikut:
1. Pencapaian SS Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal
dengan indikator Persentase pengadaan utang sesuai kebutuhan pembiayaan, pada
tahun 2015 dapat tercapai dengan baik. Capaian IKU untuk SS tersebut pada tahun 2015
adalah sebagai berikut:
“Persentase pengadaan utang sesuai kebutuhan pembiayaan” tahun 2015 ditargetkan
sebesar 100,00% (Rp570,04 triliun) dengan realisasi sebesar 99,83% (Rp569,11 triliun)
sehingga nilai capaiannya adalah 199,66. Realisasi dimaksud terdiri dari :
1) Pinjaman Program sebesar IDR 55,08 triliun (terdiri dari Pinjaman Program murni
sebesar IDR 19,13 triliun/ USD 1,39 miliar serta Pinjaman Siaga sebesar IDR 35,95
triliun / USD 2,5 miliar);
2) SUN sebesar IDR 395,5 triliun; dan
3) SBSN sebesar IDR 118,51 triliun.
2. Pencapaian SS Risiko yang terkendali untuk mendukung kesinambungan fiskal dengan
indikator Persentase rekomendasi mitigasi risiko keuangan negara yang disetujui
Menteri Keuangan dan Persentase pencapaian target pemenuhan dukungan pemerintah
atas proyek KPBU infrastruktur prioritas, pada tahun 2015 dapat tercapai dengan baik.
Capaian IKU untuk SS tersebut pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:
a. “Persentase rekomendasi mitigasi risiko keuangan negara yang disetujui Menteri
Keuangan” tahun 2015 ditargetkan 80% dan realisasi 100%. Hingga Akhir tahun
2015 terdapat 15 Rekomendasi yang telah dirumuskan dan telah telah disetujui
seluruhnya oleh Menteri Keuangan untuk kemudian disampaikan kepada
Kementerian dan Lembaga seperti: Pemerintah daerah, BUMN, dan Instansi Publik
lainnya seperti BI, OJK, LPS, dan BPJS.
b. “Persentase pencapaian target pemenuhan dukungan pemerintah atas proyek
KPBU infrastruktur prioritas” tahun 2015, ditargetkan sebesar 100% dan sampai
dengan triwulan IV tahun 2015 sudah terealisasi sebesar 100% sehingga
memperoleh nilai capaian 100. Terdapat beberapa proyek KPBU yang menjadi
fokus utama untuk dapat diterbitkan dukungan pemerintahnya sepanjang tahun
2015, antara lain yaitu Proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lampung,
Semarang Barat, dan Umbulan Jawa Timur; dan Proyek PLTU Mulut Tambang
Sumsel 9A, 9B, dan 10. Kementerian Kominfo telah mengajukan permohonan
kepada Menteri Keuangan untuk persetujuan penggunaan skema availability
payment dan permohonan fasilitas pendampingan transaksi untuk Proyek Palapa
Ring. Persetujuan untuk PDF pendampingan transaksi masih menunggu
penyelesaian PMK PDF yang ditargetkan selesai pada Desember 2015. Pemberian
PDF untuk proyek Palapa Ring akan diproses dengan mengacu pada PMK PDF.
3. Pencapaian SS Pengelolaan utang, risiko, dan dukungan pemerintah yang kredibel
dengan indikator Indeks kepuasan pengguna layanan dan Tingkat akurasi pembayaran
kewajiban pembiayaan, pada tahun 2015 dapat tercapai dengan baik. Capaian IKU
untuk SS tersebut pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:
a. “Indeks kepuasan pengguna layanan” pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 4 dan
tercapai sebesar 4,01 sehingga memperoleh nilai capaian 100, yang diperoleh dari
hasil survei yang dilakukan oleh Universitas Gajah Mada (UGM) terhadap 6 (enam)
jenis layanan yang dilakukan oleh DJPPR. Nilai indeks kepuasan pengguna layanan
DJPPR tahun 2015 sebesar 4,1, turun 0,08 poin dari capaian tahun 2014 sebesar 4,09.
Adapun nilai tersebut masih di bawah nilai Kementerian Keuangan yang mencapai
4,08. Berdasarkan hasil survei MOFIN tahun 2015, pada DJPPR terdapat 3 area yang
memperoleh nilai jauh di bawah target, yaitu “keterbukaan informasi”, “pengenaan
sanksi/denda sesuai ketentuan”, dan “waktu penyelesaian layanan”.
b. “Tingkat akurasi pembayaran kewajiban pembiayaan dan dukungan pemerintah”
pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100% dan tercapai sebesar 100%sehingga
memperoleh nilai capaian 100. Sampai dengan Triwulan IV 2015 telah dilakukan
pembayaran kewajiban pembiayaan utang secara tepat waktu, tepat jumlah dan
tepat sasaran sebesar Rp 382,27 T melalui 3.617 SPM yang terdiri dari:
1) Pokok sebesar 226,26 T;
2) Bunga sebesar 147,95 T;
3) Biaya sebesar 8,06 T;
4. Pencapaian SS Pasar SBN yang likuid, dalam, dan stabil dengan indikator Persentase
pencapaian tingkat likuiditas pasar SBN dan Tingkat efektivitas edukasi dan
komunikasi, pada tahun 2015 dapat tercapai dengan baik. Capaian IKU untuk SS
tersebut pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:
a. “Persentase pencapaian tingkat likuiditas pasar SBN” pada tahun 2015 ditargetkan
sebesar 100% dan tercapai sebesar 155,56% sehingga memperoleh nilai capaian
155,56. Likuiditas pasar SBN diukur dari turn over ratio instrumen SUN (seri
benchmark) dan SBSN (seluruh seri tradable) di pasar sekunder, dengan rincian:
Instrumen Target Realisasi %
SUN 8 kali 6,01 kali 75,13%
SBSN 0,5 kali 1,18 kali 236%
SBN 155,56%
Meskipun target rata-rata turn over ratio SBN tercapai, namun khusus pada
instrumen SUN, realisasinya masih di bawah target, dikarenakan terdapat
pergeseran trend ketertarikan investor yang lebih besar pada SUN calon seri
benchmark baru untuk tahun 2016 dibandingkan dengan SUN seri benchmark yang
diukur.
b. “Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi” pada tahun 2015 ditargetkan sebesar
75% dan tercapai sebesar 79,7% sehingga memperoleh nilai capaian 106,27. Sampai
dengan Triwulan IV 2015, telah dilaksanakan 23 kali kegiatan sosialisasi dalam
rangka pengembangan pasar SBN, dengan rata-rata realisasi nilai tingkat efektivitas
edukasi dan komunikasi sebesar 79,7%. Meskipun target tingkat efektivitas edukasi
dan komunikasi tercapai, kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan masih terbatas
kepada kalangan akademisi, sehingga belum menjangkau kelompok masyarakat
yang lebih luas dan lebih potensial untuk dijadikan basis investor baru SBN.
c. “Persentase pertumbuhan jumlah nominal kepemilikan SBN tradable oleh investor
domestik” pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 9% dan tercapai sebesar 15,99%
sehingga memperoleh nilai capaian 120. Persentase pertumbuhan jumlah nominal
kepemilikan SBN tradable oleh investor domestik ditargetkan sebesar 9% pada akhir
2015. s.d. Triwulan IV 2015, pertumbuhan kepemilikan oleh investor domestik
terealisasi sebesar 15,99%, dengan rincian sbb:
Tahun SUN SBSN SBN
Domestik 2014 648,55 Triliun 100,06 Miliar 648,65 Triliun
Domestik 2015 752,23 Triliun 151,1 Miliar 752,38 Triliun
Realisasi 15,99% 51,00% 15,99%
5. Pencapaian SS Pinjaman yang efektif dan efisien dengan indikator Tingkat efektivitas
dan efisiensi pinjaman, pada tahun 2015 dapat tercapai dengan baik. Capaian IKU
untuk SS tersebut pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:
“Tingkat efektivitas dan efisiensi pinjaman”pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 70%
dan tercapai sebesar 100% sehingga memperoleh nilai capaian 120. Sampai dengan
triwulan IV tahun 2015, terdapat 6 pinjaman proyek (multiletral dan bilateral) yang telah
ditandatangani. Ke-6 Pinjaman tersebut telah sejalan dengan amanat yang tercantum
dalam program Nawa Cita Presiden, yaitu pinjaman baru hanya diperuntukkan sebagai
pembiayaan pengeluaran pemerintah yang produktif dalam rangka peningkatan potensi
output yang memberikan dampak multiplier tinggi di masa yang akan datang, yaitu
pembiayaan sektor infrastruktur, energi, pendidikan, kesehatan. Adapun ke 6 pinjaman
proyek tersebut adalah:
a. MRT East-West Line Project I (JICA);
b. Java-Sumatera Interconnection Transmission Line Project (JICA);
c. Jakarta MRT Project II (JICA);
d. Hululais Geothermal Power Plant (JICA);
e. Toll Road Development of Balikpapan-Samarinda (CEXIM); dan
f. Toll Road Development of Solo-Kertosono (Saradan-Kertosono Section) (CEXIM)
6. Pencapaian SS Biaya dan risiko utang yang terkendali dengan indikator Persentase
pencapaian efisiensi biaya utang dan Persentase pemenuhan target risiko portofolio
utang, pada tahun 2015 dapat tercapai dengan baik. Capaian IKU untuk SS tersebut
pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:
a. “Persentase pencapaian efisiensi biaya utang”pada tahun 2015 ditargetkan sebesar
100% dan tercapai sebesar 93,01% sehingga memperoleh nilai capaian 106,99%.
Realisasi “persentase pencapaian efisiensi biaya utang” s.d. Triwulan IV 2015 adalah
sebesar 93,01% dari target 100%, dengan rincian:
Target effective cost Q4
Realisasi efisiensi biaya utang Q4 Realisasi IKU
5,45%
Pembayaran biaya utang-premium Rp151,03 triliun
93,01%
Outstanding 2014 Rp 2.604,93 triliun
Net flow s.d Triwulan IV 2015 Rp 354,57 triliun
EC = (Pembayaran beban/(outstanding 2014 + tambahan utang neto Q4) x 100%
5,07%
Meskipun target efisiensi biaya utang s.d. Triwulan IV tercapai, namun terdapat
pelebaran defisit APBN pada akhir triwulan IV tahun 2015 sebagai dampak tidak
tercapainya target penerimaan, sehingga mendorong peningkatan target
pembiayaan utang.
b. “Persentase pemenuhan target risiko portofolio utang” pada tahun 2015 ditargetkan
sebesar 100% dan tercapai sebesar 101,2% sehingga memperoleh nilai capaian 117,6.
Capaian dimaksud diperoleh karena secara umum pengelolaan portofolio utang
terlaksana sesuai strategi utang, dengan rincian:
Indikator Risiko Target Tahunan (50%)
Target Jangka Menengah (50%)
Realisasi s.d. Triwulan IV 2015
Valas (40%) 43,67% 41,00% 43,85%
Variable Rate (20%) 13,79% 13 % 14%
ATM (40%) 9,68 Tahun 9,5 Tahun 9,31 Tahun
Meskipun target di atas tercapai, namun untuk periode tahun 2016, perlu dilakukan
penyesuaian target struktur portofolio utang yang optimal sebagai akibat adanya
peningkatan target pembiayaan utang sebagai konsekuensi dari pelebaran defisit
APBN.
7. Pencapaian SS Pengelolaan risiko dan dukungan pemerintah yang prudent dengan
indikator Persentase penyelesaian kerangka pengelolaan risiko keuangan negara
berbasis neraca keuangan negara dan Tingkat efektivitas pengendalian risiko default
jaminan badan usaha yang dijamin, pada tahun 2015 dapat tercapai dengan baik.
Capaian IKU untuk SS tersebut pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:
a. “Persentase penyelesaian kerangka pengelolaan risiko keuangan negara berbasis
neraca keuangan negara”pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100% dan tercapai
sebesar 100% sehingga memperoleh nilai capaian 100. Persentase penyelesaian
kerangka pengelolaan risiko keuangan negara berbasis neraca keuangan negara pada
tahun 2015 telah terealisasi sebesar 100% dari target. Kerangka pengelolaan risiko
dimaksudkan sebagai dasar operasional pengelolaan risiko yang berbasis neraca
untuk memperjelas hubungan kerja antara unit-unit pengelola sub portofolio aset
dan kewajiban dengan pengelola risiko secara holistik.
b. “Tingkat efektivitas pengendalian risiko default jaminan badan usaha yang dijamin”
pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100% dan tercapai sebesar 100% sehingga
memperoleh nilai capaian 100. Capaian tersebut menunjukkan tidak adanya klaim
dari kreditur atas penjaminan pemerintah untuk:
1) Proyek 10.000 MW tahap I yaitu 34 Surat Jaminan Pemerintah dengan nilai
keseluruhan sebesar Rp75,69 triliun;
2) Proyek Percepatan Penyediaan Air Minum yaitu 11 Surat Jaminan Pemerintah
untuk 11 PDAM dengan nilai penjaminan Rp328,3 miliar; dan
3) Proyek 10.000 MW tahap II yaitu 9 Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU)
dengan keseluruhan nilai penjaminan sebesar USD 4,94 miliar
8. Pencapaian SS Pengelolaan pembiayaan dan risiko yang taat prosedur dengan indikator
Tingkat penerapan pengendalian intern, pada tahun 2015 dapat tercapai dengan baik.
Capaian IKU untuk SS tersebut pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:
a. “Tingkat penerapan pengendalian intern”pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 95%
dan tercapai sebesar 99,45% sehingga memperoleh nilai capaian 104,68. Realisasi
tingkat penerapan pengendalian intern s.d. Triwulan IV 2015 adalah sebesar 99,45%,
yang diukur berdasarkan hasil pemantauan yang dilaksanakan terhadap kegiatan
utama (core business) yang dijalankan oleh unit eselon II di lingkungan DJPPR.
Perangkat pemantauan disusun berdasarkan SOP/ketentuan/peraturan yang
menjadi pedoman proses bisnis kegiatan tersebut. Capaian tingkat penerapan
pengendalian intern s.d. Triwulan IV 2015 belum dapat menggambarkan tingkat
pengendalian intern DJPPR secara keseluruhan, mengingat baru mencakup core
business dari 6 unit eselon II, dimana masih terdapat 2 unit eselon II yang belum
terpantau yaitu Dit. PRKN, dan PDPPI.
9. Pencapaian SS SDM yang kompetitif dengan indikator Persentase pejabat yang telah
memenuhi Standar Kompetensi Jabatan, pada tahun 2015 tidak dapat tercapai dengan
baik. Capaian IKU untuk SS tersebut pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:
“Persentase pejabat yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan”pada tahun 2015
ditargetkan sebesar 88% dan tercapai sebesar 87,5% sehingga memperoleh nilai capaian
99,43. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2015, realisasi Persentase pejabat yang telah
memenuhi Standar Kompetensi Jabatan adalah sebesar 87,5%, dengan rincian :
Level Jabatan
Mengikuti Assessment
Mencapai JPM > 72
Belum Mencapai JPM
%
Eselon II 8 7 1 88%
Eselon III 32 26 6 81%
Eselon IV 128 114 14 89%
Total 168 147 21 87,5%
Tabel tersebut mewnunjukan masih terdapat beberapa pejabat DJPPR yang belum
memenuhi standar soft competency dalam jabatannya masing-masing. Akar masalah
dari belum tercapainya target tersebut adalah:
1) Karakter soft competency yang tidak dapat ditingkatkan serta merta dalam jangka
pendek, sehingga diperlukan suatu proses yang intensif dan berkelanjutan; dan
2) Pelaksanaan diklat dalam rangka pemenuhan standar soft competency belum
maksimal, dikarenakan antara lain adanya kekurangan jumlah pegawai pada
unit kerja, dan keterbatasan waktu karena jadwal yang berbenturan dengan
kesibukan unit kerja.
Upaya yang telah diambil guna menghadapi masalah tersebut adalah
1) Pelaksanaan assessment centre dalam rangka updating dan perhitungan ulang
pemenuhan soft competency bagi pejabat di lingkungan DJPPR; dan
2) Menyelenggarakan berbagai diklat dalam rangka peningkatan soft competency
pejabat DJPPR.
10. Pencapaian SS Organisasi yang kondusif dengan indikator Indeks kesehatan organisasi
dan Persentase implementasi inisiatif transformasi kelembagaan pada tahun 2015 tidak
dapat tercapai dengan baik. Capaian IKU untuk SS tersebut pada tahun 2015 adalah
sebagai berikut:
a. “Indeks kesehatan organisasi”pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 72 dan tercapai
sebesar 68 sehingga memperoleh nilai capaian 94,44. Nilai sebesar 68 tersebut
diperoleh dari hasil survei MOFIN Kementerian Keuangan. Nilai indeks kesehatan
organisasi DJPPR tahun 2015 sebesar 68, turun 8 poin dari tahun 2014 sebesar 76.
Adapun nilai tersebut di bawah nilai Kementerian Keuangan yang mencapai 69,25.
Berdasarkan hasil survei MOFIN tahun 2015, pada DJPPR terdapat area yang
memperoleh nilai jauh di bawah target, yaitu “arahan” dan “motivasi”, khususnya
terkait insentif keuangan. Akar masalah tidak tercapainya target tersebut antara lain
meskipun telah dilakukan perbaikan atas sistem reward di lingkungan DJPPR.
namun masih diberlakukan sistem reward yang berbeda diantara unit eselon II, yang
berpotensi menimbulkan masalah pada berbagai area, misalnya pada hal penataan
SDM dan organisasi.
Upaya yang telah ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut antara lain:
1) Melaksanakan mutasi secara vertikal dan horizontal pada level Eselon III, IV dan
Pelaksana;
2) Memberikan tunjangan kinerja kepada pegawai DJPPR yang tidak menerima TT,
sehingga memperkecil gap antara pegawai yang menerima TT dan tidak;
3) Meminta masukan dari setiap pegawai mengenai usulan perbaikan melalui email;
dan
4) Menyusun program kerja untuk area-area yang membutuhkan perbaikan;
5) Melaksanakan program pemilihan pegawai teladan;
6) Melaksanakan ceramah capacity building kepada seluruh pegawai DJPPR; dan
7) Melaksanakan survei MOFIN di lingkungan DJPPR.
b. “Persentase implementasi inisiatif transformasi kelembagaan”pada tahun 2015
ditargetkan sebesar 85% dan tercapai sebesar 89% sehingga memperoleh nilai
capaian 104,71. Angka capaian tersebut sesuai dengan penilaian dari Central
Tranformation Office (CTO) melalui aplikasi MITRA. Berdasarkan laporan dari CTO,
beberapa inisiatif yang memiliki capaian cukup signifikan antara lain penerapan
Bond Stabilization Framework dan pembentukan unit hubungan investor (IRU).
11. Pencapaian SS Sistem informasi manajemen yang terintegrasi dengan indikator Tingkat
akurasi dan validasi data output, pada tahun 2015 dapat tercapai dengan baik. Capaian
IKU untuk SS tersebut pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:
“Tingkat akurasi dan validasi data output”pada tahun 2015 ditargetkan sebesar 100%
dan tercapai sebesar 100% sehingga memperoleh nilai capaian 100, dengan rincian
sebagai berikut.
Unit Pemilik Data Tingkat Akurasi dan Validasi (%)
Dit. PH 100
Dit. SUN 100
Dit. PS 100
Dit. SPP 100
Dit. EAS 100
DJPPR 100
Selanjutnya, perlu dilakukan update kriteria validasi data untuk proses bisnis baru
DJPPR yang belum teridentifikasi untuk tahun 2015, antara lain : ruang lingkup, jenis,
tenggat waktu, pemilik, pengguna, dan pengelola.
12. Pencapaian SS Pelaksanaan anggaran yang optimal dengan indikator Persentase
penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja, pada tahun 2015 dapat tercapai
dengan baik. Capaian IKU untuk SS tersebut pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:
“penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja”pada tahun 2015 ditargetkan
sebesar 95% dan tercapai sebesar 95% sehingga memperoleh nilai capaian 100, dengan
rincian:
No. Komponen Bobot Realisasi
1. Belanja Non Pegawai 11,86% 96,21%
2. Output Belanja 53,18% 100%
3. Efisiensi Belanja 34,96% 86,97%
Rata-rata 95%
Terdapat komponen realisasi yang capaiannya masih di bawah target, yaitu komponen
“efisiensi belanja”, sebesar 85,75%. Walaupun komponen “belanja non pegawai” dan
“output belanja” realisasinya lebih tinggi dibandingkan dengan target realisasi
penyerapan anggaran dan output belanja DJPPR sebesar 95%, namun komponen
efisiensi yang capaiannya di bawah target, dimana hal tersebut mengakibatkan
keseluruhan realisasi penyerapan anggaran dan output belanja DJPPR turun secara
keseluruhan.
Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar target kinerja DJPPR
pada tahun 2015 telah berhasil dicapai. Keberhasilan pencapaian tersebut diupayakan untuk
semakin ditingkatkan.
Dengan disusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi
secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi DJPPR dan
menjadi umpan balik peningkatan kinerja DJPPR pada periode berikutnya.
DAFTAR ISI
PENGANTAR ..................................................................................................................... i
IKHTISAR EKSEKUTIF.................................................................................................... iii
DAFTAR ISI ........................................................................................................................ xi
I. PENDAHULUAN
A. Tugas, Fungsi, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia …....................... 2
B. Mandat yang Diberikan Kepada Instansi ................................................... 11
C. Peran Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
Risiko….............................................................................................................
13
D. Sistematika Penyajian .................................................................................... 15
II. PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis ............................................................................................ 18
B. Penetapan Kinerja .......................................................................................... 22
III. AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi .......................................................................... 33
1. Capaian IKU Tahun 2015 ...................................................................... 34
2. Perbandingan Capaian IKU Tahun 2012-2015 ................................... 35
3. Evaluasi dan Analisis Kinerja Tahun 2015 .......................................... 41
4. Kinerja Lainnya ....................................................................................... 106
B. Realisasi Anggaran ......................................................................................... 110
IV. PENUTUP
A. Keberhasilan dan Kegagalan ........................................................................ 120
B. Kendala Dalam Pencapaian Kinerja ............................................................ 120
C. Strategi Pemecahan Masalah di Masa Mendatang .................................... 121
DAFTAR BAGAN
Bagan 1.1 Struktur Organisasi DJPPR .............................................................. 5
Bagan 2.1 Nilai-Nilai Kementerian Keuangan …………….....…...………… 20
Bagan 2.2 Peta Strategi DJPPR Tahun 2015 ..................................................... 22
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1.1 Komposisi Pegawai Menurut Golongan ..……………………….. 8
Grafik 1.2 Komposisi Pegawai Menurut Unit Eselon II .………………..….. 8
Grafik 1.3 Komposisi Pegawai Menurut Jabatan ………..………………….. 9
Grafik 1.4 Komposisi Pegawai Menurut Gender …………...………………. 9
Grafik 1.5 Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan ………………………. 10
Grafik 3.1 Ikhtisar Capaian Kinerja DJPPR Tahun 2015 ................................ 42
Grafik 3.2 Kinerja Penerbitan Sukuk Negara Ritel SR-001 s.d. SR-007…..... 48
Grafik 3.3 Distribusi Jumlah dan Volume Pemesanan ORI012..................... 57
Grafik 3.4 Kinerja Pengelolaan SUN Tahun 2011 – 2015................................ 58
Grafik 3.5 Indeks Kepuasan Layanan DJPPR tahun 2015.............................. 67
Grafik 3.6
Grafik 3.7
Hasil Survei MOFIN DJPPR Tahun 2015.......................................
Aspek Penilaian Survei MOFIN Per unit eselon II DJPPR..........
95
96
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Posisi Utang Pemerintah Tahun 2010-2015 ...…......……………… 14
Tabel 2.1 Target Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-One Tahun 2015 ...... 24
Tabel 2.2 Inisiatif Strategis Dirjen PPR Tahun 2015 ........................................ 26
Tabel 2.3 Matriks Hubungan Sasaran Strategis dan IKU .............................. 27
Tabel 3.1 Capaian IKU Kemenkeu-One Tahun 2015 ...................................... 33
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian IKU Kemenkeu-One Tahun 2013 – 2015 35
Tabel 3.3 Posisi Utang Pemerintah tahun 2010 – 2015 ................................... 44
Tabel 3.4 Realisasi Penerbitan SBSN Tahun 2015............................................ 45
Tabel 3.5 Rincian Penerbitan SBSN Tahun 2015.............................................. 45
Tabel 3.6 Karakteristik Sukuk Negara Ritel Seri SR-007................................. 46
Tabel 3.7 Hasil Penerbitan Islamic GMTN Program Tahun 2015.................... 49
Tabel 3.8 Kinerja Lelang SBSN Tahun 2013 – 2015.......................................... 51
Tabel 3.9 Hasil Penerbitan SUN Tahun 2015................................................... 52
Tabel 3.10 Hasil Penerbitan SUN melalui Lelang dan Private Placement
Tahun 2015............................................................................................
54
Tabel 3.11 Penerbitan Surat Utang Negara Berdenominasi USD di Pasar
Perdana Internasional.........................................................................
54
Tabel 3.12 Penerbitan Surat Utang Negara Berdenominasi Yen..................... 55
Tabel 3.13 Kinerja Pengelolaan SUN Tahun 2011 – 2015.................................. 58
Tabel 3.14 Realisasi Pengadaan Pinjaman Program Tahun 2015.................... 58
Tabel 3.15 Realisasi Likuiditas Pasar SBN.......................................................... 72
Tabel 3.16 Pelaksanaan Sosialisasi pasar SBN tahun 2015............................... 75
Tabel 3.17 Pinjaman Kegiatan yang Ditandatangani Tahun 2015................. 81
Tabel 3.18 Pejabat yang Telah Mengikuti Assessment...................................... 91
Tabel 3.19 Summary Progress Inisiatif Transformasi Kelembagaan DJPPR. 99
Tabel 3.20 Tingkat Akurasi Data Output Masing Masing Unit Eselon II...... 101
Tabel 3.21 Realisasi DIPA DJPPR Tahun Anggaran 2015................................... 103
Tabel 3.22 Penugasan Khusus kepada LPEI....................................................... 109
Tabel 3.23 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015....................................... 110
Tabel 3.24 Perbandingan Pagu dan Realiasi Anggaran Tahun 2014 dan
2015........................................................................................................
110
Tabel 3.25 Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015 per program............... 111
Tabel 3.26 Perbandingan Pagu dan Realiasi Anggaran Tahun 2015 dan
2014 per program.…...........................................................................
114
DAFTAR LAMPIRAN
1. Dokumen Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJPPR Tahun 2015
2. Dokumen Pengukuran Kinerja DJPPR Tahun 2015
1
2
BAB I
PENDAHULUAN
A. Tugas, Fungsi, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia
1. Perkembangan Unit Pengelola Pembiayaan dan Risiko
Dalam rangka memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN, dibentuklah suatu
unit pengelola pembiayaan dan risiko, yaitu Direktorat Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) yang berada di bawah naungan Kementerian
Keuangan. DJPPR dibentuk berdasarkan PMK Nomor 206 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana diubah dengan
PMK Nomor 234 tahun 2015. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas
dan mutu pelayanan kepada masyarakat, perlu diwujudkan suatu tata kelola yang
baik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Unit
pengelola utang telah mengalami beberapa kali perubahan seiring dengan semakin
meningkatnya kompleksitas pengelolaan utang sebagai akibat semakin besar dan
semakin beragamnya jumlah dan jenis utang Pemerintah. Perkembangan unit
pengelola utang adalah sebagai berikut:
a. Sebelum tahun 1998, sebagian besar utang pemerintah dalam bentuk pinjaman
luar negeri dikelola oleh Direktorat Dana Luar Negeri (DDLN) pada Direktorat
Jenderal Anggaran;
b. Tahun 1999, dibentuk Tim Debt Management Unit (DMU) di bawah Direktorat
Jenderal Lembaga Keuangan yang mempunyai tugas mengelola obligasi
negara yang diterbitkan untuk menyehatkan perbankan akibat krisis tahun
1998;
c. Tahun 2001, Tim DMU diubah menjadi Pusat Manajemen Obligasi Negara
(PMON) di bawah Sekretariat Jenderal yang secara khusus mengelola Surat
Utang Negara.
d. Tahun 2004, unit pengelolaan utang disatukan dalam Direktorat Jenderal
Perbendaharaan. PMON menjadi Direktorat Pengelolaan SUN sedangkan
DDLN menjadi Direktorat Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri;
e. Tahun 2006, dengan berkembangnya ruang lingkup pengelolaan utang dan
dalam rangka memusatkan pengelolaanya dalam unit tersendiri, dibentuk
Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang; dan
f. Tahun 2007 s.d 2011, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang telah 2 kali
melaksanakan penataan organisasi yang ditetapkan melalui:
1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan; dan
2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
g. Tahun 2012, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang kembali mengusulkan
penataan organisasi sebagai dampak likuidasi Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan yang sebagian bergabung kedalam Otoritas Jasa
Keuangan. Sebagai respon, dilakukan reposisi Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal
untuk menjadi bagian dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
Risiko yang sebelumnya merupakan unit Eselon II pada Badan Kebijakan
Fiskal. Hal tersebut juga ditujukan untuk melakukan integrasi pengelolaan
risiko keuangan baik fiskal maupun utang.
h. Sebagai tindak lanjut dari butir g di atas, pada Tahun 2013, Direktorat Jenderal
Pengelolaan Utang mengusulkan perubahan nama instansi menjadi Direktorat
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Nomenklatur nama tersebut
dilatarbelakangi oleh penggabungan Pusat Pengelolaan Resiko Fiskal ke dalam
unit DJPPR. Akhir tahun 2014, telah ditetapkan PMK 206 Tahun 2014 yang
mengesahkan pembentukan DJPPR.
i. Pada tahun 2015, DJPPR kembali melakukan penataan organisasi dengan
menambahkan Unit Hubungan Investor untuk melaksanakan perumusan,
analisis dan rekomendasi terkait strategi, kebijakan, dan program kerja
kehumasan dan hubungan investor; pemantauan, harmonisasi, dan evaluasi
atas pelaksanaan program kehumasan dan hubungan investor; pengumpulan,
pengolahan, dan pemutakhiran data informasi terkait hubungan investor; serta
koordinasi dan harmonisasi rencana kerja dan program kehumasan dan
hubungan investor dengan unit lain yang terkait. Dengan disahkannya PMK
Nomor 234 Tahun 2015, penataan organisasi tersebut telah resmi.
Penataan organisasi tersebut dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 76/PMK.01/2009 tentang Pedoman Penataan Organisasi di
Lingkungan Departemen Keuangan, dimana hal tersebut merupakan suatu proses
yang dilakukan secara berkesinambungan untuk merespon dinamika perubahan
lingkungan dan tuntutan publik, baik sebagai regulator maupun sebagai pemberi
layanan kepada masyarakat. Penataan organisasi merupakan upaya untuk
menyempurnakan tugas, fungsi dan struktur organisasi demi terwujudnya
pencapaian visi dan misi organisasi secara efektif dan efisien.
2. Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko
sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya,
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pembiayaan dan risiko;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan
pembiayaan dan risiko;
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan pembiayaan
dan risiko; dan
e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
Risiko.
3. Organisasi
Dalam rangka penerapan international best practice organisasi pengelola utang,
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko membagi struktur
organisasinya berdasarkan:
a. Fungsi Front Office, dilaksanakan oleh:
1) Direktorat Pinjaman dan Hibah (Dit. PH);
2) Direktorat Surat Utang Negara (Dit. SUN);
3) Direktorat Pembiayaan Syariah (Dit. PS);
4) Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara (Dit. PRKN);
5) Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan
Infrastruktur (Dit. PDPPI)
b. Fungsi Middle Office, dilaksanakan oleh Direktorat Strategi dan Portofolio
Pembiayaan (Dit. SPP);
c. Fungsi Back Office dilaksanakan oleh Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan
Setelmen (Dit. EAS); serta
d. Fungsi Supporting and Coordinating Unit (sebagai pendukung dan koordinator
kegiatan teknis), dilaksanakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal.
Sementara itu, struktur organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan
dan Risiko berdasarkan PMK Nomor 234 Tahun 2015 yang disahkan tanggal 22
Desember 2015, dapat dilihat pada bagan di bawah ini:
Bagan 1.1
Struktur Organisasi DJPPR
4. Stakeholders Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Dalam pelaksanaan tugas selaku pengelola pembiayaan dan risiko, peran
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko terkait secara langsung
dengan berbagai institusi baik internal maupun eksternal Kementerian Keuangan,
yang dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:
a. Internal Kementerian Keuangan, antara lain dengan:
1) Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), dalam hal penyusunan komponen
pembiayaan APBN dan penyusunan dokumen anggaran, dan penyiapan
Daftar Kegiatan yang telah mendapatkan alokasi dana dari APBN untuk
digunakan sebagai underlying penerbitan Project Base Sukuk;
2) Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dalam hal pelaksanaan kebijakan fiskal;
3) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), dalam hal:
a) koordinasi pengelolaan kas khususnya untuk mengharmonisasikan
pelaksanaan/eksekusi penerbitan/pengadaan utang tunai dengan
ketersediaan kas untuk pembiayaan; dan
b) koordinasi pengelolaan penerusan pinjaman.
4) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), dalam hal penyusunan
underlying asset yang akan digunakan dalam penerbitan sukuk;
5) Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dalam hal aspek perpajakan pada
pengelolaan utang;
6) Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan:
a) Biro Perencanaan dan Keuangan terkait penyusunan rencana jangka
menengah, jangka pendek, strategis, dan rencana kerja tahunan, serta
penyusunan anggaran dan Laporan Keuangan Kementerian;
b) Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan terkait pelaksanaan penataan
organisasi, tata laksana, dan jabatan fungsional;
c) Biro Hukum terkait pelaksanaan perumusan peraturan perundang-
undangan dan memberikan pertimbangan hukum dalam rangka
penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan tugas;
d) Biro Bantuan Hukum terkait koordinasi dan pelaksanaan penelaahan
kasus hukum, memberikan bantuan hukum, pendapat hukum, dan
perimbangan hukum yang berkaitan dengan tugas Kementerian
Keuangan;
e) Biro Sumber Daya Manusia terkait pembinaan dan pengelolaan
sumber daya manusia di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;
f) Biro Komunikasi dan Layanan Informasi terkait pelaksanaan tugas
aktivitas komunikasi, layanan informasi kebijakan pengelolaan utang,
penyusunan strategi komunikasi kehumasan, penyusunan program
komunikasi publik, dan monitoring opini publik;
g) Biro Perlengkapan terkait pengelolaan perlengkapan Direktorat
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
h) Biro Umum terkait pelaksanaan koordinasi urusan tata usaha dan
rumah tangga;
i) Pusat Informasi dan Teknologi Keuangan (Pusintek) terkait aspek
pengembangan sistem teknologi, informasi, dan komunikasi di
lingkungan Kementerian Keuangan;
j) Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan terkait pelaksanaan
analisis, harmonisasi dan sinergi kebijakan atas pelaksanaan program
dan kegiatan Menteri Keuangan, pengelolaan program dan kegiatan
Menteri Keuangan, dan pengelolaan indikator kinerja utama di
lingkungan Kementerian Keuangan; dan
k) Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik terkait pelayanan
pengadaan secara elektronik Kementerian Keuangan.
7) Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, dalam hal pelaksanaan
review APIP terkait penyusunan anggaran BUN dan pengawasan internal
Kementerian Keuangan; dan
8) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) khususnya Pusdiklat
Keuangan Umum dan Pusdiklat Pengembangan SDM, dalam hal
pelaksanaan Capacity Building Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan
dan Risiko.
b. Eksternal Kementerian Keuangan, antara lain dengan:
1) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dalam hal alokasi pembiayaan melalui
utang dalam APBN, persetujuan penggunaan BMN sebagai underlying
asset penerbitan SBSN, dan persetujuan penggunaan dana SAL untuk
pembelian SBN dalam rangka stabilisasi pasar SBN;
2) Bank Indonesia (BI) yang dalam kaitannya dengan pengelolaan utang
memiliki dua peran, yaitu:
a) Sebagai pengelola kebijakan moneter dan neraca pembayaran dalam
kerangka Asset and Liability Management (ALM); dan
b) Sebagai mitra dalam pengembangan pasar dan sebagai agen lelang,
agen penatausahaan utang, dan setelmen utang.
3) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai mitra dalam pengembangan dan
pengawasan pasar SBN;
4) Pelaku pasar/investor termasuk dealer utama/primary dealers dan peserta
lelang, dalam hal mengembangkan kapasitas daya serap pasar dan
memperoleh input atas kondisi pasar keuangan pada umumnya (market
update), preferensi instrumen, dan rencana alokasi investasi;
5) Investment Bank dan International/Local Legal Counsel, dalam hal
pelaksanaan transaksi penerbitan SBN valas;
6) Lembaga Pemeringkat/Rating Agencies, dalam hal assessment tahunan dan
assessment transaksi penerbitan SBN valas;
7) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dalam hal:
a) koordinasi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM);
b) perencanaan usulan kegiatan yang dapat dibiayai dengan pinjaman
atau sebagai underlying asset sukuk project; dan
c) pelaksanaan dan monitoring/evaluasi kegiatan yang dibiayai dari
pinjaman.
8) Kementerian/Lembaga, dalam hal pelaksanaan kegiatan yang dibiayai
dari pinjaman, serta penyiapan policy matrix atas pinjaman program;
9) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam hal pemenuhan
dokumen pengefektifan pinjaman;
10) DSN – MUI, dalam hal penerbitan Fatwa dan Pernyataan Kesesuaian
Syariah (Opini Syariah) penerbitan SBSN;
11) Pemberi Pinjaman/Lender, dalam hal memperoleh informasi mengenai
fokus pembiayaan dan indikasi besaran/alokasi pinjaman; dan
12) Lembaga atau negara pemberi donor.
5. Sumber Daya Manusia
a. Gambaran Umum Pegawai
Berdasarkan data pegawai per 31 Desember 2015, jumlah pegawai DJPPR
adalah sebanyak 429 orang, dengan penjelasan sebagai berikut:
1) 418 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
2) 11 orang berstatus Calon Pegawai negeri Sipil
Grafik 1.1
Komposisi Pegawai Menurut Golongan
Grafik 1.2
Komposisi Pegawai
Menurut Unit Eselon II
No Golongan Pegawai Jumlah
Pegawai
No Unit Eselon II
Jumlah
Pegawai
1 IV/e 1
1 Sekretariat
Direktorat Jenderal 68
2 IV/d 3
3 IV/c 4 2 Direktorat PH 64
4 IV/b 17 3 Direktorat SUN 52
5 IV/a 35 4 Direktorat PS 52
6 III/d 67 5 Direktorat PRKN 36
7 III/c 49 6 Direktorat PDPPI 33
8 III/b 107 7 Direktorat SPP 42
9 III/a 36 8 Direktorat EAS 82
10 II/d 42 JUMLAH 429
11 II/c 56
12 II/b 1
13 II/a 9
JUMLAH 429
Grafik 1.3
Komposisi Pegawai Menurut Jabatan
Grafik 1.4
Komposisi Pegawai Menurut Gender
No Jabatan Pegawai Jumlah Pegawai
No
Jenis Kelamin
Pegawai
Jumlah
Pegawai
1 Eselon I 1 1 Laki-laki 317
2 Eselon II 8 2 Perempuan 112
3 Eselon III 33 JUMLAH 429
4 Eselon IV 129
5 Pelaksana 258
JUMLAH 429
Grafik 1.5
Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan
No Tingkat Pendidikan
Jumlah
Pegawai
1 S3 3
2 S2 123
3 S1/D4 182
4 D3 96
5 < D3 25
JUMLAH 429
Di bidang pendidikan, DJPPR membuka kesempatan sebesar-besarnya
bagi para pegawai untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih
tinggi, baik melalui program beasiswa maupun dengan biaya sendiri, sehingga
kompetensi para pegawai DJPPR dapat menjadi lebih baik dan dapat
menopang bidang tugas di mana pegawai itu berada.
Pada tahun 2015, DJPPR telah memiliki peraturan terkait pola mutasi dan
pola karir sehingga penempatan para pegawai baik di unit-unit Eselon II
maupun pada jabatan-jabatan tertentu di lingkungan DJPPR, diharapkan telah
sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh seorang pegawai dan memang
dibutuhkan oleh unit atau jabatan tempat kerja pegawai bersangkutan.
Selain itu, dengan adanya pengarusutamaan gender, walaupun jumlah
pegawai wanita lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pegawai
laki-laki, perlakuan dan penilaian kinerja tetap dilakukan secara fair. Hal
tersebut terbukti dengan diisinya beberapa jabatan strategis di DJPPR oleh para
pegawai perempuan, contohnya: dari 8 Pejabat Eselon II di DJPPR, 2
diantaranya adalah wanita.
b. Program Pengembangan Pegawai
Unit organisasi yang handal tentu harus didukung penuh dengan sumber
daya manusia yang handal baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Selama
tahun 2010-2015, DJPPR telah melakukan beberapa kebijakan dan kegiatan
sebagai bagian program peningkatan kompetensi dan kinerja pegawai.
Adapun kebijakan dan kegiatan tersebut antara lain:
1) Penyusunan dan penetapan Hard Competency Pegawai DJPPR;
2) Penyusunan dan penetapan Soft Competency Pegawai DJPPR;
3) Penyusunan dokumen Gap Hard Competency Pegawai DJPPR;
4) Pelaksanaan Assesment Center (AC);
5) Pelaksanaan diklat teknis sesuai Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Hard
Competency;
6) Menugaskan pegawai untuk mengikuti Diklat Berbasis Kompetensi pada
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
7) Menugaskan pegawai untuk mengikuti diklat sertifikasi keahlian (CFA,
CHRP, dan sebagainya);
8) Peningkatan kemampuan Bahasa Inggris pegawai (TOEFL Training);
9) Membuka kesempatan pegawai mengikuti short course (IMF, DMFAS, dan
sebagainya) sesuai bidang tugasnya;
10) Membuka kesempatan pegawai untuk mencari program beasiswa dengan
inisiatif sendiri di dalam maupun luar negeri; dan
11) Mengirim pegawai mengikuti program beasiswa reguler baik dari Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, maupun negara lain (Australia,
Jepang, dan lain-lain).
Dengan komposisi pegawai DJPPR seperti dijelaskan di atas dan dengan
program pengembangan pegawai yang terus dilakukan, DJPPR terbukti dapat
melaksanakan tugas dan fungsi dengan baik sesuai amanat peraturan
perundang-undangan. Hal ini membuktikan bahwa program pengembangan
pegawai DJPPR berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, yaitu dalam
rangka membentuk sumber daya manusia yang handal.
B. Mandat yang Diberikan Kepada Instansi
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DJPPR berdasarkan mandat yang diberikan
oleh peraturan perundang-undangan, antara lain:
1. Pedoman Umum
a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah
Kumulatif Defisit APBN dan APBD, yang mengatur bahwa:
1) Jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi tidak melebihi 3% dari
Produk Domestik Bruto (PDB) tahun bersangkutan; dan
2) Jumlah kumulatif pinjaman Pemerintah dan Pemda dibatasi tidak melebihi
60% dari PDB tahun yang bersangkutan.
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang
mengatur antara lain:
1) Pembebanan biaya pengadaan utang/hibah Pemerintah pada APBN; dan
2) Tata cara pengadaan utang negara dan penerusan utang/hibah luar negeri
kepada Pemda dan BUMN/BUMD.
c. Undang-Undang tentang APBN yang ditetapkan setiap tahun antara lain
menyebutkan bahwa Pemerintah dapat melakukan perubahan instrumen
utang dalam hal terdapat sumber utang yang lebih menguntungkan.
2. Pedoman Khusus:
a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang SUN, yang antara lain
mengatur tentang tujuan penerbitan SUN;
b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang SBSN yang antara lain
mengatur tentang tujuan penerbitan SBSN;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan
Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah, yang antara lain
mengatur tentang penggunaan pinjaman dalam negeri;
d. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Tahun 2010-2014;
e. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan
Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, yang antara lain mengatur
tentang perencanaan, penggunaan, penatausahaan, pemantaun, evaluasi, dan
pelaporan serta pengawasan pinjaman luar negeri dan hibah;
g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.05/2008 tentang Sistem
Akuntansi Utang Pemerintah;
i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2011 tentang Tata Cara
Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah;
j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.08/2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2011 tentang Tata Cara
Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah;
k. Peraturan Menteri Keuangan 44/PMK.08/2014 tentang Tata Cara Pemantauan,
Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan
SBSN;
l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.08/2010 tentang Tata Cara
Pemilihan Calon Pemberi Pinjaman Dalam Negeri;
m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme
Pengelolaan Hibah;
n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem
Akuntansi Hibah;
o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.08/2012 tentang Tata Cara
Pengadaan Pembiayaan yang Bersumber dari Kreditor Swasta Asing;
p. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 514/KMK.08/2010 tentang Strategi
Pengelolaan Utang Negara Tahun 2010-2014; dan
q. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.08/2011 tentang Tata Cara
Perundingan Perjanjian Pinjaman Luar Negeri.
C. Peran Strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
DJPPR adalah organisasi yang memegang peranan strategis di bidang pengelolaan
pembiayaan dan risiko. Peran strategis DJPPR digambarkan sebagai berikut:
1. Memenuhi Pembiayaan APBN yang Bersumber dari Utang
Selain penerimaan pajak dan bukan pajak, utang mempunyai kontribusi yang
penting dalam menjamin kesinambungan pelaksanaan kegiatan pemerintahan
dalam kerangka pembangunan nasional. Sampai saat ini peranan utang baik yang
bersumber dari dalam maupun luar negeri masih menjadi sumber utama
pembiayaan APBN. Untuk memenuhi pembiayaan APBN tersebut maka
pembiayaan melalui utang harus dapat disediakan dalam jumlah yang cukup,
tersedia pada saat diperlukan dengan biaya yang efisien dan tingkat risiko
terkendali.
Utang digunakan untuk membiayai defisit dan sebagian pengeluaran
pembiayaan antara lain pelunasan pokok utang jatuh tempo, buyback, dan
penerusan pinjaman. Sumber pembiayaan dari utang, meliputi penerbitan Surat
Berharga Negara (SBN) yaitu Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga
Syariah Negara (SBSN), serta pengadaan Pinjaman Luar Negeri (Pinjaman Program
dan Pinjaman Proyek) dan Pinjaman Dalam Negeri. Selain itu, DJPPR juga
mempunyai peranan dalam pengelolaan dukungan pemerintah terkait pembiayaan
infrastruktur. Hal ini sangat diperlukan karena terbatasnya pembiayaan yang
berasal dari utang. Selain itu juga diperlukan untuk meningkatkan peranan swasta
dalam pembangunan infrastruktur pemerintah.
2. Mewujudkan Kesinambungan Fiskal Melalui Pengelolaan Portofolio dan Risiko
Pembiayaan
Pengelolaan utang yang dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan
transparan dimaksudkan untuk mencapai kondisi keuangan negara yang sehat dan
mempertahankan kemampuan negara dalam melaksanakan pembiayaan secara
berkesinambungan. Pengelolaan utang yang tidak profesional akan berdampak
negatif terhadap kondisi fiskal Pemerintah yang tercermin antara lain dalam
ketidakmampuan Pemerintah membayar kewajiban utang secara tepat waktu, tepat
jumlah, dan tepat sasaran, membengkaknya kewajiban utang di luar perkiraan, dan
terhambatnya kegiatan pemerintahan akibat tidak terjaminnya sumber
pembiayaan. Selain itu, dampak selanjutnya dapat berupa menurunnya
kepercayaan investor dan kreditor, terjadinya penurunan peringkat utang
(sovereign credit rating), terhambatnya perkembangan pasar keuangan domestik,
serta ekonomi biaya tinggi.
Sebagai gambaran, total jumlah nominal utang pada tanggal 31 Desember 2015
mencapai Rp 3.098,64 triliun. Jumlah utang yang relatif besar tersebut memerlukan
pengelolaan secara cermat dan berhati-hati, karena utang mempunyai dimensi
risiko yang berpotensi menimbulkan masalah terhadap kesinambungan fiskal,
antara lain risiko nilai tukar, risiko tingkat bunga, dan risiko refinancing.
Tabel 1.1
Posisi Utang Pemerintah Tahun 2010-2015
Sumber : Buku Profil Utang Pemerintah Edisi Januari 2016
Catatan:
* Termasuk semi commercial #) Angka Sementara
** Beberapa termasuk semi concessional ##) Termasuk SUN Valas Domestik
*** Seluruhnya termasuk commercial
Oleh sebab itulah, pembiayaan APBN melalui utang harus didukung dengan
pengelolaan berbagai risiko dimaksud melalui upaya antara lain dengan
melakukan: debt securities buyback, loan prepayment, debt-switch/reprofiling, debt swap,
restrukturisasi pinjaman, dan hedging.
3. Pengembangan Pasar yang Dalam, Aktif, dan Likuid
Saat ini, peningkatan target pembiayaan melalui SBN belum sebanding dengan
pertumbuhan daya serap pasar SBN domestik yang masih terbatas. Peningkatan
likuiditas dan daya serap pasar SBN domestik diperlukan agar target pembiayaan
SBN dapat dipenuhi dengan biaya efisien tanpa menyebabkan peningkatan risiko
utang yang berlebihan. Basis investor baik domestik maupun luar negeri yang
besar dan terdiversifikasi, diperlukan untuk memperkuat dan menjaga kestabilan
permintaan terhadap instrumen utang negara.
Penerbitan utang dalam bentuk SBN berperan strategis dalam pengembangan
pasar keuangan khususnya pasar domestik antara lain:
a. Mendukung pengembangan institusi/lembaga keuangan domestik dengan
memberikan alternatif instrumen investasi;
b. Mendukung kebutuhan industri keuangan dalam pengelolaan ALM;
c. Yield SBN, sebagai benchmark bagi penerbitan instrumen keuangan lainnya;
d. Pasar SBN yang berkembang akan mendukung terbentuknya pasar repo,
derivatif yang akan semakin mengefisienkan pasar keuangan secara
keseluruhan; dan
e. Memperluas basis investor domestik.
D. Sistematika Penyajian
Penyusunan Laporan Kinerja bertujuan untuk mengkomunikasikan pencapaian
kinerja DJPPR pada tahun 2015, yaitu dengan melakukan analisis atas capaian kinerja
(performance results) tahun 2015 terhadap rencana kinerja (performance plans) tahun 2015.
Analisis tersebut memungkinkan teridentifikasikannya sejumlah celah kinerja
(performance gap) sebagai umpan balik perbaikan kinerja di masa datang. Sejalan dengan
hal tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja sesuai dengan yang tercantum
dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja (Permenpan Nomor
53/2014) adalah sebagai berikut:
Bab I – Pendahuluan
Menyajikan latar belakang, tugas, fungsi dan struktur organisasi, mandat dan
peran strategis penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada
aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang
sedang dihadapi.
Bab II – Perencanaan Kinerja
Menyajikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
Bab III – Akuntabilitas Kinerja
Capaian Kinerja Organisasi
Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja
sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.
Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis, dilakukan analisis
capaian kinerja sebagai berikut:
1) Membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini
2) Mebandingkan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini
dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan
target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan
strategis organisasi
4) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah
dilakukan
5) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
6) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan
pencapaian pernyataan kinerja
Realisasi Anggaran
Menyajikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah
digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan
dokumen Perjanjian Kinerja.
Bab IV – Penutup
Menyajikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di
masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.
Lampiran:
1. Perjanjian Kinerja
2. Pengukuran kinerja
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis
Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Nomor KEP-18/PR/2015 tanggal 27 April 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra)
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Tahun
2015-2019, telah ditetapkan arahan pelaksanaan tugas DJPPR dalam periode 5 tahun ke
depan yang dituangkan dalam Renstra. Penyusunan Renstra tersebut
mempertimbangkan beberapa hal, yaitu:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, yang mewajibkan setiap kementerian/lembaga menyusun Rencana
Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) untuk menjamin keterkaitan dan
konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta
tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan
berkelanjutan.
2. Salah satu prioritas bidang ekonomi dalam RPJMN tahun 2015-2019, yaitu
Pengendalian Rasio Utang Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), Utang baru
hanya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang produktif serta
Pemenuhan Dukungan dan Jaminan Pemerintah Terhadap Proyek KPS
Infrastruktur Prioritas. Fokus prioritas tersebut ditujukan untuk mengoptimalkan
pengelolaan pembiayaan pemerintah, baik yang berasal dari SBN, pinjaman
maupun pembiayaan infrastruktur dengan biaya dan tingkat risiko yang terkelola
dengan baik untuk mendukung kesinambungan fiskal.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis
Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019, yang mengamanatkan penyusunan
Renstra kepada unit-unit organisasi (Eselon I, Eselon II, Instansi Vertikal, dan Unit
Pelaksana Teknis/UPT) di lingkungan Kementerian Keuangan.
Dalam Renstra tersebut ditetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai
DJPPR dalam periode Tahun 2015-2019, yaitu:
1. Visi
Visi DJPPR untuk periode tahun 2015-2019 sebagaimana dalam dokumen
Rencana Strategis adalah “Menjadi Unit yang Profesional Dalam Mendukung
Pembiayaan APBN dan Investasi Publik Secara Efisien Sekaligus Mengelola
Risiko dan Menjaga Kesinambungan Fiskal”. Sementara itu, dalam implementasi
tahun 2015, terdapat penyesuaian visi dalam Peta Strategi sebagai berikut:
“Menjadi Unit yang Professional Dalam Mengelola Pembiayaan APBN dan Risiko
Keuangan Negara Dalam Rangka Menjaga Kesinambungan Fiskal”. Pertimbangan
penyesuaian visi tersebut didasarkan atas kebutuhan untuk memasukan risiko
keuangan negara mengingat hal tersebut merupakan bagian dari kegiatan prioritas
nasional.
2. Misi
Misi DJPPR untuk periode tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam
dokumen Rencana Strategis adalah sebagai berikut:
f. Mewujudkan pengelolaan portofolio utang pemerintah yang efektif, transparan,
dan akuntabel;
g. Mengendalikan pengadaan/penerbitan utang melalui penetapan kapasitas
berutang yang mendukung stabilitas fiskal;
h. Mengedepankan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri dan
mengembangkan pasar finansial domestik yang efisien dan stabil;
i. Memperoleh sumber pembiayaan alternatif, sekaligus mendukung stabilitas
pasar keuangan regional;
j. Menjaga risiko finansial sovereign pemerintah dikelola secara pruden dan holistic.
3. Nilai-Nilai
Menteri Keuangan telah melakukan Launching Nilai-Nilai Kementerian
Keuangan pada tanggal 29 Juli 2011. Nilai-nilai ini menjadi penting karena dengan
dasar itulah organisasi bergerak mencapai visi dan misinya. Sosialisasi Nilai-Nilai
Kementerian Keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan
dan Risiko telah dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2011. Adapun Corporate
value dimaksud terdiri dari 5 nilai dan 10 perilaku utama yaitu:
a. Integritas
1) Bersikap jujur, tulus dan dapat dipercaya;
2) Menjaga martabat dan tidak melakukan hal-hal tercela;
b. Profesionalisme
3) Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas;
4) Bekerja dengan hati;
c. Sinergi
5) Memiliki sangka baik, saling percaya dan menghormati;
6) Menemukan dan melaksanakan solusi terbaik;
d. Pelayanan
7) Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan;
8) Bersikap proaktif dan cepan tanggap;
e. Kesempurnaan
9) Melakukan perbaikan terus menerus;
10) Mengembangkan inovasi dan kreativitas.
Bagan 2.1
Nilai-Nilai Kementerian Keuangan
4. Tujuan
Berdasarkan visi dan misi DJPPR tahun 2015-2019 serta arahan dari RPJMN
dan Renstra tahun 2015-2019, maka ditetapkan tujuan pengelolaan pembiayaan dan
risiko pada tahun 2015-2019 yaitu pembiayaan yang aman untuk mendukung
kesinambungan fiskal. Untuk mencapai tujuan tersebut, pengelolaan pembiayaan
difokuskan pada pengembangan pasar SBN domestik agar semakin dalam, aktif,
dan likuid.
5. Sasaran Strategis
Sasaran strategis pengelolaan pembiayaan dan risiko untuk tahun 2015
sebagaimana tercantum dalam Peta Strategi Kemenkeu-One, adalah sebagai
berikut:
a. Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal;
b. Risiko yang terkendali untuk mendukung kesinambungan fiskal;
c. Pengelolaan utang, risiko keuangan negara dan dukungan pemerintah yang
kredibel;
d. Pasar SBN yang likuid, dalam, dan stabil;
e. Pinjaman yang efektif dan efisien;
f. Biaya dan risiko utang yang terkendali;
g. Pengelolaan risiko dan dukungan pemerintah yang prudent;
h. Pengelolaan pembiayaan dan risiko yang taat posedur;
i. SDM yang kompetitif;
j. Organisasi yang kondusif;
k. Sistem informasi manajemen yang terintegrasi; dan
l. Pengelolaan anggaran yang optimal.
6. Kebijakan
Kebijakan umum pengelolaan utang dalam strategi pengelolaan utang jangka
menengah tahun 2014-2017 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 113/KMK.08/2014 Tentang Strategi Pengelolaan Utang Tahun
2014 – 2017, adalah sebagai berikut:
a. Mengoptimalkan potensi pendanaan utang dari sumber dalam negeri dan
memanfaatkan sumber utang dari luar negeri sebagai pelengkap;
b. Melakukan pengembangan instrumen dan perluasan basis investor utang agar
diperoleh fleksibilitas dalam memilih sumber utang yang lebih sesuai
kebutuhan dengan biaya yang minimal dan risiko terkendali;
c. Memanfaatkan fleksibilitas pembiayaan utang untuk menjamin terpenuhinya
pembiayaan APBN dengan biaya dan risiko yang optimal;
d. Memaksimalkan pemanfaatan pinjaman untuk belanja modal terutama
pembangunan infrastruktur;
e. Melakukan pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka ALM Negara; dan
f. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
7. Strategi
Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan strategi-strategi yang efektif dan
tepat sasaran, dimana di sisi lain dapat sekaligus mengatasi permasalahan yang
ada. Strategi-strategi yang disusun harus dapat mengoptimalkan potensi-potensi
yang dimiliki, baik internal maupun eksternal. Adapun strategi DJPPR untuk
periode tahun 2015 adalah sebagai berikut:
a. Mengoptimalkan penerbitan SBN di pasar domestik untuk memenuhi
pembiayaan APBN-P, sedangkan penerbitan SBN valas dilakukan sebagai
komplementer;
b. Penentuan instrumen yang akan diterbitkan memperhatikan kebutuhan
pasar/investor SBN dalam rangka pengembangan pasar dan kebutuhan
pengelolaan portofolio utang;
c. Penerbitan SBN Ritel dalam rangka diversifikasi sumber pembiayaan dan
meningkatkan peran serta masyarakat dalam berinvestasi (financial inclusion);
d. Mengoptimalkan penggunaan pinjaman luar negeri dan pinjaman dalam
negeri untuk mendukung pembiayaan belanja modal APBN-P;
e. Melakukan pengelolaan portofolio SBN secara aktif antara lain melalui
buyback dan debt switch untuk meningkatkan likuiditas dan stabilitas pasar;
f. Memperkuat fungsi Investor Relation Unit, antara lain melalui diseminasi
informasi secara proaktif, respon yang cepat dan efektif, dan komunikasi
yang efektif dengan investor dan stakeholder lainnya.
8. Program dan Kegiatan
Sejalan dengan penganggaran dengan dasar performanced based budgeting,
dalam pelaksanaan kegiatan operasional pada tahun 2014, DJPPR memiliki
program pokok dan program penunjang. Program pokok adalah Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko, yang dilaksanakan melalui Kegiatan sebagai berikut:
a. Pengelolaan Pinjaman;
b. Pengelolaan Surat Utang Negara;
c. Pengelolaan Pembiayaan Syariah;
d. Pengelolaan Risiko Keuangan Negara;
e. Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur;
f. Pengelolaan Strategi dan Portofolio Pembiayaan; dan
g. Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen.
Sedangkan, program penunjang adalah program yang ditujukan untuk
memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan
Direktorat Jenderal, yaitu Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis
Lainnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
B. Penetapan Kinerja
Pada tahun 2015, DJPPR telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam
bentuk kontrak kinerja antara Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
dengan Menteri Keuangan. Pada Kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi
(strategy map) dengan 12 sasaran strategis (SS) yang ingin dicapai. Untuk setiap SS yang
disusun dan ditetapkan memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama
(IKU). Keseluruhan IKU DJPPR pada tahun 2015 untuk semua SS berjumlah 19 IKU.
Selain itu ditetapkan pula Inisiatif Strategis Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan
dan Risiko untuk Tahun 2015, yang terdiri dari 3 Inisiatif Strategis.
Peta strategi merupakan suatu dashboard (panel instrument) yang memetakan SS ke
dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan
perjalanan strategi DJPPR. Peta strategi memudahkan DJPPR untuk
mengkomunikasikan keseluruhan strateginya kepada seluruh pejabat/pegawai dalam
rangka pemahaman demi suksesnya pencapaian visi, misi, dan tujuan DJPPR. Peta
strategi DJPPR memetakan setiap SS yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Peta strategi DJPPR tahun 2015 yang
disepakati antara Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan
Menteri Keuangan pada tahun 2015 ditunjukkan dalam bagan berikut:
Bagan 2.2
Peta Strategi DJPPR Tahun 2015
Dengan menggunakan metodologi Balanced Scorecard, setiap SS dikelompokan
kedalam empat perspektif, yaitu stakeholder perspective, customer perpective, internal
process perspective, dan learning and growth perspective. Dari stakeholder perspective,
terdapat SS yang disusun untuk mewujudkan pembiayaan yang aman untuk
mendukung kesinambungan fiskal. Dari customer perpective terhadap investor, kreditor,
donor dan kementerian/lembaga, terdapat SS yang disusun untuk mewujudkan
pengelolaan utang dan hibah yang akuntabel dan kredibel.
Dari internal process perspective DJPPR, untuk mendukung pencapaian SS pada dua
layer stakeholder perspective dan customer perpective tersebut diperlukan adanya dua
faktor penting berupa pengelolaan dan pengembangan serta pengawasan terhadap core
business DJPPR. Dalam hal ini, proses internal yang dimaksud terkait dengan proses
pengelolaan biaya dan risiko portofolio utang yang terkendali, pengembangan pasar
SBN yang likuid, dalam, dan stabil, pengadaan pinjaman yang efektif dan efisien, serta
monitoring dan evaluasi pengelolaan utang yang taat prosedur.
Sedangkan dari learning and growth perspective, terdapat empat faktor penting yang
harus dikelola dengan baik guna menciptakan modal utama untuk mencapai tujuan
organisasi yaitu faktor pengembangan sumber daya manusia, faktor organisasi, faktor
teknologi informasi dan komunikasi (TIK), dan faktor pengelolaan anggaran.
Sebagai alat ukur pencapaian SS, target 19 IKU DJPPR yang ditetapkan pada awal
tahun 2015 adalah sebagai berikut:
Tabel 2.1
Target Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-One Tahun 2015
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
Realisasi 2014
Target 2015
Perspektif
1 Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal
1a-CP Persentase pengadaan utang sesuai kebutuhan pembiayaan
100,19% 100,00%
Sta
keh
old
ers
Per
spec
tiv
e
2 Risiko yang terkendali untuk mendukung kesinambungan fiskal
2a-N Persentase rekomendasi mitigasi risiko keuangan negara yang disetujui Menteri Keuangan
N/A 80%
2b-N Persentase pencapaian target pemenuhan dukungan pemerintah atas proyek KPBU infrastruktur prioritas
N/A 100%
3 Pengelolaan utang, risiko, dan dukungan pemerintah yang kredibel
3a-N Indeks kepuasan pengguna layanan
4,09 4
Cu
sto
mer
P
ersp
ecti
ve
3b-N Tingkat akurasi pembayaran kewajiban pembiayaan
N/A 100,00%
4 Pasar SBN yang likuid, dalam, dan stabil
4a-N Persentase pencapaian tingkat likuiditas pasar SBN
250,44% 100,00% In
tern
al
Pro
cess
Per
spec
tiv
e
4b-N Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi
76,83% 75,00%
4c-N Persentase pertumbuhan jumlah nominal kepemilikan SBN tradable oleh investor domestik
11,50% 9,00%
5 Pinjaman yang efektif dan efisien
5a-N Tingkat efektivitas dan efisiensi pinjaman
90% 70,00%
6 Biaya dan risiko utang yang terkendali
6a-N Persentase pencapaian efisiensi biaya utang
N/A 100,00%
6b-N Persentase pemenuhan target risiko portofolio utang
102,42% 100,00%
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama
Realisasi 2014
Target 2015
Perspektif
7 Pengelolaan risiko dan dukungan pemerintah yang prudent
7a-N Persentase penyelesaian kerangka pengelolaan risiko keuangan negara berbasis neraca keuangan negara
N/A 100,00%
7b-N Tingkat efektivitas pengendalian risiko default jaminan badan usaha yang dijamin
100,00% 100,00%
8 Pengelolaan pembiayaan dan risiko yang taat prosedur
8a-N Tingkat penerapan pengendalian intern
98,83% 95,00%
9 SDM yang kompetitif
9a-N Persentase pejabat yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan
98,31% 88,00%
Lea
rnin
g &
Gro
wth
Per
spec
tiv
e
10 Organisasi yang kondusif
10a-N Indeks kesehatan organisasi
76 72
10a-N Persentase implementasi inisiatif transformasi kelembagaan Direktorat Jenderal
100% 85,00%
11 Sistem informasi manajemen yang terintegrasi
11a-N Tingkat akurasi dan validasi data output N/A 100,00%
12 Pelaksanaan anggaran yang optimal
12a-N Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
95,00% 95,00%
Berikut ini merupakan Inisiatif Strategis Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan
dan Risiko untuk Tahun 2015:
Tabel 2.2
Inisiatif Strategis Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Tahun 2015
No Indikator
Kinerja Utama
Inisiatif
Strategis
Output/
Outcome
Periode
Pelaksanaan
Penanggung
Jawab
1 Persentase
pencapaian
tingkat
likuiditas
pasar SBN
Penyusunan
Kajian atas
efektivitas
penerapan
Dealer
Utama
Kajian atas
efektivitas
penerapan
Dealer Utama
Maret–
Desember
Dit. SUN
Penyusunan
Kajian atas
seri
benchmark
SBSN
Kajian
penetapan seri
benchmark
SBSN
Maret –
Desember
Dit. PS
Penyusunan
Kajian atas
Pembentuk
an Dealer
Utama
SBSN
Kajian
Pembentukan
Dealer Utama
SBSN
Maret –
Desember
Dit. PS
2 Tingkat
efektivitas dan
efisiensi
pinjaman
Penyusunan
RPP
Pemberian
Hibah
kepada
Pemerintah
/ Lembaga
Asing
Draft RPP
Pemberian
Hibah kepada
Pemerintah/
Lembaga
Asing yang
sudah
disampaikan
kepada
Kementerian
Hukum dan
HAM untuk
diharmonisasi
kan
Maret –
Desember
Dit. PH
3 Persentase
pemenuhan
target risiko
portofolio
utang
Penerbitan
Unguarantee
d Samurai
Bonds
Unguaranteed
Samurai Bonds
Maret –
Juni
Dit. SUN
Peta strategi DJPPR tahun 2015 yang memetakan 12 SS dengan alat ukur pencapaian
berupa 19 IKU, telah disusun berdasarkan Renstra DJPPR tahun 2015-2019. Berikut
tabel yang menunjukkan kesesuaian antara hal-hal tersebut.
Tabel 2.3
Matriks Hubungan Sasaran Strategis dalam Renstra 2015-2019 dan IKU
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Utama (IKU)
Kemenkeu-One
Tahun 2015
Rencana
Strategis
Kemenkeu
Tahun 2015-2019
Rencana Strategis
DJPPR
Tahun 2015-2019
Peta Strategi
DJPPR Tahun
2015
Terjaganya Rasio
Utang
Pemerintah
Strategi Pengelolaan
Pinjaman
Sasaran Strategis 3
Alignment Pengadaan
Pinjaman Kegiatan
Dengan Siklus APBN
Strategi Pengelolaan
Surat Utang Negara
Sasaran Strategis 1
Pembiayaan yang
Aman Untuk
Mendukung
Kesinambungan Fiskal
Melalui Pengelolaan
SUN
Strategi Pengelolaan
Pembiayaan Syariah
Sasaran Strategis 1
Pembiayaan yang
Aman Untuk
Mendukung
Kesinambungan Fiskal
Melalui Pengelolaan
SBSN
Pembiayaan
yang aman
untuk
mendukung
kesinambungan
fiskal
1a-CP Persentase
pengadaan utang
sesuai kebutuhan
pembiayaan
Strategi Pengelolaan
Surat Utang Negara
Sasaran Strategis 3
Biaya dan Risiko
Portofolio SUN yang
Terkendali
Strategi Pengelolaan
Pembiayaan Syariah
Risiko yang
terkendali
untuk
mendukung
kesinambungan
fiskal
2a-N Persentase
rekomendasi
mitigasi risiko
keuangan negara
yang disetujui
Menteri Keuangan
2b-N Persentase
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Utama (IKU)
Kemenkeu-One
Tahun 2015
Rencana
Strategis
Kemenkeu
Tahun 2015-2019
Rencana Strategis
DJPPR
Tahun 2015-2019
Peta Strategi
DJPPR Tahun
2015
Terjaganya Rasio
Utang
Pemerintah
Terjaganya Rasio
Utang
Pemerintah
Biaya dan Risiko
Portofolio SBSN yang
Terkendali
Strategi Pengelolaan
Risiko Keuangan
Negara
Risiko Keuangan
Negara yang
Terkendali Untuk
Mendukung
Kesinambungan Fiskal
pencapaian target
pemenuhan
dukungan pemerintah
atas proyek KPBU
infrastruktur prioritas
Strategi Pengelolaan
Surat Utang Negara
Sasaran Strategis 2
Pengelolaan SUN yang
Kredibel
Strategi Pengelolaan
Dukungan Pemerintah
dan Pembiayaan
Infrastruktur
Sasaran Strategis 2
Pengelolaan Dukungan
Pemerintah yang
Kredibel Dalam
Rangka Percepatan
Pembiayaan
Infrastruktur
Strategi Pengelolaan
Strategi dan Portofolio
Pembiayaan
1. Sasaran Strategis 2
Mengelola
Portofolio Risiko
Utang
2. Sasaran Strategis 4
Mengelola Risiko
Penjaminan
Pemerintah
Pengelolaan
utang, risiko,
dan dukungan
pemerintah
yang kredibel
3a-N Indeks
kepuasan pengguna
layanan
3b-N Tingkat
akurasi pembayaran
kewajiban
pembiayaan
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Utama (IKU)
Kemenkeu-One
Tahun 2015
Rencana
Strategis
Kemenkeu
Tahun 2015-2019
Rencana Strategis
DJPPR
Tahun 2015-2019
Peta Strategi
DJPPR Tahun
2015
Terjaganya Rasio
Utang
Pemerintah
Strategi Pengelolaan
Pembiayaan Syariah
Sasaran Strategis 2
Pasar SBSN yang
Likuid, Dalam dan
Stabil
Pasar SBN yang
likuid, dalam,
dan stabil
4a-N Persentase
pencapaian tingkat
likuiditas pasar SBN
4b-N Tingkat
efektivitas edukasi
dan komunikasi
4c-N Persentase
pertumbuhan
jumlah nominal
kepemilikan SBN
tradable oleh
investor domestik
Strategi Pengelolaan
Pinjaman
Sasaran Strategis 1
Pemanfaatan Pinjaman
Luar Negeri yang
Selektif
Pinjaman yang
efektif dan
efisien
5a-N Tingkat
efektivitas dan
efisiensi pinjaman
Strategi Pengelolaan
Surat Utang Negara
Sasaran Strategis 3
Biaya dan Risiko
Portofolio SUN yang
Terkendali
Strategi Pengelolaan
Pembiayaan Syariah
Sasaran Strategis 3
Biaya dan Risiko
Portofolio SBSN yang
Terkendali
Biaya dan risiko
utang yang
terkendali
6a-N Persentase
pencapaian efisiensi
biaya utang
6b-N Persentase
pemenuhan target
risiko portofolio
utang
Strategi Pengelolaan
Risiko Keuangan
Negara
Sasaran Strategis 3
Pengembangan
Kerangka Kerja Risiko
yang Holistik Dengan
Pengelolaan
risiko dan
dukungan
pemerintah
yang prudent
7a-N Persentase
penyelesaian
kerangka
pengelolaan risiko
keuangan negara
berbasis neraca
keuangan negara
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Utama (IKU)
Kemenkeu-One
Tahun 2015
Rencana
Strategis
Kemenkeu
Tahun 2015-2019
Rencana Strategis
DJPPR
Tahun 2015-2019
Peta Strategi
DJPPR Tahun
2015
Pendekatan Neraca
(Balance Sheet
Approach) Untuk
Mengagregasi Data
Risiko Individual
Strategi Pengelolaan
Strategi dan Portofolio
Pembiayaan
Sasaran strategis 4
Mengelola Risiko
Penjaminan
Pemerintah
7b-N Tingkat
efektivitas
pengendalian risiko
default jaminan
badan usaha yang
dijamin
Strategi Dukungan
Manajemen dan
Dukungan Teknis
Lainnya
Sasaran Strategis 5
Sistem Pengendalian
yang Optimal
Pengelolaan
pembiayaan
dan risiko yang
taat prosedur
8a-N Tingkat
penerapan
pengendalian intern
Strategi Dukungan
Manajemen dan
Dukungan Teknis
Lainnya
Sasaran Strategis 2
Mewujudkan SDM
yang Kompetitif
SDM yang
kompetitif
9a-N Persentase
pejabat yang telah
memenuhi Standar
Kompetensi Jabatan
Strategi Dukungan
Manajemen dan
Dukungan Teknis
Lainnya
Sasaran Strategis 1
Menciptakan
Organisasi DJPPR yang
Kondusif
Organisasi
sehat yang
berkinerja
tinggi
10a-N Indeks
kesehatan organisasi
10b-N Persentase
implementasi
inisiatif transformasi
kelembagaan
Direktorat Jenderal
Strategi Pengeloaan
Evaluasi, Akuntansi
dan Setelmen
Sasaran Strategis 5
Pengelolaan Sistem
Sistem
informasi
manajemen
yang
terintegrasi
11a-N Tingkat
akurasi dan validasi
data output
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Utama (IKU)
Kemenkeu-One
Tahun 2015
Rencana
Strategis
Kemenkeu
Tahun 2015-2019
Rencana Strategis
DJPPR
Tahun 2015-2019
Peta Strategi
DJPPR Tahun
2015
Informasi yang
Optimal
Strategi Dukungan
Manajemen dan
Dukungan Teknis
Lainnya
Sasaran Strategis 4
yaitu Pengelolaan
Anggaran yang
Optimal dan
Akuntabel
Pelaksanaan
anggaran yang
optimal
12a-N Persentase
penyerapan
anggaran dan
pencapaian output
belanja
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
1. Capaian IKU Tahun 2015
Capaian IKU DJPPR tahun 2015 pada stakeholders perspective, customer
perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.1
Capaian IKU Kemenkeu-One Tahun 2015
Kode
SS/IKU
Sasaran
Strategis
Indikator Kinerja
Utama
Target
2015
Realisasi
2015 Nilai
Stakeholder Perspective (25%) 114,83
1 Pembiayaan yang aman untuk mendukung
kesinambungan fiskal 119,66
1a-CP Persentase pengadaan utang sesuai
kebutuhan pembiayaan 100,00% 99,83% 119,66
2 Risiko yang terkendali untuk mendukung kesinambungan
fiskal 110
2a-N Persentase rekomendasi mitigasi
risiko keuangan negara yang disetujui
Menteri Keuangan
80% 100,00% 120
2b-N Persentase pencapaian target
pemenuhan dukungan pemerintah
atas proyek KPBU infrastruktur
prioritas
100,00% 100,00% 100
Customer Perspective (15%) 107,49
3 Pengelolaan utang, risiko, dan dukungan pemerintah yang
kredibel 107,49
3a-N Indeks kepuasan pengguna layanan 4 4,01 100,25
3b-N Tingkat akurasi pembayaran
kewajiban pembiayaan 100,00% 100,00% 120
Internal Process Perspective (30%) 112,81
4 Pasar SBN yang likuid, dalam, dan stabil 117
Kode
SS/IKU
Sasaran
Strategis
Indikator Kinerja
Utama
Target
2015
Realisasi
2015 Nilai
4a-N Persentase pencapaian tingkat
likuiditas pasar SBN 100,00% 155,56% 120
4b-N Tingkat efektivitas edukasi dan
komunikasi 75,00% 79,70% 106,27
4c-N Persentase pertumbuhan jumlah
nominal kepemilikan SBN tradable
oleh investor domestik
9,00% 15,99% 120
5 Pinjaman yang efektif dan efisien 120
5a-N Tingkat efektivitas dan efisiensi
pinjaman 70,00% 100,00% 120
6 Biaya dan risiko utang yang terkendali 112,30
6a-N Persentase pencapaian efisiensi biaya
utang 100,00% 93,01% 106,99
6b-N Persentase pemenuhan target risiko
portofolio utang 100,00% 101,20% 117,60
7 Pengelolaan risiko dan dukungan pemerintah yang prudent 110
7a-N Persentase penyelesaian kerangka
pengelolaan risiko keuangan negara
berbasis neraca keuangan negara
100,00% 100,00% 100
7b-N Tingkat efektivitas pengendalian
risiko default jaminan badan usaha
yang dijamin
100,00% 100,00% 120
8 Pengelolaan pembiayaan dan risiko yang taat prosedur 104,64
8a-N Tingkat penerapan pengendalian
intern
95,00% 99,45% 104,64
Learning and Growth Perspective (30%) 103,36
9 SDM yang kompetitif 99,43
9a-N Persentase pejabat yang telah
memenuhi Standar Kompetensi
Jabatan
88,00% 87,50% 99,43
10 Organisasi yang kondusif 97,97
10a-N Indeks kesehatan organisasi 72 68 94,44
10b-N Persentase implementasi inisiatif
transformasi kelembagaan Direktorat
Jenderal
85,00% 89,00% 104,71
11 Sistem informasi manajemen yang terintegrasi 120
Kode
SS/IKU
Sasaran
Strategis
Indikator Kinerja
Utama
Target
2015
Realisasi
2015 Nilai
11a-N Tingkat akurasi dan validasi data
output 100,00% 100,00% 120
12 Pelaksanaan anggaran yang optimal
12a-N Persentase penyerapan anggaran dan
pencapaian output belanja 95,00% 99,77% 100
2. Perbandingan Capaian IKU Tahun 2013 - 2015
Perbandingan capaian IKU DJPPR tahun 2013 - 2015 dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:
Tabel 3.2
Perbandingan Capaian IKU Kemenkeu-One Tahun 2013 – 2015
No Indikator
Kinerja Utama
2013 2014 2015
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
1.
Persentase
pengadaan utang
sesuai kebutuhan
pembiayaan
110,00% 100,04% 100,00% 100,19% 100,00% 99,83%
2.
Persentase
pemenuhan target
pembiayaan
melalui utang
yang cukup
Penyempurnaan IKU Penyempurnaan IKU Penyempurnaan IKU
3.
Persentase
pencapaian target
effective cost
100,00% 96,72% 100,00% 98,90% Penyempurnaan IKU
4.
Rata-rata indeks
opini BPK atas LK
BA Pengelolaan
Utang dan Hibah
4,00 4,00 4,00 4,00 Penyempurnaan IKU
5.
Persentase
pencapaian
efisiensi biaya
utang
N/A N/A 100,00% 93,01
6.
Tingkat akurasi
pembayaran
kewajiban
pembiayaan
N/A N/A 100,00% 100,00%
7. Tingkat akurasi N/A 100,00% 99,99% Penyempurnaan IKU
No Indikator
Kinerja Utama
2013 2014 2015
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
pembayaran
kewajiban utang
8.
Persentase
pembayaran utang
tepat waktu, tepat
jumlah, dan tepat
sasaran
100,00% 99,99% Dihapus Dihapus
9.
Persentase
rekomendasi
mitigasi risiko
keuangan negara
yang disetujui
Menteri Keuangan
N/A N/A 80,00% 100,00%
10.
Persentase
pencapaian target
pemenuhan
dukungan
pemerintah atas
proyek KPBU
infrastruktur
prioritas
N/A N/A 100,00% 100,00%
11.
Persentase
pemenuhan target
risiko portofolio
utang
100,00% 104,94% 100,00% 102,42% 100,00% 101,20%
12. Indeks kepuasan
pengguna layanan 3,90 4,04 4,00 4,09 4,00 4,01
13.
Persentase
penyelesaian
kerangka
pengelolaan risiko
keuangan negara
berbasis neraca
keuangan negara
N/A N/A
100,00% 100,00%
14.
Persentase
pencapaian tingkat
likuiditas pasar
SBN (Turn Over
Ratio)
100,00% 152,39% 100,00% 250,44% 100,00% 155,56%
15. Tingkat efektifitas
edukasi dan 75,00% 77,28% 75,00% 76,83% 75,00% 79,70%
No Indikator
Kinerja Utama
2013 2014 2015
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
komunikasi
16.
Persentase
pertumbuhan
jumlah nominal
kepemilikan SBN
tradable oleh
investor domestik
7,00% 22,16% 7,00% 11,50% 9,00% 15,99%
17.
Persentase
penyediaan
peraturan yang
mendukung
pengembangan
pasar dan
pengelolaan
portofolio utang
Penyempurnaan IKU Dihapus Dihapus
18.
Persentase
penyusunan
dokumen strategi
pembiayaan
tahunan melalui
utang
Dihapus Dihapus Dihapus
19.
Persentase
pelaksanaan kajian
restrukturisasi
Surat Utang
Pemerintah dalam
rangka ALM
Dihapus Dihapus Dihapus
20.
Persentase
penyediaan
strategi/pedoman
/kebijakan dalam
rangka
peningkatan
kualitas
pengelolaan utang
100,00% 100,00% Dihapus Dihapus
21.
Tingkat akurasi
dan validasi data
output
N/A N/A 100,00% 100,00%
22. Tingkat efektivitas
dan efisiensi N/A 70,00% 90,00% 70,00% 100,00%
No Indikator
Kinerja Utama
2013 2014 2015
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
pinjaman
23.
Spread WAY yang
dimenangkan
dengan highest
yield awarded (tail)
Dihapus Dihapus Dihapus
24.
Tingkat efektivitas
pengendalian
risiko default
badan usaha yang
dijamin
N/A 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
25.
Rasio beban bunga
terhadap rata-rata
outstanding utang
Penyempurnaan IKU Dihapus Dihapus
26.
Akurasi penetapan
yield/imbalan SBN
dan biaya
pinjaman terhadap
benchmark
Dihapus Dihapus Dihapus
27.
Persentase
implementasi
CMP pasar SBN
yang mendukung
stabilitas sektor
keuangan
100,00% 138,54% Dihapus Dihapus
28.
Tingkat penerapan
pengendalian
intern
N/A 95,00% 98,83% 95,00% 99,45%
29.
Persentase
dokumen tagihan
yang diverifikasi
secara tepat waktu
Dihapus Dihapus Dihapus
30.
Persentase
kegiatan yang
disiapkan yang
sesuai dengan
Kebijakan
Pemanfaatan
Pinjaman Luar
Negeri
70,00% 65,91% Dihapus Dihapus
31. Persentase
pinjaman program 68,00% 28,57% Dihapus Dihapus
No Indikator
Kinerja Utama
2013 2014 2015
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
yang
mempersyaratkan
policy matrix
32.
Persentase usulan
kegiatan yang
akan dibiayai
dengan Pinjaman
Luar Negeri ≤
USD 50 Juta
40,00% 25,00% Dihapus Dihapus
33.
Persentase pejabat
yang telah
memenuhi standar
kompetensi
jabatan
87,00% 96,55% 96,00% 98,31% 88,00% 87,50%
34.
Persentase tingkat
kepatuhan dalam
pengelolaan utang
100,00% 99,79% Dihapus Dihapus
35.
Rata-rata
persentase
realisasi janji
layanan unggulan
Dihapus Dihapus Dihapus
36.
Indeks ketepatan
waktu
penyelesaian
tindak lanjut
Instruksi Presiden
80,00 - Dihapus Dihapus
37.
Rasio pembayaran
bunga utang
terhadap
outstanding
5,50% 5,18% Dihapus Dihapus
38.
Persentase suku
bunga SPN 3
bulan terhadap
tingkat inflasi
125,00% 64,90% Dihapus Dihapus
39.
Persentase
keberhasilan
mencegah
terjadinya default
badan usaha yang
dijamin dan cross
default
100,00% 100,00% Penyempurnaan IKU Penyempurnaan IKU
No Indikator
Kinerja Utama
2013 2014 2015
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
pembayaran klaim
40. Indeks Kesehatan
Organisasi N/A 68,00 76,00 72 68
41.
Tingkat
kematangan
implementasi
manajemen risiko
55,00 61,69% 75,00 75,44 Penyempurnaan IKU
42.
Persentase
implementasi
inisiatif
Transformasi
Kelembagaan
N/A 100,00% 100,00% 85,00% 89,00%
43.
Persentase
pemenuhan
pelatihan pegawai
sesuai dengan gap
kompetensi
pegawai (hard
competency)
Dihapus Dihapus Dihapus
44.
Persentase
pencapaian target
proses bisnis
DJPPR yang
didukung TIK
N/A 100,00% 100,00% Penyempurnaan IKU
45.
Persentase
mitigasi risiko
yang selesai
dijalankan
Dihapus Dihapus Dihapus
46. Indeks reformasi
birokrasi Penyempurnaan IKU Dihapus Dihapus
47. Indeks kepuasan
pegawai Dihapus Dihapus Dihapus
48.
Persentase policy
recommendation
hasil pengawasan
yang
ditindaklanjuti
90,00% 100,00% Dihapus Dihapus
49.
Persentase
pegawai yang
memenuhi standar
50,00% 75,75% Dihapus Dihapus
No Indikator
Kinerja Utama
2013 2014 2015
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
jamlat
50. Persentase akurasi
data SIMPEG 100,00% 100,00% Dihapus Dihapus
51.
Persentase
penyerapan
anggaran dan
pencapaian output
belanja
N/A 95,00% 97,35% 95,00% 99,77%
52.
Persentase
pengembangan
database utang
yang terintegrasi
Dihapus Dihapus Dihapus
53. Nilai reformasi
birokrasi 92,00% 95,61% Dihapus Dihapus
54. Persentase
penyerapan DIPA Penyempurnaan IKU Penyempurnaan IKU Penyempurnaan IKU
55.
Persentase
penyelesaian
pembangunan
sistem informasi
yang mendukung
proses bisnis
80,00% 100,00% Penyempurnaan IKU Penyempurnaan IKU
56.
Persentase
pertukaran data
oleh unit Eselon I
90,00% 98,87% Dihapus Dihapus
57.
Persentase
penyerapan DIPA
(non belanja
pegawai)
95,00% 93,48% Penyempurnaan IKU Penyempurnaan IKU
58.
Persentase
penyelesaian
kegiatan belanja
modal dalam
DIPA
98,00% 90,86% Penyempurnaan IKU Penyempurnaan IKU
3. Evaluasi dan Analisis Kinerja Tahun 2015
Pada tahun 2015, dari 19 IKU DJPPR terdapat 17 IKU berstatus hijau dan 2 IKU
berstatus kuning dengan nilai kinerja organisasi sebesar 109,98%. IKU dengan status
kuning adalah “Persentase pejabat yang telah memenuhi Standar Kompetensi Jabatan
dengan target 88% dan realisasi 87,5% serta Indeks kesehatan organisasi dengan
target 72 dan realisasi 68”.
Grafik 3.1
Ikhtisar Capaian Kinerja DJPPR Tahun 2015
Evaluasi dan analisis terkait capaian kinerja tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai
berikut.
a. SS Pembiayaan yang Aman Untuk Mendukung Kesinambungan Fiskal
Pembiayaan APBN harus dapat disediakan dalam jumlah yang cukup, dengan
biaya yang efisien dan tingkat risiko terkendali (yang terukur). Pembiayaan APBN
meliputi pembiayaan defisit (deficit financing) dan pembayaran kembali utang jatuh
tempo (debt refinancing). Dalam memenuhi pembiayaan tersebut, Pemerintah dapat
memanfaatkan sumber pembiayaan dari utang melalui penerbitan Surat Berharga
Negara (SBN) yang terdiri dari Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga
Syariah Negara (SBSN) serta pengadaan Pinjaman yang terdiri dari Pinjaman Luar
Negeri (Pinjaman Program dan Pinjaman Proyek) dan Pinjaman Dalam Negeri.
Penerbitan utang baru dalam rangka debt refinancing, diupayakan dengan terms
and conditions yang lebih baik, sehingga didapatkan biaya dan risiko yang lebih
rendah. Penerbitan SBN dilakukan di pasar keuangan domestik maupun
internasional, yang ditujukan kepada investor individu dan institusi. Sementara itu
pengadaan pinjaman diperoleh dari kreditor multilateral, kreditor bilateral, dan
kreditor komersial baik domestik maupun luar negeri. Penerbitan SBN harus
didukung dengan upaya pengembangan pasar domestik SBN yang dalam, likuid,
dan aktif melalui diversifikasi instrumen SBN, dan penggunaan metode
penerbitan/penjualan SBN yang transparan dan efektif (private placement, book
building, dan lelang), serta pembangunan infrastruktur pasar sekunder (primary
dealership, pengembangan benchmark yield curve, dan mekanisme pembentukan harga
yang efisien). Sedangkan pengadaan pinjaman harus didukung dengan usulan
proyek/program yang dibiayai melalui pinjaman secara selektif, penerapan readiness
criteria yang ketat serta monitoring dan evaluasi pinjaman proyek yang efektif.
Pembiayaan APBN melalui utang harus didukung dengan pengelolaan berbagai
risiko (risiko mata uang, risiko suku bunga, dan risiko refinancing) dengan upaya
mitigasi risiko yang efektif, antara lain melalui debt securities buyback, loan prepayment,
debt-switch/reprofiling, debt swap, restrukturisasi pinjaman, dan lindung nilai (hedging).
Untuk itu, demi mendukung tercapainya SS Pembiayaan yang aman untuk
mendukung kesinambungan fiskal, DJPPR menyusun IKU sebagai berikut:
1. Persentase Pengadaan Utang Sesuai Kebutuhan Pembiayaan
Persentase pemenuhan target pembiayaan melalui utang yang cukup yang
menjadi IKU unit pengelola utang dihitung dari realisasi penerbitan SBN bruto
dan pengadaan pinjaman program. Pemenuhan pembiayaan dari pinjaman yang
digunakan sebagai komponen IKU hanya yang berasal dari pinjaman program,
tidak termasuk pinjaman proyek karena sifat pinjaman program yang relatif sama
dengan SBN dalam hal pola penarikannya. Pinjaman proyek tidak dimasukkan ke
dalam komponen IKU karena penyerapan pinjaman proyek sangat dipengaruhi
oleh pelaksanaan kegiatan/proyek pada Kementerian/ Lembaga sebagai
Executing Agency.
Dalam memenuhi target pembiayaan melalui utang, realisasi penerbitan
SBN/pengadaan pinjaman program dilakukan dengan menggunakan konsep
gross agar lebih mencerminkan upaya/kinerja Pemerintah dalam memenuhi total
kebutuhan pembiayaan APBN yang berasal dari utang. Adapun perhitungan
target kebutuhan pembiayaan setiap triwulan dihitung dengan metode sebagai
berikut:
1) Triwulan I berdasarkan proyeksi kebutuhan pembiayaan yang disusun dari
target APBN/APBNP dan strategi pembiayaan tahunan; dan
2) Triwulan II, III, dan IV berdasarkan keputusan rapat Komite ALM pada akhir
periode triwulan sebelumnya, yang telah memperhitungkan kebutuhan
pengelolaan kas dan kebutuhan pengelolaan utang, agar operasi pembiayaan
(pengadaan/penerbitan utang) masih dapat dilakukan secara optimal baik dari
aspek target biaya dan risiko.
IKU ini menggunakan polarisasi stabilize, dimana capaian yang diharapkan
adalah capaian yang sesuai atau mendekati target yang ditetapkan. Adapun
deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut:
1) Capaian IKU
Pada tahun 2015, persentase pengadaan utang sesuai kebutuhan
pembiayaan direncanakan sebesar 100%, dan realisasi yang dicapai sebesar
99,83% dengan demikian maka nilai capaian sebesar 119,66.
Sampai dengan Triwulan IV 2015, realisasi utang (gross) sebesar IDR 569,11
triliun, atau setara 99,83%, dari target sebesar IDR 570,04 triliun. Realisasi
dimaksud terdiri dari:
a. SBSN sebesar IDR 118,51 triliun
b. SUN sebesar IDR 395,5 triliun
c. Pinjaman Program sebesar IDR 55,08 triliun (terdiri dari Pinjaman Program
murni sebesar IDR 19,13 triliun/ USD 1,39 miliar serta Pinjaman Siaga
sebesar IDR 35,95 triliun / USD 2,5 miliar).
Tabel 3.3
Posisi Utang Pemerintah Tahun 2010 -2015
Sumber: Buku Profil Utang Pemerintah Edisi Januari 2016
1) Pembiayaan Melalui SBSN
Berdasarkan perubahan keempat atas keputusan Direktur Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko Nomor 41/PR/2015 tentang Strategi
Pembiayaan Tahunan Melalui Utang tahun 2015 bahwa target penerbitan
SBSN s.d. Kuartal IV 2015 adalah sebesar Rp117,961T. Realisasi penebitan
SBSN tahun 2015 sampai dengan akhir bulan Desember adalah sebesar Rp
118,514 triliun, atau 104,99% dari target tahun 2015. Kelebihan jumlah
realisasi penerbitan sebesar 0,553 triliun disebabkan oleh pelaksanaan
penerbitan melalui metode private placement pada tahun 2015 relatif besar
yaitu Rp14,837T dan besarnya pelemahan kurs rupiah terhadap USD.
Realisasi penerbitan SBSN dengan cara lelang sebesar Rp56,29T.
Rincian realisasi penerbitan SBSN tahun 2015 sebagaimana terdapat
pada tabel berikut:
Tabel 3.4
Realisasi Penerbitan SBSN Tahun 2015
Instrumen Metode
Penerbitan
Frekuensi Jumlah (Rp
Juta)
Porsi (%)
SPN-S Private Placement 1 5.084.143 4,29%
Lelang 22 14.295.000 12,06%
PBS 41.995.000 35,43%
Private Placement 3 4.253.000 3,59%
SR Bookbuilding 1 21.965.035 18,53%
SDHI Private Placement 3 4.500.000 3,80%
SNI* Bookbuilding Int’l 1 26.422.000 22,29%
Total 31 118.514.178 100%
* Penerbitan SBSN dalam valuta asing di pasar perdana internasional sebesar USD2 miliar
dengan kurs setelah closing date Rp13.211,00
Total penerbitan SBSN pada tahun 2015 tersebut mengalami
peningkatan dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar Rp53,175 triliun dan
tahun 2014 sebesar Rp75,541 triliun, dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 3.5
Rincian Penerbitan SBSN Tahun 2015
Instrumen Tahun 2013 (Rp juta)
Tahun 2014 (Rp juta)
Tahun 2015 (Rp juta)
PBS 9.316.000 9.446.000 46.248.000
SPN-S 11.653.000 16.170.000 1.937.9143
SR 14.969.000 19.323.000 21.965.035
SDHI - 12.855.000 4.500.000
SNI 17.238.000 17.747.000 26.422.000
Peningkatan jumlah penerbitan terutama karena adanya penerbitan
melalui metode private placement pada seri PBS, SPN-S, dan SDHI, serta
peningkatan penerbitan seri SR dan SNI.
a) Penerbitan Sukuk Negara Ritel (SR)
Sejak tahun 2009, Pemerintah telah menerbitkan Surat Berharga
Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara Ritel yang dijual kepada
individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia melalui
Agen Penjual. Tujuan penerbitan Sukuk Negara Ritel antara lain:
1. Diversifikasi sumber pembiayaan APBN, terutama yang bersumber
dari pasar domestik;
2. Memperluas basis investor Surat Berharga Negara di pasar
domestik;
3. Memberikan alternatif instrumen ritel yang berbasis syariah bagi
investor;
4. Mendukung pengembangan pasar keuangan syariah;
5. Memberikan kesempatan kepada investor individu untuk
berinvestasi dalam instrumen pasar modal; dan
6. Memperkuat pasar modal Indonesia dengan mendorong
transformasi dari savings-oriented society menjadi investment-oriented
society.
Pada tahun 2015, Pemerintah kembali menerbitkan Sukuk Negara
Ritel seri baru, yaitu seri SR-007, yang dilaksanakan pada tanggal 11
Maret 2015, dengan metode bookbuilding di pasar perdana dalam negeri.
Adapun karakteristik SR-007 adalah sebagaimana terdapat pada tabel di
bawah ini.
Tabel 3.6
Karakteristik Sukuk Negara Ritel Seri SR-007
Deskripsi Keterangan
Penerbit Pemerintah Republik Indonesia melalui
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia
Tenor 3 tahun (jatuh tempo 11 Maret 2018)
Nominal per-unit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
Harga per-unit At par (100%)
Minimum pemesanan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan
kelipatannya
Maksimum pemesanan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
Tingkat imbalan (Fixed) 8,25% p.a
Minimum Holding
Period
1 periode pembayaran imbalan
Pembayaran imbalan Tanggal 11 setiap bulan sampai dengan
jatuh tempo
Tradability Tradable
Akad Ijarah Asset To Be Leased
Underlying asset Proyek yang telah mendapatkan alokasi
dalam APBN tahun 2015
Gambar 3.1
Launching Sukuk Ritel Seri SR-007 Tahun 2015
Kebijakan penerapan fitur Minimum Holding Periode (MHP) yang telah
diberlakukan sejak penerbitan SR-005 masih tetap diberlakukan pada
SR-007. Berdasarkan fitur tersebut, pemilik SR-007 tidak dapat
memindahbukukan kepemilikannya selama 1 (satu) periode kupon
pertama. Tujuannya adalah untuk mengurangi laju perpindahan
kepemilikan Sukuk Negara Ritel dari investor individu ke investor
institusi/lainnya, sehingga diharapkan agar tujuan utama penerbitan
Sukuk Ritel akan dapat lebih tepat sasaran. Masa penawaran SR-007
berlangsung selama 11 hari kerja dari tanggal 23 Februari sampai dengan
6 Maret 2015. Target penerbitan SR-007 sesuai strategi pembiayaan dan
kebutuhan APBN ditetapkan sebesar Rp20 triliun. Penjualan SR-007
dilakukan melalui 22 Agen Penjual yang terdiri dari 17 bank dan 5
perusahaan efek dari tanggal 23 Februari s.d. 6 Maret 2015.
Sejumlah 21 Agen Penjual menyampaikan permintaan tambahan
kuota penjualan (upsize) sebesar Rp14,316 triliun (71,6% dari kuota
penjualan awal), dan disetujui Rp2 triliun, sehingga total kuota
penjualan setelah upsize ditetapkan Rp22 triliun. Atas kuota sebesar Rp22
triliun, 21 Agen Penjual dapat mencapai target dan 1 Agen Penjual, yaitu
HSBC tidak dapat memenuhi target (kurang sebesar Rp3,245 miliar dari
kuota sebesar Rp637,06 miliar). Namun demikian, sebagian Agen
Penjual juga menyampaikan cadangan penjualan (waiting list) dengan
total sebesar Rp442,175 miliar. Pada saat proses penjatahan, terdapat
penjualan sebesar Rp58,340 miliar pada 19 Agen Penjual yang ditolak
karena pemesanan dari individu investor pada beberapa Agen Penjual
yang melampaui batas maksimal Rp5 miliar. Atas penjualan sebesar
Rp58,340 miliar yang ditolak tersebut, terdapat Rp26,620 miliar yang
bisa digantikan dengan waiting list karena Agen Penjual yang
bersangkutan menyampaikan cadangan penjualan (waiting list) tersebut.
Dengan demikian, penjualan yang dapat disetujui adalah sebesar
Rp21.965.035.000.000,00.
Hasil penerbitan Sukuk Negara Ritel seri SR-007 yang merupakan
penerbitan SR yang ketujuh sejak tahun 2009, adalah penerbitan Sukuk
Negara Ritel dengan volume penerbitan dan jumlah investor yang
terbesar. Peningkatan penerbitan Sukuk Negara Ritel dari SR-001 tahun
2009 sampai dengan SR-007 tahun 2015 sebagaimana terdapat pada
grafik di bawah ini.
Grafik 3.2
Kinerja Penerbitan Sukuk Negara Ritel SR-001 s.d. SR-007
b) Penerbitan Sukuk Global (SNI)
Pada tahun 2015, Pemerintah juga telah melakukan penerbitan Surat
Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara dalam valuta asing
(valas) di pasar perdana internasional dengan menggunakan skema
Islamic Global Medium Term Notes Program (Islamic GMTN Program).
Penerbitan Sukuk Negara valas atau Sukuk Global pada tahun 2015
tersebut, merupakan kelanjutan program tahun 2012, dimana pada
tahun 2012 telah diterbitkan seri SNI-22 (tenor 10 tahun) sebesar USD1
miliar, pada tahun 2013 telah diterbitkan seri SNI-19 (tenor 5,5 tahun)
sebesar USD1,5 miliar, dan pada tahun 2014 telah diterbitkan seri SNI-24
(tenor 10 tahun) sebesar USD1,5 miliar.
Gambar 3.2
Persiapan Penerbitan Sukuk Global
Penerbitan Sukuk Global untuk yang keempat kalinya (fourth
drawdown), dilaksanakan pada tanggal 28 Mei 2015 dengan
menggunakan format Islamic GMTN Program dan Reg S/144 A. Sukuk
Global yang diterbitkan dengan seri INDOIS-25 atau SNI-25 tersebut,
memiliki tenor 10 tahun (jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2025) dan
tingkat imbalan sebesar 4,325% per tahun yang dibayarkan secara
semesteran.
Penebitan SNI-25 dengan metode bookbuilding mendapat respon
yang baik dari investor internasional, setelah Joint Lead Managers (JLM)
mengumpulkan pemesanan dari para investor dan Pemerintah
melakukan price whispering, price tightening dan kemudian pada tanggal
21 Mei 2015 dilakukan pricing, total pemesanan yang disampaikan
melalui bookrunners oleh 240 investor mencapai lebih dari USD6,8 miliar
atau mengalami oversubcribed sebesar 3,4 kali terhadap target yang
ditetapkan sebesar USD2 miliar. Adapun pelaksanaan setelmen
dilakukan pada tanggal 28 Mei 2015, dengan pokok-pokok hasil
penerbitan sebagaimana terdapat pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.7
Hasil Penerbitan Islamic GMTN Program Tahun 2015
No Deskripsi Keterangan
1. Format Islamic GMTN Program, Reg S/144 A
2. Rating BBB- (Fitch)
BB+ (Standard & Poor’s)
Baa3 (Moody’s)
3.
Program Size USD10 miliar
4.
Total volume pemesanan (fourth drawdown)
USD6,8 miliar
5.
Volume penerbitan (second drawdown)
USD2 miliar (ekuivalen dengan Rp26,422 triliun)*
6.
Tanggal penerbitan/ setelmen
28 Mei 2015
7.
Tanggal jatuh tempo
28 Mei 2025
8.
Imbalan Fixed 4,325% p.a (fixed)
9.
Periode pembayaran imbalan
Semi annual, setiap tanggal 28 bulan Mei dan November
10. Struktur/Akad Wakalah
11.
Listing Singapore Stock Exchange and Nasdaq Dubai Stock Exchange
12.
Governing Law English Law and Indonesian Law
Dalam penerbitan Sukuk Global tersebut, untuk kedua kalinya
Pemerintah menggunakan struktur akad yang baru, yaitu “Struktur
SBSN Wakalah”.
c) Penerbitan SBSN dengan Metode Lelang
Pada tahun 2015, Pemerintah masih tetap melaksanakan penerbitan
SBSN seri PBS dan SPN-S dengan metode lelang di pasar perdana dalam
negeri yang dilakukan secara reguler. Lelang SBSN, khususnya untuk
instrumen SPN-S, selain dalam rangka pengelolaan cash mismatch, juga
dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan operasi moneter oleh
Bank Indonesia (market-based monetary policy). Disamping itu, penerbitan
SPN-S akan mendorong pengembangan pasar keuangan, khususnya
pasar uang syariah, optimalisasi operasional pengelolaan kas Negara
dan penyediaan instrumen untuk mendukung pengelolaan likuiditas
bagi perbankan syariah.
Kinerja lelang SBSN tahun 2015 mengalami peningkatan
dibandingkan tahun 2014. Frekuensi lelang SBSN bertambah 3 kali
menjadi sebanyak 22 kali, dan realisasi jumlah penerbitan SBSN melalui
lelang naik signifikan menjadi sebesar 56,29 triliun dari Rp21,616 triliun
pada tahun sebelumnya. Demikian juga dari jumlah penawaran (bid)
pembelian yang memenuhi benchmark juga naik signifikan menjadi 98,08
triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp42,19 triliun. Hal ini
mencerminkan bahwa pembentukan harga SBSN yang semakin baik,
namun Pemerintah tetap selalu memperhatikan cost and risk of borrowing,
sehingga tidak selalu memenangkan seluruh bid yang masuk.
Perkembangan kinerja lelang SBSN selama 3 tahun terakhir dapat
dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 3.8
Kinerja Lelang SBSN Tahun 2013 – 2015
No Deskripsi 2013 2014 2015
1. Frekuensi lelang 20 kali 19 kali 22 kali
2. Jumlah penawaran yang
masuk Rp71,21 T Rp67,70 T Rp146,03 T
3. Jumlah penawaran yang
memenuhi benchmark Rp28,49 T Rp42,19 T Rp98,08 T
4. Jumlah penawaran yang
dimenangkan Rp20,96 T Rp21,62 T Rp56,29 T
5. Rata-rata penawaran
yang masuk Rp3, 56 T Rp3, 56 T Rp6,64 T
6.
Rata-rata penawaran
yang memenuhi
benchmark
Rp1,42 T Rp2,22 T Rp4,46 T
7. Rata-rata penawaran
yang dimenangkan Rp1,04 T Rp1,13 T Rp2,56 T
d) Penerbitan SBSN dengan Metode Private Placement
Penerbitan SBSN melalui metode private placement dimulai pada
tahun 2009, dimana sampai dengan tahun 2013, pihak yang
menempatkan dananya pada SBSN melalui metode private placement
masih terbatas pada Kementerian Agama, yaitu untuk menempatkan
Dana Haji dan Dana Abadi Umat (DAU) pada instrumen SBSN sebagai
implementasi dari Nota Kesepakatan Bersama antara Kementerian
Keuangan dan Kementerian Agama, pada SBSN seri Sukuk Dana Haji
Indonesia (SDHI). Pada tahun 2014, metode private placement juga
dilakukan untuk seri SPN-S dan PBS dan dilakukan oleh pihak di luar
Kementerian Agama. Penerbitan SBSN dengan metode private placement
semakin berkembang di tahun 2015 karena adanya seri baru yaitu SPN-
SNT yang merupakan seri SPN-S yang tidak dapat diperdagangkan di
pasar sekunder. Pada tahun 2015 penerbitan melalui metode private
placement dilakukan sebanyak 7 kali transaksi dengan jumlah sebesar
Rp13,837 triliun atau 11,67% dari total penerbitan SBSN, yang terdiri dari:
1. SDHI sebesar Rp4,5 triliun dengan 3 kali transaksi;
2. SPN-S sebesar Rp5,084 triliun dengan 1 kali transaksi;
3. PBS sebesar Rp4,253 triliun dengan 3 kali transaksi.
2) Pembiayaan Melalui SUN
a. Realisasi Penerbitan SUN
Realisasi penerbitan SUN sampai 31 Desember 2015 sebesar
Rp395,5 triliun atau sebesar 100% sesuai dengan target tahunan
penerbitan dalam APBN-P tahun 2015.
Dari sisi komposisi, penerbitan SUN melalui lelang di pasar
domestik dalam mata uang rupiah sebesar Rp254,3 triliun, sedangkan
dalam denominasi USD sebesar USD500 juta (ekuivalen Rp6,7 triliun).
Di samping itu, penerbitan global bond selama tahun 2015 yang terdiri
atas SUN dalam denominasi USD sebesar USD4 miliar (ekuivalen
Rp50,4 triliun) dan SUN dalam denominasi Euro sebesar EUR1,25
miliar (ekuivalen Rp18,5 triliun). Dalam rangka pengembangan basis
investor domestik, pada tahun 2015 telah diterbitkan SUN ritel sebesar
Rp27,4 triliun. Selain itu, pada tahun 2015 dilaksanakan penerbitan
SUN melalui private placement sebesar Rp27,2 triliun.
Tabel 3.9
Hasil Penerbitan SUN Tahun 2015
(dalam miliar rupiah)
JenisTotal
Penawaran
Total Penawaran
Memenuhi
Benchmark
Total
Penawaran
Diterima
Penerbitan domestik
(lelang dan private
placement)
530,208 458,996 288,173
FR Rupiah 379,104 323,413 206,870
FR USD 11,626 7,535 6,669
SPN 139,478 128,048 74,634
Obligasi Ritel 27,707 27,439 27,439
ON Valas 289,008 79,899 79,899
Total 846,924 566,334 395,510
Penerbitan SUN tahun 2015 terdiri atas:
1. Penerbitan SUN melalui lelang mata uang rupiah dan valas serta
transaksi private placement
Penerbitan SUN melalui lelang diawali dengan pelaksanaan
rapat rencana lelang yang dilakukan beberapa hari sebelum
pelaksanaan lelang dan dihadiri oleh unit-unit terkait, antara lain
Bank Indonesia selaku agen lelang dan otoritas moneter dan
Direktorat Pengelolaan Kas, Ditjen Perbendaharaan. Sebagaimana
yang tercantum dalam Calendar of Issuance, seri-seri SUN yang
ditawarkan pada saat lelang termasuk SUN dengan tenor 30 tahun
yang ditujukan untuk long-term investor seperti dana pensiun dan
perusahaan asuransi.
Lelang SUN dilakukan secara elektronik dengan
menggunakan sistem lelang BI-SSSS (Bank Indonesia - Scripless
Securities Settlement System) dengan peserta PDs yang terdiri dari 15
bank dan 4 perusahaan sekuritas, Bank Indonesia dan Lembaga
Penjamin Simpanan. Untuk mengikuti lelang, peserta lelang harus
memasukkan penawaran ke dalam terminal BI-SSSS yang telah
tersedia pada Dealing Room masing-masing PDs. Penawaran berupa
seri, yield/price dan volume, hanya dapat dimasukkan pada waktu
lelang yaitu dari jam 10.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB.
Pemerintah menetapkan penawaran yang dimenangkan, mulai
dari yield/price yang terbaik untuk Pemerintah.
Pada tahun 2015 di samping melakukan lelang SUN dalam
mata uang rupiah, Pemerintah juga menerbitkan SUN
berdenominasi USD melalui lelang di pasar perdana domestik
sebanyak 1 (satu) kali dengan total penerbitan sebesar USD500 juta
(ekuivalen Rp6,7 triliun) dengan tanggal setelmen pada 2 Juli 2015.
Transaksi tersebut mengacu pada ketentuan dalam PMK Nomor
43/PMK.08/2013 tentang Lelang SUN dalam Mata Uang Rupiah
dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik, sebagaimana telah
diubah dengan PMK Nomor 203/PMK.08/2015. Seperti halnya
lelang SUN dalam mata uang rupiah, pelaksanaan lelang SUN
dalam USD diikuti oleh PDs, BI dan LPS. Sedangkan investor yang
dapat berpartisipasi di pasar perdana dibatasi hanya investor
domestik yang telah melakukan registrasi terlebih dahulu sebelum
pelaksanaan lelang.
Sementara itu pada tahun 2015 Pemerintah menerbitkan SUN
melalui transaksi private placement sebanyak 8 kali. Transaksi
tersebut bertujuan dalam rangka menutup kekurangan kas jangka
pendek, khususnya terkait dengan kebutuhan kas di awal tahun.
Pelaksanaan penjualan SUN dengan metode Private Placement
diatur dalam PMK Nomor 118/PMK.08/2015 tentang Penjualan
SUN dalam Mata Uang Rupiah dan Valas di Pasar Perdana
Domestik dengan Cara Private Placement.
Tabel 3.10
Hasil Penerbitan SUN melalui Lelang dan Private Placement
Tahun 2015
Jenis Instrumen Frekuensi
Lelang Nominal
(triliun rupiah)
Obligasi Negara (ON) 28 213,538
Surat Perbendaharaan Negara (SPN)
29 74,634
2. Penerbitan Surat Utang Negara Berdenominasi Valuta Asing di
Pasar Internasional
Sejak penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), yang
didalamnya termasuk SUN, menjadi sumber utama pemenuhan
target pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN), Pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk
menggali potensi sumber pembiayaan dalam negeri. Namun,
dengan mempertimbangkan beberapa hal antara lain keterbatasan
daya serap pasar SUN dalam negeri, pembentukan benchmark SUN
dalam valuta asing di pasar internasional, kebutuhan untuk
meningkatkan cadangan devisa, dan pembayaran kewajiban dalam
valuta asing serta antisipasi terhadap kondisi pasar keuangan yang
penuh ketidakpastian, maka sejak tahun 2004 Pemerintah
menerbitkan SUN dalam valuta asing di Pasar Internasional.
Pada tahun 2015, Pemerintah menerbitkan SUN
berdenominasi USD di pasar perdana internasional sebanyak satu
kali dengan total penerbitan sebesar USD4 miliar (ekuivalen Rp50,4
triliun) dengan tanggal setelmen pada 15 Januari 2015. Ringkasan
hasil penerbitan SUN berdenominasi USD di pasar perdana
internasional adalah sebagai berikut :
Tabel 3.11
Penerbitan Surat Utang Negara Berdenominasi USD
di Pasar Perdana Internasional
Keterangan
Seri SUN
RI0125
(New Issuance)
RI0145
(New Issuance)
Jumlah nominal yang
dimenangkan USD2.000.000.000 USD2.000.000.000
Keterangan
Seri SUN
RI0125
(New Issuance)
RI0145
(New Issuance)
Tingkat kupon 4,125% 5,125%
Tingkat yield yang
dimenangkan 4,200% 5,200%
Jatuh tempo 15 Januari 2025 15 Januari 2045
Tanggal Setelmen 15 Januari 2015 15 Januari 2015
Listing Singapore Stock Exchange
Trustee, Registrar,
Transfer Agent,
Paying Agent
Bank of New York Mellon
Di samping itu pada tahun 2015, Pemerintah kembali
melakukan penerbitan SUN dalam valuta asing denominasi Euro
(seri RIEUR0725) pada tanggal 30 Juli 2015 (settlement date) dengan
menggunakan format 144A/RegS dalam program Global Medium
Term Notes (GMTN). Jumlah nominal penerbitan sebesar EUR1,25
miliar equivalen dengan Rp18,5 triliun (kurs Rp14.778,44/EUR),
tingkat kupon 3,375%, yield 3,555% dan masa jatuh tempo 30 Juli
2025. Global Bonds denominasi Euro seri RIEUR0725 dicatatkan
secara dual-listing di Singapore Stock Exchange (SGX) dan Frankfurt
Open Market (FOM).
Selain USD dan EURO, pada tahun 2015 Pemerintah juga
kembali menerbitkan SUN dalam valuta asing denominasi Yen
(Samurai Bond). Terdapat 3 (tiga) seri Samurai Bonds yang
diterbitkan, dimana dua diantaranya merupakan Unguaranteed
Samurai Bond. Ringkasan hasil penerbitan Samurai Bonds tahun 2015
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.12
Penerbitan Surat Utang Negara Berdenominasi Yen
Keterangan
Seri SUN
RIJPY0818
(Un-Guaranteed)
RIJPY0820
(Un-Guaranteed)
RIJPY0825
(Guaranteed)
Jumlah
nominal yang
dimenangkan
JPY22.500.000.000 JPY22.500.000.000 JPY55.000.000.000
Tingkat
kupon 1,380% 1,380% 0,910%
Tingkat yield
yang
dimenangkan
1,380% 1,380% 0,910%
Keterangan
Seri SUN
RIJPY0818
(Un-Guaranteed)
RIJPY0820
(Un-Guaranteed)
RIJPY0825
(Guaranteed)
Jatuh tempo 13 Agustus 2018 13 Agustus 2020 13 Agustus 2025
Tanggal
Setelmen 13 Agustus 2015
3. Penerbitan Obligasi Negara kepada Investor Ritel
Dalam rangka perluasan basis investor serta untuk mendorong
terciptanya investment-oriented society serta mendukung program
financial inclusion, sejak tahun 2006, Pemerintah menerbitkan Obligasi
Negara Ritel (ORI). ORI adalah obligasi negara yang dijual kepada
individu atau orang perseorangan warga negara Indonesia melalui
agen penjual.
Pada tahun 2015, Pemerintah kembali menerbitkan ORI dengan
seri baru ORI012 dengan fitur Minimum Holding Periode (MHP).
Kebijakan fitur MHP telah diberlakukan sejak penerbitan ORI009,
namun untuk ORI012 MHP ditingkatkan menjadi 2 (dua) periode
kupon. Berdasarkan ketentuan ini, pemilik ORI tidak dapat
memindahbukukan kepemilikan ORI-nya selama 2 (dua) periode
kupon pertama. Tujuan penerapan MHP ini adalah: (1) mengurangi
laju perpindahan kepemilikan ORI dari investor individu ke investor
institusi/lainnya, (2) memperluas basis investor ritel, dan (3)
memperluas kesempatan investor ritel untuk memperoleh penjatahan
ORI di pasar perdana. Dengan fitur ini diharapkan tujuan utama
penerbitan ORI dapat lebih tepat sasaran. Untuk ORI012, MHP
berlaku hingga tanggal 15 Desember 2015.
ORI02 diterbitkan dengan tenor 3 tahun dan tingkat kupon tetap
sebesar 9,00% per tahun yang dibayarkan secara bulanan.
Berdasarkan hasil penjatahan ORI012 ditetapkan nominal penerbitan
ORI012 sebesar Rp27,4 triliun. Distribusi hasil penjualan ORI012
dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut:
Grafik 3.3
Distribusi Jumlah dan Volume Pemesanan ORI012
s.d 5 Juta>5 Juta -50 Juta
>50 Juta -100 Juta
>100 Juta -500 Juta
>500 Juta -1 Miliar
>1 Miliar -5 Miliar
Nom (Mil)-RHS 5.82 274.78 750.29 6,059.21 6,416.60 13,932.07
Frek-LHS 1163 8623 7882 18163 7285 6405
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
0
4,000
8,000
12,000
16,000
20,000
4. Penerbitan SUN dengan Metode Private Placement
Pada tahun 2015 penerbitan melalui metode private placement
dilakukan sebanyak 11 kali transaksi yaitu dengan LPS, OJK, LPDP,
JP Morgan, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, PT
Sarana Multi Infrastruktur, PT Penjamin Infrastruktur Indonesia
dengan jumlah sebesar Rp41,194 triliun, yang terdiri dari:
a) FR0053 sebesar Rp1,5 triliun dengan 1 kali transaksi;
b) FR0053 sebesar Rp1,5 triliun dengan 1 kali transaksi;
c) SPNNZT20160401 sebesar Rp1,357 triliun dengan 1 kali transaksi;
d) FR0063 sebesar Rp0,9 triliun dengan 1 kali transaksi;
e) SPNNT20160223 sebesar Rp10,168 triliun dengan 1 kali transaksi;
f) SPNNT20160902 sebesar Rp0,657 triliun dengan 1 kali transaksi;
g) FR0070 sebesar Rp7 triliun dengan 1 kali transaksi;
h) FR0046 sebesar Rp7 triliun dengan 1 kali transaksi;
i) FR0038 sebesar Rp0,86 triliun dengan 1 kali transaksi;
j) SPNNT20160129 sebesar Rp1,5 triliun dengan 1 kali transaksi;
k) SPNNT20160229 sebesar Rp8,750 triliun dengan 1 kali transaksi.
Kinerja Pengelolaan SUN tahun 2011-2015
Penerbitan SUN melalui Lelang SUN, penerbitan global bond
dan penerbitan Obligasi Negara kepada Investor Ritel dari tahun 2011
s.d. 2015 mengalami peningkatan dalam jumlah yang diterbitkan.
Sementara itu instrumen Samurai Bond tidak diterbitkan pada tahun
2011, 2013, dan 2014. Penerbitan Samurai Bond dilakukan pada tahun
2010 dan 2012, dan diterbitkan kembali pada tahun 2015.
Tabel 3.13
Kinerja Pengelolaan SUN Tahun 2011 – 2015
Frek. Rp. (miliar) Frek. Rp. (miliar) Frek. Rp. (miliar) Frek. Rp. (miliar) Frek. Rp. (miliar)
ON 98,850 122,245 165,450 23 203,855 28 213,538
SPN 40,000 30,520 42,400 22 60,900 29 74,634
Global Bond
USD 1 21,442 2 39,005 2 41,494 1 48,468 1 50,372
Euro - - - 1 15,759 1 18,473
Samurai Bond - 7,012 - - 1 11,054
SUN Ritel
ORI 1 11,000 1 12,676 1 20,205 1 21,216 1 27,438
SBR - - - 1 2,390 -
171,292 211,458 269,549 352,588 395,509
2015Instrumen
2011 2012 2013
22 21 23
2014
Grafik 3.4
Kinerja Pengelolaan SUN Tahun 2011 – 2015
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
2011 2012 2013 2014 2015
ON
SPN
Global Bond
Samurai Bond
SUN Ritel
3) Pembiayaan Melalui Pinjaman
Terkait pembiayaan melalui pinjaman, realisasi pengadaan pinjaman
program hingga akhir tahun 2015 mencapai USD 1,39 Milyar, jauh
melampaui target semula dalam APBNP sebesar USD 0,6 milyar, dengan
rincian sebagai berikut:
Tabel 3.14
Realisasi Pengadaan Pinjaman Program Tahun 2015
No Lenders
2015
APBNP Fleksibilitas
Pembiayaan Realisasi
1. World 300,00
Bank 94,50 94,50
1.
Local Government
and Decentralization
Project
100,0 94,50 94,50
2
Road Assets
Preservation
Program
200,0 - -
2. ADB 300,00 900,00 900,00
1
Financial Market
Development and
Inclusion
300,0 400,0 400,0
2
Sustainable dan
Inclusive Energy
Program (SIEP)
- 500,0 500,0
3. KFW - 245,00 245,00
1
Sustainable dan
Inclusive Energy
Program (SIEP)
-
200,0 200,0
2
Strengthening
Investment for
Growth Acceleration
Programme -
Subprogramme 1
(SIGAP)
-
45,0 45,0
4. AFD
- 150,00 150,00
1
Sustainable dan
Inclusive Energy
Program (SIEP)
-
150,0 150,0
TOTAL 600,00 1,389,50 1,389,50
Realisasi yang jauh melampaui target semula tersebut dapat dicapai
dengan membangun mekanisme hubungan kerja yang baik khususnya
dengan Kementerian Bidang Perekonomian. Kementerian Bidang
Perekonomian berperan untuk mengkoordinasikan Bappenas dan
Kementerian/lembaga yang menjadi Implementing Agencises untuk
menyiapkan policy matrix, yang menjadi persyaratan pinjaman program.
Di samping itu, juga dilakukan pertemuan secara regular dengan
development partner untuk mengetahui perkembangan penyelesaian policy
matrix, dan untuk menjembatani gap komunikasi antara Implementing
Agencies dengan development partners.
Isu utama yang perlu diperhatikan terkait kegiatan pengadaan utang
sesuai kebutuhan pembiayaan adalah terdapat proyeksi peningkatan realisasi
defisit APBN tahun 2015, dari semula sebesar 1,9% terhadap PDB menjadi
2,9% terhadap PDB, berdampak pada adanya peningkatan target pembiayaan
utang netto dari semula sebesar IDR 222,51 triliun menjadi IDR 329,36 triliun
(sebagaimana keputusan Komite ALM tanggal 21 Desember 2015).
Implikasi dari hal tersebut adalah terdapat penambahan target
pembiayaan utang netto sebesar IDR 106,85 triliun yang harus dipenuhi
dalam periode dua minggu terakhir tahun 2015.
2) Perbandingan IKU Selama 3 tahun Terakhir
IKU persentase pengadaan utang sesuai kebutuhan pembiayaan telah
dilaksanakan mulai tahun 2012. Adapun capaian IKU tersebut selama tiga tahun
berturut-turut seperti tertera pada tabel berikut.
Periode
Pelaporan
2013 2014 2015
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Tahunan 110% 100,04% 100% 100,19% 100% 99,83%
3) Hambatan dan Tantangan
Masalah utama yang dihadapi terkait pencapaian kegiatan tersebut adalah
realisasi penerimaan APBN di bawah target, sehingga berdampak pada
kebijakan pelebaran defisit APBN pada akhir tahun 2015. Guna menghadapi
masalah tersebut, DJPPR telah melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan
berikut.
a. Koordinasi secara berkala antara fungsi pembiayaan dengan fungsi
penerimaan, fungsi belanja dan fungsi pengelolaan kas, dalam forum Komite
ALM;
b. Pengembangan pasar keuangan domestik antara lain melalui penerbitan SBN
seri benchmark selama 2 tahun dan koordinasi dengan LPS terkait
pelaksanaan private placement dalam rangka diversifikasi basis investor;
c. Pembelian kembali SBN secara terukur dan terkoordinasi;
d. Komunikasi dengan BLU dan LK di bawah Kementerian Keuangan untuk
ikut berpartisipasi dalam lelang SBN domestik (antara lain PII, SMI, LPDP,
LPEI);
e. Komunikasi intensif dengan bank sentral China untuk berinvestasi di pasar
SBN;
f. Penetapan pasar SBN dalam kondisi Waspada sejak 13 Agustus 2015, dan
menginformasikan kondisi tersebut dalam forum FKSSK dan kepada peserta
Bond Stabilization Framework (BSF); dan
g. Pelaksanaan penerbitan SBN melalui metode private placement pada akhir
tahun 2015 sebesar IDR 40 triliun.
Sebagai langkah antisipasi pada tahun 2016 mendatang, DJPPR telah
menyiapkan kegiatan berupa koordinasi dengan komite ALM (BKF, DJP, DJBC,
DJA, DJPB) terkait perencanaan pengadaan utang tahun 2016. Selain itu,
dilakukan juga kegiatan berikut.
a. Koordinasi dalam bentuk trilateral meeting serta monitoring dengan
Bappenas dan K/L dalam rangka proses penerbitan daftar kegiatan tahun
2016 dari masing-masing proyek sehingga dapat segera dinegosiasikan; dan
b. Mempercepat proses penandatangan pinjaman yang telah dinegosiasikan
pada akhir tahun 2015.
Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama Persentase pengadaan utang sesuai
kebutuhan pembiayaan, dapat tercapai dengan baik dengan realisasi sebesar 99,83%
dari target 100% sehingga nilai capaiannya sebesar 119,66.
Kesimpulan:
Pencapaian SS Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal
dengan indikator Persentase pengadaan utang sesuai kebutuhan pembiayaan, pada
tahun 2015 dapat tercapai dengan baik dengan nilai capaian 119,66.
b. SS Risiko yang Terkendali Untuk Mendukung Kesinambungan Fiskal
Untuk mencapai Sasaran Strategis di atas, DJPPR menerapkan IKU Persentase
rekomendasi mitigasi risiko keuangan negara yang disetujui Menteri Keuangan dan
Persentase pencapaian target pemenuhan dukungan pemerintah atas proyek KPBU
infrastruktur prioritas.
2. Persentase Rekomendasi Mitigasi Risiko Keuangan Negara yang Disetujui
Menteri Keuangan
1) Capaian IKU
Dalam rangka pengelolaan risiko keuangan negara, salah satu peran
utama DJPPR adalah melaksanakan identifikasi, assesment dan mitigasi
risiko yang mencakup antara lain Risiko APBN yang bersumber dari
Dukungan Pemerintah pada Infrastruktur, Deviasi Asumsi Ekonomi Makro,
BUMN, Lembaga Keuangan, Jaminan Sosial dan Risiko pada Neraca Negara.
Pada tahun 2015, Persentase rekomendasi mitigasi risiko keuangan
negara yang disetujui Menteri Keuangan direncanakan sebesar 80%, dan
realisasi yang dicapai sebesar 100% dengan demikian maka nilai capaian
sebesar 120.
Mitigasi risiko keuangan negara yang optimal dapat meminimalkan
potensi tambahan beban APBN. Hingga Akhir tahun 2015 terdapat 15
Rekomendasi yang telah dirumuskan dan telah telah disetujui seluruhnya
oleh Menteri Keuangan untuk kemudian disampaikan kepada Kementerian
dan Lembaga seperti: Pemerintah daerah, BUMN, dan Instansi Publik lainnya
seperti BI, OJK, LPS, dan BPJS.
2) Perbandingan IKU Selama 3 tahun Terakhir
IKU Persentase rekomendasi mitigasi risiko keuangan negara yang disetujui
Menteri Keuangan baru dilaksanakan mulai tahun 2015
sehingga perbandingan IKU selama 3 tahun terakhir tidak dapat disajikan.
3) Hambatan dan Tantangan
Salah satu hambatan yang ditemui dalam pencapaian IKU tersebut
adalah mekanisme/instrumen mitigasi yang kuat yang memungkinkan
Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa rekomendasi mitigasi
risiko yang diberikan, dilaksanakan oleh instansi pemilik risiko secara
optimal. Guna menghadapi hambatan tersebut, langkah langkah yang telah
dilakukan adalah.
1. Koordinasi dengan stakeholders (a.l. : BI, OJK, LPS, LPEI, PT Pertamina, PT
PLN, DJP, DJA, BKF, DJPB, DJKN, PT SMI, PT PII, Sekretaris Wapres,
Kemenkes, Kemenko Permberdayaan Manusia dan Kebudayaan,
Kemenko Perekonomian, Bappenas, BPJS) untuk menyusun rekomendasi
mitigasi risiko;
2. Menyusun kajian terkait pengelolaan risiko fiskal (dalam proses), a.l.
kajian jaminan pensiun SJSN, dukungan pemerintah melalui Penjaminan
pemerintah atas pinjaman BUMN untuk proyek infrastruktur (antara lain
proyek: Jalan Tol, Listrik, renewable energy, serta penugasan khusus
Ekspor nasional);
3. Mengungkapkan risiko fiskal dalam Nota Keuangan; dan
4. Updating aplikasi dan model yang digunakan dalam assessment risiko
Selain itu, rekomendasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 guna
mengantisipasi terjadinya hambatan berulang adalah melakukan pemantauan
mitigasi risiko yang sudah diterbitkan rekomendasinya pada:
1. Lembaga keuangan (BI, OJK, LPS, LPEI);
2. BUMN yang memiliki eksposur terhadap APBN;
3. Aset dan kewajiban negara (ALM);
4. Penjaminan Pemerintah untuk proyek Infrastruktur; dan
5. Program Jaminan Sosial Nasional (JSN).
Untuk memastikan bahwa rekomendasi mitigasi risiko terhadap keuangan
Negara dilaksanakan secara optimal perlu didukung oleh regulasi yang
memadai, sehingga diperlukan penyusunan peraturan terkait keuangan Negara,
antara lain:
1. Perpres Nomor 82 Tahun 2015 tentang Jaminan Pemerintah Pusat atas
Pembiayaan Infrastruktur melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga
Keuangan Internasional kepada BUMN
2. PMK Nomor 189/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pemberian dan
Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Pusat atas Pembiayaan Infrastruktur
melalui Pinjaman Langsung dari Lembaga Keuangan Internasional kepada
BUMN
3. PMK Nomor 195/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Penghitungan,
Penyediaan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Listrik.
4. PMK Nomor 253/PMK.08/2015 tentang Tata Cara Pelakanaan Jaminan
untuk Percepatan Proyek Pembangunan Jalan Tol di Sumatera
5. PMK Nomor 134/PMK.08/2015 tentang Penugasan Khusus kepada
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
6. KMK Nomor 1156/KMK.08/2015 tentang Penugasan Khusus kepada LPEI
untuk menyediakan pembiayaan Ekspor
7. KMK Nomor 1231/8KMK.08/2015 tentang Penugasan Khusus Ekspor
kepada LPEI
8. RPMK tentang Penyediaan Dukungan Likuiditas pada PT PII
9. RPMK tentang fasilitas dana renewable energy
Disamping itu terlibat secara aktif dalam pembahasan Undang-Undang no 1
tahun 2016 tentang Penjaminan
Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama Persentase rekomendasi mitigasi
risiko keuangan negara yang disetujui Menteri Keuangan, dapat tercapai dengan
baik dengan realisasi sebesar 100% dari target 80% sehingga nilai capaiannya
sebesar 120.
3. Persentase Pencapaian Target Pemenuhan Dukungan Pemerintah atas Proyek
KPBU Infrastruktur Prioritas
IKU ini menjadi peranan Direktorat PDPPI berdasarkan mandat yang
ditetapkan dalam peraturan perundang undangan sebagai berikut.
a) Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur
dalam Proyek Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan
Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur;
b) Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan
Infrastruktur Prioritas;
c) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerjasama Pemerintah
dengan Badan Usaha;
e) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.011/2012 tentang Pemberian
Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada Proyek Kerja
Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
f) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.011/2013 tentang Panduan
Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi pada
Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur;
g) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.08/2015 tentang Perubahan
Peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.011/2013 tentang
Panduan Pemberian Dukungan Kelayakan atas Sebagian Biaya Konstruksi
pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur;
h) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.08/2015 tentang Pembayaran
Ketersediaan Layanan dalam Rangka Kerja Sama Pemerintah dengan Badan
Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
i) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 265/PMK.08/2015 tentang Fasilitas
Dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama
Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
Direktorat PDPPI mempunyai peran strategis untuk mengurangi
ketergantungan utang dalam APBN dengan mewujudkan penyediaan
infrastruktur dengan skema KPBU melalui dukungan pemerintah dengan
risiko yang terkendali, efektif, efisien, serta tepat sasaran.
Dukungan Pemerintah untuk proyek KPBU mencakup penyiapan dan
pendampingan transaksi proyek, Dukungan Kelayakan, dan Jaminan
Pemerintah. Pemenuhan Dukungan Pemerintah atas proyek KPBU
diharapkan akan menciptakan paket bisnis proyek KPBU yang menarik bagi
investor dan meningkatkan bankability proyek untuk memperoleh
pembiayaan.
1) Capaian IKU
Pada tahun 2015, persentase pencapaian target pemenuhan dukungan
pemerintah atas proyek KPBU infrastruktur prioritas direncanakan sebesar
100%, dan realisasi yang dicapai sebesar 100% dengan demikian maka nilai
capaian sebesar 100. Penjelasan lengkap capaian selama tahun 2015 adalah
sebagai berikut.
Dukungan Pemerintah yang telah diberikan untuk proyek KPBU pada
tahun 2015 yaitu:
a. Persetujuan Besaran VGF untuk proyek SPAM Bandar Lampung
berdasarkan Surat Menteri Keuangan kepada Walikota Bandar Lampung
Nomor S- 362/MK.08/2015 tanggal 7 Mei 2015.
b. Telah diterbitkan persetujuan prinsip VGF untuk proyek SPAM
Semarang Barat berdasarkan Surat Menteri Keuangan kepada Walikota
Semarang Nomor S-353/MK.08/2015 tanggal 7 Mei 2015.
c. Telah diterbitkan persetujuan besaran VGF untuk proyek SPAM
Umbulan berdasarkan Surat Menteri Keuangan kepada Gubernur
Provinsi Jawa Timur Nomor S-759/MK.08/2015 tanggal 29 September
2015;
d. Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan penjaminan bersama
Proyek KPS Mulut Tambang Sumsel 9A, 9B, dan Sumsel 10 melalui surat
no. S-914/MK.08/2015 pada tanggal 16 November 2015.
Kementerian Kominfo telah mengajukan permohonan kepada Menteri
Keuangan untuk persetujuan penggunaan skema availability payment dan
permohonan fasilitas pendampingan transaksi untuk Proyek Palapa Ring.
Menteri Keuangan telah memberikan persetujuan awal penggunaan skema
availability payment pada Proyek Palapa Ring melalui surat Menteri Keuangan
kepada Menteri Komunikasi dan Informatika nomor S-783/MK.08/2015 hal
Rencana Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Palapa
Ring. Sedangkan, persetujuan Menteri Keuangan untuk pemberian PDF
pendampingan transaksi baru dapat diselesaikan setelah PMK PDF
ditetapkan, dan pemberian persetujuan tersebut akan menjadi bagian dari
rencana kerja 2016 mengingat PMK yang tentang PDF yakni PMK No.
265/PMK.08/2015 tentang Fasilitas dalam rangka Penyiapan dan
Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
dalam Penyediaan Infrastruktur baru ditetapkan pada 31 Desember 2015.
Proyek KPBU yang mendapatkan Dukungan Pemerintah dan telah
dilelang pada tahun 2015 adalah proyek KPBU SPAM Bandar Lampung
Provinsi Lampung dan SPAM Umbulan Provinsi Jawa Timur. Proyek PLTU
Mulut Tambang 9A, 9B, dan 10 Sumatera Selatan telah sampai pada tahap
request for proposal (RfP). Namun, terjadi penundaan jadwal bid submission dan
PT. PLN (Persero) selaku PJPK belum memberikan penjelasan mengenai
penundaan tersebut.
2) Perbandingan IKU Selama 3 tahun Terakhir
IKU Pencapaian target pemenuhan dukungan pemerintah atas proyek
KPBU infrastruktur prioritas baru dilaksanakan mulai tahun 2015. Hal
tersebut membuat perbandingan IKU 3 tahunan belum dapat disajikan.
3) Hambatan dan Tantangan
Pemberian Dukungan Pemerintah dilakukan melalui proses yang
bertahap sesuai dengan tahapan proyek KPBU. Efektifitas pemberian
dukungan pemerintah tergantung pada tindak lanjut oleh PJPK. Tindak
lanjut tersebut terkait dengan komitmen dan arah kebijakan pemerintah pada
umumnya maupun pemerintah PJPK pada khususnya. Sebagai contoh, pada
tahun 2015, Kementerian Perhubungan memutuskan bahwa pembangunan
Kereta Api Bandara Soekarno Hatta-Manggarai tidak dilanjutkan dengan
menggunakan skema KPBU. Padahal, penyiapan proyek tersebut telah
mendapatkan fasilitas penyiapan proyek dari Kementerian Keuangan melalui
penugasan PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama Pencapaian target pemenuhan
dukungan pemerintah atas proyek KPBU infrastruktur prioritas, dapat tercapai
dengan baik dengan realisasi sebesar 100% dari target 100% sehingga nilai
capaiannya sebesar 100.
Kesimpulan:
Pencapaian SS Risiko yang terkendali untuk mendukung kesinambungan fiskal dengan
indikator Persentase rekomendasi mitigasi risiko keuangan negara yang disetujui
Menteri Keuangan dan Pencapaian target pemenuhan dukungan pemerintah atas
proyek KPBU infrastruktur prioritas, pada tahun 2015 dapat tercapai dengan baik
dengan nilai capaian 110.
c. SS Pengelolaan Utang, Risiko dan Dukungan Pemerintah yang Kredibel
1) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan
DJPPR sebagai institusi publik memiliki posisi yang unik dan strategis
karena memiliki peran sebagai pelaku pasar di industri keuangan domestik
maupun global. Peranan ini dilakukan DJPPR dalam rangka melaksanakan tugas
dan fungsi utama untuk memenuhi sumber pembiayaan melalui utang dalam
jumlah yang cukup, biaya yang efisien, dan risiko yang terkendali. Agar dapat
mencapai hal tersebut, DJPPR dituntut mampu membangun kepercayaan (trust)
di kalangan stakeholders-nya (investor, dealer utama, agen penjual, kreditur,
executing agencies, dll) melalui pelaksanaan pengelolaan utang secara akuntabel
dan kredibel, sehingga pada giliran selanjutnya stakeholders puas dengan layanan
yang diberikan DJPPR.
Survei dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada responden sebagai
pengguna layanan atas beberapa layanan utama DJPPR, antara lain sebagai
berikut:
a) Pelayanan Pengadaan Pinjaman Rupiah Dalam Negeri;
b) Pelayanan Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana;
c) Pelayanan Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana;
d) Pelayanan Setelmen Transaksi Surat Berharga Negara;
e) Penjualan Obligasi Negara kepada Investor Ritel di Pasar Perdana
Domestik; dan
f) Pelayanan Penerbitan Sukuk Ritel.
Survei yang dilakukan Kementerian Keuangan bekerjasama dengan
Universitas Gadjah Mada menggunakan 11 aspek layanan yang disurvei
sebagaimana Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik,
yaitu aspek Keterbukaan/kemudahan akses informasi, aspek informasi
layanan, aspek kesesuaian prosedur dan ketentuan yang ditetapkan, aspek
sikap pegawai, aspek kemampuan dan ketrampilan pegawai, aspek
lingkungan pendukung, aspek akses terhadap kantor layanan, aspek waktu
penyelesaian layanan, aspek pembayaran biaya sesuai aturan/ketentuan yang
ditetapkan, aspek pengenaan sanksi/denda atas pelanggaran terhadap
ketentuan layanan dan aspek keamanan lingkungan layanan. Adapun
penyebaran survey dilakukan di 6 kota (Batam, Medan, Jakarta, Surabaya,
Makasar dan Balikpapan dengan total responden DJPPR sebanyak 90
responden.
IKU ini menggunakan polarisasi maximize, dimana capaian yang
diharapkan adalah capaian yang semakin tinggi atau lebih dari target yang
ditetapkan.
1) Capaian IKU
Pada tahun 2015, Indeks kepuasan pengguna layanan ditargetkan
sebesar 4,0, dengan realisasi sebesar 4,01 sehingga memperoleh nilai
capaian 100,25%. Penjelasan lengkap capaian selama tahun 2015 adalah
sebagai berikut.
Indeks kepuasan pengguna layanan pada tahun 2015 ditargetkan
sebesar 4 dan tercapai sebesar 4,01, yang diperoleh dari hasil survei yang
dilakukan oleh Universitas Gajah Mada (UGM) terhadap 6 (enam) jenis
layanan yang dilakukan oleh DJPPR.
Grafik 3.5
Indeks Kepuasan Layanan DJPPR tahun 2015
Isu utama dalam survey kepuasan pengguna layanan tersebut adalah
nilai indeks kepuasan pengguna layanan DJPPR tahun 2015 sebesar 4,1,
turun 0,08 poin dari capaian tahun 2014 sebesar 4,09. Adapun nilai tersebut
masih di bawah nilai Kementerian Keuangan yang mencapai 4,08.
Berdasarkan hasil survei Kepuasan Pengguna Layanan tahun 2015,
diperoleh bahwa DJPPR terdapat 3 area yang memperoleh nilai di bawah
target, yaitu “keterbukaan informasi”, “pengenaan sanksi/denda sesuai
ketentuan”, dan “waktu penyelesaian layanan”.
Berdasarkan skala sikap yang digunakan dalam survey (5 skala), maka
ditetapkan bahwa nilai kepuasan di atas atau sama dengan 4 (>4,00)
disebut baik. Hasil nilai yang diperoleh DJPPR adalah sebesar 4,01 dengan
demikian nilai kepuasan layanan adalah baik. Namun demikian nilai
tersebut skor kinerja masih dibawah Indeks Kinerja Kemenkeu yaitu
sebesar 4,09.
Indeks kepuasan pengguna layanan yang mencapai target
menggambarkan kualitas tingkat layanan DJPPR kepada stakeholders yang
baik/memuaskan.
2) Perbandingan IKU Selama 3 tahun Terakhir
IKU Indeks kepuasan pengguna layanan telah dilaksanakan mulai
tahun sebelum tahun 2013. Adapun capaian IKU tersebut selama tiga tahun
berturut-turut seperti tertera pada tabel berikut
Periode
Pelaporan
2013 2014 2015
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Tahunan 3,90 4,04 4,00 4,09 4,00 4,01
3) Hambatan dan Tantangan
Hambatan IKU ini adalah terkait dengan presepsi dan waktu
pelaksanaan survei. Dalam pelaksanaan survey ini, dari 6 layanan, 5
layanan diantaranya merupakan layanan yang telah disurvei dalam
beberapa tahun terakhir dengan nilai di atas 4. Sedangkan 1 layanan yaitu
Pelayanan Penerbitan Nomor Register, Pinjaman, Hibah dan SBSN-PBS
merupakan layanan baru dan pertama disurvei tahun 2015 dengan nilai
3,91. Terhadap Layanan dimaksud, DJPPR telah melakukan sosialaisasi
kepada masyarakat pengguna layanan. Selain itu pula, pada saat
bersamaan dengan selesainya pelaksanaan survey, telah dilakukan inovasi
baru untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat seperti co-location
penerbitan nomor register hibah. Selain itu pula mencantumkan layanan
register hibah dalam website DJPPR untuk mempermudah masyarakat
mendapatkan informasi tentang layanan
Selanjutnya terhadap 11 aspek layanan yang disurvei, DJPPR
mendapatkan 3 aspek layanan dengan nilai di bawah 4, yaitu aspek
Keterbukaan Informasi (skor 3,97), aspek Pengenaan Sanksi/Denda Sesuai
Ketentuan (skor 3,90) dan Waktu Penyelesaian Layanan (skor 3,79). Dan
berdasarkan analisis regresi untuk mengukur pengaruh tingkat kinerja
layanan terhadap kepuasan pengguna layanan menunjukkan bahwa aspek
Pengenaan Sanksi/Denda Sesuai Ketentuan dan Waktu Penyelesaian
Layanan paling penting dalam mempengaruhi kepuasan pengguna
layanan.
Untuk mengantisipasi kendala tersebut muncul di tahun 2016, telah
disiapkan langkah langkah antara lain:
a. Meningkatkan sosialisasi dalam rangka edukasi layanan kepada para
pengguna layanan terutama terhadap aspek pengenaan sanksi/Denda
atas Pelanggaran terhadap ketentuan layanan, antaran untuk kepastian
biaya, informasi aturan yang jelas terhadap sanksi.
b. Terkait aspek Waktu Penyelesaian Layanan, mengkaji prosedur layanan
dengan memperhatikan jadwal pelayanan yang pasti, pemberian
layanan secara tepat waktu sesuai standar waktu yang ditetapkan,
menerapakan sistem yang memungkinkan pengguna layanan untuk
memonitor tahapan proses penyelesian layanan yang sedang dilalui
c. Adaptasi dan peningkatan kualitas sistem dan prosedur layanan
terhadap perubahan lingkungan dan perubahan nilai-nilai yang
dianggap penting dan menjadi sumber kepuasan pengguna layanan;
d. Adopsi teknologi terkini dalam rangka peningkatan Kualitas
Infrastruktur Layanan;
Dengan demikian, Indeks kepuasan pengguna layanan, dapat tercapai
dengan baik dengan realisasi sebesar 4,01 dari target 4,00 sehingga nilai
capaiannya sebesar 100,25.
2) Tingkat Akurasi Pembayaran Kewajiban Pembiayaan
IKU ini dimaksudkan untuk menjaga dan meningkatkan kredibilitas
pengelolaan utang melalui pembayaran kewajiban pokok utang, bunga, dan
biaya utang secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran, sehingga
dapat menghindari kerugian negara. Kegiatan penyelesaian pembayaran
kewajiban utang meliputi penyelesaian pembayaran pokok, bunga, dan biaya
atas pinjaman dan SBN (SUN dan SBSN). Adapun yang dimaksud dengan
tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran:
1) Tepat jumlah adalah kesesuaian jumlah pokok, bunga/ imbalan, dan biaya
yang dibayar dengan perhitungan tagihan dari lender, agen pembayar,
bursa efek, lembaga pemeringkat, agen penjual sesuai Loan Agreement,
perjanjian/ terms and conditions;
2) Tepat waktu adalah kesesuaian pembayaran pokok, bunga/ imbalan, dan
biaya dengan jadwal waktu yang diatur dalam Loan Agreement, perjanjian
/terms and conditions; dan
3) Tepat sasaran adalah ketepatan pembayaran pokok, bunga/ imbalan, dan
biaya sesuai penerima tagihan.
IKU ini menggunakan polarisasi maximize, dimana capaian yang
diharapkan adalah capaian yang semakin tinggi atau lebih dari target yang
ditetapkan.
1. Capaian IKU
Pada tahun 2015, tingkat akurasi pembayaran kewajiban pembiayaan dan
dukungan pemerintah direncanakan sebesar 100%, dan realisasi yang dicapai
sebesar 100% dengan demikian maka nilai capaian sebesar 120. Penjelasan
lengkap capaian selama tahun 2015 adalah sebagai berikut.
Sampai dengan Triwulan IV 2015 telah dilakukan pembayaran kewajiban
pembiayaan utang secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran sebesar
Rp 382,27 T melalui 3.617 SPM yang terdiri dari:
1. Pokok sebesar 226,26 T
2. Bunga sebesar 147,95 T
3. Biaya sebesar 8,06 T
Pembayaran kewajiban utang yang dilaksanakan secara tepat waktu, tepat
jumlah, dan tepat sasaran berdampak pada:
a) Peningkatan kredibilitas pemerintah di mata stakeholders, khususnya lender
dan investor;
b) Terhindarnya kerugian keuangan negara dalam bentuk denda atau tambahan
kewajiban.
2. Perbandingan IKU Selama 3 tahun Terakhir
IKU tingkat akurasi pembayaran kewajiban pembiayaan dan dukungan
pemerintah telah dilaksanakan mulai tahun 2015. Adapun capaian IKU tersebut
selama tiga tahun berturut-turut seperti tertera pada tabel berikut.
Periode
Pelaporan
2013 2014 2015
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Tahunan N/A N/A N/A N/A 100% 100%
3. Hambatan dan Tantangan
Selama pelaksanaan kegiatan dalam mencapai target tersebut, secara umum
tidak ada kendala yang berarti. Hal ini terjadi karena DJPPR telah
menyiapkan serangkaian antisipasi antara lain:
a) Menyampaikan reminder letter ke lender untuk klarifikasi jadwal
pembayaran utang;
b) Penerbitan NOP Pengganti dalam hal NOP dari lender belum diterima;
c) Penerapan early warning system sebagai alat kontrol pembayaran;
d) Penyempurnaan SOP Verifikasi dan Setelmen;
e) Konfirmasi outstanding kepada lender secara berkala;
f) Melakukan updating database utang secara rutin;
g) Koordinasi dengan lender dalam hal konsolidasi kesesuaian database;
dan
h) Koordinasi dengan DJPB dan BI dalam hal pembayaran kewajiban dan
rekonsiliasi data; dan
i) Penyampaian notifikasi melalui surat kepada KPPN terkait gangguan
SPAN agar pembayaran kewajiban utang tetap dapat diproses.
Selain itu, guna mencapai target tersebut di tahun 2016 mendatang,
antisipasi yang disiapkan antara lain:
a) Melaksanakan SOP pembayaran kewajiban utang secara konsisten;
b) Menjaga akurasi database utang sebagai dasar pembayaran kewajiban
utang; dan
c) Koordinasi dengan instansi penanggung jawab sistem pembayaran
untuk mengantisipasi terjadinya system error.
Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama tingkat akurasi pembayaran
kewajiban pembiayaan dan dukungan pemerintah, dapat tercapai dengan baik
dengan realisasi sebesar 100% dari target 100% sehingga nilai capaiannya
sebesar 120.
Kesimpulan:
Pencapaian SS Pengelolaan utang, risiko dan dukungan pemerintah yang kredibel
dengan indikator Indeks kepuasan pengguna layanan dan Tingkat akurasi
pembayaran kewajiban pembiayaan dan dukungan pemerintah, pada tahun 2015
dapat tercapai dengan baik dengan nilai capaian 107,49.
d. SS Pasar SBN yang Likuid, Dalam, dan Stabil
Pasar SBN yang likuid, dalam, dan stabil merupakan salah satu faktor yang
mendukung penyediaan pembiayaan dalam jumlah yang cukup, efisien, dan risiko
yang terukur dalam rangka mendukung kesinambungan fiskal. Pasar SBN yang
likuid, dalam, dan stabil memiliki karakteristik, antara lain:
a. Struktur pendukung pasar yang kompetitif;
b. Infrastruktur pasar yang efektif dan aman;
c. Heterogenitas yang tinggi di antara pelaku pasar dengan jumlah dana yang
cukup untuk menyerap SBN yang ditransaksikan (jumlah investor yang banyak
pada basis yang diversified);
d. Terdapat proses pembentukan harga yang wajar dan transparan;
e. Transaksi yang aktif pada tingkat harga yang wajar/ kompetitf dengan biaya
transaksi yang rendah (tingginya turn over ratio instrumen SBN dengan interval
harga jual dan beli yang semakin menipis); dan
f. Variasi instrumen dan jumlah nominal SBN yang cukup untuk mendorong
aktivitas pasar.
Untuk itu, demi mendukung tercapainya SS Pasar SBN yang likuid, dalam, dan
stabil, DJPPR menyusun IKU sebagai berikut:
1. Persentase Pencapaian Tingkat Likuiditas Pasar SBN (Turn Over Ratio)
1) Capaian IKU
Pada tahun 2015, pencapaian Tingkat Likuiditas Pasar SBN (Turn
Over Ratio) direncanakan sebesar 100%, dan realisasi yang dicapai
sebesar 155,56% dengan demikian maka nilai capaian sebesar 120.
Likuiditas pasar SBN diukur dari turn over ratio instrumen SUN (seri
benchmark) dan SBSN (seluruh seri tradable kecuali seri SR) di pasar
sekunder, dengan rincian:
Tabel 3.15
Realisasi Likuiditas Pasar SBN
Meskipun target rata-rata turn over ratio SBN tercapai, namun khusus
pada instrumen SUN, realisasinya masih di bawah target, dikarenakan
terdapat pergeseran trend ketertarikan investor yang lebih besar pada
SUN calon seri benchmark baru untuk tahun 2016 dibandingkan dengan
SUN seri benchmark yang diukur.
Instrumen Target Realisasi %
SUN 8 kali 6,01 kali 75,13%
SBSN 0,5 kali 1,18 kali 236%
SBN 155,56%
Mengingat SUN merupakan portofolio utang yang paling dominan,
penurunan likuiditas SUN dapat berpotensi:
a) Mendorong penurunan permintaan atas SBN di pasar perdana;
b) Mendorong peningkatan imbal hasil SBN di pasar perdana; dan
c) Meningkatkan cost of borrowing utang secara keseluruhan
2) Perbandingan IKU Selama 3 tahun Terakhir
Adapun capaian IKU tersebut selama tiga tahun berturut-turut seperti
tertera pada tabel berikut.
Periode
Pelaporan
2013 2014 2015
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Tahunan 100% 152,39% 100% 250,44% 100% 155,56%
3) Hambatan dan Tantangan
Beberapa tantangan dalam pencapaian target tersebut antara lain:
a) Penerbitan SUN calon seri benchmark tahun 2016 yang mulai
dilakukan di awal Semester II tahun 2015 mengakibatkan aktivitas
perdagangan SUN seri benchmark 2014-2015 mulai berkurang
b) SUN tenor >10 tahun dimiliki secara dominan oleh investor dengan
horison investasi jangka panjang (Hold to Maturity) seperti Dana
Pensiun dan Asuransi, sehingga aktifitas perdagangannya relatif kecil;
c) Pelaku pasar cenderung menahan diri untuk aktif bertransaksi karena
adanya sentimen negatif, antara lain:
1) Ketidakpastian rencana kenaikan suku bunga acuan The Fed AS;
2) Devaluasi mata uang Yuan;
3) Tren penguatan USD terhadap IDR;
4) Perlambatan pertunbuhan ekonomi Indonesia.
Guna menghadapi hambatan tersebut, tindakan yang telah diambil
antara lain:
1) Aktif berkoordinasi dalam forum FKSSK dalam rangka stabilisasi
pasar keuangan untuk meningkatkan kepercayaan investor sehingga
dapat mendorong pasar SBN menjadi aktif dan likuid;
2) Aktif berkoordinasi dengan pelaku pasar dalam rangka
menyampaikan langkah-langkah dan kebijakan pemerintah untuk
menjaga stabilitas pasar keuangan;
3) Pelaksanaan reopening issuance policy atas SBSN tenor 2 tahun dalam
rangka menyiapkan benchmark series SBSN; dan
4) Meningkatkan Market Surveillance atas pasar SBN
Selain itu, rencana yang akan dilaksanakan pada tahun 2016 sehubungan
dengan kegiatan tersebut adalah
1) Menyampaikan informasi aktivitas perdagangan di pasar sekunder
kepada pelaku pasar setiap bulan, berdasarkan hasil pemantauan
aktivitas di pasar sekunder.
2) Mendorong peningkatan likuiditas pasar sekunder melalui transaksi
buyback dan switching, termasuk transaksi cross instrument
3) Melakukan Kajian terhadap aktivitas dan perilaku perdagangan oleh
pelaku pasar (by industry), terutama SUN seri benchmark
Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama Persentase pencapaian tingkat
likuiditas pasar SBN (Turn Over Ratio), dapat tercapai dengan baik dengan
realisasi sebesar 155,56% dari target 100% sehingga nilai capaiannya sebesar 120.
2. Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi
Dalam rangka memperkuat implementasi kebijakan di bidang pengelolaan
utang, maka perlu dilakukan peningkatan pemahaman stakeholders terhadap
pengelolaan utang. Bentuk peningkatan pemahaman dimaksud dapat
dilakukan melalui komunikasi dan edukasi secara berkelanjutan dan
komprehensif. Efektivitas edukasi dan komunikasi merupakan bentuk
pengukuran tingkat keberhasilan peserta (stakeholders) dalam hal pemahaman
substansi/materi pengelolaan SBN dan mekanisme pengelolaan pinjaman dan
hibah yang disampaikan melalui sosialisasi yang dilaksanakan.
IKU ini hanya mengukur edukasi dan komunikasi yang disampaikan ke
pihak eksternal. Variabel yang diukur dalam kuisioner adalah tingkat
pemahaman peserta (bobot 65%), bahan presentasi (bobot 10%), pembicara
(bobot 20%), dan fasilitas tempat pelaksanaan (bobot 5%). Perhitungan IKU ini
mempertimbangkan frekuensi maupun tingkat pemahaman masyarakat,
sehingga sejak awal tahun sudah harus ditargetkan berapa frekuensi kegiatan
peningkatan pemahaman masyarakat dan pelaku ekonomi terhadap
pengelolaan SBN. Target peserta yang hadir minimal 50 peserta dan yang
mengembalikan kuesioner minimal 50% dari peserta yang hadir, dan
disesuaikan dengan daftar hadir.
IKU ini menggunakan polarisasi maximize, dimana capaian yang
diharapkan adalah capaian yang semakin tinggi atau lebih dari target yang
ditetapkan.
1) Capaian IKU
Pada tahun 2015, Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi
ditargetkan sebesar 75,00%, dengan realisasi sebesar 79,70% sehingga nilai
capaiannya adalah 106,27%. Adapun penjelasan capaian selama tahun 2015
sebagai berikut.
Sampai dengan Triwulan IV 2015, telah dilaksanakan 23 kali kegiatan
sosialisasi dalam rangka pengembangan pasar SBN, dengan rata-rata realisasi
nilai tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi sebesar 79,7%. Meskipun
target tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi tercapai, kegiatan sosialisasi
yang dilaksanakan masih terbatas kepada kalangan akademisi, sehingga belum
menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas dan lebih potensial untuk
dijadikan basis investor baru SBN.
Gambar 3.3 Sosialisasi SBSN di Aceh
Perincian pelaksanaan kegiatan sosialisasi dalam rangka pengembangan
pasar SBN dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 3.16
Pelaksanaan Sosialisasi pasar SBN tahun 2015
No Tanggal Sosialisasi Lokasi Kota
Tingkat Efektivitas Edukasi & Komunikasi
1 26-Feb-15 SUN Universitas Mataram Mataram 81,71
2 12-Mar-15 SUN Universitas Negeri Medan Medan 81,13
3 27-Mar-15 SUN Universitas Pattimura Ambon 82,70
4 10-Apr-15 SUN Universitas Sriwijaya Palembang 75,61
5 22-Apr-15 SBN DJPPR Jakarta 78,63
6 24-Apr-15 SUN Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin 81,15
7 29-Apr-15 SBSN Setukpa Lemdikpol Polri Sukabumi 80,21
8 08-Mei-15 SBN (Host Dit. SUN)
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Surakarta 75,74
9 12-Mei-15 SBN (Host Dit. PS)
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Yogyakarta 75,85
10 13-Mei-15 SBSN KPPN Tegal Tegal 79,20
11 21-Mei-15 SBSN Universitas Jend Soedirman
Purwokerto 80,53
12 25-Mei-15 SUN Universitas Airlangga Surabaya 78,78
13 10-Jun-15 SBN Perbanas Surabaya 75,08
14 21-Agt-15 SBN (Host Dit. SUN)
Universitas Negeri Manado
Manado 77,33
15 28-Agt-15 SUN Universitas Negeri Malang
Malang 84,64
16 04-Sep-15 SUN Universitas Padjadjaran Bandung 77,81
17 11-Sep-15 SUN Universitas Udayana Denpasar 80,34
18 23-Okt-15 SUN UPN "Veteran" Yogyakarta
Yogyakarta 84,21
19 30-Okt-15 SUN Universitas Sebelas Maret Surakarta 78,9
20 13-Nop-15 SUN Universitas Tanjungpura Pontianak 80,91
21 27-Nop-15 SUN Universitas Jenderal Soedirma
Purwokerto 81,36
22 30-Nop-15 SUN Universitas Jember Jember 79,74
23 20-Nop-15 SBSN Kediri 81,61
Nlai Rata-Rata 79,70
2) Perbandingan IKU Selama 3 tahun Terakhir
Adapun capaian IKU tersebut selama tiga tahun berturut-turut seperti
tertera pada tabel berikut.
Periode
Pelaporan
2013 2014 2015
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Tahunan 75,00% 77,28% 75,00% 76,83% 75% 79,70%
3) Hambatan dan Tantangan
Tantangan dari pihak eksternal yang dihadapi antara lain adalah masih
terdapat beberapa kelompok masyarakat yang belum memiliki pemahaman
secara proporsional mengenai utang, khususnya SBN, sehingga cenderung
memiliki perspektif negatif tentang utang. Selain itu, pemahaman
masyarakat terhadap utang yang komprehensif dan berkelanjutan
berpotensi meningkatkan minat beli masyarakat dan pada akhirnya dapat
mendukung pemenuhan target pembiayaan APBN.
Selanjutnya, masalah yang dijuampai adalah metode sosialisasi masih
bersifat konvensional, sehingga belum dapat menjangkau kalangan
masyarakat secara luas (masih terbatas kalangan akademisi) serta belum
dapat menjamin pemahaman masyarakat mengenai SBN secara
berkelanjutan.
Sehubungan dengan kendala dan tantangan tersebut, tindakan yang
telah dilakukan oleh DJPPR adalah
a) Pembekalan terhadap para pembicara terkait dengan materi dan teknik
public speaking, untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan sosialiasi;
b) Pelaksanaan sosialisasi di lingkungan kantor DJPPR dengan
mengundang/menerima kunjungan civitas akademika;
c) Meningkatkan pemanfaatan website DJPPR sebagai sarana sosialiasi.
Selain itu, pada tahun 2016 juga akan dilaksanakan beberapa kegiatan antara
lain
a) Menerapkan format baru sosialisasi yang lebih efektif dan efisien, agar
dapat menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas dan lebih
menjamin pemahaman secara berkelanjutan
(sesuai arahan Komisi XI DPR, pada Rapat kerja dan anggaran tgl 6 Okt
2015); dan
b) Menerapkan formula dan/atau penambahan bobot baru yang bersifat
outcome dalam rangka perhitungan hasil sosialisasi yang lebih efektif dan
efisien
Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama Tingkat efektivitas edukasi dan
komunikasi, dapat tercapai dengan baik dengan realisasi sebesar 79,70% dari
target 75% sehingga nilai capaiannya sebesar 106,27.
3. Persentase Pertumbuhan Jumlah Nominal Kepemilikan SBN Tradable Oleh
Investor Domestik
Pertumbuhan investor domestik diukur berdasarkan peningkatan jumlah
nominal kepemilikan SBN tradable. Pertumbuhan investor domestik sangat
tergantung pada jumlah peningkatan outstanding SBN setiap tahunnya serta
menyesuaikan dengan strategi pengelolaan utang dan kebutuhan pembiayaan
dalam APBN. Apabila penerbitan SBN tetap dilakukan seperti kondisi saat ini,
maka Pemerintah berupaya untuk menjaga agar porsi kepemilikan SBN oleh
investor domestik tetap dominan.
Penerbitan SBN di pasar domestik dilakukan dengan senantiasa melihat
daya serap pasar domestik. Saat ini, pasar SBN domestik masih didominasi
oleh investor domestik. Namun demikian, seiring dengan semakin baiknya
kondisi fundamental perekonomian Indonesia (pulled factor) dan kebijakan
bank sentral di beberapa advanced country serta kondisi perekonomian global
yang masih belum pulih (pushed factor), membuat SBN di pasar domestik
semakin diminati asing, khususnya dalam kurun waktu beberapa tahun
terakhir. Kenaikan kepemilikan SBN oleh investor asing yang signifikan di satu
sisi memberikan dampak positif seperti cost of borrowing yang semakin rendah
karena adanya permintaan yang sangat tinggi dari investor asing, tetapi di sisi
yang lain dapat menimbulkan dampak negatif antara lain meningkatnya risiko
terjadinya pembalikan arus dana keluar Indonesia secara tiba-tiba (sudden
reversal), dengan indikasi melonjaknya imbal hasil (yield) SBN. Masuknya dana
asing masih akan dibutuhkan dalam rangka memperluas basis invetor SBN
dan memperdalam pasar SBN. Namun, Pemerintah perlu menyiapkan
kebijakan untuk mengantisipasi hal tersebut, salah satunya dengan
mengembangkan pasar domestik terutama pengembangan industri pasar
keuangan domestik seperti dana pensiun, asuransi, reksadana, dan perbankan.
Hal ini penting mengingat pasar SBN yang andal harus ditopang oleh industri
pasar keuangan yang cukup solid. Pengembangan pasar domestik melalui
penguatan potensi investor domestik perlu dilakukan secara komprehensif.
Adapun upaya pemerintah untuk memperkuat investor domestik di pasar
SBN antara lain dengan bekerja sama dengan semua otoritas/ regulator,
komunikasi aktif dengan pelaku industri pasar keuangan domestik, serta
peningkatan partisipasi investor ritel melalui penerbitan SBN ritel. Dengan
menetapkan target pertumbuhan sebesar 7% setiap tahun, maka diharapkan
upaya maksimal dari Pemerintah untuk tetap mempertahankan dominasi
investor domestik pada SBN tradable di pasar domestik dapat terwujud. Jadi,
IKU ini bertujuan untuk menggambarkan peningkatan basis investor domestik
terhadap total kepemilikan investor pada SBN domestik yang diperdagangkan.
1) Capaian IKU
IKU ini menggunakan polarisasi maximize, dimana capaian yang
diharapkan adalah capaian yang semakin tinggi atau lebih dari target yang
ditetapkan.
Pada tahun 2015, Persentase pertumbuhan jumlah nominal
kepemilikan SBN tradable oleh investor domestik direncanakan sebesar
9%, dengan realisasi sebesar 15,99% sehingga capaiannya sebesar 120%.
Persentase pertumbuhan jumlah nominal kepemilikan SBN tradable oleh
investor domestik s.d. Triwulan IV 2015, pertumbuhan kepemilikan oleh
investor domestik terealisasi sebesar 15,99%, dengan rincian sbb:
Daya serap pasar domestik yang meningkat berdampak pada
berkurangnya ketergantungan terhadap investor asing sebagai basis
investor dalam penerbitan SBN, dimana hal ini dapat menurunkan potensi
risiko sudden reversal dan cornering oleh pasar kepada Pemerintah,
sehingga dapat mendukung pemenuhan target pembiayaan utang serta
menurunkan biaya dan risiko utang pemerintah.
2) Perbandingan IKU Selama 3 tahun Terakhir
Adapun capaian IKU tersebut selama tiga tahun berturut-turut seperti
tertera pada tabel berikut.
Periode
Pelaporan
2013 2014 2015
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Tahunan 7,00% 22,16% 7,00% 11,50% 9% 15,99%
3) Hambatan dan Tantangan
Selama tahun 2015, tidak ada kendala yang berrarti dalam pencapaian
target tersebut. Hal tersebut terjadi karena DJPPR telah menyiapkan
beberapa antisipasi antara lain:
a) Koordinasi dengan Bappenas dalam rangka penyiapan daftar kegiatan;
b) Koordinasi dengan internal DJPPR terkait penyiapan Strategi
Pengelolaan Utang Negara Jangka Menengah;
c) Koordinasi dengan Bappenas dan K/L dalam proses penyiapan
Rediness Criteria (Proyek IFAD dan Bank Dunia ); dan
d) Negosiasi dan penandatanganan 4 proyek pinjaman JICA dan 2 proyek
pinjaman CEXIM
Untuk tahun yang akan datang guna mencegah kendala yang mungkin
terjadi, diperlukan beberapa antisipasi antara lain:
a) Koordinasi dalam bentuk trilateral meeting serta monitoring dengan
Bappenas dan K/L dalam rangka proses penerbitan daftar kegiatan
tahun 2016 dari masing-masing proyek sehingga dapat segera
dinegosiasikan; dan
b) Mempercepat proses penandatangan pinjaman yang telah
dinegosiasikan pada akhir tahun 2015
Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama persentase pertumbuhan jumlah
nominal kepemilikan SBN tradable oleh investor domestik, dapat tercapai dengan
baik dengan realisasi sebesar 15,99% dari target 9% sehingga nilai capaiannya
sebesar 120.
Kesimpulan:
Pencapaian SS Pasar SBN yang likuid, dalam, dan stabil dengan indikator Persentase
pencapaian tingkat likuiditas pasar SBN (Turn Over Ratio), Tingkat efektivitas
edukasi dan komunikasi, dan Persentase pertumbuhan jumlah nominal kepemilikan
SBN tradable oleh investor domestik, pada tahun 2015 dapat tercapai dengan baik
dengan nilai capaian 117.
e. SS Pinjaman yang Efektif dan Efisien
1. Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pinjaman
Tingkat efektivitas dan efisiensi pinjaman diukur dengan membandingkan
Pinjaman Kegiatan yang ditandatangani yang sesuai dengan kebijakan
pemerintah dibandingkan dengan seluruh Pinjaman Kegiatan yang
ditandatangani pada tahun 2015 (dikecualikan pinjaman untuk alutsista dan
almatsus TNI/POLRI).
Pinjaman Kegiatan yang sesuai dengan kebijakan Pemerintah didefenisikan
sebagai Pinjaman yang akan membiayai kegiatan sesuai dengan Dokumen Nawa
Cita Presiden Republik Indonesia dalam Bab Berdikari pada Bidang Ekonomi,
yang mencantumkan bahwa Utang baru hanya ditujukan untuk membiayai
pengeluaran pemerintah yang produktif dalam rangka meningkatkan potensi
output yang memberikan dampak multiplier tinggi di masa yang akan datang.
Tujuan dari IKU ini adalah sebagai filter terhadap pemanfaatan pinjaman luar
negeri agar lebih selektif dan sesuai dengan kebijakan, sehingga pemanfaatan
pinjaman luar negeri akan lebih produktif.
1) Capaian IKU
IKU ini menggunakan polarisasi maximize, dimana capaian yang
diharapkan adalah capaian yang semakin tinggi atau lebih dari target yang
ditetapkan.
Pada tahun 2015, Tingkat efektivitas dan efisiensi pinjaman
direncanakan sebesar 70%, dengan realisasi sebesar 100,00%, sehingga
capaiannya sebesar 120. Penjelasan capaian selama tahun 2015 dapat
diuraikan sebagai berikut.
Hingga akhir tahun 2015, seluruh pinjaman kegiatan yang
ditandatangani sesuai dengan kebijakan Pemerintah. Dengan demikian
capaian 2015 adalah sebesar 100%, yang melampaui target sebesar 70%.
Rincian pinjaman kegiatan yang ditandatangani sampai akhir tahun 2015
adalah sebagai berikut.
Tabel 3.17
Pinjaman Kegiatan yang Ditandatangani Tahun 2015
No Nama Perjanjian
Pinjaman Lender
Tanggal Tanda
tangan Sektor
1
Toll Road Development
of Solo-Kertosono
(Saradan-Kertosono
Section)ntion)
CEXIM 29 Desember
2015
Infrastruktur
Jalan Tol
2 Toll Road Development
of Balikpapan-Samarinda CEXIM
29 Desember
2015
Infrastruktur
Jalan Tol
3
Engineering Services
Jakarta Mass Rapid
Transit East-West Line
Project Phase I
JICA 4 Desember
2015
Infrastruktur
Perhubungan
4
Java-Sumatra
Interconnection
Transmission Line
Project (II)
JICA 18 Desember
2015 Energi
5
Construction of Jakarta
Mass Rapid Transit
Project (II) (Construction
Jakarta Mass Rapid
Transit Phase I Stage 2)
JICA 4 Desember
2015
Infrastruktur
Perhubungan
6
Geothermal
Development
Acceleration Program
(Hululais Geothermal
Power Plant Project
(E/S))
JICA 18 Desember
2015 Energi
2) Perkembangan IKU selama 3 tahun terakhir
Adapun capaian IKU tersebut selama tiga tahun berturut-turut seperti
tertera pada tabel berikut.
Periode
Pelaporan
2013 2014 2015
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Tahunan N/A N/A 70,00% 90,00% 70,00% 100,00%
3) Hambatan dan Tantangan
Tantangan yang dihadapi untuk mencapai IKU ini adalah masih terdapat
usulan pemanfaatan pinjaman luar negeri yang belum sesuai dengan
kebijakan Pemerintah. Untuk mengatasi tantangan tersebut, secara konsisten
telah dilaksanakan koordinasi dengan Bappenas antara lain dalam hal :
1. Penentuan usulan kegiatan yang akan dicantumkan di dalam Daftar
Rencana Prioritas Pinjaman Luar Negeri (Green Book) tahun 2015
2. Menyusun kerangka kebijakan prioritas pinjaman luar negeri dengan
pembagian tugas yang meliputi pemilihan Kegiatan, penilaian kesiapan
kegiatan dan penentuan sumber pembiayaan sehingga tercapai efisiensi
pembiayaan utang.
Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama tingkat efektivitas dan efisiensi
pinjaman, dapat tercapai dengan baik dengan realisasi sebesar 100% dari target
70% sehingga nilai capaiannya sebesar 120.
Kesimpulan:
Pencapaian SS Pinjaman yang efektif dan efisien dengan indikator Tingkat efektivitas
dan efisiensi pinjaman, pada tahun 2015 dapat tercapai dengan baik dengan nilai
capaian 120.
f. SS Biaya dan Risiko Portofolio Utang yang Terkendali
1. Persentase Pencapaian Efisiensi Biaya Utang
1) Capaian IKU
Pada tahun 2015, persentase pencapaian efisiensi biaya utang
direncanakan sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 93,01%, sehingga
capaiannya sebesar 106,99. Penjelasan capaian selama tahun 2015 dapat
diuraikan sebagai berikut.
Pembayaran biaya utang-premium : Rp 151,03 triliun
Outstanding 2014 : Rp 2604.93 triliun
Net flow s.d. Desember 2015 : Rp 354.57 triliun
Realisasi Effective Cost Desember 2015 : 5,07 %
Target Effective Cost Desember 2015 : 5.45 %
Capaian IKU = Realisasi Effective Cost/Target Effective Cost = 93,01%
Pencapaian target tersebut dilator belakangi oleh beberapa hal berikut.
a. Penerbitan SBN dan Pengadaaan utang dilakukan dengan
mempertimbangkan kondisi pasar keuangan sehingga memperoleh tingkat
bunga yang optimal.
b. Tingkat bunga acuan untuk pinjaman luar negeri seperti LIBOR masih
berada pada level yang rendah, sehingga realisasi pembayaran bunga utang
luar negeri relatif kecil.
c. Pemilihan instrumen pembiayaan utang baik dari SBN maupun pinjaman,
yang dilakukan secara hati-hati, sehingga diperoleh bauran portofolio yang
memiliki biaya yang efisien.
Pencapaian target tersebut memeiliki keterkaitan erat dengan sasaran
strategis dalam Renstra DJPPR, yaitu dengan pengelolaan utang yang semakin
efisien, maka hal ini dapat mendukung pencapaian target pengelolaan utang
jangka panjang, yaitu memenuhi pembiayaan APBN dengan biaya yang
optimum dan risiko yang terkendali.
2) Hambatan dan Tantangan
Beberapa hambatan pencapaian IKU dan cara yang ditempuh untuk
mengatasinya dapat dijelaskans ebagai berikut.
a) Kondisi pasar keuangan dan perekonomian global maupun domestik yang
kurang menguntungkan dan berpotensi meningkatkan biaya utang,
terutama pengadaan utang baru. Untuk itu dilakukan langkah langkah
sebagai berikut.
1. Pemilihan instrumen dan waktu yang tepat untuk
pengadaan/penerbitan utang baru.
2. Pelaksanaan strategi front loading untuk mengantisipasi peningkatan
biaya utang.
3. Optimalisasi pinjaman program dan pinjaman siaga yang memiliki
biaya yang lebih rendah.
b) Keterbatasan pasar SBN domestik untuk membiayai pelebaran defisit
APBN, sehingga berpotensi terjadi cornering oleh pelaku pasar, yang
dampaknya akan meningkatkan tingkat bunga untuk pengadaan utang
baru. Langkah antisipasi yang dilakukan antara lain:
1. Koordinasi yang baik dengan Investor, BLU, BUMN dan pemberi
Pinjaman sehingga pemerintah dapat memenuhi tambahan pembiayaan
utang, tanpa adanya cornering dari pelaku pasar
2. Koordinasi yang intensif antara pengelola utang, pengelola kas dan
pelaksanaan anggaran, sehingga dapat mengantisipasi adanya
pelebaran defisit dengan baik.
Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama persentase pencapaian efisiensi biaya
utang, dapat tercapai dengan baik dengan realisasi sebesar 93,01% dari target 100%
sehingga nilai capaiannya sebesar 106,99.
2. Persentase Pemenuhan Target Risiko Portofolio Utang
Risiko portofolio utang meliputi risiko tingkat bunga (interest risk), risiko nilai
tukar (Exchange Rate Risk) dan risiko pembiayan kembali (refinancing risk). Target
risiko portofolio utang tahun 2015 tercantum pada Strategi Pengelolaan Utang
Jangka Menengah (MTDS) sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan (KMK)
yang telah diubah terakhir dengan KMK Nomor 113/KMK.06/2014 tentang
Strategi Pengelolaan Utang Negara Tahun 2014-2017. Selanjutnya, berdasarkan
KMK tersebut disusun target operasional dan pedoman dalam pelaksanaan
pengelolaan utang Pemerintah secara tahunan yang ditanda tangani Direktur
Jenderal tanggal 30 Maret 2015 tentang tentang Strategi Pembiayaan Tahunan
Melalui Utang tahun 2015 (Strategi Tahunan).
1) Capaian IKU
IKU ini menggunakan polarisasi stabilize, dimana capaian yang diharapkan
adalah capaian yang sesuai atau mendekati target yang ditetapkan.
Pada tahun 2015, Persentase pemenuhan target risiko portofolio utang
direncanakan sebesar 100%, dan realisasi yang dicapai sebesar 101,20% dengan
demikian maka nilai capaian sebesar 117,60%.
Capaian tersebut diperoleh karena secara umum pengelolaan portofolio
utang masih dalam kisaran strategi pengelolaan utang, dengan perincian:
a. Realisasi outstanding utang valas sebesar 43.85% dari target tahunan 43,67%
dan target jangka menengah 41,0%;
b. Realisasi outstanding utang VR sebesar 14,00% dari target tahunan 13,79%
dan target jangka menengah 13,0%;
c. Realisasi ATM sebesar 9.31 dari target tahunan 9,68 dan target jangka
menengah 9.5.
Target pemenuhan risiko portofolio utang tersebut dapat tercapai dengan baik,
mengingat eberapa faktor berikut.
a. Penetapan komposisi pengadaan/penerbitan utang tang tepat, sehingga
memberikan bauran portofolio yang memiliki biaya dan risiko yang sesuai
dengan target yang ditetapkan
b. Penerbitan SBN mengutamakan sumber pembiayaan dari domestik untuk
memitigasi risiko nilai tukar rupiah
c. Penerbitan SBN lebih mengutamakan SBN dengan tingkat bunga tetap untuk
memitigasi risiko tingkat bunga
IKU yang dijalankan ini terkait secara langsung dengan Renstra DJPPR
tahun 2015 -2019. Terdapat 3 indikator risiko yang menjadi target pengelolaan
utang yitu risiko nilai tukar, risiko tingkat bunga dan risiko refinancing. Risiko
tingkat bunga yang semakin menurun dan risiko refinancing yang masih
terkendali, sehingga masih searah dengan target pengelolaan utang jangka
panjang (Renstra). Namun untuk indikator risiko nilai tukar terdapat tren yang
meningkat, hal ini disebabkan oleh kebijakan Pemerintah dalam pemenuhan
target pelebaran defisit APBN tanpa mengganggu kondisi pasar keuangan
domestik dan dengan mengutamakan pembiayaan melalui pinjaman luar negeri
yang memiliki tingkat bunga yang lebih menguntungkan. selain itu terdapat
kecenderungan untuk memanfaatkan pinjaman luar negeri untuk mendorong
percepatan penyediaan infrastruktur, yang mendorong peningkatan utang
dengan mata uang asing.
2) Hambatan dan Tantangan
a. Kondisi pasar keuangan yang kurang menguntungkan diantaranya
melemahnya nilai tukar rupiah dan peningkatan tingkat bunga. Upaya yang
dilakukan antara lain:
1. Pemerintah mempersiapkan pemanfaatan instrumen Lindung Nilai
untuk mengantisipasi adanya pelemahan nilai tukar rupiah yang dapat
meningkatkan kewajiban utang.
2. Pemilihan secara selektif utang dalam mata uang asing sesuai dengan
pengelolaan aset dan kewajiban, serta mendukung penyediaan cadangan
devisa.
b. Pelebaran defisit APBN yang mengakibatkan Pemerintah menambah target
pembiayaan utang yang dipenuhi dari pembiayaan utang valas. Upaya yang
dilakukan untuk mengatasinya natara lain:
1. Melakukan koordinasi dengan BLU dan BUMN dibawah koordinasi
Kementerian keuangan untuk membantu pemenuhan defisit APBN
melalui penanaman dananya pada instrumen SBN domestik.
2. Penambahan utang valas tetap dilakukan secara selektif terutama dengan
mengutamakan mata uang kuat yang memiliki fluktuasi rendah dan
memiliki biaya utang yang relatif murah
Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama persentase pemenuhan target risiko
portofolio utang dapat tercapai dengan baik dengan realisasi sebesar 101,20% dari
target 100% sehingga nilai capaiannya sebesar 117,60%.
Kesimpulan:
Pencapaian SS Biaya dan risiko utang yang terkendali dengan indikator persentase
pencapaian efisiensi biaya utang dan persentase pemenuhan target risiko portofolio
utang, pada tahun 2015 dapat tercapai dengan baik dengan nilai capaian 112,30.
g. Pengelolaan Risiko dan Dukungan Pemerintah yang Prudent
1. Persentase Penyelesaian Kerangka Pengelolaan Risiko Keuangan Negara
Berbasis Neraca Keuangan Negara
1) Capaian IKU
Pada tahun 2015, persentase penyelesaian kerangka pengelolaan risiko
keuangan negara berbasis neraca keuangan negara direncanakan sebesar
100%, dan realisasi yang dicapai sebesar 100,00% dengan demikian maka
nilai capaian sebesar 100. Penjelasan capaian selama tahun 2015 dapat
diuraikan sebagai berikut.
Kerangka kerja pengelolaan risiko keuangan negara berbasis neraca
disusun sebagai dasar operasional pengelolaan risiko keuangan di tingkat
pemerintah dan di tingkat negara dengan melibatkan unit-unit pengelola
risiko di sisi asset dan di sisi liability.
Penyusunan kerangka kerja dilakukan oleh DJPPR yang bertujuan
menyiapkan dasar operasional pengelolaan risiko yang berbasis neraca untuk
memperjelas hubungan kerja antara unit-unit pengelola sub portofolio aset
dan kewajiban dengan pengelola risiko secara holistik.
Penyusunan kerangka kerja cukup kompleks karena melibatkan
stakeholder yang memiliki misi yang berbeda-beda misalnya BI,BUMN,dan
unit-unit pengelola aset dan kewajiban di lingkungan Kementerian
Keuangan.
Tersedianya kerangka kerja pengelolaan risiko keuangan negara secara
holistik yang akan menjadi pedoman bagi stakeholder dalam pelaksanaan
pengelolaan risiko pada Neraca Negara.
Pada tahun ini telah disusun kerangka kerja pengelolaan risiko
keuanganh negara melalui neraca negara yang telah disetujui oleh Menteri
Keuangan, untuk selanjutnya akan disusun naskah MoU dengan Bank
Indonesia terkait pelaksanaannya.
2) Perkembangan IKU selama 3 tahun terakhir.
IKU ini baru dilaksanakan sejak bergabungnya PPRF ke DJPPR dengan
nama Dit. PRKN, sehingga IKU tersebut merupakan IKU baru yang
dilaksanakan tahun 2015.
3) Hambatan dan Tantangan
Salah satu masalah yang dihadapi dalam rangka melaksanakan kegiatan
tersebut adalah karakteristik fungsi dan kebutuhan yang unik diantara unit
pemilik risiko dan stakeholders-nya (a.l.: BI, BUMN, serta unit-unit pengelola
aset dan kewajiban di lingkungan Kementerian Keuangan), menimbulkan
kendala di dalam penyusunan suatu kerangka pengelolaan risiko yang
komprehensif dan secara universal mengakomodasi berbagai perbedaan
dimaksud.
1. Guna menghadapi masalah tersebut, hal yang telah dilakukan DJPPR
adalah mengumpulkan data dan informasi yang relevan dalam rangka
penyusunan kerangka kerja;
2. Melakukan stakeholders mapping dan berkoordinasi dengan stakeholders
terkait dalam rangka menyiapkan pelaksanaan penyusunan kerangka
kerja pengelolaan risiko keuangan negara.; dan
3. Membentuk tim penyusunan kerangka kerja dengan melibatkan institusi
terkait (Bank Indonesia, kementerian Negara BUMN, Kementerian
Keuangan, BUMN terkait); dan
4. Penyusunan draft awal kerangka kerja.
Selanjutnya, di tahun 2016 diperlukan koordinasi dengan berbagai pihak
terkait dalam rangka implementasi kerangka kerja pengelolaan risiko.
Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama persentase penyelesaian kerangka
pengelolaan risiko keuangan negara berbasis neraca keuangan negara dapat
tercapai dengan baik dengan realisasi sebesar 100% dari target 100% sehingga
nilai capaiannya sebesar 100.
2. Tingkat Efektivitas Pengendalian Risiko Default Badan Usaha yang Dijamin
Setiap badan usaha yang mendapatkan penjaminan pemerintah perlu
diupayakan untuk tidak mengalami default. Karena hal ini akan berdampak
pada timbulnya beban tagihan pembayaran dari kreditur kepada Pemerintah
terkait pinjaman badan usaha tersebut yang diperoleh melalui skema
penjaminan, sehingga meningkatkan biaya dan risiko utang secara keseluruhan.
Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya default terhadap badan usaha yang
mendapatkan penjaminan pemerintah, DJPPR melaksanakan berbagai upaya
antara lain dengan kegiatan strukturing penjaminan yang baik dan kegiatan
monitoring serta mitigasi risiko default.
1) Capaian IKU
IKU ini menggunakan polarisasi maximize, dimana capaian yang
diharapkan adalah capaian yang semakin tinggi atau lebih dari target yang
ditetapkan.
Pada tahun 2015, Tingkat efektivitas pengendalian risiko default
badan usaha yang dijamin ditargetkan sebesar 100%, dengan realisasi
sebesar 100%, sehingga memperoleh nilai capaian 120. Penjelasan capaian
selama tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut.
Realisasi alokasi anggaran kewajiban penjaminan tahun 2015 sebesar
0%. Hal ini selain karena tidak ada klaim penjaminan dari pihak Bank
Pemberi Kredit dan pihak terjamin, juga tidak dipindahbukukan ke rekening
Dana Cadangan Penjaminan (kondisi terbatasnya kas Pemerintah
berdasarkan hasil rapat Komite ALM tanggal 31 Desember 2015). Adapun
sampai dengan akhir tahun 2015 jumlah pemberian penjaminan terhadap
proyek-proyek infrastruktur adalah sebagai berikut:
a. Penerbitan 36 Surat Jaminan Pemerintah untuk Proyek 10.000 MW tahap I
(FTP-1) termasuk pembangkit dan transmisi, dengan nilai penjaminan
sebesar IDR22,4 triliun, USD3,80 miliar, dan equivalent IDR 18,49 triliun;
b. Penerbitan 11 Surat Jaminan Pemerintah untuk Proyek Percepatan
Penyediaan Air Minum terkait 11 PDAM (Kabupaten Bogor, Kabupaten
Ciamis, Lombok Timur, Kota Malang, Kota Banjarmasin, Kota Denpasar,
Giri Menang, Tirta Satria Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kota
Palopo dan Kabupaten Buleleng), dengan nilai penjaminan sebesar
IDR328,30 miliar;
c. Penerbitan 9 Surat Jaminan Kelayakan Usaha (SJKU) untuk Proyek 10.000
MW tahap II (FTP-2), dengan nilai penjaminan sebesar USD4,95 miliar;
d. Penerbitan 1 Surat Jaminan untuk Proyek Kerjasama Pemerintah dengan
Badan Usaha (KPBU) terkait proyek Central Java Power Plant dengan
nilai penjaminan sebesar USD3,20 miliar.
Target tersebut dapat tercapai, disebabkan antara lain oleh:
a. Pelaksanaan fungsi pemantauan bersama dengan unit-unit teknis
pengeloa penjaminan baik middle office maupun front office DJPPR dalam
upaya identifikasi permasalahan yang dapat menimbulkan potensi
default, baik terkait dengan proyek yang dijamin atau kondisi keuangan
badan usaha (PT PLN & PDAM);
b. Penyampaian laporan berkala dari pihak terjamin mengenai
perkembangan proyek, pinjaman dan realisasi pembayaran kewajiban,
termasuk laporan berkala dari pihak Bank Pemberi Kredit terkait
pemblokiran rekening escrow pihak terjamin (PDAM).
2) Perkembangan IKU selama 3 tahun terakhir.
Adapun capaian IKU tersebut selama tiga tahun berturut-turut seperti
tertera pada tabel berikut.
Periode
Pelaporan
2013 2014 2015
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Tahunan 100% 100% 100% 100% 100% 100%
3) Hambatan dan Tantangan
Dalam mencapai target tersebut, terdapat beberapa tantangan sebagai
berikut.
a. Pihak terjamin terlambat menyampaikan update perkembangan data
keuangan dan proyek-proyek yang dijamin Pemerintah dalam
mendukung analisis potensi default; dan
b. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terlambat
menyampaikan informasi tindak lanjut atas penyelesaian permasalahan
Proyek Percepatan Penyediaan Air Minum dan kurang efektif mengawasi
penyelesaian proyek internal Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat yang mendukung Proyek Percepatan Penyediaan Air
Minum (PDAM).
Upaya yang diambil dalam rangka menghadapi tantangan tersebut antara
lain:
a. Berkoordinasi dengan unit-unit teknis pengelolaan penjaminan baik
middle office maupun front office DJPPR dan pihak terjamin (PT PLN
dan PDAM) agar optimal dan tepat waktu dalam menyampaikan laporan
kondisi keuangan dan perkembangan proyek sebagai dasar untuk
melakukan analisis kondisi keuangan pihak terjamin termasuk potensi
default;
b. Berkoordinasi dengan pihak Bank Pemberi Kredit terkait penjaminan
proyek PDAM untuk optimal dan tepat waktu menyampaikan laporan
pelaksanaan pemblokiran rekening PDAM; dan
c. Berkoordinasi dengan unit teknis pada Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat (Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan
Direktorat Jenderal Cipta Karya) terkait tindak lanjut penyelesaian
permasalahan proyek internal Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat yang mendukung proyek penjaminan PDAM.
Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama Tingkat efektivitas pengendalian
risiko default badan usaha yang dijamin dapat tercapai dengan baik dengan
realisasi sebesar 100% dari target 100% sehingga nilai capaiannya sebesar 120.
Kesimpulan:
Pencapaian SS pengelolaan risiko dan dukungan pemerintah yang prudent dengan
indikator persentase penyelesaian kerangka pengelolaan risiko keuangan negara
berbasis neraca keuangan negara dan Tingkat efektivitas pengendalian risiko default
badan usaha yang dijamin, pada tahun 2015 dapat tercapai dengan baik dengan
nilai capaian 110.
h. SS Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang Taat Prosedur
1. Tingkat Penerapan Pengendalian Intern
Tingkat penerapan pengendalian intern pada DJPPR diukur berdasarkan
hasil pemantauan pengendalian intern terhadap kegiatan-kegiatan utama yang
dipilih pada setiap unit Eselon II di lingkungan DJPPR. Pemantauan tersebut
dilaksanakan dengan mengacu pada KMK Nomor 152/KMK.09/2011 tentang
Peningkatan Penerapan Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian
Keuangan dan KMK Nomor 32/KMK.09/2013 tentang Kerangka Kerja
Penerapan Pengendalian Intern dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian
Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pemantauan pengendalian intern
ini bertujuan untuk menilai kualitas pengendalian intern sekaligus
meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pengelolaan utang.
Pemantauan pengendalian intern dilaksanakan melalui pengecekan secara
periodik terhadap atribut-atribut pengendalian utama menggunakan perangkat
pemantauan yang telah disusun. Atribut pengendalian yang dimaksud adalah
karakteristik/ciri khusus yang melekat pada pengendalian atau bukti yang
menunjukkan bahwa pengendalian telah dilaksanakan, seperti dokumentasi
pendukung, paraf, tanda tangan.
1) Capaian IKU
IKU ini menggunakan polarisasi maximize, dimana capaian yang
diharapkan adalah capaian yang semakin tinggi atau lebih dari target yang
ditetapkan.
Pada tahun 2015, Tingkat penerapan pengendalian intern ditargetkan
sebesar 95,00 (skala 100,00), dengan realisasi sebesar 99,45%, sehingga
memperoleh nilai capaian 104,68%. Penjelasan capaian selama tahun 2015
dapat diuraikan sebagai berikut.
Realisasi tingkat penerapan pengendalian intern s.d. Triwulan IV 2015
adalah sebesar 99,45%, yang diukur berdasarkan hasil pemantauan yang
dilaksanakan terhadap kegiatan utama (core business) yang dijalankan oleh
unit eselon II di lingkungan DJPPR. Perangkat pemantauan disusun
berdasarkan SOP/ketentuan/peraturan yang menjadi pedoman proses bisnis
kegiatan tersebut.
Capaian tingkat penerapan pengendalian intern s.d. Triwulan IV 2015
belum dapat menggambarkan tingkat pengendalian intern DJPPR secara
keseluruhan, mengingat baru mencakup core business dari 6 unit eselon II,
dimana masih terdapat 2 unit eselon II yang belum terpantau yaitu Dit.
PRKN, dan PDPPI.
2) Perkembangan IKU 3 tahun Terakhir
Adapun capaian IKU tersebut selama tiga tahun berturut-turut seperti
tertera pada tabel berikut.
Periode
Pelaporan
2013 2014 2015
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Tahunan 100% 99,79% 95% 98,30% 95% 99,45%
3) Hambatan dan Tantangan
Salah satu hambatan dalam mencapai IKU ini adalah belum terdapat
SOP/ketentuan/peraturan yang menjadi pedoman proses bisnis kegiatan
utama dari Dit. PRKN, dan PDPPI. Untuk mengatasi kendala tersebut DJPPR
telah melakukan sharing knowledge proses bisnis kegiatan utama pada Dit.
PRKN dan Dit. PDPPI kepada pegawai yang melaksanakan pemantauan
pengendalian intern.
Selain itu, pada tahun 2016, untuk mengantisipasi hal tersebut, akan
dilakukan rencana aksi sebagai berikut.
a) Mempercepat penyelesaian SOP core business Dit. PRKN dan PDPPI;
b) Penyusunan perangkat pemantauan pengendalian intern;
c) Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern.
Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama Tingkat penerapan pengendalian
intern dapat tercapai dengan baik dengan realisasi sebesar 99,45% dari target
95% sehingga nilai capaiannya sebesar 104,68.
Kesimpulan:
Pencapaian SS pengelolaan pembiayaan dan risiko yang taat prosedur dengan
indikator penerapan pengendalian intern, pada tahun 2015 dapat tercapai dengan
baik dengan nilai capaian 104,68.
i. SS SDM yang Kompetitif
1. Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan
Indikator ini bertujuan untuk menyediakan pejabat yang mempunyai
kompetensi sesuai jabatannya dalam rangka meningkatkan dan mengamankan
keuangan negara. Variabel kompetensi jabatan terdiri atas Standar Kompetensi
Jabatan (SKJ) dan Job Person Match (JPM). SKJ adalah jenis dan level kompetensi
yang menjadi syarat keberhasilan pelaksanaan tugas suatu jabatan, sedangkan
JPM adalah indeks kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan SKJ (JPM
minimal sebesar 72%). Data indikator ini diukur dari hasil Assessment Center
pejabat Eselon II s.d. Eselon IV dan profil kompetensi pegawai.
1) Capaian IKU
IKU ini menggunakan polarisasi maximize, dimana capaian yang
diharapkan adalah capaian yang semakin tinggi atau lebih dari target yang
ditetapkan.
Pada tahun 2015, Persentase pejabat yang telah memenuhi standar
kompetensi jabatannya ditargetkan sebesar 88,00% dengan realisasi sebesar
87,50%, sehingga memperoleh nilai capaian 99,43%, dengan rincian
sebagaimana dalam tabel berikut.
Tabel 3.18
Pejabat yang Telah Mengikuti Assessment
No Eselon Jumlah
Pejabat
Jumlah Pejabat
yang telah
mengikuti
Assesment
Jumlah
Pejabat
dg JPM ≥ 72%
Realisasi
(%)
1 II 8 8 7 87,5
2 III 32 32 26 81,25
3 IV 128 128 114 89,06
Jumlah 168 168 147 87,5
Dalam rangka mengukur kembali kompetensi pegawai DJPPR, pada
tahun 2015, telah dilaksanakan 4 (empat) kali Assessment Center Pejabat
Eselon III yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal dan satu kali re-
Assessment Center untuk seluruh pejabat Eselon IV yang
penyelenggaraannya bekerjasama dengan BPPK.
2) Perkembangan IKU 3 Tahun Terakhir
Adapun capaian IKU tersebut selama tiga tahun berturut-turut seperti
tertera pada tabel berikut.
Periode
Pelaporan
2013 2014 2015
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Tahunan 87% 96,55% 96% 98,31% 88% 87,50%
3) Hambatan dan Tantangan
Belum tercapainya target tersebut antara lain disebabkan oleh
berubahnya SKJ karena adanya reorganisasi ke DJPPR pada tahun 2015, SKJ
tersebut ditetapkan pada bulan Agustus 2015 sehingga upaya pengembangan
kompetensi pejabat yang belum memenuhi JPM belum optimal.
Beberapa tantangan dalam rangka pencapaian tersebut antara lain:
a) Penyelenggaraan Assessment Center Eselon II dan III merupakan
wewenang Biro SDM, sehingga penyelenggaraannya menunggu jadwal
yang telah ditentukan oleh Biro SDM; dan
b) Masih kurangnya informasi tentang pentingnya Assessment Center kepada
para pegawai.
c) Pegawai belum mengetahui aspek detail kompetensi yang harus
dikembangkan dan masukan/saran pengembangan untuk memenuhi SKJ
tersebut.
d) Penyelenggaraan pelatihan soft skill yang belum optimal untuk
meningkatkan kompetensi manajerial pegawai.
Upaya yang diambil dalam rangka menghadapi tantangan tersebut antara
lain:
a) Memberikan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi manajerial
yang diperlukan dalam suatu jabatan melalui pelatihan soft skill, serta
melakukan penilaian kembali kompetensi yang dipersyaratkan dalam SKJ
melalui Re-Assessment Center.
b) Meningkatkan koordinasi dengan Biro SDM untuk melaksanakan Re-
assessment Center bagi pejabat Eselon II dan III DJPPR
c) Memperbanyak pemberian informasi mengenai pentingnya Assessment
Center kepada para pegawai melalui workshop dan sosialisasi.
d) Memberikan laporan individual Assessment Center kepada seluruh
pegawai, laporan tersebut berisi hasil evaluasi dan masukan untuk
pengembangan setiap pegawai dalam rangka memenuhi SKJ yang telah
ditetapkan.
Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama Persentase pejabat yang telah
memenuhi standar kompetensi jabatannya belum dapat tercapai dengan baik
dengan realisasi sebesar 87,50% dari target 88% sehingga nilai capaiannya
sebesar 99,43.
Kesimpulan:
Pencapaian SS SDM yang kompetitif dengan indikator Persentase pejabat yang telah
memenuhi standar kompetensi jabatan, pada tahun 2015 tidak dapat tercapai
dengan baik dengan nilai capaian 99,43.
j. SS Organisasi yang Kondusif
1. Indeks Kesehatan Organisasi
Survei penilaian kesehatan organisasi dikembangkan untuk memberikan
pemahaman dan diagnostik awal atas kondisi aspek-aspek organisasi yang dapat
mempengaruhi kinerja organisasi tersebut dalam jangka panjang. Metode
pengukuran indeks kesehatan organisasi (Organizational Health Index atau OHI)
dikembangkan oleh Keller dan Price (2011), dimana menurut teori ini kinerja
tinggi yang berkesinambungan ditentukan oleh tingkat kesehatan sebuah
organisasi. Kesehatan organisasi terbagi menjadi 9 (sembilan) dimensi utama:
a) Arahan, adalah kejelasan arah organisasi dan bagaimana organisasi
tersebut mencapainya, serta bagaimana arah organisasi memiliki makna
bagi para pegawainya;
b) Kepemimpinan, adalah sejauh mana pimpinan organisasi menginspirasi
aktivitas pegawai;
c) Budaya dan iklim kerja, adalah keyakinan bersama dan kualitas interaksi
di dalam dan lintas unit organisasi;
d) Akuntabilitas, adalah sejauh mana individu memahami apa yang
diharapkan darinya, memiliki cukup kewenangan untuk
melaksanakannya, dan mengambil tanggung jawab untuk memberikan
hasil terbaik;
e) Koordinasi dan pengendalian, adalah kemampuan untuk mengevaluasi
kinerja dan risiko organisasi, dan untuk mengatasi isu dan peluang saat
keduanya muncul;
f) Kapabilitas, adalah adanya adanya keahlian dan talenta institusi yang
dibutuhkan untuk menjalankan strategi serta menciptakan keunggulan
kompetitif;
g) Motivasi, adalah adanya antusiasme yang mendorong pegawai untuk
memberikan usaha lebih untuk memberikan hasil terbaik;
h) Orientasi eksternal, adalah kualitas kedekatan dengan pengguna layanan,
pemasok, mitra kerja, dan stakeholder eksternal lainnya; dan
i) Inovasi dan pembelajaran, adalah kualitas dan arus ide-ide baru dan
kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan membetuk dirinya sendiri
saat dibutuhkan.
Kesembilan dimensi ini kemudian diturunkan menjadi 37 (tiga puluh tujuh)
indikator yang lebih terukur. Survei kesehatan organisasi telah dilakukan di
Kementerian Keuangan pada tahun 2013 oleh konsultan bertaraf internasional,
McKinsey. Selanjutnya, dengan mengevaluasi pelaksanaan survei tersebut, Biro
Organisasi dan Ketatalaksanaan bersama para tenaga ahli mengembangkan
sebuah survei, yaitu Survei Penilaian Kesehatan Organisasi Kementerian
Keuangan, untuk mengukur Indeks Kesehatan Organisasi Kementerian
Keuangan (Ministry of Finance Organizational Fitness Index atau MOFIN). Survei
ini dikembangkan berdasarkan teori dari Keller dan Price (2011) dan disesuaikan
dengan kondisi Kementerian Keuangan sebagai sebuah institusi sektor publik.
1) Capaian IKU
Survei MOFIN telah dilaksanakan di seluruh kantor Kementerian
Keuangan pada bulan September 2015 dengan nilai MOFIN sebesar 68,00.
Adapun pegawai Kementerian Keuangan yang berpartisipasi penuh di dalam
survei dimaksud berjumlah 32.039 orang. Untuk DJPPR, Survei MOFIN
tahun 2015 diikuti oleh 334 pegawai.
IKU ini menggunakan polarisasi maximize, dimana capaian yang
diharapkan adalah capaian yang semakin tinggi atau lebih dari target yang
ditetapkan.
Grafik 3.6
Hasil Survei MOFIN DJPPR Tahun 2015
Pada tahun 2015, Indeks Kesehatan Organisasi ditargetkan sebesar
72,00 (Skala 100,00), dengan realisasi sebesar 68,00, sehingga memperoleh
capaian 94,44. Nilai ini menunjukkan bahwa hanya 68 persen responden
yang menyatakan DJPPR telah menjalankan praktik-praktik organisasi yang
mendukung kesehatan organisasinya secara keseluruhan. Indeks kesehatan
organisasi DJPPR yang diukur pada tahun 2013 melalui survei OHI oleh
McKinsey adalah 57,00 kemudian naik menjadi 76 di tahun 2014, selanjutnya
turun di angka 68 pada tahun 2015. Untuk aspek penilaian per unit dapat
dilihat pada bagan berikut.
Grafik 3.7
Aspek Penilaian Survei MOFIN Per unit eselon II DJPPR
Berdasaran hasil survey tersebut, motivasi merupakan bagian yang paling
perlu dibenahi, mengingat skor nya paling rendah diantara bidang lain.
Sejumlah 36% dari seluruh masukan pegawai menyoroti masalah motivasi
yang dirasa masih kurang.
Ada beberapa indikator yang selama dilakukan survey sejak tahun 2013
DJPPR, selalu pada posisi terbawah, yaitu sebagaimana bagan berikut.
2) Perkembangan IKU Selama 3 Tahun Terkahir
Adapun capaian IKU tersebut selama tiga tahun berturut-turut seperti
tertera pada tabel berikut.
Periode
Pelaporan
2013 2014 2015
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Tahunan N/A N/A 68,00 76,00 72 68
Mengingat IKU ini baru dilaksanakan setelah tahun 2014, maka perbandingan
IKU baru dapat disajikan mulai tahun 2014.
3) Hambatan dan Tantangan
Beberapa tantangan dalam rangka pencapaian tersebut antara lain:
a) Kendala saat pelaksanaan survey adalah, tidak semua pegawai mengisi
kuesioner, sehingga beberapa hasil survey, khususnya untuk tingkat
eselon II kurang mencerminkan keadaan yang sebenarnya; dan
b) Kendala terkait isi/hasil survey antara lain, Survey yang menghasilkan
motivasi DJPPR rendah, terutama terjadi karena perbedaan tingkat
insentif penghasilan antara masing-masing unit eselon II dan ketidak
jelasan jenjang karir di masa yang akan datang.
c) Sulit untuk mengetahui pegawai/pejabat yang belum berpartisipasi
dalam survey dimaksud, karena sistem aplikasi tidak dapat untuk
menampilkan hal tersebut.
Upaya yang diambil dalam rangka menghadapi tantangan tersebut antara
lain:
a) Memberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pentingnya
mengisi kuesioner dalam rangka pelaksanaan survey;
b) Memberikan sanksi kepada pegawai yang dengan sengaja tidak mengisi
survey/kuesioner; dan
c) Mengusulkan adanya peninjauan ulang terkait pemberian insentif
tambahan kepada semua unit eselon II di DJPPR.
d) Menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh pegawai untuk
berpartisipasi dengan melalui surat resmi, speaker, papan pengumuman,
dll.
Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama Indeks kesehatan organisasi
belum dapat tercapai dengan baik dengan realisasi sebesar 68 dari target 72
sehingga nilai capaiannya sebesar 94,44.
2. Persentase Implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan
Transformasi Kelembagaan merupakan salah satu prioritas bagi
pemerintah saat ini dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan juga menjadi agenda utama dalam
pembangunan nasional tersebut. Tujuan program Transformasi Kelembagaan
adalah untuk membangun organisasi agar lebih berdaya guna dan berhasil
guna dalam mengemban tugas pemerintahan dan pembangunan nasional.
Selain itu, dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi
informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut
lembaga pemerintahan untuk disesuaikan dengan dinamika tuntutan
masyarakat.
Dasar hukum Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan adalah
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru
Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025.
Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan tersebut, pelaksanaan program
Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan mencakup bidang
organisasi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi. Program ini wajib
dilaksanakan oleh seluruh unit di lingkungan Kementerian Keuangan sesuai
dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing. Setiap pimpinan
unit juga diwajibkan untuk menyampaikan laporan terkait progress
Transformasi Kelembagaan masing-masing unit dalam jangka waktu tertentu.
Sejalan dengan Program Transformasi Kelembagaan di Kementerian
Keuangan, DJPPR sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian
Keuangan juga turut melaksanakan program tersebut. Melalui program
tersebut, peran DJPPR secara khusus dapat diartikulasikan secara lebih jelas
dalam pembiayaan APBN dan dukungan terhadap pembiayaan investasi
publik. Hal ini menghubungkan pekerjaan DJPPR dengan tujuan pembangunan
pemerintah yang lebih luas.
Program Transformasi Kelembagaan DJPPR mengacu pada program
Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan. Program tersebut
mencakup beberapa bidang, yaitu:
1. Manajemen risiko (risk management);
2. Pengembangan pasar utang (debt market management);
3. Manajemen kinerja (performance manajement); dan
4. Manajemen perubahan (change management).
1) Capaian IKU
Selama periode tahun 2015, DJPPR telah melaksanakan serangkaian
kegiatan yang mendukung pencapaian inisiatif-inisiatif dalam Program
Transformasi Kelembagaan. Dari total 17 Inisiatif, terdapat sepuluh inisiatif
yang milik DJPPR dan 7 inisiatif dimana DJPPR berperan memberikan
dukungan dan koordinasi. Secara umum, pelaksanaan inisiatif Program
Transformasi Kelembagaan yang menjadi peranan DJPPR baik sebagai owner
maupun member selama periode tahun 2015 dapat dilaksanakan dengan baik.
IKU ini menggunakan polarisasi maximize, dimana capaian yang
diharapkan adalah capaian yang semakin tinggi atau lebih dari target yang
ditetapkan.
Pada tahun 2015, Persentase implementasi inisiatif Transformasi
Kelembagaan ditargetkan sebesar 85,00%, dengan realisasi sebesar 89,00%,
sehingga memperoleh nilai capaian 104,71%. Hal ini berdasarkan Nota Dinas
Sekretaris Jenderal kepada Menteri Keuangan nomor ND-09/SJ/2016 tanggal
11 Januari 2016. Capaian atas pelaksanaan inisiatif Transformasi
Kelembagaan DJPPR sepanjang tahun 2015 tersebut seperti disajikan dalam
tabel berikut:
Tabel 3.19
Summary Progress Inisiatif Transformasi Kelembagaan DJPPR
No Inisiatif Capaian
1 Pengenalan Electronic Trading Platform (ETP)/III.11 100%
2 Meluncurkan sistem baru primary dealer/III.12 100%
3 Meningkatkan Bonds Stabilization Framework secara
berkelanjutan/III.13 100%
4 Pengelolaan utang: Konsolidasi benchmark surat
berharga negara domestik/III.14 100%
5 Memperkuat hubungan investor (IR)/III.15 100%
6 Mendukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam 100%
No Inisiatif Capaian
mengembangkan pasar repo yang likuid dan
dalam/III.16
7 Meningkatkan partisipasi domestik dari investor-
investor utama/III.17 100%
8 Tata kelola risiko untuk keseluruhan sovereign
risk/IV.18 100%
9 Kerangka kerja risiko yang bersifat holistik/IV.19 89%
10 Mengaktifkan pengelolaan risiko pada area-area
risiko utama/IV.20 100%
2) Perkembangan Capaian IKU 3 Tahun Terkahir
Adapun capaian IKU tersebut selama tiga tahun berturut-turut seperti
tertera pada tabel berikut.
Periode
Pelaporan
2013 2014 2015
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Tahunan N/A N/A 100% 100% 85% 89%
3) Hambatan dan Tantangan
Beberapa tantangan dalam rangka pencapaian tersebut antara lain:
a) Beberapa rincian kegiatan yang dilaksankaan kurang sesuai dengan
manual cetak Biru Transformasi kelembagaan, sehingga perlu diusulkan
perubahan manual cetak biru;
b) Beberapa kegiatan utama dalam inisiatif transformasi kelembagaan sudah
dialaksanakan jauh hari sebelum Cetak Biru ditetapkan, namun masih
dimasukkan dalam cetak biru; dan
c) Jadwal yang ditetapkan dalam cetak biru sebagian sulit untuk diterapkan,
karena beberapa hal teknis. Misalnya terkait peraturan yang perlu
dilakukan revisi terlebih dahulu sebelum implementasi dilaksanakan.
Upaya yang diambil dalam rangka menghadapi tantangan tersebut antara lain:
a) Untuk mengatasi kendala pada butir a dan c, Mengusulkan change request
kepada CTO agar rincian kegiatan yang tertera dalam cetak biru dilakukan
perubahan; dan
b) Mengusulkan penghapusan kegiatan dalam cetak biru yang sudah
dilaksanakan sebelumnya;
c) Dilakukan pemantauan dan rapat secara regular, misalnya bulanan untuk
memastikan implementasi setiap rincian tindakan dapat tercapai sesuai
manual cetak bitu.
Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama persentase implementasi inisiatif
Transformasi Kelembagaan dapat tercapai dengan baik dengan realisasi sebesar
89% dari target 85% sehingga nilai capaiannya sebesar 104,71.
Kesimpulan:
Pencapaian SS Organisasi kondusif dengan indikator Indeks Kesehatan Organisasi
dan Persentase implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan, pada tahun 2015
tidak dapat tercapai dengan baik dengan nilai 97,97.
k. SS Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi
1. Tingkat Akurasi dan Validasi Data Output
Penjelasan IKU
1) Capaian IKU
IKU ini menggunakan polarisasi maximize, dimana capaian yang
diharapkan adalah capaian yang semakin tinggi atau lebih dari target yang
ditetapkan.
Pada tahun 2015, Tingkat akurasi dan validasi data output ditargetkan
sebesar 100%, dengan realisasi sebesar 100%, sehingga memperoleh nilai
capaian 120. Penjelasan capaian selama tahun 2015 dapat diuraikan sebagai
berikut.
Tingkat akurasi dan validasi data output s.d. Triwulan IV 2015,
terealisasi 100% dari target 100%, dengan rincian sebagai berikut.
Tabel 3.20
Tingkat Akurasi Data Output Masing Masing Unit Eselon II
Unit Pemilik Data Tingkat Akurasi
dan Validasi (%)
Dit. PH 100
Dit. SUN 100
Dit. PS 100
Dit. SPP 100
Dit. EAS 100
DJPPR 100
Isu utama yang perlu mendapat perhatian adalah perlu dilakukan
update kriteria validasi data untuk proses bisnis baru DJPPR yang belum
teridentifikasi untuk tahun 2015, antara lain : ruang lingkup, jenis, tenggat
waktu, pemilik, pengguna, dan pengelola. Data output yang akurat dan valid
menghasilkan publikasi dan Laporan Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
yang lengkap dan akurat
2) Perkembangan IKU selama 3 tahun terakhir
Mengingat IKU tersebut merupakan IKU baru yang diterapkan mulai
tahun 2015, maka pengukuran baru dapat dilihat mulai tahun 2015.
Periode
Pelaporan
2013 2014 2015
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Tahunan N/A N/A N/A N/A 100% 100%
3) Hambatan dan Tantangan
- Hambatan
Adanya perubahan proses bisnis sebagai konsekuensi dari penataan
organisasi dari DJPU menjadi DJPPR, berdampak perlu dilakukannya
identifikasi ulang terhadap atribut dan parameter data seperti ruang
lingkup, jenis, tenggat waktu, pemilik, pengguna, dan pengelola.
- Solusi yang telah dilaksanakan
Untuk menghadapi tantangan tersebut, maka Dit EAS, DJPPR telah
melaksanakan beberapa langkah sebagai berikut.
1. Rapat koordinasi dengan data owners pada unit eselon II; dan
2. Penyempurnaan mapping proses bisnis berdasarkan nomenklatur dan
tusi organisasi yang baru.
Selanjutnya, pada tahun 2016 direkomendasikan agar Dit EAS dapat
menyempurnakan kamus data, termasuk di dalamnya kriteria validasi
data, berdasarkan proses bisnis dan tusi organisasi yang baru.
Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama tingkat akurasi dan validasi data
output dapat tercapai dengan baik dengan realisasi sebesar 100% dari target
100% sehingga nilai capaiannya sebesar 120.
Kesimpulan:
Pencapaian SS Sistem informasi manajemen yang terintegrasi dengan indikator tingkat
akurasi dan validasi data output, pada tahun 2015 dapat tercapai dengan baik dengan
nilai capaian 120.
l. SS Pelaksanaan Anggaran yang Optimal
1. Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
Salah satu pengelolaan sumber daya organisasi adalah dana. Dokumen yang
dipakai dalam pengelolaan dana adalah DIPA. DIPA merupakan dokumen
pelaksanaan anggaran yang sesuai ketentuan menjadi dasar pengelolaan belanja
negara. Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran, harus
dikelola dengan optimal sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat
dipertanggungjawabkan.
Pendekatan tolak ukur pengelolaan anggaran antara lain adalah adanya
Indikator persentase penyerapan anggaran belanja yang bertujuan untuk
mengukur kesesuaian realisasi Belanja yang dilaksanakan dibandingkan pagu
Belanja yang telah ditetapkan. Rincian realisasi tersebut sebagaimana dalam tabel
berikut:
Tabel 3.21
Realisasi DIPA DJPPR Tahun Anggaran 2015
Jenis Belanja Pagu DIPA Realisasi %
Belanja Pegawai 27.407,14 23.947,06 87,38
Belanja Barang 52.780,34 50.991,07 96,61
Belanja Modal 7.067,01 6.590,79 93,26
Total 87.254,49 81.528,92 93,44
1) Capaian IKU
IKU ini menggunakan polarisasi maximize, dimana capaian yang
diharapkan adalah capaian yang semakin tinggi atau lebih dari target yang
ditetapkan.
Pada tahun anggaran 2015, realisasi Belanja Pegawai adalah sebesar
87,38%, berasal dari pagu Belanja Pegawai yang ditetapkan sebesar
Rp27.407.137.000,00 dengan realisasi sebesar Rp23.947.064.397,00; realisasi
Belanja Barang sebesar 96,61%, berasal dari pagu Belanja Barang yang
ditetapkan sebesar Rp52.780.344.000,00 dengan realisasi sebesar
Rp50.991.068.361,00; sedangkan realisasi Belanja Modal sebesar 93,26%, berasal
dari pagu Belanja Modal yang ditetapkan sebesar Rp7.067.014.000,00dengan
realisasi sebesar Rp6.590.786.326.00. Sehingga secara keseluruhan, dari total
Pagu DIPA untuk seluruh jenis Belanja sebesar Rp 87.254.495.000,00 tercapai
realisasi sebesar Rp 81.528.919.084,00 atau sebesar 93,44% dan sisa
anggarannya sebesar Rp 5.725.575.916,00 atau sebesar 6,56%.
Sisa anggaran yang cukup signifikan tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut:
a) Sisa Belana Pegawai sebesar Rp3.460.072.063,00 antara lain disebabkan
penurunan SBU untuk uang makan PNS sebesar Rp. 5.000,- , rencana
mutasi pegawai BKF direncanakan sebanyak 100 pegawai namun hanya
terealisasi 50 pegawai dan rencana penambahan pegawai baru
direncanakan 50 pegawai hanya terealisasi 24 pegawai baru;
b) Sisa Belanja Barang sebesar Rp2.182.2711.301,00 antara lain disebabkan
adanya efisiensi dari pengadaan Belanja Barang dan sisa anggaran yang
tersebar pada akun, komponen, output dan kegiatan yang tidak dapat
dilakukan optimalisasi;
c) Sisa Belanja Modal sebesar Rp 476,227,674,00 yang antara lain disebabkan
adanya efisiensi Belanja Modal melalui lelang dan tidak tersedianya barang
modal berupa software di pasar dalam negeri.
Pada tahun 2015, terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Persentase
penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja yang menggabungkan
pencapaian realisasi anggaran non Belanja Pegawai, pencapaian output dan
perhitungan efisiensi, yang ditargetkan sebesar 95,00%. Realisasi IKU tersebut
adalah sebesar 99,77% dengan nilai capaian sebesar 105,02%, berasal dari
Capaian Realisasi non Belanja Pegawai sebesar 96,21% (didapat dari pagu non
belanja pegawai sebesar Rp 59.847.358.000,00,00 dan realisasinya sebesar
Rp57.581.854.687,00) ,capaian Output sebesar 108,99% dan efisiensi sebesar
86,97% (didapat dari pagu kontrak sebesar Rp15.793.700.291,00 dan
realisasinya sebesar Rp14.692.688.607,00).
2) Perkembangan IKU 3 Tahun Terakhir
Adapun capaian IKU terkait realisasi anggaran selama tiga tahun berturut-
turut seperti tertera pada tabel berikut dengan rincian sebagai berikut:
Periode
Pelaporan
2013 2014 2015
Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi
Tahunan 87% 96.55% 95% 97,35% 95% 99,77%
3) Hambatan dan Tantangan
Hambatan terkait dengan pencapaian IKU “Persentase
penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja adalah
sebagai berikut:
a) Terdapat perubahan kebijakan terkait pemotongan anggaran yang
berakibat pada rencana anggaran tahun berjalan harus disesuaikan
sehingga harus merubah perencanaan yang telah ditetapkan;
b) Disiplin anggaran terkait pelaksanaan kegiatan belum sesuai dengan
perencanaannya.
Untuk menyelesaikan permalsahan di atas, salah satu upaya yang dapat
dilakukan adalah memperbaiki perencanaan anggaran agar lebih
memperhatikan capaian output sesuai dengan penataan ADIK dan disiplin
anggaran sesuai dengan rencana penarikan dana.
Dengan demikian, Indikator Kinerja Utama Persentase penyerapan anggaran dan
pencapaian output belanja dapat tercapai dengan baik dengan realisasi sebesar
95% dari target 95% sehingga nilai capaiannya sebesar 100.
Kesimpulan:
Pencapaian SS Pelaksanaan anggaran yang optimal dengan indikator Persentase
penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja, pada tahun 2015 dapat tercapai
dengan baik dengan nilai capaian 100.
4. Kinerja Lainnya
Disamping SS di atas, terdapat beberapa kinerja yang terkait dengan SS
tersebut dan lebih bersifat outcomes, namun tidak menjadi IKU DJPPR, yaitu:
1. Pelaksanaan Investor Gathering Dalam Rangka Menarik Minat Investor Dalam
Negeri
Tema yang diusung untuk Investor Gathering pada tahun 2015 adalah
“Bersama Membangun Indonesia”. Hal tersebut mengingat peran sentral DJPPR
dan kemenkeu pada umumnya untuk memenuhi pembiayaan ABPN termasuk
pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang keberhasilannya sangat
dipengaruhi oleh sinergitas antara kemenkeu dan seluruh stakeholder yang
terkait.
a. Tujuan Kegiatan Investor Gathering
Dalam rangka memperkuat relationship dan sinergi antara Pemerintah
khususnya Kementerian Keuangan dengan investor, pelaku pasar keuangan
dan pasar infrastruktur, serta stakeholder lain yang terlibat dalam pembiayaan
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan pengembangan pasar
domestik, secara rutin setiap tahun diselenggarakan kegiatan Investor
Gathering. Tujuan diselenggarakannya kegiatan tersebut adalah
a. Review program kerja dan capaian-capaian tahun 2015 di bidang
pembiayaan APBN termasuk pembiayaan proyek infrastruktur.
b. Mensosialisasikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan Strategi Pembiayaan
tahun 2016.
c. Review terhadap Market Outlook tahun 2016
d. Memperkuat networking dan relationship antara Kemenkeu dengan para
stakeholder yang terlibat dalam pembiayaan APBN dan pengembangan
pasar domestik.
Untuk tahun 2015, kegiatan tersebut dikemas dalam bentuk “Investor
Gathering dan Pameran Investasi Keuangan Tahun 2015”, yang
diselenggarakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 7 s.d 8 Desember 2015 di
Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan.
Kegiatan tersebut dihadiri antara lain oleh Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian, Menteri PPN/Ketua Bappenas, Menteri Keuangan, Gubernur
Jawa Timur, Kepala Eksekutif LPS, para pejabat eselon I Kemenkeu dan
kementerian lain, dan pimpinan stakeholder utama Kementerian Keuangan
lainnya. Adapun kegiatan utama dalam sesi tersebut meliputi antara lain:
a. Pemaparan dan arahan dari para Menteri serta sambutan oleh Gubernur
Jawa Timur.
b. Pembukaan secara resmi investor gathering dan pameran investasi
keuangan 2015 oleh Menteri Keuangan
c. Penyerahan award kepada Dealer Utama SUN, Agen Penjual Sukuk Ritel
serta Media terbaik.
d. Kegiatan seremonial terkait pembiayaan proyek infrastruktur, yaitu
penyerahan persetujuan dukungan Pemerintah untuk proyek SPAM
Umbulan Jawa Timur Penugasan kepada LPEI untuk pembiayaan ekspor
gerbong kereta api ke Bangladesh, serta penjaminan atas pinjaman
langsung PLN kepada ADB untuk proyek pengembangan transmisi dan
distribusi di Sumatera.
e. Pembukaan pameran investasi keuangan tahun 2015 oleh Menteri
Keuangan dilanjutkan dengan peninjauan stand pameran oleh Menteri
Keuangan dan para peserta investor gathering.
Gambar 3.6
Pembukaan Acara Investor Gathering
b. Pokok Pokok Arahan Menteri
1) Arahan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional
a) Perencanaan dalam pembangunan negara harus sejalan dengan
pembelanjaan anggaran yang baik dan terstruktur.
b) Bappenas akan lebih fokus dalam persiapan pra pelaksanaan proyek,
sehingga penyerapan anggaran akan lebih maksimal dan
pembelanjaan anggaran akan lebih berkualitas.
c) Bappenas juga akan melakukan pembangunan dengan pendekatan
corporate planning dan spasial. Dengan pendekatan corporate
planning, harus dirumuskan target yang ingin dicapai sebelum
menentukan proyek. Sementara dengan pendekatan spasial, proyek
di satu wilayah harus mendapat dukungan semua Kementerian.
2) Arahan Menteri Keuangan
a) Ekonomi Indonesia di tahun depan diprediksi masih akan
dipengaruhi oleh berbagai risiko, antara lain karena pelambatan
pertumbuhan ekonomi global, ketidakpastian harga komoditas, dan
kebijakan ekonomi moneter negara-negara maju. Untuk itu, perlu
kewaspadaan guna meminimalkan risiko yang ada.
b) Ada tiga sumber yang dapat mempengaruhi laju pertumbuhan
ekonomi Indonesia di 2016, yang diasumsikan bisa tumbuh dikisaran
5 persen. Pertama belanja pemerintah. Kedua investasi swasta baik
riil maupun portfolio. Ketiga, daya beli masyarakat.
c) Terkait kepemilikan asing pada SBN denominasi rupiah yang sudah
cukup tinggi, di pandang perlu ada mekanisme pasar untuk menekan
tingginya angka kepemilikan asing di Indonesia. Mekanisme pasar
ini muncul kalau basis investor domestik besar dan kuat.
3) Arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
a) Di tengah kelesuan ekonomi dunia, Indonesia harus bisa
memperbaiki dan mengakumulasi pertumbuhan ekonomi jadi lebih
baik setahap demi setahap. Kebijakan yang dihasilkan harus bersifat
prudent, yaitu kebijakan yang berhati-hati tapi tidak kehilangan daya
ungkit dalam perekonomian.
b) Kelemahan ekonomi tanah air saat ini ditandai dengan pertumbuhan
ekonomi yang tinggi beberapa tahun namun transaksi berjalannya
terus mengalami defisit. Hal ini dikarenakan Indonesia sangat lemah
dalam sektor industri terutama dalam menghasilkan bahan baku dan
bahan modal.
c) Saat ini pemerintah sedang cukup intens melakukan pembangunan
infrastruktur industri misalnya kawasan ekonomi khusus, kawasan
industri, dan kawasan berikat. Strategi ini supaya perekonomian kita
kuat dan tumbuh relatif lebih baik dalam situasi ekonomi dunia yang
kurang baik.
c. Penyerahan Penghargaan
Dalam Investor Gathering 2015, dilakukan pemberian Award kepada stakeholder
terbaik, dari kalangan:
1) Dealer Utama SUN, yaitu Citibank N.A. Indonesia, Deutsche Bank AG
Asia, dan Standard Chartered Bank.
2) Agen Penjual Sukuk Ritel seri SR-007, yaitu PT Bank Negara Indonesia
(Persero), Tbk., PT Bank ANZ Indonesia, dan PT. Bank OCBC NISP, Tbk.
3) Media dengan pemberitaan terkait kebijakan pembiayaan yang
berimbang dan konstruktif serta mendukung iklim investasi yang
kondusif selama tahun 2015, yaitu Koran Kontan.
d. Kegiatan Lainnya
Dalam Investor Gathering 2015, dilakukan beberapa kegiatan seremonial
terkait pembiayaan proyek infrastruktur, yaitu:
1) Penyerahan secara simbolis surat persetujuan dukungan Pemerintah
untuk pembiayaan proyek SPAM Umbulan Jawa Timur.
Penyerahan dilakukan oleh Menteri Keuangan kepada Gubernur
Jawa Timur. Proyek SPAM Umbulan meliputi pekerjaan desain,
konstruksi, operasi, dan pemeliharaan serta pembiayaan SPAM dengan
kapasitas 4.000 liter/detik. Air baku dari Proyek akan diambil dari Mata
Air Umbulan di Kabupaten Pasuruan dan akan didistribusikan melalui
pipa transmisi sepanjang ±93,7 km untuk menghasilkan air minum curah
kepada PDAM - PDAM di 5 Kabupaten Kota (Kabupaten Pasuruan, Kota
Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kabupaten Gresik).
Perkiraan nilai Proyek SPAM Umbulan adalah sebesar Rp1,808 Triliun
yang akan dibiayai oleh ekuitas Badan Usaha yang dibentuk oleh
konsorsium yang ditetapkan sebagai pemenang lelang, pinjaman bank dan
Dukungan Kelayakan. Proyek SPAM Umbulan menggunakan skema BOT
(Built Operate Transfer) dengan Masa konstruksi dijadwalkan akan selesai
dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan, dan masa kerjasama
selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak tanggal beroperasi komersial.
2) Penyerahan Keputusan Menteri Keuangan No. 1156/KMK.08/2015
tentang Penugasan Khusus kepada LPEI untuk pembiayaan ekspor
produk gerbong penumpang kereta api ke Bangladesh.
Penyerahan dilakukan oleh Menteri Keuangan kepada Direktur
Ekseklutif LPEI. Pokok-pokok penugasan sesuai Keputusan Menteri
Keuangan No. 1156/KMK.08/2015 tanggal 13 November 2015. Dengan
adanya penugasan ini, diharapkan LPEI bisa menjadi pendorong
masuknya produk-produk Indonesia.
Tabel 3.22
Penugasan Khusus kepada LPEI
No Jenis Keterangan
1 Komoditas Gerbong penumpang kereta api dengan
kode HS 86.05
2 Negara tujuan Bangladesh.
3 Kriteria pelaku
ekspor
Badan usaha yang memiliki kemampuan
dan kapasitas memproduksi gerbong
penumpang kereta api
4 Bentuk fasilitas pemmbiayaan, penjaminan, atau asuransi
5 Alokasi dana Rp300 miliar
6 Sumber dana internal LPEI
B. Realisasi Anggaran
Alokasi pagu awal tahun 2015 yang disediakan dalam rangka pembiayaan
pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada DJPPR adalah sebesar Rp78.793.895.000,00.
Namun, selama tahun 2015 DJPPR mengalami tujuh kali revisi DIPA sehingga pagu
terakhir adalah Rp87.254.495.000,00.
Capaian Realisasi Anggaran DJPPR Tahun 2015 sebesar 93,44%, turun sebesar
2,14% dari tahun 2014, yaitu 95,58%. Berikut ini disampaikan pagu dan realisasi
anggaran Tahun 2015, sebagai berikut.
Tabel 3.23
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015
(per belanja)
(dalam Juta rupiah)
No Belanja Pagu revisi Realisasi Realisasi (%)
1 Belanja Pegawai 27.407,14 23.947,06 87,38
2 Belanja Barang 52.780,34 50.991,07 96,61
3 Belanja Modal 7.067,01 6.590,79 93,26
J u m l a h 87.254,49 81.528,92 93,44
Tabel 3.24
Perbandingan Pagu dan Realiasi Anggaran Tahun 2014 dan 2015
(per belanja)
(dalam Juta rupiah)
No Belanja
Pagu Revisi Realisasi Realisasi (%)
2014 2015 2014 2015 2014 2015
1 Belanja Pegawai 18.931,73 27.407,13 18.788,08 23.947,06 99,24% 87,38
2 Belanja Barang 35.528,89 52.780,34 33.346,62 50.991,07 93,86% 96,61
3 Belanja Modal 3.221,31 7.067,01 2.998,32 6.590,79 93,08% 93,26
J u m l a h 57.681,93 87.254,49 55.133,02 81.528,92 95,58 93,44
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi realisasi anggaran DJPPR tahun 2015,
sisa anggaran yang tidak terserap disebabkan tidak terserapnya yaitu:
a. Belanja Pegawai antara lain disebabkan penurunan SBU untuk uang makan PNS
sebesar Rp. 5.000,- , rencana mutasi pegawai BKF direncanakan sebanyak 100
pegawai namun hanya terealisasi 50 pegawai dan rencana penambahan pegawai
baru direncanakan 50 pegawai hanya terealisasi 24 pegawai baru;
b. Belanja Barang antara lain disebabkan adanya efisiensi dari pengadaan Belanja
Barang dan sisa anggaran yang tersebar pada akun, komponen, output dan kegiatan
yang tidak dapat dilakukan optimalisasi;
c. Belanja Modal antara lain disebabkan adanya efisiensi Belanja Modal melalui lelang
dan tidak tersedianya barang modal berupa software di pasar dalam negeri.
Tabel 3.25
Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2015
(per program-kegiatan-output)
(dalam Juta rupiah)
No Uraian Pagu Revisi Realisasi Realisasi
%
1 Program Pengelolaan Pembiayaan
dan Risiko 87.254,49 81.528,92 93,44
2 Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi,
dan Setelmen Utang 1.339,50 1.324,78 98,90
1)
Laporan Pelaksanaan
Evaluasi, Akuntansi, Setelmen
Utang dan Hibah
1.339,50 1.324,78 98,90
3 Pengelolaan Pembayaran Syariah 4.593,33 4.537,01 98,77
1) Transaksi Pengelolaan
Portofolio SBSN 1.109,58 1.102,77 99,39
2) Layanan Pengembangan
Pasar SBSN 2.106,35 2.081,94 98,84
3) Laporan Analisis dan
Keuangan Pasar SBSN 201,70 184,97 91,71
4) Dokumen Peraturan,
Dokumen Hukum dan 1.175,70 1.167,33 99,29
No Uraian Pagu Revisi Realisasi Realisasi
%
Kebijakan Operasional
Pengelolaan SBSN
4 Pengelolaan Pinjaman 3.108,70 2.862,20 92,07
1) Dokumen Perjanjian
Pinjaman dan Hibah 3.108,70 2.862,20 92,07
5 Pengelolaan Strategi dan
Portofolio Pembiayaan 3.782,34 3.681,39 97,33
1) Dokumen Strategi
Pengelolaan Utang 2.489,59 2.443,45 98,15
2) Rekomendasi Pengelolaan
Kewajiban Kontinjensi 933,10 911,98 97,74
3)
Laporan Kepatuhan dan
Manajemen Risiko
Pengelolaan Utang
359,65 325,95 90,63
6 Pengelolaan Surat Utang Negara 5.756,54 5.647,61 98,11
1) Transaksi Pengelolaan
Portofolio SUN 1.000,42 991,73 99,13
2) Layanan Pengembangan
Pasar SUN 3.118,07 3.052,56 97,90
3)
Laporan Analisis dan
Pemutakhiran Informasi
Pasar Keuangan dan SUN
973,92 953,14 97,87
4)
Dokumen Peraturan,
Kebijakan Operasional dan
Monitoring Pelaksanaan
Transaksi SUN
664,13 650,18 97,90
7 Dukungan Manajemen dan
Dukungan Teknis Lainnya di
DJPPR
60.531,91 55.858,63 92,28
1) Dokumen Perencanaan dan 2.097,31 1.699,01 81,01
No Uraian Pagu Revisi Realisasi Realisasi
%
Evaluasi Organisasi
2) Laporan Pelaksanaan
Kegiatan 331,26 308,41 93,10
3) Laporan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM 2.135,07 2.092,96 98,03
4) Perangkat Pengolahan Data 2.102,27 1.930,58 91,83
5) Peralatan Fasilitas
Perkantoran 2.635,15 2.562,95 97,26
6) Laporan Pelaksanaan
Anggaran 1.689,30 1.650,93 97,73
7) Layanan Perkantoran 47.414,46 43.516,53 91,78
8) Gedung/Bangunan 2.127,09 2.097,26 98,60
8 Pengelolaan Risiko Keuangan
Negara 4.224,80 4.035,38 95,52
1)
Laporan Dukungan dan
Jaminan Pemerintah Non-
KPS
839,21 798,25 95,12
2) Rekomendasi Pengelolaan
Risiko Keuangan Negara 1.812,75 1.723,78 95,09
3)
Laporan Analisis
Pengelolaan Risiko
Keuangan Negara
1.572,84 1.513,35 96,22
9 Pengelolaan Dukungan
Pemerintah dan Pembiayaan
Infrastruktur
3.917,37 3.581,91 91,44
1)
Laporan Pelaksanaan
Identifikasi Proyek 926,38 881,80 95,19
2) Dokumen Persetujuan
Pemberian Jaminan 923,16 750,29 81,27
No Uraian Pagu Revisi Realisasi Realisasi
%
Pemerintah Untuk Proyek
KPS
3)
Laporan Verifikasi dan
Analisis atas Usulan
Dukungan Kelayakan
697,13 598,90 85,91
4)
Laporan Analisis
Pengelolaan Dukungan
Pemerintah dan Pembiayaan
Proyek KPS
1.370,70 1.350,93 98,56
Tabel 3.26
Perbandingan Pagu dan Realiasi Anggaran Tahun 2015 dan 2014
(per program-kegiatan-output)
(dalam Juta rupiah)
No Uraian
Pagu Revisi Realisasi Realisasi (%)
2014 2015 2014 2015 2014 2015
1 Program Pengelolaan
dan Pembiayaan Utang 57.681,93 87.254,50 55.133,02 81.528,92 95,58% 93,44
2 Pelaksanaan Eevaluasi,
Akuntansi, dan
Setelmen Utang
2.537,82 1.339,50 2.477,927 1.324,78 97,64% 98,90
1)
Laporan
Pelaksanaan
Evaluasi,
Akuntansi,
Setelmen Utang
dan Hibah
2.537,82 1.339,50 2.477,927 1.324,78 97,64% 98,90
3 Pengelolaan
Pembayaran Syariah 3.249,66 4.593,33 3.017,60 4.537,01 92,86% 98,77
1)
Transaksi
Pengelolaan
Portofolio SBSN
952,43 1.109,58 920,59 1.102,73 96,66% 99,39
No Uraian
Pagu Revisi Realisasi Realisasi (%)
2014 2015 2014 2015 2014 2015
2)
Layanan
Pengembangan
Pasar SBSN
1.503,76 2.106,35 1.355,73 2.081,94 90,16% 98,84
3)
Laporan Analisis
Dan Keuangan
Pasar SBSN
286,70 201,70 254,74 184,97 88,85% 91,71
4)
Dokumen
Peraturan,
Dokumen
Hukum Dan
Kebijakan
Operasional
Pengelolaan
SBSN
506,78 1.175,70 486,53 1.167,33 96,00% 99,29
4 Pengelolaan Pinjaman 3.149,63 3.108,71 3.109,20 2.862,20 98,72% 92,07
1)
Dokumen
Perjanjian
Pinjaman Dan
Hibah
3.149,63 3.108,71 3.109,20 2.862,20 98,72% 92,07
5 Pengelolaan Strategi
Dan Portofolio Utang 3.732,71 3.782,34 3.209,18 3.681,39 85,97% 97,33
1)
Dokumen
Strategi
Pengelolaan
Utang
2.849,84 2.489,59 2.381,84 2.443,45 83,58% 98,15
2)
Rekomendasi
Pengelolaan
Kewajiban
Kontinjensi
503,060 933,10 485,90 911,98 96,59% 97,74
3)
Laporan
Kepatuhan Dan
Manajemen
Risiko
Pengelolaan
Utang
379,81 359,65 341,44 325,95 89,90% 90,63
6 Pengelolaan Surat 4.186,67 5.756,54 4.165,51 5.647,61 99,49% 98,11
No Uraian
Pagu Revisi Realisasi Realisasi (%)
2014 2015 2014 2015 2014 2015
Utang Negara
1)
Transaksi
Pengelolaan
Portofolio SUN
1.143,88 1.000,42 1.141,71 991,73 99,81% 99,13
2)
Layanan
Pengembangan
Pasar SUN
1.292,15 3.118,07 1.291,06 3.052,56 99,92% 97,90
3)
Laporan Analisis
dan
Pemutakhiran
Informasi Pasar
Keuangan dan
SUN
1.045,37 973,92 1.030,21 953,14 98,55% 97,87
4)
Dokumen
Peraturan,
Kebijakan
Operasional dan
Monitoring
Pelaksanaan
Transaksi SUN
705,27 664,13 702,52 650,18 99,61% 97,90
7 Dukungan Manajemen
dan Dukungan Teknis
Lainnya di DJPPR
40.893,72 60.531,9 39.153,6 55.858,63 95,74% 92,28
1) Layanan
Perkantoran 32.796,19 47.414,46 31.715,12 43.516,5 96,70% 91,78
2)
Dokumen
Perencanaan
dan Evaluasi
Organisasi
2.257,61 2.097,31 1.818,66 1.699,01 80,56% 81,01
3)
Laporan
Pelaksanaan
Kegiatan
801,30 331,26 724,8 308,41 90,45% 93,10
4) Layanan
Kepegawaian 864,07 2.135,07 822,12 2.092,96 95,14% 98,03
6) Perangkat 356,82 2.102,27 356,82 1.930,57 100,00% 91,83
No Uraian
Pagu Revisi Realisasi Realisasi (%)
2014 2015 2014 2015 2014 2015
Pengolahan Data
7)
Peralatan
Fasilitas
Perkantoran
1.310,12 2.635,15 1.296,99 2.562,95 99,00% 97,26
8) Gedung Dan
Bangunan 528,91 2.127,08 524,41 2.097,26 99,15% 98,60
9)
Laporan
Pelaksanaan
Anggaran
1.978,71 1.689,30 1.894,68 1.650,93 95,75% 97,73
8 Pengelolaan Risiko
Keuangan Negara - 4.224,80 - 4.035,38 - 95,52
1)
Laporan
Dukungan dan
Jaminan
Pemerintah
Non-KPS
- 839,21 -
798,25 - 95,12
2)
Rekomendasi
Pengelolaan
Risiko Keuangan
Negara
- 1.812,75 -
1.723,78 - 95,09
3)
Laporan Analisis
Pengelolaan
Risiko Keuangan
Negara
- 1.572,84 -
1.513,35 - 96,22
9 Pengelolaan Dukungan
Pemerintah dan
Pembiayaan
Infrastruktur
- 3.917,366 - 3.581,912 - 91,44
1)
Laporan
Pelaksanaan
Identifikasi
Proyek
- 926,38 - 881,80 - 95,19
2) Dokumen
Persetujuan - 923,16 - 750,29 - 81,27
No Uraian
Pagu Revisi Realisasi Realisasi (%)
2014 2015 2014 2015 2014 2015
Pemberian
Jaminan
Pemerintah
Untuk Proyek
KPS
3)
Laporan
Verifikasi dan
Analisis atas
Usulan
Dukungan
Kelayakan
- 697,13 - 598,89 - 85,91
4)
Laporan Analisis
Pengelolaan
Dukungan
Pemerintah dan
Pembiayaan
Proyek KPS
- 1.370,69 - 1.350,93 - 98,56
Agar pelaksanaan anggaran pada Tahun Anggaran 2016 dapat berjalan dengan
baik dan dapat mencapai target penyerapan yang telah dicanangkan sebesar 99,61%,
Beberapa langkah yang akan diambil sehubungan dengan hal tersebut adalah:
1. Melaksanakan rencana kegiatan tahun 2016, dengan membuat tabel perencanaan
kegiatan pada setiap pengelola kegiatan;
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan;
3. Memonitor dan mempercepat proses tagihan pelaksanaan kegiatan seperti tagihan
hotel, honor kegiatan, honor Tim, biaya diklat, pembayaran pengadaan belanja
modal/barang dan tagihan lainnya;
4. Menginventarisasi anggaran yang kemungkinan tidak dapat terserap atau tidak
dilaksanakan kegiatannya dengan menyampaikannya kepada Sesditjen c.q. Bagian
Keuangan untuk dilakukan relokasi atau penghematan;
5. Disiplin pada rencana penarikan anggaran yang telah direncanakan.
BAB IV
PENUTUP
A. Keberhasilan dan Kegagalan
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko memiliki tugas melaksanakan kebijakan dan standardisasi
teknis di bidang pengelolaan utang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh
Menteri Keuangan. Sebagai organisasi pengelola pembiayaan dan risiko, DJPPR
memiliki beberapa peran strategis, yakni:
1. Memenuhi pembiayaan APBN yang bersumber dari utang;
2. Mewujudkan kesinambungan fiskal melalui pengelolaan portofolio dan risiko
pembiayaan;
3. Pengembangan pasar yang dalam, aktif, dan likuid;
4. Pengelolaan dukungan pemerintah dan risiko keuangan negara.
Dalam rangka melaksanakan peran strategis tersebut di atas, pada tahun 2015
DJPPR telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk Kontrak
Kinerja antara Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan Menteri
Keuangan. Pada Kontrak Kinerja tersebut terdapat peta strategi dengan 12 sasaran
strategis (SS) yang ingin dicapai. Untuk setiap SS yang disusun dan ditetapkan
memiliki ukuran yang disebut sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU). Keseluruhan IKU
DJPPR pada tahun 2015 berjumlah 19 IKU. Capaian IKU DJPPR tahun 2015 dari 19 IKU
adalah:
3. 17 IKU berstatus hijau atau memenuhi dan/atau di atas target;
4. 2 IKU berstatus kuning atau kurang memenuhi target;
dengan nilai kinerja sebesar 109,98.
Disamping IKU tersebut di atas, terdapat kinerja lain yang terkait dengan SS
tersebut dan lebih bersifat outcomes, namun tidak menjadi IKU DJPPR, yaitu antara lain
pelaksanaan Investor Gathering DJPPR dalam rangka menjaring minat investor
domestik.
B. Kendala Dalam Pencapaian Kinerja
Beberapa kendala yang telah diuraikan pada bahasan sebelumnya, dapat dirangkum
sebagai berikut.
1. Kendala di bidang mitigasi risiko keuangan negara yaitu Kementerian Keuangan
belum memiliki instrumen yang kuat untuk memastikan bahwa rekomendasi
mitigasi risiko yang diberikan akan dilaksanakan oleh instansi pemilik risiko;
2. Kendala dalam bidang pemenuhan dukungan pemerintah atas proyek KPBU
infrastruktur prioritas antara lain efektivitas pemberian dukungan pemerintah
sangat tergantung pada tindak lanjut dan proses pengadaan badan usaha oleh PJPK
serta belum ditetapkannya Perpres Penetapan Penanggung jawab Proyek Kerjasama
(PJPK) proyek Kilang Minyak.
3. Kendala dalam pencapaian tingkat likuiditas pasar SBN yaitu penerbitan SUN calon
seri benchmark tahun 2016 yang mulai dilakukan di awal Semester II tahun 2015
mengakibatkan aktivitas perdagangan SUN seri benchmark 2014-2015 mulai
berkurang.
4. Kendala dalam pencapaian efisiensi biaya utang adalah Shortfall target penerimaan
APBN 2015, adanya devaluasi mata uang Yuan, tren penguatan USD terhadap IDR
sepanjang tahun 2015; dan perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang
semester I (4,7%) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya
(5,17%).
Kendala dalam pemenuhan jumlah pejabat yang telah memenuhi Standar
Kompetensi Jabatan adalah karakter soft competency yang tidak dapat ditingkatkan
serta merta dalam jangka pendek, sehingga diperlukan suatu proses yang intensif
dan berkelanjutan. Selain itu, disebabkan pula oleh pelaksanaan diklat dalam rangka
pemenuhan standar soft competency belum maksimal, dikarenakan antara lain adanya
kekurangan jumlah pegawai pada unit kerja, dan keterbatasan waktu karena jadwal
yang berbenturan dengan kesibukan unit kerja.
C. Strategi Pemecahan Masalah di Masa Mendatang
Tantangan ke depan yang terkait dengan pengelolaan pembiayaan dan risiko akan
makin besar. Oleh karena itu, DJPPR telah menyiapkan beberapa langkah untuk
mengantisipasi tantangan tersebut. Beberapa langkah yang telah disiapkan dan akan
diimplementasikan di tahun 2016 antara lain.
1. Terkait bidang mitigasi risiko keuangan negara, akan dilakukan pemantauan
mitigasi risiko yang sudah diterbitkan rekomendasinya pada:
a) Lembaga keuangan (BI, OJK, LPS, LPEI);
b) BUMN yang memiliki eksposur terhadap APBN;
c) Aset dan kewajiban negara (ALM);
d) Penjaminan Pemerintah untuk proyek Infrastruktur; dan
e) Program Jaminan Sosial Nasional (JSN).
2. Terkait pemenuhan dukungan pemerintah atas proyek KPBU, DJPPR akan
melanjutkan proses pemberian fasilitas PDF untuk Proyek Palapa Ring sesuai
dengan PMK PDF serta monitoring dan keterlibatan dalam pembahasan Perpres
Penetapan PJKP proyek Kilang Minyak serta monitoring penyusunan peraturan
pelaksanaan UU No. 11/1974.
3. Terkait pencapaian tingkat likuiditas pasar SBN, DJPPR akan menyampaikan
informasi aktivitas perdagangan di pasar sekunder kepada pelaku pasar setiap
bulan, berdasarkan hasil pemantauan aktivitas di pasar sekunder. Selain itu, juga
perlu mendorong peningkatan likuiditas pasar sekunder melalui transaksi buyback
dan switching, termasuk transaksi cross instruments dan melakukan kajian terhadap
aktivitas dan perilaku perdagangan oleh pelaku pasar (by industri), terutama SUN
seri benchmark.
4. Terkait pencapaian efisiensi biaya utang, maka akan dilakukan pengadaan utang
dengan komposisi yang memiliki biaya lebih rendah pada triwulan berikutnya,
khususnya pinjaman program dan penyesuaian target efisiensi biaya utang, untuk
mengakomodasi arahan Menteri Keuangan perihal penambahan porsi utang dalam
valas.
5. Terkait pemenuhan jumlah pejabat yang telah memenuhi Standar Kompetensi
Jabatan langkah utama yang akan dilaksanakan adalah updating Trainning Need
Analysis (TNA) serta melaksanakan diklat sesuai dengan TNA yang ada untuk
menutup gap competency pegawai.
Berbagai keberhasilan kinerja yang telah dicapai di atas kiranya dapat
dipertahankan bahkan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang. Sementara untuk
beberapa program/kegiatan yang capaian kinerjanya belum mencapai target
sebagaimana direncanakan akan ditingkatkan kinerjanya pada tahun-tahun mendatang.
Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara
transparan baik kepada Pimpinan maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas
dan fungsi DJPPR, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja
pada periode berikutnya agar lebih mampu memberikan manfaat kepada masyarakat
maupun kepada berbagai pihak yang berkepentingan terkait pengelolaan pembiayaan
dan risiko.
Pernyataan Kesanggupan
Dalam melaksanakan tugas sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan
Risiko, saya akan:
1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target
kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Peta Strategi
KONTRAK KINERJA
NOMOR: 8/KK/2015
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2015
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
KEMENTERIAN KEUANGAN
No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
1 Pembiayaan yang aman untuk
mendukung kesinambungan fiskal
1a-CP Persentase pengadaan utang
sesuai kebutuhan pembiayaan
100%
2 Risiko yang terkendali untuk
mendukung kesinambungan fiskal
2a-N Persentase rekomendasi mitigasi
risiko keuangan negara yang
disetujui Menteri Keuangan
80%
2b-N Persentase pencapaian target
pemenuhan dukungan
pemerintah atas proyek KPBU
infrastruktur prioritas
100%
3
Pengelolaan utang, risiko, dan
dukungan pemerintah yang
kredibel
3a-N Indeks kepuasan pengguna
layanan
4
3b-N Tingkat akurasi pembayaran
kewajiban pembiayaan
100%
4 Pasar SBN yang likuid, dalam, dan
stabil
4a-N Persentase pencapaian tingkat
likuiditas pasar SBN
100%
4b-N Tingkat efektivitas edukasi dan
komunikasi
75%
4c-N Persentase pertumbuhan jumlah
nominal kepemilikan SBN
tradable oleh investor domestik
9%
5 Pinjaman yang efektif dan efisien 5a-N Tingkat efektivitas dan efisiensi
pinjaman
70%
6 Biaya dan risiko utang yang
terkendali
6a-N Persentase pencapaian efisiensi
biaya utang
100%
6b-N Persentase pemenuhan target
risiko portofolio utang
100%
7 Pengelolaan risiko dan dukungan
pemerintah yang prudent
7a-N Persentase penyelesaian
kerangka pengelolaan risiko
keuangan negara berbasis neraca
keuangan negara
100%
7b-N Tingkat efektivitas pengendalian
risiko default jaminan badan
usaha yang dijamin
100%
8 Pengelolaan pembiayaan dan
risiko yang taat prosedur
8a-N Tingkat penerapan pengendalian
intern
95%
9 SDM yang kompetitif 9a-N Persentase pejabat yang telah
memenuhi Standar Kompetensi
Jabatan
88%
No. Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target
10 Organisasi yang kondusif 10a-N Indeks kesehatan organisasi 72
10b-N Persentase implementasi inisiatif
transformasi kelembagaan
Direktorat Jenderal
85%
11 Sistem informasi manajemen yang
terintegrasi
11a-N Tingkat akurasi dan validasi data
output
100%
12 Pelaksanaan anggaran yang
optimal
12a-N Persentase penyerapan anggaran
dan pencapaian output belanja
95%
Kegiatan Anggaran
1. Pelaksanaan Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen Utang Rp 1.339.500.000
2. Pengelolaan Pembiayaan Syariah Rp 4.593.330.000
3. Pengelolaan Pinjaman Rp 3.128.992.000
4. Pengelolaan Strategi dan Portofolio Utang Rp 3.882.744.000
5. Pengelolaan Surat Utang Negara Rp 5.870.210.000
6. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Rp 59.979.119.000
7. Pengelolaan Risiko Keuangan Negara Rp 4.224.796.000
8. Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Rp 4.235.804.000
Menteri Keuangan,
Jakarta, 19 Januari 2015
Direktur Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko,
Robert Pakpahan
NIP 19591020 198012 1 001
RINCIAN TARGET CAPAIAN KINERJA
DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2015
Kode
SS/IKU SS dan IKU
Target
Q1 Q2 Smt. 1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y
1 Pembiayaan yang aman untuk mendukung kesinambungan fiskal
1a-CP Persentase pengadaan
utang sesuai kebutuhan
pembiayaan
- 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 Risiko yang terkendali untuk mendukung kesinambungan fiskal
2a-N Persentase rekomendasi
mitigasi risiko keuangan
negara yang disetujui
Menteri Keuangan
- - - - - 80% 80%
2b-N Persentase pencapaian
target pemenuhan
dukungan pemerintah atas
proyek KPBU infrastruktur
prioritas
- - - - - 100% 100%
3 Pengelolaan utang, risiko, dan dukungan pemerintah yang kredibel
3a-N Indeks kepuasan pengguna
layanan
- - - - - 4 4
3b-N Tingkat akurasi
pembayaran kewajiban
pembiayaan
- 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4 Pasar SBN yang likuid, dalam, dan stabil
4a-N Persentase pencapaian
tingkat likuiditas pasar
SBN
- 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4b-N Tingkat efektivitas edukasi
dan komunikasi
- 75% 75% 75% 75% 75% 75%
Kode
SS/IKU SS dan IKU
Target
Q1 Q2 Smt. 1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y
4c-N Persentase pertumbuhan
jumlah nominal
kepemilikan SBN tradable
oleh investor domestik
- - - - - 9% 9%
5 Pinjaman yang efektif dan efisien
5a-N Tingkat efektivitas dan
efisiensi pinjaman
- 70% 70% 70% 70% 70% 70%
6 Biaya dan risiko utang yang terkendali
6a-N Persentase pencapaian
efisiensi biaya utang
- 100% 100% 100% 100% 100% 100%
6b-N Persentase pemenuhan
target risiko portofolio
utang
- 100% 100% 100% 100% 100% 100%
7 Pengelolaan risiko dan dukungan pemerintah yang prudent
7a-N Persentase penyelesaian
kerangka pengelolaan
risiko keuangan negara
berbasis neraca keuangan
negara
- - - - - 100% 100%
7b-N Tingkat efektivitas
pengendalian risiko default
jaminan badan usaha yang
dijamin
- 100% 100% 100% 100% 100% 100%
8 Pengelolaan pembiayaan dan risiko yang taat prosedur
8a-N Tingkat penerapan
pengendalian intern
- 95% 95% 95% 95% 95% 95%
9 SDM yang kompetitif
9a-N Persentase pejabat yang
telah memenuhi Standar
Kompetensi Jabatan
- - 88% - 88% 88% 88%
Kode
SS/IKU SS dan IKU
Target
Q1 Q2 Smt. 1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y
10 Organisasi yang kondusif
10a-N Indeks kesehatan organisasi - - - - - 72 72
10b-N Persentase implementasi
inisiatif transformasi
kelembagaan Direktorat
Jenderal
- - - - - 85% 85%
11 Sistem informasi manajemen yang terintegrasi
11a-N Tingkat akurasi dan
validasi data output
- 100% 100% 100% 100% 100% 100%
12 Pelaksanaan anggaran yang optimal
12a-N Persentase penyerapan
anggaran dan pencapaian
output belanja
- 32% 32% 53% 53% 95% 95%
Jakarta, 19 Januari 2015
PNS yang dinilai,
Robert Pakpahan
NIP 19591020 198012 1 001
INISIATIF STRATEGIS
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2015
No. Indikator
Kinerja Utama Inisiatif Strategis Output/Outcome
Periode
Pelaksanaan
Penanggung
Jawab
1 Persentase
pencapaian
tingkat likuiditas
pasar SBN
Penyusunan
Kajian atas
efektivitas
penerapan Dealer
Utama
Kajian atas efektivitas
penerapan Dealer
Utama
Maret–
Desember
Dit. SUN
Penyusunan
Kajian atas seri
benchmark SBSN
Kajian penetapan seri
benchmark SBSN
Maret –
Desember
Dit. PS
Penyusunan
Kajian atas
Pembentukan
Dealer Utama
SBSN
Kajian Pembentukan
Dealer Utama SBSN
Maret –
Desember
Dit. PS
2 Tingkat
efektivitas dan
efisiensi
pinjaman
Penyusunan RPP
Pemberian Hibah
kepada
Pemerintah/
Lembaga Asing
Draft RPP Pemberian
Hibah kepada
Pemerintah/Lembaga
Asing yang sudah
disampaikan kepada
Kementerian Hukum
dan HAM untuk
diharmonisasikan
Maret –
Desember
Dit. PH
3 Persentase
pemenuhan
target risiko
portofolio utang
Penerbitan
Unguaranteed
Samurai Bonds
Unguaranteed Samurai
Bonds
Maret –
Juni
Dit. SUN
Jakarta, 19 Januari 2015
PNS yang dinilai,
Robert Pakpahan
NIP 19591020 198012 1 001
131
Sasaran Kerja Pegawai
No I. PEJABAT PENILAI No II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
DINILAI
1 Nama Bambang P.S.
Brodjonegoro
1 Nama Robert Pakpahan
2 NIP - 2 NIP 19591020 198012 1 001
3 Pangkat/
Gol. Ruang
- 3 Pangkat/
Gol. Ruang
Pembina Utama Madya/
IV/e
4 Jabatan Menteri Keuangan 4 Jabatan Direktur Jenderal
5 Unit Kerja Kementerian
Keuangan
5 Unit Kerja Direktorat Jenderal
Pengelolaan Pembiayaan dan
Risiko
No III. KEGIATAN TUGAS
POKOK JABATAN AK
TARGET
KUANTITAS/ KUALITAS/ WAKTU BIAYA
OUTPUT MUTU
1 Memenuhi target
konversi pengadaan
utang sesuai kebutuhan
pembiayaan
- 100% 100 10 bulan -
2 Menyusun rekomendasi
mitigasi risiko keuangan
negara yang disetujui
Menteri Keuangan
- 80% 100 10 bulan -
3 Memenuhi target
dukungan pemerintah
atas proyek KPBU
infrastruktur prioritas
- 100% 100 10 bulan -
4 Memenuhi kepuasan
pengguna layanan
- 4 100 10 bulan -
5 Melaksanakan
pembayaran kewajiban
- 100% 100 10 bulan -
132
pembiayaan secara
akurat
6 Mencapai target tingkat
likuiditas
pasar SBN
- 100% 100 10 bulan -
7 Mencapai tingkat
efektivitas edukasi dan
komunikasi
- 75% 100 10 bulan -
8 Memenuhi persentase
pertumbuhan jumlah
nominal kepemilikan
SBN tradable oleh investor
domestik
- 9% 100 10 bulan -
9 Memenuhi tingkat
efektivitas dan efisiensi
pinjaman
- 70% 100 10 bulan -
10 Memenuhi target
konversi efisiensi biaya
utang
- 100% 100 10 bulan -
11 Memenuhi target
konversi risiko portofolio
utang
- 100% 100 10 bulan -
12 Menyelesaikan kerangka
pengelolaan risiko
keuangan negara
berbasis neraca keuangan
negara
- 100% 100 10 bulan -
13 Memenuhi tingkat
efektivitas pengendalian
risiko default jaminan
badan usaha yang
dijamin
- 100% 100 10 bulan -
14 Melakukan pengendalian
intern
- 95% 100 10 bulan -
15 Memenuhi pejabat yang
memenuhi Standar
Kompetensi Jabatan
- 88% 100 10 bulan -
16 Mencapai indeks
kesehatan organisasi
- 72 100 10 bulan -
17 Mengimplementasikan
inisiatif Transformasi
- 85% 100 10 bulan -
133
Kelembagaan Direktorat
Jenderal
18 Memenuhi tingkat
akurasi dan validasi data
output
- 100% 100 10 bulan -
19 Mencapai penyerapan
anggaran dan output
belanja
- 95% 100 10 bulan Rp87,25M
Pejabat Penilai,
Jakarta, 19 Januari 2015
PNS yang dinillai,
Robert Pakpahan
NIP 19591020 198012 1 001
134
LAMPIRAN II PENGUKURAN KINERJA
135
PENGUKURAN KINERJA
Unit Organisasi Eselon I : Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Tahun Anggaran : 2015
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Utama
Target
2015
Realisasi
2015 Nilai
Stakeholder Perspektif (25%) 114,83
1 Pembiayaan yang
aman untuk
mendukung
kesinambungan
fiskal
1a-CP Persentase
pengadaan utang
sesuai kebutuhan
pembiayaan
100,00% 99,83% 119,66
2 Risiko yang
terkendali untuk
mendukung
kesinambungan
fiskal
2a-N Persentase
rekomendasi mitigasi
risiko keuangan
negara yang disetujui
Menteri Keuangan
80% 100% 120
2b-N Persentase
pencapaian target
pemenuhan dukungan
pemerintah atas proyek
KPBU infrastruktur
prioritas
100% 100% 100
Customer Perspective (15%) 107,49
3 Pengelolaan utang,
risiko, dan
dukungan
pemerintah yang
kredibel
3a-N Indeks kepuasan
pengguna layanan 4 4,01 100,25
3b-N Tingkat akurasi
pembayaran
kewajiban
pembiayaan
100,00% 100% 120
Internal Process Perspective (30%) 112,81
4 Pasar SBN yang
likuid, dalam, dan
4a-N Persentase
pencapaian tingkat 100,00% 155,56% 120
136
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Utama
Target
2015
Realisasi
2015 Nilai
stabil
likuiditas pasar SBN
4b-N Tingkat
efektivitas edukasi
dan komunikasi
75,00% 79,70% 106,27
4c-N Persentase
pertumbuhan jumlah
nominal kepemilikan
SBN tradable oleh
investor domestik
9,00% 15,99% 120
5 Pinjaman yang
efektif dan efisien
5a-N Tingkat
efektivitas dan
efisiensi pinjaman
70,00% 100% 120
6 Biaya dan risiko
utang yang
terkendali
6a-N Persentase
pencapaian efisiensi
biaya utang
100,00% 93,81 106,99
6b-N Persentase
pemenuhan target
risiko portofolio
utang
100,00% 101,20 117,60
7 Pengelolaan risiko
dan dukungan
pemerintah yang
prudent
7a-N Persentase
penyelesaian
kerangka pengelolaan
risiko keuangan
negara berbasis
neraca keuangan
negara
100,00% 100% 100
7b-N Tingkat
efektivitas
pengendalian risiko
default jaminan badan
usaha yang dijamin
100,00% 100% 120
8 Pengelolaan 8a-N Tingkat 95,00% 99,45% 104,68
137
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Utama
Target
2015
Realisasi
2015 Nilai
pembiayaan dan
risiko yang taat
prosedur
penerapan
pengendalian intern
Learning and Growth Perspective (30%) 103,36
9 SDM yang
kompetitif
9a-N Persentase
pejabat yang telah
memenuhi Standar
Kompetensi Jabatan
88,00% 87,50 99,43
10 Organisasi yang
kondusif
10a-N Indeks
kesehatan organisasi 72 68 94,44
10a-N Persentase
implementasi inisiatif
transformasi
kelembagaan
Direktorat Jenderal
85,00% 89% 104,71
11 Sistem informasi
manajemen yang
terintegrasi
11a-N Tingkat akurasi
dan validasi data
output
100,00% 100% 120
12 Pelaksanaan
anggaran yang
optimal
12a-N Persentase
penyerapan anggaran
dan pencapaian output
belanja
95,00% 99,77% 100
Jumlah Anggaran Program Tahun 2014 : Rp78.934.704.000,00
( Setelah mengalami empat kali revisi DIPA menjadi Rp57.681.933.000,00 )
Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2015 : Rp55.133.018.159,00