View
223
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
1
LAPORAN AKHIR PENELITIAN ANDALAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS PADJADJARAN TAHUN 2012
SUKUK SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN INFRASTRUKTUR
DALAM RANGKA PERLUASAN DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN
Oleh : * Dr. Lastuti Abubakar, S.H.,M.H
Dr. Nyulistyowati, S.H.,M.H Tri Handayani, S.H.,M.H
C. Sukmadilaga, S.E.,Ak.,MBA Andri Febrian, S.H
Dibiayai oleh Dana BLU Universitas Padjadjaran Nomor : 1407/UN6.A/KP/2012
Tanggal 1 Juni 2012
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PADJADJARAN DESEMBER, 2012
2
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan mendesak bagi
percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia. Untuk
mewujudkan visi Indonesia sebagaimana tertuang dalam Master Plan
Percepatan dan Perluasan Ekonomi Indonesia (MP3EI), yakni transformasi
ekonomi Indonesia menjadi Negara maju yang diakui oleh komunitas
dunia melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif dan
berkesinambungan. 1 Diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada
tahun 2025 pendapatan per kapita adalah USD14,250 - USD15,500
dengan GDP total USD4.0 - 4,5 Triliun. Pertumbuhan ekonomi ini juga
diharapkan dapat menurunkan tingkat inflasi dari dari 6, 5 % pada tahun
21011-2014 menjadi 3,0 % pada tahun 2025. Kombinasi tingkat
pertumbuhan ekonomi dan rendahnya inflasi merupakan ciri Negara maju.
Sebagai pusat ekonomi global. Asia Timur, termasuk Asia Tenggara
memiliki total populasi 50 % dari populasi dunia. Dengan potensi
pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan populasi yang besar, Indonesia
memperoleh keuntungan secara geografis. Posisi Indonesia yang
1 Lihat Master Plan Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan ekonomi Indoneisa.
3
menguntungkan inilah yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam MP3EI
dengan menetapkan visi dengan 3 tujuan, yakni :
1. Meningkatkan pertambahan nilai dan rantai perluasan nilai untuk
proses produksi, dan meningkatkan efisiensi jaringan distribusi,
disamping itu meningkatkan kemampuan industry untuk memiliki
akes dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya
manusia.
2. Mendorong efisisensi produksi dan improvisasi upaya
pemasaran sebagai upaya memasuki pasar domestic untuk
menekan persaingan dan penguatan ekonomi nasional.
3. Mendorong penguatan sistem inovasi national utnuk produksi,
proses dan pemasarandengan penguatan penguatan kompetisi
global yang berkesinambungan ekonomi berbasis inovasi.
Diharapkan dengan posisi Indonesia yang strategis dan tingkat
konsumsi Negara-negara yang semakin tinggi, Indonesia dapat
memanfaatkan peluang. Strategi Indonesia untuk mendorong percepatan
dan perluasan ekonomi merupakan strategi yang dianggap dapat
menciptakan peluang utnuk mewujudkan visi tersebut.
Salah satu strategi yang dicanangkan adalah koneksitas antara
koridor ekonomi untuk memudahkan akses barang jasa di dalam negeri
sekaligus membuka dan memudahkan jalur barang jasa masuk dan keluar
Indonesia. Pemerintah menyadari betul bahwa kelemahan infrastruktur
4
menjadi salah satu penyebab produk barang dan jasa dalam negeri tidak
mampu bersaing dengan produk luar. Faktanya agribisnis Indonesia
semakin sulit bersaing dengan produk luar yang lebih murah dan lebih
berkualitas. Mahalnya harga jual produk agribisnis Indonesia tidak terlepas
dari buruknya infrastruktur transportasi. Ekspor buah-buahan dari china
misalnya jauh lebih murah daripada biaya angkut jeruk Medan atau
Pontianak. Melalui MP3EI, Indonesia berpotensi sebagai salah satu
Negara penyuplai hasil pertanian, perikanan dan sumber daya alam pada
tahun 2025. Oleh karena itu, strategi membangun infrastruktur yang
menghubungkan pusat-pusat ekonomi di koridor ekonomi, pusat ekonomi
dengan daerah terpencil menjadi urgen untuk mewujudkan tujuan tersebut.
Permasalahan mendasar dari pembangunan infrastruktur adalah
regulasi terkait pembiayaan dan investasi disektor infrastructure yang tidak
optimal. Saat ini regulasi atau hokum positif yang berlaku terkait
pembiayaan masih bersifat parsial, dan tidak terintegrasi satu sama
lainnya. Pembiayaan infrastruktur yang banyak menggunakan dana
pemerintah tunduk pada sistem keuangan negara. Hal ini banyak
menimbulkan permasalahan hokum seperti penentuan besaran, proses
penunjukan, jangka waktu dan petanggungjawaban. Selain itu,
pemerintah perlu mencari alternatif lain dalam pembiayaan infrastruktur
dengan melihat perkembangan dalam praktik pembiayaan internasional.
Sejalan dengan transformasi sistem ekonomi dari konvensional ke arah
5
syariah, perlu dilihat salah satunya adalah penggunaan instrument surat
berharga syariah yang saat ini sedang booming. 2
B. PERUMUSAN MASALAH
Berdasarkan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, dapat
diidentifikasi beberapa permasalah yang akan diteliti, dikaji dan dianalisis
dari aspek hukum ekonomi, yakni:
1. Bagaimanakah konsep regulasi yang mengatur sukuk sebagai
alternatif pembiayaan infrastruktur?
2. Bagaimana Sukuk Sebagai alternatif pembiayaan infrastrktur terkait
percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia?
3. Bagaimana Penerapan praktik penerbitan sukuk dibeberapa
negara?
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengkaji, menganalisis , dan menginventarisasi apakah
regulasi yang ada terkait sukuk sebagai alternatif pembiayaan
2 Lastuti Abubakar,” Implikasi Aktivitas Ekonomi Syariah Terhadap Perkembangan Hukum
Ekonomi di Indonesia “, Legal Review, Vol.1 No 2 Desember Tahun 2010.
6
infrastruktur dapat memberikan kepastian dan perlindungan
hukum bagi investor.
b. Untuk mengkaji serta menganalisis sukuk sebagai alternatif
pembiayaan infrastruktur dapat mendorong percepatan dan
perluasan pembangunan ekonomi Indonesia.
c. Untuk mengkaji, menganalisis dan membandingkan prkatik
penerbitan sukuk dibeberapa negara.
2. Luaran dan Manfaat Penelitian
Luaran dari penelitian ini berupa desain regulasi dan model
pembiayaan infrastruktur dalam rangka percepatan dan perluasan
pembangunan ekonomi Indonesia
Manfaat Penelitian :
Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoretis
maupun praktis sebagai berikut :
a. Secara teoritis :
1) Hasil penelitian berupa desain regulasi dan model
pembiayaan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan
untuk mengembangkan teori hukum pembiayaan di
Indonesia.
2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai
bahan ajar dan rujukan dalam pengembangan hukum
7
pembiayaan dan investasi pembangunan infrastruktur di
Indonesia.
b. Secara praktis :
1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para
pengambil keputusan untuk melakukan penataan regulasi
pembiayaan infrastruktur.
2) Hasil penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat
dipergunakan untuk menguji penerbitan sukuk sebagai
pembiayaan infrastruktur.
D. KONTEKS PENELITIAN
Salah satu dasar bagi perekonomian nasional adalah sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945 (Amandemen ke IV)
bahwa:
“Perekonomian Nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi
ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan,
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”
Pasal 33 Ayat 4 UUD 1945 (Amandemen ke IV) di atas
mengisyaratkan agar pembangunan ekonomi di bangun atas dasar
kemandirian untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, termasuk di
dalamnya kemandirian yang berkaitan dengan sumber pembiayaan
8
pembangunan. Oleh karena itu, terkait dengan MP3EI, khususnya untuk
pembangunan infrastruktur perlu dikembangkan alternatif pembiayaan
berbasis investasi.
Visi Indonesia 2025 yakni” mengangkat Indonesia menjadi Negara
maju dan merupakan kekuatan 12 negara besar dunia du tahun 2025 dan
8 besar dunia pada tahun 2045melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi
yang inklusif dan berkelanjutan”. Untuk mewujudkan visi tersebut
dirancang kerangka kerja konektivitas nasional yang bertumpu pada
integrasi pembangunan regional, sistem transportasi nasional, sistem
logistic nasional dan Teknologi Informasi dan komunikasi. Melalui sinergi
dari ke 4 unsur konektivitass nasional tersebut diharapkan dapat
diwujudkan moto yang diusung oleh MP3EI yakni : Locally Integrated,
globally Connected”. Dimaksudkan dengan locally integrated adalah
sistem konektivitas yang mendukung pergerakan barang, jasa dan
informasi yang efektif dan efisien di dalam negeri, oleh karena itu integrasi
transportasi, konektivitas intermodal dan jaringan komunikasi merupakan
elemn penting utk memperkuatkonektiviats local maupun nasional.
Sedangkan yang dimaksud dengan Globally Connected adalah sistem
konektivitas yang bertujuan menghubungkan Negara dengan bagian dunia
lainnya melalui gerbang-gerbang internasional seperti pelabuhan dan
bandara yang didukung oleh kepabeanan dan fasilitas perdagangan.
Diharapkan pertumbuhan ekonomi dan perluasan ekonomi dapat
9
diwujudkan melalui proses produksi dan pemasaran yang semakin efisien
dan mudah.
Presiden SBY dalam pidatonya terkait rencana aksi MP3EI sector
pertanian menengarai bahwa ada beberapa penyebab kegagalan
perekonomian Indonesia , yakni 3;
1. Birokrasi yang menghambat dan tidak sejalan.
2. Sikap pemerintah yang mempunyai kepentingan sendiri dan
cenderung menghambat jalannya perekonomian khususnya
MP3EI.
3. Investor/pengusaha yang ingkar janji terhadap komitmen
investasinya.
4. Adanya regulasi yang menghambat jalannya perekonomian dan
tidak segera diperbaiki.
5. Adanya kepentingan dan proses politik yang tidak sehat.
Selanjutnya, MP3EI mempunyai 3 strategi utama yang
dioperasionalisasikan dalam inisiatif strategis yakni :
1. Pengembangan potensi melalui 6 koridor ekonomi yang
dilakukan dengan cara mendorong investasi BUMN, swasta
nasional dan FDI dalam skala besar pada 22 kegiatan ekonomi
utama.4 Penyelesain berbagai hambatan akan diarahkan pada
3 Yuari.wordpress.com, MP3EI Bidang Pertanian, di download tanggal 17 Maret 2012 pkl 17.55. 4 Master Plan Percepatan dan Perluasaqn pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI).
10
kegiatan ekonomi utama sehingga diharapkan akan terjadi
realisasi investasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi di 6
koridor ekonomi.
2. Memeperkuat konektivitas nasional melalui sinkronisasi rencana
aksi nasional un tuk merevitaslisasi kinerja sector ril.
3. Pengembangan center of excellence di setiap koridor ekonomi.
Dalam hal ini akan didorong pengembangan SDM dan
IPTEKsesuai kebutuhan peningkatan daya saing.
Mengacu pada hambatan implementasi MP3EI sebagaimana
diuraikan di atas, dapat dilihat bahwa 2 hambatan yakni regulasi yang
belum kooperatif dengan MP3EI dan komitmen investor/pemilik dana untuk
berinvestasi, khususnya pada infrastruktur terkait dengan aspek hukum
dan ekonomi. Hambatan pertama hanya dapat dihilangkan dengan
melakukan pemetaan kembali seluruh regulasi yang terkait dan
selanjutnya melakukan deregulasi yang sejalan dengan MP3EI oleh
karena itu, inventarisasi, harmonisasi dan sinkronisasi hukum yang relevan
dengan MP3EI mendesak untuk dilakukan. Hal ini seharusnya bukan
menjadi permasalahan mengingat pemerintah, dalam hal ini Kementerian
Hukum dan HAM memiliki direktorat Harmonisasi Hukum, selain memiliki
Badan Pembinaan Hukum Nasional yang bewrtugas memikirkan dan
mengembangkan pembinaan hukum nasional. Hambatan lainnya adalah
terkait dengan pembiayaan, khususnya infrastruktur yang memerlukan
11
dana besar. Pemerintah tidak dapat menggantungkan pada APBN yang
terbatas kemampuannya. Oleh karena itu perlu dicarikan alternatif
pembiayaan lainnya yang dapat digunakan.
Sejalan dengan RPJMN yang lebih mengedepankan pembiayaan
pembangunan berbasis investasi daripada pinjaman, maka alternatif
investasi untuk pembiayaan infrastruktur harus dikembangkan, demikian
pula dengan instrumen investasi yang menarik bagi para investor. Pemilik
dana atau investor pada prinsipnya senantiasa tertarik menanaman
dananya pada investasi dengan return yang optimal. Hal ini sejalan
dengan sifat dana yakni mengalir ke tempat dengan return terbesar. 5
Hambatan terkait dengan minat investor untuk berinvestasi pada proyek
infrastruktur sebenarnya sudah direspon oleh pemerintah dengan
menerbitkan beberapa regulasi terkait dengan kerjasama pemerintah
swasta. Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No : 78 Tahun
2010 tentang Penjaminan Infrakstruktur Dalam Proyek Kerjasama
Pemerintah Dengan Badan Usaha Yang Dilakukan Melalui Badan Usaha
Penjaminan Infrastruktur6 yang memunculkan PT Perjaminan Infrastruktur
5 Lihat Lastuti Abubakar, Perdagangan Derivatif di Bursa Efek, Terrace Book & Co, Bandung, 2009. 6 Berdasarkan PP No : 35 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur. Pembentukan PT Penjaminan Infrastruktur ini tidak dapat dipisahkan dari PP No : 13 tahun 2010 tentang Perubahan PP No : 67 tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Selanjutnya PT Penjaminan Infrastruktur ini
12
sebagai penjamin dalam kerangka Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025.7
Keberadaan PT Penjaminan Infrastruktur ini diharapkan dapat
memmberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para investor yang
tertarik berinvestasi pada proyek infrastruktur bahwa dana dan keuntungan
yang seharusnya mereka dapatkan dapat diperoleh. Hal ini perlu dilakukan
untuk mengatasi hambatan rendahnya komitmen investor. Namun dalam
praktiknya, PT Penjaminan infratstruktur ini pun dihadang oleh beberapa
masalah yuridis yakni keterbatasan penjaminan yang dapat diberikan serta
kedudukan hukum PT Penjaminan sebagai badan hukum yang lebih
mengarah pada personal guarantee.8.
Selanjutnya, terbitnya UU no : 19 tahun 2008 tentang Surat
Berharga Syariah Negara (SBSN) atau juga dikenal dengan istilah Sukuk
atau Islamic Bond 9 , seharusnya memberikan keberagaman instrument
investasi yang menarik bagi investor asing. Namun dalam praktik, SBSN
yang lebih banyak digunakan sebagai instrument fiscal khususnya untuk
7 Berdasarkan PP No : 35 Tahun 2009 Tentang Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur. Pembentukan PT Penjaminan Infrastruktur ini tidak dapat dipisahkan dari PP No : 13 tahun 2010 tentang Perubahan PP No : 67 tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. 8 Personal guarantee adalah perkembangan dari jaminan perorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1820-1850 KUHPerdata, yang tidak menempatkan kreditor /investor sebagai kreditor preferen sehingga menyebabkan kreditor/investor merasa investasinya tetap kurang dilindungi secara hukum. 9 Sukuk yang lazim diperdagangkan adalah sukuk berbasis ijarah dimana hak manfaat atas asset tertentu ditransfer dari pemilik kepada pihak lain dengan pembayaran sewa. Lihat lebih lanjut dalam Rodney Wilson< Overview of the Sukuk Market, Euromoney Books, London, 2004, hlm. 6.
13
pengelolaan portofolio utang Negara daripada sebagai sumber
pembiayaan pembangunan, khususnya pembiayaan infrastruktur.10. Dalam
perkembangan investasi di seluruh dunia, penggunaan sukuk sebagai
alternatif pembiayaan infrastruktur yang menarik bagi investor
menunjukkan perkembangan yang pesat. Negar-negara Timur tengah
sepeerti Uni Emirates Arab secara progresif menggunakan Sukuk untuk
membangun infrastruktur. Demikina juga dinegara lainnya seperti Bahrain
dan Qatar. Bahkan Negara tetangga Malaysia pun menggunakan sukuk
sebagai instrument pembiayaan. Sukuk sebagai surat berharga lazimnya
diperdagangkan di Islamic International Financial Market. Berdasarkan
data pada tahun 2008 telah mengeluarkan 6 jenis Islamic Bond yakni : 11
1. USD 600 Million Malaysian Global Sukuk
2. USD 400 Million Solidarity trust Services Limited Trust
Certificates
3. USD 700 Million Qatar Global Sukuk
4. USD 250 Million Bahrain Monetary Agency International Sukuk
5. USD 100 Million Tabreed Finance Corporation Trust Sertificates
6. USD 120 million Durrat Bahrain Sukuk Company BSC.
10 Khairunnisa Musari, SPN Syariah : Sukuk Sebagai Instrumen Moneter, Majalah Sharing, Outlook Keungan Syariah Indonesia, Edisi 60 Thn V Desember 2011. 11 Sudin Haron & Wan Nursofiza Wan Azmi, Islamic Finance And Banking System, Mc Graw Hill, Kuala Lumpur, 2009, hlm . 374.
14
Melihat perkembangan investasi dunia yang bergerak dari barang
menjadi instrument keuangan, sudah saatnya Indonesia mulai
mempertimbangkan alternatif atau model investasi yang berkembang di
Negara lain. Dukungan kesiapan infrastruktur legal dan analisa ekonomi
terhadap kemungkinan model investasi tersebut tentu perlu dikaji secara
teliti.
Surat Berharga Syariah Negara (sukuk) yang diterbitkan berdasarkan
UU No : 19 tahun 2008 belum menjadi alternatif yang menarik, mengingat
SBSN merupakan surat berharga yang diterbitkan berdasarkan akad
ijarah, dimana pemerintah wajib menyediakan asset yang haris dialihkan
pada para pemegang sukuk. Kendala yuridis yang dihadapi adalah Aset
Negara yang mana yang dialihkan, selanjutnya benturan penerbitan SBSN
justru datang dari sistem Keuangan Negara yang mengatur bahwa asset
Negara tidak dapat dialihkan. 12 Yang diperlukan adalah bagaimana
Indonesia mengatur secara harmonis dan sinkron semua regulasi yang
terkait dengan MP3EI. Selain itu, diperlukan keberanian untuk mencari
alternatif-alternatif yang tersedia untuk menarik investor agar berinvestasi
pada pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Selain mempertimbangkan alternative model pembiayaan yang
berkembang di beberapa negara, maka Indonesia perlu secara matang
12 Lihat UU No : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan UU No : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur bahwa asset Negara tidak dapat dialihkan, dijaminkan….
15
menentukan model pembiayaan, mengingat seharusnya pembangunan
dan pengeloaan infrastruktur merupakan focus pemerintah dengan tetap
mengacu pada ketentuan undang-undang yang berlaku, khususnya
amanat UUD 1945 tentang penguasaan hajat hidup orang banyak.
E. JADWAL PENELITIAN
Kegiatan
Bulan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Persiapan : brainstorm : penegasan proposal penelitian
H.
pengumpulan bahan awal
Dikusi awal : penajaman materi dan pembagian tugas materi
Diskusi perkembangan
Wawancara, studi ke kementrian terkait (Bappenas, Menko Ekuin, Kementrian Keuangan, dsb)
Pengolahan data
Penyusunan laporan kemajuan
Diskusi laporan kemajuan
pengumpulan bahan lanjutan
Diskusi hasil temuan bahan lanjutan
Persiapan riset di Malaysia
Riset di Malaysia
Penyusunan laporan riset
Diskusi lanjutan
Persiapan penelitian literatur di Singapura
Penelitian literatur di Singapura
16
Diskusi penyusunan laporan
Persiapan FGD
Pelaksanaan FGD
Penyusunan Laporan akhir
Penyerahan Laporan Final
A. PERSONALIA PENELITI
Tenaga Peneliti
a) Nama Lengkap a) Gelar Kesarjanaan a)Pria/ Wanita a) Unit Kerja
No. b) Bidang Keahlian dan Tugas dalam Penelitian
b) Pendidikan Akhir (S1/S2/S3)
b) Alokasi Waktu (Jam/ minggu)
b) Lembaga
1 a) Lastuti Abubakar
b) Hukum Perdata Ketua Peneliti, Mengumpulkan bahan dan menganalisa
a) Dr., SH.,MH
b) Doktor
Wanita b) 6 Jam/Minggu
a) Bagian Hukum Perdata
c) FH Unpad
2 a) Nyulistiowati Suryanti
b) Hukum Perdata Menyusun Draft wawancara, mengumpulkan, mengolah dan menganalisa bahan penelitian.
a) Dr.,SH.,M.H, CN
b) Doktor
a) Wanita
b) 6 Jam/Minggu
a) Bagian Hukum Perdata
b) FH Unpad
17
3 Tri Handayani Hukum Perdata, mengatur jadwal penelitian, mengumpulkan, mengolah dan menganalisa bahan penelitian
SH.,MH Magister Hukum Bisnis
Wanita 6 Jam/Minggu
Bagian Hukum Perdata FH Unpad
Tenaga Pembantu Peneliti
a) Nama Lengkap a) Gelar Kesarjanaan a)Pria/ Wanita a) Unit Kerja
No. b) Bidang Keahlian dan Tugas dalam Penelitian
b) Pendidikan Akhir (SLA/D3/S1/S2)
b) Alokasi Waktu (Jam/minggu)
b) Lembaga
1 C C. Sukmadilaga Pelaksana dan
membantu
pelaksanaan
penelitian,
mengumpulkan
data, dan
melakukan
penelitian
lapangan
S.E.,AK.,MBA S2
Pria 6 Jam/ minggu
Akuntansi
FE Ekonomi
2 a) Andri Febrian
b) Hukum Perdata Pelaksana dan membantu pelaksanaan penelitian (melakukan wawancara & mengumpulkan data)
a) S.H b) Sarjana (S-1)
a) Pria
b) 6 Jam/Minggu
a) Mahasiswa
FH UnSri
18
G. LOKASI DAN OBJEK PENELITIAN
Penelitian kepustakaan dilakukan antara lain :
a. Perpustakaan Fakultas Hukum dan Perpustakaan Pusat
Universitas Padjadjaran.
b. Perpustakaan di Perguruan Tinggi di Negara yang akan menjadi
lokasi penelitian.
c. Perpustakaan National University Of Singapore (NUS)
d. Badan Pembinaan Hukum Nasional ( BPHN ).
e. Perpustakaan lain yang menyediakan data yang diperlukan dalam
penelitian.
Penelitian lapangan akan dilakukan di :
a. Kementerian Keuangan RI
b. Badan Perencanaan dan Pengawasan pembangunan
c. Kementerian Kordinator Bidang Perekonomian
d. Malaysia, yakni Pemerintah dan swasta yang mengelola
pembangunan infrastruktur serta melakukan studi banding ke
Universiti Science Islam Malaysia (USIM)
e. Singapura, yakni Peneltitian studi kepustakaan ke NUS library
f. Swasta yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur di lokasi
penelitian seperti lembaga penjaminan, perbankan,
Recommended