View
65
Download
9
Category
Preview:
Citation preview
KEBIJAKAN PENATAAN
RUANG KEHUTANAN
Disampaikan pada :
Pelatihan Penyusunan PDRB Hijau dan
Perencanaan Kehutanan Berbasis Penataan Ruang
Bogor, 4 – 10Juni 2006
PENDAHULUANPENDAHULUAN
Ps. 33 UUD 1945 : Bumi, tanah, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Mengatur, mengurus hal yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan,
Menetapkan atau mengubah status kawasan hutan,
Mengatur dan menetapkan hubungan hukum,
Mengatur perbuatan hukum mengenai kehutanan.
Wewenang Pemerintah :
• Hutan : suatu kesatuan ekosistem (hamparan, sumber daya alam hayati, didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan).
� Kawasan hutan : wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
Definisi :
PENDAHULUAN …
• tidak mengenal batas wilayah administrasi
pemerintahan bahkan negara.
• Semakin kecil hutan dibagi-bagi, semakin besar
potensi terganggunya ekosistem.
• berfungsi sebagai perekat NKRI.
HUTAN sebagai satukesatuan ekosistem
ALUR PIKIR PERENCANAAN HUTAN BERDASARKAN UU
41/1999
Inventarisasi
Hutan
Penatagunaan
Kawasan
Hutan
Pengukuhan
Kawasan
Hutan
Pemb. Wilayah
Pengelolaan
Hutan
Renca
na
Unit
KPHL
Renca
na
Unit
KPHK
Renca
na
Unit
KPHP
Umpan balik
PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN
PENGUKUHAN KAWASAN HUTANPENGUKUHAN KAWASAN HUTAN
KAWASAN HUTAN
PENUNJUKANPENATAAN BATAS
PEMETAANPENETAPAN
KEPASTIAN HUKUM ATAS KAWASAN HUTAN
....... Penunjukan Kawasan Hutan....... Penunjukan Kawasan Hutan
PP No. 44 Tahun 2004 pasal 18 :
Penunjukan Kawasan Hutan
Wilayah ProvinsiPenunjukan Kawasan Hutan
Wilayah Tertentu Secara Parsial
RTRWP dan atauPemaduserasian
TGHK dan RTRWP
� Usulan atau Rekom Gub dan atau Bupati/Walikota
� Secara teknis dapat
dijadikan hutan
• Areal Pengganti
• Areal Kompensasi
• Tanah Timbul
• Tanah milik yang
diserahkan secara
sukarela
• Sebelum penunjukan berdasarkan RTRWP tetap mengacu penunjukan sebelumnya
• Peninjauan ulang (review)
dalam RTRWP/RTRWK harus
mengacu penunjukan kawasan
hutan provinsi.
Sejarah Kawasan Hutan Sejarah Kawasan Hutan didi IndonesiaIndonesia
Era TGHK
Era RTRWP
PaduserasiTGHK + RTRWP
Penunjukan Kawasan Hutan
1980 1992 1995 2000
Hutan Register
< 1980
UU No.41/1999
UU No.24/1992
UU No.5/1967
+ 6.513.70054.066.49547.552.795Areal Penggunaan Lain
- 6.513.700136.857.315143.371.015JUMLAH KAWASAN HUTAN
- 7.741.839
+ 2.776.320
- 8.072.715
+ 1.275.573
+ 5.248.961
Penambahan/ Pengurangan
22.795.561,00 2)30.537.400Hutan Produksi yang dapat dikonversi
36.642.920,4333.866.600Hutan Produksi Tetap
22.453.285,2630.526.000Hutan Produksi Terbatas
31.591.673,0230.316.100Hutan Lindung
23.373.875,5718.124.915Kawasan Suaka Alam/ Kawasan Pelestarian Alam
Era Paduserasi TGHK dan RTRWP 1)
Era Tata Guna Hutan
Kesepakatan
Fungsi Hutan
1) Provinsi Riau dan Kalimantan Tengah masih menggunakan TGHK2) Termasuk Hutan Konversi di Riau seluas + 4.770.085 Ha da Provinsi Kalimantan Tengan seluas + 4.302.181 Ha.
Penambahan/Pengurangan Luas Kawasan HutanPenambahan/Pengurangan Luas Kawasan HutanPenambahan/Pengurangan Luas Kawasan HutanPenambahan/Pengurangan Luas Kawasan HutanTGHK vs Paduserasi TGHK dan RTRWPTGHK vs Paduserasi TGHK dan RTRWPTGHK vs Paduserasi TGHK dan RTRWPTGHK vs Paduserasi TGHK dan RTRWP
Perbandingan Luas Kawasan HutanTGHK vs Paduserasi TGHK dan RTRWP
18.1
24.9
15
23.3
73.8
76
30.3
16.1
00
31.5
91.6
73
30.5
26.0
00
22.4
53.2
85
33.8
66.6
00
36.6
42.9
20
30.5
37
.400
22
.795.5
61
47.5
52
.795
54.0
66.4
95
KSA/KPA HL HPT HP HPK APL
Luas (Ha)
TGHK PADUSERASI TGHK DAN RTRWP
Pengukuhan kawasan hutan
1. Tahapan:
a. Penunjukan kawasan hutan
b. Penataan batas kawasan hutan
c. Pemetaan kawasan hutand. Penetapan kawasan hutan
2. Status kawasan hutan “ditunjuk dan atau ditetapkan”3. Hasil Pengukuhan kawasan hutan:
a. Penunjukan kawasan hutanb. Disahkan batasnya dan atau ditetapkan kawasan
hutannya
4. Implikasi penunjukan kawasan hutan termasukpenunjukan fungsi kawasan hutan (Dalam penunjukan
kawasan hutan terdapat fungsi kawasan hutan)
Status pengukuhan kawasan hutan
1. Kawasan hutan “ ditunjuk” dan “ditetapkan” sama status yuridisnya.
2. Apabila di dalam kawasan hutan terdapat kepemilikan
pihak lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikeluarkan dari kawasan
hutan.3. Perubahan kawasan hutan menjadi bukan kawasan
hutan dilakukan melalui prosedur perubahan peruntukankawasan hutan oleh Menteri Kehutanan
berdasarkan hasil penelitian terpadu.
4. Apabila perubahan peruntukan kawasan hutanberdampak penting cakupan luas dan bernilai strategis
melalui persetujuan DPR
Penunjukan kawasan hutan:
1. Didasarkan pada UU Nomor 41 Tahun 1999,
sehingga
seluruh provinsi harus ada penunjukan kawasanhutan
meskipun telah ada RPPH/ TGHK.2. Perubahan kawasan hutan dalam penunjukan melalui
perubahan peruntukan dan atau perubahan fungsi
kawasan hutan.3. Provinsi yang belum ada penunjukan kawasan hutan
yaitu: Riau, Kepulauan Riau dan KalimantanTengah.
Penetapan fungsi:
1. Dapat dilakukan bersama-sama dengan
penetapan kawasan hutan
2. Dapat dilakukan pada sebagian kawasan hutan
dengan fungsi tertentu3. Dapat dilakukan pada sebagian fungsi hutan tertentu
4. Fungsi kawasan hutan: (1) CA, (2) SM, (3) TN, (4) TWA,
(5) TAHURA, (6) TB, (7) HL, (8) HPT, (9) HP, (10) HPK5. Dalam rangka optimalisasi manfaat fungsi, fungsi
kawasan hutan dapat diubah oleh Menteri Kehutanandidasarkan hasil penelitian terpadu
1. Didasarkan adanya perubahan kebijakan nasional, dan dinamika internal yang tidakterelakkan
2. Dilakukan secara berkala dengan menekankan
pada asas :
• kemantapan dan kepastian kawasan,• perlindungan hukum dan• kelestarian
3. Penyempurnaan, delineasi dari makro ke mikroberdasakan data mutakhir yang tersedia.
Review Tata RuangReview Tata Ruang
4. Perubahan penutupan lahan pada kawasan 4. Perubahan penutupan lahan pada kawasan hutan hendaknya tidak diikuti dengan hutan hendaknya tidak diikuti dengan mengubah peruntukan/status kawasan hutan mengubah peruntukan/status kawasan hutan yang telah ditunjuk.yang telah ditunjuk.
5. Perubahan Tata Ruang yang mengakibatkan 5. Perubahan Tata Ruang yang mengakibatkan
perubahan kawasan hutan adalah Perubahan perubahan kawasan hutan adalah Perubahan
Peruntukan/ Perubahan Fungsi Hutan, bukan Peruntukan/ Perubahan Fungsi Hutan, bukan
penunjukan ulang. penunjukan ulang.
Pasal 19 ayat (1) UU No. 41 tahun 1999:
“perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan
ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan penelitian
terpadu”.
Review Tata RuangReview Tata Ruang
Pasal 19 ayat (2) :• Perubahan peruntukan kawasan hutan yang
berdampak penting, cakupan luas dan
bernilai strategis dengan persetujuan DPR
Review Tata RuangReview Tata Ruang
�� Pasal 47 PP No. 44 tahun 2004Pasal 47 PP No. 44 tahun 2004 ::
Kawasan Hutan yang berubah menjadi APL akibat Kawasan Hutan yang berubah menjadi APL akibat
paduserasi TGHK dan RTRW dilakukan melalui proses paduserasi TGHK dan RTRW dilakukan melalui proses
perubahan peruntukan.perubahan peruntukan.
� Pasal Penjelasan Pasal 29 ayat (2) UU No. 24 tahun 1992 :
Perubahan fungsi ruang yang berskala besar seperti dari kawasan hutan menjadi non –kehutanan memerlukan pengkajian dan penilaian secara lintas daerah, lintas sektoral dan terpusat, dikoordinasikan oleh Menteri...
• Dalam penyusunan review RTRWP/RTRWK agar tetap mengakomodasikan aset-aset negaraberupa kawasan hutan yang telah ditatabatas, izin/izin yang telah diberikankepada Pihak III
• Usulan perubahan status dan fungsi kawasan hutan di wilayah kabupaten/kota diproses secara partial
Review Tata RuangReview Tata Ruang
Pengelolaan Hutan di Era
Otoda• Political pressure yang mempengaruhi
pengelolaan hutan
• Hutan dilihat sebagai komoditas kayu
• Keinginan untuk memperoleh pendapatan dari hutan didasarkan pada kepentingan jangka pendek dari pada kepentingan kelestarian usaha pada jangka panjang.
• Keinginan untuk mengkonversi hutan
• Review RTRWP/K
• Kerusakan Hutan tahun 1998-2001 2x lipatdibandingkan tahun-tahun sebelumnya
• Illegal logging. • Rehabilitasi dan konservasi• Revitalisasi industri kehutanan• Pengembangan ekonomimasyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan
• Pemantapan kawasan hutan
Program Prioritas DepartemenKehutanan
PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN
Ciri kawasan hutan mantap :
1. Adanya kepastian kawasan hutan
2. Status kawasan yang bebas konflik jangka panjang.
3. Diketahui letak, lokasi, luas dan kondisi penutupan
lahannya.
4. Permanen dan dibatasi oleh batas alam/buatan yang
permanen.
5. Diakui secara de-jure dan de-facto (legal dan legitimate)
oleh seluruh pemangku kepentingan,
6. Adanya rencana pengelolaan serta pengelola kawasan.
Pemantapan Kawasan HutanPemantapan Kawasan Hutan
• Kegiatan pemantapan kawasan hutandiarahkan untuk memperoleh status yuridis formal kawasan hutan maupunfisik di lapangan dan disain kawasannyasebagai dasar pengelolaan hutan secaraefisien, lestari dan berkeadilan.
Tujuan :• Memberikan kepastian status, letak,
luas dan batas-batas hutan sesuaifungsinya untuk mewujudkanpengelolaan hutan yang optimal danlestari;
• Terbentuknya UPH
• Meningkatnya legalitas dan legitimasistatus wilayah pengelolaan hutan.
Ruang Lingkup• PKH dilakukan untuk seluruh kawasan hutan
dengan prioritas pada lokasi-lokasi yang akan diselesaikan dalam kurun waktu 2005-2009
• Pencapaiannya melalui penetapan kriteria: – Kepastian kawasan hutan;
– Kondisi kawasan dan sumber daya hutandan
– Unit pengelolaan hutan.
• Dijabarkan dalam program-program dankegiatan-kegiatan
• Tata Batas ± 85 %, sedangkan yang telah ditetapkan ± 12%. Sebagian besar yang ditetapkan berstatus fungsi pokok konservasi.
• Keberadaan kawasan hutan mudah diubahdisebabkan oleh adanya perubahan peruntukan dan
fungsi• Penggunaan kawasan hutan melalui izin pinjam pakai,
secara fisik fungsinya tidak dapat dipertahankan seperti semula.
• Sebagai akibat munculnya pemekaran kabupaten/kota
menyebabkan perbedaan delineasi tata ruang wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan dengan delineasi
tata ruang wilayah provinsinya.
KONDISI SAAT INI
• Perubahan penggunaan kawasan hutanmasih sulit dideteksi
• Dari ke tiga fungsi pokok kawasan hutan, yang paling permanen keberadaannya yaitu hutan konservasi dan hutan lindung sedang hutan produksi yang paling mudah berubah menjadi bukan kawasan hutan.
• Penetapan kawasan hutan semula dilakukan
terhadap kawasan hutan versus bukan
kawasan hutan dan hasilnya tidak efektif.
KONDISI SAAT INI
• Penetapan kawasan hutan sulit dilakukan karena areal yang akan ditetapkan relatif luas
• Di dalam kawasan masih belum bebas dari
hak dan kepemilikan pihak lain.
• Identifikasi hak-hak pihak lain terbatas
dilakukan hanya pada daerah sekitar batas
kawasan hutan.
• Belum ada unit pengelolaan yang terbentuk
kecuali KPHK.
KONDISI SAAT INI
� Percepat Penetapan KH
� Petakan posisi pal batas sehingga mempunyai
koordinat geografis yang pasti
� Kawasan hutan tidak mudah diubah
� Kawasan hutan yang bebas dari kepemilikan pihak
lain/titel hak keagrariaan
� Dituangkan dalam peta dasar kehutanan yang
akurat dan konsisten
LANGKAH
A. KEPASTIAN KAWASAN HUTAN
� Tersedianya data dan informasi yang lengkap, akurat dan terkini untuk mendukung :
– Pengukuhan dan penatagunaan/penetapan fungsi,
– pembentukan unit pengelolaan hutan,
– penataan dan perencanaan kehutanan
� Terbentuknya NSDH pada unit pengelolaan hutan.
B. SUMBER DAYA HUTAN
• Penetapan unit-unit pengelolaan didasarkan hasil pengukuran batas unit pengelolaan hutan di lapangan.
• Tiap-tiap unit pengelolaan terdeskripsi ke dalam blok-blok atau zona-zona.
• Pada unit pengelolaan telah mempunyai rencana dan kelembagaan yang operasional
C. UNIT PENGELOLAAN HUTAN
Recommended