View
9
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
Implementasi Dana Desa di Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang
Kabupaten Bintan tahun 2016
Muhammad Sanusi, Dian Prima Safitri, Fitri Kurnianingsih
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji
ABSTRAK
Penelitian ini memusatkan perhatian pada implementasi Dana di desa
Malang rapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan. Tujuan dari pada
penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi Dana Desa di Desa Malang
Rapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan, serta hambatan
pelaksanaannya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan
Menggunakan teori Edward III dalam budi winarno (2009:145). Penelitian ini
dilakukan di Desa Malang rapat, Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan.
Informan dalam Penelitian ini berjumlah 10 orang. Dari hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa implementasi Dana Desa di Desa Malang Rapat tahun 2016
belum berjalan dengan maksimal.Terlihat dari beberapa aspek yang menjadi
dimensi peneliti. Bahwa didalam aspek tersebut masih terdapat kekurangan –
kekurangan yang nantinya dapat dijadikan perbaikan terhadap pemerintah desa
kedepannya.
Kata kunci : Implementasi, Dana Desa, Pemerintah Desa
PENDAHULUAN
Pada tahun 2016 pemerintah menganggarkan Dana Desa di Provinsi
Kepulauan Riau sebesar Rp 177.776.079.000. Secara terperinci data Dana Desa
tahun 2016 ada pada tabel berikut ini.
Tabel I.1
Anggaran Dana Desa (APBN) di Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2016
No Kabupaten Desa Dana Desa
1. Bintan 36 24.261.077.000
2. Karimun 42 27.549.427.000
3. Natuna 70 44.370.782.000
4. Lingga 75 47.488.957.000
5. Anambas 52 34.095.836.000
Jumlah 275 177.766.079.000
Dengan kucuran dana yang begitu besar ini, menjadi sebuah fenomena
tersendiri terhadap pemerintahan desa. Dalam penerapannya pemerintah desa
harus jeli terhadap penggunaan anggaran yang diberikan. Karena dengan anggaran
sebesar ini bukan tidak mungkin bisa terjadinya tindak-tindak pidana korupsi.
Bahkan masalah korupsi yang selama ini kerap dipandang sebagai isu elitis, kini
telah menjadi bagian dari realitas di masyarakat tingkat desa.
Desa Malang Rapat merupakan salah satu Desa yang ada di Kabupaten
Bintan yang juga merupakan Desa yang menerima kucuran anggaran Dana Desa
tersebut. Dalam media online Tribunnews.com Kepala Seksi Pidana Khusus
Kejari Tanjungpinang mengatakan bahwa ada beberapa pemeriksaan terkait
masalah Dana Desa pada Kepala Desa Malang Rapat pada masa anggaran tahun
2016. “Kita masih dalam penyelidikan jadi belum bisa kita beberkan banyak
apalagi materi penyelidikan kita aturan baru seperti itu, nanti kita kena tegur kalau
ngomong dipenyelidikan. Hanya saja memang saya benarkan adanya pemeriksaan
terkait BUMDes dan ADD Desa itu,” kata Benny di konfirmasi. Rabu (1/2/2017)
(http://batam.tribunnews.com/2017/02/01/soal-bumdes-kabupaten-bintan-kejari-
tanjungpinang-akui-5-saksi-diperiksa)
Namun disini penulis ingin membatasi penelitian ini kepada implementasi
Dana Desa tahun 2016 pada Desa Malang Rapat. Karena dengan kucuran
anggaran yang besar tersebut penulis ingin melihat bagaimana pelaksanaannya.
Berdasarkan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan
judul “Implementasi Dana Desa di Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung
Kijang Kabupaten Bintan tahun 2016”.
METHODE PENELITIAN
Jenis Penelitian yang di lakukan adalah Deskriptif dengan pendekatan
Kualitatif, Sugiyono (2011:6) “ penelitian diskriptif adalah penelitian yang
dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan, atau
menghubungkan dengan variabel lain‟‟ dan Moleong (2011:6) Mendefinisikan
penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya prilaku,
prsepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam
bentuk kata-katadan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan
memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
Adapun penelitian yang akan diteliti ini ini berada di Desa Malang Rapat
Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan. Menurut sugiyono (2013:216)
dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena penelitian
kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tetentu dan
hasil kajiannya tidak akan diberlakukan kepopulasi, tetapi ditransferkan ketempat
lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus
yang dipelajari. Sampel dalam penilitian kualitatif bukan dinamankan responden,
tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam
penelitian.
Menurut Arikunto (2010:188) bahwa „‟Informan adalah orang yang
memberikan informasi„‟
Peneliti dalam penelitian ini langsung menentukan yang menjadi informan ,
dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
Tabel 1.2
Informan
No Status Jabatan Jumlah
1 Key Informan Sekretaris Desa 1 orang
2 Informan 1 BPD 1 orang
3 Informan 2 Ketua RW 2 orang
4 Informan 3 Ketua RT 2 orang
5 Informan 4 Tokoh Masyarakat 4 orang
Total berjumlah : 10 orang
Menurut Arikunto (2010:198) teknik pengumpulan data yaitu wawancara,
observasi dan dokumentasi. Untuk memperoleh data yang akurat dan lengkap
sebagaimana yang diharapkan mengenai variabel implementasi dana desa. Maka
teknik pengumpulan data yang digunakan dalam meneliti ini antara lain :
Jenis data yang yang peneliti gunakan disini adalah data ada dua yaitu :
a. Data primer
Sugiyono (2013:137) data primer adalah sumber data yang langsung
memberikan data kepada pengumpul data. data primer dalam penelitian ini
adalah data yang dihasilkan pada saat pelaksanaan hasil wawancara,
observasi dan dokumentasi tentang pengelolaan keuangan di Desa Malang
Rapat Kecamatan Gunung Kijang.
b. Data sekunder
Data skunder yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data
kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau bisa juga melalui
dokumen-dokumen serta dapat diperoleh dari dokumentasi yang dibutuhkan
seperti sejarah berdirinya Desa Malang Rapat. Gambaran umum Desa
Malang Rapat dan visi misi maupun struktur organisasi pemerintahannya.
a. Wawancara
Menurut Arikunto (2010:198) Wawancara adalah sebuah dialog yang
dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.
Dalam wawancara ini mengunakan wawancara tidak terstruktur. Alat yang
digunakan adalah buku catatan, perekam suara, pedoman wawancara dan lain
sebagai nya yang bisa membantu proses wawancara.
b. Observasi
Observasi atau pengamatan langsung dengan cara mengumpulkan data serta
mencatat gejala-gejala yang nampak pada objek penelitian merupakan salah satu
teknik pengumpulan data. Dengan teknik observasi peneliti dapat memperoleh
gambaran langsung dan mengetahui keadaan yang sesunguhnya yang terjadi di
lapangan.
c. Dokumentasi
Dalam sebuah penelitian alangkah lebih baiknya dilengkapi dokumentasi
guna memperkuat fakta – fakta di lapangan, menurut Arikunto (2010:274) tidak
kalah penting dari metode-metode lain mencari data mengenai hal-hal variable
yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti notulen rapat,
agenda dan sebagainya. Alat yang digunakan yaitu buku catatan dan kamera.
Teknik analisa data penelitian dilakukan secara kualitatif, bahwa data yang
diperoleh pada penelitian ini adalah data yang berupa kata-kata dan bukan angka-
angka. Prosedur analisis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
adalah :
1. Mencatat data menjadi bentuk teks.
2. Melakukan interpretasi data awal terhadap kategori data.
3. Mengindentifikasi tema umum atau kategori utama dari data yang
terkumpul.
4. Menulis hasil akhir.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Secara Umum, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah
rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi,
implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau
sebuah rencana yang telah disusun jauh jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada
kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut.
Maka dari peneliti mencoba mengalisis masalah dengan menggunakan teori
Edwards III yang dikutip Budi Winarno (2009:145) menunjuk empat variabel
yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat
variabel tersebut adalah (1) komunikasi (2) sumber daya (3) disposisi (4) struktur
birokrasi.
1. Komunikasi
Proses transformasi berita yang befungsi untuk mengalirkan perintah-
perintah dan arahan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana dilapangan dan
perintah tersebut harus jelas, tepat dan konsisten. Karena komunikasi yang baik
menghasilkan suatu implementasi kebijakan yang baik pula. bahwa proses
transmisi atau penyampaian informasi sudah dilaksanakan oleh pemerintah
kabupaten kepada desa serta desa kepada masyarakat dan sudah berjalan dengan
baik. Dilaksanakan nya sosialisasi untuk menyampaikan informasi bertujuan
untuk memberikan penjelasan mengenai apa itu Dana Desa. Sosialisasi serta
pelatihan yang dilaksanakan pemerintah kabupaten membantu para aparatur desa
untuk lebih memahami bagaimana mengatur dan menyelenggarakan dana desa.
Penyampaian informasi ini juga harus dilakukan oleh pihak pemerintah desa
kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi mengenai Dana Desa tersebut.
Dari hasil wawancara peneliti tersebut, peneliti menyimpulkan sudah
adanya peran dari pemerintah untuk pelaksanaan Dana Desa kepada desa. Hanya
saja aparatur pelaksana dari desa ini tidak begitu memahami secara jelas apa – apa
saja yang menjadi aturan serta landasan dalam pelaksanaan Dana Desa tersebut.
Dalam pelaksanaan nya ada begitu banyak sekali aturan – aturan yang memiliki
wilayah domain tersendiri. Hal ini yang menjadi sebuah bentuk kurang nya
kejelasan bagi pemerintahan desa selaku pelaksana Dana Desa.
Peneliti menyimpulkan, seharusnya selaku aparatur pelaksana dalam
pemerintahan desa, sudah menjadi kewajiban untuk aparatur tersebut mencoba
lebih ambil tahu terhadap aturan serta landasan dalam pelaksanaan dana desa.
Bukan pihak pelaksana hanya menduga dan mencerna sendiri aturan tersebut.
Dari beberapa petikan wawancara pada wawancara yang peneliti lakukan,
peneliti menyimpulkan bahwa dalam indikator konsistensi terhadap penggunaan
anggaran desa belum sepenuhnya berjalan maksimal. Terlihat dari petikan
wawancara dari informan yang menyebutkan bahwa terjadinya tanda tanya pada
masyarakat serta perangkat desa yang terbawah bahwa pelaksanaan dari anggaran
dana desa tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dikarenakan beberapa
faktor. Seharusnya dalam pelaksanaannya aparatur desa haruslah mengikuti dari
apa yang pertama disampaikan ke masyarakat dalam perencanaannya.
Menurut peneliti konsistensi disini adalah sesuai nya perkataan dengan
dengan apa – apa perbuatan yang akan dilakukan. Dalam hal konsistensi menurut
peneliti seeringkali sulit untuk dilakukan oleh setiap pelaksana kebijakan. Tidak
jarang kebijakan hanya sebatas teori, namun tidak berlangsung baik saat
pelaksanaannya. Hal ini terbukti melalui petikan wawancara yang peneliti dapat
melalui proses wawancara tersebut.
Mengacu dari wawancara tersebut peneliti menyimpulkan perlu adanya
kerja keras dari pada aparatur desa dalam pelaksanaan anggaran dana desa
tersebut, sehingga apa yang diharapkan masyarakat dapat tercapai serta berhasil
nya implementasi dari dana desa tersebut.
2. Sumber Daya
Dalam pelaksanaan dana desa ini sumber daya merupakan salah satu aspek
penting agar pelaksanaan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan. Perintah –
perintah implementasi mungkin akan diteruskan dengan cermat, jelas dan
konsisten, akan tetapi juga akan cenderung tidak efektif apabila pelaksana
kekurangan dengan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan
tersebut. Tanpa sumber daya kebijakan hanya tinggal dikertas dokumen saja.
Menurut Edwards III dalam Budi Winarno (2009:145) sumber daya
merupakan hal yang penting lainnya dalam mengimplementasi kebijakan dengan
baik atau segala sesuatu yang mendukung personal dalam mengirim informasi
kebijakan. Sumber daya dibedakan menjadi empat, yaitu sumber daya manusia,
informasi, kewenangan, dan fasilitas yang diperlukan untuk menerjemah usul-usul
di atas kertas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.
Mengacu pada hasil wawancara, perlu adanya peningkatan terhadap kualitas
dari sumber daya yang ada. Seharusnya ada bentuk pengembangan kualitas
sumber daya manusianya yang sangat penting dalam keberhasilan implementasi.
Dengan ada nya kualitas sumber daya yang memadai dan dianggap cakap dalam
pelaksanaan, serta dengan latar belakang disiplin ilmu yang sesuai akan membuat
kefektifan dari pelaksanaan antara pemerintah desa mau pun masyarakat akan
berjalan dengan baik.
Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa informasi dalam
Implementasi dana desa sudah cukup memadai sebagai bahan acuan pelaksanaan.
Informasi yang berkaitan dengan Implementasi dana desa yaitu informasi
bagaimana maksud dan tujuan pelaksanaan, informasi tentang perencanaan, serta
tentang koordinasi antara aparat pelaksana. Informasi tentang implementasi harus
jelas, sehingga para aparatur pelaksana tahu apa yang akan mereka lakukan dan
tahu apakah masyarakat yang terlibat tahu tentang kebijakan ini.
Berdasarkan beberapa wawancara yang peneliti lakukan kepada informan
peneliti menyimpulkan bahwa para aparatur didalam pemerintahan desa tidak
sepenuhnya memahami wewenang yang diberikan. Ini akan berpengaruh terhadap
kewenangan yang dimiliki. Jika mereka tidak mengetahui batasan – batasan
terhadap kewenangan tersebut, maka akan terjadilah ketimpangan dalam
pelaksanaan dari kebijakan, termasuklah disini kebijakan dana desa. Ditambah
lagi dengan kurang nya aparatur yang memiliki disiplin ilmu yang sesuai dengan
tupoksi didalam pemerintahan desa akan membuat lambatnya ketidak
efektivannya proses pelaksanaan dana desa tersebut.
fasilitas yang ada di kantor desa sudah dianggap cukup dan sesuai dalam
proses pelaksanaan anggaran dana desa tersebut. Tinggal lagi bagaimana
pemanfaatan serta kemampuan dari pada aparatur tersebut dalam penggunaannya.
Karena sebagus dan selengkap apapun fasilitas yang dimiliki jika sumber daya
manusia atau aparatur yang ada di dalam pemerintahan desa tersebut jika tidak
bisa menggunakan sama saja tidak pemanfaatan terhadap fasilitas yang ada dan
proses pada pelaksaanaan pasti tidak maksimal. Pengadaan fasilitas yang layak,
seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan menunjang dalam
keberhasilan implementasi suatu program atau kebijakan.
3. Disposisi
Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor yang penting
dalam pendekatan mengenai pelaksanaan atau kebijakan publik. Jika pelaksana
suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus
mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan
untuk melaksanakannya.
Berdasarkan wawancara peneliti menyimpulkan bahwa untuk pelaksanaan
nya aparatur desa sudah dianggap cakap dalam dedikasi nya terhadap pelaksanaan
anggaran dana desa tersebut.Watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh
pelaksanaseperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila pelaksana itu
memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan
baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika pelaksana
memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka
proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
Melalui proses wawancara peneliti menyimpulkan bahwa perlu adanya
perbaikan aturan mengenai insentif bagi para aparatur pemerintah desa. Insentif
merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan kebijakan. Ini merupakan
faktor pendorong yang krusial karena apabila faktor ini sudah terpenuhi para
pelaksana cenderung melaksanakan kebijakan akan lebih efektif. Para pembuat
kebijakan akan sedikit mengatur para pelaku pelaksana melalui kebijakan yang
diambil, maka dengan insentif tadi akan berdampak kepada mudahnya para
pelaksanaan anggaran dalam melaksanakan kebijakan tersebut.
peneliti menyimpulkan ketidak efektifan yang terjadi pada pelaksanaan dana
desa juga disebabkan oleh indikator insentif. Indikator ini lebih menekankan
kepada gaji yang diterima oleh para pelaksana dalam melaksanakan tugasnya. gaji
tersebut ditetapkan berdasarkan tugas dari para perangkat desa. Sementara pada
pelaksanaannya, gaji yang diterima tidak sebanding dengan apa yang dibuat oleh
para perangkat desa dari yang paling atas hingga paling bawah. Hal ini perlu
mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah sehingga untuk kedepannya
pelaksanaan dari kebijakan tersebut akan lebih efektif.
4. Struktur Birokrasi
Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia,
atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan
mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, tetapi kemungkinan
kebijakan tersebut tidak akan terlaksana atau terealisasi, masih tetap ada
karenaterdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu
kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang ketika struktur birokrasi
tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan
sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalanya kebijakan.
Birokrasi sebagai sebuah pelaksana kebijakan harus dapat medukung kebijakan-
kebijakan yang telah diputuskan secara politik. Dengan jalan melakukan
koordinasi dengan baik.
Melalui kutipan wawancara tersebut disini peneliti menyimpulkan bahwa
Desa tersebut belum memiliki SOP. Tetapi pelaksanaan anggaran tersebut tetap
mengikuti dari aturan serta landasan yang ditetapkan. Namun pada waktu itu tidak
ada inisiatif dari para aparatur desa untuk menggali lebih dalam mengenai SOP.
SOP merupakan prosedur standar yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan
kebijakan. Hal ini akan membuat para aparatur memiliki panduan mengenai apa –
apa saja yang akan dilaksanakan. SOP sendiri merupakan aturan yang bisa
memahami kondisi lapangan, karena SOP merupakan aturan bersama yang
ditetapkan tetapi tidak melangkahi aturan –aturan yang diatasnya.
Fragmentasi tentu perlu dilakukan agar setiap para pelaksana kebijakan dapat
melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kemampuan dibidang nya masing
– masing. Manfaat lainnya perlu dilakukan frgmentasi adalah agar setiap aparatur
pelaksana kebijakan, proses pelaksanaan kebijakan berjalan efektif dan seefesien
mungkin.
Melalui wawancara peneliti menyimpulkan bahwa pembagian tugas yang
ada sudah sesuai dengan bidang nya masing. Peran dari setiap aparatur desa dalam
pelaksanaan sudah diatur sesuai dengan aturan yang berlaku. Pembagaian peran
tersebut untuk mempermudah pelaksanaan kebijakan ini. Tetapi walaupun setiap
aparatur pelaksanaan mempunyai tugas yang berbedanamun diperlukan koordinasi
antara aparatur pelaksana kebijakan yang menjadi tujuan dari kebijakan dana desa
tersebut dapat tercapai.
KESIMPULAN DAN SARAN
Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, dapat disimpulkan
bahwa implementasi dana desa didesa malang rapat kecamatan gunung kijang
kabupaten bintan tahun 2016 belum terlaksana secara maksimal. Terlihat dari
beberapa aspek yang menjadi dimensi peneliti. Bahwa didalam aspek tersebut
masih terdapat kekurangan – kekurangan yang nantinya harus dijadikan perbaikan
terhadap pemerintah desa kedepannya.
Pelaksanaan program yang dilaksanakan dalam penggunaan anggaran dana
desa sebanyak 12 program. Menurut peniliti melalui pengamatan peneliti
dilapangan bahwa program tersebut baik pelaksanaan kegiatan, pelatihan,
pemberdayaan, mau pun pengadaan sudah terealisasi.
Pengawasan di Desa Malang Rapat pada tahun 2016 di dalam pelaksanaan
dana desa berdasarkan penelitian peneliti bahwasannya Badan Permusyawaratan
Desa selaku pengawas di dalam Pemerintah Desa cukup baik. Hanya peran dari
pada aparatur desa perlu ditingkatkan. Jelas sekali perlu adanya pemahaman serta
keingintahuan yang kuat bagi setiap aparatur desa untuk lebih meningkatkan
sumber daya yang dimiliki.
Merujuk pada hasil penelitian, penulis menyarankan beberapa hal berkaitan
dengan Implementasi Dana Desa di Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung
Kijang Kabupaten bintan tahun 2016 tujuannya agar dapat menjadi bahan evaluasi
bagi Desa Malang Rapat Kecamatan Gunung Kijang Kabupaten Bintan. Saran-
saran yang di maksud adalah sebagai berikut:
1. Kepala Desa selaku pimpinan dan pemegang kekuasaan penuh dalam
pengelolaan keuangan desa seharusnya di dalam melaksanakan setiap
program sering berkoordinasi baik dengan aparatur desa maupun dengan
aparatur pemerintah terkait agar lebih paham di dalam proses
penyelenggaraan pemerintahan desa.
2. Perlunya meningkatkan SDM perangkat Desa yang ada, Tim Pelaksana
Kegiatan Desa dengan cara melakukan Bimtek maupun pelatihan-pelatihan
aparatur Pemerintahan Desa serta berkoordinasi dengan Pendamping Desa
dan Pembina Desa agar selalu mendampingi dan membina Desa Malang
Rapat agar ke depannya menjadi lebih baik dari sebelumnya.
3. Dengan adanya dana Desa tersebut , sekiranya sangat perlu bagi perangkat
desa untuk lebih mengetahui mengenai apa – apa saja yang menjadi
kebutuhan masyarakat agar setiap pelaksanaan program yang telah
direncanakan dapat sesuai dengan harapan masyarakat dan menjadi tepat
sasaran.
DAFTAR PUSTAKA
Arikunto, Suharsimi.2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.
Yogyakarta: Rineka Cipta.
Winarno, Budi.2009,kebijakan publik: teori dan proses, Yogyakarta: media
pressindo.
Moleong, L.J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT
Remaja Rosdakarya.
Sugiyono 2013:Metode Penelitian Manajemen, Pendekatan Kuantitatif,
Kualitatif, Kombinasi, Penelitian Tindakan, Penelitian Evaluasi, Alfabeta,
Bandung.
Sugiono, Prof. Dr. 2011. Metode penelitian pendidikan ( pendekatan kuantitatif,
kualitatif dan R&D); alfabeta. Bandung.
Pujo, Hendro , 2013 Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan
Desa Berdasarkan Perda No. 16 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa di Desa
Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara,
Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 1 , No. 4 , (
http://www.ejournal.ip.fisip.unmul.ac.id )
Undang – Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Pemerintah No 47 tahun 2015 Tentang penjabaran mengenai Undang –
No. 6 tahun 2014
Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang pengelolaan
keuangan Desa
Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 tahun 2015 tentang penetapan prioritas
penggunaan Dana Desa tahun 2016.
Recommended