HUKUM ACARA KEPAILITAN DI INDONESIA HARI INI DAN ......HALAL BIHALAL DAN WEBINAR 3-POSDESI PARADIGMA...

Preview:

Citation preview

HUKUM ACARA KEPAILITANDI INDONESIA HARI INI DAN PELUANG

PENGADILAN AGAMA KE DEPAN DALAMPERKARA KEPAILITAN SYARIAH

PROF. DR. RAHAYU HARTINI, SH., M.SI., M.HUM(FH- UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG)

HALAL BIHALAL DAN WEBINAR 3-POSDESIPARADIGMA BARU PENYELESAIAN KEPAILITAN SYARIAH DI INDONESIA

Outline

HUKUM ACARA KEPAILITANINDONESIA SAAT INI

KEPAILITAN EKONOMI SYARIAH

PELUANG PENGADILAN AGAMADALAM PERKARA KEPAILITAN

SYARIAH

Copy Right by ER HA

2

PENGANTAR

• Menurut Hukum, kewenangan mengadiliekonomi syariahà kewenangan mutlakPengadilan Agama

• Kepailitan ekonomi syariah mengandung unsurekonomi syariah , yg seharusnya mejadikewenangan mutlak dari pengadilan agamauntuk memutusnya

6/12/2020Copy Right by ER HA

3

PENGANTAR

• Berdasarkan Pasal 49 huruf I UU No 3 Tahun2006 tetang PA, bahwa: Pengadilan agamabertugas dan berwenangmemeriksa, memutus, dan menyelesaikanperkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ; , (i)ekonomi syariah

6/12/2020Copy Right by ER HA

4

DALAM PRAKTIK PERADILAN

• Tapi kok, dalam praktek ada perkara kepailitandan/ PKPU ekonomi syariah, di putus olehperadilan umumà Peradilan Niaga ?

• Sebagai Contoh, dalam perkara berikut ini:• Perkara No 13/Pailit/2013/PN. Jkt.Pst,• Perkara No 6/PKPU/2013/PN.Jkt-Pst,• Perkara No. 7/ PKPU/2013/PN. Jkt.Pst,• Perkara No. 57/PKPU/2013/PN. Jkt-Pst,• Perkara No. 20/PKPU/2014/ PN. Jkt.Pst

6/12/2020Copy Right by ER HA

5

FOCUS BAHASAN

• Bagaimana hukum acara kepailitan diIndonesia pada saat ini

• Bagaimana peluang Pengadilan Agama kedepan untuk perkara kepailitan syariah

6/12/2020Copy Right by ER HA

6

HUKUM ACARA KEPAILITAN SAAT INI

6/12/2020Copy Right by ER HA 7

WILAYAH LINGKUNGAN PERADILANDI INDONESIA

• UU No 48 Tahun 2009 Tentang KEKUASAAN KEHAKIMAN• Pasal 25 : Badan peradilan di lingkungan

Mahkamah Agung meliputi:

• 1. Peradilan Umum• 2. Peradilan Agama• 3. Peradilan Militer• 4. Peradilan Tata Usaha Negara

6/12/2020Copy Right by ER HA

8

DASAR HUKUM KEPAILITAN

• UU no 37 Th 2004 tentang UUK dan PKPU

• UU No 4 Tahun 1998 tentang UUK dan PKPU

• Perpu No 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan PKPUPengadilan Niaga

• Faillissement Verordening (FV), (Staatsblad 1905:217 jo S. 1906: 348)

Pengadilan negeri6/12/2020Copy Right by ER HA

9

DASAR HUKUM LAINNYA

• Ketentuan KUH Perdata secara umum

• Khususnya Psl 1131-1132 KUH Perdata

• Pasal 1133 – 1149 KUH Perdata

6/12/2020Copy Right by ER HA

10

PENGADILAN NIAGA

• Pengadilan Niaga di Indonesia(sejak 1998)

1. Pengadilan Niaga JakartaPusat,

2. Pengadilan Niaga Surabaya3. Pengadilan Niaga Semarang4. Pengadilan Niaga Medan5. Pengadilan Niaga Makasar

PENGADILAN NIAGA

• Mengadili perkara sengketaNiaga:

• Kepailitan dan gugatanlain-lain

• PKPU

• Sengketa HAKI

PENGERTIAN PAILIT• Kepailitan adalah :

• Suatu keadaan dimana harta debiturberada dalam status sita umum krnDebitur berhenti membayar utang-utangnya

• Sita umum atas semua kekayaanDebitor Pailit yang pengurusan danpemberesannya dilakukan oleh Kuratordi bawah pengawasan HakimPengawas sebagaimana diatur dalamUndang-Undang (UUK dan PKPU).

SYARAT PAILIT

• Permohonan pernyataan pailit harus memenuhi syarat-syarat yangdiatur dalam Pasal 2 (1) jo. UUK & PKPU:

• Debitur mempunyai 2 atau lebih Kreditur• Dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah

jatuh tempo dan dapat ditagih

• Pasal 8 (4):• Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana

(sumir) bahwa kedua syarat tersebut di atas telah terpenuhi

UTANG JATUH TEMPO

Menentukan saat jatuh tempo:

§ Telah lewat waktu yg disebutkan dalam perjanjian§Apabila tidak disebutkan dalam perjanjian ditentukan

dengan telah dilakukannya penagihan§Apabila tidak ada kesepakatan ttg jatuh tempo maka

pemenuhan perjanjian dpt dimintakan setiap saat secarawajar

KEPAILITAN MELIPUTI

• Seluruh kekayaan debitur padasaat putusan pernyataan pailitdiucapkan serta segala sesuatuyang diperoleh selama kepailitan(Psl. 21 UUK dan PKPU)

AKIBAT KEPAILITAN

• Debitor kehilangan kewenangannya dalammengurus harta kekayaannya

• Semua harta Debitor berada dalam statussita umum

• Untuk mengurus kepentingan hukumharta kekayaannya Debitor wajib diwakilioleh Kurator

HUKUM ACARA KEPAILITAN

• Berlaku hukum acara khusus sebagaimanadalam UUK dan PKPU

• Sepanjang tidak diatur secara tegas didalam UUK dan PKPU, maka hukum acarakepailitan yang berlaku di PengadilanNiaga adalah Hukum Acara PerdataIndonesia (Pasal 299 UUK & PKPU)

HUKUM ACARA KEPAILITAN

• Tidak mengenal mediasi

• Bersifat sumir

• Di putus dalam waktu 60 hari

PROSEDUR PENGAJUAN PERMOHONAN PAILIT

• Permohonan pailit harus diajukan oleh seorang Advokat (Ps7),kecuali diajukan oleh Kejaksaan, atau OJK;

• Ditujukan kepada Ketua P.Niaga tempat kedudukan hukumDebitur, yang diajukan secara tertulis, atau melalui E Court(Perma 3 Tahun 2018).

• Apabila termohon pailit lebih dari satu, maka surat permohonanpailit ditambah sesuai dengan banyak (jumlah) termohon pailit;

• Permohonan PKPU harus ditanda tangani oleh Pemohon PKPUdan Kuasanya

SKEMA/ALUR KEPAILITANDI PENGADILAN NIAGA

• Permohonan pailit à PengadilanNiaga

• Kasasi àMahkamah Agung

• Peninjauan kembaliàMahkamah Agung

• Note: kepailitan tidak mengenal UPAYA HUKUM BANDING

PERMOHONAN PAILIT

6/12/2020HAP Niaga, Copy Right by ER HA

PermohonanPailit, diajukankepada KPN

melalui panitera

Panitera menyampaikanKepada KPN(maks. 2 hari)

KPN mempelajari,Menetapkan majelis

hakim, harisidang pertama(maks. 3 hari)

Panggilan sidang(maks. 7 hari

Sebelum sidang 1)

Sidangdilaksanakan

(maks. 20)

Dgn alasan yg cukupSidang dapat ditunda

(maks. 25 hari)

Putusan(maks. 60 hari)

Salinan putusandisampaikan kpd

yg berkepentingan(maks. 3 hari

setelah putusan)

KEPAILITAN EKONOMI SYARIAH

6/12/2020Copy Right by ER HA 23

DASAR HUKUM

• 1- UU No.3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA• PASAL 49 HURUF (i)

• 2- PERMA NO 1 TAHUN 2008 TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN (31 JULI 2008)• Pasal 2 ayat 3• Pasal 4• Pasal 8 (5)• Pasal 13 (3)

• PERMA No.1 TAHUN2016 (3 Feb 2016)• Pasal 4

6/12/2020Copy Right by ER HA

24

DASAR HUKUM• UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama• Pasal 49 (i):

• Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yangberagama Islam di bidang :

• (a) Perkawinan• (b) waris• (c) wasiat• (d) hibah• (e) waqaf• (f) zakat• (g) infaq• (h) sodaqoh• (i) ekonomi syariah

6/12/2020Copy Right by ER HA

25

KEPAILITAN SYARIAH ?

• Memenuhi Syarat pailit sesuai pasal 2 (1) jo Ps 8 (4) UUK danPKPU

• Transaksinya berdasarkan syariah sesuai Ps 49 huruf (i) UU no 3Th 2006 tentang Peradilan Agama jo Perma No Th 200

• Keduanya, baik debitur dan Kreditur/ para kerditur adalahberagama Islam berdasarkan Ps 49 huruf (i) UU no 3 Th 2006tentang Peradilan Agama

6/12/2020Copy Right by ER HA

26

ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN

• Ahmad Mujahidin (Pembaharuan Hukum Peradilan Agama):• Bagi pihak yang berperkara di P A adalah sebagai berikut:

• 1) .Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam;•

• 2). Perkara perdata yang disengketakan mengenai perkawinan, waris,wasiat, hibah, wakaf, zakar, infak, sedekah dan ekonomi syariah.

• 3). Hubungan hukum yang melandasi berdasarkan hukum Islam, oleh karenaitu acara penyelesaiannya berdasarkan hukum Islam.

6/12/2020Copy Right by ER HA

27

PENYELESAIANPERKARA KEPAILITAN

Pengadilan Niaga

• Tidak mengenal mediasi

• Bersifat sumir

• Di putus dalam waktu 60 hari

Pengadilan Agama

• Wajib mediasi, sehingga hal initidak sesuai dengan :

• sifat sumir dan

• putusan dlm 60 hr

6/12/2020Copy Right by ER HA

28

DEBITOR SYARIAH DAN KONVENSIONAL

• Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai hukum materil diPengadilanAgama menggunakan istilah taflis untuk pailit.

• Kata taflis/pailit dalam KHES, terdapat dalam :• Pasal 1 angka (6),• Pasal 2 ayat (2)• Pasal 5 ayat (2).

• Dari ketentuan pasal dimaksud KHES hanya mengenal kepailitan yangditujukan kepada badan usaha baik yang berbadan hukum maupunyang tidak berbadan hukum.

• Meskipun demikian dapat ditentukan ekonomi syariah tidaklah asingdengan istilah pailit.

6/12/2020Copy Right by ER HA

29

DEBITOR SYARIAH DAN KONVENSIONAL

• Pasal 49 (i) UU No 3 Tahun 2006 tentang P Aà telah menetapkanbahwa ekonomi syariah sebagai kewenangan mutlak dari PA.

• Berarti penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasihanyalah semata-mata menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

• Kewenangan ini telah pula diperkuat dan tidak dapat lagidiperdebatkan serta telah final berdasarkan Putusan MahkamahKonstitusi Nomor. 93/PUU- X/2012 (Tgl 29 Agustus 2013), sehinggatidak ada lagi dualisme penyelesaian sengketa perkara perbankansyari’ah

6/12/2020Copy Right by ER HA

30

PELUANG PENGADILAN AGAMA KE DEPAN

6/12/2020Copy Right by ER HA 31

ADA 2 ALTERNATIF

• Alternatif pertama : tetap di Pengadilan Niaga

• Diperlukan pembaharuan pengaturan “aturan main” kewenanganpengadilan agama dalam menyelesaikan ekonomi syariah.

• Terkait prosedur penyelesaian kepailitan ekonomi syariah secarategas dinyatakan tidak termasuk kewenangan PengadilanAgama.

• Kewenangan penyelesaian kepailitan dan PKPU tetap merupakankewenangan Pengadilan Niaga termasuk ekonomi syariah.

• .6/12/2020Copy Right by ER HA

32

• Alternatif Kedua : pada Pengadilan Agama

• Jika kepailitan syariah menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama, makayang harus diperhatikan adalah harus jaminan/dipastikan bahwa :

• 1). Para pihak yang bersengketa harus sama-sama beragama Islam;•

• 2). Transaksi yang terjadi harus berlandaskan pada ekonomi syariahà agartidak terjadi 2 potensi pengajuan perkara ke PA dan Ke P Niaga (jika yg satuberdasar transaksi syariah, yg lainnya berdasar transaksi konvensional)àbertentangan dg asas penyitaan umumdan bisa utk eksepsi , bhw PA tdk berwenang, yg wenang P Niaga (umum)

• 3). SDM nya (Hakim, panitera, dll) harus menguasai hukum KepailitanKonvensional dan Hukum Islam/syariahnya.

6/12/2020Copy Right by ER HA

33

BIODATA• Prof. Dr. Rahayu Hartini, S.H., M.Si., M.Hum

Profesor Bidang Hukum Bisnis, Hukum Dagang, Hukum KepailitanDosen Fak HukumUniversitas Muhammadiayah Malang

• Email :• rahayuhartini@yahoo.co.id• rahayuhartini5@gmail.com• hartini@umm.ac.id

• Wa : 081 23374 6640• ig : rahayuhartini5• Fb : Hartini Hajar

Copy Right by ER HA

34

6/12/2020Copy Right by ER HA

35

Recommended