HUKUM KEPAILITAN & PKPU.ppt

7/25/2019 HUKUM KEPAILITAN & PKPU.ppt

1/27

Oleh

ANNURDI


2/27

Kata pailit berasal dari bahasa Prancis;failiteyang berarti kemacetan pembayaran

Pengertian kepailitan berdasarkan Pasal 1

angka (1) UU No. 37 Tahn !""# tentangKepailitan dan PKPU adalah sita mm atassema kekayaan debitr pailit yangpengrsan dan pemberesannya dilakkan

oleh krator di ba$ah penga$asan hakimpenga$as sebagaimana diatr dalamndang%ndang ini.


3/27

Sumber Hukum Kepailitan

KUH Perdata

Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang

Kepailitan dan PKPUUndang-undang lainnya yang terkait (mialnya !

UUPT" UU #aminan $iduia" dll%


4/27

Asas-asas dalam HukumKepailitan di Indonesia

&sas keseimbangan. 'alam ndang%ndang ini mengatr beberapaketentan yang merpakan per$dan dari asas keseimbanganyait disat pihak terdapat ketentan yang dapat mencegahteradinya penyalahgnaan pranata dan lembaga kepailitan olehdebitr yang tidak r. 'an di pihak lain terdapat ketentan yangdapat mencegah teradinya penyalahgnaan pranata dan lembagakepailitan oleh kreditr yang tidak beritikad baik.

&sas kelangsngan saha. 'alam ndang%ndang ini terdapatketentan yang memngkinkan persahaan debitr yang prospekti*tetap dilangsngkan.

&sas keadilan. Ketentan dalam ndang%ndang ini menerapkanasas keadilan ntk mencegah teradinya kese$enang%$enangan

pihak kreditr yang mengpayakan penagihan atas tagihannyamasing%masing terhadap debitr dengan tidak memperdlikankreditr lainnya.

&sas integrasi. 'alam ndang%ndang ini sistem hkm *ormal danhkm materiilnya merpakan sat kesatan yang th darisistem hkm perdata dan hkm acara perdata nasional.


5/27

Syarat-syarat Kepailitan

+engenai syarat kepailitan diatr dalam Pasal! ayat (1) Undang%ndang No. 37 Tahn !""#tentang Kepailitan dan PKPU yait debituryang mempunyai dua atau lebih krediturdan tidak membayar lunas sedikitnyasatu utang yang telah jatuh aktu dandapat ditagih! dinyatakan pailit denganputusan pengadilan baik ataspermohonannya sendiri maupun ataspermohonan satu atau lebih krediturnya"


6/27

,erdasarkan ketentan dalam Pasal ! ayat (1)

Undang%Undang No. 37 Tahn !""# tentangKepailitan dan PKPU tersebt maka yangmenadi syarat debitor dinyatakan pailit ialah -

a.'ebitr tersebt memiliki da at lebih

kreditr danb.'ebitr tidak membayar lnas sedikitnya sat

tang kepada salah sat kreditrnya dantang yang tidak dibayar lnas it hars

sdah ath tempo dan dapat ditagih.


7/27

a. Pengertian debitr menrt Pasal 1 angka (3) Undang%ndang No. 37 Tahn !""# tentang Kepailitan dan PKPUialah orang yang mempnyai tang karena peranian atandang%ndang yang pelnasannya dapat ditagih di mkapengadilan.

b. Pengertian kreditr menrt Pasal 1 angka (!) Undang%Undang No. 37 Tahn !""# tentang Kepailitan dan PKPUialah orang yang mempnyai pitang karena peranian

ata ndang%ndang yang dapat ditagih di mkapengadilan.

c. Pengertian tang menrt Pasal 1 angka () Undang%Undang No. 37 Tahn !""# tentang Kepailitan dan PKPUadalah ke$aiban yang dinyatakan dalam mlah ang baikdalam mata ang indonesia mapn mata ang asing baik

secara langsng mapn yang akan timbl di kemdianhari ata kontien yang timbl karena peranian atandang%ndang dan yang $aib dipenhi oleh debitr danbila tidak dipenhi memberi hak kepada kreditr ntkmendapat pemenhannya dari harta kekayaan debitr.


8/27

#ihak pihak yang dapat mengajukanpernyataan pailit $a. Pihak 'ebitr it sendiri

b. Pihak Kreditr

/elantnya dalam Pasal ! ayat (!) (3) (#) dan (0) Undang%ndang No. 37 Tahn !""# tentang Kepailitan dan PKPUmengatr tentang kekhssan mengenai pihak yang dapatmengakan permohonan pailit yait -

!) aksa ntk kepentingan mm

3) 'alam hal 'ebitrnya adalah ,ank maka permohonanpernyataan pailit hanya dapat diakan oleh ,ank 2ndonesia

#) 'alam hal 'ebitrnya adalah Persahaan *ek ,rsa *ek4embaga Kliring dan Penaminan 4embaga Penyimpanan danPenyelesaian maka permohonan pernyataan pailit hanyadapat diakan oleh ,adan Penga$as Pasar +odal (,&PP&+)

dan0) 'alam hal 'ebitrnya adalah Persahaan &sransi

Persahaan 5e%&sransi 'ana Pensin dan ,U+N yangbergerak di bidang kepentingan pblik maka permohonanpernyataan pailit hanya dapat diakan oleh +entriKeangan.


9/27

Akibat #utusan #ailit/ecara mm akibat pernyataan pailit adalah sebagai

berikt -a. Kekayaan debitr pailit yang mask ke dalam harta pailit

merpakan sitaan mm atas harta pihak yang dinyatakanpailit.

b. Kepailitan semata%mata hanya mengenai harta pailit dan

tidak mengenai diri pribadi debitr pailit.c. 'ebitr pailit demi hkm kehilangan hak ntk mengrs

dan mengasai kekayaannya yang termask harta pailitseak hari ptsan pailit dicapkan.

d. /egala perikatan debitr yang timbl sesdah ptsan pailit

dicapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecali ikamengntngkan harta pailit.

e. 6arta pailit dirs dan dikasai krator ntk kepentingansema kreditr dan debitr sedangkan 6akim Penga$asmemimpin dan menga$asi pelaksanaan alannya kepailitan.


10/27

*. /ema tnttan ata ggatan yang bertan ntkmendapatkan pelnasan sat perikatan dari harta pailitdan dari harta debitr sendiri selama kepailitan hars

diakan dengan cara melaporkannya ntk dicocokkan.

g. Kreditr yang diamin dengan 6ak adai 6ak 8idsia 6akTanggngan dan hipotek dapat melaksanakan hakagnannya seolah%olah tidak ada kepailitan.

h. 6ak ekseksi kreditr yang diamin dengan hak%haksebagaimana disebtkan dalam hr* (g) diatas ntkdapat menntt hartanya yang berada dalam pengasaandebitr pailit ata krator ditangghkan maksimm ntk$akt 9" hari setelah ptsan pailit dicapkan.


11/27

%ontoh Kasus &

Tan &hmad memiliki tang kepada pihak ,ank+akmr semlah 5p. 1 +ilyar yang akan athtempo pada tanggal 31 'esember !"1#. Tan &hmad

ga memiliki tang kepada Koperasi :ahayasemlah 5p. 3" ta yang akan ath tempo padatanggal 0 ktober !"1# serta tang kepada Tan,ay semlah 5p ! ta yang akan ath tempo padatanggal 0 No


12/27

Kasus #osisiDebitor $ 'uan AhmadKreditor $

Koperasi %ahaya mengajukanpermohonan pernyataan pailitterhadap 'uan Ahmad kepengadilan niaga pada tanggal(& A ustus )*&+


13/27

'alam Pasal ! ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tersebtpernyataan pailit hars memenhi syarat -

1.'ebitor tersebt memiliki da at lebih kreditor./yarat ini terpenhi karena Tan &hmad (debitr)memiliki 3 kreditr yait ,ank +akmr Koperasi:ahaya dan Tan ,ay.

!.'ebitor tidak membayar lnas sedikitnya sat tang

kepada salah sat kreditornya dan tang yang tidakdibayar lnas it hars sdah ath tempo dan dapatditagih.

/yarat ini tidak terpenhi karena tidak ada sat pntang yang dimiliki oleh Tan &hmad yang telah ath

tempo.


14/27

K/2+PU4&N#ermohonan pernyataan pailit yangdiajukan oleh Koperasi %ahaya terhadap'uan Ahmad akan ditolak oleh#engadilan Niaga karena tidakmemenuhi syarat-syarat kepailitandalam #asal ) ayat ,& Undang-undangNo" (. 'ahun )**+ tentang Kepailitandan #K#U"


15/27

%ontoh Kasus )

,ank 4angit memiliki tang kepada ,ank 4hrsemlah 5p 30 +ilyar yang akan ath tempo padatanggal 31 li !"1#. ,ank 4angit ga memiliki tang

kepada PT. aah semlah 5p. 3"" ta yang sdahath tempo pada tanggal 0 8ebrari !"1# sertatang kepada PT. lang Tbk semlah 5p !" ta yangakan ath tempo pada tanggal 0 No


16/27

Kasus #osisi&" Debitor $ /ank 0angit

)" Kreditor $

(" #'" 1lang 'bk mengajukanpermohonan pernyataan pailitterhadap /ank langit kepengadilan niaga pada tanggal (


17/27

Untk mena$ab soal ini hars dilihat apakahpermohonan pernyataan pailit yang diakan oleh PT.lang Tbk terhadap ,ank langit sdah memenhi

syarat%syarat yang ditentkan dalam Undang%UndangNo. 37 Tahn !""# tentang Kepailitan dan PKPU.'alam Pasal ! ayat (1) UU Kepailitan dan PKPUtersebt pernyataan pailit hars memenhi syarat -

1.'ebitor tersebt memiliki da at lebih kreditor.

/yarat ini terpenhi karena ,ank 4angit (debitr)memiliki 3 kreditr yait ,ank 4hr PT. aah danPT. lang Tbk.

!.'ebitor tidak membayar lnas sedikitnya sat tangkepada salah sat kreditornya dan tang yang tidakdibayar lnas it hars sdah ath tempo dan dapat

ditagih./yarat ini ga terpenhi karena tang yang dimilikioleh ,ank 4angit kepada PT. aah sdah athtempo.


18/27

Kesimpulan

2eskipun permohonan pernyataan pailityang diajukan oleh #'" 1lang 'bk telahmemenuhi syarat dalam #asal ) ayat ,&UU Kepailitan dan #K#U! namunpermohonan pernyataan pailit terhadap/ank 0angit ini tidak diterima karena

apabila debitur adalah bank maka hanya/ank Indonesia yang berhak mengajukanpermohonan pernyataan pailit terhadapdebitur tersebut sesuai dengan #asal )ayat ,( Undang-undang No" (. 'ahun )**+

tentang Kepailitan dan #K#U"

Pasal 2 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPUmensyaratkan bahwa dalam hal Debitornya adalahBank, maka permohonan pernyataan pailit hanya

dapat diajukan oleh Bank Indonesia


19/27

3/R1AK3


20/27

PKPU(Penndaan ke$aiban Pembayaran Utang)

PKPU dapat diakan oleh debitr yang mempnyailebih dari 1 kreditr dengan ketentan -

1. 'ebitr yang tidak dapat ata memperkirakan tidakakan dapat melantkan membayar tang%tangnyayang sdah ath $akt dan dapat ditagih dapat

memohon PKPU dengan maksd ntk mengakanrencana perdamaian yang melipti ta$aranpembayaran sebagian ata selrh tang kepadakreditr.

!. Kreditr yang memperkirakan bah$a debitr tidak

dapat melantkan membayar tangnya yang sdahath $akt dan dapat ditagih dapat memohonagar kepada debitr diberi PKPU ntkmemngkinkan debitr mengakan rencanaperdamaian yang melipti ta$aran pembayaran

sebagian ata selrh tang kepada kreditr.


21/27

Kepailitan dan #K#U#erbedaan #ailit #K#U

Pengrsan

6arta

Krator Pengrs

Ke$enangandebitr

/eak tanggalptsanpernyataan pailit

dicapkandebitrkehilanganhaknya ntk

mengasai danmengrskekayaannyayang termaskdalam harta pailit

(#asal )+ ayat

'alam PKPUdebitr masihdapat melakkan

pengrsanterhadap hartanyaselamamendapatkan

persetan daripengrs (#asal)+* UUKepailitan).


22/27

Kompetensi relati6 #engadilanNiaga'aerah hkm Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri melipti 'K2 akarta a$a ,arat ,anten

4ampg /matera /elatan dan Kalimantan ,arat.'aerah hkm Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Ung Pandang melipti $ilayah Propinsi/la$esi /elatan /la$esi Tenggara /la$esi Tengah

/la$esi Utara +alk dan 2rian aya.'aerah hkm Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri +edan melipti $ilayah Propinsi /matera Utara5ia /matera ,arat ,engkl ambi dan 'aerah2stime$a &ceh.

'aerah hkm Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri /rabaya melipti $ilayah Propinsi yang a$a

Timr Kalimantan /elatan Kalimantan TengahKalimantan Timr ,ali Nsa Tenggara ,arat Nsa

Tenggara Timr dan Timor Timr.


23/27

'aerah hkm Pengadilan Niaga padaPengadilan Negeri /emarang melipti $ilayahPropinsi a$a Tengah dan 'aerah 2stime$a

>ogyakarta.


24/27

%ontoh Kasus (

PT. 8aro merpakan persahaan yang bergerak dibidang prodksi pakaian persahaan ini memiliki

tang senilai 5p 1"" ta kepada ,ank 'anamonyang ath tempo pada tanggal !3 +aret !"1!. PT.8aro memiliki 3 orang direksi yait 6adi 6ani dan6epi. Pada tanggal 11 ktober !"1" 6ani sebagaidireksi melakkan peminaman ang atas nama PT.

8aro sebesar 5p 3 +ilyar dari PT. +a yang athtempo pada tanggal 11 ktober !"11 dan hingga$akt ath tempo tang tersebt belm dilnasidimana belakangan diketahi ternyata ang tersebtdignakan oleh 6ani secara pribadi dan perihalpeminaman tersebt dilakkan tanpa diketahi olehkomisaris serta direksi lain. /elantnya PT. +amengakan permohonan PKPU kepada PT. 8aro dipengadilan niaga pada tanggal !" ktober !"11.

&pakah pemohonan PKPU ini akan dikablkan=


25/27

Untk mena$ab hal ini perhatikan -

Utang adalah ke$aiban yang dinyatakan)ata dapat dinyatakan dalam mlah angbaik dalam mata ang 2ndonesia mapnmata ang asing baik secara langsngmapn yang akan timbl di kemdian hariata kontinen yang timbl karena peranianata ndang%ndang dan yang $aib dipenhioleh 'ebitor dan bila tidak dipenhi memberihak kepada Kreditor ntk mendapatpemenhannya dari harta kekayaan 'ebitor.


26/27

Pasal 1 angka (!) - Kreditr adalah orang yangmempnyai pitang karena peranian ataUndang%Undang yang dapat ditagih di mkapengadilan.

Pasal 1 angka (3) - 'ebitr adalah orang yangmempnyai tang karena peranian ata

ndang%ndang yang pelnasannya dapatditagih di mka pengadilan.

Perhatikan syarat minimal ! kreditr (Pasal!!! ayat (1)).


27/27

Kesimpulan/ehingga permohonan PKPU tersebt tidak

dapat dikablkan karena dapat dibktikanmengenai eksistensi tang tersebt dimanaPT. 8aro bkan merpakan debitr karenatang tersebt timbl karena peranian yang

dilakkan oleh 6ani ntk kepentingannyapribadi tanpa diketahi oleh komisaris sertadireksi lain. /ehingga atas tang tersebtmerpakan tanggnga$ab 6ani secara

pribadi.

HUKUM KEPAILITAN & PKPU.ppt

Text of HUKUM KEPAILITAN & PKPU.ppt

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kepailitan 1....27 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kepailitan 1. Sejarah dan Pengaturan Hukum Kepailitan di Indonesia Hukum kepailitan di Indonesia menurut sejarahnya

ASPEK HUKUM KEPAILITAN - tu.bphn.go.id

AKIBAT HUKUM KEPAILITAN TERHADAP HARTA WARIS …repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/996/1/... · FAKULTAS HUKUM PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN JUDUL SKRIPSAKIBAI T HUKUM KEPAILITAN

SKRIPSI KEPAILITAN BADAN HUKUM ASING YANG …repository.unair.ac.id/11051/2/2. Skripsi.pdf · i skripsi kepailitan badan hukum asing yang beroperasi di indonesia (studi kasus kepailitan

UPAYA HUKUM KREDITOR DALAM MENGEKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE ...repository.uph.edu/1050/1/Title.pdfSKRIPSI UPAYA HUKUM KREDITOR DALAM MENGEKSEKUSI PUTUSAN ARBITRASE MELALUI KEPAILITAN

KARAKTERISTIK KEPAILITAN BADAN HUKUM KOPERASI

BAB II AKIBAT HUKUM PUTUSAN PAILIT TERHADAP HARTA …repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/32633/3/Chapter II.pdf · A. Akibat Kepailitan Secara Umum 1. Akibat kepailitan terhadap

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Kepailitan II.pdfAkan tetapi, tentunya hukum kepailitan yang berlaku sekarang haruslah memenuhi syarat-syarat hukum yang efektif, adil, efisien,

HUKUM PERUSAHAAN DAN KEPAILITAN - UBHARA JAYA

AKIBAT HUKUM TERHADAP PERMOHONAN KEPAILITAN …

BENTUK USAHA PERSEKUTUAN BUKAN BADAN HUKUM HUKUM ORGANISASI PERUSAHAAN & KEPAILITAN. II

Pengantar Hukum Kepailitan dan PKPU

Makalah hukum dagang tentang kepailitan

PERBANDINGAN SISTEM HUKUM KEPAILITAN - USU …library.usu.ac.id/download/fh/perdata-sunarmi5.pdf · hukum terutama hukum ekonomi. ... Dari sisi perbandingan sistem hukum dapat dikatakan

Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat

ANALISIS PERKARA KEPAILITAN DALAM UPAYA HUKUM LUAR …repository.ubharajaya.ac.id/1383/1/201410115201_Suber... · 2019. 2. 26. · analisis perkara kepailitan dalam upaya hukum luar

45684190 Kepailitan Hukum Bisnis1edit(1)

Catatan Kuliah Hukum Kepailitan After Mid

BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum tentang Asuransi ...eprints.umm.ac.id/52619/36/BAB II.pdf · Sumber hukum kepailitan maupun dasar hukum kepailitan bukan tentang diaturnya

PERLINDUNGAN HUKUM ANGGOTA TERKAIT ...etheses.uin-malang.ac.id/5326/1/12220091.pdfFaridhatul Khasanah, 12220091, Perlindungan Hukum Anggota Terkait Kepailitan Koperasi Tinjauan UU

Analisis Terhadap Ketentuan Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan

HUKUM PAJAK, KEPAILITAN DAN LELANG Oleh:Dr. H. Amin Purnawan,SH., Sp.N.,M.Hum

BAB II TINJAUAN HUKUM KEPAILITAN A. Pengertian Umum …

HUKUM KEPAILITAN€¦ · Pengertian 3 2 1 Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan ... atau badan hukum) 3 Kejaksaan, untuk kepentingan umum; 5 Badan Pengawas pasar Modal,

HUKUM ACARA KEPAILITAN DI INDONESIA HARI INI DAN ......HALAL BIHALAL DAN WEBINAR 3-POSDESI PARADIGMA BARU PENYELESAIAN KEPAILITAN SYARIAH DI INDONESIA Outline HUKUM ACARA KEPAILITAN

KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN … NO 37 TH 2004...KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG ... a. bahwa pembangunan hukum nasional dalam rangka ... Dasar

Kepailitan (Hukum Bisnis)

STATUS HUKUM BENDA JAMINAN DALAM KEPAILITAN DAN …

Diktat Hukum Kepailitan

Hukum Kepailitan

Documents

HUKUM KEPAILITAN & PKPU.ppt

Text of HUKUM KEPAILITAN & PKPU.ppt