E. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 1. Uraian ... · PDF fileE. Dinas Pertanian,...

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2011

E. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 1. Uraian Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mempunyai tugas

melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pertanian

tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan

pangan, perikanan, dan kehutanan. Dinas Pertanian, Perikanan, dan

Kehutanan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian tanaman pangan dan

hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan, perikanan,

dan kehutanan;

b. Pelaksanaan tugas bidang pertanian tanaman pangan dan

dan kehutanan;

c. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang pertanian tanaman pangan

dan hortikultura, perkebunan, peternakan, ketahanan pangan,

perikanan, dan kehutanan;

d. Pembinaan dan pengembangan pertanian tanaman pangan dan

dan kehutanan;

e. Penyelenggaraan penyuluhan bidang pertanian tanaman pangan dan

dan kehutanan; dan

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan terdiri

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum,

kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan

mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sekretariat

dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1) Penyusunan rencana kerja Sekretariat;

2) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;

3) Penyelenggaraan urusan umum;

4) Penyelenggaraan urusan kepegawaian;

5) Penyelenggaraan urusan keuangan;

6) Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;

7) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi;

evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja

Sekretariat.

c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas

menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha, produksi,

pengolahan pasca panen, penanganan pasca panen, sarana, dan

prasarana tanaman pangan dan hortikultura. Bidang Tanaman Pangan

dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1) Penyusunan rencana kerja Bidang Tanaman Pangan dan

Hortikultura;

2) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan

usaha, produksi, pengolahan pasca panen, penanganan pasca

panen, sarana, dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura;

3) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha tanaman

pangan dan hortikultura;

4) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan produksi

tanaman pangan dan hortikultura;

5) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan pengolahan dan

penanganan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura;

6) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan sarana dan

prasarana tanaman pangan dan hortikultura;

7) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

d. Bidang Kehutanan dan Perkebunan

Bidang Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas

menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan usaha, produksi,

tanaman, dan lahan kehutanan dan perkebunan. Bidang Kehutanan

dan Perkebunan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1) Penyusunan rencana kerja Bidang Kehutanan dan Perkebunan;

usaha, produksi, tanaman, dan lahan kehutanan dan perkebunan;

3) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan usaha

kehutanan dan perkebunan;

5) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan tanaman dan

lahan kehutanan dan perkebunan;

Bidang Kehutanan dan Perkebunan.

e. Bidang Perikanan

Bidang Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan

dan pengembangan usaha dan produksi perikanan. Bidang Perikanan

1) Penyusunan rencana kerja Bidang Perikanan;

2) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha

dan produksi perikanan;

perikanan;

5) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan perikanan;

Bidang Perikanan.

f. Bidang Peternakan

Bidang Peternakan mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan

dan pengembangan usaha dan produksi peternakan serta kesehatan

hewan dan masyarakat veteriner. Bidang Peternakan dalam

melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1) Penyusunan rencana kerja Bidang Peternakan;

2) Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan usaha

dan produksi peternakan serta kesehatan hewan dan masyarakat

verteriner;

peternakan;

5) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kesehatan hewan

dan masyarakat veteriner; dan

Bidang Peternakan.

g. Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan

Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan mempunyai tugas

menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan ketersediaan,

distribusi, dan penganekaragaman pangan, serta kelembagaan dan

penyelenggaraan penyuluhan. Bidang Ketahanan Pangan dan

Penyuluhan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1) Penyusunan rencana kerja Bidang Ketahanan Pangan dan

Penyuluhan;

ketersediaan, distribusi, dan penganekaragaman pangan, serta

kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan;

3) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan ketersediaan

pangan;

4) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan distribusi dan

penganekaragaman pangan;

5) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan kelembagaan

penyuluhan;

6) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan penyuluhan;

Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.

h. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

2. Sumber Daya Manusia.

a. Jumlah pegawai Dinas Pertaanian, Perikanan dan Kehutanan menurut

golongan, adalah sebagai berikut: Golongan No Unit Kerja IV III II I Jumlah

1 Kepala Dinas 1 - - - 1 2 Sekretariat 1 21 11 5 38 3 Bid. Kehutanan & Perkebunan 1 21 3 0 25 4 Bid. Ketapangluh 2 20 4 0 26 5 Bid. Perikanan 1 16 1 0 18 6 Bid. Peternakan 4 20 6 0 30 7 Bid. Tanaman Pangan 1 23 3 0 27 8 Pejabat Fungsional 14 112 8 0 134 9 UPT Pasar Hewan Ambarketawang 0 9 5 0 14

10 UPT Sub Terminal Agribisnis 0 6 1 0 7 11 UPT Pelayanan Kesehatan Hewan 3 14 10 0 27 12 UPT Pengmb Budidaya Perikanan 0 11 9 2 22 13 BPP Wilayah I 0 3 1 1 5 14 BPP Wilayah II 1 3 2 0 6 15 BPP Wilayah III 0 5 0 0 5 16 BPP Wilayah IV 0 2 2 0 4 17 BPP Wilayah V 1 2 1 1 5 18 BPP Wilayah VI 1 3 1 0 5 19 BPP Wilayah VII 0 2 1 0 3

1 2 3 4 5 6 7 20 BPP Wilayah VIII 0 6 0 0 6

Jumlah 31 299 69 9 408

b. Jumlah Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan pegawai menurut

tingkat pendidikan adalah sebagai berikut: Pendidikan No Unit Kerja S-2 S-1 D-III SLTA SLTP SD Jumlah

1 Kepala Dinas 1 - - - - - 1 2 Sekretariat 4 11 1 15 6 1 38 3 Bid. Kehutanan &

Perkebunan 2 11 1 11 0 0 25

4 Bid. Ketapangluh 1 13 4 8 0 0 26 5 Bid. Perikanan 2 9 1 6 0 0 18 6 Bid. Peternakan 0 12 5 13 0 0 30 7 Bid. Tanaman Pangan 5 9 2 10 1 0 27 8 Pejabat Fungsional 2 48 54 30 0 0 134 9 UPT Pasar Hewan &RPH 0 5 3 6 0 0 14

10 UPT Sub Terminal Agribisnis

1 4 0 2 0 0 7

11 UPT Pelayanan Kesehatan Hewan

0 15 9 1 1 1 27

12 UPT Pengemb Budidaya dan Pemasaran Perikanan

0 2 2 13 1 4 22

13 BPP Wilayah I 1 1 0 2 1 0 5 14 BPP Wilayah II 1 0 1 4 0 0 6 15 BPP Wilayah III 0 1 2 2 0 0 5 16 BPP Wilayah IV 0 1 1 2 0 0 4 17 BPP Wilayah V 0 3 0 1 1 0 5 18 BPP Wilayah VI 1 1 0 3 0 0 5 19 BPP Wilayah VII 0 1 1 1 0 0 3 20 BPP Wilayah VIII 0 2 1 3 0 0 6

Jumlah 21 149 88 133 11 6 408

c. Jumlah pejabat struktural sebanyak 51 orang meliputi 1 orang pejabat

eselon IIB, 1 orang pejabat eselon IIIA, 5 orang pejabat eselon IIIB dan

32 orang pejabat eselon IVA dan 11 orang pejabat eselon

IV/b.Sedangkan jumlah pejabat fungsional sebanyak 134 orang meliputi

79 orang penyuluh pertanian, 20 orang penyuluh perikanan, 15 orang

penyuluh kehutanan, 15 orang pengawas hasil mutu pertanian, 2 orang

medis veteriner dan 1 orang arsiparis.

3. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang kegiatan pada Dinas Pertaanian,

Perikanan dan Kehutanan adalah sebagai berikut:

No Uraian Januari 2011 (Rp)

Bertambah (Rp)

Berkurang (Rp)

31 Des 2011 (Rp)

1 2 3 4 5

A. Tanah - - - - B. Peralatan dan Mesin - Alat Besar - - - - - Alat Angkutan 1.781.352.731 366.721.000 - 2.148.073.731 - Alat Bengkel & Alat

Ukur 122.842.000 3.528.242 - 126.370.242

- Alat Pertanian/ Peternakan

230.964.100 33.920.000 - 264.884.100

- Alat Kantor & Rumah Tangga

2.242.124.630 359.056.642 - 2.601.181.272

- Alat Studio & Komunikasi

148.942.000 - - 148.942.000

- Alat Kedokteran 5.199.000 1.545.800 - 6.744.800 - Alat Laboratorium 447.759.000 6.973.160 - 454.732.160 - Alat Keamanan - - - -

C. Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung 16.342.250.080 1.013.450.000 - 17.355.700.080 - Bangunan Monumen - - - -

D. Jalan,Irigasi dan Jaringan - Jalan dan Jembatan 783.758.200 - 783.758.200 783.758.200 - BangunanAir/Irigasi 451.589.780 - - 451.589.780 - Instalasi 128.226.184 - - 128.226.184 - Jaringan - - - -

E. Aset tetap lainnya - Buku Perpustakaan 7.074.450 15.517.550 - 22.592.000 - Barang bercorak

kesenian/kebudayaan - - - -

- Hewan ternak dan tumbuhan

43.576.350 - - 43.576.350

- Konstruksi dlm Pengerjaan

- - - -

Jumlah Aktiva Tetap 22.735.658.505 1.800.712.394 - 24.536.370.899 - Sistem Informasi - - - - - Aktiva lain-lain - - - - Jumlah Total 22.735.658.505 1.800.712.394 - 24.536.370.899

F. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial 1. Uraian Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Dinas Tenaga Kerja dan Sosial mempunyai tugas melaksanakan

penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan,

ketransmigrasian, dan sosial. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial dalam

melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan,

ketransmigrasian, dan sosial;

b. Pelaksanaan tugas bidang ketenagakerjaan, ketransmigrasian, dan

sosial;

c. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang ketenagakerjaan,

ketransmigrasian, dan sosial;

d. Pembinaan ketenagakerjaan, ketransmigrasian, dan sosial; dan

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Sosial terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat

Sekretariat.

c. Bidang Tenaga Kerja

Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan, membina,

dan mengendalikan pelatihan kerja, produktivitas kerja, penempatan

tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial, dan

kesejahteraan pekerja, serta pengembangan dan pengawasan

ketenagakerjaan. Bidang Tenaga Kerja dalam menyelenggarakan tugas

mempunyai fungsi:

1) Penyusunan rencana kerja Bidang Tenaga Kerja;

2) Perumusan kebijakan teknis pelatihan kerja, produktivitas kerja, penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, hubungan industrial, dan kesejahteraan pekerja, serta pengembangan dan pengawasan ketenagakerjaan;

3) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pelatihan kerja, produktivitas kerja, penempatan tenaga kerja, dan perluasan kesempatan kerja;

4) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian hubungan industrial dan kesejahteraan pekerja;

5) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pengembangan dan pengawasan ketenagakerjaan; dan

6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Tenaga Kerja.

d. Bidang Kesejahteraan Sosial Bidang Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengendalikan kesejahteraan sosial, rehabilitasi tuna sosial, dan bantuan sosial. Bidang Kesejahteraan Sosial dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Kesejahteraan Sosial; 2) Perumusan kebijakan teknis kesejahteraan sosial, rehabilitasi tuna

sosial, dan bantuan sosial; 3) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian kesejahteraan

sosial; 4) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian rehabilitasi tuna

sosial; 5) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian bantuan sosial; 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja

Bidang Kesejahteraan Sosial. e. Bidang Transmigrasi dan Penanganan Kemiskinan

Bidang Transmigrasi dan Penanganan Kemiskinan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina ketransmigrasian, menyelenggarakan dan mengoordinasikan penanganan kemiskinan, dan menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi kemiskinan. Bidang

Transmigrasi dan Penanganan Kemiskinan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Transmigrasi dan Penanganan

Kemiskinan; 2) Perumusan kebijakan teknis ketransmigrasian, penanganan

kemiskinan, dan pengelolaan data dan informasi kemiskinan; 3) Penyelenggaraan dan pembinaan ketransmigrasian; 4) Penyelenggaraan dan pengoordinasian penanganan kemiskinan; 5) Penyelenggaraan pengelolaan data dan informasi kemiskinan; dan 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja

Bidang Transmigrasi dan Penanganan Kemiskinan. f. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Tenagakerja dan Sosial

2. Sumber Daya Manusia.

a. Jumlah Pegawai Dinas Tenagakerja dan Sosial menurut golongan

adalah sebagai berikut: Golongan No Unit Kerja IV III II I Jumlah

1 Kepala Dinas 1 0 0 0 1 2 Sekretariat 1 13 4 4 23 3 Bidang Tenaga Kerja 0 16 3 0 19 4 Bidang Kesejahteraan Sosial 2 12 2 0 16 5 Bidang Transmigrasi & Nangkis 1 14 1 0 16 6 Balai Latihan Kerja 1 8 8 1 18 7 Pejabat Fungsional 1 43 0 0 44

Jumlah 7 106 18 5 136

b. Jumlah Pegawai Dinas Tenagakerja dan Sosial menurut tingkat

pendidikan adalah sebagai berikut: Golongan No Unit Kerja S-2 S-1 DIII SLTA SLTP SD Jumlah

1 Kepala Dinas 1 - - - - - 1 2 Sekretariat 1 6 0 10 5 0 23 3 Bid. Tenaga Kerja 0 16 0 11 1 0 28 4 Bid. Kesjhteraan Sos 1 7 4 3 1 0 16 5 Bid. Transmigrasi &

Nangkis 2 8 1 4 0 1 16

6 Balai Latihan Kerja 1 3 0 9 4 1 18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 Pejabat Fungsional 0 29 3 12 0 0 44

Jumlah 6 60 8 49 11 2 136

c. Jumlah pejabat struktural meliputi 1 orang pejabat eselon IIB, 1 orang

pejabat eselon IIIA, 3 orang pejabat eselon IIIB dan 14 orang pejabat

eselon IVA, 1 orang pejabat eselon IVB. Sedangkan jumlah pejabat

fungsional sebanyak 37 orang meliputi 30 orang instruktur latihan kerja,

3 orang pengawas tenaga kerja, dan 4 orang perantara hubungan

industrial.

3. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja

dan Sosial adalah sebagai berikut:

Bertambah (Rp)

Berkurang (Rp)

31 Des 2011 (Rp)

1 2 3 4 5

A. Tanah - - - - B. Peralatan dan Mesin - Alat Besar - - - - - Alat Angkutan 1.519.167.900 124.000.000 155.000.000 1.488.167.900 - Alat Bengkel & Alat

Ukur 4.391.077.800 450.000 - 4.391.527.800 - Alat Pertanian/

Peternakan - - - -

2.496.966.382 17.756.000 - 2.514.722.382

61.185.500 - - 61.185.500

- Alat Kedokteran - - - - - Alat Laboratorium 5.744.000 - - 5.744.000 - Alat Keamanan - - - -

C. Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung 5.939.768.000 7.500.000 - 5.947.268.000 - Bangunan Monumen - - - -

D. Jalan,Irigasi dan Jaringan - Jalan dan Jembatan - - - - - BangunanAir/Irigasi - - - - - Instalasi - - - - - Jaringan - - - -

1 2 3 4 5 E. Aset tetap lainnya - Buku Perpustakaan 3.927.300 1.253.800 - 5.181.100 - Barang bercorak

kesenian/kebudayaan 2.320.000 - - 2.320.000

- - - -

Jumlah Aktiva Tetap 14.420.156.882 150.959.800 155.000.000 14.416.116.682 - Sistem Informasi 5.000.000 - - 5.000.000 - Aktiva lain-lain - - - - Jumlah Total 14.425.156.882 150.959.800 155.000.000 14.421.116.682

G. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 1. Uraian Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan

penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan

catatan sipil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyelenggarakan

fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan dan catatan sipil;

b. Pelaksanaan tugas bidang kependudukan dan catatan sipil;

c. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang kependudukan dan catatan

sipil;

d. Penyelenggaraan dan pembinaan administrasi kependudukan dan

catatan sipil;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat

Sekretariat.

c. Bidang Pendaftaran Penduduk

Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas menyelenggarakan

dan membina pengelolaan dan pelayanan administrasi kependudukan

dan informasi administrasi kependudukan. Bidang Pendaftaran

Penduduk dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:

1) Penyusunan rencana kerja Bidang Pendaftaran Penduduk;

2) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan

administrasi kependudukan dan informasi administrasi

kependudukan;

3) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pelayanan

administrasi kependudukan;

4) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan informasi

administrasi kependudukan;

Bidang Pendaftaran Penduduk.

d. Bidang Catatan Sipil

Bidang Catatan Sipil mempunyai tugas menyelenggarakan dan

membina pengelolaan dan pelayanan pencatatan sipil. Bidang Catatan

Sipil dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:

1) Penyusunan rencana kerja Bidang Catatan Sipil;

2) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan pencatatan

sipil pencatatan sipil;

3) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pelayanan

pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan

pengakuan, pengangkatan, dan pengesahan anak;

Bidang Catatan Sipil.

e. Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan

Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan mempunyai

tugas menyelenggarakan analisis kependudukan dan pengelolaan

dokumen kependudukan. Bidang Perencanaan dan Perkembangan

Kependudukan dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:

1) Penyusunan rencana kerja Bidang Perencanaan dan Perkembangan

Kependudukan;

2) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis analisis

kependudukan dan pengelolaan dokumen kependudukan;

3) Penyelenggaraan analisis kependudukan;

4) Penyelenggaraan pengelolaan dokumen kependudukan;

Bidang Perencanaan dan Perkembangan Kependudukan.

2. Sumber Daya Manusia

a. Jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menurut

golongan adalah sebagai berikut

Golongan No Unit Kerja IV III II I Jumlah

1 Kepala Dinas 1 - - - 1 2 Sekretariat 1 7 1 1 10 3 Bidang Pendaftaran Penduduk 1 6 5 0 12 4 Bidang Catatan Sipil 1 12 0 0 13 5 Bidang PPK 1 4 1 0 6

Jumlah 5 29 7 1 42

b. Jumlah pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menurut

1 Kepala Dinas - 1 - - - - 1 2 Sekretariat 1 6 - 1 1 - 9 3 Bidang Pendaft Penddk 1 4 6 1 - - 12 4 Bidang Catatan Sipil 1 3 2 7 - - 13 5 Bidang PPK 1 3 - 2 - - 6

Jumlah 4 17 8 12 1 - 42 c. Jumlah pejabat struktural meliputi 1 orang pejabat eselon IIA, 1 orang

eselon IVA, 1 orang pejabat fungsional arsiparis

3. Sarana Prasarana

Sarana prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil adalah sebagai berikut:

Bertambah (Rp)

Berkurang (Rp)

31 Des 2011 (Rp)

1 2 3 4 5

A. Tanah - - - - B. Peralatan dan Mesin - Alat Besar - - - - - Alat Angkutan 293.247.000 - - 293.247.000 - Alat Bengkel & Alat

Ukur - - - -

- - - -

473.172.760 18.917.900 58.747.000 433.343.660

4.050.000 14.840.000 - 18.890.000

- Alat Kedokteran - - - - - Alat Laboratorium - - - - - Alat Keamanan 150.000 - - 150.000

C. Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung 300.000.000 - - 300.000.000 - Bangunan Monumen - - - -

D. Jalan,Irigasi dan Jaringan - Jalan dan Jembatan - - - - - BangunanAir/Irigasi - - - - - Instalasi - - - - - Jaringan 35.868.000 - - 35.868.000

1 2 3 4 5 E. Aset tetap lainnya - Buku Perpustakaan 1.650.000 1.500.000 - 3.150.000 - Barang bercorak

kesenian/kebudayaan

- - - -

Jumlah Aktiva Tetap 1.108.137.760 35.257.900 58.747.000 1.084.648.660 - Sistem Informasi - - - - - Aktiva lain-lain - - - - Jumlah Total 1.108.137.760 35.257.900 58.747.000 1.084.648.660

H. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan 1. Uraian Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan perumahan. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, penataan ruang,

dan perumahan; b. Pelaksanaan tugas bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan

perumahan; c. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang pekerjaan umum, penataan

ruang, dan perumahan; d. Pembinaan dan pengembangan bidang pekerjaan umum, penataan

ruang, dan perumahan; e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya. Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Sekretariat;

2) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan; 3) Penyelenggaraan urusan umum; 4) Penyelenggaraan urusan kepegawaian; 5) Penyelenggaraan urusan keuangan; 6) Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi; 7) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; 8) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja

Sekretariat. c. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengendalikan pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan. Bidang Bina Marga dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Bina Marga; 2) Perumusan kebijakan teknis pembangunan, peningkatan, dan

pemeliharaan jalan dan jembatan; 3) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan dan

peningkatan jalan; 4) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pemeliharan jalan; 5) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan dan

pemeliharaan jembatan; 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja

Bidang Bina Marga. d. Bidang Permukiman

Bidang Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengendalikan pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana dasar permukiman, bangunan gedung, dan drainase. Bidang Permukiman dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Permukiman; 2) Perumusan kebijakan teknis pembangunan, pemeliharaan, dan

pengelolaan prasarana dan sarana dasar permukiman, bangunan gedung, dan drainase;

3) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan prasarana dan sarana dasar permukiman;

4) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung;

5) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengendalian pembangunan, pemeliharaan, dan pemanfaatan drainase;

6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Permukiman.

e. Bidang Penataan Bangunan Bidang Penataan Bangunan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan pengendalian tata bangunan dan lingkungan serta pelayanan dan pengendalian perizinan bangunan. Bidang Penataan Bangunan dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Penataan Bangunan; 2) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengendalian tata

bangunan dan lingkungan serta pelayanan dan pengendalian perizinan bangunan;

3) Penyelenggaraan pengelolaan dan pengendalian tata bangunan dan lingkungan;

4) Penyelenggaraan pelayanan perizinan bangunan; 5) Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian perizinan

bangunan; 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja

Bidang Penataan Bangunan. f. Bidang Kebersihan dan Pertamanan

Bidang Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas menyelenggarakan, membina, dan mengembangkan pengelolaan persampahan, pertamanan, dan air limbah. Bidang Kebersihan dan Pertamanan dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Kebersihan dan Pertamanan; 2) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan persampahan,

pertamanan, dan air limbah;

3) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan pengelolaan persampahan;

4) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan pengelolaan pertamanan;

5) Penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan pengelolaan air limbah;

6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Kebersihan dan Pertamanan.

g. Bidang Perumahan Bidang Perumahan mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengembangan, pengendalian, dan pembangunan perumahan serta kemitraan dan pemberdayaan pelaku pendukung pembangunan perumahan. Bidang Perumahan dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Perumahan; 2) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan, pembinaan, dan

pengendalian perumahan; 3) Penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan perumahan; 4) Penyelenggaraan dan pembinaan pembangunan dan pengendalian

perumahan; 5) Penyelenggaraan dan pembinaan kemitraan dan pemberdayaan

perumahan; 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja

Bidang Perumahan. h. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan

2. Sumber Daya Manusia a. Jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan menurut

golongan adalah sebagai berikut: Golongan No Unit Kerja IV III II I Jumlah

1 Kepala Dinas 1 - - - 1 2 Sekretariat 2 16 11 2 31

1 2 3 4 5 6 7 3 Bidang Kebersihan & Pertamanan 1 13 30 41 85 4 Bidang Permukiman 1 16 6 0 23 5 Bidang Penataan Bangunan 2 15 9 0 26 6 Bidang Perumahan 1 8 5 0 14 7 Bidang Bina Marga 1 15 9 3 28 8 Rumah Susun Sederhana Sewa 0 3 9 1 13 9 Taman Pemakaman Umum (TPU) 0 2 1 0 3

10 UPT Peralatan, Perbekalan dan Laboratorium

0 8 8 0 16

Jumlah 9 96 88 47 240

b. Jumlah Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Menurut

Tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut: Pendidikan No Unit Kerja S-2 S-1 Dipl SLTA SLTP SD Jumlah

1 Kepala Dinas 0 1 - - - - 1 2 Sekretariat 4 9 2 10 1 5 31 3 Bid.Kebrshn & Pertamn 2 6 2 31 23 21 85 4 Bidang Permukiman 4 6 3 10 0 0 23 5 Bidang Penataan Bang. 3 8 3 11 1 0 26 6 Bidang Perumahan 2 6 1 5 0 0 14 7 Bidang Bina Marga 2 7 2 13 4 0 28 8 Rusun Sederhana 0 2 1 10 0 0 13 9 TPU 0 0 0 3 0 0 3

10 UPT PPL 1 0 1 13 0 1 16 Jumlah 17 46 15 107 29 27 240

eselon IVA, dan 1 orang pejabat fungsional arsiparis.

3. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan

Perumahan adalah sebagai berikut:

No Uraian Januari 2011 (Rp) Bertambah (Rp)

Berkurang (Rp)

31 Des 2011 (Rp)

1 2 3 4 5

A. Tanah - - - - B. Peralatan dan Mesin - Alat Besar 4.267.267.000 - 862.667.000 3.404.600.000 - Alat Angkutan 6.660.045.000 - 1.975.715.00

0 4.684.330.000

- Alat Bengkel & Alat Ukur 226.179.500 18.150.000 - 244.329.500

99.636.000 - - 99.636.000

1.211.063.473 230.213.350 - 1.441.276.823

9.900.000 19.441.500 - 29.341.500

- Alat Kedokteran - - - - - Alat Laboratorium 620.075.000 - - 620.075.000 - Alat Keamanan - - - -

C. Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung 28.886.545.155 6.598.089.470 - 5.484.634,635 - Bangunan Monumen - - - -

D. Jalan,Irigasi dan Jaringan - Jalan dan Jembatan 998.622.520.101 25.904.282.057 - 1.024.526.802.158 - BangunanAir/Irigasi 13.473.978.200 3.137.934.810 - 16.611.913.010 - Instalasi 929.958.000 - - 929.958.000 - Jaringan 11.097.107.204 4.592.576.191 15.689.683.395

E. Aset tetap lainnya - Buku Perpustakaan 3.210.090 6.730.300 - 9.940.390 - Barang bercorak

kesenian/kebudayaan 2.657.900.701 2.657.900.701

- - - -

96.829.000 96.500.000 193.329.000

Jumlah Aktiva Tetap 1.068.862.214.424 40.603.917.678 2.838.382.000 1.106.627.750.102 - Sistem Informasi 372.449.875 153.468.000 - 525.917.875 - Aktiva lain-lain 1.896.337.091 353.791.700 - 2.250.128.791 Jumlah Total 1.071.131.001.390 41.111.177.378 2.838.382.000 1.109.403.796.768

I. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika 1. Uraian Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika mempunyai tugas

melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang

perhubungan, komunikasi, dan informatika. Dinas Perhubungan,

Komunikasi, dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi, dan

informatika;

b. Pelaksanaan tugas bidang perhubungan, komunikasi, dan informatika;

c. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang perhubungan, komunikasi,

dan informatika;

d. Pembinaan dan pengembangan bidang perhubungan, komunikasi, dan

informatika;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat

7) Penggordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi;

Sekretariat.

c. Bidang Lalu Lintas

Bidang Lalu Lintas mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina

pengendalian operasional lalu lintas, pengelolaan dan pengembangan

manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta pengelolaan dan

pengendalian perparkiran. Bidang Lalu Lintas dalam melaksanakan

tugas mempunyai fungsi:

1) Penyusunan rencana kerja Bidang Lalu Lintas;

2) Perumusan kebijakan teknis pengendalian operasional lalu lintas,

pengelolaan dan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu

lintas, serta pengelolaan dan pengendalian perparkiran;

3) Penyelenggaraan dan pembinaan pengendalian operasional lalu lintas;

4) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas;

5) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pengendalian perparkiran;

6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Lalu Lintas.

d. Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan dan pengendalian angkutan, terminal, sarana lalu lintas, prasarana lalu lintas, dan penerangan jalan umum. Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Sarana dan Prasarana Lalu

Lintas; 2) Perumusan kebijakan teknis pengelolaan dan pengendalian

angkutan, terminal, sarana lalu lintas, prasarana lalu lintas, dan pengelolaan penerangan jalan umum;

3) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pengendalian angkutan dan terminal;

4) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pengendalian sarana dan prasarana perhubungan;

5) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan dan pengendalian penerangan jalan umum;

6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Sarana dan Prasarana Lalu Lintas.

e. Bidang Komunikasi dan Informatika Bidang Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pelayanan pos, lalu lintas barang

kiriman, dan jasa telekomunikasi, pengelolaan sarana sistem informasi, dan pengembangan sistem informasi. Bidang Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Komunikasi dan Informatika; 2) Perumusan kebijakan teknis pelayanan pos, lalu lintas barang

kiriman, dan jasa telekomunikasi, pengelolaan sarana sistem informasi, dan pengembangan sistem informasi;

3) Penyelenggaraan dan pembinaan pelayanan pos, lalu lintas barang kiriman, dan jasa telekomunikasi;

4) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan sarana sistem informasi;

5) Penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan sistem informasi; 6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja

Bidang Komunikasi dan Informatika. f. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

2. Sumber Daya Manusia. a. Jumlah pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

menurut golongan adalah sebagai berikut: Golongan No Unit Kerja IV III II I Jumlah

1 Kepala Dinas 1 - - - 1 2 Pejabat fungsional 0 7 4 0 11 3 Sekretariat 1 12 4 1 18 4 Bidang Lalu Lintas 0 9 8 0 17 5 Bidang Sapras Lalu Lintas 1 24 11 1 37 6 Bidang Kominfo 0 10 1 0 11 7 UPT Pengujian Kend.Bermotor 0 5 5 0 10

Jumlah 3 67 33 2 105

b. Jumlah pegawai Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika

menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Pendidikan No Unit Kerja S-2 S-1 Dipl SLTA SLTP SD Jumlah

1 Kepala Dinas 0 1 0 0 0 0 1 2 Pejabat fungsional 1 3 6 2 0 0 11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 Sekretariat 1 6 3 5 2 1 18 4 Bidang Lalu Lintas 2 3 1 11 0 0 17 5 Bidang Sapras LL 1 4 1 29 1 1 37 6 Bidang Kominfo 2 6 1 2 0 0 11 7 UPT PKB 0 2 0 8 0 0 10

Jumlah 7 24 12 57 3 2 105 c. Jumlah pejabat struktural meliputi 1 orang pejabat eselon IIA, 1 orang

eselon IVA, dan 18 orang pejabat fungsional

Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan Dinas

Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika, adalah sebagai berikut:

Berkurang (Rp)

31 Des 2011 (Rp)

1 2 3 4 5

A. Tanah - - - - B. Peralatan dan Mesin - Alat Besar 486.917.000 - - 486.917.000 - Alat Angkutan 664.917.000 - 2.500.000 662.371.000 - Alat Bengkel & Alat

Ukur 1.861.541.100 1.150.000 .862.691.100 1.862.691.100

- - - -

2.048.038.551 69.899.700 99.500.000 2.018.438.251

71.996.100 - - 71.996.100

- Alat Kedokteran - - - - - Alat Laboratorium - - - - - Alat Keamanan 662.100.000 925.920.000 - 1.588.020.000

C. Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung 6.772.285.971 15.070.000 - 6.787.355.971 - Bangunan Monumen - - - -

D. Jalan,Irigasi dan Jaringan - Jalan dan Jembatan - - - - - BangunanAir/Irigasi - - - - - Instalasi 3.251.063.000 127.830.000 - 3.378.893.000 - Jaringan 4.672.065.739 162.182.900 4.834.248.639

E. Aset tetap lainnya - Buku Perpustakaan - - - - - Barang bercorak

kesenian/kebudayaan

- - - -

1 2 3 4 5 Jumlah Aktiva Tetap 20.490.878.461 1.302.052.600 102.000.000 21.690.931.061 - Sistem Informasi 223.560.000 - 595.830.000 525.917.875 - Aktiva lain-lain - - 2.250.128.791 Jumlah Total 20.863.148.461 1.525.612.600 102.000.000 22.286.761.061

J. Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral 1. Uraian Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang sumber daya air, energi, dan sumber daya mineral. Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral menyelenggarakan fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air, energi, dan

sumber daya mineral; b. Pelaksanaan tugas bidang sumber daya air, energi, dan sumber daya

mineral; c. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang sumber daya air, energi,

dan sumber daya mineral; d. Pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan sumber daya air,

energi, dan sumber daya mineral; dan e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas

dan fungsinya. Susunan organisasi Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan organisasi. Sekretariat dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Sekretariat; 2) Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan; 3) Penyelenggaraan urusan umum; 4) Penyelenggaraan urusan kepegawaian; 5) Penyelenggaraan urusan keuangan; 6) Penyelenggaraan urusan perencanaan dan evaluasi;

7) Pengoordinasian penyelenggaraan tugas satuan organisasi; 8) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja

Sekretariat. c. Bidang Penyediaan dan Pembinaan Sumber Daya Air

Bidang Penyediaan dan Pembinaan Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan penyediaan, konservasi, pembinaan, dan pengendalian sumber daya air. Bidang Penyediaan dan Pembinaan Sumber Daya Air dalam menyelenggaraan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Penyediaan dan Pembinaan

Sumber Daya Air; 2) Perumusan kebijakan teknis penyediaan, pendayagunaan,

konservasi, pembinaan, dan pengendalian sumber daya air; 3) Penyelenggaraan penyediaan, pendayagunaan, dan konservasi

sumber daya air; 4) Penyelenggaraan pembinaan dan pengendalian sumber daya air; 5) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja

Bidang Penyediaan dan Pembinaan Sumber Daya Air. d. Bidang Irigasi

Bidang Irigasi mempunyai tugas menyelenggarakan operasi dan pemeliharaan, pengembangan, dan pembinaan irigasi. Bidang Irigasi dalam menyelenggaraan tugas mempunyai fungsi: 1) Penyusunan rencana kerja Bidang Irigasi; 2) Perumusan kebijakan teknis operasi dan pemeliharaan,

pengembangan, dan pembinaaan irigasi; 3) Penyelenggaraan operasi dan pemeliharaan irigasi; 4) Penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan irigasi; 5) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja

Bidang Irigasi. e. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan dan membina pengusahaan, pengembangan, dan pengendalian energi dan sumber daya mineral. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dalam menyelenggarakan tugas mempunyai fungsi:

1) Penyusunan rencana kerja Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;

2) Perumusan kebijakan teknis pengusahaan, pengembangan, dan pengendalian energi dan sumber daya mineral;

3) Penyelenggaraan dan pembinaan pengusahaan energi dan sumber daya mineral;

4) Penyelenggaraan dan pembinaan pengembangan energi dan sumber daya mineral;

5) Penyelenggaraan dan pembinaan pengendalian energi dan sumber daya mineral;

6) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

f. Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral

2. Sumber Daya Manusia a. Jumlah pegawai Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral menurut

golongan adalah sebagai berikut: Golongan No Unit Kerja IV III II I Jumlah

1 Kepala Dinas 1 - - - 1 2 Sekretariat 1 19 9 1 30 3 Bidang PPSDA 1 5 8 0 14 4 Bidang Irigasi 0 9 53 14 76 5 Bidang ESDM 1 12 4 0 17

Jumlah 4 45 74 15 138

b. Jumlah pegawai Dinas Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral menurut

1 Kepala Dinas 1 - - - - - 1 2 Sekretariat 4 6 2 15 3 0 30 3 Bidang PPSDA 1 3 1 9 0 0 14 4 Bidang Irigasi 2 2 2 43 18 9 76 5 Bidang ESDM 3 9 0 5 0 0 17

Jumlah 11 20 5 72 21 9 138

eselon IVA.

Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan kegiatan Dinas Sumber

Daya Air, Energi, dan Mineral, adalah sebagai berikut:

Berkurang (Rp)

31 Des 2011 (Rp)

1 2 3 4 5

A. Tanah - - - - B. Peralatan dan Mesin - Alat Besar - - - - - Alat Angkutan 863.872.000 - 29.150.000 834.722.000 - Alat Bengkel & Alat

Ukur 199.640.000 14.180.000 - 213.820.000

- - - -

779.497.570 69.300.700 40.133.575 808.664.695

86.101.400 9.750.000 - 95.851.400

- Alat Kedokteran - - - - - Alat Laboratorium - - - - - Alat Keamanan 662.100.000 925.920.000 - 1.588.020.000

C. Gedung dan Bangunan - Bangunan Gedung 2.247.650.000 - - 2.247.650.000 - Bangunan Monumen - - - -

D. Jalan,Irigasi dan Jaringan - Jalan dan Jembatan - - - - - BangunanAir/Irigasi 2.247.650.000 - - 2.247.650.000 - Instalasi 2.247.650.000 - - 2.247.650.000 - Jaringan - - - -

E. Aset tetap lainnya - Buku Perpustakaan - - - - - Barang bercorak

kesenian/kebudayaan

- - - -

Jumlah Aktiva Tetap 225.865.504.664 6.988.401.700 69.283.575 232.784.622.789 - Sistem Informasi - - 58.410.000 525.917.875 - Aktiva lain-lain - - 173.871.500 2.250.128.791 Jumlah Total 226.097.786.164 6.988.401.700 69.283.575 233.016.904.289

E. Dinas Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan 1. Uraian ... · PDF fileE. Dinas Pertanian,...

Documents

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) - …dintanpangan.temanggungkab.go.id/cppid/files/37/renstra... · 2 halaman verifikasi rencana strategis dinas pertanian, perkebunan dan kehutanan kabupaten

RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN …pertanian.kulonprogokab.go.id/files/RENSTRA DINAS PERTANIAN DAN... · Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan 2017 – 2022 2

bappedabutonutara.com · Dinas Infokom Din-as PU Dinas PU Dinas PU Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Dinas Pertanian Dinas Pertanian ... Dinas Perhubungan Dinas Pemuda & Olahraga

DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Tupoksi jabatan DINAS KEHUTANAN

ANALISIS SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN …

BUKU INFORMASI PERTANIAN - · PDF fileDAFTAR ISI Kata Pengantar ... Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Bantul 13 ... berbatasan dengan Kota Yogyakarta

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015 DINAS PERTANIAN DAN ...distanhut.bogorkab.go.id/uploads/images/DISTANHUT/Dokumen Dinas...Jabatan : Plh. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten

ANALISIS SEKTOR PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PERIKANAN …

STRATEGI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN …repository.fisip-untirta.ac.id/1304/1/STRATEGI DINAS PERTANIAN DAN...STRATEGI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN DALAM

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH...i. Dinas Pertambangan dan Energi. j. Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Pariwisata. k. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

PERAN DINAS KEHUTANAN DALAM UPAYA …

Data Dinas Kehutanan Sumsel 2010

Kbk Dinas Pertanian Dan Kehutanan Lmg_2011

PERAN DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN TERHADAP …jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a... · penting dalam melakukan pengawasan dan perlindungan ... sebagai

rpbbi.dephut.go.idrpbbi.dephut.go.id/Help/DinasBalai2015.pdfNomor Lampiran Hal 1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi 2. ... (HP:081311164311) ... DINAS PERTANIAN KEHUTANAN DAN PETE-RNAKAN

kph.menlhk.go.idkph.menlhk.go.id/phocadownload/Profil_KPH/Profil/Profil... · Web viewSTRUKTUR ORGANISASI UPT DINAS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN

PERTANIAN PERIKANAN DAN PETERNAKAN KEHUTANAN DAN

humas.bengkaliskab.go.id · TK/SD/SMP Negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabu ten Ben kali s Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis Dinas Pertanian

RENCANA STRATEGIS SKPD DINAS KEHUTANAN DAN …v2.karangasemkab.go.id/assets/download/LAKIP DINAS KEHUTANAN DAN... · SKPD DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KARANGASEM 2016-2020