Tupoksi jabatan DINAS KEHUTANAN

Embed Size (px)

Text of Tupoksi jabatan DINAS KEHUTANAN

  • TUPOKSI DINAS KEHUTANAN

    1.1. DASAR HUKUM

    a. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan

    Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora

    Nomor 13)

    b. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok

    Pengelolaan Keuangan Daerah.

    1.2. GAMBARAN UMUM SKPD

    Pemerintah Kabupaten Blora dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950

    tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.

    Pada saat ini Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Blora berdasarkan Undang Undang

    Nomor 32 Tahun 2004, PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

    Sedangkan struktur organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora diatur dalam

    Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011

    A. Dasar Pembentukan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan

    Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Blora dibentuk berdasarkan Peraturan

    Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja

    Dinas Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13).

    Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Blora Nomor 47 tahun 2011

    tanggal 30 Mei 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas

    Kehutanan Kabupaten Blora, Dinas Kehutanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana

    Pemerintah di bidang Kehutanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas , serta

    berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah

    dengan tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas

    penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Daerah dalam bidang Kehutanan

    berdasarkan asas otonomi daerah.

    Dinas Kehutanan Kabupaten Blora yang dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II

    dengan susunan unit kerja eselon III terdiri dari : Sekretaris Dinas, Bidang Perlindungan

    dan Pengembangan Usaha Kehutanan (PPUK), Bidang Pengendalian dan Pengawasan

    Pengelolaan Hutan (PPPH), dan Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan DAS

  • (RLPDAS). Secara lengkap susunan organisasi Dinas Kehutanan adalah sebagai berikut

    :

    1. Kepala Dinas;

    2. Sekretariat, membawahkan :

    a. Subbagian Program;

    b. Subbagian Keuangan; dan

    c. Subbagian Umum.

    3. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (RLPDAS)

    membawahkan :

    a. Seksi Rehabilitasi Lahan;

    b. Seksi Pembibitan Dan Perbenihan Tanaman Hutan; dan

    c. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Sistem Informasi Kehutanan

    4. Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Hutan (P3H) membawahkan :

    a. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Hutan Rakyat;

    b. Seksi Produksi dan Provisi Sumber Daya Hutan; dan

    c. Seksi Pengendalian Peredaran Hasil Hutan.

    5. Bidang Perlindungan Dan Pengembangan Usaha Kehutanan, membawahkan:

    a. Seksi Pengamanan Hutan, Mutasi Kawasan dan Konservasi SDA;

    b. Seksi Pembinaan Dan Perijinan Industri Hasil Hutan; dan

    c. Seksi Bina Lembaga Dan Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan.

    6. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Kehutanan setingkat eselon IVa, dan Tata Usaha

    (TU) UPTD setingkat eselon IVb terdiri dari 4 (empat) UPTD yaitu meliputi UPTD

    Wilayah I Blora, UPTD Wilayah II Cepu, UPTD Wilayah III Ngawen, UPTD Wilayah

    IV Randublatung.

    7. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) Penyuluh Kehutanan.

    Secara lengkap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Blora

    berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun Tahun 2011 adalah sebagai

    berikut :

  • Gambar 1.1.

    Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2013

    B. Bidang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

    Tugas Pokok Dinas Kehutanan Kabupaten Blora adalah melaksanakan urusan

    pemerintahan daerah berdasar asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang

    kehutanan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi :

    1. perumusan kebijakan teknis dibidang kehutanan;

    2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kehutanan;

    3. penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan bidang kehutanan;

    4. pelaksanaan rehabilitasi lahan;

    5. pengelolaan daerah aliran sungai;

    6. pengendalian dan pengawasan pengelolaan hutan;

    7. perlindungan hutan; dan

    8. pengembangan usaha kehutanan.

    Dalam menyelenggarakan kewenangannya, Dinas Kehutanan Kabupaten Blora didukung oleh

    SEKRETARIAT

    SUBBAGIAN PROGRAM

    SUBBAGIAN KEUANGAN

    SUBBAGIAN UMUM

    SEKSI

    PENGELOLAAN DAS DAN SISTEM INFORMASI

    KEHUTANAN

    SEKSI

    REHABILITASI LAHAN

    SEKSI

    PEMBIBITAN DAN PERBENIHAN TANAMAN

    HUTAN

    SEKSI

    PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN HUTAN

    RAKYAT

    SEKSI PRODUKSI DAN PSDH

    SEKSI

    PENGENDALIAN PEREDARAN HASIL HUTAN

    .

    SEKSI

    PENGAMANAN HUTAN DAN MUTASI KAWASAN DAN

    KSDA

    SEKSI

    PEMBINAAN DAN PERIJINAN INDUSTRI

    HASIL HUTAN

    SEKSI

    BINA LEMBAGA & PENGEMBANGAN ANEKA

    USAHA KEHUTANAN

    UPTD

    BIDANG REHABILITASI LAHAN DAN

    PENGELOLAAN DAS

    BIDANG PERLINDUNGAN DAN

    PENGEMBANGAN USAHA KEHUTANAN

    BIDANG PENGENDALIAN DAN

    PENGAWASAN PENGELOLAAN HUTAN

    KELOMPOK JABATAN

    FUNGSIONAL

    KEPALA DINAS

  • pejabat-pejabat dan staf yang tersebar pada jajaran/ komponen Sekretaris, Kepala Bidang,

    Kepala sub Bagian, Kepala Seksi pada Dinas Kehutanan serta jajaran komponen pada lingkup

    Dinas Kehutanan Kabupaten Blora yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut:

    1. Kepala Dinas mempunyai tugas:

    a. merumuskan kebijakan Bupati di bidang kehutanan berdasarkan wewenang yang

    diberikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan arahan

    operasional Dinas Kehutanan;

    b. merumuskan program kegiatan pada Dinas Kehutanan berdasarkanketentuan

    peraturan perundang-undangan;

    c. mengkoordinasikan kegiatan di bidang kehutanan berdasarkan ketentuan

    peraturan perundang-undangan;

    d. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya guna kelancaran pelaksanaan

    tugas;

    e. mengendalikan seluruh kegiatan bidang kehutanan sesuai kebijakan yang

    ditetapkan Bupati;

    f. memberikan rekomendasi perizinan di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan

    peraturan perundang-undangan dan berdasarkan wewenang yang dilimpahkan;

    g. menyelenggarakan dan mengkoordinasi pelaksanaan pengembangan usaha hasil

    hutan meliputi produksi, pegembangan teknologi dan aneka usaha kehutanan,

    serta bina lembaga dan sumber daya manusia;

    h. menyelengarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan hutan dan

    lahan meliputi perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan, rehabilitasi hutan

    dan lahan, serta pengawasan dan peredaran hasil hutan;

    i. melaksanakan dan mengkoordinasi pelayanan dan informasi kehutanan serta

    promosi dan pemasaran hasil hutan;

    j. menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi kepada unit-unit kerja di

    bawahnya agar terjadi sinkronisasi pelaksanaan visi dan misi organisasi sampai ke

    unit kerja terendah;

    k. menyelenggarakan pelayanan umum sesuai prosedur yang telah ditetapkan agar

    pelaksanaan pelayanannya mudah, cepat, dan tepat sesuai ketentuan peraturan

    perundang-undangan;

    l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang kehutanan;

    m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas

    bawahan;

    n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang;

  • o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan

    pengambilan kebijakan di bidang kehutanan guna kelancaran pelaksanaan tugas;

    p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

    2. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam

    merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis dan melaksanakan tugas

    kesekretariatan serta pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan, penata-usahaan

    keuangan, urusan umum dan kepegawaian satuan kerja perangkat daerah secara terpadu.

    Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai tugas :

    a. menyusun program kegiatan pada Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan

    perundang-undangan;

    b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan

    tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

    c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan

    arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran

    pelaksanaan tugas;

    d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang di lingkungan Dinas Kehutanan

    untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan

    agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

    e. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas sesuai bidang tugas di Sekretariat;

    f. menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana

    kegiatan Bidang-bidang dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan

    belanja pada Dinas Kehutanan ;

    g. menyelenggarakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum,

    kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, dan perlengkapan rumah tangga

    Dinas Kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna

    kelancaran tugas;

    h. melaksanakan koordinas