Tupoksi jabatan DINAS KEHUTANAN

  • Published on
    16-Jul-2015

  • View
    655

  • Download
    3

Embed Size (px)

Transcript

<ul><li><p> TUPOKSI DINAS KEHUTANAN</p><p>1.1. DASAR HUKUM </p><p>a. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan </p><p>Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora </p><p>Nomor 13) </p><p>b. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok </p><p>Pengelolaan Keuangan Daerah. </p><p>1.2. GAMBARAN UMUM SKPD </p><p>Pemerintah Kabupaten Blora dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 </p><p>tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. </p><p>Pada saat ini Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Blora berdasarkan Undang Undang </p><p>Nomor 32 Tahun 2004, PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. </p><p>Sedangkan struktur organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora diatur dalam </p><p>Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 </p><p>A. Dasar Pembentukan Struktur Organisasi Dinas Kehutanan </p><p>Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Blora dibentuk berdasarkan Peraturan </p><p>Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja </p><p>Dinas Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13). </p><p>Selanjutnya berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Blora Nomor 47 tahun 2011 </p><p>tanggal 30 Mei 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas </p><p>Kehutanan Kabupaten Blora, Dinas Kehutanan berkedudukan sebagai unsur pelaksana </p><p>Pemerintah di bidang Kehutanan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas , serta </p><p>berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah </p><p>dengan tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas </p><p>penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Daerah dalam bidang Kehutanan </p><p>berdasarkan asas otonomi daerah. </p><p>Dinas Kehutanan Kabupaten Blora yang dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II </p><p>dengan susunan unit kerja eselon III terdiri dari : Sekretaris Dinas, Bidang Perlindungan </p><p>dan Pengembangan Usaha Kehutanan (PPUK), Bidang Pengendalian dan Pengawasan </p><p>Pengelolaan Hutan (PPPH), dan Bidang Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan DAS </p></li><li><p> (RLPDAS). Secara lengkap susunan organisasi Dinas Kehutanan adalah sebagai berikut </p><p>: </p><p>1. Kepala Dinas; </p><p>2. Sekretariat, membawahkan : </p><p>a. Subbagian Program; </p><p>b. Subbagian Keuangan; dan </p><p>c. Subbagian Umum. </p><p>3. Bidang Rehabilitasi Lahan dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (RLPDAS) </p><p>membawahkan : </p><p>a. Seksi Rehabilitasi Lahan; </p><p>b. Seksi Pembibitan Dan Perbenihan Tanaman Hutan; dan </p><p>c. Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Sistem Informasi Kehutanan </p><p>4. Bidang Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan Hutan (P3H) membawahkan : </p><p>a. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Hutan Rakyat; </p><p>b. Seksi Produksi dan Provisi Sumber Daya Hutan; dan </p><p>c. Seksi Pengendalian Peredaran Hasil Hutan. </p><p>5. Bidang Perlindungan Dan Pengembangan Usaha Kehutanan, membawahkan: </p><p>a. Seksi Pengamanan Hutan, Mutasi Kawasan dan Konservasi SDA; </p><p>b. Seksi Pembinaan Dan Perijinan Industri Hasil Hutan; dan </p><p>c. Seksi Bina Lembaga Dan Pengembangan Aneka Usaha Kehutanan. </p><p>6. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Kehutanan setingkat eselon IVa, dan Tata Usaha </p><p>(TU) UPTD setingkat eselon IVb terdiri dari 4 (empat) UPTD yaitu meliputi UPTD </p><p>Wilayah I Blora, UPTD Wilayah II Cepu, UPTD Wilayah III Ngawen, UPTD Wilayah </p><p>IV Randublatung. </p><p>7. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF) Penyuluh Kehutanan. </p><p>Secara lengkap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Blora </p><p>berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun Tahun 2011 adalah sebagai </p><p>berikut : </p></li><li><p> Gambar 1.1. </p><p>Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Blora Tahun 2013 </p><p>B. Bidang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi </p><p>Tugas Pokok Dinas Kehutanan Kabupaten Blora adalah melaksanakan urusan </p><p>pemerintahan daerah berdasar asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang </p><p>kehutanan. Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Kehutanan mempunyai fungsi : </p><p>1. perumusan kebijakan teknis dibidang kehutanan; </p><p>2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kehutanan; </p><p>3. penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan bidang kehutanan; </p><p>4. pelaksanaan rehabilitasi lahan; </p><p>5. pengelolaan daerah aliran sungai; </p><p>6. pengendalian dan pengawasan pengelolaan hutan; </p><p>7. perlindungan hutan; dan </p><p>8. pengembangan usaha kehutanan. </p><p>Dalam menyelenggarakan kewenangannya, Dinas Kehutanan Kabupaten Blora didukung oleh </p><p>SEKRETARIAT </p><p>SUBBAGIAN PROGRAM </p><p>SUBBAGIAN KEUANGAN </p><p>SUBBAGIAN UMUM </p><p>SEKSI </p><p>PENGELOLAAN DAS DAN SISTEM INFORMASI </p><p>KEHUTANAN </p><p>SEKSI </p><p>REHABILITASI LAHAN </p><p> SEKSI </p><p>PEMBIBITAN DAN PERBENIHAN TANAMAN </p><p>HUTAN </p><p>SEKSI </p><p>PENGEMBANGAN DAN PENGENDALIAN HUTAN </p><p>RAKYAT </p><p> SEKSI PRODUKSI DAN PSDH </p><p> SEKSI </p><p>PENGENDALIAN PEREDARAN HASIL HUTAN </p><p> . </p><p>SEKSI </p><p>PENGAMANAN HUTAN DAN MUTASI KAWASAN DAN </p><p>KSDA </p><p> SEKSI </p><p>PEMBINAAN DAN PERIJINAN INDUSTRI </p><p>HASIL HUTAN </p><p> SEKSI </p><p>BINA LEMBAGA &amp; PENGEMBANGAN ANEKA </p><p>USAHA KEHUTANAN </p><p> UPTD </p><p>BIDANG REHABILITASI LAHAN DAN </p><p>PENGELOLAAN DAS </p><p>BIDANG PERLINDUNGAN DAN </p><p>PENGEMBANGAN USAHA KEHUTANAN </p><p>BIDANG PENGENDALIAN DAN </p><p>PENGAWASAN PENGELOLAAN HUTAN </p><p>KELOMPOK JABATAN </p><p>FUNGSIONAL </p><p>KEPALA DINAS </p></li><li><p> pejabat-pejabat dan staf yang tersebar pada jajaran/ komponen Sekretaris, Kepala Bidang, </p><p>Kepala sub Bagian, Kepala Seksi pada Dinas Kehutanan serta jajaran komponen pada lingkup </p><p>Dinas Kehutanan Kabupaten Blora yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut: </p><p>1. Kepala Dinas mempunyai tugas: </p><p>a. merumuskan kebijakan Bupati di bidang kehutanan berdasarkan wewenang yang </p><p>diberikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan arahan </p><p>operasional Dinas Kehutanan; </p><p>b. merumuskan program kegiatan pada Dinas Kehutanan berdasarkanketentuan </p><p>peraturan perundang-undangan; </p><p>c. mengkoordinasikan kegiatan di bidang kehutanan berdasarkan ketentuan </p><p>peraturan perundang-undangan; </p><p>d. mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya guna kelancaran pelaksanaan </p><p>tugas; </p><p>e. mengendalikan seluruh kegiatan bidang kehutanan sesuai kebijakan yang </p><p>ditetapkan Bupati; </p><p>f. memberikan rekomendasi perizinan di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan </p><p>peraturan perundang-undangan dan berdasarkan wewenang yang dilimpahkan; </p><p>g. menyelenggarakan dan mengkoordinasi pelaksanaan pengembangan usaha hasil </p><p>hutan meliputi produksi, pegembangan teknologi dan aneka usaha kehutanan, </p><p>serta bina lembaga dan sumber daya manusia; </p><p>h. menyelengarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan perlindungan hutan dan </p><p>lahan meliputi perlindungan dan konservasi sumberdaya hutan, rehabilitasi hutan </p><p>dan lahan, serta pengawasan dan peredaran hasil hutan; </p><p>i. melaksanakan dan mengkoordinasi pelayanan dan informasi kehutanan serta </p><p>promosi dan pemasaran hasil hutan; </p><p>j. menyelenggarakan pembinaan teknis dan administrasi kepada unit-unit kerja di </p><p>bawahnya agar terjadi sinkronisasi pelaksanaan visi dan misi organisasi sampai ke </p><p>unit kerja terendah; </p><p>k. menyelenggarakan pelayanan umum sesuai prosedur yang telah ditetapkan agar </p><p>pelaksanaan pelayanannya mudah, cepat, dan tepat sesuai ketentuan peraturan </p><p>perundang-undangan; </p><p>l. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan operasional di bidang kehutanan; </p><p>m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas </p><p>bawahan; </p><p>n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pejabat yang berwenang; </p></li><li><p> o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan </p><p>pengambilan kebijakan di bidang kehutanan guna kelancaran pelaksanaan tugas; </p><p>p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. </p><p>2. Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam </p><p>merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis dan melaksanakan tugas </p><p>kesekretariatan serta pengkoordinasian penyusunan rencana kegiatan, penata-usahaan </p><p>keuangan, urusan umum dan kepegawaian satuan kerja perangkat daerah secara terpadu. </p><p>Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai tugas : </p><p>a. menyusun program kegiatan pada Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan </p><p>perundang-undangan; </p><p>b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan </p><p>tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; </p><p>c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberikan </p><p>arahan dan petunjuk secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran </p><p>pelaksanaan tugas; </p><p>d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang di lingkungan Dinas Kehutanan </p><p>untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi permasalahan </p><p>agar diperoleh hasil kerja yang optimal; </p><p>e. menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas sesuai bidang tugas di Sekretariat; </p><p>f. menyiapkan rumusan program kegiatan berdasarkan hasil rangkuman rencana </p><p>kegiatan Bidang-bidang dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan </p><p>belanja pada Dinas Kehutanan ; </p><p>g. menyelenggarakan pelayanan pengelolaan kegiatan administrasi umum, </p><p>kepegawaian, keuangan, kearsipan, perpustakaan, dan perlengkapan rumah tangga </p><p>Dinas Kehutanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan guna </p><p>kelancaran tugas; </p><p>h. melaksanakan koordinasi dalam rangka penyusunan bahan laporan keterangan </p><p>pertanggungjawaban Bupati, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan </p><p>laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan </p><p>peraturan perundang-undangan; </p><p>i. melaksanakan bimbingan teknis fungsi-fungsi pelayanan administrasi perkantoran </p><p>sesuai pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan agar kegiatan </p><p>kesekretariatan dilaksanakan secara efektif dan efisien; </p><p>j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan </p><p>tugas bawahan; </p></li><li><p> k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan </p><p>kebijakan; </p><p>l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan </p><p>guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan </p><p>m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. </p><p>3. Subbagian Program mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan </p><p>teknis, bahan pengkoordinasian penyusunan program dan laporan kegiatan satuan kerja </p><p>perangkat daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Subbagian Program </p><p>mempunyai tugas : </p><p>a. menyusun rencana kegiatan pada Subbagian Program berdasarkan ketentuan </p><p>peraturan perundang-undangan; </p><p>b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan </p><p>tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; </p><p>c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi </p><p>petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran </p><p>pelaksanaan tugas; </p><p>d. melaksanakan koordinasi dengan KepalaSubbagian dan Kepala Seksi di </p><p>lingkungan Dinas Kehutanan untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk </p><p>mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; </p><p>e. menyiapkan konsep naskah dinas bidang program sesuai dengan ketentuan </p><p>peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan atasan; </p><p>f. menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran / dokumen </p><p>pelaksanaan anggaran atau dokumen pelaksanaan perubahan anggaran sesuai </p><p>ketentuan peraturan perundang-undangan; </p><p>g. menghimpun dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari masing-masing </p><p>Bidang, Seksi, dan Subbagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan </p><p>guna menghindari kesalahan; </p><p>h. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan keterangan </p><p>pertanggungjawaban Bupati, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan </p><p>laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan </p><p>peraturan perundang-undangan; </p><p>i. menghimpun dan mengoreksi seluruh laporan kegiatan yang masuk dari masing-</p><p>masing Bidang, Seksi, dan Subbagian sebagai bahan evaluasi dan penyusunan </p><p>laporan pelaksanaan kegiatan; </p></li><li><p> j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas </p><p>bawahan; </p><p>k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan </p><p>kebijakan; </p><p>l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan </p><p>guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan </p><p>m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. </p><p>4. Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan </p><p>teknis, bahan pengkoordinasian penatausahaan keuangansatuan kerja perangkat </p><p>daerahserta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang </p><p>tugasnya. Dalam melaksanakan tugas pokok, Subbagian Keuangan mempunyai tugas : </p><p>a. menyusun program kegiatan padaSubbagian Keuangan berdasarkan ketentuan </p><p>peraturan perundang-undangan; </p><p>b. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan agar pelaksanaan </p><p>tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; </p><p>c. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi </p><p>petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran </p><p>pelaksanaan tugas; </p><p>d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian dan Kepala Seksi lingkungan </p><p>Dinas Kehutanan untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi </p><p>permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal; </p><p>e. melaksanakan pengelolaan, pengoordinasian, menyiapkan bahan proses pencairan </p><p>dana dan pelayanan administrasi keuangan; </p><p>f. meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran langsung, pengadaan barang </p><p>dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui/disetujui </p><p>oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan; </p><p>g. meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran uang persediaan, surat </p><p>permintaan pembayaran ganti uang, surat permintaan pembayaran tambahan uang, </p><p>surat permintaan pembayaran langsung gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil </p><p>serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan </p><p>yang diajukan oleh bendahara pengeluaran; </p><p>h. melaksanakan verifikasi surat permintaan pembayaran dan menyiapkan surat </p><p>perintah membayar; </p><p>i. melaksanakan akuntansi satuan kerja perangkat daerah yang meliputi jurnal </p><p>umum, buku besar dan buku besar pembantu; </p></li><li><p> j. menyiapkan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang meliputi </p><p>laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan; </p><p>k. melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan lain yang berkaitan dengan keuangan </p><p>yang dilaksanakan oleh masing-masing Bidang dan Seksi di lingkungan Dinas </p><p>Kehutanan ; </p><p>l. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran untuk bahan laporan </p><p>kepada atasan; </p><p>m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan </p><p>tugas bawahan; </p><p>n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan </p><p>kebijakan; </p><p>o. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan </p><p>guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan </p><p>p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan. </p><p>5. Subbagian Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan kebijakan </p><p>teknis, bahan pengkoordinasian pelaksanaan urusan umumdan kepegawaian satuan kerja </p><p>perangkat daerahserta melaksanakantugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai </p><p>bidang tugasnya. </p><p>Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Subbagian Umum mempunyai tugas : </p><p>a. menyusun program kegiatan pada Subbagian Umum berdasarkan ketentuan </p><p>peraturan pe...</p></li></ul>