DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DINAS KEHUTANAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

REVIEW RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016 - 2021

DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KATA PENGANTAR

Review Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 – 2021 Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan ini disusun dalam rangka pelaksanaan tugas

dan fungsi kepemerintahan yang lebih berdaya dan berhasil guna, serta untuk lebih

memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam

pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan kehutanan. Berdasarkan susunan

perencanaan, Review Renstra Dinas Kehutanan merupakan kerangka umum

pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2016 – 2021 dan Renstra Kementerian Kehutanan Tahun 2015-2019

serta merupakan kesinambungan dari Rencana Strategis Tahun 2011 – 2015 Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.

Review Renstra ini merupakan pedoman utama seluruh unit kerja di

lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyusun rencana

pembangunan, serta dapat dijadikan bahan rujukan bagi instansi terkait lintas

sektoral pemerintah maupun non-pemerintah yang terkait dan para pihak pemerhati

pembangunan kehutanan. Dengan demikian diharapkan semua pihak yang terkait

dengan pengelolaan hutan terdapat kesepahaman dalam mewujudkan hutan lestari

untuk kesejahteraan masyarakat.

Semoga Allah SWT meridhoi Review Renstra ini menjadi pedoman utama

pembangunan kehutanan Tahun 2016 - 2021 di Provinsi Kalimantan Selatan.

Banjarbaru, Maret 2017

KEPALA DINAS

DR. HANIF FAISOL NUROFIQ, S.Hut,MP

Pembina TK I NIP. 19710321 199302 1 001

ii

DAFTAR ISI

BAB / HALAMAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

B. LANDASAN HUKUM

C. MAKSUD DAN TUJUAN

D. SISTEMATIKA

II. GAMBARAN PELAYANAN

A. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

B. SUMBER DAYA PERANGKAT

DAERAH

C. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT

DAERAH

D. TANTANGAN DAN PELUANG

PENGEMBANGAN PELAYANAN

PERANGKAT DAERAH

III. ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN

TUGAS DAN FUNGSI

A. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN

BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT

DAERAH

BAB

BAB

BAB

BAB

BAB

BAB

BAB

BAB

BAB

BAB

BAB

BAB

I

I

I

I

I

II

II

II

II

II

III

III

HAL

HAL

HAL

HAL

HAL

HAL

HAL

HAL

HAL

HAL

HAL

HAL

i

ii

1

1

2

5

5

1

1

12

17

21

1

1

iii

B. TELAAHAN VISI, MISI, DAN

PROGRAM KEPALA DAERAH DAN

WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

C. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN

RESTRA KABUPATEN KOTA

D. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG

WILAYAH DAN KAJIAN

LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS.

E. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,

STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

A. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA

MENENGAH PERANGKAT DAERAH

B. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN,

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

VI. INDIKATOR KINERJA PERANGKAT

DAERAH YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.

VII. PENUTUP

BAB

BAB

BAB

BAB

BAB

BAB

BAB

BAB

BAB

BAB

III

III

III

III

IV

IV

IV

V

VI

VII

HAL

HAL

HAL

HAL

HAL

HAL

HAL

HAL

HAL

HAL

7

8

10

12

1

1

3

1

1

1

Pendahuluan

Rancangan Renstra 2016 – 2021 Dishut Provinsi Kalsel

Bab I Halaman 1

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan menyebutkan

bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan yang

berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan

alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Selanjutnya disebutkan pula bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang

ditunjuk dan ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya

sebagai hutan tetap. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 mengamanatkan

bahwa hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang

dianugerahkan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai

Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib

disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun

generasi mendatang. Mandat tersebut merupakan landasan konstitusi dalam

pengurusan dan pemanfaatan hutan di Indonesia.

Kawasan hutan di Kalimantan Selatan meliputi areal kurang lebih seluas

1.779.982 hektar. Sebagai provinsi yang terletak di Pulau Kalimantan sebagian

besar didominasi oleh tipe hutan hujan tropis, sekaligus dikenal sebagai tempat

megadiversity sehingga menjadi pusat konsentrasi keragaman hayati baik di

daratan maupun perairan.

Sampai dengan tahun 1990-an, sumberdaya hutan telah menjadi modal

utama pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan yang memberi dampak positif

antara lain terhadap peningkatan devisa, penyerapan tenaga kerja dan

mendorong pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian

pemanfaatan hasil hutan kayu secara berlebihan dan besarnya perubahan

kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan menyebabkan timbulnya

berbagai permasalahan lingkungan, ekonomi, dan sosial pada dekade terakhir.

Pendahuluan


Bab I Halaman 2

Pemerintah telah berupaya menangani permasalahan di bidang kehutanan

antara lain dengan menetapkan kebijakan pemberantasan pencurian kayu di

hutan negara (illegal logging) dan perdagangan kayu illegal, revitalisasi sektor

kehutanan khususnya industri kehutanan serta pemantapan kawasan hutan yang

dituangkan dalam rencana - rencana kehutanan.

Dalam penyusunan rencana pembangunan kehutanan ke depan perlu

disusun Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan tahun

2016 - 2021 berdasarkan kondisi saat ini dan permasalahan serta isu-isu strategis

dalam pembangunan kehutanan. Dalam Renstra ini disusun formulasi visi dan

misi Dinas Kehutanan dalam lima tahun ke depan yang merupakan acuan dalam

menetapkan tujuan, sasaran, kebijakan strategis, program dan kegiatan serta

indikator kinerja.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kehutanan dipergunakan sebagai

acuan dalam penyusunan rencana kerja Dinas Kehutanan setiap tahun yang

terintegrasi melalui program dan kegiatan guna mencapai visi, misi dan arah

pembangunan jangka menengah.

1.2. Landasan Hukum.

Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun

2016 – 2021 disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati dan Ekosistemnya;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;

3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup;

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

Pendahuluan


Bab I Halaman 3

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, tambahan

lembaran negara Republik Indonesia nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, dan

Penggunaan Kawasan Hutan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Derah;

14. Perpres No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

15. Perpres No 2 Tahun 2015 tentang RPJM Nasional 2015 – 2019 (Nawacita),

16. Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender

dalam Pembangunan Nasional;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54Tahun 2010 Tentang

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan

Pendahuluan


Bab I Halaman 4

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

18. Permenpan RB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

19. Permendagri No 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender di Daerah.

20. Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Tindak Lanjut PP No 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan

Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor

11);

22. Perda No 17 Tahun 2009 tentang RPJP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun

2005 – 2025;

23. Perda No 7 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Kalsel Tahun 2016-2021;

24. SE bersama empat Menteri : Menteri Perencanaan Pembangunan

Nasional/Kepala Bappenas,Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri,

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun

2012 Tentang Strategi Nasiona Percepatan PUG melalui PPRG;

25. SK Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No.

Kep. 30/M.PPN/HK/03/2009 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim

Teknis Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender;

26. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 22 Tahun 2017 tentang

Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun

2017 Nomor 22);

27. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 23 Tahun 2017 tentang

Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan

Pendahuluan


Bab I Halaman 5

Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan

(Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 23).

1.3 Maksud dan Tujuan.

1. Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan

dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan

pembangunan kehutanan yang menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi

dengan sektor lain dalam mencapai tujuan pembangunan kehutanan di

Kalimantan Selatan periode tahun 2016 - 2021.

2. Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan bertujuan

untuk menentukan arah kebijakan dan strategi dalam menyusun rencana

pembangunan kehutanan di Kalimantan Selatan periode tahun 2016 - 2021.

1.4 Sistematika.

Ruang lingkup isi Renstra Dinas Kehutanan adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR, merupakan pengantar umum Kepala Dinas Kehutanan.

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2 Sumberdaya Perangkat Daerah

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pendahuluan


Bab I Halaman 6

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat

Daerah

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten Kota

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan

Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Daerah

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.3 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

BAB V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK

SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF.

BAB VI. PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN.

BAB VII. PENUTUP

Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah


Bab II Halaman 1

II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 22 Tahun

2017 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi

Dinas Kehutanan dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 23 Tahun

2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan

Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 22 dan

Nomor 23) ditetapkan unsur-unsur organisasi Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Selatan yang terdiri dari :

1. Kepala Dinas

a. Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang kehutanan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

1) perumusan kebijakan teknis bidang tata hutan dan pemanfaatan Kawasan Hutan, perlindungan dan KSDAE, pengelolaan DAS dan RHL, dan pemberdayaan masyarakat;

2) pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata hutan dan pemanfaatan Kawasan Hutan;

3) pelaksanaan kebijakan teknis bidang perlindungan dan KSDAE;

4) pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan DAS dan RHL;

5) pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat;

6) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata hutan dan pemanfaaatan Kawasan Hutan, perlindungan dan KSDAE, pengelolaan DAS dan RHL, dan pemberdayaan masyarakat;

7) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang tata hutan dan pemanfaatan Kawasan Hutan, perlindungan dan KSDAE, pengelolaan DAS dan RHL, dan Pemberdayaan masyarakat;

8) pembinaan, pengawasan dan pengendalian Cabang Dinas;



Bab II Halaman 2

9) pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis; dan

10) pengelolaan kegiatan kesekretariatan.

2. Sekretariat.

a. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang memiliki tugas

mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana

dan program, pengelolaan keuangan dan aset dan menyelenggarakan

urusan umum dan administrasi kepegawaian.

b. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Sekretaris mempunyai fungsi :

1) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian

penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;

2) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian evaluasi

dan pelaporan kegiatan dinas;


penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;


pengelolaan aset dinas;


pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;


pengelolaan administrasi kepegawaian; dan


pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat.

c. Unsur-unsur organisasi Sekretariat adalah :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

2) Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

3. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan.

a. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan dipimpin oleh Kepala

Bidang yang mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur

dan mengendalikan perencanaan, pemanfaatan dan penataan hutan,



Bab II Halaman 3

pengukuhan dan penggunaan Kawasan Hutan serta pengolahan dan

pemasaran hasil hutan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Perencanaan dan

Pemanfaatan Hutan mempunyai fungsi :

1) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan

pengendalian perencanaan hutan dan pemanfaatan hutan;


pengendalian penataan hutan;


pengendalian pengukuhan hutan;


pengendalian penggunaan Kawasan Hutan;


pengendalian pengolahan dan pemasaran hasil hutan; dan


pengendalian pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak sektor

kehutanan.

c. Unsur-unsur organisasi Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

adalah :

1) Seksi Perencanaan, Pemanfaatan Hutan dan Tata Hutan;

2) Seksi Pengukuhan dan Penggunaan Kawasan Hutan; dan

3) Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

4. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem.

a. Bidang Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem

(KSDAE) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengaturan

dan pengendalian perlindungan hutan, pengendalian kerusakan hutan dan lahan,

serta KSDAE.

b. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Perlindungan dan KSDAE

mempunyai fungsi :



Bab II Halaman 4

1) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian

perlindungan kerusakan hutan;


pengamanan hutan;


kebakaran hutan;


kebakaran lahan;


konservasi sumberdaya hutan; dan


konservasi ekosistem.

c. Unsur-unsur organisasi Perlindungan dan KSDAE adalah :

1) Seksi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan;

2) Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;dan

3) Seksi Konservasi dan Sumberdaya Alam dan Ekosistem (KSDAE).

5. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

a. Bidang Pengelolaan DAS dan RHL dipimpin oleh Kepala Bidang yang

mempunyai tugas pengelolaan dan pengendalian DAS lintas

Kabupaten/Kota dan dalam daerah Kabupaten/Kota Wilayah Propinsi

serta RHL kritis.

b. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Pengelolaan DAS dan RHL

mempunyai fungsi :


pengendalian pengelolaan DAS lintas kabupaten/kota;


pengendalian pengelolaan DAS dalam kabupaten/kota wilayah provinsi;


pengendalian pelaksanaan rehabilitasi hutan kritis;



Bab II Halaman 5


pengendalian pelaksanaan rehabilitasi lahan kritis di luar Kawasan

Hutan;


pengendalian pengembangan hutan tanaman dan perbenihan tanaman

hutan; dan


pengendalian produksi, sertifikasi dan peredaran benih tanaman hutan.

c. Unsur-unsur organisasi Bidang Pengelolaan DAS dan RHL adalah :

1) Seksi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;

2) Seksi Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan

3) Seksi Pengembangan Hutan Tanaman dan Perbenihan.

6. Bidang Pemberdayaan Masyarakat , Penyuluhan dan Perhutanan Sosial.

a. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Penyuluhan dan Perhutanan Sosial

mempunyai tugas melaksanakan pengembangan partisipasi dan

pemberdayaan masyarakat, penyuluhan dan pengembangan perhutanan

sosial.

b. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Bidang Pemberdayaan Masyarakat,

Penyuluhan dan Perhutanan Sosial mempunyai fungsi :


pengendalian pengembangan partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan hutan;


pengendalian pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan;


pengendalian penyuluhan kehutanan;


pengendalian pengembangan perhutanan sosial; dan



Bab II Halaman 6


pengendalian pengelolaan hutan adat.

c. Unsur-unsur organisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Penyuluhan

dan Perhutanan Sosial adalah :

1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;

2) Seksi Penyuluhan Kehutanan;

3) Seksi Perhutanan Sosial dan Hutan Adat.

7. Taman Hutan Raya Sultan Adam.

a. Taman Hutan Raya Sultan Adam dipimpin oleh Kepala Tahura yang

mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, perlindungan, pengawetan

dan pemanfaatan Taman Hutan Raya (Tahura).

b. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Taman Hutan Raya Sultan Adam

mempunyai fungsi :

1) Pelaksanaan inventarisasi potensi dan penataan kawasan Tahura;

2) Pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan Tahura;

3) Pelaksanaan pencegahan, penanggulangan dan pembatasan

kerusakan yang disebabkan manusia, ternak, alam, spesies invasif,

hama dan penyakit serta melakukan penjagaan kawasan secara

efektif;

4) Pelaksanaan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta

habitatnya serta sumber daya genetik dan kearifan lokal di kawasan

Tahura;

5) Pelaksanaan pemanfaatan Tahura untuk penelitian dan

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan

konservasi, pemanfaatan jasa lingkungan dan pemanfaatan tradisional

kawasan Tahura;

6) Pelaksanaan pengelolaan daerah penyangga Tahura;

7) Pelaksanaan pengembangan kerja sama dan kemitraan pengelolaan

Tahura;



Bab II Halaman 7

8) Pelaksanaa penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan

sekitar kawasan Tahura;

9) Pelaksanaan penerimaan PAD dalam pemanfaatan SDH di kawasan

Tahura;

10) Pengembangan sistem informasi dan data base pengelolaan Tahura

c. Unsur-unsur organisasi Taman Hutan Raya Sultan Adam adalah :

1) Sub Bagian Tata Usaha;

2) Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan;

3) Seksi Perlindungan, KSDE dan Pemberdayaan Masyarakat;

4) Kelompok Jabatan Fungsional.

8. UPTD Perbenihan Tanaman Hutan.

a. UPTD Perbenihan Tanaman Hutan dipimpin oleh Kepala UPTD yang

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Kehutanan

di bidang perbenihan tanaman hutan serta pelayanan masyarakat.

b. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, UPTD Perbenihan Tanaman Hutan

mempunyai fungsi :

1) Penyusunan rencana dan program pengembangan sumber benih

tanaman hutan, identifikasi dan inventarisasi sumber benih tanaman

hutan;

2) Pelaksanaan sertifikasi benih dan/atau bibit tanaman hutan;

3) Pelaksanaan produksi dan pemasaran benih dan/atau bibit tanaman

hutan;

4) Penetapan standar produksi benih dan/atau bibit tanaman hutan;

5) Pelaksanaan pengembangan persemaian dan peningkatan kualitas

perbenihan tanaman hutan;

6) Pelaksanaan pengembangan teknologi perbenihan tanaman hutan

c. Unsur-unsur organisasi UPTD Perbenihan Tanaman Hutan adalah :


2) Seksi Produksi dan Peredaran Benih Tanaman Hutan;



Bab II Halaman 8

3) Seksi Sertifikasi Benih Tanaman Hutan;

4) Kelompok Jabatan Fungsional.

9. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH).

a. Kesatuan Pengelolaan Hutan dipimpin oleh Kepala KPH yang mempunyai

tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan

pengelolaan hutan secara terencana, terpadu dan lestari.

b. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kesatuan Pengelolaan Hutan

mempunyai fungsi :

1) penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan

pengendalian penyusunan rencana teknis pengelolaan hutan

terencana, terpadu dan lestari;


pengendalian perlindungan hutan;


pengendalian pelestarian hutan;


pengendalian pemanfaatan hutan;


pengendalian pemanfaatan hasil hutan; dan

6) pembinaan, pengaturan dan pengendalian ketatausahaan.

c. Unsur-unsur organisasi KPH adalah :


2) Seksi Perlindungan Hutan;

3) Seksi Pemanfaatan Hutan; dan

4) Kelompok Jabatan Fungsional

d. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas :

1) Kesatuan Pengelolaan Hutan Kayu Tangi;

2) Kesatuan Pengelolaan Hutan Cantung;



Bab II Halaman 9

3) Kesatuan Pengelolaan Hutan Pulau Laut Sebuku

4) Kesatuan Pengelolaan Hutan Tabalong;

5) Kesatuan Pengelolaan Hutan Kusan;

6) Kesatuan Pengelolaan Hutan Tanah Laut;

7) Kesatuan Pengelolaan Hutan Balangan; dan

8) Kesatuan Pengelolaan Hutan Hulu Sungai.

10. UPTD Peredaran Hasil Hutan Barito Muara

a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Peredaran Hasil Hutan Barito Muara

dipimpin oleh Kepala UPTD yang mempunyai tugas melaksanakan

pengamanan, evaluasi, penertiban dan pemeriksaan legalitas peredaran

hasil hutan.

b. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, UPTD Peredaran Hasil Hutan

Barito Muara mempunyai fungsi :

1) Penyusunan program, pemantauan dan evaluasi, penertiban dan

pemeriksaan legalitas peredaran hasil hutan

2) Pemantauan dan evaluasi pengawasan dan pembinaan industri hasil

hutan ;

3) Penertiban dan pemeriksaan legalitas peredaran hasil hutan ;

4) Pelaksanaan penyelesaian atas tindak pidana peredaran hasil hutan

dan berkoordinasi dengan instansi terkait ;

5) Pengujian dan pengukuran hasil hutan dan barang bukti tindak pidana

kehutanan;

6) Pengelolaan urusan ketatausahaan ; dan

7) Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat

c. Unsur-unsur organisasi UPTD Peredaran Hasil Hutan Barito Muara

adalah :


2) Seksi Operasi Pengamanan Hasil Hutan ;

3) Seksi Penegakan Hukum; dan



Bab II Halaman 10

4) Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi.

Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dapat

dilihat pada bagan berikut :



Bab II Halaman 11

KPH

KPH

KPH

KPH

KPH

KPH

KPH

KPH

JABATAN

TAHURA SULTAN ADAM

BIDANG

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT,

PENYULUHAN DAN

PERHUTANAN SOSIAL

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN TATA USAHA

SEKSI

PERENCANAAN &

PEMANFAATAN

SEKSI

PERLINDUNGAN,

KSDE &

PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT


SEKSI PERLINDUNGAN

HUTAN

SEKSI

PEMANFAATAN

HUTAN

SUB BAGIAN PERENCANAAN

DAN PELAPORAN

SUB BAGIAN

KEUANGAN DAN ASET

SUB BAGIAN UMUM &

KEPEGAWAIAN

KPH

BPPHH BARITO MUARA


SEKSI

OPERASI

PENGAMANAn

HASIL HUTAN

SEKSI

PENEGAKAN HUKUM

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL

KELOMPOK

JABATAN

FUNGSIONAL



Bab II Halaman 12

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan sampai

dengan akhir Desember tahun 2016 adalah tertera pada tabel berikut:

Tabel Rekapitulasi PNS Menurut Pendidikan yang dimiliki sampai dengan Akhir Desember 2016 lingkup Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel.

No

Sekretariat/Bidang/Unit Jumlah (Org)

JUMLAH BERDASARKAN PENDIDIKAN

S3 S2 S1 Sarmud DIII SLTA SLTP SD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Kepala Dinas 1 1 - - - - - - -

3. Sekretariat 33 1 3 5 - 2 19 2 1

4. Pemolaan Hutan 14 1 3 5 - - 5 - -

5. Bina Produksi Kehutanan

14 -

3 3 -

- 7 1 -

6. Rehabilitasi Hutan dan Lahan

15 -

2 5 -

- 5 - -

7. Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan

11 -

3 3 -

- 4 - -

8. Unit Pelayanan Penatausahaan Hasil Hutan Barito Muara.

14 - 3 1 - 1 9 - -

9. UPTD Tahura Sultan Adam

19 - 4 5 - 3 6 - 1

10 Polisi Kehutanan 15 - - 2 - - 12 1 -

J U M L A H 136 3 21 28 - 6 62 4 2

Tabel Rekapitulasi PNS Menurut Golongan sampai akhir Desember 2016 lingkup

Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel.

No. Sekretariat/Bidang/Unit Jumlah

( Org )

G O L O N G A N (Org) Honorer (Org) IV III II I

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Kepala Dinas 1 1 - - - -

2. Sekretariat 33 4 18 9 2 -

3. Pemolaan Hutan 14 3 11 - - -

4. Bina Produksi Kehutanan 14 3 10 1 - -

5. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Lahan 14 2 12 - - -

6. Bidang Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan

12 3 9 - - -

7. Unit Pelayanan Penatausahaan Hasil Hutan Barito Muara.

14 3 7 4 - 4



Bab II Halaman 13

8. UPTD Tahura Sultan Adam 19 2 12 5 - 19

9. Polisi Kehutanan 15 - 14 1 - -

J U M L A H 136 21 93 20 2 23

Jumlah pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan sampai tahun 2016 adalah tertera pada tabel berikut:

No Jenis Jabatan Jumlah Pegawai

1. Struktural

Eselon II.a.

Eselon III.a.

Eselon IV.a

Staff

1

7

21

92

Jumlah 1 121

2. Fungsional

Polisi Kehutanan (Polhut) 15

Jumlah 2 15

Jumlah 136

Secara rinci untuk dua UPTD yakni UPTD Tahura Sultan Adam dan UPPHH

Barito Muara keadaan kepegawaiannya ditampilkan pada tabel-tabel berikut :

Tabel Rekapitulasi PNS Menurut Pendidikan yang dimiliki sampai dengan Akhir Desember Tahun 2016 UPTD Tahura Sultan Adam.

No Sekretariat/Bidang/Unit Jumlah (Org)


S2 S1 Sarmud SLTA SLTP SD

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Kepala Balai Tahura 1 1 - - - - -

2. Sub Bagian Tata Usaha 10 1 1 2 5 - 1

3. Kasie Perlindungan 4 - 2 - 2 - -

4. Kasie Pemanfaatan 4 2 1 1 - - -

J U M L A H 19 4 4 3 7 - 1



Bab II Halaman 14

Tabel Rekapitulasi PNS Menurut Golongan sampai akhir Desember 2016 UPTD Tahura Sultan Adam.


( Org )

G O L O N G A N (Org) Honorer (Org)

IV III II I

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Kepala Balai Tahura 1 1 - - - -

2. Sub Bagian Tata Usaha 10 - 7 3 - -

3. Kasie Perlindungan 4 - 3 1 - -

4. Kasie Pemanfaatan 4 1 2 1 - -

J U M L A H 19 2 12 5 - -

Tabel Rekapitulasi PNS Menurut Pendidikan yang dimiliki sampai dengan Akhir Desember 2016 UPPHH Barito Muara.

No Sekretariat/Bidang/Unit Jumlah (Org)


S2 S1 Sarmud SLTA SLTP SD

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Kepala Dinas / Kepala Balai 1 1 - - - - -

2. Sub Bagian Tata Usaha 4 - 1 - 3 - -

3. Kasie Persediaan dan Peredaran Hasil Hutan

5 1 2 - 2 - -

4. Kasie Tertib Pengukuran dan Pengujian

4 1 1 - 2 - -

J U M L A H 14 3 4 - 7 - -

Tabel Rekapitulasi PNS Menurut Golongan sampai akhir Desember 2016.


( Org )

G O L O N G A N (Org) Honorer (Org) IV III II I

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Kepala Balai Barito Muara 1 1 - - - -

2. Sub Bagian Tata Usaha 4 1 1 2 - -

3. Kasie Persediaan dan Peredaran Hasil Hutan

5 1 3 1 - -

4. Kasie Tertib Pengukuran dan Pengujian

4 1 2 1 - -



Bab II Halaman 15

Sarana dan Prasarana.

Sarana dan Prasarana yang terdapat pada Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Selatan Tahun 2016 sebagai berikut :

1. Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan seluas 2.672,00 M2 di

atas dan Tanah seluas 10.625,00 M2;

2. Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah – Pelayanan Peredaran Hasil Hutan

Barito Muara seluas 363,00 M2 di atas Tanah seluas 1.596,05 M2;

3. Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah – Tahura Sultan Adam seluas 193,5,00

M2 di atas Tanah seluas 1.500,00 M2;

4. Terdapat kendaraan sebanyak 14 Unit Kendaraan Dinas beroda empat, 1 unit

kendaraan dinas roda 6 serta 23 Unit Kendaraan Dinas beroda Dua dimana 4

unit roda 2 dalam kondisi rusak berat untuk menunjang kegiatan pada Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan Unit Pelaksana Teknis Daerah –

Peredaran Hasil Hutan Barito Muara Unit Pelaksana Teknis Daerah – Tahura

Sultan Adam Terdapat 4 Unit Kendaraan Dinas Roda 4, sebanyak 14 Unit

Kendaraan Roda 2 untuk menunjang kegiatan operasional Tahura Sultan Adam

dan 1 unit roda 3.

5. Terdapat Alat Komunikasi berupa Telepon sebanyak 3 SST dan VHF sebanyak

1 Unit pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Telepon sebanyak 1

SST dan VHF sebanyak 1 Unit pada Unit Pelaksana Teknis Daerah –

Peredaran Hasil Hutan Barito Muara serta Telepon sebanyak 1 SST pada Unit

Pelaksana Teknis Daerah – serta Telepon sebanyak 2 SST / REC pada Unit

Pelaksana Teknis Daerah – Tahura Sultan Adam dan HT Sebanyak 4 Unit.

Tabel sarana dan prasarana Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel :

No. Jenis Jumlah Keterangan

1. Bangunan Kantor 5

Rumah Dinas 25

Gudang 3

Tempat Ibadah 1



Bab II Halaman 16

Aula 1

Pos Jaga 1

Tempat Parkir -

Loket Retribusi -

Shelter -

2. Tanah Berisi Bangunan 8

Kosong -

3. Mobil Operasional 7

Jabatan 6

4. Motor Operasional 23

Jabatan -

Tabel sarana dan prasarana Tahura Sultan Adam :



Rumah Dinas -

Gudang 2

Tempat Ibadah 1

Aula 3

Pos Jaga 3

Tempat Parkir 2

Loket Retribusi 3

Shelter 12

2. Tanah Berisi Bangunan -

Kosong -


Jabatan -


Jabatan -



Bab II Halaman 17

Tabel sarana dan prasarana UPPHH Barito Muara :



Rumah Dinas -

Gudang 1

Tempat Ibadah -

Aula -

Pos Jaga -

Tempat Parkir -

Loket Retribusi -

Shelter -

2. Tanah Berisi Bangunan -

Kosong -


Jabatan 1


Jabatan -

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan selama ini selain

melaksanakan pembangunan kehutanan, juga memberikan berbagai pelayanan

publik yang diperlukan oleh masyarakat. Pelayanan publik dimaksud berupa

pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam

rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pengamanan dan

perlindungan, pemberian ijin pinjam pakai kawasan hutan, dan lain-lainnya.

Pelayanan publik ini merupakan amanah dari Inpres No. 5 Tahun 1984

tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perijinan di Bidang Usaha,

yang dilanjutkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara No. 81/1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum,



Bab II Halaman 18

Inpres No. 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan

Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat. Serta Keputusan Menpan No.

63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan

Publik.

Selama ini Dinas Kehutanan memberikan fokus pada pengelolaan yang

berorientasi kepuasan pelanggan (customer-driven government) dengan ciri-ciri:

1) Lebih memfokuskan diri pada fungsi pengaturan melalui berbagai kebijakan

yang memfasilitasi berkembangnya kondisi kondusif bagi kegiatan pelayanan

kepada masyarakat,

2) Lebih memfokuskan diri pada pemberdayaan masyarakat sehingga

masyarakat mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap fasilitas-fasilitas

pelayanan yang telah dibangun bersama,

3) Menerapkan sistem kompetisi dalam hal penyediaan pelayanan publik tertentu

sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang berkualitas,

4) Terfokus pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang berorientasi

pada hasil (outcomes) sesuai dengan masukan yang digunakan,

5) Lebih mengutamakan apa yang diinginkan oleh masyarakat,

6) Pada hal tertentu pemerintah juga berperan untuk memperoleh pendapat dari

masyarakat dari pelayanan yang dilaksanakan,

7) Lebih mengutamakan antisipasi terhadap permasalahan pelayanan,

8) Lebih mengutamakan desentralisasi dalam pelaksanaan pelayanan, dan

9) Menerapkan sistem pasar dalam memberikan pelayanan.

Pelayanan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Selatan, sebagaiman disajikan pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel. Jenis dan Obyek Pelayanan serta Kelompok Sasaran pada Dinas

Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan



Bab II Halaman 19

No JENIS PELAYANAN OBYEK PELAYANAN KELOMPOK SASARAN

KETERANGAN

1. Pengesahan URKT Buku URKT Pemegang IUPHHK

2. Pertimbangan Teknis Permohonan

Pertimbangan Teknis Pemohon IUPHHK Bahan Rekomen-

Rekomendasi IUPHHK-Hutan Alam

dasi Gubernur ke

dan Hutan Tanaman

Menteri

3. Pertimbangan Teknis Permohonan

Pertimbangan Teknis Pemohon IPK Bahan Rekomen-

Rekomendasi IPK dalam dasi Gubernur ke

kawasan hutan Menteri

4. Pertimbangan Teknis Rencana

Pertimbangan Teknis Pengelola KPH dan Bahan Rekomen-

Kelola Kesatuan Pengelolaan

KPHK dasi Gubernur ke

Pengelolan Hutan (KPH) Menteri

5. Pertimbangan Teknis PAK Unit

Pertimbangan Teknis Pemohon Pemanfaatan

Bahan

Usaha Pemanfaatan Hutan Hutan Lindung Rekomendasi

Lindung

6. Pertimbangan teknis permohonan

Surat Pertimbangan Teknis

Pemegang Ijin kegiatan

Bahan Rekomen-

Rekomendasi Ijin Pinjam Pakai

Rekomendasi Ijin Pinjam diluar sektor kehutanan

dasi Gubernur ke

Kawasan Hutan Pakai Kawasan Hutan yg berada dlm kws Htn

Menteri

7. Pertimbangan teknis permohonan

Surat Pertimbangan Teknis

Pemohon ijin Bahan Rekomen-

Rekomendasi Pelepasan Rekomendasi Pelepasan pelepasan kawasan dasi Gubernur ke

Kawasan Hutan Kawasan Hutan hutan Menteri

8.

Pertimbangan teknis Tukar Menukar Kawasan Hutan

Surat Pertimbangan teknis

Bupati / walikota Bahan Rekomendasi Gubernur

9. Distribusi SKSKB Dokumen SKSKB Dinas Kab/Kota/

UPPHH Barito Muara

10. Pemeriksaan tempat penampung

Surat Keputusan Pengusaha HHBK

Terdaftar hasil hutan bukan kayu



Bab II Halaman 20

(HHBK)

11. Penilaian dan Pengesahan Ren-

Pemegang IUPHHK-HTI Kawasan Hutan Tergantung

cana Karya Usaha Pemanfaatan

Tanaman Industri Permohonan

Hasil Hutan Kayu – Hutan Tana-

man Indutri (RKTUPHHK-HTI) dan

Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan

Hasil Hutan Kayu - Hutan

Tanaman Indutri (BKUPHHK-HTI)

dalam Hutan Tanaman

12. Pelayanan jasa dan pelaksanaan

- Pemberian ijin penelitian

Mahasiswa, pelajar,

penelitian dan pengembangan

pengembangan kehutanan

Akademisi dan peneliti

Kehutanan pada Tahura S. Adam

- Penelitian dan pengembangan

kehutanan

13. Penerbitan pertimbangan teknis

Pelaku usaha dan Pelaku usaha/investor

dalam rangka pemberian izin

pihak-pihak terkait

pemanfaatan potensi kawasan hutan

Pemberian pemanfaatan kawasan untuk pendidikan dan pelatihan

Perorangan, mapala, orpala, lembaga pendidikan, badan hukum

14. Bina cinta alam Pendidikan lingkungan Kawasan hutan,

pecinta alam, pelajar/

mahasiswa, lembaga

swadaya masyarakat

peduli hutan

15. Pelayanan jasa

pemanfaatan asset daerah dan kawasan Tahura

Pemberian ijin Perorangan, mapala, orpala, lembaga pendidikan, badan hukum



Bab II Halaman 21

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan utama pelayanan publik pada Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Selatan adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan itu

sendiri. Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada berbagai aspek, yaitu

bagaimana pola penyelenggaraannya (tata laksana), dukungan sumber daya

manusia, dan kelembagaan.

Dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan publik dimaksud

masih memiliki berbagai kelemahan antara lain:

a. Kurang responsif. Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur

pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan (front line) sampai

dengan tingkatan penanggungjawab instansi. Respon terhadap berbagai

keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan

diabaikan sama sekali.

b. Kurang informatif. Berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada

masyarakat, lambat atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat.

c. Kurang accessible. Berbagai unit pelaksana pelayanan terletak jauh dari

jangkauan masyarakat, sehingga menyulitkan bagi mereka yang memerlukan

pelayanan tersebut.

d. Kurang koordinasi. Berbagai unit pelayanan yang terkait satu dengan lainnya

sangat kurang berkoordinasi. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih ataupun

pertentangan kebijakan antara satu unit kerja pelayanan dengan unit kerja

pelayanan lain yang terkait.

e. Birokratis. Pelayanan (khususnya pelayanan perijinan) pada umumnya

dilakukan dengan melalui proses yang terdiri dari berbagai level, sehingga

menyebabkan penyelesaian pelayanan yang terlalu lama. Dalam kaitan

dengan penyelesaian masalah pelayanan, kemungkinan staf pelayanan (front

line staff) untuk dapat menyelesaikan masalah sangat kecil, dan di lain pihak

kemungkinan masyarakat untuk bertemu dengan penanggungjawab

pelayanan, dalam rangka menyelesaikan masalah yang terjadi ketika



Bab II Halaman 22

pelayanan diberikan, juga sangat sulit. Akibatnya, berbagai masalah

pelayanan memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan.

f. Kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat. Pada umumnya

aparat pelayanan kurang memiliki kemauan untuk mendengar keluhan/saran/

aspirasi dari masyarakat. Akibatnya, pelayanan dilaksanakan dengan apa

adanya, tanpa ada perbaikan dari waktu ke waktu.

g. Inefisien. Berbagai persyaratan yang diperlukan (khususnya dalam pelayanan

perijinan) seringkali tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan.

Dilihat dari sisi sumber daya manusianya, kelemahan utamanya adalah

berkaitan dengan profesionalisme, kompetensi, empathy dan etika. Salah satu

unsur yang perlu dipertimbangkan adalah masalah sistem kompensasi yang tepat.

Dari aspek kelembagaan, kelemahan utama terletak pada disain organisasi

yang tidak dirancang khusus dalam rangka pemberian pelayanan kepada

masyarakat, penuh dengan hirarki yang membuat pelayanan menjadi berbelit-belit

(birokratis), dan tidak terkoordinasi. Kecenderungan untuk melaksanakan dua

fungsi sekaligus, fungsi pengaturan dan fungsi penyelenggaraan, masih sangat

kental dilakukan, yang juga menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak efisien.

Dari sisi mikro, hal-hal yang dapat diajukan untuk mengatasi masalah-

masalah tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

1) Penetapan Standar Pelayanan. Standar pelayanan memiliki arti yang sangat

penting dalam pelayanan publik. Standar pelayanan merupakan suatu

komitmen penyelenggara pelayanan untuk menyediakan pelayanan dengan

suatu kualitas tertentu yang ditentukan atas dasar perpaduan harapan-harapan

masyarakat dan kemampuan penyelenggara pelayanan. Penetapan standar

pelayanan yang dilakukan melalui proses identifikasi jenis pelayanan,

identifikasi pelanggan, identifikasi harapan pelanggan, perumusan visi dan misi

pelayanan, analisis proses dan prosedur, sarana dan prasarana, waktu dan

biaya pelayanan. Proses ini tidak hanya akan memberikan informasi mengenai

standar pelayanan yang harus ditetapkan, tetapi juga informasi mengenai



Bab II Halaman 23

kelembagaan yang mampu mendukung terselenggaranya proses manajemen

yang menghasilkan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Informasi lain yang juga dihasilkan adalah informasi mengenai kuantitas dan

kompetensi-kompetensi sumber daya manusia yang dibutuhkan serta

distribusinya beban tugas pelayanan yang akan ditanganinya.

2) Pengembangan Standard Operating Procedures (SOP). Untuk memastikan

bahwa proses pelayanan dapat berjalan secara konsisten diperlukan adanya

Standard Operating Procedures. Dengan adanya SOP, maka proses

pengolahan yang dilakukan secara internal dalam unit pelayanan dapat berjalan

sesuai dengan acuan yang jelas, sehingga dapat berjalan secara konsisten.

Disamping itu SOP juga bermanfaat dalam hal :

Untuk memastikan bahwa proses dapat berjalan uninterupted. Jika terjadi

hal-hal tertentu, misalkan petugas yang diberi tugas menangani satu proses

tertentu berhalangan hadir, maka petugas lain dapat menggantikannya.

Oleh karena itu proses pelayanan dapat berjalan terus;

Untuk memastikan bahwa pelayanan perijinan dapat berjalan sesuai

dengan peraturan yang berlaku;

Memberikan informasi yang akurat ketika dilakukan penelusuran terhadap

kesalahan prosedur jika terjadi penyimpangan dalam pelayanan;

Memberikan informasi yang akurat ketika akan dilakukan perubahan-

perubahan tertentu dalam prosedur pelayanan;

Memberikan informasi yang akurat dalam rangka pengendalian pelayanan;

Memberikan informasi yang jelas mengenai tugas dan kewenangan yang

akan diserahkan kepada petugas tertentu yang akan menangani satu

proses pelayanan tertentu. Atau dengan kata lain, bahwa semua petugas

yang terlibat dalam proses pelayanan memiliki uraian tugas dan

tangungjawab yang jelas;



Bab II Halaman 24

3) Pengembangan Survey Kepuasan Pelanggan. Untuk menjaga kepuasan

masyarakat, maka perlu dikembangkan suatu mekanisme penilaian kepuasan

masyarakat atas pelayanan yang telah diberikan oleh penyelenggara pelayanan

publik. Dalam konsep manajemen pelayanan, kepuasan pelanggan dapat

dicapai apabila produk pelayanan yang diberikan oleh penyedia pelayanan

memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu, survey

kepuasan pelanggan memiliki arti penting dalam upaya peningkatan pelayanan

publik;

4) Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan. Pengaduan masyarakat

merupakan satu sumber informasi bagi upaya-upaya pihak penyelenggara

pelayanan untuk secara konsisten menjaga pelayanan yang dihasilkannya

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Oleh karena itu perlu didisain

suatu sistem pengelolaan pengaduan yang secara dapat efektif dan efisien

mengolah berbagai pengaduan masyarakat menjadi bahan masukan bagi

perbaikan kualitas pelayanan;

Sedangkan dari sisi makro, peningkatan kualitas pelayanan publik dapat

dilakukan melalui pengembangan model-model pelayanan publik. Dalam hal-hal

tertentu, memang terdapat pelayanan publik yang pengelolaannya dapat

dilakukan secara private untuk menghasilkan kualitas yang baik. Beberapa model

yang sudah banyak diperkenalkan antara lain: contracting out, dalam hal ini

pelayanan publik dilaksanakan oleh swasta melalui suatu proses lelang,

pemerintah memegang peran sebagai pengatur; franchising, dalam hal ini

pemerintah menunjuk pihak swasta untuk dapat menyediakan pelayanan publik

tertentu yang diikuti dengan price regularity untuk mengatur harga maksimum.

Dalam banyak hal pemerintah juga dapat melakukan privatisasi.

Di samping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik juga perlu didukung

adanya restrukturisasi birokrasi, yang akan memangkas berbagai kompleksitas

pelayanan publik menjadi lebih sederhana. Birokrasi yang kompleks menjadi

ladang bagi tumbuhnya KKN dalam penyelenggaraan pelayanan.

Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Rancangan Renstra 2016-2021 Dishut Provinsi Kalsel

Bab III Halaman 1

III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN

FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah Beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut : 1. Masih luasnya lahan kritis.

Sampai dengan tahun 2014, lahan kritis di Provinsi Kalimantan Selatan

tercatat seluas 640.708 Hektar, dengan rincian di dalam kawasan hutan

seluas 283.185,00 Ha (± 44,20 %) dan di luar kawasan hutan seluas

357.523,00 Ha (± 55,80 %).

Meskipun telah dilakukan upaya rehabilitasi hutan dan lahan secara

ekstensif dan intensif, namun pertambahan luas lahan kritis tetap berlangsung

dengan berbagai cara, salah satunya berupa penggembalaan liar. Di

beberapa kawasan hutan seperti di dalam Taman Hutan Raya Sultan Adam,

ternak-ternak besar dibiarkan berkeliaran di hutan. Pola pengambilan rumput

(grassing) yang tidak terkontrol menyebabkan terbentuknya lahan kritis baru,

yang sangat rentan terhadap erosi dan bahaya banjir.

Lahan kritis baru ini sangat sulit ditumbuhi rerumputan baru karena

jumlah ternak besar dan ketersediaan rumput tidak diatur dengan baik.

Padahal jika dilakukan menurut kaidah-kaidah penggembalaan yang benar

(manajemen pastura) maka dapat dipastikan diraihnya keuntungan ganda;

hutan yang terawat dan ternak yang berproduksi tinggi.

Lahan kritis di Provinsi Kalimantan Selatan tersebar pada semua

kawasan hutan yang ada, di seluruh kabupaten/kota.

Peta Lahan Kritis di Provinsi Kalimantan Selatan



Bab III Halaman 2

No Kabupaten/

Kota

Dalam dan Luar Kawasan Tingkat ke Kritisan

Dalam

Kawasan

(Ha)

Luar

Kawasan

(Ha)

Jumlah (Ha) Sangat

Kritis (Ha) Kritis (Ha)

Jumlah

(Ha)

1 2 4 5 6 7 8 10

1 Banjarbaru 1.351,70 26.150,20 27.501,90 3.166,50 2.044,80 5.211,30

2 Banjar 152.882,70 121.326,60 274.209,30 16.598,50 95.977,80 112.576,30



Bab III Halaman 3

3 Banjarmasin 0,00 6.578,60 6.578,60 0,00 0,00 0,00

4 Barito Kuala 5.254,00 96.685,70 101.939,70 0,00 19.079,40 19.079,40

5 Tapin 19.836,00 145.822,80 165.658,80 7.428,60 18.418,10 25.846,70

6 HSS 30.192,70 70.635,60 100.828,30 2.817,90 13.106,20 15.924,10

7 HST 16.861,00 44.398,00 61.259,00 489,60 8.946,20 9.435,80

8 HSU 22.599,80 11.370,00 33.969,80 0,00 4.520,60 4.520,60

9 Balangan 26.567,20 39.890,10 66.457,30 7.236,30 11.656,00 18.892,30

10 Tabalong 110.244,40 35.454,70 145.699,10 8.111,60 17.536,00 25.647,60

11 Tanah Laut 98.329,00 174.996,50 273.325,50 27.502,50 65.639,90 93.142,40

12 Tanbu 125.137,20 123.121,10 248.258,30 35.456,40 84.296,80 119.753,20

13 Kotabaru 251.834,60 190.705,90 442.540,50 23.726,70 166.952,30 190.679,00

Jumlah 861.090,30 1.087.135,80 1.948.226,10 132.534,60 508.174,10 640.708,70

2. Belum semua kawasan hutan mantap dan dikelola dalam unit-unit

pengelolaan yang operasional.

Kegiatan pemantapan kawasan hutan diarahkan untuk memperoleh

status yuridis kawasan hutan baik administrasi maupun fisik di lapangan dan

desainnya sebagai dasar pengelolaan hutan secara efisien, lestari dan

berkeadilan.

Tujuan dari kegiatan dimaksud adalah untuk memberikan kepastian

status, letak dan luas dan batas hutan sesuai fungsinya untuk mewujudkan

pengelolaan hutan yang optimal dan lestari; terbentuknya unit pengelolaan

hutan serta meningkatnya legalitas dan legitimasi status wilayah pengelolaan

hutan.

Permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pemantapan kawasan

hutan antara lain; penggunaan lahan untuk pembangunan non kehutanan



Bab III Halaman 4

yang semakin meningkat, yang mengakibatkan perubahan tata ruang wilayah

yang berimplikasi pada berubahnya kawasan hutan, terdapat perbedaan peta

dasar yang digunakan oleh sektor-sektor terkait serta intensitas perambahan

hutan masih relatif tinggi, dll.

Kegiatan pemantapan kawasan hutan yang perlu dilaksanakan berupa

pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan dan pembentukan wilayah

pengelolaan dan perubahan kawasan hutan dengan kegiatan utama

pembangunan kesatuan pengelolaan hutan (KPH). Sedangkan kegiatan-

kegiatan yang merupakan kegiatan pendukung meliputi pengembangan

rencana dan statistik kehutanan, inventarisasi hutan dan pengembangan

informasi sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta perencanaan dan

pembinaan prakondisi pengelolaan hutan

3. Kurangnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan

kawasan hutan.

Pemanfaatan hasil hutan kayu yang dimulai pada tahun 1967 yang

didorong dengan diterbitkannya undang-undang tentang Penanaman Modal

Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), telah

menempatkan sektor kehutanan di Kalimantan Selatan sebagai penggerak

ekonomi nasional dan daerah. Kalimantan Selatan termasuk salah satu

provinsi yang menguasai pasar ekspor kayu tropis dunia yang diawali dengan

ekspor kayu bulat/log.

Pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut lebih banyak melibatkan

perusahaan-perusahaan besar seperti IUPHHK HA atau lebih familiar dengan

istilah HPH dan IUPHHK HT atau lebih familiar dengan HTI, hal ini sudah

berlangsung sejak lama dimana masyarakat sekitar hutan hanya menjadi

penonton saja.

Pemanfaatan hutan yang kurang mengikutsertakan peran serta

masyarakat sekitar hutan sebagai pengelola berdampak pada banyaknya



Bab III Halaman 5

konflik yang terjadi antara masyarakat dengan para pengusaha dan antara

masyarakat dengan pemerintah yang bertanggung jawab mengelola kawasan

hutan yakni instansi kehutanan baik pusat maupun daerah yang disebabkan

oleh kecemburuan sosial.

Kedepannya hal ini dapat diperbaiki dengan melalui pola Perhutanan

Sosial baik itu dalam bentuk HKM, HR, HTR dan HD, dimana masyarakat

diberikan kebebasan untuk melakukan pemanfaatan kawasan hutan untuk

kesejahteraan mereka namun fungsi kawasan hutan masih tetap terjaga

dengan menghindari kerusakan yang dapat berdampak pada turunnya kualitas

lingkungan kawasan hutan.

4. Tingginya gangguan keamanan hutan baik terhadap kawasan dan

sumberdaya alam.

Gangguan keamanan hutan yang notabene diinterpretasikan adalah

perbuatan/tindakan pelanggaran dalam kegiatan kehutanan yang meliputi

Pencurian kayu, penambangan tanpa izin, perambahan kawasan hutan dan

pembakaran hutan dan lahan. Hal ini telah berlangsung lama dan tidak

hentinya para pelaku untuk melakukan tindakan-tindakan yang dikategorikan

kriminal, beredarnya regulasi hukum yang dapat memerangi dan

meminimalkan terjadinya illegal logging mulai dari, Undang-Undang 41 Tahun

1999 tentang kehutanan, serta Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2004 atas

perubahan tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985

tentang perlindungan hutan, telah ditegaskan tentang sangsi-sangsi

pelanggaran terhadap kerusakan hutan ” ketentuan pidana pasal 78 ayat (1)

sampai dengan pasal (6), dengan kisaran ancaman paling lama antara 5

tahun sampai dengan 15 tahun, dan denda paling banyak antara

Rp.1.500.000.000 sampai dengan Rp. 10.000.000.000 dan aturan lebih ketat

mengenai pencegahan dan pemberantasan perusakan kawasan hutan diatur

pada UU No. 18 Tahun 2013. Namun hal tersebut tidak menjadikan para



Bab III Halaman 6

pelaku untuk berhenti melakukan tindakan – tindakan pengrusakan terhadap

kawasan hutan.

Berdasarkan interpretasi citra LANDSAT TM 7, terdapat beberapa

bagian dari kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan yang dapat

digolongkan telah terdegradasi, terutama dari sisi fakta tutupan vegetasi.

Bagian – bagian dari kawasan hutan yang sudah tidak berupa hutan tersebut

di atas telah menjadi tanah terbuka, hutan bekas tebangan, semak belukar,

kebun dan persawahan, bahkan pemukiman, bahkan pemukiman. Kondisi ini

akan berpengaruh pada fungsi hidro-orologi Daerah Aliran Sungai (DAS),

fungsi konservasi, dan juga pada produktivitas kawasan, serta ketersediaan

jasa-jasa lingkungan lainnya.

Untuk kawasan Hutan Lindung (HL), degradasi hutan mempunyai akibat

yang paling berbahaya terhadap lingkungan karena akan menimbulkan erosi

dan pedangkalan sungai, atau bahkan kelongsoran tanah, sehingga sangat

diprioritaskan untuk segera direhabilitasi. Untuk kawasan hutan produksi (HP

dan HPT) degradasi selain mengakibatkan kerugian sebagaimana hutan

lindung, dapat juga mengakibatkan menurunnya produktivitas kawasan, serta

nilai total ekonomi kawasan cenderung akan menurun.

Degradasi hutan di Provinsi Kalimantan Selatan tersebar pada kawasan-

kawasan hutan produksi, hutan lindung, kawasan suaka alam, serta kawasan

pelestarian alam.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Terpilih

Mencermati visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan terpilih

untuk periode tahun 2016 - 2021 yaitu : “KALSEL MAPAN (MANDIRI DAN

TERDEPAN) Lebih Sejahtera, berkeadilan, mandiri dan berdaya saing”. serta

lima misi pembangunan Daerah Kalimantan Selatan yang telah ditetapkan, maka

keterkaitan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dalam mewujudkan visi



Bab III Halaman 7

Kepala Daerah terpilih adalah menyelenggarakan urusan pembangunan daerah

di bidang kehutanan secara profesional, transparan dan akuntabel guna

mewujudkan masyarakat Kalimantan Selatan yang sejahtera.

Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan terpilih untuk periode

tahun 2016 - 2021 adalah :

- MISI 1 : Mengembangkan Sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas

dan terampil.

- MISI 2 : Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Profesional dan Ber-

orientasi pada Pelayanan Publik.

- MISI 3 : Memantapkan Kodisi Sosial Budaya Daerah yang Berbasiskan

Kearifan Lokal.

- MISI 4 : Mengembangkan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung

Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Budaya.

- MISI 5 : Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berbasis Sum-

berdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

Dari 5 misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan

Tahun 2015 -2020 tersebut, urusan bidang kehutanan masuk dalam Misi kelimaa

“Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berbasis Sumberdaya

Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan”.

Dalam upaya mewujudkan misi kelima tersebut, dirumuskan kebijakan

mempertahankan fungsi ekonomi kawasan hutan dengan memperhatikan

kelestarian kawasan hutan. Dengan adanya hutan yang lestari maka kualitas

lingkungan hidup akan meningkat.

Indikasi rencana program untuk tahun 2016-2021 dijabarkan pada setiap

Bidang Urusan Pemerintah sebagai berikut :

a. Non Urusan

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



Bab III Halaman 8

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

b. Urusan Pilihan Kehutanan

1. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan

c. Urusan Lingkungan Hidup

1. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Serta

Rehabilitasi Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam.

2. Pengendalian Kebakaran Hutan

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten / Kota

a. Telaahan Renstra K/L

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019 telah ditetapkan sasaran strategis

yang merupakan ukuran kinerja pencapaian misi sesuai dengan tujuannya.

Sasaran strategis Kementerian Kehutanan dalam menyelenggarakan tugas

dan fungsi sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Sasaran Strategis Renstra Kementerian LHK yang terkait dengan Kehutanan beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganan

No

Sasaran Jangka Menengah Renstra KL

Permasalahan Pelayanan SKPD

Provinsi

Sebagai Faktor

Penghambat Pendorong

1 Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung

1. Lahan kritis yang belum terehabilitasi masih banyak

1. Keterbatasan alokasi dana

1. Masyarakat sangat antusias dengan adanya rehabiliasi hutan dan lahan

2. Adanya komitmen



Bab III Halaman 9

lingkungan , ketahanan air dan kesehatan masyarakat

2. Keamanan hutan 3. Kebakaran hutan

setiap tahun

2. Gangguan keamanan hutan masih ada

3. Musim kering yang panjang dan oknum tidak bertanggungjawab yang memicu kebakaran hutan dan lahan

dari pemerintah daerah dan kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan hutan

3. Adanya komitmen dari pemerintah daerah dan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama memerangi kebakaran hutan dan lahan

2 Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan

1. Pemanfaatan potensi sumber daya hutan masih belum optimal

2. Jumlah IUPHHK dan IPHHK di Kalsel semakin menurun

1. Masih terpolanya budaya pemanfaatan hasil hutan itu harus dalam bentuk kayu

2. Sudah turunnya potensi tegakan hutan alam di Kalsel

1. Sudah banyak terbentuk kelompok tani yang membudidayakan hasil hutan non kayu seperti gaharu, rotan dan madu.

2. Mulai digalakannya pemanfaatan kayu rakyat dan hutan masyarakat guna memenuhi target produksi serta dibentuknya KPHP sebagai bentuk pengelolaan kawasan hutan dalam tingkat lapak

3. Mulai menggeliatnya pemanfaatan jasa lingkungan kawasan hutan untuk kepentingan pariwisata

3 Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai system penyangga

Kelestarian ekosistem mulai menurun dan keanekaragaman hayati mulai berkurang serta keberadaan sumberdaya alam sebagai penyangga banyak yang mengalami degradasi.

1. Alokasi dana masih terbatas

2. Masih maraknya kegiatan pertambangan dan perambahan di kawasan hutan

3. Kebakaran hutan yang terjadi setiap tahun

1. Adanya kesadaran masyarakat sekitar hutan akan pentingnya menjaga kelestarian hutan

2. Adanya keinginan pemerintah daerah untuk memperbaiki dan mengembalikan fungsi kawasan



Bab III Halaman 10

kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

hutan

b. Telaahan Renstra Kabupaten Kota

Dengan diterbitkannya UU 23 Tahun 2014 maka seluruh kewenangan

pemerintah Kabupaten untuk urusan kehutanan diserahkan ke Pemerintah

Provinsi dan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis

Provinsi Kalimantan Selatan dengan luas wilayah ± 3,75 juta hektar memiliki

kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 435/Kpts-

II/2009 tanggal 23 Juli 2009 seluas ± 1,78 juta hektar atau sekitar 47,43 % dari

luas wilayah Provinsi. Terdiri dari beberapa fungsi, yaitu berfungsi sebagai

kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam (darat dan perairan) seluas ±

213 ribu hektar, kawasan hutan lindung seluas ± 526 ribu hektar, kawasan hutan

produksi terbatas seluas ± 127 ribu hektar, kawasan hutan produksi tetap seluas

762 ribu hektar dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 151

ha. Luas kawasan hutan tersebut akan mengalami perubahan seiring dengan

perkembangan kebutuhan penggunaan lahan dengan telah terbitnya RTRWP

Kalimantan Selatan.

Berdasarkan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan

Selatan Tahun 2015 - 2035 No 9 Tahun 2015, luas Provinsi Kalimantan Selatan

adalah 3.728.039 hektar, di mana Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Selatan

ditetapkan seluas 1.729.196 ha. Terdiri dari Kawasan Suaka Alam seluas 92.002

ha, kawasan hutan lindung ditetapkan seluas 521.316 ha, kawasan hutan

produksi terbatas 125.449 ha, kawasan hutan produksi tetap seluas 753.803 ha,

dan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 124.752 ha.



Bab III Halaman 11

Sedangkan kawasan Pelestarian Alam terdiri dari Tahura ditetapkan seluas

113.617 ha dan Wisata Alam seluas 1.530 ha.

Pemanfaatan kawasan hutan produksi diarahkan untuk pengembangan

usaha pemanfaatan hasil hutan kayu melalui HTR perizinan IUPHHK-HA,

IUPHHK-HT, IUPHHK-RE dan kegiatan perhutanan sosial melalui perizinan

Hutan Desa (HD) dan Hutan Kemasyarakatan (HKm). Sedangkan pemanfaatan

kawasan hutan lindung dan konservasi diarahkan untuk pemanfaatan jasa

lingkungan dan ekowisata serta Perhutanan Sosial Melalui HKM dan HD.

Kebijakan pengelolaan sumber daya hutan pada beberapa kawasan hutan yang

kondisi eksistingnya mempunyai nilai keanekaragaman hayati dan konservasi

jenis yang cukup tinggi akan tetap dipertahankan pada aspek konservasi,

sedangkan pada kawasan hutan yang potensi dan daya dukungnya memenuhi

persyaratan untuk dilakukan pemanfaatan diarahkan untuk pengembangan

investasi dibidang kehutanan.

Dalam upaya peningkatan fungsi dan manfaat sumber daya hutan secara

lestari, maka keberadaan kawasan hutan akan tetap dipertahankan sesuai

dengan fungsi pokok yang telah ditetapkan dan daya dukung kawasan yang

tersedia. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan akan terus

ditingkatkan melalui pengaturan kebijakan dan penerapan inovasi teknologi

dengan tetap menjaga keseimbangan fungsi ekonomi, ekologi dan sosial secara

maksimal dan lestari. Dalam dimensi pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan

lingkungan hidup, maka keberadaan dan pemanfaatan sumber daya hutan

diarahkan guna memberikan kontribusi positif dalam upaya mewujudkan

masyarakat yang sejahtera dan lingkungan yang lestari sebagaimana tujuan

utama dari perumusan kajian lingkungan hidup strategis. Penerapan regulasi

pemanfaatan pola ruang sektor kehutanan dilakukan dengan berbasis hasil kajian

lingkungan hidup strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan

yang berwawasan lingkungan.



Bab III Halaman 12

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu yang dipandang perlu untuk diselesaikan terutama yang berkaitan

dengan permasalahan dan kebutuhan dengan memperhatikan standar pelayanan

minimal adalah :

1. Masih Luasnya Lahan Kritis di luar dan di dalam kawasan hutan

2. Belum semua kawasan hutan mantap dan dikelola dalam unit-unit pengelolaan

yang operasional.

3. Kontinyuitas penerimaan negara bukan pajak dan PAD bidang kehutanan

4. Kurangnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan

kawasan hutan.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan


Bab IV Halaman 1

IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Daerah

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan terpilih untuk periode

tahun 2016 - 2021 yaitu : “KALSEL MAPAN (MANDIRI DAN TERDEPAN) Lebih

Sejahtera, berkeadilan, mandiri dan berdaya saing”.

Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan terpilih untuk periode

tahun 2016 - 2020 adalah :

- MISI 1 : Mengembangkan Sumberdaya manusia yang agamis, sehat, cerdas

dan terampil.

- MISI 2 : Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Profesional dan

Berorientasi pada Pelayanan Publik.

- MISI 3 : Memantapkan Kodisi Sosial Budaya Daerah yang Berbasiskan

Kearifan Lokal.

- MISI 4 : Mengembangkan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung

Percepatan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Budaya.

- MISI 5 : Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Berbasis

Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian

Lingkungan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

1. Tujuan.

Tujuan dari terbentuknya Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan

adalah Mempertahankan Kelestarian Fungsi Kawasan Hutan, dengan indikator

kinerja tujuan :

1) Berkurangnya lahan kritis.



Bab IV Halaman 2

2) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui Perhutanan Sosial dan

Badan Usaha.

2. Sasaran.

Sasaran strategis yang akan dicapai dari pembangunan kehutanan di

Provinsi Kalimantan Selatan periode 2016 – 2021 terbagi dalam dua tahapan,

disebabkan dengan adanya penyesuaian terhadap RPJMD 2016-2021 Provinsi

Kalsel yang baru keluar pada pertengahan Tahun 2016 :

a. Tahun 2016 :

1) Sasaran strategis pertama adalah menyelesaikan gangguan keamanan

hutan dan sumber daya alam, dengan indikator kinerja adalah

persentase kasus gangguan keamanan hutan dan sumber daya alam

yang terselesaikan.

2) Sasaran strategis kedua adalah bertambah luasnya tanaman di dalam

dan di luar kawasan hutan dengan indikator kinerja adalah persentase

keberhasilan penanaman dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan

(RHL).

3) Sasaran strategis ketiga adalah meningkatnya kemantapan dalam

pengelolaan kawasan hutan sebagai dasar penyiapan prakondisi

pengelolaan sumber daya hutan dengan indikator kinerja adalah

terkelolanya kawasan hutan secara lestari pada tingkat tapak dalam

unit-unit KPH.

4) Sasaran strategis keempat adalah mempertahankan PNBP dan PAD

Bidang Kehutanan dengan indikator kinerja adalah Kontribusi PSDH,

DR, dan Retribusi Daerah dari pemanfaatan kawasan hutan & hasil

hutan.



Bab IV Halaman 3

b. Tahun 2017-2021 :

1) Sasaran strategis pertama adalah meningkatnya rehabilitasi hutan dan

lahan serta penghijauan lingkungan melalui Revolusi Hijau dengan

indikator kinerja pertama adalah Persentase hutan dan lahan kritis yang

ditanami, indikator kinerja kedua adalah Persentase panjang jalan A. Yani

yang teduh dengan penanaman pohon besar pada kiri kanan jalan, dan

indikator kinerja ketiga Persentase penambahan tanaman untuk mendukung

tutupan lahan.

2) Sasaran strategis kedua adalah meningkatnya kemantapan kawasan hutan

dalam rangka pengelolaan kawasan hutan lestari dengan indikator kinerja

pertama adalah Persentase kawasan hutan yang terkelola pada tingkat tapak.

3) Sasaran strategis ketigaadalah meningkatnya peran serta masyarakat di

sekitar hutan dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan

dengan indikator kinerja pertama adalah Persentase penambahan izin

HTR, HD dan HKM (Perhutanan Sosial) dan indikator kinerja kedua adalah

Persentase kelas kelompok tani hutan yang mengalami peningkatan kelas.

4) Sasaran strategis keempat adalah menurunnya gangguan keamanan

hutan dan sumber daya hutan dengan indikator kinerja pertama adalah

Persentase penurunan kasus gangguan keamanan hutan dan indikator

kinerja kedua Persentase penurunan kasus kebakaran hutan.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD No Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Target Tahun Ke-

1 2 3 4 5

Mempertahankan

kelestarian fungsi kawasan hutan

Meningkatnya rehabili-

tasi hutan dan lahan serta penghijauan ling-kungan melalui Revo-lusi Hijau

Persentase hutan

dan lahan kritis yang ditanami

5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

Persentase panjang jalan A. Yani yang te-

duh dengan penana-man pohon besar pa-da kiri kanan jalan

20 % 20 % 20 % 20 % 20 %



Bab IV Halaman 4

Persentase penam-bahan tanaman un-

tuk mendukung tutu-pan lahan

20 % 20 % 20 % 20 % 20 %

Meningkatnya Keman-tapan Kawasan Hutan

Dalam Rangka Penge-lolaan Kawasan Hutan Lestari

Persentase kawasan hutan yang terkelola pada tingkat tapak

100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Meningkatnya peran

serta masyarakat di sektar hutan dalam pe-ngelolaan dan peman-faatan kawasan hutan

Persentase penam-

bahan izin HTR, HD dan HKM (Perhutan-an Sosial)

5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

Persentase kelas ke-lompok tani hutan yang mengalami pe-ningkatan kelas

5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

Menurunnya gangguan keamanan hutan dan sumber daya hutan

Persentase penurun-an kasus gangguan keamanan hutan

5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

Persentase penuru-nan kasus kebakaran hutan

10 % 10 % 10 % 10 % 10 %

4.3 Strategi dan Kebijakan

1. Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka dipilih

strategi-strategi sebagai berikut :

1) Mengidentifikasi dan memfokuskan penanggulangan terhadap gangguan

keamanan hutan pada wilayah-wilayah rawan keamanan hutan.

2) Mendayagunakan pranata/kearifan lokal dan memfasilitasi terbentuknya

kelompok masyarakat yang berperan langsung dalam pemberantasan

penebangan liar, penanggulangan kebakaran hutan/lahan dan

pemberantasan perdagangan kayu illegal.

3) Mengembangkan dan mempromosikan pemanfataan jasa lingkungan hutan

dalam rangka konservasi hutan.

4) Mengembangkan pemanfaatan jasa lingkungan hutan sebagai sumber

ekonomi dari SDH.



Bab IV Halaman 5

5) Rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) diarahkan untuk memulihkan fungsi

hutan dan lahan dengan mendasarkan pada rencana tata ruang, rencana

pengelolaan DAS serta mengintegrasikan dengan rencana pengelolaan

sumberdaya air dan pengembangan wisata;

6) Pemilihan teknis, jenis tanaman dan pola tanam dalam RHL dengan

mempertimbangkan manfaat ekologi dan ekonomi didasarkan pada fungsi

hutan dan lahan, serta kebutuhan dan minat masyarakat setempat dengan

mengutamakan jenis unggulan daerah, untuk menciptakan pendapatan

masyarakat jangka pendek, menengah dan panjang melalui pola kehutanan

terpadu;

7) Sosialisasi upaya konservasi tanah dan air yang dilaksanakan secara

terpadu dengan semua jenis penggunaan hutan dan lahan;

8) Konservasi jenis dengan memprioritaskan pada jenis flora dan fauna khas

dan langka di suatu daerah;

9) Pelaksanaan penataan batas kawasan hutan (baru dan rekonstruksi) untuk

memberikan kepastian terhadap batas kawasan hutan.

10) Mendorong percepatan beroperasionalnya Kesatuan Pengelolaan Hutan

(KPH) dalam rangka pengelolaan yang lebih menjamin keamanan dan

kelestarian hutan;

11) Melaksanakan diversifikasi bahan baku, produk olahan, dan pasar untuk

memperoleh nilai tambah yang tinggi dari hasil hutan;

12) Optimalisasi pemanfaatan jasa lingkungan kawasan hutan;

2. Kebijakan.

Kebijakan pembangunan kehutanan di Kalimantan Selatan untuk periode

tahun 2016 – 2021 ditetapkan sebagai berikut :

1. Rehabilitasi dan perlindungan sumberdaya hutan;

2. Pemantapan kawasan hutan;

3. Revitalisasi kehutanan;

4. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Renstra 2016-2021 Dishut Provinsi Kalsel

Bab V Halaman 1

V. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam rangka melaksanakan kebijakan pembangunan kehutanan di Provinsi

Kalimantan Selatan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan menetapkan

rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan

indikatif yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2016 – 2021 seperti terlihat pada matrik

pada table 5.1 berikut

IndikatorKinerjaPerangkat Daerah Yang MengacuPadaTujuan Dan Sasaran RPJMD

Renstra 2016-2021 Dishut Provinsi Kalsel

Bab VI Halaman 1

VI. INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja Dinas Kehutanan yang secara langsung menunjukkan kinerja

yang akan dicapai Dinas Kehutanan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat di lihat pada tabel 6.1

di bawah :

Tabel 6.1

IndikatorKinerjaDinasKehutanan yang MengacupadaTujuandanSasaranRPJMD

No IndikatorKinerja Perangkat

Daerah

TujuandanSasaran RPJMD

KondisiKinerjaPadaAwalPeriode RPJMD

Tujuan KondisiKinerjaPadaAkhirPeriode RPJMD

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1. Persentasehu-tan danlahankritis yang dita-nami

Berkurang-nyaluaslahankritis di ProvinsiKalsel

100% 500 Ha

500 Ha

500 Ha

500 Ha

500 Ha

500 Ha

3.000 Ha

2. Persentasepe-nurunankasusgangguan kea-mananhutan

Persentasepenurunankasus ille-gal loging

48 kasus 5% 5% 5% 5% 5% 5% 30%

3. Persentase pe-nurunan kasus kebakaran hu-tan

ProsentasePenurunanfrekuensiterjadinyakebakaran hutan

483 kali 10%

10% 10% 10% 10% 10% 60%

Penutup

Rancangan Renstra 2016 -2020 Dishut Provinsi Kalsel

Bab VII Halaman 1

VII. PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016 - 2021 Dinas Kehutanan Provinsi

Kalimantan Selatan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember

2021. Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan

Selatan, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi

Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021, Rencana Strategis Kementerian

Kehutanan Tahun 2015 – 2019 serta merupakan kesinambungan dari Rencana

Strategis Tahun 2011 – 2015 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.

Penyusunan format Renstra ini mengacu pada struktur perencanaan pembangunan

yang ditetapkan dalam pedoman penyusunan Renstra, serta sejalan dengan proses

restrukturisasi program dan kegiatan yang merupakan bagian dari reformasi

perencanaan pembangunan nasional.

Sebagai dokumen perencanaan lima tahun, pada Renstra Tahun 2016 - 2021

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, telah dirumuskan tujuan yang ingin

dicapai sampai dengan akhir masa Renstra, serta sasaran strategis pembangunan

kehutanan tahun 2016 - 2021. Berdasarkan rumusan tersebut maka ditetapkan

kebijakan prioritas agar sasaran strategis dapat tercapai sesuai dengan target yang

ditetapkan. Berdasarkan kebijakan prioritas tersebut selanjutnya dirumuskan program

yang merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan, sesuai

dengan tugas dan fungsi yang menjadi embanan unit-unit kerja lingkup Dinas

Kehutanan.

Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan

Selatan merupakan pedoman utama seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kehutanan

dalam menyusun rencana kerja dan rencana penganggaran dengan sumber dana

berasal dari APBD, APBN, dan Dana Pemerintah Lainnya serta anggaran lain yang

tidak mengikat.

Rencana Strategis ini diharapkan dapat dijadikan bahan rujukan bagi instansi

terkait lintas sektoral pemerintah maupun non-pemerintah yang terkait dan para pihak

pemerhati pembangunan kehutanan lam penyusunan rencana kegiatan bidang

kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Penutup

Rancangan Renstra 2016 -2020 Dishut Provinsi Kalsel

Bab VII Halaman 2

Keberhasilan pencapaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah

ditetapkan dalam Renstra Tahun 2016 – 2021 Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan

Selatan, akan sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas kinerja pimpinan serta

jajaran pelaksana pada seluruh unit-unit kerja di lingkup Dinas Kehutanan. Untuk

mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dalam pelaksanaan rencana kerja tersebut,

maka secara berkala dilakukan monitoring dan evaluasi, serta pengawasan dan

pengendalian yang dituangkan dalam dokumen pelaporan.

Dana yang diperlukan untuk membiayai 3 program dan 35 kegiatan yang tertuang

dalam Renstra Tahun 2016 – 2021 ini sebesar Rp. 228.559.608.500 (Dinas dan UPTD).

Pada akhirnya diharapkan bahwa keseluruhan penyelenggaraan kepemerintahan

umum dan pembangunan pada sektor kehutanan yang dilaksanakan oleh Dinas

Kehutanan pada tahun 2016 - 2021, dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi

penyelenggaraan kepemerintahan serta keberhasilan pelaksanaan pembangunan

kehutanan. Dengan kerja keras, etos dan budaya kerja yang tinggi serta keseriusan

seluruh penyelenggaraan kepemerintahan dan pembangunan pada jajaran Dinas

Kehutanan, maka harapan yang dikemukakan di atas akan dapat terwujud, dalam

kerangka kelestarian hutan untuk kesejahteraan rakyat di sekitar dan di dalam kawasan

hutan akan tertunaikan.

1

Mempertahan- 1) Berkurang- Menyelesaikan Prosentase Perlindungan Kon- Tercapainya Per Persentase selesainya kasus

kan Kelestarian nya lahan gangguan Keaman kasus gang- servasi Sumber lindungan dan gangguan keamanan hutan

Fungsi Kawas- kritis an Hutan dan Sum- guan keaman Daya Alam Konservasi Sum- 1. Pengendalian dan pengawasan - Jumlah lokasi yang terpan- 24 lokasi 704.000.000

an Hutan berdaya Alam an hutan dan ber Daya Hutan pemanfaatan SDA tau dalam patroli Pamhut

sumberdaya - Jumlah lokasi yang ditindak 10 lokasi

2) Meningkat- alam yg terse dengan operasi gabungan

nya kesejah- lesaikan pengamanan hutan

teraan masya 2. Pengadaan pakaian polhut dan - Jumlah seragam dinas bagi 30 stel 26.000.000

rakat melalui pembina polhut Polhut dan Pembina yang

Perhutanan dapat mendukung operasi-

Sosial dan onal pamhut

Badan Usaha 3. Pemeliharaan persenjataan polhut - Jumlah senjata api yang 105 Pucuk 53.000.000

layak pakai

4. Peningkatan keterampilan menem- - Jumlah Polhut dan Pembina 40 orang 100.000.000

bak bagi polhut dan pembina polhut yang meningkat keterampi-

lan menembaknya

5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan - Jumlah data monev linhut 13 Lokasi 96.090.000

perlindungan hutan dan sarpras Polhut yang da-

pat dimanfaatkan

6. Pengendalian dan pengawasan - Jumlah data survey kerusa- 8 lokasi 251.775.000

kawasan konservasi sumber daya kan kawasan hutan lindung

hutan yang dapat dimanfaatkan

- Jumlah data hasil identifi- 5 lokasi

kasi dan inventarisasi poten

si SDA kawasan penyangga

yang dapat dimanfaatkan

PROGRAMSASARAN

PROGRAMKEGIATAN

Target

INDIKATOR

SASARANKode

Rp

Pendanaan dan Target

Tahun 2016

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016

TUJUANSASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME) DAN

KEGIATAN (OUTPUT)

INDIKATOR

TUJUAN

2

PROGRAMSASARAN

PROGRAMKEGIATAN

Target

INDIKATOR

SASARANKode

Rp


Tahun 2016TUJUAN

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


KEGIATAN (OUTPUT)

INDIKATOR

TUJUAN

- Jumlah data flora dan fauna 8 lokasi

yang tidak dilindungi di HL/

HP dan Tahura SA yang da-

pat dimanfaatkan

Bertambahnya pemahaman

masyarakat yang bersedia

berpartisipasi pada penga-

manan hutan

1. Pengamanan hutan partisipatif - Jumlah masyarakat yang 10 Kel 53.940.000

faham dan bertisipasi dlm

pengamanan hutan

Persentase selesainya kasus

gangguan keamanan hutan

di Tahura SA

1. Pengendalian Kerusakan Hutan - Jumlah tokoh masyarakat 15 Orang 596.032.000

dan Lahan yang terlibat aktif dalam pe

ngamanan Tahura SA

- Jumlah lokasi di Tahura yg 13 Lokasi

terpantau dalam patroli

Pamhut

- Jumlah lokasi di Tahura yg 3 Lokasi

ditindak dengan operasi

penertiban

Bertambahnya kelompok ma-

syarakat yang berpartisipasi

pada pengamanan hutan di

Tahura SA

3

PROGRAMSASARAN

PROGRAMKEGIATAN

Target

INDIKATOR

SASARANKode

Rp


Tahun 2016TUJUAN

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


KEGIATAN (OUTPUT)

INDIKATOR

TUJUAN

1. Pengamanan Hutan Berbasis - Jumlah kelompok masyara- 4 Kel 75.000.000

Masyarakat kawasan Tahura kat yg terbentuk guna pe-

ngamanan hutan partisipa-

tif di Tahura SA

- Jumlah kelompok masyara- 4 Kel

kat pamhut partisipatif yg

bertambah pemahamannya

Mantapnya pengelolaan

kawasan konservasi Tahura

Sultan Adam guna menun-

jang fungsi lindung dan kon

servasi

1. Pelestarian Flora dan Fauna - Jumlah penangkaran rusa 1 Unit 180.468.000

yang terkelola dengan baik

- Jumlah penangkaran angg- 1 Unit

rek yang terkelola dengan

baik

2. Pembangunan dan Pemeliharaan - Jumlah persemaian yang 1 Unit 50.000.000

Persemaian tersedia di Tahura SA

3. Pemeliharaan Demplot Agrowisata - Jumlah demplot agrowisata 3 Ha 86.260.000

yang terawat

4. Pengembangan Bina Cinta Alam - Jumlah masyarakat yang 30 Org 50.000.000


dalam cinta alam

Pengendalian Ke- Tercapainya Pe- Persentase selesainya kasus

bakaran Hutan ngendalian Keba- kebakaran hutan di Kalsel

karan Hutan

1. Pelatihan pemadaman kebakaran - Jumlah masyarakat yang 30 orang 44.750.000

hutan mampu menangani keba-

4

PROGRAMSASARAN

PROGRAMKEGIATAN

Target

INDIKATOR

SASARANKode

Rp


Tahun 2016TUJUAN

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


KEGIATAN (OUTPUT)

INDIKATOR

TUJUAN

karan hutan

2. Pengendalian kebakaran hutan/ - Jumlah kelompok MPA 2 lokasi 860.900.000

lahan yang bertambah pemaha-

mannya

- Jumlah peta kerawanan ke- 22 buah

bakaran hutan Kalsel yg da-

pat dimanfaatkan

- Jumlah peta hotspot yang 22 peta

dapat dimanfaatkan

- Jumlah lokasi rawan kebaka- 11 lokasi

ran hutan yg dapat dicegah

melalui patroli pencegahan

- Jumlah lokasi yang termoni- 11 lokasi

tor Pasca kebakaran hutan

- Jumlah IUPHHK/IPPKH yang 8 lokasi


terkait pengendalian keba-

karan hutan dan lahan

- Jumlah judul buku/tulisan 1 judul

mengenai cara pengendali-

an kebakaran hutan hasil

adopsi informasi di Sulawe-

si yg dapat diterapkan

Persentase selesainya kasus

kebakaran hutan di Tahura SA

1. Pengendalian Kebakaran Hutan - Jumlah petugas pemadaman 100 Org 200.000.000,00

dan Lahan kebakaran hutan di Tahura

SA yang tersedia

5

PROGRAMSASARAN

PROGRAMKEGIATAN

Target

INDIKATOR

SASARANKode

Rp


Tahun 2016TUJUAN

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


KEGIATAN (OUTPUT)

INDIKATOR

TUJUAN

- Jumlah buku akuntabilitas 1 Buku

hotspot Tahura SA yang da-

pat dimanfaatkan

Bertambahnya luas Persentase ke Rehabilitasi dan Tercapainya Reha- Berkurangnya luas lahan kri-

nya tanaman di da- berhasilan pe Pemulihan Cada- bilitasi kawasan hu- tis di Provinsi Kalsel

lam & di luar kawas nanaman da- ngan Sumberdaya tan

an hutan lam rangka Alam

rehabilitasi 1. Rehabilitasi hutan dan lahan diluar - Jumlah lahan kritis yg berku- 500 Ha 4.100.000.000

hutan dan kawasan hutan rang karena penanaman

lahan (RHL) - Jumlah penanaman lahan 605 Ha

kritis tahun pertama yang

terpelihara

Berkurangnya luas lahan kri-

tis di Tahura SA

1. Rehabilitasi Hutan Konservasi - Jumlah penanaman lahan 120 Ha 600.000.000,00

kritis Tahura tahun pertama

dan kedua yang terpelihara

2. Rehabilitasi Hutan, Pengelolaan - Jumlah lahan kritis Tahura yg 10 Ha 200.810.000

dan Pengamanan Tahura Sultan berkurang karena penanam-

Adam (DAK) an

Perlindungan Kon- Tercapainya Peles- Terjaganya kelestarian flora

servasi Sumber tarian Flora & Fau- & fauna guna keanekaraga-

Daya Alam na Guna Mendu- man hayati dan ekosistem

kung Rehabilitasi untuk mendukung RHL

Hutan 1. Pengelolaan keanekaragaman ha- - Jumlah lahan kritis masyara- 25 Ha 150.000.000

yati dan ekosistem kat yang berkurang karena

penanamann kayu manis

6

PROGRAMSASARAN

PROGRAMKEGIATAN

Target

INDIKATOR

SASARANKode

Rp


Tahun 2016TUJUAN

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


KEGIATAN (OUTPUT)

INDIKATOR

TUJUAN

- Jumlah rancangan teknis yg 1 Judul

tersedia untuk penanaman

kayu manis

- Jumlah calon lokasi yang ter- 1 lokasi

sedia untuk penanaman ke-

miri di Tahun 2017

2. Pengelolaan Arboretum - Jumlah arboretum Tahura 10 Ha 100.000.000

yang terkelola dan berfungsi

Pemanfaatan Po- Tercapainya Pe- Bertambahnya luas lahan

tensi Sumber Da- manfaatan Potensi produktif masyarakat yang

ya Hutan Sumber Daya dapat dimanfaatkan masyara

Hutan kat dengan tanamanan kayu

& HHBK

1. pengembangan hutan rakyat - Jumlah luas lahan masyarakat 270 Ha 2.000.000.000

yang tertanami hutan rakyat

- Jumlah luas penanaman HR 200 Ha

tahun pertama yg terpelihara

2. pengembangan hasil hutan non kayu - Jumlah luas lahan masyarakat 375 Ha 1.501.440.000

yang tertanami HHBK Gaharu

- Jumlah petani hutan yang me 20 Org

ningkat pemahamannya dgn

pelatihan budidaya HHNK

- Jumlah rancangan teknis yg 1 Judul

tersedia untuk penanaman

Gaharu

- Jumlah lokasi tanaman rotan & 20 Lokasi

gaharu yg diketahui kondisinya

hasil penanaman dari Tahun

2014 s/d 2016

7

PROGRAMSASARAN

PROGRAMKEGIATAN

Target

INDIKATOR

SASARANKode

Rp


Tahun 2016TUJUAN

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


KEGIATAN (OUTPUT)

INDIKATOR

TUJUAN

3. monitoring, evaluasi peredaran - Jumlah lokasi yang termoni- 9 Lokasi 122.250.000

benih serta pembinaan penangkar tor peredaran benih tanaman

benih hutannya

- Jumlah lokasi sumber benih 9 Lokasi

tanaman hutan yg terbina

Mempertahankan eksistensi

keberadaan IUPHHK-HT di

Kalsel yang mampu mendu-

kung usaha dibidang kehuta-

nan

1. monitoring dan evaluasi konflik - Jumlah pelatihan penangan- 30 orang 165.430.000

sosial pembangunan HT an resolusi konflik sosial HT

- Jumlah lokasi yang termoni- 11 Lokasi

tor resolusi konflik HT

2. pengawasan dan pengendalian - Jumlah HTI yang dinilai usul- 11 Lokasi 193.750.000

pelaksanaan penanaman pada an rencana karyanya

IUPHHK-HT - Jumlah HTI yang diperiksa 11 Lokasi

usula RKT nya

- Jumlah RKT Tahun berjalan 11 Lokasi

HTI yang dimonitor

Perencanaan dan Tercapainya Pe- Bertambahnya masyarakat

Pengembangan ngembangan Da- sekitar kawasan hutan yang

Hutan lam Pengelolaan memiliki SDM dalam penge-

Hutan lolaan HKM dan HD

1. pengembangan masyarakat - Jumlah masyarakat yang ber- 30 Orang 250.000.000

di dalam dan di sekitar hutan tambah pemahamannya di

dalam pengelolaan hutan bidang pengelolaan HKM &

HD

8

PROGRAMSASARAN

PROGRAMKEGIATAN

Target

INDIKATOR

SASARANKode

Rp


Tahun 2016TUJUAN

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


KEGIATAN (OUTPUT)

INDIKATOR

TUJUAN

- Jumlah tulisan hasil pengemba- 1 Judul

ngan wawasan penguatan ke-

lembagaan pengelolaan hutan

desa dan hutan kemasyarakat-

an

Tersedianya rencana pemba-

ngunan kehutanan yang as-

piratif dari tingkat daerah

2. Rapat Koordinasi Teknis dan Pe- - Jumlah dokumen perencana 1 Judul 148.150.250

nyusunan Data Dasar an pembangunan kehutanan

yang aspiratif dan kompre-

hensif

Meningkatnya ke - Terkelolanya Perencanaan Tata Tertata dan Terman Beroperasionalnya KPHP/

mantapan dalam kawasan hu Ruang faatakannya Ruang KPHL yang sudah terbentuk

pengelolaan ka - tan secara Kawasan Hutan di Provinsi Kalsel

wasan hutan se- lestari pada 1. Sosialisasi batas kawasan - Jumlah lokasi yang masyarakat 2 Lokasi 57.280.000

bagai dasar tingkat tapak hutan dan KPH nya faham mengenai batas ka-

penyiapan pra- dalam unit- wasan hutan dan mengenai

kondisi pengelo- unit KPH KPH

laan sumber 2. Identifikasi Pemanfaatan - Jumlah lokasi kawasan hutan 4 Lokasi 294.230.000

daya hutan Kawasan Hutan yang teridentifikasi

- Jumlah judul rencana peman- 1 Judul

faatan hutan hasil adopsi in-

formasi di KPH Malang yg da-

pat diterapkan di Kalsel

3. Monitoring dan evaluasi - Jumlah lokasi IUPHHK HA/HT 4 Lokasi 95.140.000

Tata Batas IPHHK-HA/HT yang diketahui kondisi tata ba

tasnya

9

PROGRAMSASARAN

PROGRAMKEGIATAN

Target

INDIKATOR

SASARANKode

Rp


Tahun 2016TUJUAN

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


KEGIATAN (OUTPUT)

INDIKATOR

TUJUAN

Perencanaan dan Tertata dan Terman 1. Penyusunan Perubahan Fungsi - Jumlah dokumen persiapan 1 Judul 1.474.450.000

Pengembangan faatakannya Ruang Kawasan Hutan perubahan fungsi

Hutan Kawasan Hutan

Pengendalian Pe- Tertata dan Terman Bertambahnya panjang batas

manfaatan Ruang faatakannya Ruang kawasan hutan yg memenuhi

Kawasan Hutan standar

1. Pengamanan batas kawasan - Jumlah batas kawasan hutan 40 KM 251.440.000

hutan dalam KPH yang terpelihara

- Jumlah tulisan mengenai pe- 1 Judul

rubahan fungsi kawasan hasil

adopsi informasi yg dapat di-

diterapkan di Kalsel

Mempertahankan Kontribusi Pembinaan dan Tertibnya Industri Terkendalinya RPBBI dan Pro-

PNBP dan PAD PSDH, DR, Penertiban Indus- Hasil Hutan duksi IPHHK kapasitas produk-

bidang kehutanan dan Retribusi tri Hsil Hutan si < 6.000 M3/Th sesuai pera-

Daerah dari turan yang berlaku

pemanfaatan 1. Pengendalian peredaran hasil - Jumlah lokasi yang termonitor 12 Lokasi 295.100.000

kawasan hu- dan promosi hasil hutan peredaran hasil hutannya

tan & hasil - Jumlah stand pameran yang 1 unit

hutan dapat menampilkan produk ha-

sil hutan Kalimantan Selatan

2. Pengendalian terhadap IPHHK - Jumlah IPHHK yang faham me- 36 Unit 96.420.000

dengan kapasitas produksi < 6.000 ngenai RPBBI

m3 / tahun

3. Pengendalian Kinerja Teknis Peng- - Jumlah IPHHK yang terevalua- 36 Unit 143.900.000

olahan Hasil Hutan dengan kapasi- si dan dinailai kinerjanya

tas produksi < 6.000 m3 / tahun - Jumlah IPHHK yang teruji ren- 36 Unit

10

PROGRAMSASARAN

PROGRAMKEGIATAN

Target

INDIKATOR

SASARANKode

Rp


Tahun 2016TUJUAN

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


KEGIATAN (OUTPUT)

INDIKATOR

TUJUAN

demen produksinya

4. Pengendalian Industri Kehutanan - Jumlah lokasi pengolahan ka- 13 Lokasi 150.000.000

dengan kapasitas produksi < 6.000 yu yang terinventarisir

m3 / tahun Jumlah judul tulisan tentang pe- 1 judul

manfaatan dan pengolahan

hutan rakyat di Jawa Timur yg

dapat dimanfaatkan

Terlayaninya penatausahaan

hasil hutan di wilayah Barito

Muara

1. monitoring peredaran hasil hutan - Persentase bulan termonitornya 100% 287.855.000

peredaran hasil hutan di pe-

labuhan Trisakti

- Jumlah wilayah tujuan yg ter- 3 Provinsi

monitor keabsyahan dokumen

KO nya

- Jumlah wilayah asal kayu yang 2 Kab

termonitor keabsyahan doku-

men KB nya

2. monitoring dan pengujian legalitas - Persentase pelayanan peme- 100% 243.579.400

hasil hutan riksaan dan pengukuran KB/KO

di Industi dan barang bukti

- Persentase terlayaninya pem- 100%

berian saksi ahli pada instansi

terkait

- Jumlah wilayah yang terkon- 6 Lokasi

trol legalitas kayu bulatnya

Pemanfaatan Po- Termanfaatkannya Mempertahankan fungsi eko-

11

PROGRAMSASARAN

PROGRAMKEGIATAN

Target

INDIKATOR

SASARANKode

Rp


Tahun 2016TUJUAN

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


KEGIATAN (OUTPUT)

INDIKATOR

TUJUAN

tensi Sumber Da- Potensi Jasa Hutan nomi kawasan hutan & hasil

ya Hutan dan Hasil Hutan hutan

Kayu Maupun Non 1. monitoring dan evaluasi budidaya - Jumlah lokasi budidaya HHBK 12 Lokasi 193.630.000

Kayu HHBK yang termonitor

- Jumlah lokasi budidaya gaharu 15 Lokasi

yang termonitor

- Jumlah lokasi budidaya kalian- 5 Lokasi

dra dan lebah madu yang ter-

monitor

- Jumlah lokasi budidaya aren 2 Lokasi

dan kayu manis yg termonitor

2. Peningkatan Ekonomi Masyarakat - Jumlah lokasi yang terinventa 6 Lokasi 223.000.000

melalui pemanfaatan HHBK risir ijin usaha pemanfaatan

HHBK nya

- Jumlah lokasi yang termonitor 6 Lokasi

pengembangan HHBK nya

- Jumlah tulisan terkait hasil pe- 1 Judul

ngembangan wawasan dan in-

formasi HHBK ke bali yg dapat

dimanfaatkan

3. pengembangan dan peningkatan - Jumlah koloni lebah madu yg 60 koloni 250.000.000

budidaya lebah madu dapat dimanfaatkan para pe-

tani

- Jumlah tanaman kaliandra yg 12.500 btg

ditanam sebagai sumber pa-

kan lebah

- Jumlah petani lebah madu yg 6 Orang

meningkat pemahamannya

Pembinaan dan Termanfaatkannya 1. Pengawasan pengolahan HHBK - Jumlah lokasi yang termonitor 3 Lokasi 100.000.000

Penertiban Indus- Potensi Jasa Hutan HHBK nya

12

PROGRAMSASARAN

PROGRAMKEGIATAN

Target

INDIKATOR

SASARANKode

Rp


Tahun 2016TUJUAN

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


KEGIATAN (OUTPUT)

INDIKATOR

TUJUAN

tri Hsil Hutan dan Hasil Hutan - Jumlah lokasi yang bertambah 3 Lokasi

Kayu Maupun Non pemahamannya mengenai pe

Kayu ningkatan produksi lebah ma-

du

- Jumlah lokasi yang terinventa 3 Lokasi

risir indutri hasil hutan kayu-

nya

- Jumlah tulisan hasil adopsi 1 Judul

teknologi pengolahan produk

hasil hutan kayu di jawa timur


2. Optimalisasi Penerimaan PSDH, - Jumlah lokasi yang diperiksa 3 Lokasi 150.000.000

DR dan PNT terkait keabsyahan laporan ta-

hunan pembayaran iuran ke-

hutanan

- Jumlah lokasi yang diperiksa 3 Lokasi

terkait kebenaran pungutan

PSDH, DR dan PNT

- Jumlah data hasil perhitungan 4 Tri

pungutan/iuran kehutanan

3. Pengendalian pengusahaan hutan - Jumlah IUPHHK HA yang ke- 3 Unit 75.000.000

giatan produksinya terkendali

sesuai aturan

- Jumlah IUPHHK HT yang ke- 3 Unit

giatan produksinya terkendali

sesuai aturan

- Jumlah lokasi produksi kayu 3 Unit

rakyat yang termonitor

13

PROGRAMSASARAN

PROGRAMKEGIATAN

Target

INDIKATOR

SASARANKode

Rp


Tahun 2016TUJUAN

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


KEGIATAN (OUTPUT)

INDIKATOR

TUJUAN

Perlindungan Kon- Termanfaatkannya Mempertahankan retribusi

servasi Sumber Potensi Jasa Hutan daerah kawasan Tahura Sultan

Daya Alam & Hasil Hutan Kayu Adam

Maupun Non Kayu

1. Pembangunan dan Pemeliharaan - Jumlah shelter yg dibuat dan 4 Unit 913.740.000

Sarpras Wisata dimanfaatkan pengunjung

Tahura SA

- Jumlah jalan yang terpelihara 1 Paket

untuk kenyamanan pengun-

jung Tahura SA

2. Pengelolaan Wisata Alam Tahura - Jumlah penyediaan fasilitas 1 Paket 1.084.420.000

wisata Tahura SA yang layak

- Jumlah fasilitas Tahura SA yg 1 Paket

dipelihara untuk kenyamanan

pengunjung

3. Inventarisasi Potensi Kawasan - Jumlah lokasi yang diketahui 3 Lokasi 50.000.000

Tahura Sultan Adam potensi jasa lingkungannya

4. Penelitian & Pengembangan - Jumlah hasil studi pemanfa 1 Dok 100.000.000

Kehutanan atan jasa lingkungan Tahu-

ra SA yg dapat dimanfaatkan

5. Pembuatan Rencana Pengelolaan - Jumlah masterplan yang 1 Judul 150.000.000

Tahura Sultan Adam tersedia guna pengelolaan

wisata Tahura SA

6. Penyebarluasan Informasi Tahura - Jumlah cetak publikasi Tahura 600 Eks 50.000.000

Sultan Adam SA guna promosi

- Jumlah film pendek tentang 1 Judul

Tahura SA yang dapat diman-

faatkan untuk mengenalkan

Tahura SA di tingkat Nasional

14

PROGRAMSASARAN

PROGRAMKEGIATAN

Target

INDIKATOR

SASARANKode

Rp


Tahun 2016TUJUAN

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA


KEGIATAN (OUTPUT)

INDIKATOR

TUJUAN

dan Mancanegara

19.689.229.650

URAIAN

PROGRAM

SASARAN

PROGRAM

INDIKATOR

SASARAN

PROGRAM

TARGET URAIAN KEGIATANSASARAN

KEGIATAN

INDIKATOR SASARAN

KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Mempertahan- 1) Berkurangnya Meningkatnya Persentase hutan 5% Perlindungan, Re- Tercapainya Reha- Persentase pe- 100% Rehabilitasi hutan dan lahan di luar Mewujudkan Rehabili- Jumlah pengadaan bibit 354.450 Btg Rp2.000.000.000 Bidang

kan Kelestarian lahan kritis Rehabilitasi Hutan dan lahan kritis habilitasi, Pemulih- bilitasi Hutan dan nanaman dalam kawasan hutan tasi Hutan dan Lahan tanaman untuk rehabilitasi PDASRHL

Fungsi Kawas- dan Lahan Serta yang ditanami an dan Konservasi Lahan Serta Peng- rangka rehabilita hutan dan lahan

an Hutan Penghijauan Ling- Cadangan Sumber hijauan si hutan dan la-

kungan Melalui Daya Alam dan han Jumlah bibit tanaman yang 354.450 Btg

2) Meningkatnya Revolusi Hijau Lingkungan terdistribusi

kesejahteraan

masyarakat Jumlah kelompok masyara- 7 Kelompok

melalui Perhu- kat yang dilibatkan dalam pe

tanan Sosial nanaman

dan Badan

Usaha Rehabilitasi Hutan Konservasi Mewujudkan Konser- Jumlah luasan tanaman 120 Ha Rp600.000.000 Tahura

vasi Terhadap Sumber tahun ke-2 yang dipelihara SA

Daya Hutan

Pemanfaatan Po- Tercapainya Pe- Persentase pe- 100% Pengendalian pelaksanaan pena- Mengembangkan Usa- Jumlah IUPHHK-HT yg aktif 10 Unit Rp100.000.000 Bidang

tensi Sumber Da- ngembangan Per- nanaman pada naman pada IUPHHK-HT ha Hutan Tanaman dan beroperasi dan berproduksi PDASRHL

ya Hutan benihan dan Hutan Hutan Tanaman Perbenihan guna penyerapan tenaga ker

Tanaman ja & mendukung pembangu-

Persentase pe- 100% an bidang kehutanan

nyediaan benih/

bibit penghijauan Jumlah penyediaan bibit ta- 1 Juta Bibit

lingkungan. naman untuk penghijauan

dan bantuan kepada masya-

rakat

Persentase pan- 20% Perlindungan, Re- Tercapainya Reha- Persentase pe- 100% Penghijauan Sepanjang Jalan Mewujudkan Rehabili- Jumlah panjang jalan A.Yani 30 Km Rp30.000.000.000 Bidang

jang jalan A.Yani habilitasi, Pemulih- bilitasi Hutan dan nanaman dalam A.Yani (Kota Banjarmasin - tasi Hutan dan Lahan yang ditanami untuk penghi- PDASRHL

yang teduh de- an dan Konservasi Lahan Serta Peng- rangka penghi- Kab Banjar) jauan kanan kiri jalan

ngan penanam- Cadangan Sumber hijauan jauan lingkungan

an pohon besar Daya Alam dan Penanaman Pohon di sepanjang Mewujudkan Rehabili- Jumlah panjang jalur utama 3,6 Km Rp1.010.025.100 Bidang

pada kiri kanan Lingkungan Jalur Utama Kawasan Perkantoran tasi Hutan dan Lahan kawasan perkantoran Pem- PDASRHL

jalan Pemprov Banjarbaru (Arah Jalan - prov yang ditanami untuk

Palam 3600 m) penghijauan kanan kiri jalan

Persentase pe- 20% Perlindungan, Re- Tercapainya Penge Persentase pe- 100% Identifikasi Lahan Kritis Calon Loka- Mewujudkan Pengelo- Jumlah peta kerja dan peta 1 Judul Rp200.000.000 Bidang

nambahan tana- habilitasi, Pemulih- lolaan DAS nanaman dalam si Rehabilitasi DAS Barito oleh laan DAS hasil Identifikasi Lahan kritis PDASRHL

man untuk men- an dan Konservasi rangka rehabilita IPPKH guna Rehab DAS oleh

dukung tutupan Cadangan Sumber si DAS IPPKH

lahan Daya Alam dan

Lingkungan Jumlah IPPKH yang dilibat- 10 Unit

kan dalam rehab DAS

2 Meningkatnya Ke- Persentase ka- 100% Perlindungan, Re- Tercapainya Pem- Persentase pem- 100% Identifikasi Pemanfaatan Kawasan Mewujudkan Penyusu- Jumlah lokasi kawasan hu- 8 Lokasi Rp708.585.000 Bidang

mantapan Kawas- wasan hutan yg habilitasi, Pemulih- bentukan Pengelola bentukan KPH Hutan dalam KPH nan Perencanaan Guna tan yang teridentifikasi ter- PPH

Tabel 5.1


Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017

KETNOSASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

TUJUAN

INDIKATOR

SASARAN

STRATEGIS

KEGIATAN

TARGETTUJUAN TARGET

PRORAM

ANGGARAN

(Rp)

UNIT

KERJA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

an Hutan Dalam dikelola pada an dan Konservasi an Kawasan Hutan sebagai UPTD Pemanfaatan dan Tata kait pemanfaatannya

Rangka Pengelola tingkat tapak Cadangan Sumber pengelolaan hu- Hutan

an Kawasan Hu- Daya Alam dan tan Jumlah draft Pergub pem- 1 Judul

tan Lestari Lingkungan bentukan KPH yang disusun

dan dimanfaatkan menjadi

Pergub

Perlindungan dan Tercapainya Pem- Persentase pem- 100% Monitoring dan evaluasi Tata Batas Mewujudkan Penyusu- Jumlah lokasi IUPHHK dan 12 Lokasi Rp266.920.000 Bidang

Konservasi Sum- bentukan Pengelola bentukan KPH IPHHK-HA/HT nan Perencanaan Guna IPPHK yg termonitor dan te- PPH

ber Daya Alam an Kawasan Hutan sebagai UPTD Pemanfaatan dan Tata revaluasi

pengelolaan hu- Hutan

tan

Perlindungan dan Tercapainya Pe- Persentase batas 2,33% Pengamanan batas kawasan hutan Mewujudkan Penguku- Jumlah batas kawasan hutan 60 km Rp534.100.000 Bidang

Konservasi Sum- mantapan Kawasan kawasan hutan dalam KPH han dan Penggunaan yang terpelihara guna kejela PPH

ber Daya Alam Hutan lindung dan kon- Kawasan Hutan san tanda batas kawasan

servasi yang

terpelihara Sosialisasi batas kawasan hutan Mewujudkan Penguku- Jumlah masyarakat yang me 180 Orang Rp94.320.000 Bidang

dan KPH han dan Penggunaan ngikuti sosialisasi batas ka- PPH

Kawasan Hutan wasan hutan guna pemaha-

man akan batas-batas kawa-

san hutan

Pemanfaatan Po- Tercapainya Pere- Persentase IUP- 28,65% Pengendalian Kinerja Teknis Peng Mewujudkan Pengawa- Jumlah IPHHK yang dibina 50 Unit Rp200.000.000 Bidang

tensi Sumber Da- daran dan Pemasa- HHK HA dan IP- olahan Hasil Hutan dengan kapasi- san Terhadap Pengola dan didorong untuk aktif PPH

ya Hutan ran Hasil Hutan HHK yang aktif tas produksi < 6.000 m3 / tahun han, Pemasaran dan beroperasi dan berproduksi

beroperasi PNBP sesuai dengan ketentuan

yang berlaku

Penyusunan Laporan Penerimaan Mewujudkan Pengawa- Jumlah rekonsiliasi peneri- 5 Kali Rp200.000.000 Bidang

PSDH, DR dan PNT san Terhadap Pengola maan PSDH dan DR Kalsel PPH

han, Pemasaran dan

PNBP Jumlah lokasi yang diperik- 5 Lokasi

sa terkait keabsyahan lapo-

ran tahunan pembayaran

iuran kehutanan

Pemanfaatan Po- Tercapainya Pere- Jumlah produk 16 Jenis Pengendalian peredaran hasil hu- Mewujudkan Pengawa- Jumlah lokasi promosi hasil 5 lokasi Rp745.000.000 Bidang

tensi Sumber Da- daran dan Pemasa- hasil hutan Kalsel tan dan promosi hasil hutan san Terhadap Pengola hutan guna mengenalkan PPH

ya Hutan ran Hasil Hutan yang dipromosi- han, Pemasaran dan produk hasil hutan Kalsel

kan PNBP

3 Meningkatnya Pe- Persentase pe- 5% Pemanfaatan Po- Tercapainya Pe- Persentase ke- 7,04% Pengembangan masyarakat di da- Mewujudkan Pengem- Jumlah masyarakat yang 30 Orang, Rp750.000.000 Bidang

ran Serta Masya- nambahan izin tensi Sumber Da- ngembangan Per- lompok perhutan lam dan di sekitar hutan dalam pe- bangan Perhutanan mengikuti pelatihan guna PMPPS

rakat di Sekitar Hu HTR, HD dan ya Hutan hutanan Sosial an sosial yang ngelolaan hutan Sosial pemahaman dalam penge-

tan Dalam Penge- HKM (perhutan- difasilitasi lolaan HKM dan HD

lolaan dan Peman- an sosial)

faatan Kawasan Tercapainya Penyu Persentase ke- 100% Mewujudkan Penyulu- Jumlah penyuluh kehutan- 87 Orang

Hutan luhanan Kehutanan lompok tani hu- han Kehutanan an yang berperan serta

Yang Optimal tan yang dibina aktif dalam membina ma-

penyuluh kehu- syarakat dalam pengelolaan

tanan hutan dan kehutanan

Jumlah Programa Penyulu- 1 Judul

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

han Kehutanan Tingkat Pro-

vinsi yang dapat dimanfaat-

kan

Jumlah Program penyuluh- 8 KPH

an kehutanan di tingkat KPH


Jumlah penyuluh kehutan- 30 Orang

an yang mengikuti pelatih-

an peningkatan kapasitas

SDM

Jumlah PKSM yang menda- 100 Orang

pat sertifikat peningkatan

kapasitas SDMPKSM

Persentase kelas 5% Pemanfaatan Po- Tercapainya Pem- Persentase kelom 2,49% pengembangan hasil hutan non Mewujudkan Pember- Jumlah luas lahan masyara- 150 Ha Rp717.750.000 Bidang

kelompok tani hu tensi Sumber Da- berdayaan Masya- pok tani hutan yg kayu dayaan Masyarakat kat yang tertanami Gaharu PMPPS

tan yang menga ya Hutan rakat Dalam Kawa- dilibatkan & difa- Sekitar Hutan

lami peningkatan san Hutan silitasi dalam ke- Jumlah rancangan teknis 1 Judul

kelas giatan pemanfa- penanaman Gaharu

atan hasil hutan

guna peningkat- Jumlah petani hutan yang 15 Orang

an kesejahteraan mengikuti pelatihan budi

petani hutan daya HHBK guna optimalnya

pengembangan HHBK oleh

masyarakat

pengembangan dan peningkatan Mewujudkan Pember- Jumlah koloni lebah madu 160 Koloni Rp436.600.000 Bidang

budidaya lebah madu dayaan Masyarakat yang dapat dimanfaatkan PMPPS

Sekitar Hutan petani

4 Menurunnya Prosentase penu 5% Perlindungan, Re- Tercapainya Perlin- Persentase sele- 100% Pemeliharaan senjata api Mewujudkan Pengama- Jumlah sen jata api yg dipe- 105 pucuk Rp311.957.000 Bidang

Gangguan Keama runan kasus gang habilitasi, Pemulih- dungan & Pengama sainya kasus ille- nan Kawasan Hutan lihara guna keperluan peng- PKSDE

nan Hutan dan guan keamanan an dan Konservasi nan Hutan Serta Ha gal logging dan Provinsi Kalsel amanan hutan

Sumber Daya hutan Cadangan Sumber sil Hutan perambahan ka-

Hutan Daya Alam dan wasan hutan Pengendalian dan pengawasan Mewujudkan Pengama- Jumlah patroli Pamhut gu- 15 Kali Rp1.000.000.000 Bidang

Lingkungan pemanfaatan hutan nan Kawasan Hutan na mencegah gangguan PKSDE

Provinsi Kalsel keamanan hutan

Jumlah operasi pengaman- 5 Kali

an hutan guna penegakan

hukum

Jumlah SDM yang mengiku- 3 Orang

ti diklat PPNS

Pelatihan menembak bagi Pembina Mewujudkan Pengama- Jumlah Polhut dan Pembi- 70 Orang Rp220.000.000 Bidang

polhut dan anggota polhut nan Kawasan Hutan na yang mengikuti pelatih- PKSDE

Provinsi Kalsel an menembak guna mendu

kung pengamanan hutan

Jumlah izin Pengpin yang 70 Orang

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

dibuat untuk mendukung

pengamanan hutan

Penyegaran dan pengembangan Mewujudkan Pengama- Jumlah Polhut yg mengikuti 140 Orang Rp600.000.000 Bidang

wawasan anggota Polhut nan Kawasan Hutan kesamaptaan guna kesiap- PKSDE

Provinsi Kalsel an fisik dan mental untuk

pengamanan hutan

Pengamanan Hutan Berbasis Mewujudkan Pengama- Jumlah kelompok pengama 4 Kelompok Rp90.000.000 Tahura SA

Masyarakat kawasan Tahura nan Kawasan Hutan nan hutan partisipatif yang

Provinsi Kalsel terbentuk untuk memban-

tu perlindungan di Tahura

Jumlah radio komunikasi yg 12 Unit

tersedia guna mendukung

operasional kegiatan

Pengendalian Kerusakan Tahura Mewujudkan Pengama- Jumlah patroli Pamhut gu- 33 Kali Rp585.000.000 Tahura SA

sultan Adam nan Kawasan Hutan na mencegah gangguan

Provinsi Kalsel keamanan hutan di Tahura

Jumlah operasi pengaman- 4 Kali


hukum di Tahura

Pemanfaatan Po- Tercapainya Perlin- Persentase sele- 100% Monitoring peredaran hasil hutan Mewujudkan Pengawa- Jumlah bulan pelayanan pe- 12 Bulan Rp99.975.000 Barito

tensi Sumber Da- dungan & Pengama sainya kasus ille- kayu olahan san Terhadap Pengola ngukuran dan pengujian ba Muara

ya Hutan nan Hutan Serta Ha gal logging dan han, Pemasaran dan rang bukti KO hasil pelang-

sil Hutan perambahan ka- PNBP garan untuk menjaga hak-

wasan hutan hak negara atas hasil hutan

monitoring dan pengujian legalitas Mewujudkan Pengawa- Jumlah bulan pelayanan pe- 12 Bulan Rp99.500.000 Barito

hasil hutan kayu bulat san Terhadap Pengola ngukuran dan pengujian KB Muara

han, Pemasaran dan serta pemberian keterang-

PNBP an ahli untuk menjaga hak-

hak negara atas hasil hutan

Tercapaianya Kon- Persentase fauna 20% Pengendalian dan pengawasan Mewujudkan Konser- Jumlah spesies yang dikon- 2 Spesies Rp150.000.000 Bidang

servasi Sumber Da- endemik Kalsel kawasan konservasi sumber daya vasi Terhadap Sumber servasi untuk kelestarian PKSDE

ya Hutan yang dikonser- hutan Daya Hutan flora dan fauna

vasi

Pelestarian Anggrek dan Rusa Mewujudkan Konser- Jumlah bulan penyediaan 12 Bulan Rp300.000.000 Tahura SA

vasi Terhadap Sumber pemeliharaan rusa

Daya Hutan

Pengelolaan Arboretum Mewujudkan Konser- Jumlah luasan arboretum 10 Ha Rp175.700.000 Tahura SA

vasi Terhadap Sumber Tahura yang terpelihara

Daya Hutan

Pembangunan dan Pemeliharaan Mewujudkan Konser- Jumlah persemaian yang 1 Unit Rp160.800.000 Tahura SA

Persemaian vasi Terhadap Sumber terbangun untuk pengayaan

Daya Hutan tanaman di Tahura SA

Pembangunan dan Pemeliharaan Mewujudkan Pemanfa- Jumlah DAM yang dibangun 1 Unit Rp1.500.000.000 Tahura SA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Sarpras Wisata atan Kawasan Konser-

vasi Tahura SA Jumlah shelter yg dibangun 7 Unit

Jumlah jalur tracking yang 1 Paket

dibuat

Jumlah jalan Tahura SA yg 1 Paket

dipelihara

Pengelolaan Wisata Alam Tahura Mewujudkan Pemanfa- Jumlah fasilitas wisata Tahu- 5 Unit Rp775.000.000 Tahura SA

atan Kawasan Konser- ra yang dipelihara

vasi Tahura SA

Jumlah fasilitas wisata Tahu- 2 Unit

ra baru yang dibangun

Pengelolaan Demplot Agrowisata Mewujudkan Pemanfa- Jumlah demplot agrowisata 3 Ha Rp167.860.000 Tahura SA

atan Kawasan Konser- yang terpelihara

vasi Tahura SA

Jumlah gerbang agrowisata 1 Unit

yang dibuat

Penyebarluasan Informasi Tahura Mewujudkan Pemanfa- Jumlah leaflet Tahura Sultan 1 Judul Rp123.540.000 Tahura SA

Sultan Adam atan Kawasan Konser- Adam

vasi Tahura SA

Jumlah buku selayang pan- 1 Judul

dang Tahura Sultan Adam

Inventarisasi Potensi Kawasan Mewujudkan Pemanfa- Jumlah dokumen hasil inven 1 Dokumen Rp109.000.000 Tahura SA

Tahura Sultan Adam atan Kawasan Konser- tarisasi potensi kawasan Ta-

vasi Tahura SA hura Sultan Adam yg dapat

dimanfaatkan

Prosentase penu 10% Pengendalian Ke- Tercapainya Pe- Persentase sele- 100% Pengendalian kebakaran hutan Mewujudkan Pencega- Jumlah pemantauan titik 12 Lokasi Rp625.000.000 Bidang

runan kasus kebakaran Hutan ngendalian Keba- sainya kasus ke- dan lahan han dan Pengendalian api hasil data satelit guna PKSDE

bakaran hutan karan Hutan dan bakaran hutan Kebakaran Hutan deteksi dini kebakaran hu-

Lahan dan lahan tan dan lahan

Jumlah peta kerawanan ke- 15 Peta

bakaran hutan Kalsel yg di-

buat & dapat dimanfaatkan

untuk penyusunan rencana

aksi pencegahan & pengen-

dalian kebakaran hutan

Jumlah peta hotspot Kab/ 13 Peta

Kota yg dapat dimanfaatkan




Jumlah peta sebaran hot- 1 Peta

spot se Provinsi Kalsel yang

dapat dimanfaatkan untuk

penyusunan rencana aksi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

pencegahan & pengendali-

an kebakaran hutan se Pro-

vinsi Kalsel

Jumlah patroli guna pence- 12 Kali

gahan kebakaran hutan.

Jumlah kelompok MPA (Ma- 8 Kelompok

syarakat Peduli Api) yg dibi-

na guna kesadaran dan ke-

peduliannya terhadap ke-

bakaran hutan dan lahan

Perlindungan, Re- Tercapainya Pe- Persentase sele- 100% Pengendalian Kebakaran Hutan Mewujudkan Pencega- Jumlah patroli guna pence- 25 Kali Rp220.000.000 Tahura SA

habilitasi, Pemulih- ngendalian Keba- sainya kasus ke- han dan Pengendalian gahan kebakaran Tahura

an dan Konservasi karan Hutan dan bakaran hutan Kebakaran Hutan

Cadangan Sumber Lahan dan lahan Jumlah masyarakat yang me 150 Orang

Daya Alam dan ngikuti sosialisasi pengen-

Lingkungan dalian kebakaran hutan gu-

na kesadaran dan kepeduli-

annya terhadap kebakaran

hutan dan lahan di Tahura

JUMLAH Rp45.876.632.100

Keterangan :

1. Jumlah Program ada 4

2. Jumlah Kegiatan ada 35

URAIAN

PROGRAM

SASARAN

PROGRAM

INDIKATOR

SASARAN 2018 2019 2020 2021 URAIAN KEGIATAN

SASARAN

KEGIATAN

INDIKATOR

SASARAN KEGIATANOUTPUT ANGG OUTPUT ANGG OUTPUT ANGG OUTPUT ANGG

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 16 17

1 Mempertahan- 1) Berkurangnya Meningkatnya Persentase hutan 5% 5% 5% 5% Perlindungan, Re- Tercapainya Reha- Persentase pe- 100% 100% 100% 100% Rehabilitasi hutan dan lahan di luar Mewujudkan Rehabili- Jumlah lelang pengadaan bi 417.000 Btg Rp2.300.000.000 500.000 Btg Rp2.645.000.000 550.000 Btg Rp3.041.750.000 600.000 Btg Rp3.498.012.500 Bidang

kan Kelestarian lahan kritis Rehabilitasi Hutan dan lahan kritis habilitasi, Pemulih- bilitasi Hutan dan nanaman dalam kawasan hutan tasi Hutan dan Lahan bit tanaman untuk rehabili- PDASRHL

Fungsi Kawas- dan Lahan Serta yang ditanami an dan Konservasi Lahan Serta Peng- rangka rehabilita tasi hutan dan lahan

an Hutan Penghijauan Ling- Cadangan Sumber hijauan si hutan dan la-

kungan Melalui Daya Alam dan han Jumlah bibit tanaman yang 417.000 Btg 500.000 Btg 550.000 Btg 600.000 Btg

2) Meningkatnya Revolusi Hijau Lingkungan terdistribusi

kesejahteraan

masyarakat Jumlah kelompok masyara- 8 Kel 8 Kel 8 Kel 8 Kel

melalui Perhu- kat yang dilibatkan dalam pe

tanan Sosial nanaman

dan Badan Rehabilitasi Hutan Konservasi Mewujudkan Konser- Jumlah luas penanaman 60 Ha Rp1.700.000.000 60 Ha Rp1.955.000.000 60 Ha Rp2.248.250.000 60 Ha Rp2.585.487.500 Tahura SA

Usaha di Tahura SA vasi Terhadap Sumber

Daya Hutan Jumlah luasan tanaman 120 Ha 120 Ha 120 Ha 120 Ha

tahun ke-2 yang dipelihara

Pemanfaatan Po- Tercapainya Pe- Persentase pe- 100% 100% 100% 100% Pembinaan IUPHHK-HT dan pe- Mengembangkan Usa- Jumlah IUPHHK-HT yg aktif 10 Unit Rp700.000.000 10 Unit Rp805.000.000 10 Unit Rp925.750.000 10 Unit Rp1.064.612.500 Bidang

tensi Sumber Da- ngembangan Per- nanaman pada ngembangan perbenihan ha Hutan Tanaman dan beroperasi dan berproduksi PDASRHL

ya Hutan benihan dan Hutan Hutan Tanaman Perbenihan guna penyerapan tenaga ker

Tanaman ja & mendukung pembangu-

Persentase pe- 100% 100% 100% 100% an bidang kehutanan

nyediaan benih/

bibit penghijauan Jumlah penyediaan bibit ta- 1 Juta Btg 1 Juta Btg 1 Juta Btg 1 Juta Btg

lingkungan. naman untuk penghijauan

dan bantuan kepada masya-

rakat

Jumlah penampungan bibit 2 Unit 2 Unit 2 Unit 2 Unit

sementara

Persentase pan- 20% 20% 20% 20% Perlindungan, Re- Tercapainya Reha- Persentase pe- 100% 100% 100% 100% Penanaman Pohon di sepanjang Mewujudkan Rehabili- Jumlah panjang jalur utama 5 KM Rp3.000.000.000 5 KM Rp3.450.000.000 5 KM Rp3.967.500.000 5 KM Rp4.562.625.000 Bidang

jang jalan A.Yani habilitasi, Pemulih- bilitasi Hutan dan nanaman dalam Jalur Utama Kawasan Perkantoran tasi Hutan dan Lahan kawasan perkantoran Pem- PDASRHL

yang teduh de- an dan Konservasi Lahan Serta Peng- rangka penghi- dan Pemeliharaan Tanaman Kiri prov yang ditanami untuk

ngan penanam- Cadangan Sumber hijauan jauan lingkungan kanan jalan penghijauan kanan kiri jalan

an pohon besar Daya Alam dan

pada kiri kanan Lingkungan Jumlah panjang jalan yang 95 KM 95 KM 95 KM 95 KM

jalan terpelihara tanamannya

Persentase pe- 20% 20% 20% 20% Perlindungan, Re- Tercapainya Penge Persentase pe- 100% 100% 100% 100% Pengendalian pengelolaan DAS Mewujudkan Pengelo- Jumlah peta kerja dan peta 1 Judul Rp605.000.000 1 Judul Rp695.750.000 1 Judul Rp800.112.500 1 Judul Rp920.129.375 Bidang

nambahan tana- habilitasi, Pemulih- lolaan DAS nanaman dalam laan DAS hasil Identifikasi Lahan kritis PDASRHL

man untuk men- an dan Konservasi rangka rehabilita guna Rehab DAS oleh

dukung tutupan Cadangan Sumber si DAS IPPKH

lahan Daya Alam dan

Lingkungan Jumlah IPPKH yang dilibat- 10 Unit 10 Unit 10 Unit 10 Unit

kan dalam rehab DAS

2 Meningkatnya Ke- Persentase ka- 100% 100% 100% 100% Perlindungan, Re- Tercapainya Pem- Persentase pem- 100% 100% 100% 100% Koordinasi dan penguatan peren- Mewujudkan Penyusu- Jumlah lokasi kawasan hu- 8 Lokasi Rp300.000.000 8 Lokasi Rp345.000.000 8 Lokasi Rp396.750.000 8 Lokasi Rp456.262.500 Bidang

mantapan Kawas- wasan hutan yg habilitasi, Pemulih- bentukan Pengelola bentukan KPH canaan hutan dan KPH nan Perencanaan Guna tan yang teridentifikasi ter- PPH

an Hutan Dalam dikelola pada an dan Konservasi an Kawasan Hutan sebagai UPTD Pemanfaatan dan Tata kait pemanfaatannya

Rangka Pengelola tingkat tapak Cadangan Sumber pengelolaan hu- Hutan

an Kawasan Hu- Daya Alam dan tan

tan Lestari Lingkungan Monitoring dan evaluasi Izin Pinjam Mewujudkan Penyusu- Jumlah lokasi IPPHK yang 8 Lokasi Rp550.000.000 8 Lokasi Rp632.500.000 8 Lokasi Rp727.375.000 8 Lokasi Rp836.481.250 Bidang

Pakai Kawasan Hutan nan Perencanaan Guna termonitor dan terevaluasi PPH

Pemanfaatan dan Tata

Hutan

Perlindungan dan Tercapainya Pe- Persentase batas 5% 5% 5% 5% Pengamanan batas kawasan hutan Mewujudkan Penguku- Jumlah batas kawasan hutan 60 KM Rp750.000.000 60 KM Rp862.500.000 60 KM Rp991.875.000 60 KM Rp1.140.656.250 Bidang

Konservasi Sum- mantapan Kawasan kawasan hutan dalam KPH han dan Penggunaan yang terpelihara guna kejela PPH

ber Daya Alam Hutan lindung dan kon- Kawasan Hutan san tanda batas kawasan

servasi yang

terpelihara Jumlah masyarakat yang me 180 Orang 180 Orang 180 Orang 180 Orang

ngikuti sosialisasi batas ka-

wasan hutan guna pemaha-

man akan batas-batas kawa-

san hutan

Pemanfaatan Po- Tercapainya Pere- Persentase IUP- 20% 20% 20% 20% Pengendalian Kinerja Teknis Peng Mewujudkan Pengawa- Jumlah IPHHK yang dibina 50 Unit Rp1.300.000.000 50 Unit Rp1.495.000.000 50 Unit Rp1.719.250.000 50 Unit Rp1.977.137.500 Bidang

tensi Sumber Da- daran dan Pemasa- HHK HA dan IP- olahan, promosi dan pengawasan san Terhadap Pengola dan didorong untuk aktif PPH

ya Hutan ran Hasil Hutan HHK yang aktif penerimaan PSDH dan DR HH han, Pemasaran dan beroperasi dan berproduksi

beroperasi PNBP sesuai dengan ketentuan

yang berlaku

Jumlah rekonsiliasi peneri- 5 Kali 5 Kali 5 Kali 5 Kali

maan PSDH dan DR Kalsel

Jumlah lokasi yang diperiksa 5 Lokasi 5 Lokasi 5 Lokasi 5 Lokasi

terkait keabsyahan laporan

Tabel 5.1


Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018-2021

TARGET

2019

TARGET

2020

TARGET

2021

TARGET TARGET 2018 TARGET 2019PRORAM KEGIATANUNIT

KERJAKET

TARGET 2020 TARGET 2021TARGET

2018NO TUJUAN

INDIKATOR

TUJUAN

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

SASARAN

STRATEGIS

URAIAN

PROGRAM

SASARAN

PROGRAM

INDIKATOR


SASARAN

KEGIATAN

INDIKATOR


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 16 17

TARGET

2019

TARGET

2020

TARGET

2021


KERJAKET


2018NO TUJUAN

INDIKATOR

TUJUAN

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

SASARAN

STRATEGIS

tahunan pembayaran iuran

kehutanan

Jumlah lokasi promosi hasil 5 Lokasi 5 Lokasi 5 Lokasi 5 Lokasi

hutan guna mengenalkan

produk hasil hutan Kalsel

Pemanfaatan Po- Tercapainya Pere- Jumlah produk 20 Jenis 20 Jenis 20 Jenis 20 Jenis Promosi dan pemasaran produk Mewujudkan Pengawa- Jumlah sarpras yang diba- 1 Unit Rp550.000.000 1 Unit Rp632.500.000 1 Unit Rp727.375.000 1 Unit Rp836.481.250 Bidang

tensi Sumber Da- daran dan Pemasa- hasil hutan Kalsel hasil hutan Kalimantan Selatan san Terhadap Pengola ngun untuk promosi dan pe- PPH

ya Hutan ran Hasil Hutan yang dipromosi- han, Pemasaran dan masaran hasil hutan Kalsel

kan PNBP

3 Meningkatnya Pe- Persentase pe- 5% 5% 5% 5% Pemanfaatan Po- Tercapainya Pe- Persentase ke- 10% 10% 10% 10% Pengembangan masyarakat di da- Mewujudkan Pengem- Jumlah kelompok perhutan- 20 Unit Rp600.000.000 20 Unit Rp690.000.000 20 Unit Rp793.500.000 20 Unit Rp912.525.000 Bidang

ran Serta Masya- nambahan izin tensi Sumber Da- ngembangan Per- lompok perhutan lam dan di sekitar hutan dalam pe- bangan Perhutanan an sosial yang difasilitasi PMPPS

rakat di Sekitar Hu HTR, HD dan ya Hutan hutanan Sosial an sosial yang ngelolaan hutan Sosial

tan Dalam Penge- HKM (perhutan- difasilitasi Jumlah masyarakat yang 60 Orang 60 Orang 60 Orang 60 Orang

lolaan dan Peman- an sosial) mengikuti pelatihan guna

faatan Kawasan pemahaman dalam penge-

Hutan lolaan HKM dan HD

Tercapainya Penyu Persentase ke- 100% 100% 100% 100% Penyuluhan Kehutanan Mewujudkan Penyulu- Jumlah penyuluh kehutan- 90 Orang Rp500.000.000 90 Orang Rp575.000.000 90 Orang Rp661.250.000 90 Orang Rp760.437.500 Bidang

luhanan Kehutanan lompok tani hu- han Kehutanan an yang berperan serta PMPPS

Yang Optimal tan yang dibina aktif dalam membina ma-

penyuluh kehu- syarakat dalam pengelolaan

tanan hutan dan kehutanan

Jumlah Programa Penyulu- 1 Judul 1 Judul 1 Judul 1 Judul

han Kehutanan Tingkat Pro-

vinsi yang dapat dimanfaat-

kan

Jumlah Program penyuluh- 1 Judul 1 Judul 1 Judul 1 Judul

an kehutanan di tingkat KPH


Jumlah penyuluh kehutan- 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang

an yang mengikuti pelatih-

an peningkatan kapasitas

SDM

Persentase kelas 5% 5% 5% 5% Pemanfaatan Po- Tercapainya Pem- Persentase kelom 5% 5% 5% 5% Pengembangan hasil hutan non Mewujudkan Pember- Jumlah luas lahan masyara- 200 Ha Rp1.350.000.000 200 Ha Rp1.552.500.000 200 Ha Rp1.785.375.000 200 Ha Rp2.053.181.250 Bidang

kelompok tani hu tensi Sumber Da- berdayaan Masya- pok tani hutan yg kayu dayaan Masyarakat kat yang tertanami Gaharu PMPPS

tan yang menga ya Hutan rakat Dalam Kawa- dilibatkan & difa- Sekitar Hutan

lami peningkatan san Hutan silitasi dalam ke- Jumlah rancangan teknis 1 Judul 1 Judul 1 Judul 1 Judul

kelas giatan pemanfa- penanaman Gaharu

atan hasil hutan

guna peningkat- Jumlah koloni lebah madu 200 Koloni 200 Koloni 200 Koloni 200 Koloni

an kesejahteraan yang dapat dimanfaatkan

petani hutan petani

4 Menurunnya Prosentase penu 5% 5% 5% 5% Perlindungan, Re- Tercapainya Perlin- Persentase sele- 100% 100% 100% 100% Pengendalian dan pengawasan Mewujudkan Pengama- Jumlah patroli Pamhut gu- 20 Kali Rp1.300.000.000 20 Kali Rp1.495.000.000 20 Kali Rp1.719.250.000 20 Kali Rp1.977.137.500 Bidang

Gangguan Keama runan kasus gang habilitasi, Pemulih- dungan & Pengama sainya kasus ille- pemanfaatan hutan nan Kawasan Hutan na mencegah gangguan PKSDAE

nan Hutan dan guan keamanan an dan Konservasi nan Hutan Serta Ha gal logging dan Provinsi Kalsel keamanan hutan

Sumber Daya hutan Cadangan Sumber sil Hutan perambahan ka-

Hutan Daya Alam dan wasan hutan Jumlah operasi pengaman- 5 Kali 5 Kali 5 Kali 5 Kali

Lingkungan an hutan guna penegakan

hukum

Jumlah SDM yang mengiku- 6 Orang 6 Orang 6 Orang 6 Orang

ti Diklat PPNS

Peningkatan SDM Pengamanan Mewujudkan Pengama- Jumlah Polhut dan Pembi- 70 Orang Rp707.500.000 70 Orang Rp813.625.000 70 Orang Rp935.668.750 70 Orang Rp1.076.019.063 Bidang

Hutan nan Kawasan Hutan na yang mengikuti pelatih- PKSDAE

Provinsi Kalsel an menembak guna mendu

kung pengamanan hutan

Jumlah Polhut yg mengikuti 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang

kesamaptaan guna kesiap-

an fisik dan mental untuk

pengamanan hutan

Jumlah izin Pengpin yang 70 Buah 70 Buah 70 Buah 70 Buah

dibuat untuk mendukung

pengamanan hutan

Jumlah sen jata api yg dipe- 105 Pucuk 105 Pucuk 105 Pucuk 105 Pucuk

lihara guna keperluan peng-

amanan hutan

Jumlah seragam dinas bagi 100 Buah 100 Buah 100 Buah 100 Buah

polhut dan pembina yang

dapat mendukung operasio-

URAIAN

PROGRAM

SASARAN

PROGRAM

INDIKATOR


SASARAN

KEGIATAN

INDIKATOR


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 16 17

TARGET

2019

TARGET

2020

TARGET

2021


KERJAKET


2018NO TUJUAN

INDIKATOR

TUJUAN

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

SASARAN

STRATEGIS

nal pamhut

Pembinaan pengamanan hutan Mewujudkan Pengama- Jumlah masyarakat yang 30 Orang Rp187.000.000 30 Orang Rp215.050.000 30 Orang Rp247.307.500 30 Orang Rp284.403.625 Bidang

partisipatif di Provinsi Kalsel nan Kawasan Hutan paham dan berpartisifasi PKSDAE

Provinsi Kalsel dalam pengamanan hutan

Perlindungan dan Pengendalian Mewujudkan Pengama- Jumlah patroli Pamhut gu- 35 Kali Rp975.000.000 35 Kali Rp1.121.250.000 35 Kali Rp1.289.437.500 35 Kali Rp1.482.853.125 Tahura SA

Kerusakan Tahura sultan Adam nan Kawasan Hutan na mencegah gangguan

Provinsi Kalsel keamanan hutan di Tahura

Jumlah operasi pengaman- 5 Kali 5 Kali 5 Kali 5 Kali


hukum di Tahura

Jumlah patroli guna pence- 25 Kali 25 Kali 25 Kali 25 Kali

gahan kebakaran Tahura

Jumlah masyarakat yang me 150 Kali 150 Kali 150 Kali 150 Kali

ngikuti sosialisasi pengen-

dalian kebakaran hutan gu-

na kesadaran dan kepeduli-

annya terhadap kebakaran

hutan dan lahan di Tahura

Jumlah kelompok pengama 10 Kel 10 Kel 10 Kel 10 Kel

nan hutan partisipatif yang

terbentuk untuk memban-

tu perlindungan di Tahura

Pemanfaatan Po- Tercapainya Perlin- Persentase sele- 100% 100% 100% 100% Monitoring peredaran dan pengu- Mewujudkan Pengawa- Jumlah bulan pelayanan pe- 12 Bulan Rp200.000.000 12 Bulan Rp230.000.000 12 Bulan Rp264.500.000 12 Bulan Rp304.175.000 UPHHBM

tensi Sumber Da- dungan & Pengama sainya kasus ille- jian legalitas hasil hutan san Terhadap Pengola ngukuran dan pengujian ba

ya Hutan nan Hutan Serta Ha gal logging dan han, Pemasaran dan rang bukti KO hasil pelang-

sil Hutan perambahan ka- PNBP garan untuk menjaga hak-

wasan hutan hak negara atas hasil hutan

Jumlah bulan pelayanan pe- 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

ngukuran dan pengujian KB

serta pemberian keterang-

an ahli untuk menjaga hak-

hak negara atas hasil hutan

Perlindungan, Re- Tercapaianya Kon- Persentase fauna 20% 20% 20% 20% Pengendalian dan pengawasan Mewujudkan Konser- Jumlah spesies yang dikon- 2 Jenis Rp300.000.000 2 Jenis Rp345.000.000 2 Jenis Rp396.750.000 2 Jenis Rp456.262.500 Bidang

habilitasi, Pemulih- servasi Sumber Da- endemik Kalsel konservasi sumber daya hutan vasi Terhadap Sumber servasi untuk kelestarian PKSDAE

an dan Konservasi ya Hutan yang dikonser- Daya Hutan flora dan fauna

Cadangan Sumber vasi

Daya Alam dan Perlindungan dan Pengelolaan Mewujudkan Konser- Jumlah kawasan wisata alam 2 Unit Rp860.000.000 2 Unit Rp989.000.000 2 Unit Rp1.137.350.000 2 Unit Rp1.307.952.500 Bidang

Lingkungan Wisata alam vasi Terhadap Sumber yang dilindungi dan dikelola PKSDAE

Daya Hutan

Pembangunan dan Pemeliharaan Mewujudkan Konser- Jumlah persemaian yang 1 Unit Rp165.000.000 1 Unit Rp189.750.000 1 Unit Rp218.212.500 1 Unit Rp250.944.375 Tahura SA

Persemaian vasi Terhadap Sumber dipelihara dan dikembang-

Daya Hutan kan untuk pengayaan Tahu-

ra

Konservasi Bekantan dan Rusa Mewujudkan Konser- Jumlah tempat relokasi dan 1 Unit Rp5.172.500.000 1 Unit Rp5.948.375.000 1 Unit Rp6.840.631.250 1 Unit Rp7.866.725.938 Tahura SA

vasi Terhadap Sumber perlindungan habitat bekan-

Daya Hutan tan yang dibuat

Jumlah sarpras pelepasliar- 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

an bekantan yang dibangun

Jumlah sarana air bersih yg 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

disiapkan

Jumlah bulan penyediaan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan

pemeliharaan rusa

Jumlah insfrastruktur konser- 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

vasi rusa

Jumlah kawasan pengayaan 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

konservasi fauna

Pengembangan wisata Tahura Mewujudkan Konser- Jumlah pembangunan sar- 1 Unit Rp7.300.000.000 1 Unit Rp8.395.000.000 1 Unit Rp9.654.250.000 1 Unit Rp11.102.387.500 Tahura SA

SA vasi Terhadap Sumber pras wisata pulau pinus I

Daya Hutan

Jumlah pembangunan sar- 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

pras wisata bunglai

Jumlah shelter yang dibang- 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

un

Jumlah fasilitas wisata Tahu- 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

URAIAN

PROGRAM

SASARAN

PROGRAM

INDIKATOR


SASARAN

KEGIATAN

INDIKATOR


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 16 17

TARGET

2019

TARGET

2020

TARGET

2021


KERJAKET


2018NO TUJUAN

INDIKATOR

TUJUAN

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

SASARAN

STRATEGIS

ra

Pengelolaan Arboretum dan Dem- Mewujudkan Konser- Jumlah demplot agrowisata 1 Unit Rp320.000.000 1 Unit Rp368.000.000 1 Unit Rp423.200.000 1 Unit Rp486.680.000 Tahura SA

plot Agrowisata vasi Terhadap Sumber yang terpelihara

Daya Hutan

Jumlah arboretum yang di- 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit

kelola

Inventarisasi Potensi dan Penye- Mewujudkan Konser- Jumlah dokumen hasil inven 1 Judul Rp175.000.000 1 Judul Rp201.250.000 1 Judul Rp231.437.500 1 Judul Rp266.153.125 Tahura SA

barluasan Informasi Kawasan Ta- vasi Terhadap Sumber tarisasi potensi kawasan Ta-

hura Sultan Adam Daya Hutan hura Sultan Adam yg dapat

dimanfaatkan

Jumlah film pendek tentang 1 Judul 1 Judul 1 Judul 1 Judul

Tahura SA yang dibuat

Prosentase penu 10% 10% 10% 10% Pengendalian Ke- Tercapainya Pe- Persentase sele- 100% 100% 100% 100% Pengendalian kebakaran hutan/ Mewujudkan Pencega- Jumlah pemantauan titik 12 Lokasi Rp775.000.000 12 Lokasi Rp891.250.000 12 Lokasi Rp1.024.937.500 12 Lokasi Rp1.178.678.125 Bidang

runan kasus kebakaran Hutan ngendalian Keba- sainya kasus ke- lahan han dan Pengendalian api hasil data satelit guna PKSDAE

bakaran hutan karan Hutan dan bakaran hutan Kebakaran Hutan deteksi dini kebakaran hu-

Lahan dan lahan tan dan lahan

Jumlah peta kerawanan ke- 15 Peta 15 Peta 15 Peta 15 Peta

bakaran hutan Kalsel yg di-

buat & dapat dimanfaatkan




Jumlah peta hotspot Kab/ 13 Peta 13 Peta 13 Peta 13 Peta

Kota yg dapat dimanfaatkan




Jumlah peta sebaran hot- 1 Peta 1 Peta 1 Peta 1 Peta

spot se Provinsi Kalsel yang

dapat dimanfaatkan untuk

penyusunan rencana aksi

pencegahan & pengendali-

an kebakaran hutan se Pro-

vinsi Kalsel

Jumlah patroli guna pence- 12 Kali 12 Kali 12 Kali 12 Kali

gahan kebakaran hutan.

Jumlah kelompok MPA (Ma- 8 Kelompok 8 Kelompok 8 Kelompok 8 Kelompok

syarakat Peduli Api) yg dibi-

na guna kesadaran dan ke-

peduliannya terhadap ke-

bakaran hutan dan lahan

Jumlah masyarakat yang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang

mampu menangani kebaka-

ran hutan melalui pelatihan

JUMLAH Rp32.642.000.000 Rp37.538.300.000 Rp43.169.045.000 Rp49.644.401.750

Keterangan :

1. Jumlah Program ada 4 Rp162.993.746.750

2. Jumlah Kegiatan ada 35 45876632100

19689229650

Rp228.559.608.500

.

Documents

DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN