View
214
Download
36
Category
Preview:
Citation preview
�PETA PANDUAN (Road Map)
PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN2009
Buku II
PETA PANDUAN
(Road Map)
PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGRO
Tahun 2010 - 2014
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
���KATA PENGANTAR
KATA PENGANTAR
Kabinet Indonesia Bersatu II periode 2010-2014 di bidang perekonomian menargetkan pertumbuhan ekonomi rata-rata 7 %, tingkat pengangguran menjadi berkisar 5 - 6%, tingkat kemiskinan diharapkan menjadi 8 -10%, dan diperlukan investasi sekitar Rp. 2.000 triliun tiap tahun. Untuk itu, sektor industri diharapkan menjadi penggerak utama (prime mover) mampu berkontribusi lebih dari 26% terhadap PDB pada tahun 2014, dan mampu tumbuh minimal 1,5% lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi.
Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara industri yang tangguh pada tahun 2025, menghadapi tantangan dan kendala yang ada, serta merevitalisasi industri nasional, maka telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional.
Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT telah tersusun 35 Road Map (peta panduan) pengembangan klaster industri prioritas untuk periode 5 (lima) tahun ke depan (2010-2014) sebagai penjabaran Perpres 28/2008, yang disajikan dalam 6 (enam) buku, yaitu:
1. Buku I, Kelompok Klaster Industri Basis Industri Manufaktur (8 Klaster indutri), yaitu: 1) Klaster Industri Baja, 2) Klaster Industri Semen, 3) Klaster Industri Petrokimia, 4) Klaster Industri Keramik, 5) Klaster Industri Mesin Listrik & Peralatan Listrik, 6) Klaster Industri Mesin Peralatan Umum, 7) Klaster Industri Tekstil dan Produk Tekstil, 8) Klaster Industri Alas Kaki.
�vPETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
2. Buku II, Kelompok Klaster Industri Berbasis Agro (12 Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster Industri Pengolahan Kelapa Sawit, 2) Klaster Industri Karet dan Barang Karet, 3) Klaster Industri Kakao, 4) Klaster Industri Pengolahan Kelapa, 5) Klaster Industri Pengolahan Kopi, 6) Klaster Industri Gula, 7) Klaster Industri Hasil Tembakau, 8) Klaster Industri Pengolahan Buah, 9) Klaster Industri Furniture, 10) Klaster Industri Pengolahan Ikan, 11) Klaster Industri Kertas, 12) Klaster Industri Pengolahan Susu.
3. Buku III, Kelompok Klaster Industri Alat Angkut (4 Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster Industri Kendaraan Bermotor, 2) Klaster Industri Perkapalan, 3) Klaster Industri Kedirgantaraan, 4) Klaster Industri Perkeretaapian.
4. Buku IV, Kelompok Klaster Industri Elektronika dan Telematika (3 Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster Industri Elektronika, 2) Klaster Industri Telekomunikasi, 3) Klaster Industri Komputer dan Peralatannya.
5. Buku V, Kelompok Klaster Industri Penunjang Industri Kreatif dan Industri Kreatif Tertentu (3 Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster Industri Perangkat Lunak dan Konten Multimedia, 2) Klaster Industri Fashion, 3) Klaster Industri Kerajinan dan Barang seni.
6. Buku VI, Kelompok Klaster Industri Kecil dan Menengah Tertentu (5 Klaster Industri), yaitu: 1) Klaster Industri Batu Mulia dan Perhiasan, 2) Klaster Industri Garam, 3) Klaster Industri Gerabah dan Keramik Hias, 4) Klaster Industri Minyak Atsiri, 5) Klaster Industri Makanan Ringan.
Diharapkan dengan telah terbitnya 35 Road Map tersebut pengembangan industri ke depan dapat dilaksanakan secara lebih fokus dan dapat menjadi:
vKATA PENGANTAR
1. Pedoman operasional Pelaku klaster industri, dan aparatur Pemerintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan program pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Pedoman koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).
3. Informasi dalam menggalang partisipasi dari masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri.
Kepada semua pihak yang berkepentingan dan ikut bertanggung-jawab terhadap kemajuan industri diharapkan dapat mendukung pelaksanaan peta panduan (Road Map) ini secara konsekuen dan konsisten, sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing.
Semoga Allah SWT meridhoi dan mengabulkan cita-cita luhur kita bersama menuju Indonesia yang lebih baik.
Jakarta, November 2009
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
MOHAMAD S. HIDAYAT
v�PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
v��DAFTAR ISI
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................. iii
DAFTAR ISI ........................................................ vii
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 111/M-IND/PER/10/2009TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN KELAPA SAWIT .... 1
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 111/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009 9 PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN KELAPA SAWIT .... 9
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 112/M-IND/PER/10/2009TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KARET DAN BARANG KARET ...... 27
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 112/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009 PETA PANDUAN PENGEMBANGANKLASTER INDUSTRI KARET DAN BARANG KARET ...... 35
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 113/M-IND/PER/10/2009TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KAKAO ................................... 57
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 113/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009 PETA PANDUAN PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KAKAO ................................... 65
v���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 114/M-IND/PER/10/2009TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN KELAPA .............. 81
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 114/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009 PETA PANDUAN PENGEMBANGANKLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN KELAPA .............. 89
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 115/M-IND/PER/10/2009TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI .................. 101
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 115/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009 PETA PANDUAN PENGEMBANGANKLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI .................. 109
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 116/M-IND/PER/10/2009TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI GULA ...................................... 125
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 116/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009 PETA PANDUAN PENGEMBANGANKLASTER INDUSTRI GULA ...................................... 133
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 117/M-IND/PER/10/2009TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI HASIL TEMBAKAU .................... 147
�xDAFTAR ISI
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 117/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009 PETA PANDUAN PENGEMBANGANKLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN KELAPA SAWIT .... 155
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 118/M-IND/PER/10/2009TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN BUAH ................. 177
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 118/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009 PETA PANDUAN PENGEMBANGANKLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN BUAH ................. 185
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 119/M-IND/PER/10/2009TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI FURNITURE ............................. 203
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 119/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009 PETA PANDUAN PENGEMBANGANKLASTER INDUSTRI FURNITURE ............................. 211
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 120/M-IND/PER/10/2009TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN .................. 229
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 120/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009 PETA PANDUAN PENGEMBANGANKLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN .................. 237
xPETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 121/M-IND/PER/10/2009TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KERTAS .................................. 255
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 121/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009 PETA PANDUAN PENGEMBANGANKLASTER INDUSTRI KERTAS .................................. 263
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 122/M-IND/PER/10/2009TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU ................. 281
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 122/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009 PETA PANDUAN PENGEMBANGANKLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU ................. 289
�PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 111/M-IND/PER/10/2009
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 111/M-IND/PER/10/2009
TENTANG
PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN KELAPA SAWIT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan industri nasional sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan peta panduan (Road Map) pengembangan klaster industri prioritas yang mencakup basis industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika, industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu;
�PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
b. Bahwa industri pengolahan kelapa sawit merupakan salah satu industri berbasis agro sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan klaster industri pengolahan kelapa sawit;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan seba-gaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri pengolahan kelapa sawit;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangu-nan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indo-nesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
�PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 111/M-IND/PER/10/2009
Nomor 108, Tambahan Lembaran Ne-gara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pe-merintahan Antara Pemerintah, Pe-merintahan Daerah Provinsi dan Pe-merintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lem-baran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Ta-hun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia
�PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Ber-satu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Pre-siden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Na-sional;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Orga-nisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
�PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 111/M-IND/PER/10/2009
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PE-NGOLAHAN KELAPA SAWIT.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri pengolahan kelapa sawit Tahun 2010-2014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program/rencana aksi pengembangan klaster industri pengolahan kelapa sawit untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Industri pengolahan kelapa sawit adalah industri yang terdiri dari:
a. Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit (KBLI 15144);
b. Industri Kimia Dasar Organik yang Bersumber dari Hasil Pertanian (KBLI 24115).
3. Pemangku Kepentingan adalah Pe-merintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
�PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
4. Menteri adalah Menteri yang melak-sanakan sebagian tugas urusan peme-rintahan di bidang perindustrian.
Pasal 2
(1) Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
(2) Peta Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
a. Pedoman operasional Aparatur Pe-merintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan pro-gram pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya;
b. Pedoman bagi Pelaku klaster In-dustri pengolahan kelapa sawit, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sektor Industri pengolahan kelapa sawit ataupun sektor lain yang terkait;
c. Pedoman koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota); dan
d. Informasi untuk menggalang du-kungan sosial-politis maupun kon-trol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan klaster industri ini,
�PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 111/M-IND/PER/10/2009
yang pada akhirnya diharapkan untuk mendorong partisipasi dari masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri.
Pasal 3
(1) Program/rencana aksi pengembangan klaster Industri pengolahan kelapa sawit dilaksanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2) Pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemangku Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Peta Panduan.
Pasal 4
(1) Kementerian Negara/Lembaga membuat laporan kinerja tahunan kepada Menteri atas pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2) Menteri melaporkan hasil pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana di-maksud pada ayat (1) kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun selambat-lambatnya pada akhir bulan Februari pada tahun berikutnya.
�PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2009
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
ttd
FAHMI IDRIS
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
PRAYONO
SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Presiden RI;
2. Wakil Presiden RI;
3. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
4. Gubernur seluruh Indonesia;
5. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
6. Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian.
�LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 111/M-IND/PER/10/2009
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 111/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009
PETA PANDUANPENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI
PENGOLAHAN KELAPA SAWIT
BAB I PENDAHULUAN
BAB II SASARAN
BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB IV PROGRAM / RENCANA AKSI
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
ttd
FAHMI IDRIS
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
PRAYONO
�0PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 111/M-IND/PER/10/2009
BAB IPENDAHULUAN
A. Ruang Lingkup Industri Pengolahan Kelapa SawitKomoditi kelapa sawit merupakan salah satu andalan komoditi pertanian Indonesia yang pertumbuhannya sangat cepat dan mempunyai peran strategis dalam perekonomian nasional. Salah satu hasil olahan kelapa sawit adalah minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO).
Pemanfaatan CPO sebagai bahan baku industri dapat memberikan efek berganda meliputi: a) Pertumbuhan sub sektor ekonomi lainnya, b) Pengembangan wilayah industri, c) Proses alih teknologi, d) perluasan lapangan kerja, e) Perolehan devisa, f) Peningkatan penerimaan pajak.
Hingga saat ini terdapat sekitar 23 jenis produk turunan CPO yang telah diproduksi di Indonesia. Mengingat potensi minyak sawit Indonesia saat ini dan ditambah dengan perkiraan produksi CPO tahun 2010 yang akan mencapai 20 juta ton maka sudah selayaknya diversifikasi produk turunan CPO ditingkatkan. Dengan pengolahan CPO ini menjadi berbagai produk turunan, maka akan memberikan nilai tambah lebih besar lagi bagi negara karena harga relatif mahal dan stabil. Penggunaan CPO untuk industri hilirnya di Indonesia saat ini masih relatif rendah yaitu baru sekitar 35% dari total produksi.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagaimana dituangkan dalam Kebijakan Pembangunan
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
Industri Nasional menetapkan bahwa industri berbasis CPO sebagai prioritas yang pengembangannya dapat dilakukan dengan pendekatan klaster. Pengembangan turunan minyak sawit dimasa yang akan datang mempunyai prospek yang sangat baik. Dalam rangka pengembangannya, perlu didukung oleh seluruh pemangku kepentingan mulai dari budidaya tanaman, proses produksi dan pemasaran. Upaya ini perlu didukung pula oleh lembaga terkait seperti Litbang, SDM, penyedia mesin dan peralatan serta Perbankan/Permodalan. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan produksi CPO serta ekspor produk turunan CPO baik dalam jenis, volume dan nilai ekspor melalui pengembangan industri hilir CPO dan mengisi kekosongan kapasitas produksi industri hilir yang telah ada (existing industry) maka perlu disusun roadmap pengembangan klaster industri CPO.
B. Pengelompokan Industri Pengolahan Kelapa Sawit
1. Kelompok Industri Hulu
Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan Indonesia yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, dengan kontribusinya yang cukup besar dalam menghasilkan devisa dan penyerapan tenaga kerja. Perkembangan industri pengolahan CPO dan turunannya di Indonesia adalah selaras dengan pertumbuhan areal perkebunan dan produksi kelapa sawit sebagai sumber bahan baku. Perkebunan kelapa sawit menghasilkan buah kelapa sawit / tandan buah segar (hulu) kemudian diolah menjadi minyak sawit mentah (hilir perkebunan sawit dan hulu
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 111/M-IND/PER/10/2009
bagi industri yang berbasiskan CPO). Disamping menghasilkan produk CPO, pengolahan tandan buah segar (TBS) juga menghasilkan produk PKO (Palm Kernel Oil). Produksi PKO meningkat seiring dengan meningkatnya produk CPO, yakni sekitar 20% dari CPO yang dihasilkan.
2. Kelompok Industri Antara
Dari minyak kelapa sawit (CPO) dan minyak inti sawit (PKO) dapat diproduksi berbagai jenis produk antara sawit yang digunakan sebagai bahan baku bagi industri hilirnya baik untuk kategori pangan ataupun non pangan. Diantara kelompok industri antara sawit termasuk didalamnya industri olein, stearin, oleokimia dasar (fatty acid, fatty alcohol, fatty amines, methyl esther, glycerol)
3. Kelompok Industri Hilir
Dari produk antara sawit dapat diproduksi berbagai jenis produk yang sebagian besar adalah produk yang memiliki pangsa pasar potensial, baik untuk pangsa pasar dalam negeri maupun pangsa pasar ekspor. Pengembangan industri hilir sawit perlu dilakukan mengingat nilai tambah produk hilir sawit yang tinggi. Jenis industri hilir kelapa sawit spektrumnya sangat luas, hingga lebih dari 100 produk hilir yang telah dapat dihasilkan pada skala industri. Namun baru sekitar 23 jenis produk hilir (pangan dan non pangan) yang sudah diproduksi secara komersial di Indonesia.
Beberapa produk hilir turunan CPO dan PKO yang telah diproduksi diantaranya untuk kategori pangan: minyak goreng, minyak salad, shortening, margarine, Cocoa Butter Substitute (CBS), vanaspati, vegetable
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
ghee, food emulsifier, fat powder, dan es krim. Adapun untuk kategori non pangan diantaranya adalah: surfaktan, biodiesel, dan oleokimia turunan lainnya.
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 111/M-IND/PER/10/2009
BAB IISASARAN
A. Jangka Menengah (2010 -2014)
1. Terbentuknya klaster industri pengolahan CPO dan turunannya di Sumut dan Riau;
2. Iklim usaha dan investasi yang kondusif.
B. Jangka Panjang (2015-2025)
1. Memperluas pengembangan produk akhir;
2. Terbentuknya centre of excellence industri oleokimia;
3. Penguasaan pasar;
4. Pemantapan industri berwawasan lingkungan;
5. Terintegrasinya industri turunan kelapa sawit di Kaltim, Kalbar, Kalteng dan Papua.
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 111/M-IND/PER/10/2009
BAB IIISTRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Visi dan Arah Pengembangan Industri Pengo-lahan Kelapa Sawit
1. Visi Industri Pengolahan Kelapa Sawit
Pengembangan industri CPO melalui pendekatan klaster.
2. Arah Pengembangan
Pengembangan industri turunan CPO untuk pening-katan nilai tambah.
Adanya klaster industri berbasis CPO diharapkan memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai (value chain) dari industri hulunya, mam-pu meningkatkan nilai tambah sepanjang rantai nilai dengan membangun visi dan misi yang selaras sehingga mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi dan jenis sumber daya yang digunakan dalam industri, dan memfokuskan pada penggunaan sumber-sumber daya terbarukan (green product).
B. Indikator Pencapaian
Terintegrasinya industri pengolahan CPO dan turunannya.
Diversifikasi produk turunan CPO, yang ditandai dengan:
• Meningkatnya investasi baru dan perluasan usaha industri berbasis CPO.
• Terpenuhinya pemenuhan kebutuhan dalam negeri akan produk-produk oleokimia dasar dan turunannya.
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
• Meningkatnya kapasitas industri oleokimia dasar dan turunannya.
C. Tahapan ImplementasiBeberapa langkah yang telah dilakuakn berkaitan dengan pengembangan klaster industri CPO:
• Tahap diagnostik yaitu mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan klaster serta menyusun strategi pengembangan prioritas yang diarahkan pada industri oleokimia dan industri surfaktan.
• Sosialisasi dan mobilisasi pembentukan klaster CPO kepada pemerintah setempat dan pelaku usaha di daerah yang telah ditetapkan untuk dikembangkan menjadi lokasi pengembangan klaster industri berbasis CPO diantaranya melalui pembentukan Working Group Industri CPO di daerah tersebut.
• Kerjasama penelitian dan pengembangan antara dunia usaha dengan lembaga penelitian /perguruan tinggi.
• Pembuatan Pilot Plant pengembangan industri turunan CPO.
• Pembentukan Dewan Sawit Nasional yang merupakan gabungan dari seluruh pemangku kepentingan di bidang industri sawit.
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 111/M-IND/PER/10/2009
Gam
bar
III.
1.
Tah
ap
an
Pen
cap
aia
n P
rog
ram
Kla
ster
Ind
ust
ri B
erb
asi
s C
PO
Kla
ster
ing
Infr
astr
uktu
r
Inve
stas
i
Iklim
Usa
ha
Pas
ar
SD
M
Tek
nolo
gi
Bah
an B
aku
2006
2007
2008
2009
Sos
ialis
asi d
an P
ersi
apan
�Id
entif
ikas
i per
mas
alah
an
inti/
angg
ota
klas
ter.
�P
enat
aan
Kel
emba
gaan
.�
Ker
jasa
ma
anta
r pe
man
gku
kepe
ntin
gan.
�Id
entif
ikas
i keg
iata
n in
ter
dan
anta
r kl
aste
r.
�K
erja
sam
a in
ter
dan
anta
r kl
aste
r.�
Pen
ingk
atan
fung
si
kele
mba
gaan
.�
Mon
itorin
g da
n ev
alua
si.
�K
erja
sam
a in
ter
dan
anta
r kl
aste
r.�
Pen
ingk
atan
fung
si
kele
mba
gaan
.�
Mon
itorin
g da
n ev
alua
si.
Pen
gem
bang
an fa
silit
as
pela
buha
n, ta
ngki
tim
bun
dan
pem
bang
unan
in
fras
truk
tur.
Pen
gem
bang
an fa
silit
as
pela
buha
n, ta
ngki
tim
bun
dan
pem
bang
unan
in
fras
truk
tur.
Pen
gem
bang
an fa
silit
as
pela
buha
n, ta
ngki
tim
bun
dan
pem
bang
unan
in
fras
truk
tur.
Pen
gem
bang
an fa
silit
as
pela
buha
n, ta
ngki
tim
bun
dan
pem
bang
unan
in
fras
truk
tur.
Pen
yusu
nan
prof
il da
n pe
luan
g in
vest
asi
Pro
mos
i inv
esta
si D
N &
LN
Pen
ingk
atan
inve
stas
i di
bida
ng in
dust
ri be
rbas
is
CP
O
Pen
ingk
atan
inve
stas
i di
bida
ng in
dust
ri be
rbas
is
CP
O
Mem
bang
un k
emitr
aan
deng
an p
etan
i/pro
duse
n ke
lapa
saw
it
Men
gem
bang
kan
akse
s pa
sar
eksp
or, t
radi
sion
al
mau
pun
non
trad
isio
nal.
Men
gem
bang
kan
mer
ek
loka
l di p
asar
inte
rnas
iona
l
Pen
ghila
ngan
per
atur
an
peru
ndan
g-u
ndan
gan
yang
m
engh
amba
t pe
ngem
bang
an
indu
stri
Pel
aksa
naan
har
mon
isas
i ta
rif C
PO
Pen
gena
an p
ajak
Eks
por
CP
O
Dik
lat P
elat
ihan
D
iver
sifik
asi P
rodu
kD
ikla
t Pel
atih
an
Man
ajem
en M
utu
Dik
lat P
elat
ihan
dar
i mul
ai
on fa
rm s
/d o
ff fa
rmD
ikla
t Pel
atih
an E
kspo
r Im
por
Pen
gem
bang
an p
ilot
proj
ect
(sca
le u
p) d
ari s
umbe
r in
dige
nous
tek
nolo
gi,
lisen
si
tekn
olog
i pro
duk
hilir
.
Pen
gem
bang
an in
dige
nous
te
knol
ogi
Pen
gem
bang
an p
ilot
proj
ect
(sca
le u
p) d
ari s
umbe
r in
dige
nous
tek
nolo
gi,
lisen
si
tekn
olog
i pro
duk
hilir
.
Ker
jasa
ma
R &
D
Pro
duk
Hilir
Per
baik
an m
utu
tbs
saw
itP
erba
ikan
mut
u tb
ssa
wit
Per
baik
an m
utu
tbs
saw
itP
erba
ikan
mut
u tb
ssa
wit
TA
HA
PA
N P
EN
CA
PA
IAN
PR
OG
RA
M K
LAS
TE
R IN
DU
ST
RI B
ER
BA
SIS
CP
O
�0PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 111/M-IND/PER/10/2009
BAB IVPROGRAM / RENCANA AKSI
A. Rencana Aksi Jangka Menengah (2010 – 2014)
Menjalin kerjasama di antara industri CPO dan turunannya dengan industri/institusi pendukung/terkait;
• Integrasi industri pengolahan CPO dan turunannya;
• Pengembangan industri turunan CPO ke arah industri surfaktan, industri pelumas dan biodiesel;
• Menjalin kerjasama R&D antara lembaga penelitian, perguruan tinggi dan industri;
• Meningkatkan kualitas produk sesuai SNI;
• Mengembangkan industri mesin peralatan;
• Mengembangkan industri bahan penolong;
• Meningkatkan kualitas SDM melalui penyusunan dan penerapan SKKNI industri kimia berbasis kelapa sawit;
• Mendorong peran lembaga keuangan dalam penyediaan layanan kredit dan permodalan dengan suku bunga rendah;
• Mendorong peran lembaga terkait dalam pemasaran;
• Promosi investasi;
• Pengembangan infrastruktur;
• Peningkatan koordinasi dan sinergi instansi terkait dalam penetapan kebijakan;
• Kebijakan insentif mendukung pengembangan industri;
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
• Penghapusan Perda yang menghambat pengem-bangan industri;
• Terbentuknya Badan Otorita Pengembangan In-vestasi.
B. Rencana Aksi Jangka Panjang (2015-2025)• Diversifikasi produk oleokimia yang bernilai tambah
tinggi;
• Inovasi produk dan teknologi melalui peningkatan R & D;
• Pemberian insentif bagi pelaku R&D pengembangan produk turunan kelapa sawit;
• Penguatan linkage antara industri kecil menengah dengan industri besar dalam rangka alih teknologi;
• Mendorong kegiatan penelitian pasar (market research) guna mencari orientasi dan sasaran pasar yang baru dan bernilai tambah tinggi;
• Peningkatan kegiatan riset teknologi industri dan rekayasa produk kimia turunan kelapa sawit yang terintegrasi;
• Pemenuhan pasar di dalam negeri dan perluasan pasar ekspor;
• Penyediaan fasilitas promosi dan pemasaran;
• Pengembangan teknologi proses yang efisien dan berwawasan lingkungan;
• Penerapan manajemen penanganan Dampak Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup (K3L) di lingkungan industri kimia berbasis kelapa sawit.
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 111/M-IND/PER/10/2009
Lam
pira
nP
erat
uran
Men
teri
Per
indu
stria
nR
IN
omor
:111
/M-IN
D/P
ER
/10/
2009
9
Indu
stri
Inti
Oleo
kimia,
biodie
sel,M
inyak
gore
ng , Marga
rine
Indu
stri
Pend
ukun
gCP
O; P
KO; K
emas
an; B
ahan
Kim
ia;Bl
each
ing E
arth
;Kar
bon
Aktif;
Mes
in &
Pera
latan
Indu
stri
Terk
ait
Pem
bers
ih;Ti
nta;
Pew
arna
;Cat
; Sur
facta
nt; V
arnis
h; P
lastic
izer;
Plas
tik; P
elum
as; S
horte
ning;
Sab
un;F
arm
asi; K
osm
etik;
Pro
duk
Pera
wata
nTu
buh;
Mak
anan
Sasa
ran
Jang
kaM
enen
gah
2010
–201
4o
Terb
entu
knya
klaste
rind
ustri
peng
olaha
nCP
Oda
n tu
runa
nnya
di Su
mut
dan
Riau
;o
I
klim
usah
ada
ninv
esta
siya
ngko
ndus
if
Sasa
ran
Jang
ka P
anja
ng20
15–2
025
oM
empe
rluas
peng
emba
ngan
prod
ukak
hir;
oTe
rben
tukn
yace
ntre
ofex
celle
nce
indus
triole
okim
iao
Peng
uasa
anpa
sar;
oPe
man
tapa
nind
ustri
berw
awas
anlin
gkun
gan;
oTe
rinte
gras
inya
indus
tritu
runa
nke
lapa
sawi
tdiK
altim
,Kalb
ar,K
alten
gda
n Pa
pua
Stra
tegi
Sekt
or :
Dive
rsifik
asip
rodu
kkea
rah
oleok
imia
dan
turu
nann
ya,m
ening
katn
yajam
inan
paso
kan
CPO
untu
kind
ustri
dalam
nege
ri,ek
span
siek
spor
.Te
knol
ogi:
Adap
tasi
tekn
ologi
deng
anlis
ensi
dari
sum
berM
NCda
nm
endo
rong
kem
ampu
anpe
ngem
bang
anind
igeno
usR&
D.
Poko
k-po
kok
Renc
ana
Aksi
Jang
kaM
enen
gah
(201
0–
2014
)o
Men
jalin
kerja
sam
adi
anta
raind
ustri
CPO
dan
turu
nann
yade
ngan
indus
tri/in
stitu
sipe
nduk
ung/
terk
ait;
oIn
tegr
asiin
dustr
ipen
golah
anCP
O da
n tu
runa
nnya
;o
Peng
emba
ngan
indus
tri tu
runa
nCP
Oke
arah
indus
trisu
rfakta
n,ind
ustri
pelum
asda
nbio
diese
l;o
Men
jalin
kerja
sam
aR&
Dan
tara
lemba
gape
neliti
an,p
ergu
ruan
tingg
idan
indus
tri;
oM
ening
katka
nku
alita
spro
duks
esua
i SNI
;o
Men
gem
bang
kan
indus
trim
esin
pera
latan
;o
Men
gem
bang
kan
indus
triba
han
peno
long;
oM
ening
katka
nku
alita
sSD
Mm
elalui
peny
usun
anda
npe
nera
pan
SKKN
Iind
ustri
kimai
berb
asis
kelap
asa
wit;
oM
endo
rong
pera
nlem
baga
keua
ngan
dalam
peny
ediaa
nlay
anan
kred
itda
npe
rmod
alan
deng
ansu
kubu
nga
rend
ah;
oM
endo
rong
pera
nlem
baga
terk
aitda
lampe
mas
aran
.o
Prom
osiin
vesta
si;o
Peng
emba
ngan
infra
struk
tur;
oPe
ningk
atan
koor
dinas
idan
siner
giins
tans
i terk
aitda
lampe
neta
pan
kebij
akan
;o
Kebij
akan
insen
tifm
endu
kung
peng
emba
ngan
indus
tri;
oPe
ngha
pusa
n Pe
rda
yang
men
gham
batp
enge
mba
ngan
indus
tri;
oTe
rben
tukn
ya B
adan
Oto
rita
Peng
emba
ngan
Inve
stasi.
Poko
k-po
kok
Renc
ana
Aksi
Jang
ka P
anja
ng(2
015
–20
25)
oDi
vers
ifikas
ipro
duko
leokim
iaya
ngbe
rnila
i tam
bah
tingg
i;o
Inov
asip
rodu
kdan
tekn
ologi
mela
luipe
ningk
atan
R &
D;o
Pem
beria
nins
entif
bagi
pelak
uR&
Dpe
ngem
bang
anpr
oduk
turu
nan
kelap
asa
wit;
oPe
ngua
tan
linka
gean
tara
indus
trike
cilm
enen
gah
deng
anind
ustri
besa
rdala
mra
ngka
alih
tekn
ologi;
oM
endo
rong
kegia
tan
pene
litian
pasa
r(m
arke
rres
earc
h)gu
nam
enca
rior
ienta
sida
nsa
sara
npa
sary
ang
baru
dan
bern
iali ta
mba
h tin
ggi;
oPe
ningk
atan
kegia
tan
riset
tekn
ologi
indus
trida
nre
kaya
sapr
oduk
kimia
turu
nan
kelap
asa
wity
ang
terin
tegr
asi;
oPe
men
uhan
pasa
rdid
alam
nege
rida
npe
rluas
anpa
sare
kspo
r;o
Peny
ediaa
n fa
silita
spro
mos
idan
pem
asar
an;
oPe
ngem
bang
ante
knolo
gipr
oses
yang
efisi
enda
nbe
rwaw
asan
lingk
unga
n;o
Pene
rapa
nm
anaje
men
pena
ngan
anDa
map
akKe
selam
atan
,Ke
aman
an,
Kese
hata
nda
nLin
gkun
gan
Hidu
p(K
3L)
dilin
gkun
gan
indus
trikim
iabe
rbas
iske
lapa
sawi
t.
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
Lam
pira
nP
erat
uran
Men
teri
Per
indu
stria
nR
IN
omor
:111
/M-IN
D/P
ER
/10/
2009
10
Unsu
r Pen
unjan
g
Perio
desa
si Pe
ning
kata
nTe
knol
ogi
a.Ini
siasi
(200
4–20
09) :
Pilo
tpro
jectu
ntukM
ini P
lant(
scale
-up)
daris
umbe
rindig
enou
stek
nolog
i,lise
nsiu
ntuk
prod
ukhil
ir;b.
Peng
emba
ngan
Cepa
t(20
10–2
014)
: Mod
ifikas
idanp
enge
mban
gan t
ekno
logim
andir
inme
lalui
R&D;
c.Ma
tang(
2015
–202
5):In
dustr
y & T
echn
ology
Upgr
ading
,pen
gemb
anga
nbiom
assa
danb
iotek
nolog
i.
Pasa
ra.
Menin
gkatk
anpr
omos
iken
egar
a-ne
gara
Asia
dan A
frikad
alam
rang
kake
rjasa
sama
Non-
Blok
dan S
elatan
-Se
latan
;b.
Mema
nfaatk
anpo
tensi
pasa
rdala
mne
geri.
SDM
a.Me
ningk
atkan
kema
mpua
n SDM
dibida
ngole
okim
ia,bio
tekn
ologi
dan
bioma
ssa;
b.Me
ningk
atkan
pera
nan
Litba
ngda
nPe
rgur
uan
Tingg
iuntu
kme
ningk
atka
nmu
tupr
oduk
.
Infra
stru
ktur
a.Pe
ngem
bang
anfas
ilitas
pelab
uhan
dan t
angk
i timb
un(a
.l. Pa
puad
anKa
liman
tanTim
ur);
b.Ins
entif
kredit
bagi
petan
isaw
it;c.
Memb
erika
nins
entif
perp
ajaka
nuntu
kinv
estas
ibar
usela
ma3t
ahun
perta
ma;
d.Me
ngen
akan
Paja
k Eks
porC
PO.
Gam
bar1
. Ker
angk
aPe
ngem
bang
an In
dust
riPe
ngol
ahan
Kel
apa
Saw
itG
am
bar
1.
Kera
ng
ka P
en
gem
ban
gan
In
du
stri
Pen
go
lah
an
Kela
pa S
aw
it
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 111/M-IND/PER/10/2009
Lam
pira
nP
erat
uran
Men
teri
Per
indu
stria
nR
IN
omor
:111
/M-IN
D/P
ER
/10/
2009
11
Jasa
Ban
kda
nK
onsu
ltan
Pem
asar
an,A
sura
nsi,
Pers
h.Lo
gist
ik,
Lem
baga
Litb
ang/
PT1.
BB
KK
,PPK
S, S
BR
CIP
B2.
IPB,
ITB
,UN
AN
D,U
GM
,US
U
Aso
sias
iA
IMM
I,G
IMN
I, A
PO
LIN
,A
IMM
I, A
PR
OB
I
Pem
erin
tah
Pusa
t:D
eppe
rin, D
epta
n,D
epke
u, D
epda
g,BK
PM
Foru
m D
aya
Sai
ng/
Wor
king
Gro
upFa
silit
asiK
last
er
Pem
erin
tah
Dae
rah
: D
inas
Inda
g,D
inas
Perta
nian
Tand
anB
uah
Seg
ar
Mes
in /
Per
alat
anP
engo
laha
nC
PO
CPO
PKO
Ole
oche
mic
al
Min
yak
Gor
eng
Sabu
n,M
arga
rin
Bio
Die
sel
Eksp
ortir
Dis
tribu
tor
PAS
AR
DA
LAM
NE
GE
RI
PAS
AR
LUA
RN
EG
ER
I
Gam
bar2
. Ker
angk
a K
eter
kaita
nIn
dust
riPe
ngol
ahan
Kel
apa
Saw
itG
am
bar
2.
Kera
ng
ka K
ete
rkait
an
In
du
stri
Pen
go
lah
an
Kela
pa S
aw
it
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
Lam
pira
nP
erat
uran
Men
teri
Per
indu
stria
nR
IN
omor
:111
/M-IN
D/P
ER
/10/
2009
12
Tabe
l 1. P
eran
Pem
angk
u K
epen
tinga
nda
lam
Peng
emba
ngan
Indu
stri
Peng
olah
an K
elap
aSa
wit
Pem
erin
tah
Pusa
tPe
mda
Swas
taPe
rgur
uan
Ting
gi
& Li
tban
g Fo
rum
Renc
anaA
ksi 2
004 –
2009
Dep.Perin
Dep.Tan.
Dep.Dag
Dep.Keu
Prop
Kab
Asosiasi
Prs.Ind.
PT
KRT/BPPT
BBKK/BalaiKelapa Sawit
Daya Saing
WorkingGroup
FasilitasiKlaster
1.Me
ngen
dalik
anEk
spor
Baha
nBak
uCPO
;O
OO
OO
OO
2.Me
ndor
ong p
ening
katan
paso
kanC
POke
Indu
stri
peng
olaha
n;O
OO
OO
O
3.Me
mper
baiki
mutu
baha
n bak
uCPO
;O
OO
OO
O
4.Me
mban
gund
an m
empe
rbaik
i fsilit
aspe
labuh
anda
ntan
gkiti
mbun
diKa
ltim da
nPap
ua;
OO
OO
OO
5.Me
ndor
ong d
iversi
fikas
ipro
duk h
uluCP
O da
ri17j
enis
menja
di 30
jenis,
term
asuk
biod
iesel;
OO
OO
OO
OO
6.Me
mpro
mosik
aninv
estas
iindu
strio
leokim
ia (h
ilir);
OO
OO
7.Me
ngem
bang
kan p
rodu
kminy
ak go
reng
yang
meng
andu
ngbe
taka
rotin
seba
gais
umbe
rvita
minA
;O
OO
OO
OO
O
8.Me
ningk
atkan
dan m
empr
omos
ikank
egiat
anlitb
ang
peng
olaha
nCPO
;O
OO
OO
9.Me
mper
muda
h aks
eskre
dit un
tuk pe
tanis
awit;.
OO
OO
OO
O
Jatim
Papu
a
Tab
el 1
. P
era
n P
em
an
gku
Kep
en
tin
gan
dala
m P
en
gem
ban
gan
In
du
stri
Pen
go
lah
an
Kela
pa S
aw
it
��PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 112/M-IND/PER/10/2009
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 112/M-IND/PER/10/2009
TENTANG
PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KARET DAN BARANG KARET
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan industri nasional sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan peta panduan (Road Map) pengembangan klaster industri prioritas yang mencakup basis industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika, industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu;
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
B. Bahwa industri karet dan barang karet merupakan salah satu kelompok industri berbasis agro sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan industri karet dan barang karet;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan se-bagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Karet dan Barang Karet;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Ne-gara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pem-bangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Re-publik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indo-nesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
��PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 112/M-IND/PER/10/2009
Nomor 108, Tambahan Lembaran Ne-gara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pe-merintahan Antara Pemerintah, Pe-merintahan Daerah Provinsi dan Pe-merintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Ta-hun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia
�0PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lem-baran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Ber-satu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Pre-siden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Na-sional;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Orga-nisasi dan Tata Kerja Departemen Per-industrian;
��PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 112/M-IND/PER/10/2009
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KA-RET DAN BARANG KARET.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Karet dan Barang Karet Tahun 2010-2014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program/rencana aksi pengembangan klaster industri karet dan barang karet untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Industri Karet dan Barang Karet adalah industri yang terdiri dari :
a. Industri Ban Luar dan Ban Dalam (KBLI 25111)
b. Industri Vulkanisir ban (KBLI 25112);
c. Industri Barang-barang dari Karet untuk keperluan Rumah Tangga (KBLI 25191);
d. Industri Barang dari Karet untuk Industri (KBLI 25192);
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
e. Industri Barang-barang dari Karet yang belum termasuk 25191 dan 25192 (KBLI 25199)
3. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Per-guruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Lembaga Ke-masyarakatan lainnya.
4. Menteri adalah Menteri yang melaksanakan sebagian tugas urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
Pasal 2
(1) Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
(2) Peta Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
a. Pedoman operasional Aparatur Pe-merintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan pro-gram pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya;
b. Pedoman bagi Pelaku klaster In-dustri Karet dan Barang Karet, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sektor Industri Karet dan Barang Karet ataupun sektor lain yang terkait;
��PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 112/M-IND/PER/10/2009
c. Pedoman koordinasi perencanaan ke-giatan antar sektor, antar instansi terkait di Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota); dan
d. Informasi untuk menggalang dukungan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan klas-ter industri ini, yang pada akhirnya diharapkan untuk mendorong parti-sipasi dari masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri.
Pasal 3
(1) Program/rencana aksi pengembangan klaster Industri Karet dan Barang Karet dilaksanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2) Pelaksanaan program/rencana aksi se-bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemangku Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Peta Panduan.
Pasal 4
(1) Kementerian Negara/Lembaga membuat laporan kinerja tahunan kepada Menteri atas pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
(2) Menteri melaporkan hasil pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana di-maksud pada ayat (1) kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun selambat-lambat-nya pada akhir bulan Februari pada tahun berikutnya.
Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 14 Oktober 2009
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
ttd
FAHMI IDRIS
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
PRAYONO
SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Presiden RI;2. Wakil Presiden RI;3. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;4. Gubernur seluruh Indonesia;5. Bupati/Walikota seluruh Indonesia; 6. Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian.
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 112/M-IND/PER/10/2009
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 112/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009
PETA PANDUANPENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI
KARET DAN BARANG KARET
BAB I PENDAHULUAN
BAB II SASARAN
BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB IV PROGRAM / RENCANA AKSI
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
ttd
FAHMI IDRIS
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
PRAYONO
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 112/M-IND/PER/10/2009
BAB IPENDAHULUAN
A. Ruang Lingkup Industri Karet dan Barang KaretKaret dan barang-barang karet dapat diklasifikasikan menurut The Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dapat diperlihatkan pada tabel dibawah ini.
Tabel I.1. Kelompok Karet dan Barang-barang Karet
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RINomor : 112/M-IND/PER/10/2009
1
BAB I PENDAHULUAN
A. Ruang Lingkup Industri Karet dan Barang Karet
Karet dan barang-barang karet dapat diklasifikasikan menurut The
Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) dan Klasifikasi
Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang dapat diperlihatkan pada tabel
dibawah ini.
Tabel I.1. Kelompok Karet dan Barang-barang Karet
No No. HS KBLI Uraian Barang1. 40011-13 Karet alam
4002 Karet Sintetis
2. 4003-4009 25192 Barang dari karet untuk industri :- Benang karet- Tabung, pipa, selang
3. 4010 25192 Belt conveyor4. 4010 25192 Belt Transmission5. 4011-13 25111-25112 Ban (Roda 4, Roda 2, Sepeda)6. 4015 25199 Sarung tangan7. 4016-17 25191 Lain-lain
B. Pengelompokan Industri Karet dan Barang Karet
Industri karet dan barang karet dikelompokkan menjadi tiga kelompok industri
yaitu kelompok industri hulu, kelompok industri antara dan kelompok industi
hilir.
1. Kelompok Industri Hulu
Bokar (bahan olahan karet)
Kayu Karet
2. Kelompok Industri Antara (setengah jadi)
Crumb rubber (karet remah)
Sheet/RSS
Latek Pekat
Thin pole crepe
Brown crepe
B. Pengelompokan Industri Karet dan Barang KaretIndustri karet dan barang karet dikelompokkan menjadi tiga kelompok industri yaitu kelompok industri hulu, kelompok industri antara dan kelompok industi hilir.
1. Kelompok Industri Hulu
• Bokar (bahan olahan karet)
• Kayu Karet
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
2. Kelompok Industri Antara (setengah jadi)
• Crumb rubber (karet remah)
• Sheet/RSS
• Latek Pekat
• Thin pole crepe
• Brown crepe
3. Kelompok Industri Hilir
Adapun kelompok Industri hilir karet adalah industri yang merupakan produk akhir yang siap digunakan oleh industri pemakai. Yang temasuk produk hilir yaitu:
• Ban dan produk terkait serta ban dalam
• Barang jadi karet untuk keperluan industri
• Barang karet untuk kemiliteran
• Alas kaki dan komponennya
• Barang jadi karet untuk penggunaan umum
• Alat kesehatan dan laboratorium
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 112/M-IND/PER/10/2009
BAB IISASARAN
A. Jangka Menengah (2010 – 2014)1. Peningkatan produksi karet alam dari 3 juta ton
tahun 2009 menjadi 3,5 juta ton per tahun dengan pertumbuhan sekitar 4% rata-rata setahun;
2. Peningkatan kualitas SDM petani karet dan industri barang-barang karet;
3. Peningkatan investasi baru dan perluasan usaha industri barang –barang karet;
4. Pengembangan industri barang-barang karet untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sebagai substitusi impor.
B. Jangka Panjang (2010 – 2025)1. Peningkatan produktifitas karet alam sehingga
mencapai 4 juta ton per tahun;
2. Penerapan secara wajib SNI barang-barang karet, selang kompor gas, selang radiator dan komponen otomotif;
3. Pengembangan dan peningkatan daya saing industri barang-barang karet.
�0PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 112/M-IND/PER/10/2009
BAB IIISTRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Visi dan Arah Pengembangan Industri Karet dan Barang Karet
1. Visi Industri Karet dan Barang Karet
Menjadikan Indonesia sebagai negara produsen utama barang-barang karet tahun 2020.
2. Arah Pengembangan
• Peningkatan produktifitas dan kualitas karet alam untuk menunjang pasokan bahan baku industri barang-barang karet;
• Peningkatan produksi produk barang-barang karet guna memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri melalui diversivikasi produk, peningkatan nilai tambah, peningkatan kandungan lokal (bahan baku/penolong, peralatan pabrik, jasa teknik dan konstruksi, jasa pendukung produksi;
• Meningkatkan litbang teknologi industri, pe-ngembangan dan diversifikasi teknologi tra-disional ke teknologi maju.
B. Indikator PencapaianKinerja industri karet dan barang karet dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kearah perbaikan, hal ini terlihat dari beberapa indikator sebagai berikut:
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
1. Kinerja Industri Karet Alam
Tabel III.1.Realisasi dan Proyeksi Produksi Karet Alam Dunia (Ribu Ton)
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RINomor : 112/M-IND/PER/10/2009
5
1. Kinerja Industri Karet Alam
Tabel III.1. Realisasi dan Proyeksi Produksi Karet Alam Dunia (Ribu Ton)
Sumber: ANRPC 2009*prognosa
Produksi karet alam indonesia dalam pada tahun 2007 sebesar 2,755 juta
ton dan pada tahun 2008 turun menjadi 2,751 juta ton atau mengalami
penurunan -0,14 % dari tahun 2007. Sebagian besar (90 persen), karet
alam Indonesia di ekspor dalam bentuk karet mentah. Konsumsi karet alam
domestik untuk memproduksi barang-barang karet pada tahun 2008 baru
mencapai sekitar 10 persen.
Ekspor karet alam indonesia pada tahun 2007 sebesar 2,407 juta ton dan
pada tahun 2008 turun menjadi 2,209 juta ton atau mengalami penurunan
sebesar –8,2 %
2. Kinerja Industri Barang Kareta. Ban
Sampai saat ini ada 13 (tiga belas) produsen ban yang termasuk dalam
keanggotaan Asosiasi perusahaan ban Indonesia (APBI).
Perusahaan ban Nasional tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan
Ban Nasional untuk kendaraan Roda 4 dan Roda 2 dan bahkan sudah
diekspor keberbagai negara seperti Amerika Serikat – Saudi Arabia
Jepang, Philipina, Inggris dan Uni Emirat Arab.
Negara 2005 2006 2007 2008 2010 2015 2020
Thailand 2.937 2.968 3.056 3.090 3.001 3.413 3.286
Indonesia 2.271 2.637 2.755 2.751 3.072 3.656 4.428
Malaysia 1.126 1.268 1.137 1.072 888 770 714
India 771 853 807 881 818 789 803
China 428 483 600 531 479 486 492
Vietnam 469 560 602 663 599 713 835
Lain-lain 811 419 768 641 923 784 1.321
Dunia 8.813 9.188 9.725 9.629* 9.424 10.067 10.999
Sumber: ANRPC 2009
*prognosa
Produksi karet alam indonesia dalam pada tahun 2007 sebesar 2,755 juta ton dan pada tahun 2008 turun menjadi 2,751 juta ton atau mengalami penurunan -0,14 % dari tahun 2007. Sebagian besar (90 persen), karet alam Indonesia di ekspor dalam bentuk karet mentah. Konsumsi karet alam domestik untuk memproduksi barang-barang karet pada tahun 2008 baru mencapai sekitar 10 persen.
Ekspor karet alam indonesia pada tahun 2007 sebesar 2,407 juta ton dan pada tahun 2008 turun menjadi 2,209 juta ton atau mengalami penurunan sebesar –8,2 %
2. Kinerja Industri Barang Karet
a. Ban
Sampai saat ini ada 13 (tiga belas) produsen ban yang termasuk dalam keanggotaan Asosiasi perusahaan ban Indonesia (APBI).
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 112/M-IND/PER/10/2009
Perusahaan ban Nasional tersebut telah mampu memenuhi kebutuhan Ban Nasional untuk kendaraan Roda 4 dan Roda 2 dan bahkan sudah diekspor keberbagai negara seperti Amerika Serikat – Saudi Arabia Jepang, Philipina, Inggris dan Uni Emirat Arab.
Meskipun ada beberapa jenis ban, khususnya yang digunakan untuk kendaraan off the road serta ban pesawat terbang masih belum diproduksi dalam negeri.
Tahun 2006 ekspor ban sekitar US$ 665 juta, tahun 2007 mencapai US$ 803 juta, sedangkan tahun 2008 mencapai US$ 935 juta atau naik sebesar 16,4 %. Penjualan domestik pada tahun 2006 sebesar Rp. 5,81 triliyun, tahun 2006 mencapai Rp. 6,75 trilyun dan pada tahun 2007 naik menjadi Rp. 6,93 trilyun dan tahun 2008 menjadi Rp. 7,98 trilyun.
Resesi ekonomi dunia mengakibatkan turunnya permintaan ban dunia, khususnya Japan, Eropa, USA, namun permintaan pasar domestik naik cukup tinggi pada tahun 2008 sehingga produksi masih bisa dipertahankan pada tingkat yang tinggi untuk menghemat biaya tetap.
Utilisasi industri ban roda 4 pada tahun 2007 sebesar 85,2% dan pada tahun 2008 sama dengan pada tahun 2007 sebesar 85,2%
Pada tabel berikut dapat dilihat perkembangan industri Ban roda 4 dari tahun 2004 sampai dengan 2008.
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
Tabel III.2. Perkembangan Industri Ban Kendaraan Bermotor Roda 4
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RINomor : 112/M-IND/PER/10/2009
6
Meskipun ada beberapa jenis ban, khususnya yang digunakan untuk
kendaraan off the road serta ban pesawat terbang masih belum
diproduksi dalam negeri.
Tahun 2006 ekspor ban sekitar US$ 665 juta, tahun 2007 mencapai
US$ 803 juta, sedangkan tahun 2008 mencapai US$ 935 juta atau naik
sebesar 16,4 %. Penjualan domestik pada tahun 2006 sebesar Rp. 5,81
triliyun, tahun 2006 mencapai Rp. 6,75 trilyun dan pada tahun 2007 naik
menjadi Rp. 6,93 trilyun dan tahun 2008 menjadi Rp. 7,98 trilyun.
Resesi ekonomi dunia mengakibatkan turunnya permintaan ban dunia,
khususnya Japan, Eropa, USA, namun permintaan pasar domestik naik
cukup tinggi pada tahun 2008 sehingga produksi masih bisa
dipertahankan pada tingkat yang tinggi untuk menghemat biaya tetap.
Utilisasi industri ban roda 4 pada tahun 2007 sebesar 85,2% dan pada
tahun 2008 sama dengan pada tahun 2007 sebesar 85,2%
Pada tabel berikut dapat dilihat perkembangan industri Ban roda 4 dari
tahun 2004 sampai dengan 2008.
Tabel III.2. Perkembangan Industri Ban Kendaraan Bermotor Roda 4
*) Termasuk Roda 2sumber : APBI
Pada tabel berikut dapat dilihat perkembangan industri Ban roda 2 dari
tahun 2004 sampai dengan 2008.
U r a i a n 2004 2005 2006 2007 2008
Kapasitas Terpasang (Juta Unit) 41.8 45.0 49.3 49.3 49.3
Realisasi Produksi (Juta Unit) 35.4 41.3 41.0 42.0 42.0
Utilisasi Kap Terpasang (%) 84.7 91.8 83.2 85.2 85.2Pemasaran D/N (Juta Unit) 11.7 12.8 13.2 14.3 11.1
Volume Ekspor (Juta Unit) 21.1 23.4 26.6 28.7 33,6
Nilai Ekspor (Juta US$) 462.0 570.0 710.0 803.6 931,0
Volume Impor (Juta Unit) 1.76 2.19 2.55 2.80 2.7
Nilai Impor (Juta US$) 29.5 38.1 64.9 66,1 97.3
Tenaga Kerja (org) *) 21,307 23,525 25,700 22,919 24.2
Jumlah Unit Usaha *) 13 13 13 13 13
*) Termasuk Roda 2
sumber : APBI
Pada tabel berikut dapat dilihat perkembangan industri Ban roda 2 dari tahun 2004 sampai dengan 2008.
Tabel III.3. Perkembangan Industri ban Kendaraan Bermotor
Roda 2
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RINomor : 112/M-IND/PER/10/2009
7
Tabel III.3. Perkembangan Industri ban Kendaraan Bermotor Roda 2
b. Industri Sarung TanganJumlah unit usaha industri sarung tangan yang terdaftar pada Asosiasi
Sarung Tangan Karet Indonesia berjumlah 13 unit usaha yang berlokasi
untuk 10 unit usaha di Sumatera Utara, 2 unit usaha di Jawa Timur dan
1 unit usaha di Jawa Barat. Total kapasitas terpasang pada tahun
2007 sebesar 12 milyar pasang dengan total investasi sebesar US$
100,8 juta. Pada tahun 2007 ini telah diresmikan 1 unit usaha lagi
industri sarung tangan di Kalimantan Selatan, dengan investasi senilai
Rp. 20 Milyar, total kapasitas produksi 20 ton/bulan.
Total produksi total produksi sarung tangan tahun 2007 sebesar
9.549.000 pcs dan tahun 2008 turun menjadi 8.500.000 pcs.
Utilisasi industri sarung tangan karet pada tahun 2007 sebesar 79,6%
dan pada tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 70%.
Investasi pada industri sarung tangan karet berdasarkan data dari
BKPM dari tahun 2004 sampai tahun 2007 sebesar US$ 194,9 Milyar
dan pada tahun 2008 naik sebesar US$ 295,7 Milyar.
Nilai ekspor industri sarung tangan karet pada tahun 2007 sebesar US$
153,6 Juta dan pada tahun 2008 naik menjadi US$ 175,9 Juta .Pada
tabel berikut dapat dilihat perkembangan industri sarung tangan karet
dari tahun 2004 sampai dengan 2008.
Uraian 2004 2005 2006 2007 2008
Kapasitas Terpasang (Juta Unit) 7.7 27.7 27.7 27.7 27.7
Realisasi Produksi (Juta Unit) 18.6 22.0 21.6 24.0 25.9
Utilisasi Kap Terpasang (%) 81.9 79.3 77.9 86.5 93.4
Pemasaran D/N (Juta Unit) 18.1 21.3 21.0 23.3 25.2
Volume Ekspor (Juta Unit) 0.5 0.4 0.4 0.5 0.7
Nilai Ekspor (Juta US$) 3.5 2.4 2.9 6.4 10.7
Volume Impor (Juta Unit) 1.4 2.1 2.8 3.0 3.4
Nilai Impor (Juta US$) 3.2 4.5 5.0 8.5 9.0
Tenaga Kerja (org) *) 21,307 23,525 25,700 28,600 24,115
Jumlah Unit Usaha *) 13 13 13 13 13.0
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 112/M-IND/PER/10/2009
b. Industri Sarung Tangan
Jumlah unit usaha industri sarung tangan yang terdaftar pada Asosiasi Sarung Tangan Karet Indonesia berjumlah 13 unit usaha yang berlokasi untuk 10 unit usaha di Sumatera Utara, 2 unit usaha di Jawa Timur dan 1 unit usaha di Jawa Barat. Total kapasitas terpasang pada tahun 2007 sebesar 12 milyar pasang dengan total investasi sebesar US$ 100,8 juta. Pada tahun 2007 ini telah diresmikan 1 unit usaha lagi industri sarung tangan di Kalimantan Selatan, dengan investasi senilai Rp. 20 Milyar, total kapasitas produksi 20 ton/bulan.
Total produksi total produksi sarung tangan tahun 2007 sebesar 9.549.000 pcs dan tahun 2008 turun menjadi 8.500.000 pcs.
Utilisasi industri sarung tangan karet pada tahun 2007 sebesar 79,6% dan pada tahun 2008 mengalami penurunan menjadi 70%.
Investasi pada industri sarung tangan karet berdasarkan data dari BKPM dari tahun 2004 sampai tahun 2007 sebesar US$ 194,9 Milyar dan pada tahun 2008 naik sebesar US$ 295,7 Milyar.
Nilai ekspor industri sarung tangan karet pada tahun 2007 sebesar US$ 153,6 Juta dan pada tahun 2008 naik menjadi US$ 175,9 Juta .Pada tabel berikut dapat dilihat perkembangan industri sarung tangan karet dari tahun 2004 sampai dengan 2008.
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
Tabel III.4. Perkembangan Industri Sarung Tangan
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RINomor : 112/M-IND/PER/10/2009
8
Tabel III.4. Perkembangan Industri Sarung Tangan
C. Tahapan Implementasi
1. Langkah-langkah yang telah dilakukan :
Telah dilakukan tahapan sosialiasi, identifikasi permasalahan dan
persiapan kolaborasi klaster industri pengolahan karet melalui kegiatan
Forum Komunikasi dan Working Group di dua daerah yaitu di Sumatera
Utara dan Jawa Barat.
Pelaksanaan identifikasi permasalahan dalam upaya pengembangan
industribarang-barang karet di daerah denganmelibatkan stakeholder di
daerah melaluipembentukan working group. Dari hasil kelompok kerja
industri pengolahan karet di Sumatera Utara telah dipetakan dan
diinventarisasi di beberapa wilayah potensi perkebunan karet serta
industri pengolahan karet hilir. Sementara itu di Propinsi Sumatera
Selatan dan Jawa Barat telah diberikan bantuan peralatan industry
kompon yang diharapkan akan dapat mendorong tumbuhnya industri
sejenis dan industri hilir barang-barang karet.
2. Hasil yang telah dicapai, diantaranya:
Melakukan koordinasi dalam rangka pengamanan pasokan gas untuk
industri sarung tangan karet;
Uraian 2004 2005 2006 2007 2008
Kapasitas Terpasang (Juta Pcs) 11.000 11.000 12.000 12.000 12.000
Realisasi Produksi (Juta Pcs) 8.256 9.500 9.522 9.549 8.500
Utilisasi Kap Terpasang (%) 75,1 86,4 79,4 79,6 70
Pemasaran D/N (Juta Pcs) 2.416,0 1.963,0 2.169,0 2.513,0 1.280
Volume Ekspor (Juta Pcs) 5.932,0 7.692,0 7.426,0 7.203,0 7.396
Nilai Ekspor (Ribu US$) 95.736,0 138.125,0 152.199,0 153.677,5 175.987
Volume Impor (Juta Pcs) 95,8 156,0 170,0 167,0 176,0
Nilai Impor (Ribu US$) 2.099,6 3.751,3 3.686,2 3.981,1 5.088
Tenaga Kerja (org) 9.307 10.207 5.007 5.007 5007
Jumlah Unit Usaha 13 13 13 13 13
C. Tahapan Implementasi1. Langkah-langkah yang telah dilakukan :
• Telah dilakukan tahapan sosialiasi, identifikasi permasalahan dan persiapan kolaborasi klaster industri pengolahan karet melalui kegiatan Forum Komunikasi dan Working Group di dua daerah yaitu di Sumatera Utara dan Jawa Barat.
• Pelaksanaan identifikasi permasalahan dalam upaya pengembangan industribarang-barang karet di daerah denganmelibatkan stakeholder di daerah melaluipembentukan working group. Dari hasil kelompok kerja industri pengolahan karet di Sumatera Utara telah dipetakan dan diinventarisasi di beberapa wilayah potensi perkebunan karet serta industri pengolahan karet hilir. Sementara itu di Propinsi Sumatera Selatan dan Jawa Barat telah diberikan bantuan
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 112/M-IND/PER/10/2009
peralatan industry kompon yang diharapkan akan dapat mendorong tumbuhnya industri sejenis dan industri hilir barang-barang karet.
2. Hasil yang telah dicapai, diantaranya:
• Melakukan koordinasi dalam rangka pengama-nan pasokan gas untuk industri sarung tangan karet;
• Pemetaan potensi bahan baku industri pe-ngolahan karet untuk penyusunan profil inves-tasi pengembangan industri hilir karet;
• Telah dilakukan kajian cara pendeteksian di-ni vulkanisat karet dalam bahan olah karet (Bokar);
• Telah diberlakukan SNI wajib untuk produk selang karet sejak 27 Nopember 2007 sesuai SK Menteri Perindustrian Nomor : 92/M-IND/Per/11/2007, tetapi berhubung kesiapan produsen dalam negeri belum siap maka pemberlakuannya ditunda sampai 1 Juli 2008;
• Telah tersusun konsep standar kompetensi kerja SDM karet dan barang-barang karet oleh BPPI tetapi pada tahun 2008 baru akan dikonvensikan;
• Pemetaan potensi pasar dalam negeri dan industri permesinan dalam mendukung pengembangan industri barang karet.
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 112/M-IND/PER/10/2009
BAB IVPROGRAM / RENCANA AKSI
A. Rencana Aksi Jangka Menengah (2010 – 2014)
• Melanjutkan pembinaan petani untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas bahan olah karet melalui replanting dan perluasan lahan;
• Pengembangan Industri barang-barang karet melalui promosi investasi dan fasilitas untuk penanaman modal dibidang usaha tertentu atau daerah tertentu (PP No.1 tahun 2007);
• Memperkuat kelembagaan industri barang-barang karet yang dihubungkan dengan industri karet alam;
• Melanjutkan program peningkatan kompetensi SDM industri barang-barang karet;
• Melakukan kajian kebutuhan bahan baku industri barang-barang karet.
B. Rencana Aksi Jangka Panjang (2010 – 2025)• Melanjutkan pembinaan petani untuk meningkatkan
produktifitas dan kualitas bahan olah karet melalui sosialisasi dan pelatihan;
• Mengembangankan industri barang-barang karet sehingga mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui diversifikasi produksi;
• Mengembangkan industri permesinan yang men-dukung pengembangan industri barang-barang karet;
• Melaksanakan da melanjutkan program pendidikan standar kompetensi SDM industri barang-barang
�0PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
karet melalui diklat kompetensi SDM industri karet dan barang-barang karet;
• Menerapkan secara wajib SNI barang-barang karet;
• Mengembangkan investasi baru agar menjadi salah satu basis industri ban dunia;
• Melaksanakan harmonisasi standar internasional seperti UN-ECE untuk barang-barang karet kom-ponen otomotif.
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 112/M-IND/PER/10/2009
Lam
pira
nP
erat
uran
Men
teri
Per
indu
stria
nR
IN
omor
:112
/M-IN
D/P
ER
/10/
2009
11
Indu
stri
Inti
Indu
stri
Pen
duku
ngIn
dust
riTe
rkai
t
Indu
stri
Bar
ang-
bara
ng K
aret
Kar
et A
lam
;Kar
etS
inte
tis; B
ahan
Kim
ia (
Fille
r),
Kar
bon
Bla
ck, P
erm
esin
an In
dust
riO
tom
otif
Sas
aran
Jang
kaM
enen
gah
(201
0-20
14)
Sas
aran
Jang
ka P
anja
ng (
2010
–20
25)
-P
enin
gkat
anpr
oduk
tivita
ska
reta
lam
sehi
ngga
men
capa
i3,5
ton
deng
anpe
rtum
buha
nse
kita
r4%
rata
-tara
perta
hun
-P
enin
gkat
anku
alita
s S
DM
di In
dust
ri B
aran
g-ba
rang
Kar
et-
Pen
ingk
atan
Inve
stas
ibar
uda
n P
erlu
asan
usah
a In
dust
riba
rang
-bar
ang
Kar
et-
Pen
gem
bang
an In
dust
riba
rang
-bar
ang
kare
tdal
amne
geri
seba
gais
ubst
itusi
Impo
r.
-M
enin
gkat
nya
prod
uksi
kare
t ala
mm
enja
di4
juta
ton/
tahn
-B
erke
mba
ngny
abe
rbag
aije
nis
prod
ukba
rang
-bar
ang
kare
t-
Men
ingk
atny
ape
nggu
naan
kare
tal
amda
lam
nege
rida
ri16
%(2
010)
men
jadi
20%
(202
0).
Stra
tegi
Sek
tor:
-P
enin
gkat
anpr
oduk
tifita
sda
nku
alita
ska
reta
lam
untu
km
enun
jang
paso
kan
baha
nba
kuin
dust
riba
rang
-bar
ang
kare
t-
Pen
ingk
atan
prod
uksi
prod
ukba
rang
-bar
ang
kare
tgun
am
emen
uhik
ebut
uhan
pasa
rdal
amne
geri
mel
alui
dive
rsiv
ikas
ipro
duk
, pen
ingk
atan
nila
itam
bah
,pen
ingk
atan
kand
unga
nlo
kal (
baha
nba
ku/p
enol
ong,
pera
lata
npb
arik
,jas
a te
knik
dan
kons
truks
i,ja
sape
nduk
ung
prod
uksi
.Te
knol
ogi :
-
Men
ingk
atka
nlit
bang
tekn
olog
iind
ustri
,pen
gem
bang
anda
ndi
vers
ifika
si te
knol
ogit
radi
sion
alke
tekn
olog
imaj
u.
Pok
ok-p
okok
Ren
cana
Aks
iJan
gka
Men
enga
h (2
010–
2014
)P
okok
-pok
ok R
enca
naA
ksiJ
angk
a P
anja
ng(2
010–
2025
)
-M
elan
jutk
anpe
mbi
naan
peta
niun
tuk
men
ingk
atka
npr
oduk
tivita
sda
nku
alita
sba
han
olah
kare
tmel
alui
repl
antin
gda
npe
rluas
anla
han.
-P
enge
mba
ngan
Indu
stri
bara
ngka
ret
mel
alui
prom
osi
inve
stas
ida
nfa
silit
asun
tuk
peng
emba
ngan
mod
aldi
bida
ngus
aha
terte
ntu
dan
atau
daer
ahte
rtent
u(P
PN
o.1
tahu
n20
07)
-M
enin
gkat
kan
koor
dina
side
ngan
inst
ansi
terk
aitd
alam
rang
kape
nyed
iaan
baha
nba
kuka
reta
lam
-M
endo
rong
Pen
gem
bang
anin
dust
riba
rang
-bar
ang
kare
t
Uns
ur P
enun
jang
Per
iode
Pen
ingk
atan
Tekn
olog
iS
DM
: a.
Inis
iasi
: -
Res
trukt
uris
asid
anop
timal
isas
ipab
rik-p
abrik
yang
mas
ihm
engg
unak
ante
knol
ogi
lam
ab.
Pen
gem
bang
ance
pat :
-
Men
doro
ngR
& D
dal
am p
enge
mba
ngan
ban
deng
anke
bisi
ngan
rend
ahR
oad
Noi
se e
mis
sion
-M
empr
oduk
sije
nis
ban
radi
alde
ngan
berb
agai
uku
ran
-M
empr
oduk
sisa
rung
tang
anka
retm
edic
algr
ade
-M
enin
gkat
kan
kem
ampu
anS
DM
di B
idan
gin
dust
ripe
ngol
ahan
kare
tdan
bara
ng-b
aran
gka
ret
-P
enyu
suna
nst
anda
rkom
pete
nsik
erja
indu
stri
peng
olah
anka
retd
anba
rang
-ba
rang
kare
t Lam
pira
nP
erat
uran
Men
teri
Per
indu
stria
nR
IN
omor
:112
/M-IN
D/P
ER
/10/
2009
12
Pas
ar :
-M
emba
ngun
daya
sain
g te
rhad
apin
dust
ri ba
rang
-bar
ang
kare
t-
Men
ingk
atka
nvo
lum
e da
npa
sar e
kspo
r-
Mem
bang
unci
tram
engg
unak
an p
rodu
k da
lam
neg
eri
-M
emba
ngun
dan
mem
prod
uksi
kan
mer
klo
kal d
ipas
arIn
tern
asio
nal
Infra
stru
ktur
: -
Men
ingk
atka
n pe
ran
Litb
ang
dan
perg
urua
n tin
ggi
-M
emba
ngun
sara
napr
asar
ana
jala
nda
rilo
kasi
bah
anba
ku-
Pen
gem
bang
anke
mam
puan
bala
i-bal
aika
ret
Gam
bar
1. K
eran
gka
Pen
gem
bang
an In
dust
ri K
aret
dan
Bar
ang
Kar
etG
am
bar
1.
Kera
ng
ka P
en
gem
ban
gan
In
du
stri
Kare
t d
an
Bara
ng
Kare
t
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
Gam
bar
2.
Kera
ng
ka K
ete
rkait
an
Pen
gem
ban
gan
In
du
stri
Kare
t d
an
Bara
ng
Kare
t
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 112/M-IND/PER/10/2009
Tab
el 1
. P
era
n P
em
an
gku
Kep
en
tin
gan
Dala
m P
en
gem
ban
gan
In
du
stri
Kare
t d
an
Bara
ng
Kare
t
Lam
pira
nP
erat
uran
Men
teri
Per
indu
stria
nR
IN
omor
:112
/M-IN
D/P
ER
/10/
2009
15
Pene
rbita
nPe
rmen
Perta
nian
tent
ang
mut
u bo
kar s
esua
i SNI
dan
UU N
o. 1
8/20
04.
8Pe
nera
pan
SKM
enpe
rinda
g61
6/M
PP/K
ep/X
/99
deng
an
men
doro
ng p
edag
ang
peng
umpu
lmem
ilikiS
IUP
√√
√√
√√
9Pe
mbe
rday
aan
kelem
baga
anan
tara
pet
ani d
an p
edag
ang
peng
umpu
l√
√√
√√
10Pe
nyus
unan
dan
pen
erbit
anSN
Iba
rang
-bar
ang
kare
t(se
lang
radia
tor,
selan
g ko
mpo
r gas
, sa
rung
tang
an)
√√
√√
√
11Pe
mbe
rlaku
anSN
I waji
b ba
gi ba
n vu
lkanis
ir√
√√
√
12Pa
rtisip
asi p
ening
kata
nke
rjasa
ma
bidan
g sta
ndar
di
tingk
atAS
EAN
dan
inter
nasio
nal
√√
√√
13Pe
ngha
pusa
nPP
N un
tuk s
emua
jenis
kare
t seb
agai
baha
n ba
ku
(PP
No. 7
tahu
n 20
07 h
anya
diber
lakuk
an u
ntuk
late
ks)
√√
√√
√
14Pe
men
uhan
pas
okan
gas
unt
uk
indus
tri sa
rung
tang
an
√√
√√
15Pe
ngha
pusa
nBM
ADCa
rbon
Blac
k yan
gsu
dah
diber
lakuk
an3
tahu
n √
√√
16Pe
nyus
unan
dan
pen
erap
ansta
ndar
kom
pete
nsi
√√
√
17Pe
rbaik
an In
frastr
uktu
r aks
es ke
ke
bun
dan
pelab
uhan
√
√√
18Pe
ngem
bang
an In
dustr
i bar
ang-
bara
ng ka
ret k
eper
luan
indus
tri(d
ivers
ifikas
i) un
tuk p
rodu
kbe
rnila
i tam
bah
tingg
i (k
ompo
nen
otom
otif,
tekn
ik da
n ele
ktron
ika)
√√
√√
√√
Lam
pira
nP
erat
uran
Men
teri
Per
indu
stria
nR
IN
omor
:112
/M-IN
D/P
ER
/10/
2009
14
Tabe
l 1.
Pera
nPe
man
gku
Kep
entin
gan
Dal
amPe
ngem
bang
an In
dust
riK
aret
dan
Bar
ang
Kar
et
Pem
erin
tah
Pusa
tPe
mda
Swas
taPe
rgur
uan
Ting
gi&
Litb
ang
Foru
mRe
ncan
aAks
i201
0-20
14De
p.Pe
rinDe
p.Ta
n.De
p.Da
gDe
p.Ke
uBK PM
BSN
Dep.
PUDe
p.ES
DMBI
Mene
gUK
MPr
opKa
bAs
o-sia
siPr
s.In
d.PT
BPTK
Baris
tand
Daya
Sain
gW
orkin
gGr
oup
Fasil
itasi
Klas
ter
1Pe
rcep
atan
pen
yedia
an b
ibit
ungg
ul pe
ngha
sil la
teks
dan
ka
yu, p
oten
si pr
oduk
si>
1 to
n/ha
/th d
an ka
yu>1
00m
3/ha
/siklu
s.
√√
√√
√
2Re
vitali
sasi
perk
ebun
an se
luas
250
ribu
hekta
r per
emaja
an d
an
50rib
u he
ktar p
erlua
san
√√
√√
√
3Pe
man
faat
an ke
mba
li keb
un
kare
t ter
lanta
r di 1
6 pr
opins
i di
Sum
ater
a,Ka
liman
tan,
Jaba
r&Ba
nten
√√
√√
4Te
rsed
ianya
sara
na p
rodu
ksi
lainn
ya(p
upuk
, pes
tisida
dan
pe
ralat
an) d
alam
jum
lah cu
kup
deng
an tin
gkat
mut
u da
n ha
rga
bers
aing.
√√
√√
√√
5Pe
nera
pan
Good
Agric
ultur
alPr
actic
es(p
erba
ikan
tekn
iksa
dap,
dll),
GHP
,GM
P√
√√
√
6Pe
ratu
ran
Men
perin
d No
. 19/
M-
IND/
PER/
5/ 2
006
tent
ang
Stan
dard
isasi,
Pem
binaa
n da
n Pe
ngaw
asan
Stan
dar N
asion
al In
done
siaBi
dang
Indu
stri,
tang
gal 1
Mei
2006
√√
√√
7Pe
nera
pan
UU N
o 18
/200
4,SN
IBo
kar N
o. 0
6-20
47-2
002
dan
Pene
rbita
nPe
rmen
Perta
nian
tent
ang
mut
u bo
kar s
esua
i SNI
dan
UU N
o. 1
8/20
04,S
INBo
kar
No. 0
6-20
47-2
002
dan
√√
√√
√√
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
Lam
pira
nP
erat
uran
Men
teri
Per
indu
stria
nR
IN
omor
:112
/M-IN
D/P
ER
/10/
2009
15
Pene
rbita
nPer
menP
ertan
ianten
tangm
utu bo
kar s
esua
i SNI
dan U
U No
. 18/2
004.
8Pe
nera
panS
KMe
nper
indag
616/M
PP/K
ep/X
/99 de
ngan
me
ndor
ong p
edag
ang
peng
umpu
lmem
ilikiS
IUP
√√
√√
√√
9Pe
mber
daya
an ke
lemba
gaan
antar
a peta
ni da
n ped
agan
g pe
ngum
pul
√√
√√
√
10Pe
nyus
unan
dan p
ener
bitan
SNI
bara
ng-b
aran
g kar
et(se
lang
radia
tor, s
elang
komp
or ga
s, sa
rung
tang
an)
√√
√√
√
11Pe
mber
lakua
nSNI
waji
b bag
i ba
n vulk
anisi
r√
√√
√
12Pa
rtisipa
si pe
ningk
atan
kerja
sama
bida
ng st
anda
r di
tingk
atAS
EAN
dan i
ntern
asion
al√
√√
√
13Pe
ngha
pusa
nPPN
untu
k sem
uajen
is ka
ret s
ebag
ai ba
han b
aku
(PP
No. 7
tahu
n 200
7 han
yadib
erlak
ukan
untuk
latek
s)
√√
√√
√
14Pe
menu
han p
asok
an ga
s untu
k ind
ustri
saru
ng ta
ngan
√
√√
√
15Pe
ngha
pusa
nBM
ADCa
rbon
Blac
k yan
gsu
dah d
iberla
kuka
n3 t
ahun
√
√√
16Pe
nyus
unan
dan p
ener
apan
stand
ar ko
mpete
nsi
√√
√
17Pe
rbaik
an In
frastr
uktur
akse
s ke
kebu
n dan
pelab
uhan
√
√√
18Pe
ngem
bang
an In
dustr
i bar
ang-
bara
ng ka
ret k
eper
luan i
ndus
tri(d
iversi
fikas
i) untu
k pro
duk
bern
ilai ta
mbah
tingg
i (ko
mpon
en ot
omoti
f, tek
nik da
n ele
ktron
ika)
√√
√√
√√
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 112/M-IND/PER/10/2009
Lam
pira
nP
erat
uran
Men
teri
Per
indu
stria
nR
IN
omor
:112
/M-IN
D/P
ER
/10/
2009
16
19Pr
omos
i inve
stasi
dan f
asilit
asun
tukPe
nana
manm
odal
di bid
ang u
saha
terte
ntu da
n atau
da
erah
terte
ntu(P
P No
. 1 T
ahun
2007
√√
√√
√√
20Ba
ntuan
sertif
ikasi
lahan
untuk
me
ndap
atkan
kred
it ban
k √
√√
√√
21Pe
nyed
iaan
Kred
it Usa
haKe
cilda
nMen
enga
h(UK
M) da
lampe
ngem
bang
an us
aha b
ersa
ma(p
engo
lahan
dan p
emas
aran
).
√√
√√
√√
√√
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
��PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 112/M-IND/PER/10/2009
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 113/M-IND/PER/10/2009
TENTANG
PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KAKAO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan industri nasional sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan peta panduan (Road Map) pengembangan klaster industri prioritas yang mencakup basis industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika, industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu;
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
b. Bahwa industri kakao merupakan salah satu industri berbasis agro sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan klaster industri kakao;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan se-bagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Kakao;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Ne-gara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemba-ngunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Re-publik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lem-baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Un-dang-Undang Republik Indonesia No-mor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
��PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 112/M-IND/PER/10/2009
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lem-baran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pe-merintahan Antara Pemerintah, Pe-merintahan Daerah Provinsi dan Pe-merintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia
�0PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lem-baran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kemen-terian Negara Republik Indonesia se-bagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Orga-nisasi dan Tata Kerja Departemen Per-industrian;
��PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 112/M-IND/PER/10/2009
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KAKAO.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Peta Panduan (Road map) Pengembangan Klaster Industri Kakao Tahun 2010-2014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program/rencana aksi pengembangan klaster industri kakao untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Industri Kakao adalah industri yang terdiri dari:
a. Industri Bubuk Coklat (KBLI 15431);
b. Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula (KBLI 15432).
3. Pemangku Kepentingan adalah Peme-rintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Lembaga Ke-masyarakatan lainnya.
4. Menteri adalah Menteri yang melak-sanakan sebagian tugas urusan peme-rintahan di bidang perindustrian.
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
Pasal 2
(1) Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
(2) Peta Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
a. Pedoman operasional Aparatur Pe-merintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan pro-gram pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya;
b. Pedoman bagi Pelaku klaster Industri Kakao, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sektor Industri Kakao ataupun sektor lain yang terkait;
c. Pedoman koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota); dan
d. Informasi untuk menggalang duku-ngan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan klaster industri ini, yang pada akhirnya diharapkan untuk mendorong par-tisipasi dari masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri.
��PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 112/M-IND/PER/10/2009
Pasal 3
(1) Program/rencana aksi pengembangan klaster Industri Kakao dilaksanakan se-suai dengan Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2) Pelaksanaan program/rencana aksi se-bagaimana dimaksud pada ayat (1) di-lakukan oleh Pemangku Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Peta Panduan.
Pasal 4
(1) Kementerian Negara/Lembaga membuat laporan kinerja tahunan kepada Menteri atas pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2) Menteri melaporkan hasil pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana di-maksud pada ayat (1) kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun selambat-lambatnya pada akhir bulan Februari pada tahun berikutnya.
Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2009
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
ttd
FAHMI IDRIS
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
PRAYONO
SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Presiden RI;
2. Wakil Presiden RI;
3. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
4. Gubernur seluruh Indonesia;
5. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
6. Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian.
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 113/M-IND/PER/10/2009
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 113/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009
PETA PANDUANPENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI
KAKAO
BAB I PENDAHULUAN
BAB II SASARAN
BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB IV PROGRAM / RENCANA AKSI
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
ttd
FAHMI IDRIS
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
PRAYONO
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 113/M-IND/PER/10/2009
BAB IPENDAHULUAN
A. Ruang Lingkup Industri Kakao• Indonesia merupakan produsen kakao terbesar
ketiga di dunia setelah negara Pantai Gading dan Ghana. Tiga besar negara penghasil kakao sebagai berikut; Pantai Gading (1.421.000 ton), Ghana (747.000 ton), Indonesia (577.000 ton). Luas lahan tanaman kakao Indonesia lebih kurang 992.448 Ha dengan produksi biji kakao sekitar 577.000 ton per tahun, dan produktivitas rata-rata 900 Kg per ha.
• Daerah penghasil kakao dengan urutan sebagai berikut; Sulawesi Selatan 184.000 (31,9%), Sulawesi Tengah 137.000 ton (23,7%), Sulawesi Tenggara 111.000 ton (19,2%), Sulawesi Barat 76.743 ton ( 13,8 %), Sulawesi Utara 21.000 Ton (3,6 %), Lampung 17.000 ton (2,9%), Kalimantan Timur 15.000 Ton (2,6%) dan daerah lainnya 15.257 ton (2,6%). Menurut usahanya perkebunan kakao Indonesia dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok yaitu; Perkebunan Rakyat 887.735 Ha, Perkebunan Negara 49.976 Ha dan Perkebunan Swasta 54.737 Ha.
• Ekspor biji kakao Indonesia pada tahun 2008 sebesar 334.915 ton (60%) dengan negara tujuan; USA, Malaysia, dan Singapura, sisanya sekitar 242.085 ton diolah di dalam negeri yang menghasilkan cocoa liquor, cocoa butter, cocoa cake, dan cocoa powder digunakan untuk industri dalam negeri dan ekspor.
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
• Dengan perbaikan planting management (budidaya tanaman, pemeliharaan/perawatan, dan panen) yang dikelola secara lebih baik dan benar maka tidak menutup kemungkinan produktivitasnya bisa ditingkatkan menjadi 1.000-1500 Kg/ha.
• Biji kakao Indonesia memiliki keunggulan mel-ting point Cocoa Butter yang tinggi, serta tidak mengandung pestisida dibanding biji kakao dari Ghana maupun Pantai Gading.
• Industri kakao Indonesia kedepan memiliki peranan penting khususnya dalam perolehan devisa negara dan penyerapan tenaga kerja, karena industri ini memiliki keterkaitan yang luas baik ke hulu maupun ke hilirnya. Disamping memberikan pendapatan bagi petani melalui penjualan biji kakao, namun apabila diolah di dalam negeri menjadi kakao olahan (cocoa liquor, cocoa cake, cocoa butter, dan cocoa powder), akan mempunyai nilai yang lebih tinggi serta menyerap tenaga kerja. Selain itu industri hilir olahan kakao juga telah berkembang di Indonesia seperti industri cokelat, industri makanan berbasis coklat (roti, kue, confectionary/kembang gula cokelat), dan penggunaan coklat untuk industri makanan dan minuman secara luas.
B. Pengelompokan Industri KakaoIndustri Kakao Indonesia mempunyai peranan penting di dalam perolehan devisa negara dan penyerapan tenaga kerja, karena memiliki keterkaitan yang luas baik ke hulu (petani kakao) maupun ke hilirnya (intermediate industry/grinders). Berdasarkan data yang ada, pada tahun 2008 jumlah industri pengolahan kakao di Indonesia sebanyak 16 (enam belas) perusahaan dan
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 113/M-IND/PER/10/2009
yang masih berjalan 3 (tiga) perusahaan dengan tingkat pemanfaatan kapasitas terpasang produk pengolahaan sekitar 61% dari total kapasitas terpasang.
Adapun pengelompokkan Industri Kakao dan Coklat Olahan terdiri dari:
Industri Hulu : buah coklat, biji coklat, liquor (MASS)
Industri Antara : Cake dan Fat, cocoa liquor, cocoa cake, cocoa butter, dan cocoa pow-der (kakao olahan)
Industri Hilir : Industri cokelat, industri makanan berbasis coklat (roti,kue, confectio-nary/kembang gula cokelat).
�0PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 113/M-IND/PER/10/2009
BAB IISASARAN
A. Jangka Menengah (2010 – 2014)1. Optimalisasi kapasitas terpasang industri kakao
olahan di dalam negeri dari 40 persen menjadi 80 persen;
2. Peningkatan Biji Kakao Fermentasi dari 20 persen menjadi 80 persen;
3. Peningkatan pasokan bahan baku biji kakao fermen-tasi untuk industri dalam negeri;
4. Meningkatnya investasi di bidang industri kakao;
5. Pengendalian ekspor biji kakao kering sebagai bahan baku industri kakao di dalam negeri;
6. Peningkatan ekspor produk kakao olahan rata-rata 16 persen per tahun.
B. Jangka Panjang (2010 – 2025)1. Terbangunnya sentra produksi baru di luar Sulawesi
yaitu antara lain di Sumatera Barat dan Lampung;
2. Dicapainya diversifikasi produk kakao olahan;
3. Berkembangnya industri pengolahan kakao secara terpadu di Indonesia;
4. Pengembangan (modifikasi) teknologi pengolahan kakao;
5. Terjaminnya infrastruktur seperti peti kemas, energi listrik dan transportasi.
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 113/M-IND/PER/10/2009
BAB IIISTRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Visi dan Arah Pengembangan Industri KakaoVisi
Menjadi negara penghasil biji kakao dan pengekspor utama kakao olahan.
Misi
• Meningkatkan nilai tambah biji kakao
• Meningkatkan mutu dan produktivitas biji kakao
• Meningkatkan utilisasi kapasitas terpasang
• Meningkatkan ekspor produk coklat olahan
• Meningkatkan penguasaan teknologi dan mutu SDM
B. Indikator Pencapaian 2009 : tercapainya mutu biji kakao yang lebih baik
dan telah terfermentasi
2014 : tercapainya diversifikasi produk kakao olahan
C. Tahapan Implementasi• Mengadakan workshop pengembangan klaster in-
dustri kakao di daerah mulai tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009.
• Dilakukan bersama stakeholder terkait dalam rangka sosialisasi klaster industri kakao.
• Pembinaan industri kakao terutama dalam hal mutu dan produksi.
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
• Melakukan pemberian bantuan mesin/alat bagi in-dustri pengolahan kakao ke daerah-daerah untuk meningkatkan pengembangan industri olahan kakao.
D. KebijakanSebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, bahwa industri pengolahan kakao merupakan salah satu industri prioritas yang didorong pengembangannya di dalam negeri, dalam upaya meningkatkan kinerja industri pengolahan kakao diperlukan berbagai ke-bijakan pemerintah, antara lain :
• Menciptakan iklim usaha yang kondusif, termasuk harmonisasi tarif, insentif investasi dan mengurangi pungutan-pungutan yang memberatkan.
• Promosi pemasaran dalam dan luar negeri.
• Peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dan R & D di bidang budidaya, pasca panen dan pengolahan.
• Promosi investasi dan meningkatan kerjasama di forum internasional.
• Peningkatan kemitraan antara industri inti dan industri pendukung dan industri terkait.
• Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kakao Bubuk Secara Wajib melalui Peraturan Menperind No. 45/M-IND/PER/5/2009, ditetapkan tanggal 4 Mei 2009 dan berlaku 6 (enam) bulan sejak ditetapkan (4 November 2009). Sementara ini ketentuan tersebut dinotifikasikan kepada Badan perdagangan Dunia (WTO).
• Pemberlakuan Bea Keluar (BK) Atas Biji Kakao diperlukan dalam rangka pengendalian ekspor
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 113/M-IND/PER/10/2009
dan bahan baku bagi industri pengolahan kakao di dalam negeri telah diusulkan oleh Menperind kepada Menteri Keuangan melalui Surat Menperind No. 452/M_IND/10/2005 tanggal 26 Oktober 2005, dan terakhir melalui surat Dirjen IAK kepada Deputi Menko Perekonomian Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan No. 1172/IAK/2008 tanggal 26 September 2008, namun sampai saat ini masih dalam proses di Departemen Keuangan.
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 113/M-IND/PER/10/2009
BAB IVPROGRAM / RENCANA AKSI
A. Rencana Aksi Jangka Menengah (2010 – 2014)
• Meningkatkan jaminan pasokan bahan baku;
• Diversifikasi produk kakao dan coklat olahan;
• Optimalisasi kapasitas industri kakao dalam negeri;
• Meningkatkan mutu biji kakao fermentasi;
• Meningkatkan kerjasama internasional (pasar, tekno-logi, promosi dan investasi);
• Mengembangkan teknologi pengolahan kakao;
• Meningkatkan kompetensi SDM.
B. Rencana Aksi Jangka Panjang (2010 – 2025)• Mengembangkan produk-produk kakao non pangan;
• Membangun pusat-pusat pengembangan industri ka-kao di sentra-sentra produksi;
• Promosi industri hilir/turunan dari produk kakao.
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
Lam
pira
nP
erat
uran
Men
teri
Per
indu
stria
nR
IN
omor
:113
/M-IN
D/P
ER
/10/
2009
7
Indu
stri
Inti
Indus
triCo
coa
Liquo
r,Co
coa
Butte
r,Co
coa
Cake
danC
ocoa
Pow
der
Indu
stri
Pend
ukun
gPe
ralat
an,
bibit,
pupu
k,pe
stisid
a,pe
rkebu
nan
kaka
o,Ke
masa
n,Ba
hanM
akan
anTa
mbah
an(G
ula, S
irup,
Susu
).
Indu
stri
Terk
aitInd
ustri
Maka
nan
&Mi
numa
nBe
rbas
isCo
klat
dan
Kemb
ang
Gula
dan
Kosm
etika
Sasa
ran
Jang
kaMe
neng
ah(2
004–
2009
)1.
Optim
alisa
sika
pasit
as te
rpas
angi
ndus
trika
kaoo
lahan
dida
lamne
gerid
ari4
0pe
rsenm
enjad
i80p
erse
n2.
Penin
gkata
n Biji
Kaka
oFer
menta
sida
ri20p
erse
nmen
jadi8
0per
sen
3.Pe
ningk
atanp
asok
anba
hanb
akub
ijika
kao f
erme
ntasi
untuk
indus
trida
lamne
geri
4.Me
ningk
atnya
inves
tasid
ibida
ngind
ustri
peng
olaha
ncok
elat
5.W
ajibm
utubij
ikak
ao fe
rmen
tasiu
ntuke
kspo
r6.
Peng
emba
ngan
(mod
ifikas
i) tek
nolog
ipen
golah
anka
kao
7.Pe
ningk
atane
kspo
rpro
dukk
akao
olaha
nrata
-rata
16pe
rsenp
ertah
un8.
Terja
minn
yainf
rastr
uktur
sepe
rtipe
tikem
as,e
nerg
ilistr
ikda
n tra
spor
tasi
9.De
regu
lasik
ebija
kan P
emer
intah
Pus
at
Sasa
ran
Jang
ka P
anjan
g(2
010–
2025
)1.
Terb
angu
nnya
sentr
apr
oduk
siba
rudi
luarS
ulawe
siya
ituan
tara
lain
diSu
mater
a Bar
atda
nLam
pung
2.Di
capa
inyad
iversi
fikas
ipro
dukk
akao
olaha
n3.
Berke
mban
gnya
indus
tripe
ngola
hank
akao
seca
ra te
rpad
udi In
done
sia
Stra
tegi
1.Pe
ngua
tanstr
uktur
indus
tribe
rbas
iska
kao,
penc
iptaa
nikli
minv
estas
idan
usah
ayan
gmen
arik
insen
tif fis
kald
anad
minis
trasi
serta
jamina
nkea
mana
nber
usah
a2.
Penc
iptaa
nlap
anga
nus
aha
indus
tripe
ngola
han
kaka
ome
lalui
prom
osiin
vesta
sidis
entra
kaka
o,me
lalui
:Sos
ialisa
sitek
nolog
iterp
adu
pros
espe
ngola
han
kaka
o,pe
ningk
atan
peng
etahu
anda
nke
mamp
uan
SDM,
peng
enala
ndan
pene
rapa
nGMP
danH
ACCP
dalam
rang
kape
ningk
atanm
utupr
oduk
3.Pe
ngem
bang
anpa
sard
omes
tik:p
enye
rtaan
para
peng
usah
apa
dake
giatan
prom
osi/p
amer
anda
lamne
geri
dan
inter
nasio
nal,p
enge
mban
gan
diver
sifika
sipr
oduk
bern
ilaita
mbah
tingg
iterm
asuk
kaka
ono
npa
ngan
.Po
kok-
Poko
kRen
cana
Aksi
Jang
kaMe
neng
ah(2
004–
2009
)1.
Menin
gkatk
anjam
inanp
asok
anba
hanb
aku;
2.Di
versi
fikas
ipro
dukk
akao
danc
oklat
olaha
n;3.
Optim
alisa
sika
pasit
asind
ustri
kaka
odala
mne
geri;
4.Me
ningk
atkan
mutu
bijik
akao
ferm
entas
i;5.
Menin
gkatk
anke
rjasa
maint
erna
siona
l(pas
ar, te
knolo
gi,pr
omos
idan
inves
tasi);
6.Me
ngem
bang
kant
ekno
logip
engo
lahan
kaka
o;7.
Menin
gkatk
anko
mpete
nsi S
DM.
Poko
k-Po
kokR
enca
naAk
siJa
ngka
Pan
jang
(201
0–20
25)
1.Me
ngem
bang
kanp
rodu
k-pro
dukk
akao
nonp
anga
n;2.
Memb
angu
npu
sat-p
usat
peng
emba
ngan
indus
trika
kao
dise
ntra-
sentr
apr
oduk
si;3.
Prom
osiin
dustr
ihilir
/turu
nand
arip
rodu
kkak
ao..
Unsu
r Pen
unjan
g
Pasa
r:a.
Memb
angu
npro
duky
angm
emilik
iday
asain
g ting
gib.
Memb
angu
nMe
rkPr
oduk
Indus
triPe
ngola
han
Kaka
oNa
siona
ldi
pasa
rinter
nasio
nal
c.Me
mban
gunp
rodu
kdap
atdim
inatio
lehpa
sard
alam
nege
rid.
Dive
rsifik
asip
asar
eksp
ortp
rodu
kkak
aoola
han
SDM
:a.
Menin
gkatk
anke
tramp
ilanp
etani
kaka
ob.
Menin
gkatk
anpe
ranl
itban
gdib
idang
peng
olaha
ndan
peng
emas
anc.
Peny
ediaa
nBa
lai-B
alaia
tauUn
itPe
layan
anTe
knis
untuk
pelat
ihan
Sumb
erda
yaMa
nusia
Bida
ngpe
ngola
hank
akao
Infra
stru
ktur
:a.
Pemb
angu
nans
aran
apela
buha
nb.
Pemb
angu
nant
rans
porta
sida
rat
c.Pe
nyed
iaan t
enag
alist
rikba
gise
ntra-
sentr
aind
ustri
kaka
o
Gam
bar1
. Ker
angk
aPe
ngem
bang
an In
dust
ri K
akao
Gam
bar
1.
Kera
ng
ka P
en
gem
ban
gan
In
du
stri
Kakao
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 113/M-IND/PER/10/2009
Lam
pira
nP
erat
uran
Men
teri
Per
indu
stria
nR
IN
omor
:113
/M-IN
D/P
ER
/10/
2009
8
Gam
bar2
. Ker
angk
a K
eter
kaita
nIn
dust
riK
akao
Perk
ebun
anK
akao
Bua
hK
akao
Bijika
kao
Ferm
enta
sika
kao
Mes
in d
an
Pera
lata
n
INTE
RM
EDIA
TEPR
OD
UC
TC
ocoa
-Liq
uor
- But
ter
- Cak
e-P
owde
r
CO
KLA
TO
LAH
AN
DA
NM
AK
AN
AN
BER
BA
SIS
CO
KLA
T
NO
NPA
NG
AN
Ole
o ch
emic
alfa
ttyac
id,
Esse
nse,
Pekt
in
PA
SA
RD
ALA
MN
EG
ER
I
PA
SA
RLU
AR
NE
GE
RI
Eks
porti
r
Dis
tri-
buto
r
Pem
erin
tah
Pusa
t:D
eper
in, D
epta
n,D
epda
g
Lem
baga
Litb
ang/
PTB
BIA
,LR
PI, P
USL
IT K
OK
AJE
MB
ER
Foru
m D
aya
Sain
gW
orki
ngG
roup
Fasi
litat
or K
last
er
JASA
:Tr
ansp
orta
si,P
erba
nkan
Pem
da:
Din
asIn
d,D
inas
Per
tani
an/P
erke
buna
n
Ass
osia
si:
API
KC
I,A
IKI,A
SKIN
DO
,APK
AI
Gam
bar
2.
Kera
ng
ka K
ete
rkait
an
In
du
stri
Kakao
�0PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
Lam
pira
nP
erat
uran
Men
teri
Per
indu
stria
nR
IN
omor
:113
/M-IN
D/P
ER
/10/
2009
9
Tabe
l 1. P
eran
Pem
angk
u K
epen
tinga
nda
lam
Peng
emba
ngan
Indu
stri
Kak
ao
Pem
erin
tah
Pusa
tPe
mda
Swas
taPT
& Li
tban
g Fo
rum
Renc
anaA
ksi
2004
– 20
09
Dep.Prin
Dep.Tan
Dep.Dag
Dep.Keu
Kab/Kota
Prop
Asosiasi
Perush./Industri
PT
KRTBPPT
BaristandMakassar
DayaSaing
WG
FasilitasiKlaster
1.Pe
ningk
atanj
amina
n pas
okan
baha
n ba
ku ;
OO
OO
OO
OO
O
2.Di
versi
fikas
i pro
dukk
akao
danc
oklat
olaha
n;O
OO
OO
OO
OO
OO
OO
3.Op
timali
sasi
kapa
sitas
indus
trika
kao
dalam
nege
ri;O
OO
OO
OO
OO
OO
OO
4.Pe
ningk
atanm
utubij
ikak
aofer
menta
si;O
OO
OO
OO
OO
OO
OO
O
5.Me
ningk
atkan
iklim
usah
ayan
gme
nunja
ngpe
rtumb
uhan
kaka
o dan
co
klat d
idae
rah;
OO
OO
OO
OO
OO
6.Me
ningk
atkan
kerja
sama
inter
nasio
nal
(pas
ar, te
knolo
gi,pr
omos
i dan
inves
tasi;
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO
7.Pe
ngem
bang
antek
nolog
ipen
golah
anka
kao;
OO
OO
OO
OO
OO
8.Me
ningk
atkan
komp
etens
iSDM
.O
OO
OO
OO
OO
OO
OO
O
Tab
el 1
. P
era
n P
em
an
gku
Kep
en
tin
gan
dala
m P
en
gem
ban
gan
In
du
stri
K
akao
��PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 114/M-IND/PER/10/2009
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 114/M-IND/PER/10/2009
TENTANG
PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN KELAPA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan industri nasional sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan peta panduan (Road Map) pengembangan klaster industri prioritas yang mencakup basis industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika, industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu;
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
b. Bahwa industri pengolahan kelapa me-rupakan salah satu industri berbasis a-gro sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan klaster industri pengo-lahan kelapa;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan seba-gaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Pengolahan kelapa;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Ne-gara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangu-nan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Ne-gara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No-mor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara
��PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 114/M-IND/PER/10/2009
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Re-publik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lem-baran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lem-baran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Peme-rintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Da-erah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pem-bentukan Kabinet Indonesia Bersatu se-bagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Organi-sasi dan Tata Kerja Departemen Perin-dustrian;
��PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 114/M-IND/PER/10/2009
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PE-NGOLAHAN KELAPA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Pengolahan kelapa Tahun 2010-2014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program/rencana aksi pengembangan klaster industri pengolahan kelapa untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Industri Pengolahan kelapa adalah industri yang terdiri dari:
a. Industri Minyak Kasar (Minyak Ma-kan) dari Nabati dan Hewan (KBLI 15141);
b. Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa (KBLI 15143);
c. Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit (KBLI 15144);
d. Industri Kopra (KBLI 15318);
e. Industri Makanan yang Tidak Dikla-sifikasikan di Tempat Lain (KBLI 15499).
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
3. Pemangku Kepentingan adalah Peme-rintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Lembaga Ke-masyarakatan lainnya.
4. Menteri adalah Menteri yang melak-sanakan sebagian tugas urusan peme-rintahan di bidang perindustrian.
Pasal 2
(1) Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini
(2) Peta Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
a. Pedoman operasional Aparatur Pe-merintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan pro-gram pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya;
b. Pedoman bagi Pelaku klaster Industri Pengolahan kelapa, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sektor Industri Pengolahan kelapa ataupun sektor lain yang terkait;
c. Pedoman koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota); dan
��PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 114/M-IND/PER/10/2009
d. Informasi untuk menggalang duku-ngan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan klaster industri ini, yang pada akhirnya diharapkan untuk mendorong parti-sipasi dari masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri.
Pasal 3
(1) Program/rencana aksi pengembangan klaster Industri Pengolahan kelapa dilaksa-nakan sesuai dengan Peta Panduan se-bagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2) Pelaksanaan program/rencana aksi se-bagaimana dimaksud pada ayat (1) dila-kukan oleh Pemangku Kepentingan seba-gaimana tercantum dalam Peta Panduan.
Pasal 4
(1) Kementerian Negara/Lembaga membuat laporan kinerja tahunan kepada atas pelaksanaan program/rencana aksi se-bagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2) Menteri melaporkan hasil pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana di-maksud pada ayat (1) kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun selambat-lambatnya pada akhir bulan Februari pada tahun berikutnya.
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2009
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
ttd
FAHMI IDRIS
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
PRAYONO
SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Presiden RI;
2. Wakil Presiden RI;
3. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
4. Gubernur seluruh Indonesia;
5. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
6. Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian.
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 114/M-IND/PER/10/2009
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 114/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009
PETA PANDUANPENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI
PENGOLAHAN KELAPA
BAB I PENDAHULUAN
BAB II SASARAN
BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB IV PROGRAM / RENCANA AKSI
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
ttd
FAHMI IDRIS
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
PRAYONO
�0PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 114/M-IND/PER/10/2009
BAB IPENDAHULUAN
A. Ruang Lingkup Industri Pengolahan Kelapa
• Indonesia merupakan negara yang memiliki lahan tanaman kelapa terbesar di dunia dengan luas areal 3,88 juta hektar (97% merupakan perkebunan rakyat), memproduksi kelapa 3,2 juta ton setara kopra.
• Selama 34 tahun, luas tanaman kelapa meningkat dari 1,66 juta hektar pada tahun 1969 menjadi 3,89 juta hektar pada tahun 2005. Meskipun luas areal meningkat, namun produktivitas pertanaman denderung semakin menurun (tahun 2001 rata-rata 1,3 ton/Ha, tahun 2005 rata-rata 0,7 ton/Ha). Produktivitas lahan kelapa Indonesia masih rendah di bandingkan dengan India dan Srilangka.
• Perkebunan kelapa rakyat dicirikan memiliki lahan yang sempit, pemeliharaan seadanya atau tidak sama sekali dan tidak pada skala komersial.
• Permintaan produk-produk berbasis kelapa masih terus meningkat baik untuk ekspor maupun pasar dalam negeri.
• Industri turunan kelapa masih dapat dikembangkan dengan melakukan diversifikasi produk olahan antara lain: oleo kimia, desiccated coconut, virgin oil, nata de coco, dan lain-lain.
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
B. Pengelompokan Industri Pengembangan In-dustri Pengolahan Kelapa
Sebagaimana diketahui, kelapa adalah tanaman yang dari semua bagiannya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Gambaran dari pemanfaatan bagian-bagian tanaman kelapa dimaksud adalah sebagaimana tercantum sebagai berikut:
1. Industri Hulu
Industri kelapa hulu merupakan industri kelapa paling hulu dalam rangkaian industri kelapa, seperti kelapa segar, kopra (kopra hitam dan putih).
2. Industri Antara
Industri kelapa antara merupakan industri kelapa yang memproses bahan baku menjadi produk-produk turunan, seperti tempurung kelapa, Copra Meal, Desiccated Coconut.
3. Industri Hilir
Industri kelapa Hilir adalah industri kelapa yang mengolah bahan yang dihasilkan oleh industri kelapa antara menjadi berbagai produk akhir yang digunakan oleh industri seperti karbon aktif, minyak kelapa, coconut cream/milk dan lain-lain.
Meskipun seluruh bagian tanaman kelapa dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan manusia, namun perkembangan industri pengolahan berbasis kelapa di Indonesia dimulai dengan pengembangan industri kopra sebagai bahan baku industri minyak kelapa.
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 114/M-IND/PER/10/2009
BAB IISASARAN
A. Jangka Menengah (2010 – 2014)
1. Diprosesnya kelapa menjadi produk olahan kelapa yang mempunyai nilai tambah tinggi;
2. Produk sudah mengacu pada standardisasi seperti SNI, CODEX;
3. Pengembangan (modifikasi) teknologi pengolahan kelapa;
4. Pencegahan ekspor kelapa bulat (belum diolah);
5. Peningkatan utilitas kapasitas produksi pengolahan kelapa rata-rata 5% per tahun;
6. Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong;
7. Penyerapan tenaga kerja;
8. Peningkatan ekspor produk pengolahan kelapa rata-rata 5% per tahun;
9. Terbangunnya citra merk Indonesia di pasar inter-nasional;
10. Penyebaran sentra produksi di luar Sulawesi Utara dan Riau;
11. Terjaminnya infrastruktur seperti peti kemas, energi listrik dan trasportasi;
12. Peningkatan iklim investasi;
13. Deregulasi kebijakan Pemerintah Pusat.
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
B. Jangka Panjang (2015 – 2025)
1. Terbangunnya sentra produksi baru di luar Riau dan Sulawesi Utara yaitu antara lain di Kalimantan Barat dan Lampung;
2. Dicapainya diversifikasi produk olahan kelapa;
3. Berkembangnya industri pengolahan kelapa secara terpadu di Indonesia.
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 114/M-IND/PER/10/2009
BAB IIISTRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Visi dan Arah Pengembangan Industri Pengo-lahan Kelapa
Visi untuk mewujudkan industri minyak kelapa yang berdaya saing.
Strategi dan kebijakan penegmbangan industri perkelapaan antara lain:
• Peningkatan pengelolaan permintaan (penetrasi pasar, diversifikasi produk, pengembangan jalur distribusi, quick response kepada konsumen);
• Peningkatan produksi dan teknologi (supply chain management, manajemen sumber daya);
• Teknologi informasi;
• Peningkatan keterampilan, profesionalisme dan kom-petensi (pengembangan dan perencanaan SDM);
• Strategi pemasaran melalui promosi yang intensif.
B. Indikator Pencapaian
Posisi industri minyak goreng pada tahun 2004 berjumlah 60 unit usaha, tenaga kerja yang terserap sebanyak 2.525 orang, nilai investasi Rp. 129.332 juta, kapasitas 857.235 ton, produksi 415.759 ton sedangkan posisi industri minyak goreng pada tahun 2008 berjumlah 72 unit usaha, tenaga kerja yang terserap sebanyak 2.725 orang, nilai investasi Rp. 187.622 juta, kapasitas 1.049.683 ton dan produksi mencapai 545.835 ton.
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
C. Tahapan Implementasi
• Melakukan workshop pengembangan klaster pe-ngembangan industri pengolahan kelapa di Propinsi Sulawesi Utara tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009;
• Pelaksanaan Workshop melibatkan stakeholder yang terkait dalam rangka sosialisasi klater industri kelapa;
• Pembinaan industri pengolahan kelapa meliputi peningkatan mutu dan standardisasi.
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 114/M-IND/PER/10/2009
BAB IVPROGRAM / RENCANA AKSI
A. Rencana Aksi Jangka Menengah (2010 – 2014)
• Mengintegrasikan hasil kebun kelapa rakyat untuk bahan baku industri yang dapat diandalkan;
• Optimalisasi pemanfaatan bahan baku;
• Promosi investasi;
• Meningkatkan mutu kopra dan minyak kelapa;
• Meningkatkan kerjasama multilateral melalui forum Asian and Pacific Coconut Community (APPC);
• Membangun Balai Besar Industri Pengolahan Kelapa (indikasi di Sulawesi Utara, Maluku Utara, Maluku dan Papua).
B. Rencana Aksi Jangka Panjang (2015 – 2025)
• Pengembangan produk-produk coco-chemical;
• Berkembangnya industri hilir/turunan dari produk coco-chemical.
��PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
Gam
bar
1.
Kera
ng
ka P
en
gem
ban
gan
In
du
stri
Pen
go
lah
an
Kela
pa
Lam
pira
nPe
ratu
ran
Men
teri
Perin
dust
rian
RI
Nom
or: 1
14/M
-IND
/PER
/10/
2009
6
Indus
triInt
iInd
ustri
kopra
dani
ndus
trimi
nyak
goren
gdari
miny
akke
lapa
Indus
triPe
nduk
ung
-Ind
ustri
Pema
sok T
ekno
logid
anMe
sinPr
oduk
si:(
mesin
peng
olahm
inyak
kelap
a,tun
gku),
-Ind
ustri
Pema
sokB
ahan
Baku
:(Bib
it,pu
puk,
pesti
sida,
perke
buna
nkela
pa)
-Ind
ustri
Pema
sokb
ahan
Peno
long :
(blea
ching
earth
,BTP
Seku
istera
n,ke
masa
n)
Indus
triTe
rkait
Desic
atedC
ocon
ut,VC
O,Ar
ang T
empu
rung,
Santa
n,Sa
butd
an O
lahan
nya,
Tepu
ngKe
lapa,
Bung
kil
Sasa
ran
Jang
kaMe
neng
ah(20
04–2
009)
1.Me
ningk
atkan
jamina
npas
okan
baha
nbak
u;2.
Dive
rsifik
asip
roduk
indus
tripe
ngola
hank
elapa
;3.
Optim
alisa
sika
pasit
asind
ustri
peng
olaha
nkela
pada
lamne
geri;
4.Me
ningk
atkan
mutu
prod
ukind
ustri
peng
olaha
nkela
pa;
5.Me
ningk
atkan
kerja
sama
intern
asion
alda
lamran
gkap
ening
katan
inves
tasid
anpe
rdaga
ngan
;6.
Menin
gkatk
anke
mamp
uani
ndus
trime
sinda
nper
alatan
peng
olahk
elapa
;7.
Meng
emba
ngka
ntek
nolog
ipen
golah
anya
ngleb
ihma
juda
nefis
ien;
8.Me
ningk
atkan
komp
etens
iSDM
.
Sasa
ranJ
angk
aPan
jang(
2010
–202
5)1.
Meng
emba
ngka
nind
ustri
peng
olaha
nkela
pano
npan
gan;
2.Me
mban
gunp
usat-
pusa
tpen
gemb
anga
nind
ustri
peng
olaha
nkela
padi
sentr
aprod
uksi.
Stra
tegi
1.Pe
ngua
tanstr
uktur
indus
tribe
rbasis
kelap
a,pe
ncipt
aani
klim
inves
tasid
anus
ahay
angm
enari
kins
entif
fiska
ldan
admi
nistra
sise
rtajam
inank
eama
nanb
erusa
ha2.
Penin
gkata
nutili
taska
pasit
asind
ustri/
perus
ahaa
nyan
gtela
hada
3.Pe
ncipt
aanl
apan
ganu
saha
indus
tripe
ngola
hank
elapa
melal
uipro
mosi
inves
tasid
isentr
abah
anba
kuke
lapa,
melal
ui:S
osial
isasi
tekno
logi te
rpadu
prose
spen
golah
anke
lapa,
penin
gkata
npen
getah
uan
dank
emam
puan
SDM,
peng
enala
ndan
pene
rapa
nGMP
danH
ACCP
dalam
rang
kape
ningk
atanm
utupr
oduk
4.Pe
ngem
bang
anpa
sard
omes
tik:p
enye
rtaan
para
peng
usah
apad
akeg
iatan
prom
osi/p
amera
ndala
mne
gerid
anint
erna
siona
l,pen
gemb
anga
ndive
rsifik
asip
roduk
bern
ilai ta
mbah
tingg
i term
asuk
coco
chem
ical
Poko
k-Pok
okRe
ncan
aAks
iJan
gkaM
enen
gah
(2004
–200
9)1.
Penin
gkata
njam
inanp
asok
anba
hanb
aku;
2.Di
versi
fikas
ipro
duki
ndus
tripe
ngola
hank
elapa
;3.
Optim
alisa
sika
pasit
asind
ustri
peng
olaha
nkela
pada
lamne
geri;
4.Pe
ningk
atanm
utupro
duki
ndus
tripe
ngola
hank
elapa
;5.
Menin
gkatk
anke
rjasa
maint
erna
siona
ldala
mra
ngka
penin
gkata
ninv
estas
idan
perd
agan
gan;
6.Me
ningk
atkan
kema
mpua
nind
ustri
mesin
danp
eralat
anpe
ngola
hkela
pa;
7.Pe
ngem
bang
an te
knolo
gipe
ngola
hany
angl
ebih
maju
dane
fisien
;8.
Menin
gkatk
anko
mpete
nsiS
DM.
Poko
k-Pok
okRe
ncan
aAks
iJan
gkaP
anjan
g(20
10–2
025)
1.Pe
ngem
bang
anind
ustri
peng
olaha
nkela
pano
npan
gan;
2.Pe
mban
guna
npu
sat-p
usat
peng
emba
ngan
indus
tripe
ngola
han
kelap
adi
sentr
apro
duks
i.
Unsu
rPen
unjan
gPa
sar:
a.Me
mban
gunp
roduk
yang
memi
likid
ayas
aing t
inggi
b.Me
mban
gunM
erkP
roduk
Indus
triPe
ngola
hanK
elapa
Nasio
nald
ipas
arint
ernas
ional
c.Me
mban
gunp
roduk
dapa
tdim
inatio
lehpa
sard
alam
nege
rid.
Dive
rsifik
asip
asar
eksp
ortp
roduk
kelap
a
SDM
:a.
Menin
gkatk
anke
tramp
ilanp
etani
kelap
ab.
Menin
gkatk
anpe
ranl
itban
gdib
idang
peng
olaha
ndan
peng
emas
anc.
Peny
ediaa
nBala
i-Bala
iatau
UnitP
elaya
nanT
eknis
untuk
pelat
ihanS
umbe
rda
yaMa
nusia
Bida
ngpe
ngola
hank
elapa
Infra
struk
tur :
a.Pe
mban
guna
nsara
nape
labuh
anb.
Pemb
angu
nant
rans
porta
sida
rat
Gam
bar1.
Kerang
kaPe
ngem
bang
anIndu
striPe
ngolah
anKe
lapa
��LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 114/M-IND/PER/10/2009
Lam
pira
nP
erat
uran
Men
teri
Per
indu
stria
nR
IN
omor
: 114
/M-IN
D/P
ER
/10/
2009
7
Gam
bar2
. Ker
angk
a K
eter
kaita
nPe
ngem
bang
anIn
dust
riPe
ngol
ahan
Kel
apa
Lem
baga
Litb
ang/P
T:BB
IA,B
arist
and,
IPB,
UGM,
BBTK
Jasa
:Tr
ansp
ortas
iAs
osias
i:AI
MMI, A
SRIM
,GAP
MMI,
ASMN
DO,A
PKAS
I
Pem
erin
tah
Pusa
t:De
perin
,Dep
dag,
Depta
nFo
rum
Daya
Saing
,Workin
gGrou
p, Fa
silita
tor K
laster
Pem
da:
Dina
s Ind
.,Dina
sPer
tanian
Eksp
ortir
Impo
rtir
Pasa
rLu
arNe
geri
Pasa
rDa
lamNe
geri
Minu
man
Kosm
etik
Maka
nan
Obat
Peng
olaha
nAir
Mesin
&Pe
ralat
an
Baha
nPe
nolo
ng:
NaOH
,Blea
ching
Earth
, Asa
mPh
osph
at
Daun
Kelap
a
Buah
Kelap
a
Batan
gKela
pa
AirK
elapa
Sabu
tKela
pa
Temp
urun
gKela
pa
VirginOil
Miny
akGo
reng
BioD
iesel
Nata
deCo
co
Asam
Cuka
Santa
nBub
uk
Coco
Fiber
Karb
onAk
tif
Baha
nBan
guna
n
Pera
botR
umah
Kera
jinan
Gam
bar
2.
Kera
ng
ka K
ete
rkait
an
Pen
gem
ban
gan
In
du
stri
Pen
go
lah
an
Kela
pa
�00PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
Tab
el 1
. P
era
n P
em
an
gku
Kep
en
tin
gan
In
du
stri
Pen
go
lah
an
Kela
pa
Lam
pira
nP
erat
uran
Men
teri
Per
indu
stria
nR
IN
omor
: 114
/M-IN
D/P
ER
/10/
2009
8
Tabe
l1.P
eran
Peman
gkuKep
entin
ganIndu
striPe
ngolah
anKelap
a
Pem
erin
tah
Pusa
tPe
mda
Swas
taPT
&Li
tban
gFo
rum
Renc
anaA
ksi
2004
–200
9
Dep.Prin
Dep.Tan
Dep.Dag
Dep.KUKM
Prop.
Kab/Kota
Asosiasi
Perush./Industri
PT
KRTBPPT
Balai
Komunikasi
WG
FasilitasiKlaster
1.Pe
ningkata
njam
inanp
asokan
bahanb
aku;
OO
OO
OO
OO
OO
OO
O
2.Diversifikasiprodukindustri
pengola
hank
elapa;
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO
3.Op
timalisasikapasitas
industripengola
hank
elapa
dalam
negeri;
OO
OO
OO
OO
OO
OO
O
4.Pe
ningkata
nmutu
produk
industripengola
hank
elapa;
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO
5.Me
ningkatk
ankerjasama
internasio
naldala
mrangka
penin
gkata
ninvestas
idan
perdagangan;
OO
OO
OO
OO
OO
6.Me
ningkatk
ankema
mpuanindustrime
sindanp
erala
tanpengola
hkela
pa;
OO
OO
OO
OO
OO
OO
O
7.Pe
ngem
bangan
teknolog
ipengolah
anyang
lebihma
judane
fisien
;O
OO
OO
OO
OO
OO
OO
8.Me
ningkatk
ankomp
etensiS
DM.
OO
OO
OO
OO
OO
OO
O
�0�PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 115/M-IND/PER/10/2009
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 115/M-IND/PER/10/2009
TENTANG
PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan industri nasional sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan peta panduan (Road Map) pengembangan klaster industri prioritas yang mencakup basis industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika, industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu;
�0�PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
b. Bahwa industri Pengolahan Kopi merupa-kan salah satu industri berbasis agro sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan klaster industri Pengolahan Kopi;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan seba-gaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster In-dustri Pengolahan Kopi;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 seba-gaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
�0�PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 115/M-IND/PER/10/2009
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lem-baran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabu-paten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tam-bahan Lembaran Negara Republik Indo-nesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lem-baran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran
�0�PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Repu-blik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Orga-nisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Organi-sasi dan Tata Kerja Departemen Per-industrian;
�0�PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 115/M-IND/PER/10/2009
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN KOPI.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Kopi Tahun 2010-2014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program/rencana aksi pengembangan klaster industri Pengolahan Kopi untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Industri Pengolahan Kopi industri yang terdiri dari Industri Pengolahan Teh dan Kopi (KBLI 15491).
3. Pemangku Kepentingan adalah Peme-rintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Lembaga Kema-syarakatan lainnya.
4. Menteri adalah Menteri yang melaksanakan sebagian tugas urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
�0�PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
Pasal 2
(1) Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
(2) Peta Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
a. Pedoman operasional Aparatur Peme-rintah dalam rangka menunjang seca-ra komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan program pe-ngembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya;
b. Pedoman bagi Pelaku klaster Industri Pengolahan Kopi, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sek-tor Industri Pengolahan Kopi atau-pun sektor lain yang terkait;
c. Pedoman koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota); dan
d. Informasi untuk menggalang duku-ngan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebija-kan klaster industri ini, yang pada akhirnya diharapkan untuk mendorong partisipasi dari masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri.
�0�PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 115/M-IND/PER/10/2009
Pasal 3
(1) Program/rencana aksi pengembangan klaster Industri Pengolahan Kopi dilak-sanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2) Pelaksanaan program/rencana aksi se-bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemangku Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Peta Panduan.
Pasal 4
(1) Kementerian Negara/Lembaga membuat laporan kinerja tahunan kepada Menteri atas pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2) Menteri melaporkan hasil pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana di-maksud pada ayat (1) kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun selambat-lambatnya pada akhir bulan Februari pada tahun berikutnya.
Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
�0�PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2009
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
ttd
FAHMI IDRIS
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
PRAYONO
SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Presiden RI;
2. Wakil Presiden RI;
3. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
4. Gubernur seluruh Indonesia;
5. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
6. Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian.
�0�LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 115/M-IND/PER/10/2009
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 115/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009
PETA PANDUANPENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI
PENGOLAHAN KOPI
BAB I PENDAHULUAN
BAB II SASARAN
BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB IV PROGRAM / RENCANA AKSI
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
ttd
FAHMI IDRIS
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
PRAYONO
��0PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 115/M-IND/PER/10/2009
BAB IPENDAHULUAN
A. Ruang Lingkup Industri Pengolahan Kopi
Industri pengolahan kopi pada umumnya menggunakan bahan baku biji kopi Arabika dan Robusta dengan komposisi perbandingan tertentu. Kopi Arabika digunakan sebagai sumber citra rasa, sedangkan kopi Robusta digu-nakan sebagai campuran untuk memperkuat body. Kopi Arabika memiliki citra rasa yang lebih baik, tetapi memiliki body yang lebih lemah dibandingkan kopi Robusta. Selain biji kopi, industri pengolahan kopi juga membutuhkan bahan tambahan seperti gula, jagung, dan lain-lain; serta bahan penolong seperti bahan kemasan (packing), pallet, krat dan lain-lain.
Jenis diversifikasi produk kopi meliputi kopi bubuk, kopi instan, kopi biji matang (roasted coffee), kopi tiruan, kopi rendah kafein (decaffeinated coffee), kopi mix, kopi celup, ekstrak kopi, minuman kopi dalam botol dan produk turunan lainnya. Pohon industri pengolahan kopi seperti ditunjukkan pada Gambar I.1.
B. Pengelompokan Industri Pengolahan Kopi
1. Kelompok Industri Hilir
• Industri Roasted Coffee
• Industri kopi bubuk
• Industri kopi instan
• Industri kopi dekafein
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
• Industri minuman kopi
• Industri kopi Mix
• Industri minuman kopi beraroma
Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian RINomor : 115/M-IND/PER/10/2009
2
Gambar I.1. Pohon industri pengolahan kopiGambar I.1. Pohon industri pengolahan kopi
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 115/M-IND/PER/10/2009
BAB IISASARAN
A. Jangka Menengah (2010 -2014)
1. Meningkatnya jumlah daerah kajian dan identifikasi masalah dari 3 (tiga) daerah menjadi 7 (tujuh) daerah;
2. Meningkatnya jumlah kemitraan antara petani, industri dan perdagangan kopi/stake-holders di-daerah Lokus Lampung dari 3 (tiga) kemitraan menjadi 8 (delapan) kemitraan;
3. Meningkatnya jumlah kegiatan forum komunikasi industri pengolahan kopi, didaerah potensi kopi dari 9 menjadi 11 kali kegiatan forum;
4. Meningkatnya mutu produk pengolahan kopi melalui bantuan mesin/peralatan antara lain: teknologi pro-ses (roasting), teknologi produk (diversifikasi) dan mutu kemasan didaerah Lokus Lampung dari 10 unit menjadi 12 unit;
5. Meningkatnya keikutsertaan forum internasional pada Sidang Dewan Kopi Internasional agar dapat memanfaatkan keanggotaan Indonesia dalam ICO;
6. Tersusunnya Standar Nasional Indoneisa (SNI) kopi dekafein dan terwujudnya revisi SNI kopi instan;
7. Terfasilitasinya kegiatan misi dagang dan promosi ekspor utamanya dinegara pasar non tradisional.
B. Jangka Panjang (2010 – 2020)
1. Meningkatnya produksi biji kopi Arabica dari 8,2 persen menjadi 15 persen terhadap kopi robusta;
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
2. Meningkatnya kemampuan industri pengolahan kopi yang berorientasi ekspor, sehingga ekspor naik dari USD 58,7 juta (2008) menjadi USD 24,20 juta tahun 2025;
3. Terbangunnya citra merk kopi Indonesia sesuai indikasi geografis (Kintamani Coffee, Toraja Coffee, Lintong Coffee, Lampung Coffee) di pasar global;
4. Berkembangnya industri pengolahan kopi dari 79 tahun 2009 menjadi 90 unit tahun 2025;
5. Berdirinya industri kopi non pangan/industri farmasi, sebanyak 4 (empat) unit sampai dengan tahun 2025.
6. Menurunnya tarif bea masuk komoditi kopi Indonesia di Uni Eropa dari 3,4 persen menjadi 0 persen.
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 115/M-IND/PER/10/2009
BAB IIISTRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Visi dan Arah Pengembangan Industri Peng-olahan Kopi
Visi:
Menjadikan produk industri kopi Indonesia yang berdaya saing tinggi dan menjadi icon dunia.
B. Arah Pengembangan
Arah Kebijakan Jangka Pendek dan Menengah Industri Pengolahan Kopi s.d. Tahun 2010.
1. Kajian dan identifikasi permasalahan pada pengem-bangan industri pengolahan kopi;
2. Meningkatnya kemitraan antara petani, industri dan perdagangan kopi/stakeholders;
3. Pemberdayaan forum komunikasi industri pengolahan kopi;
4. Peningkatan mutu produk pengolahan kopi melalui bantuan mesin/peralatan;
5. Pengamanan kepentingan Indonesia dalam forum internasional;
6. Penyusunan dan revisi SNI kopi olahan;
7. Memfasilitasi kegiatan misi dagang dan promosi ekspor;
8. Peningkatan mutu kopi dengan jalan:
a. Memberikan penyuluhan pasca panen;
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
b. Disinsentif peluang ekspor kopi mutu rendah de-ngan pengetatan/pengawasan mutu kopi ekspor oleh PPSMB;
9. Kebijakan Pemerintah dalam upaya mendorong pihak perbankan untuk membantu permodalan di sektor industri pengolahan kopi, perdagangan, maupun produksi;
10. Peningkatan Ekspor kopi baik dalam bentuk biji maupun kopi olahan yang memiliki nilai tambah serta peningkatan pasar domestik.
Arah Kebijakan Jangka Panjang Industri Pengolahan Kopi s.d. Tahun 2025.
1. Peningkatan produksi biji kopi Arabica;
2. Penerapan GMP, HACCP dan ISO series;
3. Pengembangan R & D dalam inovasi dan diversifikasi produk pengolahan kopi Indonesia;
4. Pengembangan industri berbasis kopi pangan dan non pangan (farmasi);
5. Mengembangkan kelembagaan klaster dan tumbuhnya kemitraan di daerah;
6. Melakukan negosiasi melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Uni Eropa dalam upaya penurunan tarif bea masuk komoditi kopi Indonesia di Uni Eropa dari 3,4% menjadi 0%;
7. Memaintain pasar Internasional bagi kopi biji Indo-nesia dan Penetrasi pasar baru Internasional untuk kopi olahan Indonesia;
8. Kemandirian Harga kopi Nasional yang tidak tergantung kepada Harga Kopi di Pasaran Internasional;
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 115/M-IND/PER/10/2009
9. Pemerataan penyebaran Industri Pengolahan kopi dan turunannya, diseluruh wilayah Indonesia, sehingga terjadi pemerataan lapangan kerja;
10. Pengembangan Teknologi Pengolahan Kopi (Machinary) yang dapat menghasilkan kopi dengan cita rasa baik;
11. Peningkatan Produksi dan Mutu biji kopi Robusta dan Arabika;
12. Pengembangan & Pengelolaan Areal Tanaman Kopi Specialty secara modern.
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 115/M-IND/PER/10/2009
BAB IVPROGRAM / RENCANA AKSI
A. Rencana Aksi Jangka Menengah (2010 – 2014)
• Meningkatkan mutu dan diversifikasi produk olahan kopi;
• Meningkatkan ekspor dan pasar domestik;
• Meningkatkan kemitraan antara petani, industri dan perdagangan kopi/stake holders;
• Mengamankan kepentingan Indonesia dalam forum internasional;
• Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM;
• Meningkatkan kualitas pengemasan produk kopi.
B. Rencana Aksi Jangka Panjang (2014 – 2020)
• Menerapkan GMP, HACCP dan ISO series;
• Menerapkan SNI dalam inovasi dan diversifikasi produk pengolahan kopi Indonesia;
• Melakukan diversifikasi produk olahan kopi (antara lain “coffee blend”);
• Mendorong peningkatan produksi biji kopi Arabica;
• Mengembangkan litbang turunan kopi non-pangan;
• Mengembangkan industri berbasis kopi pangan dan non pangan (farmasi);
• Melakukan pendalaman struktur industri kopi;
• Meningkatkan kompetensi SDM.
��0PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
Lam
pira
nPe
ratu
ran
Men
teri
Perin
dust
rian
RI
Nom
or :
115/
M-IN
D/P
ER/1
0/20
09
8
Sasa
ranJa
ngka
Mene
ngah
(201
0–20
14).
1.Me
ningk
atnya
jumlah
daer
ahka
jian
dan
identi
fikas
imas
alah
dari
3(tig
a)da
erah
menja
di7
(tujuh
)da
erah
.2.
Menin
gkatn
yajum
lahke
mitra
anan
tara
petan
i,ind
ustri
dan
perd
agan
gan
kopi/
stake
-hold
ers
didae
rah
Loku
s(La
mpun
g)da
ri3(tig
a)ke
mitra
anme
njadi
8(de
lapan
)kem
itraan
.3.
Menin
gkatn
yajum
lahke
giatan
forum
komu
nikas
iindu
strip
engo
lahan
kopi,
didae
rah
poten
siko
pida
ri9m
enjad
i11k
alike
giatan
foru
m.4.
Menin
gkatn
yamu
tupr
oduk
peng
olaha
nko
pime
lalui
bantu
anme
sin/pe
ralat
andid
aera
hLo
kus
(Lam
pung
)dar
i10u
nitme
njadi
12un
it.5.
Menin
gkatn
yake
ikuts
ertaa
nfor
umint
erna
siona
lpad
aSi
dang
Dewa
nKo
piInt
erna
siona
laga
rdap
atme
manfa
atkan
kean
ggota
an In
done
siada
lamIC
O.6.
Tersu
sunn
yaSN
Ikop
idek
afein
dant
erwu
judny
arev
isiSN
Ikop
iinsta
n.7.
Terfa
silita
sinya
kegia
tanmi
sida
gang
danp
romo
siek
spor
.
Sasa
ranJa
ngka
Panjan
g(201
5–20
25).
1.Me
ningk
atnya
kema
mpua
nind
ustri
peng
olaha
nkop
iyan
gber
orien
tasie
kspo
r,da
riUSD
9,0jut
ame
ningk
atme
njadi
USD
24,20
jutat
ahun
2025
.2.
Terb
angu
nnya
merk
kopi
Indon
esia
sesu
aiind
ikasi
geog
rafis
dipa
sarg
lobal.
3.Be
rkemb
angn
yaind
ustri
peng
olaha
nkop
idar
i77u
nit ta
hun2
007m
enjad
i90u
nittah
un20
25;
4.Be
rdirin
yaind
ustri
kopi
nonp
anga
n/ind
ustri
farma
si,se
bany
ak4(
empa
t)un
it tah
un20
25.
5.Me
nuru
nnya
tarif
beam
asuk
komo
ditik
opi In
done
siadi
UniE
ropa
dari3
,4pe
rsenm
enjad
i0pe
rsen.
Lam
pira
nPe
ratu
ran
Men
teri
Perin
dust
rian
RI
Nom
or :
115/
M-IN
D/P
ER/1
0/20
09
9
Gam
bar1
.Keran
gkaPe
ngem
bang
anIndu
striPe
ngolah
anKo
pi
Stra
tegi
Sekt
or :
Dive
rsifik
asip
rodu
kpen
golah
anko
pi,pe
ngem
bang
anR
& D
produ
kdan
kema
sand
anpe
ngem
bang
anek
spor
.Te
knol
ogi:
Peng
uasa
an te
knolo
giro
astin
gyan
gmen
ghas
ilkan
roas
tedc
offee
mutu
tingg
i,men
doro
ng tu
mbuh
nyam
odifik
asite
knolo
gipe
ngola
hank
opi.
Poko
k-Po
kokR
enca
naAk
siJa
ngka
Mene
ngah
(201
0–20
14).
1.Me
ningk
atkan
mutu
dand
iversi
fikas
ipro
duko
lahan
kopi;
2.Me
ningk
atkan
eksp
orda
npas
ardo
mesti
k;3.
Menin
gkatk
anke
mitra
anan
tarap
etani,
indus
trida
nper
daga
ngan
kopi/
stake
holde
rs.
4.Me
ngam
anka
nkep
entin
gan I
ndon
esia
dalam
foru
mint
erna
siona
l.
Poko
k-Po
kokR
enca
naAk
siJa
ngka
Panj
ang
(201
5–20
25).
1.Me
nera
pkan
GMP,
HACC
Pda
nISO
serie
s;2.
Mene
rapk
anSN
Idala
mino
vasi
dand
iversi
fikas
ipro
dukp
engo
lahan
kopi
Indon
esia;
3.Me
ndor
ongp
ening
katan
prod
uksi
bijik
opiA
rabic
a;4.
Meng
emba
ngka
nlitb
ang t
urun
anko
pino
n-pa
ngan
;5.
Meng
emba
ngka
nind
ustri
berb
asis
kopi
pang
anda
nnon
pang
an(fa
rmas
i);6.
Pend
alama
nstru
kturin
dustr
ikop
i;7.
Menin
gkatk
anko
mpete
nsiS
DM.
Unsu
rPen
unjan
g
Perio
disa
siPe
ning
kata
nTe
knol
ogi::
a.Ini
siasi
(200
4–20
09):
Penin
gkata
nkua
litasb
ijiko
pi (co
ffee
bean
s)se
baga
ipro
dukp
ertan
iande
ngan
mema
nfaatk
anse
optim
almu
ngkin
tekno
logim
aju.
b.Pe
ngem
bang
ance
pat(
2010
–201
5):M
elaku
kanp
enge
mban
gan t
ekno
logid
iversi
fikas
ipro
dukd
an te
knolo
gide
sain
kema
san.
c.Ma
tang(
2016
–202
5):I
ndus
try&
tech
nolog
yupg
radin
g,me
mode
rnisa
sitek
nikbu
diday
atan
aman
kopi
untuk
memp
erole
hpro
dukti
fitas t
inggi.
Pasa
r:a.
Menin
gkatk
anak
sesp
asar
inter
nasio
nalm
elalui
misi
danp
romo
sida
gang
.b.
Menin
gkatk
anko
nsum
sido
misti
kpro
dukk
opio
lahan
.c.
Menin
gkatk
anke
lanca
rand
istrib
usid
anpe
masa
ranp
rodu
kkop
iolah
an.
d.Me
nyus
unko
nsep
pema
sara
nber
sama
angg
otakla
ster.
e.Me
nyed
erha
naka
npro
sedu
reks
pord
anme
mfas
ilitas
ipela
ksan
aane
kspo
r.
SDM:
a.Me
ningk
atkan
kema
mpua
nR&
Dpa
daind
ustri
peng
olaha
nkop
i.b.
Menin
gkatk
anke
mamp
uanG
MP,
HACC
Pda
nISO
pada
indus
tripe
ngola
hank
opi.
c.Me
ningk
atkan
kema
mpua
nman
ager
ialpe
rusa
haan
indus
tripe
ngola
hank
opi.
Infra
struk
tur:
a.Me
mban
guna
kses
jalan
,pela
buha
n/ter
mina
ldan
sara
natra
nspo
rtasi
dalam
upay
amen
ingka
tkan
kelan
cara
npas
okan
baha
nbak
udan
distrib
usip
roduk
jadi.
b.Me
manfa
atkan
seop
timal
mung
kinha
silR
& D
darik
alang
anpe
neliti
an te
ntang
perko
pian.
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 115/M-IND/PER/10/2009
Lam
pira
nPe
ratu
ran
Men
teri
Perin
dust
rian
RI
Nom
or :
115/
M-IN
D/P
ER/1
0/20
09
9
Gam
bar1
.Keran
gkaPe
ngem
bang
anIndu
striPe
ngolah
anKo
pi
Stra
tegi
Sekt
or :
Dive
rsifik
asip
rodu
kpen
golah
anko
pi,pe
ngem
bang
anR
& D
produ
kdan
kema
sand
anpe
ngem
bang
anek
spor
.Te
knol
ogi:
Peng
uasa
an te
knolo
giro
astin
gyan
gmen
ghas
ilkan
roas
tedc
offee
mutu
tingg
i,men
doro
ng tu
mbuh
nyam
odifik
asite
knolo
gipe
ngola
hank
opi.
Poko
k-Po
kokR
enca
naAk
siJa
ngka
Mene
ngah
(201
0–20
14).
1.Me
ningk
atkan
mutu
dand
iversi
fikas
ipro
duko
lahan
kopi;
2.Me
ningk
atkan
eksp
orda
npas
ardo
mesti
k;3.
Menin
gkatk
anke
mitra
anan
tarap
etani,
indus
trida
nper
daga
ngan
kopi/
stake
holde
rs.
4.Me
ngam
anka
nkep
entin
gan I
ndon
esia
dalam
foru
mint
erna
siona
l.
Poko
k-Po
kokR
enca
naAk
siJa
ngka
Panj
ang
(201
5–20
25).
1.Me
nera
pkan
GMP,
HACC
Pda
nISO
serie
s;2.
Mene
rapk
anSN
Idala
mino
vasi
dand
iversi
fikas
ipro
dukp
engo
lahan
kopi
Indon
esia;
3.Me
ndor
ongp
ening
katan
prod
uksi
bijik
opiA
rabic
a;4.
Meng
emba
ngka
nlitb
ang t
urun
anko
pino
n-pa
ngan
;5.
Meng
emba
ngka
nind
ustri
berb
asis
kopi
pang
anda
nnon
pang
an(fa
rmas
i);6.
Pend
alama
nstru
kturin
dustr
ikop
i;7.
Menin
gkatk
anko
mpete
nsiS
DM.
Unsu
rPen
unjan
g
Perio
disa
siPe
ning
kata
nTe
knol
ogi::
a.Ini
siasi
(200
4–20
09):
Penin
gkata
nkua
litasb
ijiko
pi (co
ffee
bean
s)se
baga
ipro
dukp
ertan
iande
ngan
mema
nfaatk
anse
optim
almu
ngkin
tekno
logim
aju.
b.Pe
ngem
bang
ance
pat(
2010
–201
5):M
elaku
kanp
enge
mban
gan t
ekno
logid
iversi
fikas
ipro
dukd
an te
knolo
gide
sain
kema
san.
c.Ma
tang(
2016
–202
5):I
ndus
try&
tech
nolog
yupg
radin
g,me
mode
rnisa
sitek
nikbu
diday
atan
aman
kopi
untuk
memp
erole
hpro
dukti
fitas t
inggi.
Pasa
r:a.
Menin
gkatk
anak
sesp
asar
inter
nasio
nalm
elalui
misi
danp
romo
sida
gang
.b.
Menin
gkatk
anko
nsum
sido
misti
kpro
dukk
opio
lahan
.c.
Menin
gkatk
anke
lanca
rand
istrib
usid
anpe
masa
ranp
rodu
kkop
iolah
an.
d.Me
nyus
unko
nsep
pema
sara
nber
sama
angg
otakla
ster.
e.Me
nyed
erha
naka
npro
sedu
reks
pord
anme
mfas
ilitas
ipela
ksan
aane
kspo
r.
SDM:
a.Me
ningk
atkan
kema
mpua
nR&
Dpa
daind
ustri
peng
olaha
nkop
i.b.
Menin
gkatk
anke
mamp
uanG
MP,
HACC
Pda
nISO
pada
indus
tripe
ngola
hank
opi.
c.Me
ningk
atkan
kema
mpua
nman
ager
ialpe
rusa
haan
indus
tripe
ngola
hank
opi.
Infra
struk
tur:
a.Me
mban
guna
kses
jalan
,pela
buha
n/ter
mina
ldan
sara
natra
nspo
rtasi
dalam
upay
amen
ingka
tkan
kelan
cara
npas
okan
baha
nbak
udan
distrib
usip
roduk
jadi.
b.Me
manfa
atkan
seop
timal
mung
kinha
silR
& D
darik
alang
anpe
neliti
an te
ntang
perko
pian.
Gam
bar
1.
Kera
ng
ka P
en
gem
ban
gan
In
du
stri
Pen
go
lah
an
Ko
pi
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
Lam
pira
nPe
ratu
ran
Men
teri
Perin
dust
rian
RI
Nom
or :
115/
M-IN
D/P
ER/1
0/20
09
10
Gam
bar2
.Ker
angk
aK
eter
kaita
nIn
dust
riPe
ngol
ahan
Kop
i
Kopi
non
pang
an(in
dust
ri fa
rmas
i)
Jasa
:Tr
ansp
orta
si, P
erba
nkan
,Pe
rikla
nan,
asur
ansi
Aso
sias
i:AE
KI,
ASR
IM,G
APM
MI
Lem
baga
Litb
ang/
PT:
BB
IA,IP
B,U
GM
,BPO
M,P
usat
Pen
gkaj
ian
Tekn
olog
iPer
tani
an
Pasa
rLu
arN
eger
i
Pasa
rD
alam
Neg
eri
Eks
porti
r
Dis
tribu
tor
Pem
erin
tah
Pusa
t:D
eper
in,D
epda
g,D
epta
n,D
ephu
b,D
epke
u, B
SN
Foru
m K
omun
ikas
i,Wor
king
Gro
up,
Fasi
litat
or K
last
erPe
mda
: D
inas
Per
inda
g,D
inas
Per
tani
an,D
inas
Per
hub.
Kopi
sang
rai
kem
asan
Kopi
bubu
kKe
mas
anal
m/k
alen
g
Kopi
inst
ant
kem
asan
alm
/kal
eng
Kopi
mix
kem
asan
sach
edO
laha
nTr
adis
iona
l
Min
uman
kopi
kem
asan
boto
l
Dec
afeina
ted
coffe
eke
mas
anka
leng
Kop
ibub
uk
Kop
iins
tan
Kopi
mix
Buah
Min
uman
kopi
Dec
afeina
tedco
ffee
Kop
isan
grai
Biji
kopi
Kopi
sorta
si
Kulit
ari/t
andu
k
Kop
i
Bib
itda
nP
estis
ida
Pup
uk
Mes
in/
Per
alat
an
Gul
a,B
ahan
Pen
olon
g/P
enga
wet
Kem
asan
Gam
bar
2.
Kera
ng
ka K
ete
rkait
an
In
du
stri
Pen
go
lah
an
Ko
pi
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 115/M-IND/PER/10/2009
Lam
pira
nP
erat
uran
Men
teri
Per
indu
stria
nR
IN
omor
: 114
/M-IN
D/P
ER
/10/
2009
8
Tabe
l1.P
eran
Peman
gkuKep
entin
ganIndu
striPe
ngolah
anKelap
a
Pem
erin
tah
Pusa
tPe
mda
Swas
taPT
&Li
tban
gFo
rum
Renc
anaA
ksi
2004
–200
9
Dep.Prin
Dep.Tan
Dep.Dag
Dep.KUKM
Prop.
Kab/Kota
Asosiasi
Perush./Industri
PT
KRTBPPT
Balai
Komunikasi
WG
FasilitasiKlaster
1.Pe
ningkata
njam
inanp
asokan
bahanb
aku;
OO
OO
OO
OO
OO
OO
O
2.Diversifikasiprodukindustri
pengola
hank
elapa;
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO
3.Op
timalisasikapasitas
industripengola
hank
elapa
dalam
negeri;
OO
OO
OO
OO
OO
OO
O
4.Pe
ningkata
nmutu
produk
industripengola
hank
elapa;
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO
5.Me
ningkatk
ankerjasama
internasio
naldala
mrangka
penin
gkata
ninvestas
idan
perdagangan;
OO
OO
OO
OO
OO
6.Me
ningkatk
ankema
mpuanindustrime
sindanp
erala
tanpengola
hkela
pa;
OO
OO
OO
OO
OO
OO
O
7.Pe
ngem
bangan
teknolog
ipengolah
anyang
lebihma
judane
fisien
;O
OO
OO
OO
OO
OO
OO
8.Me
ningkatk
ankomp
etensiS
DM.
OO
OO
OO
OO
OO
OO
O
Tab
el 1
. P
era
n P
em
an
gku
Kep
en
tin
gan
In
du
stri
Pen
go
lah
an
Ko
pi
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
Lam
pira
nPe
ratu
ran
Men
teri
Perin
dust
rian
RI
Nom
or :
115/
M-IN
D/P
ER/1
0/20
09
12
Gam
bar3
.Lok
asiP
enge
mba
ngan
Indu
stri
Peng
olah
anKo
pi
Loka
sipe
ngem
bang
an :
Sum
ut.,
Lam
pung
,Ben
gkul
u,Ja
tim.,
Bali
dan
Suls
el(d
idas
arka
nat
aspo
tens
ibah
anba
ku).
Sent
ra
:Seb
aran
indu
stri
peng
olah
anko
pi te
rnya
tatid
akse
lalu
pada
daer
ahpe
ngha
silb
ijiko
pi:S
umut
.(2)
,La
mpu
ng(3
),Ja
tim.(
10),
Bali
(1),
Suls
el.(
3),S
umse
l.(2
),D
KIJa
karta
(4),
Jaba
r.(6
),Ja
teng
.(2)
,Su
lut.
(3)d
anda
erah
lain
berju
mla
h41
unit
(usa
hask
ala
men
enga
h).
Jum
lah
sent
ra
:77
unit
peng
olah
anko
pisk
ala
men
enga
hda
nbe
sar.
Peru
saha
an
:
PTSa
ri In
cofo
odC
orpo
ratio
n(S
umut
.),PT
Nes
tle In
done
sia
(Lam
pung
),PT
Anek
aC
offe
e In
dust
ry(J
atim
.),PT
Sant
osJa
yaAb
adi(
Jatim
.),PT
Gun
ung
Mas
Lest
ariJ
aya
(Ban
ten)
.PT
Putra
Bhin
eka
Perk
asa
(Bal
i),PT
Setia
Ung
gulM
andi
ri(S
ulse
l).
Ace
h
Sum
ut Sum
bar
Jam
bi
Sum
sel
Bab
el
Lam
pung
Ban
ten
DK
I
Jaba
rJa
teng
DIY
Jatim
Bal
i
Kal
sel
Suls
el
Sulte
ngSulu
t
Gam
bar
3.
Lo
kasi
Pen
gem
ban
gan
In
du
stri
Pen
go
lah
an
Ko
pi
���PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 116/M-IND/PER/10/2009
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 116/M-IND/PER/10/2009
TENTANG
PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI GULA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan industri nasional sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan peta panduan (Road Map) pengembangan klaster industri prioritas yang mencakup basis industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika, industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu;
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
b. Bahwa industri gula merupakan salah satu industri berbasis agro sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan klaster industri gula;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan seba-gaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Gula;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangu-nan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 4437 seba-gaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
���PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 116/M-IND/PER/10/2009
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Peme-rintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Da-erah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Orga-nisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Organi-sasi dan Tata Kerja Departemen Per-industrian;
���PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 116/M-IND/PER/10/2009
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI GULA.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Gula Tahun 2010-2014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program/rencana aksi pengembangan klaster Industri Gula untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Industri Gula adalah industri yang terdiri dari:
a. Industri Gula Pasir (KBLI 15421);
b. Industri Gula Merah (KBLI 15422);
c. Industri Gula Lainnya (KBLI 15423);
d. Industri Pengolahan Gula Lainnya selain Sirop (KBLI 15429)
3. Pemangku kepentingan adalah Peme-rintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Lembaga Kema-syarakatan lainnya.
��0PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
4. Menteri adalah Menteri yang melak-sanakan sebagian tugas urusan peme-rintahan di bidang perindustrian
Pasal 2
(1) Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
(2) Peta Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
a. Pedoman operasional Aparatur Pe-merintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan pro-gram pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya;
b. Pedoman bagi Pelaku klaster Industri Gula, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sektor Industri Gula ataupun sektor lain yang terkait;
c. Pedoman koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota); dan
d. Informasi untuk menggalang duku-ngan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebi-jakan klaster industri ini, yang pada akhirnya diharapkan untuk
���PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 116/M-IND/PER/10/2009
mendorong partisipasi dari masya-rakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri.
Pasal 3
(1) Program/rencana aksi pengembangan klaster Industri Gula dilaksanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2) Pelaksanaan program/rencana aksi se-bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemangku Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Peta Panduan.
Pasal 4
(1) Kementerian Negara/Lembaga membuat laporan kinerja tahunan kepada Menteri atas pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2) Menteri melaporkan hasil pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana di-maksud pada ayat (1) kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun selambat-lambatnya pada akhir bulan Februari pada tahun berikutnya.
Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2009
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
ttd
FAHMI IDRIS
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
PRAYONO
SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Presiden RI;
2. Wakil Presiden RI;
3. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
4. Gubernur seluruh Indonesia;
5. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
6. Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian.
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 116/M-IND/PER/10/2009
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 116/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009
PETA PANDUANPENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI GULA
BAB I PENDAHULUAN
BAB II SASARAN
BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB IV PROGRAM / RENCANA AKSI
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
ttd
FAHMI IDRIS
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
PRAYONO
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 116/M-IND/PER/10/2009
BAB IPENDAHULUAN
A. Ruang Lingkup Industri Gula• Indonesia potensial menjadi produsen gula dunia
karena dukungan agroekosistem, luas lahan, tenaga kerja. Disamping itu prospek pasar gula di Indonesia cukup menjanjikan dengan konsumsi sebesar 4,2 – 4,7 juta ton/tahun.
• Gula merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat dan industri yang saat ini masih terus menjadi masalah karena kekurangan produksi dalam negeri, sementara kebutuhan terus meningkat.
• PG-PG yang berada di P.Jawa, relatif berumur teknis sudah tua, sehingga kurang produktif, hamper semua PG-PG sangat tergantung pada petani tebu dan dengan lahan yang terbatas di Pulau Jawa. Sementara pabrik gula Rafinasi yang ada (8 pabrik) belum berproduksi secara optimal (utilisasi kapasitas sekitar 40% - 60% pada tahun 2008).
• Pesatnya perkembangan kebutuhan gula sementara peningkatan produksi relatif belum seimbang men-jadikan Indonesia sebagai importir gula baik untuk gula kristal mentah (raw sugar) maupun gula industri (refined sugar).
• Pengembangan industri gula (pengolahan tebu) harus dilakukan secara terpadu mulai dari perkebunan, pengolahan, pemasaran dan distribusi yang didu-kung oleh pemangku kepentingan termasuk lem-baga pendukung seperti litbang, SDM, keuangan/perbankan dan transportasi.
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
B. Pengelompokan Industri GulaIndustri gula di Indonesia terdiri dari beberapa industri yaitu 59 pabrik gula (PG) dan 8 pabrik gula rafinasi (PGR).
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 116/M-IND/PER/10/2009
BAB IISASARAN
A. Jangka Pendek (2010 – 2014)
1. Tercapainya swasembada gula nasional tahun 2014 (Gula Putih, Gula Kristal Rafinasi dan Raw Sugar).
2. Berhasilnya revitalisasi program pabrik gula melalui peningkatan mutu dan volume produksi gula putih.
3. Meningkatnya produksi raw sugar dalam negeri.
4. Memberlakukan SNI wajib gula putih.
B. Jangka Menengah (2015 – 2020)
1. Pemenuhan berbagai jenis gula dari produksi dalam negeri
2. Ekspor gula setelah kebutuhan dalam negeri ter-penuhi
3. Restrukturisasi teknologi proses pada Industri gula sesuai perkembangan yang terjadi.
4. Penghapusan dekotomi pasar gula rafinasi yang dapat pula dijual ke konsumen langsung.
C. Jangka Panjang (2020 – 2025)
1. Indonesia menjadi negara produsen gula yang mampu memasok kebutuhan negara-negara lain di Asia Pasifik.
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 116/M-IND/PER/10/2009
BAB IIISTRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Visi dan Arah Pengembangan Industri Gula
Visi
Mewujudkan industri gula nasional yang mandiri, berdaya saing dan mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor.
Misi
• Memperkuat struktur industri gula
• Meningkatkan produktivitas dan efisiensi
• Mendorong investasi PG-PG keluar P.Jawa
• Terpenuhinya kebutuhan gula konsumsi dan industri oleh industri gula dalam negeri.
B. Indikator Pencapaian
2009 : tercapainya swasembada gula konsumsi
2014 : tercapainya swasembada gula nasional
C. Tahapan Implementasi
• Mengadakan workshop pengembangan klaster indus-tri gula di daerah mulai tahun 2006, 2007, 2008 dan 2009.
• Dilakukan bersama stakeholder terkait dalam rangka sosialisasi klaster industri gula.
• Pembinaan industri gula terutama dalam hal mutu dan distribusi.
��0PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
• Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru dibidang industri gula melalui kegiatan magang di beberapa pabrik gula di Jawa.
D. Kebijakan
• Menciptakan iklim usaha yang atraktif melalui kebijakan harmonisasi impor raw sugar, mendorong penggunaan rafinasi produksi DN, pengaturan tata niaga impor.
• Melaksanakan litbang teknologi DN yang terintegrasi, berkualitas melalui pemberian insentif dan dukungan dana.
• Pengembangan industri raw sugar untuk mengganti raw sugar ex impor.
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 116/M-IND/PER/10/2009
BAB IVPROGRAM / RENCANA AKSI
A. Rencana Aksi Jangka Pendek (2010 – 2015)
• Melanjutkan revitalisasi PG 2007 - 2009 untuk on-farm dan off-farm sehingga mutu produksi GKP meningkat;
• Menyusun revisi GKP dan melakukan sosialisasi intensif agar PG-PG menerapkan revisi standar mutu GKP yang baru;
• Memberikan kuota impor raw sugar bagi industri gula rafinasi yang disesuaikan dengan kebutuhan gula rafinasi bagi industri makanan dan minuman dalam negeri;
• Mengarahkan investasi baru pada industri gula terintegrasi dengan perkebunan tebu;
• Merevisi kebijakan Ketentuan Impor Gula, yang disesuaikan dengan perkembangan pergulaan nasional pada kurun waktu tersebut.
B. Rencana Aksi Jangka Menengah (2015 – 2020)
• Melarang impor gula secara umum, kecuali bagi industri pengguna yang memiliki fasilitas investasi, kawasan berikat dan penggunaan GKR dengan persyaratan khusus (untuk obat-obatan, makanan bayi);
• Melakukan promosi produk gula Indonesia ke berbagai negara apabila produksi telah melebihi kebutuhan di dalam negeri;
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
• Melakukan penggantian mesin peralatan industri gula dengan teknologi proses yang berkembang dan efisien.
C. Rencana Aksi Jangka Panjang (2010 – 2025)
• Indonesia menjadi negara pengekspor gula di Asia Pasifik.
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 116/M-IND/PER/10/2009
Lam
pira
nPe
ratu
ran
Men
teri
Perin
dust
rian
RI
Nom
or :
116/
M-IN
D/P
ER/1
0/20
09
5
Indu
stri In
tiInd
ustri
Gula
Putih
,Ind
ustri
Gula
Rafin
asid
anRa
wSu
gar
Indu
striP
endu
kung
Mesin
,Per
alatan
,bibi
t,pup
uk,p
estis
ida,p
erke
buna
ndan
kema
san
Indu
striT
erka
itInd
ustri
Maka
nan ,
Minu
man
danF
arma
si
Sasa
ran
Jang
kaPe
ndek
(201
0–20
15)
oTe
rcapa
inyas
wase
mbad
agula
nasio
nal ta
hun2
014(
Gula
Putih
,Gula
Krist
alRa
finas
idan
Raw
Suga
r)o
Tere
alisa
sinya
prog
ram
revit
alisa
sipa
brik
gula
melal
uipe
ningk
atanm
utuda
nvolu
mepr
oduk
sigu
lapu
tiho
Menin
gkatn
yapr
oduk
sira
wsu
gard
idala
mne
geri .
o
Memb
erlak
ukan
SNIw
ajibG
ulapu
tih
Jang
kaPa
njang
(202
0–20
25)
o In
done
siame
njadi
nega
rapr
odus
engu
laya
ngma
mpum
emas
okke
butuh
anne
gara
-neg
aral
aindi
Asia
Pasif
ik
Stra
tegi
1.Pe
ningk
atanu
tilisa
sika
pasit
asPG
danP
GR2.
Penin
gkata
nren
deme
ngula
melal
uisy
stem
peng
olaha
n teb
uyan
gbaik
(tana
m,pe
mbibi
tan,pe
melih
araa
n)3.
Penin
gkata
nefis
iensi
baha
nbak
udan
ener
gi4.
Peng
uatan
struk
turind
ustri
gula
pada
semu
ating
katd
alam
ranta
inila
i(valu
echa
in)5.
Revit
alisa
siPG
-PG
teruta
maPG
diJa
wa6.
Menin
gkatk
anpr
omos
idan
inves
tasiP
G-PG
dilua
rPula
uJaw
a(Pa
pua,
Suma
tra,S
ulawe
si)7.
Peng
emba
ngan
lokas
iklas
ter:La
mpun
g,Ja
waTim
urda
nJaw
aTen
gah
Poko
k-Po
kokR
enca
naAk
siJa
ngka
Pend
ek(2
010–
2015
)o
Melan
jutka
nrev
italis
asiP
G20
07-2
009u
ntuko
n-far
mda
nofff
arm
sehin
ggam
utuda
nvolu
mepr
oduk
siGK
Pme
ningk
ato
Meny
usun
revis
iGKP
danm
elaku
kans
osial
isasi
inten
sifag
arPG
-PG
mene
rapk
anre
visis
tanda
rmutu
GKP
yang
baru
oMe
mber
ikan
kuota
impo
rraw
suga
rbag
iindu
strig
ulara
finas
iyan
gdis
esua
ikan
deng
anke
butuh
angu
lara
finas
ibag
iind
ustri
maka
nand
anmi
numa
ndala
mne
geri
oMe
ngar
ahka
ninv
estas
ibar
upad
aind
ustri
gula
terin
tegra
side
ngan
perke
buna
n teb
u.o
Mere
visik
ebija
kan
Keten
tuan
Impo
rGula
,yan
gdis
esua
ikan
deng
anpe
rkemb
anga
npe
rgula
anna
siona
lpad
aku
run
waktu
terse
but.
Poko
k-Po
kokR
enca
naAk
siJa
ngka
Panj
ang
(201
0–20
25)
Indon
esia
menja
dine
gara
peng
eksp
orgu
ladi
Asia
Pasif
ik.
Unsu
rPen
unjan
gPa
sar:
a.In
isias
i(20
04-2
009)
:Rev
italis
asim
esin
PG,p
eingk
atan
utilis
asik
apas
itas,
bong
karr
atoo
n,pe
nggu
naan
bibitu
nggu
lb.
Peng
emba
ngan
cepa
t(2
010
-20
15)
:M
odifik
asi
&Pe
ngem
bang
ante
knolo
gi ya
ngleb
ih m
aju(o
tom
asisa
si m
esin
dan
pera
latan
)c.
Mat
ang
(201
6-2
025)
:re
struk
turis
asi
mes
inda
npe
ralat
ande
ngan
tekn
ologi
mut
akhir
SDM
:a.
Menin
gkatk
anke
mamp
uan
SDM
dibida
ngma
najem
enind
ustri
gula
Infra
struk
tur :
a.Me
ningk
atkan
pera
nlitb
ang
untuk
penin
gkata
nmu
tugu
la(S
NIW
ajib)
dand
iversi
fikas
ipem
anfaa
tanha
silsa
mping
b.De
regu
lasid
ande
birok
ratis
asi,h
armo
nisas
idan
nont
arif
c.Pe
mban
guna
ninf
rastr
uktur
dilah
an-la
han
tebu
agar
pros
esteb
ang
angk
utbe
rjalan
efekti
fdan
efisie
n.
Gam
bar1
.Keran
gkaPe
ngem
bang
anIndu
stri
Gula
Gam
bar
1.
Kera
ng
ka P
en
gem
ban
gan
In
du
stri
Gu
la
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
Lam
pira
nPe
ratu
ran
Men
teri
Perin
dust
rian
RI
Nom
or :
116/
M-IN
D/P
ER/1
0/20
09
6
Gam
bar2
.Ker
angk
aK
eter
kaita
nIn
dust
ri G
ula
Pem
da:
Din
asP
erin
dag
Din
as T
erka
it
Raw
Im
por
Bah
anP
enol
ong/
Pac
kagi
ng
Per
kebu
nan
Tebu
Raw
Suga
r
GulaPu
tih
Gularafin
asi
Mes
inda
nP
eral
atan
Indu
stri
Mak
anan
Indu
stri
Min
uman
Indu
stri
Farm
asi
Indu
stri
Alko
hol-B
ioEt
hano
l
PA
SA
RD
ALA
MN
EG
ER
I
PA
SA
RLU
AR
NE
GE
RI
Eks
porti
r
Dis
tribu
tor
Pem
erin
tah
Pusa
t:M
enko
Pere
kono
mia
n, D
eppe
rin,
Dep
tan,
Dew
anG
ula
Indo
nesi
aD
epda
g,M
eneg
BUM
N
Lem
baga
Litb
ang/
PTP
3GI,I
KA
GI,B
alai
Indu
stri,
IPB
,UG
M, U
nibr
aw,
Une
j,dll
Foru
mK
omun
ikas
i /W
orki
ng G
roup
JASA
:Tr
ansp
orta
si,P
erba
nkan
,Asu
rans
i,E
MK
LA
ssos
iasi
:A
GI,
APT
RI,
AG
RI,
PPG
I,AK
AN
I,K
AD
IN/K
AD
IND
A,F
IPG
,GA
PMM
I
Raw
Suga
rIm
por
Gam
bar
2.
Kera
ng
ka K
ete
rkait
an
In
du
stri
Gu
la
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 116/M-IND/PER/10/2009
Lam
pira
nPe
ratu
ran
Men
teri
Perin
dust
rian
RI
Nom
or :
116/
M-IN
D/P
ER/1
0/20
09
7
Tabe
l1Pe
ranPe
man
gkuKep
entin
ganIndu
striGula
Pem
erin
tah
Pusa
tPe
mer
inta
hDa
erah
Swas
taPe
rgur
uan
Ting
gida
nLi
tban
gFo
rum
Renc
anaA
ksi2
010–
2015
MenegBUMN
Deperin
Deptan
Depdag
Depkeu
Prop
Kab./Kota
Asosiasi
Persh.Industri
PT
P3GI
DGI
Komunikasi
WorkingGroup
FasilitasiKlaster
1.Me
lanjut
kan
revit
alisa
siPG
2007
-200
9un
tukon
-far
mda
noff
farm
sehin
gga
mutu
dan
volum
epr
oduk
siGK
P me
ningk
atO
OO
OO
OO
OO
O
2.Me
nyus
unre
visiG
KPda
nme
lakuk
anso
sialis
asi
inten
sifag
arPG
-PG
mene
rapk
anre
visis
tanda
rmu
tuGK
Pya
ngba
ruO
OO
OO
OO
OO
OO
3.Ku
otaim
por
Raw
Suga
rba
giIG
Rse
suai
kebu
tuhan
Gula
Rafin
asio
lehind
ustri
Maka
nan
Minu
man
OO
OO
O
4.Me
ngar
ahka
ninv
estas
ibar
upa
daind
ustri
gula
terint
egra
side
ngan
perke
buna
n teb
u.O
OO
OO
OO
OO
5.Me
revis
ikeb
ijaka
nKe
tentua
nIm
por
Gula,
yang
dises
uaika
nde
ngan
perke
mban
gan
perg
ulaan
nasio
nalp
adak
urun
waktu
terse
but.
OO
OO
OO
OO
O
Tab
el 1
Pera
n P
em
an
gku
Kep
en
tin
gan
In
du
stri
Gu
la
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
���PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 117/M-IND/PER/10/2009
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 117/M-IND/PER/10/2009
TENTANG
PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI HASIL TEMBAKAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan industri nasional sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan peta panduan (Road Map) pengembangan klaster industri prioritas yang mencakup basis industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika, industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu;
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
b. Bahwa industri Hasil Tembakau meru-pakan salah satu industri berbasis agro sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan klaster industri Hasil Tembakau;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan seba-gaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Hasil Tembakau;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Ne-gara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangu-nan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tam-bahan Lembaran Negara Republik Indo-nesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Ne-gara Republik Indonesia Nomor 4437 se-bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
���PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 117/M-IND/PER/10/2009
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Peme-rintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Da-erah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Ta-hun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lem-
��0PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
baran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Organi-sasi dan Tata Kerja Departemen Per-industrian;
���PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 117/M-IND/PER/10/2009
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI HASIL TEMBAKAU.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Hasil Tembakau Tahun 2010-2014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program/rencana aksi pengembangan klaster industri Hasil Tembakau untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Industri Hasil Tembakau adalah industri yang terdiri dari:
a. Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau (KBLI 16001);
b. Industri Industri Rokok Kretek (KBLI 16002);
c. Industri Industri Rokok Putih (KBLI 16003);
d. Industri Rokok lainnya (KBLI 16004);
e. Industri Industri Bumbu Rokok serta kelengkapan lainnya (KBLI 16009);
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
3. Pemangku Kepentingan adalah Peme-rintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Lembaga Kema-syarakatan lainnya.
4. Menteri adalah Menteri yang melaksanakan sebagian tugas urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
Pasal 2
(1) Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
(2) Peta Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
a. Pedoman operasional Aparatur Peme-rintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan prog-ram pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya;
b. Pedoman bagi Pelaku klaster Industri Hasil Tembakau, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sektor Industri Hasil Tembakau atau-pun sektor lain yang terkait;
c. Pedoman koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota); dan
���PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 117/M-IND/PER/10/2009
d. Informasi untuk menggalang duku-ngan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebija-kan klaster industri ini, yang pada akhirnya diharapkan untuk mendorong partisipasi dari masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri.
Pasal 3
(1) Program/rencana aksi pengembangan klaster Industri Hasil Tembakau dilaksa-nakan sesuai dengan Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2) Pelaksanaan program/rencana aksi seba-gaimana dimaksud pada ayat (1) dilaku-kan oleh Pemangku Kepentingan sebaga-imana tercantum dalam Peta Panduan.
Pasal 4
(1) Kementerian Negara/Lembaga membuat laporan kinerja tahunan kepada Menteri atas pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2) Menteri melaporkan hasil pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana di-maksud pada ayat (1) kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun selambat-lambatnya pada akhir bulan Februari pada tahun berikutnya.
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2009
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
ttd
FAHMI IDRIS
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
PRAYONO
SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Presiden RI;
2. Wakil Presiden RI;
3. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
4. Gubernur seluruh Indonesia;
5. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
6. Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian.
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 117/M-IND/PER/10/2009
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 117/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009
PETA PANDUANPENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI
PENGOLAHAN KELAPA SAWIT
BAB I PENDAHULUAN
BAB II SASARAN
BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB IV PROGRAM / RENCANA AKSI
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
ttd
FAHMI IDRIS
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
PRAYONO
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 117/M-IND/PER/10/2009
BAB IPENDAHULUAN
A. Ruang Lingkup Industri Hasil TembakauIndustri Hasil Tembakau (IHT) sampai saat ini masih mempunyai peran penting dalam menggerakkan ekonomi nasional terutama di daerah penghasil tembakau, cengkeh dan sentra-sentra produksi rokok, antara lain dalam menumbuhkan industri/jasa terkait, penyediaan lapangan usaha dan penyerapan tenaga kerja. Dalam situasi krisis ekonomi, IHT tetap mampu bertahan dan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), bahkan industri ini mampu memberikan sumbangan yang cukup signifikan dalam penerimaan negara.
Dalam tahun 2005 jumlah IHT (Rokok) sebanyak 3.217 perusahaan dan dalam tahun 2006 sudah mencapai 3.961 perusahaan atau meningkat sebesar 23,12 %. Dalam periode yang sama produksi rokok mencapai 220,3 milyar batang dan 218,7 milyar batang. Sebaran IHT secara geografis sebagian besar (75%) berada di Jawa Timur, Jawa Tengah (20%), dan sisanya berada di daerah-daerah lain seperti Sumatera Utara, Jawa Barat, dan D.I Yogyakarta. Produk hasil olahan tembakau terdiri dari rokok (rokok kretek dan rokok putih), cerutu dan tembakau iris (shag). Khusus untuk industri rokok, peranan dari masing-masing golongan pabrik baik besar (Gol. I), menengah (Gol II), gol kecil (Gol IIIA dan Gol III B) tahun 2007 sebagai berikut :
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RINOMOR : 117/M-IND/PER/10/2009
2
PABRIK PRODUKSI CUKAI
GOLJuml. Produksi
(Batang)
Jumlah
Pabrik(Juta
Batang)%
(Milyar
Rp.)%
I > 2 Milyar 8 173,365.50 75.05 37,614.15 86.38
II > 500 Juta s.d 2 Milyar 15 23,585.01 10.21 2,978.81 6.84
III A > 6 Juta s.d 500 Juta 354 27,073.20 11.72 2,870.51 6.59
III B 0 s.d 6 Juta 4.416 6,976.20 3.02 78.13 0.18
Total 4.793 231,000.00 43,541.50Keterangan :1. Data Produksi tidak termasuk jenis Cerutu, KLM/KLB, TIS2. Sumber Ditjen Bea dan Cukai, Departemen Keuangan
Tanaman tembakau terdiri dari batang, daun tembakau dan bunga.
Setelah tanaman tembakau berumur, daun secara bertahap dipetik mulai
dari daun bawah, tengah dan atas. Selanjutnya batang tembakau
dimanfaatkan untuk kayu bakar dan biji dari bunga digunakan (secara
selektif) untuk bibit dan daun tembakau diproses menjadi rokok, cerutu,
tembakau iris dan/atau diekspor dalam bentuk tembakau yang sudah
dikeringkan. Secara singkat, pohon industri tembakau dapat digambarkan
sebagai berikut :
Keterangan :
1. Data Produksi tidak termasuk jenis Cerutu, KLM/KLB, TIS2. Sumber Ditjen Bea dan Cukai, Departemen Keuangan
Tanaman tembakau terdiri dari batang, daun tembakau dan bunga. Setelah tanaman tembakau berumur, daun secara bertahap dipetik mulai dari daun bawah, tengah dan atas. Selanjutnya batang tembakau dimanfaatkan untuk kayu bakar dan biji dari bunga digunakan (secara selektif) untuk bibit dan daun tembakau diproses menjadi rokok, cerutu, tembakau iris dan/atau diekspor dalam bentuk tembakau yang sudah dikeringkan. Secara singkat, pohon industri tembakau dapat digambarkan sebagai berikut :
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 117/M-IND/PER/10/2009
Pohon Industri Berbasis Tembakau
Tanaman
TembakauBatang
Bunga (B�j�)
DaunBasah
Tembakau Rajangan
Tembakau ker�ng tanpa tulang daun
Tembakau ker�ng dengan tulang
daun
Kayu bakar
B�b�t/ben�h tembakau
Tembakau BlendedBM=�0%
CerutuBM=�0%
PucukDaun
BadanDaun
Tangka�Daun
Rokok KretekProduks� :���,�� M�lyar Btg
Tembakau Ir�s/Tembakau Shag
Rokok KretekProduks� :��,�� M�lyar Btg
SKTBM=�0%
SKMBM=�0%
Klobot
Klembak Menyan
Rokok PutihBM=�0%
Rokok KretekBM=�0%
Dalam pengembangan IHT, aspek ekonomi masih menjadi pertimbangan utama dengan tidak mengabaikan faktor dampak kesehatan. Industri Hasil Tembakau mendapatkan prioritas untuk dikembangkan karena mengolah sumber daya alam, menyerap tenaga kerja cukup besar baik langsung maupun tidak langsung (±10 juta orang) dan sumbangannya dalam penerimaan negara (cukai) tahun 2006 Rp. 42,03 triliyun sedangkan tahun 2007 sebesar Rp 43,54 triliun.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM (2004-2009) pembangunan sektor industri diarahkan untuk : 1). Memperkuat dan memperdalam sturktur industri; 2). Meningkatkan iklim persaingan yang kondusif; 3). Meningkatkan revitalisasi, konsolidasi dan restrukturisasi industri; 4) meningkatkan peran industri kecil dan menengah; 5) penyebaran pembangunan industri; dan 6) meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi industri.
��0PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
Sesuai dengan kriteria yang ditetapkan seperti banyak menyerap tenaga kerja, menggunakan/mengolah SDA dalam negeri dan memiliki potensi ekspor maka Industri tembakau dengan produksi utama rokok/sigaret merupakan salah satu industri dalam kelompok industri makanan dan minuman yang memenuhi kriteria untuk dikembangkan.
Namun demikian, IHT dewasa ini dihadapkan pada berbagai permasalahan antara lain isu dampak merokok terhadap kesehatan baik di tingkat global yang disponsori oleh WHO sebagaimana tertuang dalan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) dan di tingkat nasional pengendalian produk tembakau tertuang dalam PP No.19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan. Di samping itu, IHT juga dihadapkan pada masalah kebijakan cukai yang tidak terencana dengan baik, tidak transparan dan lebih berorientasi pada upaya peningkatan pendapatan negara tanpa mempertimbangkan kemampuan industri rokok dan daya beli masyarakat ditambah dengan maraknya produksi dan peredaran rokok ilegal.
Sasaran pengembangan IHT melalui pendekatan klaster adalah meningkatkan hubungan dan jaringan kerja sama yang saling menguntungkan antar stakeholders yang terkait dengan IHT guna meningkatkan daya saing dan value chains diantara pelaku usaha. Pada akhirnya pengembangan IHT diharapkan mampu menyediakan lapangan kerja, meningkatkan penerimaan negara melalui cukai dan pajak, menjamin kelangsungan usaha budidaya tembakau dan cengkeh, menumbuhkan industri terkait dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan.
Untuk mencapai sasaran pengembangan industri tembakau perlu dijabarkan pokok-pokok rencana aksi baik jangka menengah maupun jangka panjang.
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 117/M-IND/PER/10/2009
B. Pengelompokan Industri Hasil Tembakau
1. Kelompok Industri Hulu
• Dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2005,
• Industri Hasil Tembakau yang tergolong dalam Kelompok Industri Hulu adalah Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau (KBLI 16001).
• Yang termasuk dalam kelompok ini yaitu kegiatan usaha dibidang pengasapan dan perajangan daun tembakau.
2. Kelompok Industri Antara
Industri Hasil Tembakau yang termasuk dalam kelompok Industri Antara yaitu Industri Bumbu Rokok serta kelengkapan lainnya (KBLI 16009), meliputi: tembakau bersaus, bumbu rokok dan kelengkapan rokok lain seperrti klembak menyan, saus rokok, uwur, klobot, kawung dan pembuatan filter.
3. Kelompok Industri Hilir
Industri Hasil Tembakau yang termasuk dalam Kelompok Industri Hilir meliputi: Industri Rokok Kretek (KBLI 16002), Industri Rokok Putih (KBLI 16003 dan Industri Rokok lainnya (KBLI 16004) meliputi cerutu, rokok klembak menyan dan rokok klobot/kawung.
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 117/M-IND/PER/10/2009
BAB IISASARAN
A. Sasaran Jangka Menengah (2010-2014)
• Meningkatnya produksi rokok menjadi 240 milyar batang pada tahun 2010;
• Meningkatnya Nilai ekspor tembakau sebesar 15%/tahun dari US $ 397,08 juta pada tahun 2008 menjadi US $ 1.056,24 juta pada tahun 2015;
• Meningkatnya nilai ekspor rokok dan cerutu sebesar 15%/tahun dari US $ 401,44 juta pada tahun 2008 menjadi US $ 1.067,84 juta pada tahun 2015.
B. Sasaran Jangka Panjang (2010-2025)
• Tercapainya produksi rokok menjadi 260 milyar batang pada tahun 2015 sampai dengan 2025;
• Meningkatnya ekspor tembakau dan produk hasil tembakau khususnya ke negara-negara yang sedang berkembang, Eropa (cerutu dan tembakau), Ex-Uni Soviet, Afrika, Amerika dan Asia;
• Terciptanya jenis/varietas tanaman tembakau dan produk IHT yang memiliki tingkat resiko rendah terhadap kesehatan;
• Minimalisasi peredaran rokok ilegal;
• Berkurangnya produksi dan peredaran rokok ilegal.
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 117/M-IND/PER/10/2009
BAB IIISRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Visi dan Arah Pengembangan Industri Hasil Tembakau
Terwujudnya Industri Hasil Tembakau yang kuat dan berdaya saing di pasar dalam negeri dan global dengan memperhatikan aspek kesehatan.
Arah Kebijakan :
Dalam rangka tercapainya sasaran pengembangan Industri Nasional melalui triple track (pro-growth, pro-job, pro-poor), maka kebijakan pengembangan IHT diarahkan pada:
• Penciptaan kepastian berusaha dan iklim usaha yang kondusif.
• Pertumbuhan dalam jangka pendek (s/d 2009) diutamakan untuk IHT menggunakan tangan (SKT).
• Peningkatan ekspor.
• Penanganan rokok ilegal.
• Perbaikan struktur industri rokok.
• Pengenaan cukai yang terencana, kondusif dan moderat.
B. Indikator Pencapaian
• Meningkatnya produksi rokok menjadi 240 milyar batang pada tahun 2010 dan tahun 2025 sebesar 260 milyar batang.
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
• Meningkatnya nilai ekspor tembakau sebesar 15%/tahun dari US $ 397,08 juta pada tahun 2008 menjadi US $ 1.056,24 juta pada tahun 2015
• Meningkatnya nilai ekspor rokok dan cerutu sebesar 15%/tahun dari US $ 401,44 juta pada tahun 2008 menjadi US $ 1.067,84 juta pada tahun 2015.
• Meningkatnya ekspor tembakau dan produk hasil tembakau khususnya ke negara-negara yang sedang berkembang, Eropa (cerutu dan tembakau), Ex-Uni Soviet, Afrika, Amerika dan Asia;
• Terciptanya jenis/varietas tanaman tembakau dan produk IHT yang memiliki tingkat resiko rendah terhadap kesehatan;
• Berkurangnya produksi dan peredaran rokok ilegal
C. Tahapan Imlementasi
• Mengadakan Workshop Pengembangan Klaster Pe-ngolahan Tembakau
• Dilakukan bersama stakeholder terkait dalam rangka sosialisasi klaster pengolahan tembakau
• Pelatihan Teknis Pengolahan Tembakau bagi aparat pembina dan pengusaha
• Melakukan komunikasi dan kerjasama dengan perusahaan mitra tembakau
• Melakukan upaya penumbuhan industri pengolahan tembakau lokal (tembakau iris dan industri rokok skala kecil)
• Melakukan upaya penumbuhan wirausaha baru dibidang industri pengolahan tembakau melalui kegiatan magang dibeberapa pabrik rokok di Jawa Tengah
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 117/M-IND/PER/10/2009
BAB IVPROGRAM/RENCANA AKSI
A. Jangka Menengah (2010-2015)
• Kajian pengembangan IHT
• Bantuan permodalan
• Diversifikasi penggunaan energi alternatif
• Perumusan dan penerapan SNI Tembakau
• Kajian dampak lingkungan penggunaan batu bara atau bahan bakar lainnya untuk proses pengeringan tembakau
• Mengupayakan pasokan Bahan Bakar Minyak Tanah (BBMT) bersubsidi untuk proses pengomprongan tembakau.
• Peningkatan penyerapan tenaga kerja di Sigaret Kretek Tangan (SKT)
• Penyusunan RUU Pengendalian Dampak Tembakau yang komprehensif dan berimbang dengan melibatkan industri dan stakeholder
• Penanganan produk rokok ilegal
• Pembenahan struktur industri rokok terutama pada skala sangat kecil melalui Penggabungan Pabrikan Golongan III A & B serta pemberlakuan Golongan Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF ) setara dengan Sigaret Kretek Mesin (SKM).
• Registrasi kepemilikan dan pengawasan impor mesin pembuat rokok
• Penyusunan rumusan insentif ekspor bagi produk tembakau dan rokok.
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
• Peningkatan kemitraan antara petani tembakau de-ngan pengusaha industri rokok.
• Peningkatan koordinasi dengan stakeholder terkait dalam penentuan kebijakan cukai yang terencana , kondusif dan moderat.
• Peningkatan ekspor produk IHT melalui promosi, misi dagang, perjanjian bilateral, regional dan multilateral
B. Jangka Panjang (2010-2025)
• Peningkatan sarana dan prasarana
• Peningkatan program kemitraan
• Peningkatan mutu SDM dalam penguasaan teknologi.
• Peningkatan ekspor produk IHT melalui promosi, misi dagang, perjanjian bilateral, regional dan multi-lateral.
• Pengembangan produk IHT yang beresiko rendah bagi kesehatan
• Peningkatan kemampuan SDM
• Kajian dan revisi SNI rokok
• Peningkatan Social Responsibility Program/SRP
• Peningkatan mutu produk IHT sesuai keinginan pasar.
• Mengembangkan diversifikasi produk IHT.
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 117/M-IND/PER/10/2009
LAM
PIR
ANP
ERA
TUR
AN
MEN
TER
IPER
IND
US
TRIA
N R
I N
OM
OR
:11
7/M
-IND
/PER
/10/
2009
11
Sasa
ran
Jang
kaMe
neng
ah(2
010–
2015
)1.
Terw
ujudn
yake
seim
bang
anpa
soka
ntem
baka
uda
nce
ngke
hse
suai
deng
anke
butu
han
eksp
ortem
baka
udan
kebu
tuhan
indus
triro
kok;
2.Me
ningk
atnya
prod
uksi
roko
kmen
jadi2
40mi
lyarb
atang
pada
tahun
2010
;3.
Menin
gkatn
yaNi
laiek
spor
temb
akau
sebe
sar1
5pe
rsen
/tahu
nda
riUS
D39
7,08j
utapa
da ta
hun
2008
menja
diUS
D1.0
56,24
jutap
adat
ahun
2015
;4.
Menin
gkatn
yanil
aiek
spor
roko
kda
nce
rutu
sebe
sar1
5pe
rsen
/tahu
nda
riUS
D40
1,44
juta
pada
tahun
2008
menja
diUS
D1.0
67,8
4juta
pada
tahu
n201
5;5.
Menin
gkatn
yam
ututem
baka
uyan
gses
uaid
enga
nkeb
utuha
nind
ustri;
6.Me
ningk
atnya
kem
itraan
antar
apr
odus
enro
kok
deng
anpe
tani
temba
kau
yang
salin
gme
ngun
tung
kan;
7.Te
rwuju
dnya
UUPe
ngen
dalia
nDa
mpa
kPr
oduk
Temb
akau
yang
komp
rehe
nsifd
anbe
rimba
nggu
name
ncipt
akan
kepa
stian
usah
a;8.
Kebij
akan
cuka
iyan
g ter
enca
nada
nkon
dusif
sesu
aide
ngan
kema
mpua
nIH
T;9.
Berk
uran
gnya
prod
uksi
dan
pere
dara
nrok
okile
gal.
Sasa
ran
Jang
kaPa
njan
g(2
010–
2025
)1.
Terca
painy
apr
oduk
siro
kok
menja
di26
0mi
lyarb
atang
pada
tahun
2015
samp
aide
ngan
2025
;2.
Menin
gkatn
yaek
spor
temba
kau
dan
prod
ukha
siltem
baka
ukh
usus
nya
kene
gara
-neg
ara
yang
seda
ngbe
rkem
bang
,Ero
pa(ce
rutu
dan
temba
kau)
,Ex-U
niSo
viet,
Afrik
a,Am
erika
danA
sia.
3.Te
rcipta
nya
jenis/
varie
tasta
nama
nte
mbak
auda
npr
oduk
IHT
yang
mem
ilikit
ingka
tres
ikore
ndah
terha
dapk
eseh
atan;
4.Ke
bijak
ancu
kaiy
ang
teren
cana
dan
mode
rat;
5.Mi
nimali
sasi
pere
dara
nrok
okile
gal;
6.Be
rkemb
angn
yadiv
ersif
ikasi
prod
uk IH
T.
Stra
tegi
1.Se
imba
ngny
akeb
utuha
naka
npas
okan
temba
kau
danc
engk
eh.
2.Pe
ningk
atanm
utuda
nday
asain
g IHT
.3.
Peng
uasa
antek
nolog
idala
mpe
ngem
bang
anIH
Tya
ngbe
rkaita
nden
ganp
engu
rang
anre
sikok
eseh
atan
.4.
Pena
ngan
anro
koki
legal.
5.Ke
terlib
atan I
HTda
lampe
neta
pank
ebija
kanc
ukai.
6.Ke
terlib
atan I
HTda
lampe
nyus
unan
RUU
Peng
enda
lian
Dam
pak
Prod
uk T
emba
kau.
Skala
Prio
ritas
1.Ja
ngka
Wak
tu20
07-2
010:
Uruta
nPrio
ritasp
adaa
spek
kese
imba
ngan
Ten
agaK
erja
deng
anpe
nerim
aand
anKe
seha
tan2.
Jang
kaW
aktu
2010
-201
5:Ur
utanP
riorita
spad
aasp
ekPe
nerim
aan,
Kese
hatan
dan T
enag
aKer
ja3.
Jang
kaW
aktu
2015
-202
0:Pr
iorita
spad
aasp
ekKe
seha
tanme
lebihi
aspe
k Ten
agaK
erja
danP
ener
imaa
n
Poko
k-Po
kokR
enca
naAk
siJa
ngka
Mene
ngah
(200
4–20
09)
1.Me
lakuk
andiv
ersif
ikasi
peng
guna
anen
ergi
alter
natif
untuk
peng
ering
ante
mbak
au,
revis
ida
npe
nyus
unan
SNIT
emba
kau;
2.Me
nang
anip
rodu
krok
okile
gal;
3.Me
mben
ahis
truktu
rind
ustri
roko
k;4.
Memb
eriin
sent
ifeks
porb
agip
rodu
k tem
baka
udan
roko
k;5.
Memb
erlak
ukan
kebij
akan
cuka
iyan
gter
enca
na,k
ondu
sifda
nmod
erat;
6.Me
njami
nke
seim
bang
anpa
soka
nda
nke
butuh
anba
han
baku
serta
penin
gkata
npr
oduk
tifita
stem
baka
udan
ceng
keh;
7.Me
ningk
atkan
eksp
orpr
oduk
temba
kaud
anro
kok.
8.Re
gistra
sime
sinsig
aret
lintin
g;9.
Peng
awas
anme
sinsig
aret
lintin
gimp
or
Poko
k-Po
kokR
enca
naAk
siJa
ngka
Panj
ang
(201
0–20
25)
1.Me
ningk
atkan
inova
sitek
nolog
ipro
sesp
engo
lahan
temba
kau;
2.Me
ningk
atkan
prog
ram
kem
itraan
,men
ingka
tkan
mutu
SDM
dalam
peng
uasa
antek
nolog
ipe
ngola
hant
emba
kau;
3.Me
ngem
bang
kan
dan
diver
sifika
sipr
oduk
indus
triha
silte
mbak
auya
ngbe
resik
ore
ndah
bagi
kese
hatan
;4.
Pene
rapa
nSNI
prod
uktem
baka
udan
roko
k.
��0PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
LAM
PIR
ANP
ERA
TUR
AN
MEN
TER
IPER
IND
US
TRIA
N R
I N
OM
OR
:11
7/M
-IND
/PER
/10/
2009
12
nsur
Penu
njan
g
Infra
stru
ktur
:
Ters
edian
yasa
rana
dan
pras
aran
adis
entra
-sentr
apro
duks
iIHT.
Me
ningk
atkan
pera
nlitb
angd
alam
:a.
Peng
adaa
nben
ihun
ggul
b.Pe
ngem
bang
anda
ndive
rsifik
asip
rodu
kyan
gber
esiko
rend
ahter
hada
pkes
ehata
n.
Peni
ngka
tan
Tekn
olog
ia.
Inisia
si(2
007-
2010
):Pe
ngem
bang
anda
ndive
rsifik
asip
rodu
k IHT
yang
bere
sikor
enda
hter
hada
pkes
ehat
an.
b.Pe
ngem
bang
an(2
010-
2015
):Mo
difika
sida
nPen
gem
bang
antek
nolog
ipen
golah
antem
baka
u.c.
Matan
g(20
15-2
020)
:Indu
stry&
Tec
hnolo
gyUp
grad
ing
SDM
:
Penin
gkata
nkem
ampu
anSD
Mlitb
angd
alam
melak
sana
kanp
enge
mban
gand
andiv
ersif
ikasi
prod
ukya
ngbe
resik
oren
dah t
erha
dapk
eseh
atan.
Pasa
r : a.Me
mban
gunm
erek
lokal
dipa
sarin
tern
asion
al.b.
Menin
gkatk
anke
mamp
uanp
emas
aran
danm
arke
tinte
llege
ncep
rodu
kIHT
.c.
Menin
gkatk
anak
sesd
anpe
netra
sipa
sare
kspo
r.d.
Menin
gkatk
anpr
omos
ieks
pord
an fa
silita
sipe
rdag
anga
n.
Iklim
Usah
a :a.
Kebij
akan
cuka
iyan
g ter
enca
nada
nmod
erat.
b.Pe
nang
anan
roko
kille
galu
ntuk
menc
iptak
anpe
rsain
ganu
saha
yang
seha
t.c.
Menin
gkatn
yake
mitra
anan
tarap
rodu
senr
okok
deng
anpe
tani te
mbak
auda
ncen
gkeh
d.Pe
nyus
unan
RUU
Peng
enda
lianD
ampa
kTem
baka
uyan
gkom
preh
ensif
danb
erim
bang
deng
anme
libatk
anind
ustri
dans
takeh
older
.
Gam
bar1
.Ker
angk
aPe
ngem
bang
an In
dust
ri H
asil
Tem
baka
uG
am
bar
1.
Kera
ng
ka P
en
gem
ban
gan
In
du
stri
Hasi
l Tem
bakau
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 117/M-IND/PER/10/2009
LAM
PIR
ANP
ERA
TUR
AN
MEN
TER
IPER
IND
US
TRIA
N R
I N
OM
OR
:11
7/M
-IND
/PER
/10/
2009
13
Gam
bar2
.Keran
gkaKeterka
itanIndu
striHas
ilTe
mba
kau
Gam
bar
2.
Kera
ng
ka K
ete
rkait
an
In
du
stri
Hasi
l Tem
bakau
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
Tab
el 1
. P
era
n P
em
an
gku
Kep
en
tin
gan
dala
m P
en
gem
ban
gan
In
du
stri
Hasi
l Tem
bakau
LAM
PIR
ANP
ERA
TUR
AN
MEN
TER
IPER
IND
US
TRIA
N R
I N
OM
OR
:11
7/M
-IND
/PER
/10/
2009
14
Tabe
l1.P
eran
Pem
angk
u K
epen
tinga
nda
lam
Peng
emba
ngan
Indu
stri
Has
il Te
mba
kau
Pem
erin
tah
Pusa
tPe
mda
Swas
taPT
&Li
tban
gFo
rum
Renc
anaA
ksi
2010
–201
5
Depprin
Dep.Tan
Dep.Dag
Dep.Keu
Dep.Kes
BPOM
Dep.ESDM
Dep.kop.&UKM
Kab/Kota
Prop
Asosiasi
Perush./Industri
PT
Balittas
DayaSaing
WG
FasilitasiKlaster
1.Pe
met
aan
pote
nsi
tem
baka
uda
n ce
ngke
h ;
OO
OO
2.Ba
ntua
npe
rmod
alan
;O
OO
OO
3.D
iver
sifik
asip
engg
unaa
nen
ergi
alte
rnat
ive;
OO
OO
OO
OO
4.Pe
rum
usan
dan
pene
rapa
nSN
ITe
mba
kau;
OO
OO
OO
OO
5.Ka
jian
dam
pak
lingk
unga
npe
nggu
naan
batu
bara
atau
baha
nba
karl
ainn
yaun
tuk
pros
espe
nger
inga
nte
mba
kau;
OO
OO
OO
O
6.Pe
mbe
rian
subs
idid
anja
min
anpa
soka
nB
ahan
Baka
rMin
yak
Tana
h(B
BMT)
bagi
pros
espe
ngom
pron
gan
tem
baka
u;
OO
OO
O
7.Pe
ning
kata
npe
nyer
apan
tena
ga k
erja
diSi
gare
tKr
etek
Tang
an(S
KT)
;O
OO
O
8.Pe
nyus
unan
RU
UPe
ngen
dalia
nD
ampa
kTe
mba
kau
yang
kom
preh
ensi
fdan
berim
bang
deng
anm
elib
atka
nin
dust
rida
nst
akeh
olde
r;
OO
OO
O
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 117/M-IND/PER/10/2009
LAM
PIR
ANP
ERA
TUR
AN
MEN
TER
IPER
IND
US
TRIA
N R
I N
OM
OR
:11
7/M
-IND
/PER
/10/
2009
14
Tabe
l1.P
eran
Pem
angk
u K
epen
tinga
nda
lam
Peng
emba
ngan
Indu
stri
Has
il Te
mba
kau
Pem
erin
tah
Pusa
tPe
mda
Swas
taPT
&Li
tban
gFo
rum
Renc
anaA
ksi
2010
–201
5
Depprin
Dep.Tan
Dep.Dag
Dep.Keu
Dep.Kes
BPOM
Dep.ESDM
Dep.kop.&UKM
Kab/Kota
Prop
Asosiasi
Perush./Industri
PT
Balittas
DayaSaing
WG
FasilitasiKlaster
1.Pe
met
aan
pote
nsi
tem
baka
uda
n ce
ngke
h ;
OO
OO
2.Ba
ntua
npe
rmod
alan
;O
OO
OO
3.D
iver
sifik
asip
engg
unaa
nen
ergi
alte
rnat
ive;
OO
OO
OO
OO
4.Pe
rum
usan
dan
pene
rapa
nSN
ITe
mba
kau;
OO
OO
OO
OO
5.Ka
jian
dam
pak
lingk
unga
npe
nggu
naan
batu
bara
atau
baha
nba
karl
ainn
yaun
tuk
pros
espe
nger
inga
nte
mba
kau;
OO
OO
OO
O
6.Pe
mbe
rian
subs
idid
anja
min
anpa
soka
nB
ahan
Baka
rMin
yak
Tana
h(B
BMT)
bagi
pros
espe
ngom
pron
gan
tem
baka
u;
OO
OO
O
7.Pe
ning
kata
npe
nyer
apan
tena
ga k
erja
diSi
gare
tKr
etek
Tang
an(S
KT)
;O
OO
O
8.Pe
nyus
unan
RU
UPe
ngen
dalia
nD
ampa
kTe
mba
kau
yang
kom
preh
ensi
fdan
berim
bang
deng
anm
elib
atka
nin
dust
rida
nst
akeh
olde
r;
OO
OO
OLA
MP
IRAN
PER
ATU
RA
NM
ENTE
RIP
ERIN
DU
STR
IAN
RI
NO
MO
R:
117/
M-IN
D/P
ER/1
0/20
09
15
9.Pe
nang
anan
prod
ukro
kok
illega
l;O
OO
OO
OO
10.P
embe
naha
n st
rukt
urin
dust
riro
kok
teru
tam
apa
da s
kala
san
gat k
ecil
mel
alui
Pen
ggab
unga
nG
olon
gan
IIIA
&B
serta
pem
berla
kuan
Gol
onga
nSK
TF s
etar
ade
ngan
SKM
;
OO
O
11.R
egis
trasi
kep
emilik
anm
esin
pem
buat
roko
k;O
OO
OO
O
12.P
enga
was
anim
porm
esin
pem
buat
roko
k;O
OO
OO
13.P
enyu
suna
nru
mus
anin
sent
ifek
spor
bagi
prod
ukte
mba
kau
dan
roko
k;O
OO
O
14.P
erlu
asan
kem
itraa
nan
tara
peta
ni te
mba
kau
deng
anpe
ngus
aha
indu
stri
roko
k;O
OO
OO
O
15.P
enin
gkat
anKo
ordi
nasi
deng
anst
akeh
olde
rter
kait
dala
mpe
nent
uan
kebi
jaka
ncu
kaiy
ang
tere
ncan
a ,
kond
usif
dan
mod
erat
;
OO
OO
OO
OO
OO
OO
16.P
enin
gkat
anek
spor
prod
ukIH
Tm
elal
uipr
omos
i,m
isi
daga
ng,p
erja
njia
nbi
late
ral,
regi
onal
dan
mul
tilat
eral
.O
OO
OO
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
LAM
PIR
ANP
ERA
TUR
AN
MEN
TER
IPER
IND
US
TRIA
N R
I N
OM
OR
:11
7/M
-IND
/PER
/10/
2009
15
9.Pe
nang
anan
prod
ukro
kok
illega
l;O
OO
OO
OO
10.P
embe
naha
n st
rukt
urin
dust
riro
kok
teru
tam
apa
da s
kala
san
gat k
ecil
mel
alui
Pen
ggab
unga
nG
olon
gan
IIIA
&B
serta
pem
berla
kuan
Gol
onga
nSK
TF s
etar
ade
ngan
SKM
;
OO
O
11.R
egis
trasi
kep
emilik
anm
esin
pem
buat
roko
k;O
OO
OO
O
12.P
enga
was
anim
porm
esin
pem
buat
roko
k;O
OO
OO
13.P
enyu
suna
nru
mus
anin
sent
ifek
spor
bagi
prod
ukte
mba
kau
dan
roko
k;O
OO
O
14.P
erlu
asan
kem
itraa
nan
tara
peta
ni te
mba
kau
deng
anpe
ngus
aha
indu
stri
roko
k;O
OO
OO
O
15.P
enin
gkat
anKo
ordi
nasi
deng
anst
akeh
olde
rter
kait
dala
mpe
nent
uan
kebi
jaka
ncu
kaiy
ang
tere
ncan
a ,
kond
usif
dan
mod
erat
;
OO
OO
OO
OO
OO
OO
16.P
enin
gkat
anek
spor
prod
ukIH
Tm
elal
uipr
omos
i,m
isi
daga
ng,p
erja
njia
nbi
late
ral,
regi
onal
dan
mul
tilat
eral
.O
OO
OO
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 117/M-IND/PER/10/2009
LAM
PIR
ANP
ERA
TUR
AN
MEN
TER
IPER
IND
US
TRIA
N R
I N
OM
OR
:11
7/M
-IND
/PER
/10/
2009
16
Gam
bar3
.Seb
aran
Indu
stri
Rok
ok,B
ahan
Bak
u U
tam
ada
nPe
nduk
ung
:: BBaa hh
aa nnBB
aa kkuu
UUtt aa
mmaa ((
TT eemm
bb aakk aa
uu )):: SS
uu mmaa tt
ee rraa
UUtt aa
rr aa,, JJ
aa wwaa
BBaa rr
aa tt,, DD
II YYoo gg
yy aakk aa
rr tt aa,, JJ
aa wwaa
TT eenn gg
aa hh,, JJ
aa wwaa
TT iimm
uu rr,, BB
aa llii ,,
NNTT BB
..
:: IInn dd
uu sstt rr
ii RRoo kk
oo kk:: SS
uu mmuu tt
(( PPTT
SSTT TT
CC,, PP
aa ggii TT
oo bbaa cc
cc oo)) ,,
JJ aabb aa
rr(( PP
TTBB
AATT
II nndd oo
nn eess ii
aa&&
pp aabb rr
ii kkrr oo
kk ookk
kk eecc ii
ll )) ,,JJ aa
tt eenn gg
(( PPTT
DDjj aa
rr uumm
,, PPTT
NNoo jj
oo rroo nn
oo ,,PP
RRSS
uu kkuu nn
,, PPRR
GGee nn
tt oonn gg
GGoo tt
rr ii ,,PP
RRJJ aa
mmuu
BBoo ll
,, FFii ll aa
ss ttaa ,,
WWii kk
aa ttaa mm
aa ,,PP
RRMM
ee nnaa rr
aadd aa
nnII nn
dd uuss tt
rr iirr oo
kk ookk
kk eecc ii
ll llaa ii
nn nnyy aa
)) ..JJ aa
tt ii mm(( PP
TTGG
uu ddaa nn
ggGG
aa rraa mm
TT bbkk ,,
PPTT
HH.. MM
SSaa mm
pp ooee rr
nn aa,, PP
TTBB
ee nntt oo
ee llPP
rr ii mmaa ,,
PPTT
PPhh ii
ll ii ppMM
oo rrii ss
II nndd oo
nn eess ii
aa ,,PP
TTGG
ee lloo rr
aaJJ aa
yy aa,, PP
TTKK
aa rryy aa
NNii aa
gg aaBB
ee rrss aa
mmaa ,,
PPTT
GGaa nn
dd uumm
dd aann
pp eerr uu
ss aahh aa
aa nnrr oo
kk ookk
kk eecc ii
ll llaa ii
nn nnyy aa
)) ,,NN
TT BB(( ii nn
dd uuss tt
rr iirr oo
kk ookk
kk eecc ii
ll )) ..:: BB
aa hhaa nn
BBaa kk
uuPP
ee nndd uu
kk uunn gg
(( CCee nn
gg kkee hh
)):: SS
uu mmbb aa
rr ,,LL aa
mmpp uu
nn gg,, JJ
aa ttee nn
gg ,,JJ aa
tt ii mm,, BB
aa llii ,,
SSuu ll
ss eell ,,
SSuu ll
uu tt,, MM
aa lluu kk
uuUU
tt aarr aa
,, MMaa ll
uu kkuu ..
KKee tt
ee rraa nn
gg aann
::
Sumut Sumbar
Lampung
Jabar
Jateng
Jatim
Bali
NTB
Sulsel
Sulut
Malut
Maluku
Gam
bar
3.
Seb
ara
n I
nd
ust
ri R
oko
k,
Bah
an
Baku
Uta
ma d
an
Pen
du
ku
ng
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
���PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 118/M-IND/PER/10/2009
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 118/M-IND/PER/10/2009
TENTANG
PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN BUAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan industri nasional sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan peta panduan (Road Map) pengembangan klaster industri prioritas yang mencakup basis industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika, industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu;
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
b. Bahwa industri Pengolahan Buah meru-pakan salah satu industri berbasis agro sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan klaster industri Pengo-lahan Buah;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan seba-gaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster In-dustri Pengolahan Buah;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemba-ngunan Nasional (Lembaran Negara Re-publik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 4437 se-bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
���PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 118/M-IND/PER/10/2009
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lem-baran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lem-baran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Peme-rintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Da-erah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Ta-hun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lem-
��0PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
baran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersa-tu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Orga-nisasi dan Tata Kerja Departemen Perin-dustrian;
���PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 118/M-IND/PER/10/2009
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN BUAH.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Buah Tahun 2010-2014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program/rencana aksi pengembangan klaster industri Pengolahan Buah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Industri Pengolahan Buah (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia-KBLI 4 digit) adalah industri yang terdiri dari:
a. Industri Pengalengan Buah-buahan dan Sayuran (KBLI 15131);
b. Industri Pengasinan/Pemanisan Buah-buahan dan Sayuran (KBLI 15132);
c. Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran (KBLI 15133);
d. Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran (KBLI 15134);
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
e. Industri Pengolahan dan Pengawetan Lainnya untuk Buah-buahan dan Sayuran (KBLI 15139);
3. Pemangku kepentingan adalah Pe-merintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
4. Menteri adalah Menteri yang melak-sanakan sebagian tugas urusan pe-merintahan di bidang perindustrian.
Pasal 2
(1) Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
(2) Peta Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
a. Pedoman operasional Aparatur Peme-rintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan pro-gram pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya;
b. Pedoman bagi Pelaku klaster industri Pengolahan Buah, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sektor Industri Pengolahan Buah ataupun sektor lain yang terkait;
���PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 118/M-IND/PER/10/2009
c. Pedoman koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota); dan
d. Informasi untuk menggalang duku-ngan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebi-jakan klaster industri ini, yang pada akhirnya diharapkan untuk mendorong partisipasi dari masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri.
Pasal 3
(1) Program/rencana aksi pengembangan klaster Industri Pengolahan Buah dilak-sanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2) Pelaksanaan program/rencana aksi se-bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemangku Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Peta Panduan.
Pasal 4
(1) Kementerian Negara/Lembaga membuat laporan kinerja tahunan kepada Menteri atas pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
(2) Menteri melaporkan hasil pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana di-maksud pada ayat (1) kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun selambat-lam-batnya pada akhir bulan Februari pada tahun berikutnya.
Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 14 Oktober 2009
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
ttd
FAHMI IDRIS
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
PRAYONO
SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:1. Presiden RI;2. Wakil Presiden RI;3. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;4. Gubernur seluruh Indonesia;5. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;6. Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian.
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 118/M-IND/PER/10/2009
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 118/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009
PETA PANDUANPENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI
PENGOLAHAN BUAH
BAB I PENDAHULUAN
BAB II SASARAN
BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB IV PROGRAM / RENCANA AKSI
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
ttd
FAHMI IDRIS
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
PRAYONO
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 118/M-IND/PER/10/2009
BAB IPENDAHULUAN
A. Ruang Lingkup Industri Pengolahan Buah
• Indonesia sebagai negara tropis memiliki potensi besar untuk dapat menghasilkan aneka macam buah.
• Berbagai jenis buah utama yang dihasilkan oleh Indonesia dan mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi produk olahan, seperti buah dalam kaleng, minuman sari buah, manisan buah, selai dan produk olahan buah lainnya adalah mangga, jeruk, nanas dan buah markisa.
• Produksi dan daerah penghasil buah-buahan tersebut pada tahun 2007:
• Produksi buah nasional tahun 2007 sebesar 15,84 juta ton.
• Mangga, produksi buah mangga nasional sebasar 1,82 juta ton, dengan potensi produksi di Jawa Timur sebesar 0,59 juta ton dan Jawa Barat dengan potensi produksi sebesar 0,45 juta ton.
• Jeruk, produksi buah jeruk secara nasional sebesar 2,63 juta ton, dengan potensi produksi di Sumatera Utara sebesar 0,96 juta ton dan Jawa Timur sebesar 0,61 juta ton.
• Markisa, produksi buah markisa secara nasional sebesar 0,11 juta ton, dengan potensi produksi di Sulawesi Selatan sebesar 6,14 ribu ton dan Sumatera Utara dengan potensi produksi sebesar 11,20 ribu ton.
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
• Nenas, produksi nenas nasional sebesar 2,24 juta ton, dengan potensi produksi di Lampung sebesar 1,24 juta ton dan Jawa Barat dengan potensi produksi sebesar 0,54 juta ton.
• Luas area tanaman buah Indonesia tahun 2007 sebesar 727.640 Ha dengan produksi 15,84 juta ton
• Pada tahun 2007, Indonesia mengekspor buah dalam kaleng, terutama nenas dengan nilai US$ 144,3 juta dan sari buah sebesar US$ 22,12 juta. Namun dalam tahun yang sama Indonesia juga mengimpor buah dalam kaleng dengan nilai U$ 0,43 juta dan sari buah sebesar US$ 7,6 juta.
• Berdasarkan pada potensi buah (jeruk, mangga, nenas dan markisa) dan peluang ekspor maka pengembangan industri pengolahan buah mendapat-kan prioritas untuk dikembangkan sebagai upaya untuk peningkatan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja.
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 118/M-IND/PER/10/2009
Pohon Industri Pengolahan Buah
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RINOMOR : 118/M-IND/PER/10/2009
2
Berdasarkan pada potensi buah (jeruk, mangga, nenas dan markisa) dan
peluang ekspor maka pengembangan industri pengolahan buah
mendapatkan prioritas untuk dikembangkan sebagai upaya untuk
peningkatan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja.
Pohon Industri Pengolahan Buah
Buah
Daging Buah Matang
Daging BuahMentah
Kulit Buah
Pikle
Sale
Buah Kaleng
Fruit Leather
Anggur
Puree
Selai
Juice
Jelly
Sirop
Makanan dari BuahKeripi
Asinan
Manisan
Cutney
Pektin
Biji
Pupuk
Makanan
Makanan Ternak
Pati
Makanan BayiTepung Buah
Makanan
Makanan Ringan
Kosmetik / Biofarmaka
Farmasi
B. Pengelompokan Industri Pengolahan Buah
1. Kelompok Industri Hulu
• Pengalengan Buah
• Pengasinan Buah
• Pemanisan Buah
��0PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
2. Kelompok Industri Antara
• Puree Buah
3. Kelompok Industri Hilir
• Sari buah
• Selai
• Fruit leather
• Kosmetik
• Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Buah
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 118/M-IND/PER/10/2009
BAB IISASARAN
A. Jangka Menengah (2010 – 2014)• Tersedianya data dan informasi potensi bahan baku
dan industri pengolahan buah;
• Meningkatnya kontinyuitas pasokan bahan baku pada industri pengolahan buah baik jumlah dan kualitasnya;
• Mengembangkan kerjasama dan kemitraan usaha antar Pemerintah Kabupaten/Kota serta para pelaku usaha pengolahan buah;
• Melanjutkan forum komunikasi pengembangan klas-ter industri pengolahan buah;
• Pengembangan lokus industri pengolahan buah di Jawa Barat: pengolahan mangga, sirsak, nenas dan jambu; Sulawesi Selatan: pengolahan markisa;
• Meningkatnya produksi puree mangga menjadi 375 ton/tahun, puree sirsak 100 ton/tahun, puree nenas 375 ton/tahun;
• Tersusun dan terlaksananya revisi SNI sebanyak 2 (dua) komoditi;
• Meningkatnya penyerapan tenaga kerja 3 persen/tahun pada industri pengolahan buah;
• Meningkatnya kemampuan SDM dibidang teknologi proses pengolahan buah;
• Meningkatnya partisipasi industri pengolahan buah dalam promosi dan pameran dalam negeri dan luar negeri;
• Meningkatnya diversifikasi produk buah olahan.
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
B. Jangka Panjang (2015 – 2025)
• Mengembangkan industri pengolahan buah yang terintegrasi dengan sentra produksi bahan baku
• Mengembangkan dan meningkatkan pasar domestik dan internasional.
• Melakukan diversifikasi produk buah olahan sebagai bahan pangan fungsional, kosmetik melalui penguatan dan pendayagunaan R & D;
• Terwujudnya Hak Kekayaan Intelektual pada produk buah olahan dalam rangka meningkatkan daya saing terhadap produk sejenis di dalam dan di luar negeri;
• Meningkatnya konsumsi produk buah olahan dalam negeri menjadi 45 kg/tahun;
• Meningkatnya ekspor produk buah olahan sebesar 5 persen per tahun.
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 118/M-IND/PER/10/2009
BAB IIISTRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Visi dan Arah Pengembangan Industri Pengo-lahan Buah 1. Visi : Mewujudkan industri pengolahan buah yang
berdaya saing
2. Misi:
• Memperluas tingkat permintaan buah olahan
• Mengembangkan efektifitas supply chain
• Melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap industri pengolahan buah
• Mengembangkan pasar dalam negeri dan ekspor.
3. Kebijakan
• Peningkatan utilitas kapasitas.
• Peningkatan mutu produk pengolahan buah
• Peningkatan kemitraan antara pemasok bahan baku dengan industri pengolahan buah
B. Indikator Pencapaian• Meningkatnya jaringan kerjasama antar kelompok
usaha kecil, menengah dan besar industri pengolahan buah serta terbentuknya kelembagaan usaha industri pengemasan dan pengolahan buah di setiap lokus pengolahan buah.
• Terjadinya peningkatan kemampuan SDM dalam hal penguasaan teknologi proses dan managemen usaha industri melalui pelatihan/training.
• Meningkatnya sarana dan prasarana untuk keperluan usaha industri pengolahan buah.
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
• Meningkatnya kwalitas, kwantitas dan keragaman produk buah olahan.
• Meningkatnya omzet pemasaran ditingkat lokal, domestik dan ekspor.
• Terjadinya peningkatan penyerapan tenaga kerja di wilayah pengembangan klaster buah.
• Adanya penambahan industri-industri pengolahan buah dan industri penunjangnya di wilayah lokus klaster buah.
• Adanya dukungan lembaga penelitian, lembaga keua-ngan dalam peningkatan investasi industri pengolahan buah.
C. Strategi, struktur dan persaingan perusahaan
• Kompetisi: baik nasional maupun internasional
• Inovasi: merupakan strategi pengurangan biaya, peningkatan kualitas produk, mencari pasarbaru.
Kondisi faktor-faktor
• Sumber daya manusia: kualitas SDM yang tersedia dilingkup klaster
• Infrastruktur: kualitas infrastruktur seperti pelayanan umum, transportasi
• Teknologi: penyerapan teknologi
Industri pendukung dan terkait
• Pemasok: ketersediaan bahan baku/input lokal dan jasa dalam proses produksi
• Organisasi pendukung: jasa yang diberikan oleh organisasi pendukung
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 118/M-IND/PER/10/2009
Kondisi permintaan
• Karakteristik permintaan: konsumen utama produk atau jasa dari aktivitas dan karakteristik kegiatan
• Pilihan konsumen: selera dan permintaan konsumen
D. Tahapan Implementasi
• Perusahaan yang mendominasi dalam klaster buah adalah industri kecil menengah.
• Pemerintah Pusat melalui Forum Komunikasi mela-kukan koordinasi dengan instansi terkait dan di Pemda Propinsi Jawa Barat dengan dibentuk Working Group yang terdiri dari tim teknis, praktisi, tenaga ahli dan fasilitator.
• Tenaga ahli melakukan bimbingan teknis dalam rangka diversifikasi produk , inovasi teknologi dan pelatihan GMP kepada industri pengolahan buah di sentra bahan baku.
• Pemerintah Pusat memberikan bantuan mesin peralatan untuk mendukung pengembangan klaster, koordinasi promosi dan perencanaan pemasaran.
• Pengembangan usaha industri dan peningkatan jejaring melalui networking dengan sektor ekonomi lainnya.
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 118/M-IND/PER/10/2009
BAB IVPROGRAM/ RENCANA AKSI
A. Jangka Menengah (2010 – 2014)
• Mengembangkan industri pengolahan buah yang terintegrasi dengan bahan baku;
• Melakukan rapat koordinasi teknis di tingkat pusat dan daerah
• Melakukan rapat koordinasi teknis di tingkat pusat dan daerah
• Menerapkan GMP, HACCP, ISO dan sertifikasi halal;
• Menyusun/revisi SNIproduk pengolahan buah;
• Pengamanan produk buah olahan melalui penerapan sertifikasi tanggal kadaluwarsa/expire date;
• Mengembangkan pasar domestik melalui apresiasi penggunaan produk dalam negeri;
• Meningkatkan jaminan pasokan bahan baku;
• Meningkatkan kualitas dan desain kemasan produk buah-buahan olahan.
• Melaksanakan bimbingan teknis (technical assis-tance) untuk peningkatan kemampuan SDM dan pengembangan diversifikasi produk olahan.
B. Jangka Panjang (2015 – 2025)
• Mengembangkan industri pengolahan buah yang terintegrasi dengan bahan baku;
• Mengembangkan dan meningkatkan pasar domestik dan internasional;
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
• Melakukan diversifikasi buah olahan sebagai bahan pangan fungsional, kosmetik dan farmasi melalui penguatan dan pendayagunaan R & D.
• Mengembangkan, memelihara dan meng-update me-dia komunikasi dan diseminasi seluruh stakeholders (website, buletin dan majalah)
• Memberikan bimbingan/pelatihan dan tata cara menda-patkan hak paten atas produk buah olahan, khususnya pada industri skala kecil dan menengah.
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 118/M-IND/PER/10/2009
Gam
bar
1.
Kera
ng
ka P
en
gem
ban
gan
In
du
stri
Pen
go
lah
an
Bu
ah
LAM
PIR
ANPE
RAT
UR
ANM
ENTE
RIP
ERIN
DU
STR
IAN
RI
NO
MO
R:
118/
M-IN
D/P
ER/1
0/20
09
9
Gam
bar1
. Ker
angk
aPe
ngem
bang
an In
dust
riPe
ngol
ahan
Bua
h
Indu
stri
Inti
Bua
hO
laha
n(S
ari B
uah,
Bua
hda
lam
Kal
eng,
Mak
anan
dan
Min
uman
;
Indu
stri
Pend
ukun
gM
esin
& P
eral
atan
;Kem
asan
;Pen
ding
in;b
ahan
Kim
ia ta
mba
han
Indu
stri
Terk
ait
Kos
met
ik,F
arm
asi,
Gul
aR
afin
asi
Kon
sent
ratB
uah,
Bua
hK
erin
g
Sasa
ran
Jang
kaM
enen
gah
2010
–20
141.
Men
ingk
atny
a ko
ntin
uita
spa
soka
nba
han
baku
pada
indu
stri
peng
olah
anbu
ah;
2.M
enge
mba
ngka
nke
rjasa
ma
dan
kem
itraa
nus
aha
anta
raP
emer
inta
h K
abup
aten
/Kot
ade
ngan
pela
kuus
aha
indu
stri
peng
olah
anbu
ah;
3.P
enge
mba
ngan
loku
sin
dust
ripe
ngol
ahan
buah
diJa
wa
Bar
at:p
engo
laha
nm
angg
a,si
rsak
,nen
asda
nja
mbu
; Sul
awes
iSel
atan
peng
olah
anm
arki
sa.
4.M
enin
gkat
nya
dive
rsifi
kasi
prod
ukbu
ahol
ahan
;5.
Ters
usun
dan
terla
ksan
anya
revi
si S
NI s
eban
yak
2(d
ua)k
omod
iti.
Sasa
ran
Jang
ka P
anja
ng20
15–2
025
1.M
enin
gkat
nya
R&
Dpr
oduk
buah
olah
an s
ebag
aiba
han
nutri
si,k
osm
etik
dan
farm
asi;
2. P
enin
gkat
anek
spor
hasi
lind
ustri
peng
olah
anbu
ah s
ebes
ar5%
perta
hun;
3.M
enin
gkat
nya
kons
umsi
prod
ukbu
ahol
ahan
dala
mne
geri
men
jadi
25kg
/tahu
n4.
Terw
ujut
nya
HaK
Ipad
apr
oduk
buah
olah
anda
lam
rang
kam
enin
gkat
kan
daya
sai
ngpr
oduk
buah
olah
an;
Stra
tegi
Sekt
or :
Pen
gem
bang
anpr
oduk
sibu
ahtro
pis
ekso
tis,p
enin
gkat
anbu
dida
ya ta
nam
anbu
ahse
cara
kom
ersi
al.
Tekn
olog
i :M
endo
rong
tum
buhn
yam
odifi
kasi
tekn
olog
ipen
gola
han
dan
prod
uksi
buah
.
1.Po
kok-
poko
kR
enca
naAk
siJa
ngka
Men
enga
h(2
010–
2014
)2.
Men
gem
bang
kan
indu
stri
peng
olah
anbu
ahya
ng te
rinte
gras
iden
gan
baha
nba
ku;
3.P
ener
apan
GM
P,H
AC
CP
,IS
O;;
4.P
enyu
suna
nda
npe
nera
pkan
SN
Ipro
duk
buah
olah
an;
5.M
enge
mba
ngka
npa
sard
omes
tikm
elal
uiap
resi
asip
engg
unaa
npr
oduk
dala
mne
geri.
6.M
enin
gkat
kan
jam
inan
paso
kan
baha
nba
ku;
7.M
enin
gkat
kan
kual
itas
dan
desa
inke
mas
anpr
oduk
buah
-bua
han
olah
an.
8.M
elak
ukan
rapa
t koo
rdin
asit
ekni
sdi
tingk
atpu
satd
anda
erah
9.M
elak
sana
kan
bim
bing
ante
knis
(tech
nica
las
sist
ance
)un
tuk
peni
ngka
tan
kem
ampu
anS
DM
dan
peng
emba
ngan
dive
rsifi
kasi
prod
ukol
ahan
.
Poko
k-po
kok
Ren
cana
Aksi
Jang
ka P
anja
ng(2
015–
2025
)1.
Men
gem
bang
kan
indu
stri
peng
olah
anbu
ahya
ngte
rinte
gras
ide
ngan
sent
rapr
oduk
siba
han
baku
;2.
Men
gem
bang
kan
dan
peni
ngka
tan
pasa
rdom
estik
dan
inte
rnas
iona
l;3.
Mel
akuk
andi
vers
ifika
sibu
ahol
ahan
seba
gai
baha
npa
ngan
fung
sion
al,
kosm
etik
dan
farm
asi
mel
alui
peng
uata
nda
npe
nday
agun
aan
R &
D.
4.M
enge
mba
ngka
n,m
emel
ihar
ada
nm
eng-
upda
tem
edia
kom
unik
asi
dan
dise
min
asi s
elur
uhst
akeh
olde
rs(w
ebsi
te,b
ulet
inda
nm
ajal
ah)
5.M
embe
rikan
bim
bing
an/
pela
tihan
dan
tata
cara
men
dapa
tkan
hak
pate
nat
aspr
oduk
buah
olah
an,
khus
usny
apa
dain
dust
risk
ala
keci
lda
nm
enen
gah.
Uns
ur P
enun
jang
Perio
desa
siPe
ning
kata
nTe
knol
ogi
1.In
isia
si(2
010–
2014
): P
enge
mba
ngan
frui
tlea
ther
;2.
Pen
gem
bang
anC
epat
(201
5–
2019
) : M
odifi
kasi
dan
peng
emba
ngan
tekn
olog
ipen
gola
han
supp
lem
entd
annu
trisi
.3.
Mat
ang
(202
0–
2025
) : In
dustry
&Te
chno
logy
Upg
rading
.
Pasa
r1.
Men
ingk
atka
npr
omos
i ke
nega
ra-n
egar
a A
sia
dan
Afrik
ada
lam
rang
kake
rjasa
sam
aN
on-B
lok
,S
elat
an-S
elat
anda
nO
KI2.
Mem
anfa
atka
npo
tens
ipa
sar
dala
mne
geri
khus
usny
am
elal
uipa
mer
an/fe
stiv
alm
akan
anet
nik
berb
asis
buah
SDM
Men
ingk
atka
nke
mam
puan
Goo
dMan
ufac
turin
gPrac
tices
(GMP)
dan
ISO
9000
.
Infr
astr
uktu
r1.
Men
ingk
atka
npe
ran
Litb
ang
dibi
dang
peng
olah
anda
npe
ngem
asan
;2.
Akr
edita
sile
mba
ga-le
mba
gauj
idan
ser
tifik
asip
rodu
k;3.
Mem
berik
anin
sent
if(k
redi
t&pa
jak)
terh
adap
indu
stri
yang
terin
tegr
asi.
�00PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
Gam
bar
2.
Kera
ng
ka K
ete
rkait
an
In
du
stri
Pen
go
lah
an
Bu
ah
Eks
port
ir
Dis
tribu
tor
�0�LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 118/M-IND/PER/10/2009
Tab
el 1
. P
era
n P
em
an
gku
Kep
en
tin
gan
dala
m P
en
gem
ban
gan
In
du
stri
Pen
go
lah
an
Bu
ah
LAM
PIR
ANPE
RAT
UR
ANM
ENTE
RIP
ERIN
DU
STR
IAN
RI
NO
MO
R:
118/
M-IN
D/P
ER/1
0/20
09
11
Tabe
l 1.
Pera
nPe
man
gku
Kep
entin
gan
dala
mPe
ngem
bang
an In
dust
riPe
ngol
ahan
Bua
h
Pem
erin
tah
Pusa
tPe
mer
inta
hD
aera
hSw
asta
Perg
urua
nTi
nggi
dan
Litb
ang
Foru
m
Ren
cana
Aksi
2010
-20
14
Dep. Perind
Deptan
Dep. Keu
Dep. Dag
Kem. UKM
Prop
Kab/Kota
Asosiasi
Perush. Ind
P.Tinggi
BBIA/BalaiPascapanen
KRT/BPPT
DayaSaing
WorkingGroup
FasilitasiKlaster
1.P
emet
aan
pote
nsib
uah;
OO
O
2.M
enin
gkat
kan
kem
itraa
nan
tara
indu
stri
peng
olah
anbu
ah-b
uaha
nde
ngan
peta
ni;
OO
OO
OO
OO
OO
3.M
enge
mba
ngka
nin
dust
ripe
ngol
ahan
buah
;O
OO
OO
OO
OO
O
4.B
imbi
ngan
Tekn
is(T
echn
ical
Ass
ista
nce)
;O
OO
OO
OO
OO
5.P
enge
mba
ngan
kap
asita
spr
oduk
sim
elal
uidi
vers
ifika
sipr
oduk
;O
OO
OO
OO
OO
6.M
enyu
sun
stan
darb
uah
olah
an;
OO
OO
OO
O
7.P
artis
ipas
ipad
aP
amer
anD
alam
dan
Luar
Neg
eri;
OO
OO
OO
OO
OO
O
8.P
enge
mba
ngan
indu
stri
peng
olah
an B
uah
dise
ntra
prod
uksi
.
OO
OO
OO
OO
OO
OO
OO
�0�PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
�0�PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 119/M-IND/PER/10/2009
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 119/M-IND/PER/10/2009
TENTANG
PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI FURNITURE
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan industri nasional sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan peta panduan (Road Map) pengembangan klaster industri prioritas yang mencakup basis industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika, industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu;
�0�PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
b. bahwa industri Furniture merupakan salah satu industri berbasis agro sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan industri Furniture;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan seba-gaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Furniture;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemba-ngunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Re-publik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 4437 se-bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
�0�PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 119/M-IND/PER/10/2009
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabu-paten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tamba-han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Ta-hun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
�0�PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Ber-satu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Na-sional;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Orga-nisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
�0�PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 119/M-IND/PER/10/2009
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI FURNITURE.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Furniture Tahun 2010-2014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program/rencana aksi pengembangan klaster industri Furniture untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Industri Furniture adalah industri yang terdiri dari:
a. Industri Penggergajian Kayu (KBLI 20101);
b. Industri Pengawetan Kayu (KBLI 20102);
c. Industri Kayu Lapis (KBLI 20211);
d. Industri Kayu Lapis Laminasi (KBLI 20212);
e. Industri Panel Kayu Lainnya (KBLI 20213);
f. Industri Veneer (KBLI 20214);
�0�PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
g. Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan (KBLI 20220);
h. Industri Furnitur dari Kayu (KBLI 36101).
3. Pemangku Kepentingan adalah Peme-rintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Lembaga Ke-masyarakatan lainnya.
4. Menteri adalah Menteri yang melaksanakan sebagian tugas urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
Pasal 2
(1) Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini
(2) Peta Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
a. Pedoman operasional Aparatur Pe-merintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan pro-gram pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya;
b. Pedoman bagi Pelaku klaster Industri Furniture, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sektor Industri Furniture ataupun sektor lain yang terkait;
�0�PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 119/M-IND/PER/10/2009
c. Pedoman koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota); dan
d. Informasi untuk menggalang duku-ngan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebija-kan klaster industri ini, yang pada akhirnya diharapkan untuk mendorong partisipasi dari masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri.
Pasal 3
(1) Program/rencana aksi pengembangan klaster Industri Furniture dilaksanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2) Pelaksanaan program/rencana aksi se-bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemangku Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Peta Panduan.
Pasal 4
(1) Kementerian Negara/Lembaga membuat laporan kinerja tahunan kepada Menteri atas pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
��0PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
(2) Menteri melaporkan hasil pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana di-maksud pada ayat (1) kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun selambat-lambatnya pada akhir bulan Februari pada tahun berikutnya.
Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 14 Oktober 2009
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
ttd
FAHMI IDRIS
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
PRAYONO
SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Presiden RI;2. Wakil Presiden RI;3. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;4. Gubernur seluruh Indonesia;5. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;6. Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian.
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 119/M-IND/PER/10/2009
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 119/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009
PETA PANDUANPENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI
FURNITURE
BAB I PENDAHULUAN
BAB II SASARAN
BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB IV PROGRAM / RENCANA AKSI
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
ttd
FAHMI IDRIS
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
PRAYONO
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 119/M-IND/PER/10/2009
BAB IPENDAHULUAN
A. Ruang Lingkup Industri FurnitureCakupan industri kertas berdasarkan pengelompokan atau kategorisasi yang ada di dunia internasional dan di dalam negeri adalah sebagai berikut:
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 119/M-IND/PER/10/2009
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Ruang Lingkup Industri Furniture
Cakupan industri kertas berdasarkan pengelompokan atau kategorisasi yang ada di
dunia internasional dan di dalam negeri adalah sebagai berikut :
I.
Kelompok Furnitureatas dasar
pemanfaatan fungsi
FURNITURE KAYU :
Jenis & nama satuanfurniture berdasar
kelopmpok perangkat
KodePos/SubposSesuai HS
1. Dining Room Set Meja (panjang termasukkursi)
9401.61.00.00
2. Living Room Set 1. Buffet Souveneer2. Tempat TV3. Meja + kursi (Sofa)
9401.40.00.009403.50.00.009403.60.00.00
3. Bedroom Set(included children &baby)
1.Baby Box2.Lemari pakaian3.Tempat rias berkaca4.Tempat tidur
9401.80.10.009403.50.00.009403.50.00.009404.10.00.00
4. Kitchen Set Lemari perangkat alat2dapur
9403.40.00.00
5.
II.
Office & SchoolFurniture Set
FURNITURE ROTAN :
1.Bangku (meja + kursi)2.Meja+kursi
9401.69.00.009403.30.00.00
1. Living & Dinning RoomSet
1.Sofa (meja + tempatduduk)2.Lemari + rak pakaian3.Tempat tidur
9401.51.00.009403.81.00.009403.81.00.10
Catatan : Produk funiture (kayu dan rotan) masih terdapat berbagai
jenis dan macam (belum termasuk komponen furniture kayu dan barang
kerajinannya)
Catatan : Produk funiture (kayu dan rotan) masih terdapat berbagai jenis dan macam (belum termasuk komponen furniture kayu dan barang kerajinannya)
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
B. Pengelompokan Industri Pengolahan Kayu dan Rotan
1. Kelompok Industri Pengolahan Kayu Hulu
Kelompok industri hulu pengolahan kayu merupakan industri pengolahan kayu primer yaitu industri yang mengolah kayu bulat/log menjadi bebagai bentuk sortimen kayu. Industri pengolahan kayu primer terdiri dari:
1). Industri penggergajian kayu (sawmill) yang menghasilkan kayu utuh (solidwood) dalam berbagai bentuk sortimen kayu gergajian (sawntimber);
2). Industri kayu lapis (plywoodmill) yang meng-hasilkan panel kayu lapis dan juga block-board dengan berbagai ukuran ketebalan;
3). Industri Papan Partikel/particleboard yang meng-hasilkan panel kayu hasil serpih kayu bercampur glue/lem yang dimampatkann;
4). Industri MDF (Medium Density Fibreboard) yang menghasilkan panel kayu yang merupakan campuran serat kayu dengan bahan-bahan kimia. Panel-panel kayu dimaksud biasa disebut kayu hasil industri (engineeredwood).
2. Kelompok Industri Pengolahan Kayu Hilir
1). Industri WoodWorking, yaitu industri yang menghasilkan produk-produk kayu diantaranya dowel, moulding, pintu, jendela, wood-flooring, dan sejenisnya.
2). Industri Furniture Kayu dan barang-barang ke-rajinan kayu.
Perlu diinformasikan, bahwa pasokan bahan baku kelompok industri pengolahan kayu hilir
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 119/M-IND/PER/10/2009
tersebut dapat berasal dari sawntimber sebagai solid-wood dan panel kayu (plywood, blockboard, MDF, particleboard, compositeboard, dsb) sebagai engineeredwood. Produk jadi furniture kayu dapat dibedakan menurut fungsi kenyamanan (ergonimics) dan banyak varian desain berbagai corak maupun gaya/style.
Furniture sebagai perabot rumah-tangga, yaitu terdiri dari:
a) Bedroom furniture: singlebed; doublebed; triplelinebed berbagai ukuran; lemari pakaian; meja+kursi rias, baby box; dsb.
b) Livingroom furniture: sofa (meja+kursi); buffet buku/souveneers; lemari TV; dsb.
c) Diningroom furniture: seperangkat meja+ kursi makan; dsb.
d) Office and School furniture: seperangkat meja tulis (berbagai type); meja komputer; bangku (meja+kursi); lemari/rak buku (buffet); dsb.
Furniture berdasarkan pada gaya (style), sebagai contoh dibedakan menjadi:
a) Classic Furniture: Venezia; Paris; Sleven; Victorian, dsb.
b) Colonial Furniture: Opium, Allora, dsb.
c) Modern Furniture: Manhattan, Barcelona, Valencia, Salamanca, Sevilla, Toledo, Mallor-ca, Coco Resin, dsb.
3. Kelompok Industri Pengolahan Rotan
1). Industri Pengolahan Rotan Hilir dapat dikatakan sebagi industri antara, yaitu industri pengolahan rotan yang menghasilkan rotan yang sudah
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
dicuci dan dibelerang (wash and sulfurized), webbing, split dan sejenisnya sedang pengerjaan produk rotan olahan ini biasanya melalui proses semi mekanis.
2). Industri Furniture Rotan, yaitu industri yang menghasilkan perabotan rumah-tangga dari rotan antara lain: sofa, meja, kursi, lemari, buffet, dan sejenisnya. Pengerjaan produk pada industri furniture rotan sebagian besar semi mekanis, sedangkan desain banyak terinspirasi muatan lokal namun juga ada yang masih ditentukan bayers.
3). Industri barang-barang kerajinan dari rotan, yaitu industri yang menghasilkan produk barang kerajinan rotan berdasarkan atas desain kearifan lokal. Pengerjaan produk pada industri ini umumnya tradisional buatan tangan (hand-made products).
Produk-produk industri furniture rotan biasanya banyak varian desain dan model namun masih dalam bentuk perabotan rumah tangga, walau-pun bahan bakunya ada yang 100 % asli rotan, selain itu ada yang campuran dengan bahan-bahan lain (besi, kayu, enceng-gondok, dsb.). Jenis dan model furniture rotan, sama halnya dengan yang terdapat pada furniture kayu, namun varian peruntukannya hanya terdiri dari : sofa (meja+kursi); tempat tidur; lemari pakaian serta barang kerajinan rotan lainnya sebagai per-lengkapan furniture.
Jenis furniture yang telah disebutkan diatas adalah sebagai indoors furniture, namun terdapat juga yang termasuk outdoors furniture yaitu gardenfurniture (wooden furniture).
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 119/M-IND/PER/10/2009
BAB IISASARAN
A. Jangka Menengah (2010-2014)
• Makin berkurangnya kesenjangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku;
• Makin meningkatnya kemampuan desain dan finishing produk;
• Tumbuh berkembangnya industri furniture;
• Makin meningkatnya daya saing industri furniture di pasar global;
• Terselesaikannya program revitalisasi, konsolidasi dan restrukturisasi industri furniture.
B. Jangka Panjang (2015-2025)
• Adanya keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku;
• Adanya kemandirian di bidang desain dan meningkatnya kemampuan finishing produk;
• Makin kuatnya dukungan R & D terhadap industri furniture;
• Kemandirian dalam teknologi proses dan permesinan woodworking;
• Pengelolaan hutan dan industri yang ramah lingkungan;
• Terjadinya penguatan basis industri furniture se-hingga menjadi World Class Industry.
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 119/M-IND/PER/10/2009
BAB IIISTRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Visi dan Arah Pengembangan Industri Furniture
1. VISI :
Terwujudnya Industri Furniture yang berdaya saing kuat, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
2. MISI :
• Meningkatkan kontribusi dalam pembentukan PDB, perolehan devisa dan penyerapan tenaga kerja;
• Meningkatkan pasokan bahan baku melalui : per-cepatan pembangunan HTI/HR, pemberantasan illegal logging dan illegal trade, serta penggunaan bahan baku alternatif;
• Peningkatan kemampuan SDM melalui penye-diaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, serta penyelenggaraan diklat secra berkesinambungan;
• Peningkatan kemampuan teknologi dalam rang-ka meningkatkan mutu produk dan efisiensi, termasuk kemampuan rancang bangun dan perekayasaan permesinan;
3. ARAH PENGEMBANGAN :
• Pengembangan industri furniture dilakukan me-lalui pendekatan klaster industri, dengan inti
��0PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
industri furniture yang terkait dengan industri pendukung (supporting industry) dan lokus pe-ngembangannya di Jawa Tengah untuk Industri Furniture Kayu dan di Jawa Barat untuk Industri Furniture Rotan.
• Pengembangan industri furniture ditumbuhkem-bangkan, baik skala menengah maupun skala kecil (IKM) serta diusahakan bermitra dengan penyedia bahan baku (Industri Saw Mill dan Industri Panel Kayu), termasuk dengan daerah pemasok bahan baku;
B. Indikator PencapaianUntuk menjadikan industri furniture mampu bersaing di pasaran global (dalam negeri dan ekspor), maka semua bentuk hambatan yang memperlemah perkembangan industri furniture dapat di eliminasi dengan baik dan seksama, sehingga dapat diperoleh hasil yang mengun-tungkan diantara berbagai sektor yang terkait, juga tanpa mengabaikan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan. Barangkali tidak terlalu berlebihan, jika pertumbuhan industri furniture ditargetkan meningkat rata- rata 4 % per tahun dan ekspor furniture tumbuh rata-rata 8-10 % per tahun selama periode 5 sampai 10 tahun mendatang.
C. Tahapan ImplementasiPemerintah dalam hal ini Departemen Perindustrian telah berupaya untuk mengembangkan industri furniture (kayu dan rotan), antara lain dengan memfasilitasi bantuan mesin/peralatan industri furniture khususnya pada sentra-sentra industri furniture. Beberapa daerah yang telah memperoleh fasilitasi bantuan mesin/peralatan industri, antara lain:
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 119/M-IND/PER/10/2009
1). Industri furniture kayu:
• Mesin/peralatan woodworking dan furniture di Lumajang (Jawa Timur), bahkan sebagai Pusat Pelatihan Industri Kayu (khusus mebel kayu);
• Peralatan desain furniture kayu pada Pusat Desain Mebel Kayu di Jepara (Jawa Tengah);
• Rencana pembangunan Terminal Kayu sebagai pemasok industri furniture di Kendal;dan lain sebagainya.
2). Industri furniture rotan:
• Peralatan desain furniture rotan pada Pusat Desain Furniture Rotan di Cirebon (Jawa Barat);
• Mesin/peralatan industri pengolahan rotan dan furniture rotan di Palu (Sulawesi Tengah);
• Mesin/peralatan industri rotan di Sentra Industri Kasongan (Kalimantan Tengah); dan lain se-bagainya.
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 119/M-IND/PER/10/2009
BAB IVPROGRAM / RENCANA AKSI
A. Jangka Menengah (2010-2014)
• Mempercepat realisasi pembangunan HTI dan Hutan Rakyat dan mendorong penerapan SFM;
• Mendorong percepatan fasilitasi pembangunan Terminal dan Sub-terminal kayu/rotan di daerah-daerah sentra industri furniture;
• Mendorong realisasi fasilitasi kerjasama antara daerah penghasil bahan baku dengan daerah produsen furniture;
• Menyempurnakan pengaturan tata niaga kayu/rotan dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan bahan baku di dalam negeri;
• Memfasilitasi pembangunan Pusat Desain Furniture dan pengembangan fasilitas pendidikan dan pelatihan industri furniture;
• Memberikan alokasi dana yang memadai untuk diklat dan R & D, khusus untuk peningkatan mutu produk, efisiensi produksi, rancang bangun dan perekayasaan;
• Inventarisasi dan peninjauan kembali peraturan per Undang-undangan (judicial review) yang kontra produktif terhadap pengembangan industri furniture;
• Mendorong dilakukannya penegakan hukum (Law Inforcement);
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
• Mendororng penyederhaan prosedur perolehan kre-dit, pinjaman lunak dengan suku bunga rendah per Bank an atau Lembaga Keuangan non Bank dalam rangka restrukturisai permesinan industri furniture;
• Menciptakan hubungan industrial yang harmonis me-lalui penyesuaian UMR dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan;
• Menyelenggarakan diklat terapan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM industri furniture;
• Mengembangkan dan memperkuat Market Intelligence serta meningkatkan kerjasama bilateral dan multilateral untuk mendukung pemasaran produk-produk furniture, baik melelui pameran dan misi-misi dagang;
• Mendorong pengembangan jaringan pasar global (globally market network) dengan menjalin kerja-sama perusahaan-perusahaan multinasional (MNCCooperation);
B. Jangka Panjang (2015-2025)
• Memaksimalkan penggunaan bahan baku kayu dari hutan tanaman melalui penerapan program SFM dan bahan baku alternatif;
• Mendorong berkembangnya industri rancang bangun dan perekayasaan permesinan industri pengolahan kayu hilir, khususnya untuk permesinan pada industri furniture;
• Memberikan insentif dalam rangka inovasi teknologi dan pengembangan desain;
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 119/M-IND/PER/10/2009
• Melanjutkan penyelenggaraan diklat terapan dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM industri furniture;
• Partisipasi dalam berbagai even pameran furniture bergengsi di luar negeri;
• Melanjutkan peningkatan kerjasama bilateral dan multilateral untuk mendukung pemasaran produk industri furniture.
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
Gam
bar
1.
Kera
ng
ka P
en
gem
ban
gan
In
du
stri
Fu
rnit
ure
LAM
PIR
AN
PER
ATU
RA
NM
EN
TER
IPE
RIN
DU
STR
IAN
RI
NO
MO
R:
119/
M-IN
D/P
ER/1
0/20
09
11
Gam
bar1
.Ker
angk
aPe
ngem
bang
an In
dust
riFu
rnitu
re
Peng
emba
ngan
pasa
reks
por.
Pasa
r :
•Pe
latiha
nSD
M fur
nitur
ebida
ngde
sain
dan
finish
ing;
•Me
ningk
atkan
pera
nLe
mbag
aLitb
ang(
Peme
rintah
/Swa
sta);
•Pe
ningk
atank
emam
puan
komp
eten
siSD
MFu
rnitu
rebid
ang
Desa
inda
nPro
sesP
rodu
ksi.
Infra
stru
ktur
:Pe
mban
guna
njal
an,p
elabu
han
dans
umbe
rday
alis
trikdi
daer
ahse
ntra-
sentr
a Ind
ustri
Furn
iture
.
•Ini
siasi
(201
0-20
14):
Peng
emba
ngan
tekno
logira
ncan
gban
gund
anpe
reka
yasa
anpe
rmes
inan
indus
trhil
irpen
golah
anka
yu/ro
tanbe
rdas
arka
natas
prod
ukya
ngdih
asilk
an,te
rmas
ukpe
yedia
ansu
kuca
dang
.•
Pema
tanga
n(20
15-2
025)
:Indu
stryU
pgradin
g.
SDM
:Pe
riodi
sasi
Peni
ngka
tan
Tekn
olog
i :
Unsu
rPen
unjan
g
•Me
maks
imalk
anpe
nggu
naan
baha
nbak
udar
ihuta
ntan
aman
melal
uipe
nera
panS
FMda
nbah
anba
kualt
erna
tif;•
Mend
oron
gber
kemb
angn
yaind
ustri
ranc
angb
angu
ndan
pere
kaya
saan
perm
esina
nind
ustri
kayu
hilir;
•Me
mber
ikan
insen
tifda
lamra
ngka
inova
sitek
nolog
idan
peng
emba
ngan
desa
in;•
Menin
gkatk
anke
rjasa
mabil
atera
ldan
multil
atera
luntu
kmen
duku
ngpe
mas
aran
prod
uk-p
rodu
kfur
nitur
e,ter
masu
kiku
tber
partis
ipasi
dalam
berb
agai
even
pame
ran f
urnit
ureb
erge
ngsi
dilua
rneg
eri;
•Pe
rcep
atan
reali
sasi
pena
nama
nHT
I/HR
&pe
manf
aatn
baha
nba
kualt
erna
tif;•
Mend
oron
gper
cepa
tanfas
ilitas
ipem
bang
unan
Ter
mina
ldan
Sub-
termi
nalk
ayu/r
otand
idae
rah-
daer
ahse
ntrai
ndus
tri;•
Menid
oron
grea
lisas
iker
jasam
aan
tara
daer
ahpe
ngha
silba
hanb
aku
deng
anda
erah
prod
usen
furnit
ure ;
•
Peny
empu
rnaa
npe
ngat
uran
tata-
niaga
kayu
/rotan
dalam
rang
kame
njam
inpe
menu
hank
ebut
uhan
baha
nbak
udid
alam
nege
ri;•
Kemu
daha
nmem
pero
lehpin
jaman
lunak
seba
gaim
odal
dena
gnbu
ngar
enda
h;•
Peng
emba
ngan
jaring
anpa
sarg
lobal
melal
uipe
manfa
atnke
rjasa
made
ngan
peru
saha
an-p
erus
ahaa
nMN
C.
Poko
k-Po
kokR
enca
naAk
siJa
ngka
Panj
ang
(201
5-20
25)
Poko
k-Po
kokR
enca
naAk
siJa
ngka
Mene
ngah
(201
0-20
14)
Tekn
olog
i: P
encit
raan
desa
inya
ngbe
rwaw
asan
lingk
unga
nse
iring
deng
anpe
rkem
bang
ante
knol
ogi.
Sekt
or:P
ening
katan
daya
saing
deng
anko
nsep
indus
triya
ngse
hat,b
erke
lanjut
an,r
amah
lingk
unga
ndan
meng
uasa
ipas
arglo
bal.
Stra
tegi
•Ad
anya
kese
imba
ngan
anta
rake
butu
hand
anpa
soka
nbah
anba
ku;
•Te
rwuju
dnya
peng
elolaa
nhu
tanda
nind
ustri
yang
rama
hlin
gkun
gan;
•Me
ningk
atnya
kema
mpua
nfini
shing
prod
ukfur
nitur
e;•
Menin
gkatn
yake
mand
iriand
alam
tekno
logip
rose
sdan
perm
esina
npen
golah
anka
yuhil
ir;•
Adan
yake
mand
iriand
ibida
ngde
sain
menja
dikan
terjad
inyap
engu
atanb
asis
indus
trifur
nitur
epad
apo
sisiW
orld
Clas
sInd
ustry
.
•Me
ningk
atnya
paso
kanb
ahan
baku
kayu
dariH
TIda
npen
ggun
aanb
ahan
baku
alter
natif
eks
perke
buna
n/per
tanian
;•
Menin
gkatn
yaefi
siens
ipem
anfaa
tanb
ahan
baku
kayu
solid
danp
anel
kayu
;•
Bany
akny
avar
iande
sain
furnit
urey
angt
elahd
iaplik
asika
n;•
Menin
gkatn
yaek
spor
prod
uk-p
rodu
k fur
nitur
e;•
Menin
gkatn
yake
rjasa
maan
tars
ektor
terka
itdala
mra
ngka
peng
emba
ngan
indus
trifur
nitur
edem
iter
ciptan
yape
rluas
anke
sema
patan
kerja
,pen
ingka
tande
visad
anpe
ningk
atann
ilaita
mbah
.
Sasa
ran
Jang
kaPa
njan
g(2
015-
2025
)Sa
sara
nJa
ngka
Mene
ngah
(201
0-20
14)
Kayu
Gerg
ajian
; Kay
ulap
is; P
apan
Par
tikel;
Bloc
k-boa
rd;M
DF;K
ertas
(pac
king)
dans
ebag
ainya
Mesin
danP
erala
tan; In
dustr
iLog
am(m
ur,b
aut,d
sb);
TPT;
Lem,
plasti
k,ka
ret
dan
Indus
tri Ba
han K
imia
FURN
ITUR
EKA
YU/R
OTAN
Indu
stri
Terk
aitIn
dust
riPe
nduk
ung
Indu
stri
Inti
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 119/M-IND/PER/10/2009
Pem
er�n
taha
n P
usat
:D
eppe
r�nd,
Dep
hut,
Dep
dag
Foru
m D
aya
Sa�
ng, W
ork�
ng
Gro
up, F
as�l�
tas
Kla
ster
Pem
da :
D�n
as In
d., D
�nas
Keh
utan
an
Bah
anK
�m�a
Kay
u
Rot
an
Bes
�/B
aja
Ka�
n
Per
ekat
, Cat
,Va
rn�s
h, P
last
�k,
Kar
et
Saw
m�ll
, Pla
ywoo
d,
Vene
er
F�tr�
t, P
oles
, Cor
e
Mes
�n &
Per
alat
an
Furn
�tur
Kay
u/R
otan
Eks
port�
r
D�s
tr�bu
tor
Pas
ar
Luar
N
eger
�
Pas
ar
Dal
am
Neg
er�
Lem
baga
L�tb
ang/
PT:
BB
KP
K, B
ar�s
tan,
Pus
l�tba
ngTe
knol
og� H
asul
Hut
a, IP
B, U
GM
, UN
MU
L,
ITB
, Pus
at D
esai
n, L
emba
ga S
ertifi
kasi
IS
O �
000
& �
�000
Jasa
:Tr
ansp
orta
s�, A
sura
ns�,
Ban
kA
sos�
as�:
AS
MIN
DO
, AM
KR
I, IS
A, A
PK
IND
O
Gam
bar
2.
Kera
ng
ka K
ete
rkait
an
In
du
stri
Fu
rnit
ure
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
LAM
PIR
AN
PER
ATU
RA
NM
EN
TER
IPE
RIN
DU
STR
IAN
RI
NO
MO
R:
119/
M-IN
D/P
ER/1
0/20
09
13
Tabe
l1.P
eran
Pem
angk
u K
epen
tinga
n D
alam
Peng
emba
ngan
Indu
stri
Furn
iture
סס
סס
סס
סס
סס
ס3.
Pen
gatu
ran
tata
-nia
gaka
yu/ro
tan
dlm
rang
kam
emen
uhik
ebut
uhan
DN
סס
סס
סס
סס
º4.
Men
dorn
ong
peng
hapu
san
pung
liya
ngm
embe
ratk
andu
nia
usah
a
BSN
ס
Dep
.Ta
n
ס
Bal
itban
g(K
ehut
anan
&P
erin
dust
rian)
PT
Perg
urua
nTi
nggi
dan
Litb
ang
Working
Group
Day
aS
aing
Foru
m
ס
Per
usah
aan
Indu
stri
ס
Aso
sias
iSwas
ta
סס
Kab
.
סס
Pro
p.
Pem
erin
tah
Dae
rah
Dep
.Ke
u ס
Pem
erin
tah
Pusa
t
Ren
cana
Aks
i201
0-2
014
Fasi
litas
iK
last
erD
ep.
Hut
Dep
.P
erin
סס
2.Fa
silit
asip
emba
nung
anTe
rmin
al&
Sus
-term
inal
dida
erah
sent
rain
dust
rifu
rnitu
re
סס
1.M
enin
gkat
kan
peng
guna
anba
han
baku
kayu
dari
huta
nta
nam
an,h
utan
raky
atda
nba
han
baku
alte
rnat
if(e
xta
nam
anpe
rkeb
unan
)
סס
סס
סס
סס
סס
5.M
emba
ngun
&m
enge
mba
ngka
nfa
silit
asid
ikla
tind
ustri
furn
iture
yang
mem
enuh
ista
ndar
סס
סס
סס
ס7.
Men
doro
ngke
mud
ahan
pros
edur
eda
lam
pero
leha
nkr
edit
mod
alus
aha
סס
סס
סס
סס
סס
ס6.
Men
doro
ngdi
laku
kann
yare
view
pera
tura
nP
erU
ndan
g-U
ndan
gan
yang
kont
rapr
oduk
tif
Tab
el 1
. P
era
n P
em
an
gku
Kep
en
tin
gan
Dala
m P
en
gem
ban
gan
In
du
stri
Fu
rnit
ure
���PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 120/M-IND/PER/10/2009
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 120/M-IND/PER/10/2009
TENTANG
PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan industri nasional sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan peta panduan (Road Map) pengembangan klaster industri prioritas yang mencakup basis industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika, industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu;
��0PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
b. Bahwa industri Pengolahan Ikan merupa-kan salah satu industri berbasis agro sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan klaster industri Pengola-han Ikan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan seba-gaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Ikan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 1984 No-mor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Ne-gara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Ne-gara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
���PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 120/M-IND/PER/10/2009
108, Tambahan Lembaran Negara Re-publik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lem-baran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lem-baran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabu-paten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tamba-han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pem-bentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Orga-nisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN.
���PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 120/M-IND/PER/10/2009
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Ikan Tahun 2010-2014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program/rencana aksi pengembangan klaster industri Pengolahan Ikan untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Industri Pengolahan Ikan adalah industri yang terdiri dari:
a. Industri pengalengan ikan dan biota perairan lainnya, seperti Ikan akan sardencis dalam kaleng, udang da-lam kaleng dan sejenisnya (KBLI 31141);
b. Industri pengaraman/pengeringan ikan dan biota perairan lainnya, sepertinya : ikan tembang asin, ikan teri asin, udang asin, cumi-cumi asin dan sejenis (KBLI 31142);
c. Industri pengasapan ikan dan biota perairan lainnya, seperti ikan ban-deng asap, ikan cakalang asap dan sejenisnya (KBLI 31143);
d. Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya, seperti ikan bandeng beku, ikan tuna beku, dan sejenisnya (KBLI 31144);
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
e. Industri pemindangan ikan dan bio-ta perairan lannya, pindang ikan bandeng,pindang ikan tongkol, dan sejenisnya (KBLI 31145);
f. Industri pengolahan pengawetan lainnya untuk ikan dan biota lainnya: tepung ikan, tepung udang, rumput laut, terasi, petis dan sejenisnya (KBLI 31149).
3. Pemangku Kepentingan adalah Peme-rintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Lembaga Ke-masyarakatan lainnya.
4. Menteri adalah Menteri yang melaksanakan sebagian tugas urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
Pasal 2
(1) Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
(2) Peta Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
a. Pedoman operasional Aparatur Peme-rintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan pro-gram pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya;
b. Pedoman bagi Pelaku klaster Industri Pengolahan Ikan, baik pengusaha
���PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 120/M-IND/PER/10/2009
maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sek-tor Industri Pengolahan Ikan atau-pun sektor lain yang terkait;
c. Pedoman koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota); dan
d. Informasi untuk menggalang duku-ngan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebija-kan klaster industri ini, yang pada akhirnya diharapkan untuk mendorong partisipasi dari masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri.
Pasal 3
(1) Program/rencana aksi pengembangan klas-ter Industri Pengolahan Ikan dilaksanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2) Pelaksanaan program/rencana aksi se-bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaku-kan oleh Pemangku Kepentingan sebagai-mana tercantum dalam Peta Panduan.
Pasal 4
(1) Kementerian Negara/Lembaga membuat laporan kinerja tahunan kepada Menteri atas pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
(2) Menteri melaporkan hasil pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana di-maksud pada ayat (1) kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun selambat-lambatnya pada akhir bulan Februari pada tahun berikutnya.
Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 14 Oktober 2009
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
ttd
FAHMI IDRIS
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
PRAYONO
SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Presiden RI;2. Wakil Presiden RI;3. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;4. Gubernur seluruh Indonesia;5. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;6. Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian.
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 120/M-IND/PER/10/2009
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 120/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009
PETA PANDUANPENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI
PENGOLAHAN IKAN
BAB I PENDAHULUAN
BAB II SASARAN
BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB IV PROGRAM / RENCANA AKSI
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
ttd
FAHMI IDRIS
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
PRAYONO
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 120/M-IND/PER/10/2009
BAB IPENDAHULUAN
A. Ruang Lingkup Industri Pengolahan Ikan • Indonesia merupakan salah satu penghasil Ikan
yang cukup besar karena memiliki wilayah kelautan yang cukup luas, dengan bentangan luas laut men-capai kurang lebih 5,8 Juta km2 yang terdiri dari perairan kepulauan/ laut Nusantara 2,3 juta km2, perairan territorial 0,8 juta km2 dan ZEEI 2,7 km2, dan mempunyai garis pantai sepanjang 81.000 km. yang terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Terdapat perairan umum di wilayah daratan seluas 0,54 juta km2.
• Namun demikian tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan tersebut masih belum optimal, baik untuk pemenuhan konsumsi ikan dalam negeri maupun pemenuhan permintaan ekspor.
• Produksi perikanan Indonesia didominasi oleh perikanan tangkap dengan potensi lestari sumber da-ya ikan laut sekitar 6,40 juta ton/tahun, sedangkan pemanfaatan ikan laut baru mencapai 4,1 juta ton pada tahun 2006 sedangkan produksi perikanan budidaya mencapai 2,6 juta ton/tahun pada ta-hun 2006.
• Industri pengolahan ikan masih bergantung ter-hadap import bahan penolong seperti kaleng, minyak kedelai, bahan kemasan dan lainnya.
• Produk hasil laut dimaksud adalah ikan dan udang dalam kemasan serta ikan dan udang beku, yang mana peluang pasar domestik maupun internasional masih terbuka luas.
��0PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
• Sumbangan terhadap PDB baru mencapai 3,14%.
• Pengembangan usaha sektor perikanan masih menghadapi pada beberbagai kendala antara lain sifat dan karakteristik sumberdaya laut tersebut yang mudah rusak, sehingga diperlukan teknologi untuk mengolah perikanan tersebut menjadi pro-duk yang tahan lama, dan juga adanya IUU fishing Illegal, unregulated, dan unreported yang sangat marak sehingga mengakibatkan kekurangan paso-kan bahan baku ikan.
• Dalam beberapa tahun terakhir tidak ada investasi baru dibidang industri pengolahan ikan, dan juga kinerja indsutri pengolahan ikan masih belum op-timal.
• Industri pengolahan hasil laut khususnya ikan me-rupakan industri yang sangat potensial untuk dikembangkan dimasa yang akan datang. Da-lam Kebijakan Pembangunan Industri Nasional, industri pengolahan hasil laut telah ditetapkan pengembangannya melalui pendekatan klaster da-lam membangun daya saing yang berkelanjutan.
• Pengembangan industri pengolahan hasil laut de-ngan pendekatan klaster diperlukan jaringan yang saling mendukung dan menguntungkan antara in-dustri pengguna dengan industri pendukung serta industri terkait lainnya melalui kerjasama dan du-kungan dari seluruh pemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta maupun lembaga lainya termasuk perguruan tinggi dan lembaga litbang.
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 120/M-IND/PER/10/2009
B. Pengelompokan Industri Pengolahan Ikan
Cakupan industri ikan berdasarkan pengelompokan atau kategorisasi yang ada didunia internasional dan di dalam negeri adalah sebagai berikut:
Kelompok Industri Pengolahan Ikan ini dapat diuraikan berdasarkan KLUI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), yaitu sebagai berikut:
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RINOMOR : 120/M-IND/PER/10/2009
2
Dalam beberapa tahun terakhir tidak ada investasi baru dibidang industri
pengolahan ikan, dan juga kinerja indsutri pengolahan ikan masih belum
optimal.
Industri pengolahan hasil laut khususnya ikan merupakan industri yang
sangat potensial untuk dikembangkan dimasa yang akan datang.
Dalam Kebijakan Pembangunan Industri Nasional, industri pengolahan
hasil laut telah ditetapkan pengembangannya melalui pendekatan klaster
dalam membangun daya saing yang berkelanjutan.
Pengembangan industri pengolahan hasil laut dengan pendekatan
klaster diperlukan jaringan yang saling mendukung dan menguntungkan
antara industri pengguna dengan industri pendukung serta industri
terkait lainnya melalui kerjasama dan dukungan dari seluruh pemangku
kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta
maupun lembaga lainya termasuk perguruan tinggi dan lembaga litbang.
B. Pengelompokan Industri Pengolahan Ikan
Cakupan industri ikan berdasarkan pengelompokan atau kategorisasi yang ada
didunia internasional dan di dalam negeri adalah sebagai berikut :
Kelompok Industri Pengolahan Ikan ini dapat diuraikan berdasarkan KLUI
(Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia), yaitu sebagai berikut :
KLUI5 DIGIT URAIAN
31141 Industri pengalengan ikan dan biota perairan lainnya,seperti Ikan akan sardencis dalam kaleng, udang dalamkaleng dan sejenisnya
31142 Industri pengaraman/pengeringan ikan dan biotaperairan lainnya, sepertinya : ikan tembang asin, ikan teriasin, udang asin, cumi-cumi asin dan sejenis
31143 Industri pengasapan ikan dan biota perairan lainnya,seperti ikan bandeng asap, ikan cakalang asap dansejenisnya
31144 Industri pembekuan ikan dan biota perairan lainnya,seperti ikan bandeng beku, ikan tuna beku, dan sejenisnya
31145 Industri pemindangan ikan dan biota perairan lannya,pindang ikan bandeng,pindang ikan tongkol, dansejenisnya
31149 Industri pengolahan pengawetan lainnya utkk ikan danbiota lainnya:tepung ikan, tepung udang, rumput laut,terasi, petis dan sejenisnya
Dari KLUI diatas, yang akan dibahas hanya KLUI 31141 yaitu industri pengalengan ikan. Industri pengalengan ikan atau ikan dalam kaleng di Indonesia sampai Desember tahun 2005 yang terdaftar sebanyak 74 perusahaan, yang masih melakukan kegiatan produksi sekitar 41 perusahaan berarti 57,74% yang masih aktif dan 46,67% industri ikan dalam kaleng yang tidak aktif lagi melakukan produksi. Dari 41 perusahaan ikan dalam kaleng yang masih aktif berproduksi dan
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
memasarkan produknya terdiri dari 31 perusahaan lokal dan 10 perusahaan pemegang merk impor. Dari 31 perusahaan lokal tersebut, 26 perusahaan telah memiliki pabrik sendiri dan sisanya 5 perusahaan belum memiliki pabrik sendiri, hanya perusahaan yang pemegang/pemilik merek tertentu yang menumpang produksi ikan dalam kaleng kepada perusahaan lain.
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 120/M-IND/PER/10/2009
BAB IISASARAN
A. Jangka Menengah (2010 – 2014)
• Terjaminnya ketersediaan bahan baku dan penolong;
• Tercapainya diversifikasi produk pengolahan hasil laut;
• Produk hasil laut sudah mengacu pada standarisasi, seperti SNI, food safety, HACCP, GMP dan Codex;
• Pengembangan industri pendukung untuk kontuinitas sumber bahan penolong industri pengolahan hasil laut;
• Meningkatnya utilitas kapasitas industri pengolahan hasil laut di dalam negeri;
• Meningkatkan peran perguruan tinggi untuk penye-diaan SDM bidang industri pengolahan hasil laut yang siap pakai;
• Pengembangan dan Penguatan litbang hasil laut di kawasan industri pengolahan hasil laut dalam rangka meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk.
• Pembatasan ekspor ikan segar dalam rangka me-ningkatkan pasokan bahan baku ikan segar untuk industri pengolahan ikan dalam negeri.
• Terkoordinasinya interaksi jaringan kerja yang saling mendukung dan menguntungkan serta peran aktip antara pusat dan daerah, dunia usaha, lembaga penelitian dan perguruan tinggi dalam rangka pe-ngembangan industri pengolahan hasil laut.
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
B. Jangka Panjang (2010 – 2025)• Terbangunnya kawasan industri pengolahan hasil
laut di luar pulau Jawa khususnya di Indonesia bagian Timur;
• Pengembangan teknologi pengolahan hasil laut yang lebih modern dalam rangka meningkatkan produk hasil laut yang sesuai dengan standard internasional;
• Meningkatkan nilai tambah rumput laut menjadi antara lain ATC/SRC (Alkali Treated Caragenan/Semi Refine Caragenan), agar-agar dan alginate;
• Meningkatkan pemanfaatan limbah hasil laut sebagai bahan pangan fungsional dan farmasi/suplemen (gelatin, khitin, khitosan);
• Pengembangan klaster per-tunaan, perudangan, dan per-rumput lautan dalam rangka percepatan pertumbuhan industri hasil laut di sentra produksi terpilih;
• Terjaminnya infrastruktur, misalnya peti kemas, energi listrik , transportasi darat;
• Pengembangan teknologi formulasi berbasis rumput laut;
• Pengembangan produk formulasi berbasis rumput laut ( farmasi, kosmetik dan industri);
• Pengembangan industri bioteknologi berbasis hasil laut lainnya (produk kosmetik dan farmasi);
• Pengembangan industri perikanan hemat energi dan ramah lingkungan;
• Termanfaatkan air laut dalam (deep sea water) untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi.
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 120/M-IND/PER/10/2009
BAB IIISTRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. VISIMewujudkan industri pengolahan ikan yang berdaya saing dan sebagai negara pengekspor utama ikan olahan
B. MISI• Meningkatkan nilai tambah ikan
• Meningkatkan utilisasi kapasitas terpasang industri pengolahan ikan
• Meningkatkan ekspor produk pengolahan ikan
• Meningkatkan konsumsi ikan olahan dalam negeri
C. Arah Pengembangan Industri Perikanan dan Hasil LautPengembangan industri berskala menengah dan besar.
D. Indikator Pencapaian • Meningkatnya kapasitas produksi industri pengolahan
ikan.
• Meningkatnya ekspor ikan olahan.
E. Tahapan Implementasi• Mengadakan workshop pengembangan klaster
pengolahan industri ikan di Maluku, Surabaya dan Bali mulai tahun 2006, 2007 , 2008 dan 2009 yang dilaksanakan bersama stakeholder terkait dalam rangka sosialisasi klaster industri pengolahan ikan.
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
• Kajian Kebijakan Pengembangan Industri Pengolahan Hasil laut.
• Promosi investasi industri pengolahan ikan
• Jaringan kerja dan kemitraan dalam klaster industri pengolahan ikan telah dilakukan di provinsi Maluku.
• Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanganan limbah perikanan di Muncar, Banyuwangi dan survey penanganan limbah ke industri-industri pengolahan ikan di Jakarta.
• Pelatihan-pelatihan teknis pengolahan ikan bagi aparat pembina dan pengusaha antara lain Diklat ISO 22.000
• Melalukan upaya penumbuhan wirausaha baru dibidang industri pengolahan ikan melalui kegiatan magang di beberapa pabrik pengolahan ikan di Jawa Timur dan Bali.
• Melakukan pemberian bantuan mesin/alat pengolahan ikan ke daerah-daerah untuk meningkatkan pengem-bangan industri pengolahan ikan.
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 120/M-IND/PER/10/2009
BAB IVPROGRAM / RENCANA AKSI
A. Jangka Menengah (2010 – 2014)
• Meningkatkan pasokan bahan baku (kualitas dan kuantitas) untuk industri pengolahan hasi laut me-lalui koordinasi dengan instansi terkait;
• Meningkatkan kemitraan dan integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir dalam rangka meningkatkan jaminan pasokan bahan baku;
• Meningkatkan jaminan mutu dan keamanan produk industri pengolahan hasil laut (GMP, HACCP, dan sertifikasi Halal) dan penerapan sertifikasi produk (SNI) melalui pendidikan dan pelatihan manajemen mutu dan penyusunan buku panduan;
• Meningkatkan kemampuan uji mutu laboratorium untuk produk hasil laut melalui bantuan alat dan bantuan teknis;
• Pengembangan sarana dan prasarana industri peng-olahan hasil laut antara lain melalui bantuan mesin/peralatan pengolahan hasil laut ke daerah-daerah yang potensial dengan berkoordinasi dengan ins-tansi terkait;
• Meningkatkan Sosialisasi tentang Keamanan Pangan dan Bahan Tambahan Pangan (BTP).
• Meningkatkan Koordinasi interaksi dan terbentuknya jaringan kerja yang saling mendukung dan meng-untungkan, serta peran aktip antara pemerintah pusat/daerah, dunia usaha, lembaga penetilian dan perguruan tinggi dalam rangka pengembangan
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
klaster industri pengolahan hasil laut melalui forum komunikasi industri pengolahan hasil lautt;
• Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk pena-nganan pencemaran limbah perikanan di sentra perikanan.
• Bantuan Mesin/Alat pengolahan hasil laut ke daerah-daerah untuk mendukung pengembangan kawasan industri pengolahan hasil laut di luar Pulau Jawa khususnya Indonesia Bagian Timur.
B. Jangka Panjang (2010 – 2025) • Bantuan Mesin/Alat pengolahan hasil laut ke daerah-
daerah untuk mendukung pengembangan kawasan industri pengolahan hasil laut di luar Pulau Jawa khususnya Indonesia Bagian Timur.
• Membangun pusat informasi industri hasil laut di lokus klaster pengembangan industri Pengolahan hasil laut;
• Meningkatkan kompetensi SDM di bidang teknologi pascapanen dan pengolahan hasil laut serta manajerial usaha melalui diklat;
• Meningkatkan promosi peluang investasi untuk meningkatkan nilai tambah rumput laut menjadi antara lain ATC/SRC (Alkali Treated Caragenan/Semi Refine Caragenan), agar-agar dan alginate;
• Meningkatkan pemanfaatan limbah hasil laut sebagai bahan pangan fungsional dan farmasi/suplemen (gelatin, khitin, khitosan) melalui koordinasi dengan instansi terkait;
• Pengembangan klaster per-tunaan, perudangan, dan per-rumput lautan dalam rangka percepatan pertumbuhan industri hasil laut di sentra produksi terpilih;
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 120/M-IND/PER/10/2009
• Meningkatkan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan teknologi proses dan teknologi pro-duk antara sektor industri dengan lembaga/balai penelitian dan perguruan tinggi.
• Riset untuk pengembangan teknologi formulasi ber-basis rumput laut;
• Mengembangkan produk formulasi berbasis rumput laut (farmasi, kosmetik dan industri);
• Mengembangkan industri bioteknologi berbasis hasil laut lainnya (produk kosmetik dan farmasi);
• Mengembangkan industri perikanan hemat energi dan ramah lingkungan melalui koordinasi dengan instansi terkait;
• Kajian pengembangan pemanfaatan air laut dalam (deep sea water) untuk menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi.
��0PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
LAM
PIR
ANPE
RAT
UR
ANM
ENTE
RIP
ERIN
DU
STR
IAN
RI
NO
MO
R:
120/
M-IN
D/P
ER/1
0/20
09
10
Indu
stri
Inti
Indus
triPe
ngale
ngan
Ikan
,Pem
beku
an Ik
an da
n Ind
ustri
Peng
olaha
n Rum
put L
aut
Indu
stri
Pend
ukun
g/te
rkait
oInd
ustri
Pera
latan
oInd
ustri
Pema
sokB
ahan
Baku
sepe
rti:Pe
rikan
anTa
ngka
p dan
Bud
idaya
Laut
oInd
ustri
Pema
sok
Baha
nPe
nolon
gse
perti
indus
tries
balok
,ind
ustri
kimia
(bah
anpe
ngaw
et), in
dustr
i pen
gema
san
(kalen
g tah
an ka
rat)
oInd
ustri
perka
palan
Sasa
ran
Jang
kaPe
ndek
(201
0 – 20
15)
oTe
rjami
nnya
keter
sedia
an ba
han b
aku d
an pe
nolon
g; o
Terca
painy
a dive
rsifik
asi p
rodu
kpen
golah
an ha
sil la
ut;
oPr
oduk
suda
h men
gacu
pada
stan
daris
asi, s
eper
tiSNI
, food
safet
y, HA
CCP,
GM
Pda
n Cod
ex;
oPe
ngem
bang
an in
dustr
i pen
duku
ng un
tuk ko
ntuini
tas su
mber
baha
n pen
olong
; o
Menin
gkatn
ya ut
ilitas
kapa
sitas
indu
stri p
engo
lahan
hasil
laut
di da
lamne
geri;
oMe
ningk
atkan
pera
n per
guru
an tin
ggi u
ntuk p
enye
diaan
SDM
bida
ng in
dustr
ipe
ngola
han h
asil l
aut y
ang s
iappa
kai;
oPe
ngem
bang
an da
n Pen
guata
nlitb
ang h
asil l
aut d
i kaw
asan
indu
stri p
engo
lahan
ha
sil la
ut da
lamra
ngka
menin
gkat
kan j
amina
nmutu
dan k
eama
nan p
rodu
k.o
Pemb
atasa
n eks
por ik
an se
gard
alam
rang
kame
ningk
atkan
paso
kan b
ahan
baku
ika
n seg
ar un
tuk in
dustr
i pen
golah
an ik
an da
lam ne
geri.
oTe
rkoor
dinas
inya i
ntera
ksi ja
ringa
n ker
ja ya
ng sa
ling m
endu
kung
dan
meng
untun
gkan
serta
pera
n akti
p anta
ra pu
sat d
an da
erah
, dun
ia us
aha,
lemba
gape
neliti
an da
n per
guru
an tin
ggi d
alam
rang
ka pe
ngem
bang
an in
dustr
i pen
golah
an
hasil
laut.
Sasa
ran
Jang
kaPa
njan
g(2
020 –
2025
)o
Peng
emba
ngan
tekn
ologi
formu
lasi b
erba
sisru
mput
laut;
oPe
ngem
bang
an pr
oduk
form
ulasi
berb
asis
rump
ut lau
t ( fa
rmas
i, kos
metik
dan i
ndus
tri);
oPe
ngem
bang
an in
dustr
i biot
ekno
logi b
erba
sis ha
sil la
ut lai
nnya
(pro
duk k
osme
tik da
n far
masi)
;o
Peng
emba
ngan
indu
stri p
erika
nan h
emat
ener
gi da
n ram
ah lin
gkun
gan.
oTe
rman
faatka
n air l
aut d
alam
(dee
p se
a wa
ter)
untuk
men
ghas
ilkan
prod
uk ya
ng be
rnila
itam
bah t
inggi.
Stra
tegi
1.Me
mper
kuat
keter
kaita
n pad
a sem
ua tin
gkata
n ran
tai ni
lai da
ri ind
ustri
peng
olaha
n has
il lau
t. 2.
Meng
utama
kan p
asok
an ba
han b
aku h
asil l
aut u
ntuk i
ndus
tri pe
ngola
han h
asil l
aut d
alam
nege
ri.3.
Mene
rapk
an te
knolo
gi mo
dern
untuk
peng
olaha
n has
il lau
t seh
ingga
prod
uk se
suai
stand
arisa
si, se
perti
SNI,
Food
Safet
y,HA
CCP,
GMP
dan C
odex
4.Me
mper
luas p
enetr
asi p
asar
dan p
romo
si pr
oduk
.5.
Mend
oron
g pen
gemb
anga
nSDM
indu
stris
iap pa
kai k
husu
snya
di bi
dang
man
ajeme
nmutu
dan t
eknik
prod
uksi.
6.Me
ngem
bang
kan
dan m
engu
atkan
litba
ng in
dustr
i pen
golah
an ha
sil la
ut da
lamra
ngka
menin
gkatk
an ja
mina
nmutu
dan k
eama
nan p
rodu
k.
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 120/M-IND/PER/10/2009
LAM
PIR
ANPE
RAT
UR
ANM
ENTE
RIP
ERIN
DU
STR
IAN
RI
NO
MO
R:
120/
M-IN
D/P
ER/1
0/20
09
11
Poko
k-Po
kok R
enca
na A
ksi J
angk
aPen
dek
(201
0 – 20
15)
oMe
ningk
atkan
paso
kan b
ahan
baku
(kuali
tas da
n kua
ntitas
) khu
susn
ya tu
na, u
dang
dan r
umpu
t laut
untuk
indu
stri p
engo
lahan
hasi
lautm
elalui
koor
dinas
i den
gan i
nsta
nsi te
rkait;
oMe
ningk
atkan
kemi
traan
dan i
ntegr
asi a
ntara
sisi
hulu
dan s
isi hi
lirda
lamra
ngka
menin
gkatk
anjam
inan p
asok
an ba
han b
aku;
oMe
ningk
atkan
jami
nanm
utu da
nke
aman
an pr
oduk
indu
stri p
engo
lahan
hasil
laut
(GMP
,HAC
CP,
dan s
ertifi
kasi
Halal
) dan
pene
rapa
n ser
tifika
si pr
oduk
(SNI
)mela
lui pe
ndidi
kan d
an pe
latiha
n ma
najem
enmu
tu da
n men
yusu
n buk
u pan
duan
; o
Menin
gkatk
an ke
mamp
uan u
ji mut
u lab
orato
rium
untuk
prod
uk ha
sil la
ut me
lalui
bantu
an al
at da
n ba
ntuan
tekn
is;
oPe
ngem
bang
an sa
rana
dan p
rasa
rana
indu
stri p
engo
lahan
hasil
laut
antar
a lain
mela
lui ba
ntuan
me
sin/pe
ralat
an pe
ngola
han h
asil l
aut k
e dae
rah-
daer
ah ya
ng po
tensia
l den
gan b
erko
ordin
asi
deng
an in
stans
i terka
it;o
Menin
gkatk
an ke
mamp
uan p
enye
diaan
mesin
dan p
erala
tan pe
nduk
ung u
saha
peng
olaha
n has
il lau
t;o
Menin
gkatk
anSo
sialis
asi te
ntang
Keam
anan
Pang
an da
nBa
hanT
amba
hanP
anga
n(BT
P).
oMe
ningk
atkan
Koor
dinas
iinter
aksi
dan t
erbe
ntukn
ya ja
ringa
n ker
ja ya
ng sa
ling m
endu
kung
dan
meng
untun
gkan
, ser
ta pe
ran a
ktip a
ntara
peme
rintah
pusa
t/dae
rah,
dunia
usah
a, lem
baga
pene
tilian
dan p
ergu
ruan
tingg
i dala
mra
ngka
peng
emba
ngan
klas
ter in
dustr
ipen
golah
an ha
sil la
ut me
lalui
forum
komu
nikas
i;o
Berko
ordin
asi d
enga
n ins
tansi
terka
it untu
k pen
anga
nan p
ence
mara
n lim
bah p
erika
nan d
i sen
trape
rikan
an.
Poko
k-Po
kok R
enca
na A
ksi J
angk
aPan
jang
(202
0 – 20
25)
oRi
set u
ntuk p
enge
mban
gan t
ekno
logi fo
rmula
si be
rbas
isru
mput
laut;
oMe
ngem
bang
kan p
rodu
k for
mulas
i ber
basis
rump
ut lau
t ( fa
rmas
i,ko
smeti
k dan
indu
stri);
oMe
ngem
bang
kan i
ndus
tri bio
tekno
logi b
erba
sis ha
sil la
utlai
nnya
(pro
duk k
osme
tik da
n far
masi)
;o
Meng
emba
ngka
n ind
ustri
perik
anan
hema
t ene
rgi d
an ra
mah
lingk
unga
nmela
lui ko
ordin
asi d
enga
n ins
tansi
terka
ito
Kajia
n pen
gemb
angk
an pe
manfa
atan a
ir lau
t dala
m (d
eep
sea
wate
r)un
tukme
ngha
silka
n pro
duk y
ang
bern
ilai ta
mbah
tingg
i.
Unsu
rPen
unjan
g
Pasa
r:a.
Memb
angu
n pro
dukm
emilik
i day
a sain
g ting
gi b.
Memb
angu
nMe
rekP
rodu
kInd
ustri
Peng
olaha
nHa
silLa
utNa
siona
l di p
asar
Inter
nasio
nal
c.Me
mban
gun
prod
ukda
pat
dimina
tiole
hpa
sar
dalam
nege
rid.
Bera
lians
i den
gan i
mpor
tir uta
mapr
oduk
perik
anan
dunia
e.
Dive
rsifik
asi p
asar
eksp
or p
rodu
k per
ikana
n.
SDM
:a.
Menin
gkatk
anpe
ran
litban
gdi
bidan
gpe
ngaw
etan,
peng
olaha
n dan
kema
san
b.Me
ningk
atkan
pera
npe
rgur
uan
tingg
iun
tukpe
nyed
iaan
tenag
aah
lisiap
paka
ibida
ngind
ustri
peng
olaha
n has
il lau
t c.
Peny
ediaa
nBa
lai-B
alai
atau
Unit
Pelay
anan
Tekn
isun
tukpe
latiha
nSu
mber
Daya
Manu
siaBi
dang
perik
anan
dan
indus
tripe
ngola
han
Hasil
Laut
Infra
stru
ktur
:a.
Pemb
angu
nan s
aran
a pela
buha
n da
n pen
ampu
ngan
ikan
b.Pe
mban
guna
n sar
ana t
rans
porta
si da
rat
c.Pe
mban
guna
n kep
abea
nan u
ntuk e
kspo
rtd.
Memb
erika
nint
ensif
untuk
peny
ediaa
nsa
rana
pena
ngka
pan i
kan y
ang m
oder
ne.
Memb
angu
n kele
mbag
aan n
elaya
nf.
Memb
erika
nfas
ilitas
perm
odala
nda
nke
muda
han
berin
vesta
si di
indus
tri pe
ngola
han h
asil l
aut
Gam
bar1
.Ker
angk
aPe
ngem
bang
an In
dust
riPe
ngol
ahan
Ikan
Gam
bar
1.
Kera
ng
ka P
en
gem
ban
gan
In
du
stri
Pen
go
lah
an
Ikan
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
LAM
PIR
ANPE
RAT
UR
ANM
ENTE
RIP
ERIN
DU
STR
IAN
RI
NO
MO
R:
120/
M-IN
D/P
ER/1
0/20
09
12
Gam
bar2
. Ker
angk
a K
eter
kaita
nIn
dust
riPe
ngol
ahan
Ikan
Gam
bar
2.
Kera
ng
ka K
ete
rkait
an
In
du
stri
Pen
go
lah
an
Ikan
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 120/M-IND/PER/10/2009
LAM
PIR
ANPE
RAT
UR
ANM
ENTE
RIP
ERIN
DU
STR
IAN
RI
NO
MO
R:
120/
M-IN
D/P
ER/1
0/20
09
13
Tabe
l 1.
Per
anPe
man
gku
Kep
entin
gan
dala
mPe
ngem
bang
an In
dust
riPe
ngol
ahan
Ikan
Pem
erin
tah
Pusa
tPe
mer
inta
hDa
erah
Swas
taPe
rgur
uan
Ting
gi d
an
Litb
ang
Foru
m
Renc
anaA
ksi 2
010 –
2015
Dep.Perin
DKP
Dep.Dag
Dep.Keu
Prop
Kab
Asosiasi
Perusahaan Industri
PT
KRT /BPPT
BSA
Balai Ind.Ambon
Daya Saing
WorkingGroup
FasilitasKlaster
1.Pe
ningk
atan p
asok
an ba
hanb
aku;
OO
OO
OO
O2.
Penin
gkata
nkem
itraan
antar
a nela
yan d
enga
nind
ustri
peng
olaha
n has
illau
t;O
OO
OO
OO
OO
3.Pe
ningk
atan
jamina
nmu
tuda
nkea
mana
npr
oduk
indus
tri pe
ngola
han h
asill
aut; d
anpe
nera
pans
ertifi
kasi
SNIm
elalui
pend
idika
n dan
pe
latiha
nmutu
dan p
enyu
suna
n buk
u pan
duan
OO
OO
OO
OO
4.Me
ningk
atkan
kema
mpua
nujim
utu La
b untu
kpr
oduk
hasil
laut m
elalui
bantu
an al
atda
n ban
tuan
teknis
OO
OO
OO
OO
OO
O
5.Pe
ngem
bang
ansa
rana
dan p
rasa
rana
ind.pe
ngola
han h
asill
autm
elalui
bantu
anme
sin/al
atke
daer
ahya
ngpo
tensia
lO
OO
OO
OO
OO
OO
6.Pe
ningk
atank
emam
puan
peny
ediaa
n mes
inda
npe
ralat
an pe
nduk
ung u
saha
peng
olaha
n has
illau
t;O
OO
OO
OO
O
7.Pe
ningk
atans
osial
isasi
tentan
gKea
mana
nPa
ngan
danB
ahan
Tamb
ahan
Pang
an (B
TP)
OO
OO
OO
OO
O8.
Penin
gkata
n ko
ordin
asi in
terak
sida
n ter
bentu
knya
jaring
an ke
rja ya
ng sa
ling m
endu
kung
OO
OO
OO
OO
9.Be
rkoor
dinas
i dg
instan
si te
rkait u
ntuk p
enan
gana
n pe
ncem
aran
limba
h per
ikana
n dis
entra
perik
anan
OO
OO
OO
OO
Tab
el 1
. P
era
n P
em
an
gku
Kep
en
tin
gan
dala
m P
en
gem
ban
gan
In
du
stri
Pen
go
lah
an
Ikan
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
���PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 121/M-IND/PER/10/2009
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 121/M-IND/PER/10/2009
TENTANG
PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KERTAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan industri nasional sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan peta panduan (Road Map) pengembangan klaster industri prioritas yang mencakup basis industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika, industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu;
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
b. Bahwa industri kertas merupakan salah satu industri berbasis agro sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu dite-tapkan peta panduan pengembangan klas-ter industri kertas;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan seba-gaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Per-industrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Kertas;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemba-ngunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Re-publik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 4437 seba-gaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
���PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 121/M-IND/PER/10/2009
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lem-baran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Peme-rintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Dae-rah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pem-bentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Or-ganisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/2005 tentang Organi-sasi dan Tata Kerja Departemen Perin-dustrian;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KERTAS.
���PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 121/M-IND/PER/10/2009
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Kertas Tahun 2010-2014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program/rencana aksi pengembangan klaster industri kertas untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Industri Kertas adalah industri yang terdiri dari:
a. Industri Bubur Kertas (Pulp) (KBLI 21011);
b. Industri Kertas Budaya (KBLI 21012);
c. Industri Kertas Berharga (KBLI 21013);
d. Industri Kertas Khusus (KBLI 21014);
e. Industri Kertas Industri (KBLI 21015);
f. Industri Kertas Tissue (KBLI 21016);
g. Industri Kertas Lainnya (KBLI 21019);
h. Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton (KBLI 21020);
i. Industri Barang dari Kertas dan karton yang tidak Diklasifikasikan di Tempat lain (KBLI 21090);
j. Industri Penerbitan Buku, Brosur, Buku Musik dan Publikasi lainnya (KBLI 22110).
��0PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
3. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Per-guruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Lembaga Kema-syarakatan lainnya.
4. Menteri adalah Menteri yang melaksanakan sebagian tugas urusan pemerintahan di bidang perindustrian.
Pasal 2
(1) Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.
(2) Peta Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
a. Pedoman operasional Aparatur Peme-rintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan pro-gram pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya;
b. Pedoman bagi Pelaku klaster Industri Kertas, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sektor Industri Kertas ataupun sektor lain yang terkait;
c. Pedoman koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota); dan
���PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 121/M-IND/PER/10/2009
d. Informasi untuk menggalang duku-ngan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebija-kan klaster industri ini, yang pada akhirnya diharapkan untuk mendorong partisipasi dari masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri.
Pasal 3
(1) Program/rencana aksi pengembangan klaster Industri Kertas dilaksanakan se-suai dengan Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2) Pelaksanaan program/rencana aksi se-bagaimana dimaksud pada ayat (1) di-lakukan oleh Pemangku Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Peta Panduan.
Pasal 4
(1) Kementerian Negara/Lembaga membuat laporan kinerja tahunan kepada Menteri atas pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2) Menteri melaporkan hasil pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana di-maksud pada ayat (1) kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun selambat-lambatnya pada akhir bulan Februari pada tahun berikutnya.
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2009
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
ttd
FAHMI IDRIS
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
PRAYONO
SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Presiden RI;
2. Wakil Presiden RI;
3. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
4. Gubernur seluruh Indonesia;
5. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
6. Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian.
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 121/M-IND/PER/10/2009
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 121/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009
PETA PANDUANPENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI
KERTAS
BAB I PENDAHULUAN
BAB II SASARAN
BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB IV PROGRAM / RENCANA AKSI
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
ttd
FAHMI IDRIS
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
PRAYONO
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 121/M-IND/PER/10/2009
BAB IPENDAHULUAN
A. Ruang Lingkup Industri KertasCakupan industri pulp dan kertas berdasarkan penge-lompokan atau kategorisasi yang dilakukan oleh De-partemen Perindustrian dan Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) adalah sebagai berikut:
1. Cakupan industri pulp sering dikelompokkan kedalam berbagai kelompok/kategori sebagai berikut:
• Berdasarkan panjang seratnya dibedakan atas: pulp serat panjang (needle bleached kraft pulp) dan pulp serat pendek (leaf bleached kraft pulp).
• Berdasarkan proses pembuatannya dibedakan atas: pulp kimia (chemical pulp) dan pulp mekanikal (mechanical pulp).
• Berdasarkan bahan bakunya dibedakan atas: pulp kayu (wood pulp) dan pulp non-kayu (nonwood pulp).
• Pulp kadang-kadang juga dibedakan atas: pulp virgin (pulp yang masih asli yang diperoleh dari pemrosesan bahan baku kayu/non-kayu menjadi pulp baik melalui proses kimiawi atau mekanikal) dan pulp daur ulang yang diperoleh dari pemrosesan kembali kertas bekas (recovered paper).
2. Cakupan industri kertas meliputi :
• Kertas budaya terdiri atas: kertas koran, kertas tulis cetak dan kertas berharga (kertas untuk saham, kertas perangko, dan lain-lain).
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
• Kertas industri terdiri atas: sack kraft (kertas kantong semen), kraft liner, corrugating medium, board, dan kertas bungkus.
• Kertas tissue terdiri atas: kertas tissue rumah tangga dan kertas sigaret.
• Kertas khusus (specialty paper), meliputi: ker-tas uang, kertas dekor, kertas overlay, kertas thermo, kertas label, dan lain-lain.
B. Pengelompokan Industri Kertas
1. Kelompok Industri Hulu
Kelompok industri hulu kertas adalah industri pulp (bubur kertas). Industri bubur kertas ada dua macam yaitu virgin pulp dan kertas bekas (recovered paper). Virgin pulp secara garis besar ada dua macam yaitu pulp serat pendek (Leaf Bleach Kraft Pulp) dan pulp serat panjang (Needle Bleach Kraft Pulp).
2. Kelompok Industri Antara
Kertas sebagian merupakan produk antara, sebagian merupakan produk hilir. Kertas sebagai produk antara contohnya kertas Medium Liner dan Kraft Liner, jenis kertas ini merupakan bahan baku untuk industri kemasan Kotak Karton Gelombang (KKG). Contoh lainnya adalah kertas tisu dan kertas tulis cetak dalam bentuk roll (gulungan) besar. Untuk kertas tissue, roll besar dipotong menjadi roll-roll kecil atau segi empat, kemudian dipacking, sebelum dipasarkan ke konsumen. Sedangkan roll besar kertas tulis cetak pada umumnya dipotong menjadi ukuran A4, letter atau kwarto, selanjutnya dipacking dan dipasarkan kepada konsumen akhir.
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 121/M-IND/PER/10/2009
3. Kelompok Industri Hilir
Industri hilir kertas, antara lain adalah industri kertas fotocopy, industri kemasan kotak karton gelombang (KKG), industri percetakan dan grafika serta industri converting (seperti : industri buku tulis, tisu rumah tangga, dan lain-lain).
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 121/M-IND/PER/10/2009
BAB IISASARAN
A. Jangka Menengah (2010-2014)
• Makin meningkatnya pasokan bahan baku kayu dari HTI, dan diharapkan pada tahun 2009 ini seluruh bahan baku kayu untuk industri pulp sudah berasal dari HTI.
• Meningkatnya pemanfaatan bahan baku alternatif (non-kayu) untuk industri pulp.
• Meningkatnya suplai kertas bekas dari dalam negeri.
• Meningkatnya industri pulp dan kertas nasional yang berkualifikasi akrab lingkungan.
• Meningkatnya ekspor pulp dan kertas masing-masing sebesar 5%/tahun dan 10%/tahun.
B. Jangka Panjang (2010-2025)
• Adanya keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan bahan baku.
• Minimalnya dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh industri pulp dan kertas.
• Meningkatnya industri permesinan nasional dalam memenuhi kebutuhan permesinan industri pulp dan kertas di dalam negeri.
• Meningkatnya posisi Indonesia dalam percaturan di bidang industri pulp dan kertas dunia (diharapkan dapat menjadi produsen 5 besar dunia).
��0PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 121/M-IND/PER/10/2009
BAB IIISTRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Visi dan Arah Pengembangan Industri Kertas1. Visi
Meningkatnya posisi industri pulp dan kertas na-sional sebagai salah satu produsen terkemuka di dunia (diharapkan menjadi 5 besar).
2. Misi
• Memfasilitasi penyediaaan bahan baku yang mencukupi secara berkesinambungan.
• Meningkatkan mutu, efisiensi dan produktivitas industri pulp dan kertas.
• Mengoptimalkan penguasaan pasar dalam negeri dan perluasan pasar ekspor.
• Meningkatkan penguasaan teknologi, termasuk kemampuan rancang bangun dan perekayasaan permesinan.
• Mempertahankan kelestarian lingkungan.
3. Arah Pengembangan
• Pengembangan industri pulp dan kertas dilakukan dengan pendekatan klaster industri, dengan inti industri kertas dan lokus pengembangannya di P. Jawa, sedangkan industri pulp pengembangannya diarahkan ke luar P. Jawa (khususnya: Sumatera, Kalimantan dan Papua).
• Pengembangan industri pulp dikembangkan dengan skala besar dan terpadu dengan HTI.
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
• Proses produksi pulp tidak boleh menggunakan Proses Sulfit dan tidak boleh menggunakan Proses Merkuri pada Chlor Alkali Plant-nya (CAP).
• Teknologi pemutihan yang diperkenankan mini-mal ECF (Elementally Chlorine Free).
• Pengelolaan HTI dan industri pulp harus memenuhi kaidah-kaidah kelestarian lingkungan.
B. Indikator Pencapaian
• Meningkatnya suplai bahan baku kayu dari HTI untuk industri pulp.
• Meningkatnya pasokan kertas bekas dari dalam negeri.
• Meningkatnya kapasitas terpasang industri pulp dan kertas.
• Meningkatnya utilisasi kapasitas industri pulp dan kertas.
C. Tahapan Implementasi
• Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti : Dep. Kehutanan dan Pemerintah daerah terkait, dalam rangka pengalokasian areal HTI untuk mendukung perluasan perusahaan maupun pembangunan pabrik pulp baru.
• Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti : BKPM, BKPMD, Pemda, Depkeu dan lain-lain dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif guna menarik investor berinvestasi di bidang industri pulp dan kertas.
• Memfasilitasi pembentukan kelembagaan klaster-klaster pengumpul kertas bekas, mulai dari pemu-
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 121/M-IND/PER/10/2009
lung, pengepul (lapak) kecil hingga lapak besar, dalam rangka upaya peningkatan pengumpulan kertas bekas dari dalam negeri.
• Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti: Dephut, Depkeu, Bappenas, Bank Indonesia, Perbankan Nasional, dalam rangka mendorong perusahaan HPHTI untuk melakukan percepatan penanaman, melalui pemberian insentif, antara lain berupa: kredit lunak, keringanan pajak dan lain-lain.
• Melakukan koordinasi dengan Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK), BPPT, LIPI dan Perguruan Tinggi dalam rangka mendukung pengembangan R & D dan penerapan teknologi di bidang industri pulp dan kertas, antara lain terkait dengan: efisiensi proses produksi, peningkatan mutu produk, diversifikasi produk, pemanfaatan bahan baku alternatif yang potensial, penanganan masalah lingkungan, pe-ngembangan standar dan lain-lain.
• Melakukan koordinasi dengan Akademi Teknologi Pulp dan Kertas (ATPK) dan Perguruan Tinggi la-innya dalam rangka penyediaan SDM untuk pulp dan kertas.
• Melakukan koordinasi dengan Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN), KADIN, ITPC, Atase Perindustrian dan Perdagangan, dalam rangka pe-ngembangan pasar ekspor non-tradisional.
• Melakukan koordinasi dengan industri rancang bangun dan perekayasaan nasional, seperti: PT. Rekayasa Industri, PT. Inti Karya Persada Teknik (IKPT), PT. Pindad dan lain-lain, dalam rangka mengembangkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan permesinan industri pulp dan kertas.
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
• Memfasilitasi Tim Klaster Industri Pulp dan Kertas dalam rangka mensinergikan Industri Inti, Industri Pendukung dan Industri Terkait guna meningkatkan daya tahannya di pasar dalam negeri dan daya saingnya di pasar global.
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 121/M-IND/PER/10/2009
BAB IVPROGRAM / RENCANA AKSI
A. Jangka Menengah (2010-2014)
• Mempercepat realisasi penanaman HTI yang sudah ada.
• Mengalokasikan HTI baru untuk mendukung pe-ngembangan industri pulp baru.
• Meningkatkan penggunaan bahan baku alternatif (eks limbah perkebunan/pertanian).
• Memfasilitasi restrukturisasi permesinan industri pulp dan kertas.
• Mendorong penerapan penggunaan teknologi modern yang efisien dan ramah lingkungan.
• Mengembangkan standar dalam rangka meningkat-kan mutu dan daya saing industri pulp dan kertas nasional.
• Melakukan diversifikasi produk industri kertas yang bernilai tambah tinggi (terutama kertas khusus yang saat ini masih diimpor).
• Mendorong perkembangan industri hilir kertas.
• Meningkatkan penerapan ISO 9001: 2000, ISO 14000 dan ekolabel.
• Melakukan promosi investasi di bidang industri pulp dan kertas.
B. Jangka Panjang (2010-2025)
• Memaksimalkan penggunaan bahan baku kayu dari hutan tanaman dan bahan baku alternatif.
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
• Mendorong berkembangnya industri rancang ba-ngun dan perekayasaan permesinan industri pulp dan kertas;
• Peningkatan penerapan ISO 9001: 2000, ISO 14000 dan ekolabel.
• Mengembangkan standar dalam rangka meningkat-kan mutu dan daya saing industri pulp dan kertas nasional.
• Melakukan diversifikasi produk industri kertas yang bernilai tambah tinggi (terutama kertas khusus yang saat ini masih diimpor).
• Mendorong perkembangan industri hilir kertas.
• Melakukan promosi investasi di bidang industri pulp dan kertas.
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 121/M-IND/PER/10/2009
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RINOMOR : 121/M-IND/PER/10/2009
9
Gambar 1. Kerangka Pengembangan Industri Kertas
• Inisiasi (2010-2014) : Pengembangan teknologi rancang bangundan perekayasaan permesinan industr pulp dan kertas mulai darispare parts yang sederhana;
SDM :Periodisasi Peningkatan Teknologi :
Unsur Penunjang
• Memaksimalkan penggunaan bahan baku dari hutan tanaman dan bahan baku non kayu.
• Mendorong berkembangnya industri rancang bangun danperekayasaan mesin dan peralatan proses pulp dan kertas;
• Peningkatan penerapan ISO 9001 : 2000, ISO 14000 dansertifikasi ekolabel.
• Mempercepat realisasi penanaman HTI yang sudah ada;• Melakukan pengalokasian HTI baru untuk pengembangan
industri pulp baru;• Mengkampanyekan penggunaan bahan baku alternatif ; • Memfasilitasi restrukturisasi permesinan industri pulp dan kertas;• Mendorong penggunaan teknologi modern yang efisien dan
ramah lingkungan;• Melakukan diversifikasi produk industri kertas yang bernilai
tambah tinggi (terutama kertas khusus yang selama ini masihdiimpor);
Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka Panjang (2010-2025)Pokok-Pokok Rencana Aksi Jangka Menengah (2010-2014)
Teknologi : Adopsi teknologi akrab lingkungan dan kemampuan R&D Indigeneous Technology.
Sektor : Peningkatan daya saing dengan konsep industri berkelanjutan dan penggunaan teknologi ramah lingkungan.
Strategi
• Adanya keseimbangan antara kebutuhan dan pasokan bahanbaku;
• Terwujudnya pengoperasian industri dan pengelolaan hutan yangberwawasan lingkungan;
• Meningkatnya peran industri permesianan nasional dalammendukung kebutuhan mesin/peralatan proses produksi pulp dan kertas.
• Meningkatnya pasokan bahan baku kayu dari HTI danpenggunaan bahan baku alternatif eks perkebunan/pertanian;
• Meningkatnya efisiensi pemanfaatan bahan baku industri pulpdan kertas;
• Meningkatnya ekspor;• Minimalnya dampak lingkungan.
Sasaran Jangka Panjang (2010-2025)Sasaran Jangka Menengah (2010-2014)
Rayon; Semen; Pencetakan dan Penerbitan;Converting; Pengemasan; Rokok; Komputer
Mesin dan Peralatan; Industri Pulp; Kertas Bekas;Industri Bahan Kimia;
Kertas
Industri TerkaitIndustri PendukungIndustri Inti
Pengembangan pasar ekspor.
Pasar :
• Pelatihan ecolabeling/sistem manajemen mutu, konservasi energidan lingkungan;
• Meningkatkan peran Balai Besar Pulp dan Kertas (BBPK);• Pengembangan kemampuan SDM.Infrastruktur :Pembangunan jalan, pelabuhan dan sumber daya listrik di daerah
pengembangan industri pulp dan kertas..
Gambar 1. Kerangka Pengembangan Industri Kertas
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RINOMOR : 121/M-IND/PER/10/2009
10
Gambar 2. Kerangka Keterkaitan Industri Kertas
•Working Group•Forum Daya Saing•Fasilitator Klaster
Dinas Perindag,Dinas Kehutanan,Dinas Pertanian
Assosiasi• APKI• PICCI• PPGI• APBTI
Pemerintah PusatDeprin, KLH, Deptan,
Dephut, Depdag
Lembaga Litbang / PT-BBPK-BBKB-ITB/UGM/IPB
JASATransportasiPerbangkan
Asuransi
Pulp• Kertas
Industri• Kertas
BudayaJerami
Kayu
Serat &LimbahSelulosa
BahanKimia
Mesin &Peralatan
Penerbitan
Percetakan
Pengemasan
Paper Board& Wall
MaterialAkustik
PASARDALAMNEGERI
PASARLUAR
NEGERIEksportir
Distributor
Gambar 2. Kerangka Keterkaitan Industri Kertas
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 121/M-IND/PER/10/2009
LAM
PIR
AN
PER
ATU
RA
NM
EN
TER
IPE
RIN
DU
STR
IAN
RI
NO
MO
R:
121/
M-IN
D/P
ER/1
0/20
09
11
Tabe
l1.P
eran
Pem
angk
u K
epen
tinga
n D
alam
Peng
emba
ngan
Indu
stri
Ker
tas
○ס
סס
סס
סס
3.M
endo
rong
peng
guna
ante
knol
ogi
mod
ern
yang
efis
ien
dan
ram
ahlin
gkun
gan
○ס
סס
סº
º4.
Mem
fasi
litas
ires
trukt
uris
asi
perm
esin
anin
dust
ri pu
lp d
anke
rtas
BSN
ס
Dep
.Ta
n
ס
Bala
iBes
arPu
lpda
nKe
rtas
PTPerg
urua
nTi
nggi
dan
Litb
ang
Working
Group
Day
aSa
ing
Foru
m
ס
Peru
saha
anIn
dust
ri
ס
Asos
iasiSw
asta
ס○
Kab.
ס○
Prop
.
Pem
erin
tah
Dae
rah
Dep
.Ke
u
Pem
erin
tah
Pusa
t
Ren
cana
Aks
i 201
0-2
014
Fasi
litas
iKl
aste
rD
ep.
Hut
Dep
.Pe
rin
ס2.
Mel
akuk
an p
enga
loka
sian
HTI
baru
untu
k pe
ngem
bang
anin
dust
ri pu
lpba
ru
סס
1.M
enin
gkat
kan
peng
guna
an b
ahan
baku
kayu
dar
i hut
anta
nam
anda
nba
han
baku
non
kayu
סס
סס
סס
סס
5.M
enge
mba
ngka
nst
anda
rdal
amra
ngka
men
ingk
atka
nm
utu
dan
daya
sain
g
סס
סס
7.M
endo
rong
per
kem
bang
anin
dust
rihi
lirke
rtas
סס
סס
סס
6.M
endo
rong
dive
rsik
asi p
rodu
kke
rtas
yang
ber
nila
itam
bah
tingg
i(te
ruta
ma
kerta
skh
usus
yang
saat
inim
asih
diim
por)
Tab
el 1
. P
era
n P
em
an
gku
Kep
en
tin
gan
Dala
m P
en
gem
ban
gan
In
du
stri
Kert
as
��0PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
���PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 122/M-IND/PER/10/2009
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 122/M-IND/PER/10/2009
TENTANG
PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengembangan industri nasional sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, perlu menetapkan peta panduan (Road Map) pengembangan klaster industri prioritas yang mencakup basis industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika, industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu;
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
b. Bahwa industri pengolahan susu meru-pakan salah satu industri berbasis agro sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu ditetapkan peta panduan pengembangan klaster industri pengo-lahan susu;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan seba-gaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Susu;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pemba-ngunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Re-publik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Ne-gara Republik Indonesia Nomor 4437 sebagaimana telah diubah dengan Un-dang-Undang Republik Indonesia No-mor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
���PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 122/M-IND/PER/10/2009
108, Tambahan Lembaran Negara Re-publik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lem-baran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3330);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Peme-rintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Da-erah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Ta-hun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lem-
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
baran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Ber-satu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Pre-siden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Or-ganisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
12. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 01/M-IND/PER/3/ 2005 tentang Orga-nisasi dan Tata Kerja Departemen Per-industrian;
���PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 122/M-IND/PER/10/2009
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PETA PANDUAN (ROAD MAP) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Klaster Industri Pengolahan Susu Tahun 2010-2014 selanjutnya disebut Peta Panduan adalah dokumen perencanaan nasional yang memuat sasaran, strategi dan kebijakan, serta program/rencana aksi pengembangan klaster industri pengolahan susu untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Industri Pengolahan Susu adalah indus-tri yang terdiri dari:
a. Industri Susu (KBLI 15201);
b. Industri Makanan dari Susu (KBLI 15202);
c. Industri Es Krim (KBLI 15203).
3. Pemangku kepentingan adalah Pemerin-tah Pusat, Pemerintah Daerah, Swasta, Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan serta Lembaga Kema-syarakatan lainnya.
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
4. Menteri adalah Menteri yang melaksa-nakan sebagian tugas urusan pemerin-tahan di bidang perindustrian.
Pasal 2
(1) Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini
(2) Peta Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
a. Pedoman operasional Aparatur Pe-merintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan pro-gram pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya;
b. Pedoman bagi Pelaku klaster Industri Pengolahan Susu, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sektor Industri Pengolahan Susu ataupun sektor lain yang terkait;
c. Pedoman koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor, antar instansi terkait di Pusat dan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota); dan
d. Informasi untuk menggalang duku-ngan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebi-jakan klaster industri ini, yang pada akhirnya diharapkan untuk mendorong
���PERATURAN
MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 122/M-IND/PER/10/2009
partisipasi dari masyarakat luas untuk berkontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri.
Pasal 3
(1) Program/rencana aksi pengembangan klaster Industri Pengolahan Susu dilak-sanakan sesuai dengan Peta Panduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2) Pelaksanaan program/rencana aksi se-bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemangku Kepentingan sebagaimana tercantum dalam Peta Panduan.
Pasal 4
(1) Kementerian Negara/Lembaga membuat laporan kinerja tahunan kepada Menteri atas pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
(2) Menteri melaporkan hasil pelaksanaan program/rencana aksi sebagaimana di-maksud pada ayat (1) kepada Presiden setiap 1 (satu) tahun selambat-lambatnya pada akhir bulan Februari pada tahun berikutnya.
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2009
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
ttd
FAHMI IDRIS
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
PRAYONO
SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Presiden RI;
2. Wakil Presiden RI;
3. Menteri Kabinet Indonesia Bersatu;
4. Gubernur seluruh Indonesia;
5. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
6. Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian.
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 122/M-IND/PER/10/2009
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN RI NOMOR : 122/M-IND/PER/10/2009 TANGGAL : 14 OKTOBER 2009
PETA PANDUANPENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI
PENGOLAHAN SUSU
BAB I PENDAHULUAN
BAB II SASARAN
BAB III STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB IV PROGRAM / RENCANA AKSI
MENTERI PERINDUSTRIAN RI
ttd
FAHMI IDRIS
Salinan sesuai dengan aslinya Sekretariat Jenderal Departemen Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
PRAYONO
��0PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 122/M-IND/PER/10/2009
BAB IPENDAHULUAN
A. Ruang Lingkup Industri Pengolahan Susu
• Industri pengolahan susu meliputi usaha pembuatan susu bubuk, susu kental manis, susu asam, kepala susu/krim susu termasuk pengawetannya seperti sterilisasi dan pasteurisasi.
• Industri pengolahan susu pada umumnya meng-gunakan susu segar sebagai bahan baku. Selain bahan baku susu segar, industri ini juga membutuhkan bahan tambahan seperti gula, krim, minyak nabati, dan lain-lain agar dapat diproses menjadi produk olahan lainnya.
• Nomor KBLI industri pengolahan susu adalah:
a. 15211 : industri susu
b. 15212 : industri makanan dari susu
• Nomor HS industri pengolahan susu: 040210100, 040221110, 040221190, 040221900, 040291000, 040299000, 040310000, 040390100
• Jenis diversifikasi produk susu meliputi: susu cair (UHT, pasteurisasi), susu bubuk, susu kental manis, keju, mentega, yoghurt, dan es krim. Susu segar dan produk olahannya disajikan dalam bentuk pohon industri berikut:
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
Lam
pira
nP
erat
uran
Men
teri
Perin
dust
rian
RI
Nom
or:1
22/M
-IND
/PE
R/1
0/20
09
2
Gam
bar I
.1.P
ohon
Indu
stri
Peng
olah
anSu
su
B.
Peng
elom
poka
n In
dust
ri Pe
ngol
ahan
Sus
u
1.K
elom
pok
Indu
stri
Hul
u
Sus
uS
egar
2.K
elom
pok
Indu
stri
Ant
ara
S
usu
Pas
teur
isas
i
S
usu
UH
T
S
usu
Ferm
enta
si
3.K
elom
pok
Indu
stri
Hili
r
Sus
uB
ubuk
S
usu
Ken
talM
anis
M
akan
an B
ayid
aris
usu
K
eju
M
ente
ga
E
s K
rim
Yo
ghur
t
Susu
Pate
uris
asi
Susu
UH
T
Yog
hurt
BM
=0%
Skim
Milk
Pow
der
Kej
u
Susu
Bubu
k-F
ullM
ilkPo
wde
r-S
usu
Form
ula
Susu
Ken
tal
Man
is
Anh
ydro
seM
ilkFa
tM
ente
ga
Susu
Dad
ih/
Tahu
Susu
Ice
crea
m
Whe
y
Kep
ala
Susu
SUSU
SEG
AR
Gam
bar
I.1
. P
oh
on
In
du
stri
Pen
go
lah
an
Su
su
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 122/M-IND/PER/10/2009
B. Pengelompokan Industri Pengolahan Susu
1. Kelompok Industri Hulu
• Susu Segar
2. Kelompok Industri Antara
• Susu Pasteurisasi
• Susu UHT
• Susu Fermentasi
3. Kelompok Industri Hilir
• Susu Bubuk
• Susu Kental Manis
• Makanan Bayi dari susu
• Keju
• Mentega
• Es Krim
• Yoghurt
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 122/M-IND/PER/10/2009
BAB IISASARAN
A. Jangka Menengah (2010 – 2014)
• Peningkatan pertumbuhan industri susu olahan 10 %/tahun.
• Mengembangkan industri pakan ternak skala kecil dengan memanfaatkan sumber bahan pakan dalam negeri.
• Peningkatan kesinambungan ketersediaan pakan ter-nak dalam upaya meningkatkan produktivitas susu segar.
• Pengembangan pengendalian penyakit ternak.
• Pengembangan susu berkualitas dengan harga ter-jangkau.
• Meningkatkan populasi ternak sapi perah.
• Meningkatkan kepemilikan sapi perah oleh peternak menjadi 5 - 10 sapi/peternak.
• Meningkatkan produktivitas ternak sapi perah menjadi 15 liter/ekor/hari.
• Meningkatkan pasokan Susu Segar Dalam Negeri (SSDN) dari 30% menjadi 40%. Peningkatan kualitas susu segar melalui bantuan keterampilan cara perah, bantuan peralatan (cooling unit), dan penerapan Good Farming Practices (GFP) serta Good Handling Practices (GHP).
• Peningkatan kemitraan antara Industri Pengolah Susu dengan peternak sapi perah baik langsung maupun tidak langsung.
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
• Meningkatkan daya saing Industri Pengolahan Susu melalui harmonisasi tarif bea masuk antara produk jadi susu dengan bahan baku/penolong dan kemasan.
• Meningkatkan kompetensi SDM ditingkat peternak khususnya dalam ketrampilan teknis & teknologis pakan ternak dan usaha peternakan.
• Pengembangan skema pembiayaan kepemilikan bibit sapi unggul.
• Kampanye penggalakan minum susu secara nasional.
B. Jangka Panjang (2015 – 2025)
• Meningkatkan pertumbuhan industri susu olahan 10 %/tahun.
• Meningkatkan populasi ternak sapi perah.
• Meningkatkan kepemilikan sapi perah oleh peternak menjadi diatas 10 sapi/peternak.Meningkatkan pro-duktivitas sapi perah menjadi diatas 20 liter/ekor/hari.
• Meningkatkan konsumsi susu nasional menjadi 23 kg/kapita/tahun.
• Meningkatkan pasokan Susu Segar Dalam Negeri menjadi 50%.
• Meningkatkan penguasaan teknologi dalam upaya peningkatan mutu susu olahan skala kecil menengah.
• Mengembangkan diversifikasi produk susu olahan yang mempunyai daya saing tinggi.
• Peningkatan kerjasama dalam upaya pengembangan teknologi proses dan diversifikasi produk.
• Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi masyarakat untuk mencegah lost generation.
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 122/M-IND/PER/10/2009
BAB IIISTRATEGI DAN KEBIJAKAN
A. Visi dan Arah Pengembangan Industri Peng-olahan Susu
Visi:
Mewujudkan industri pengolahan susu yang berkelanjutan, berdaya saing, mandiri, dan mensejahterakan masya-rakat.
Arah Pengembangan:
• Meningkatkan nilai tambah, investasi, dan penye-rapan tenaga kerja.
• Optimalisasi dan peningkatan kapasitas produksi yang ada (eksisting).
• Mengembangkan indsutri pengolahan susu (diver-sifikasi produk) dengan memanfaatkan potensi ba-han baku.
• Memantapkan program kemitraan antara industri pengolahan susu dengan peternak.
• Meningkatkan produktivitas dan kualitas susu segar untuk menunjang pasokan bahan baku industri pengolahan susu.
• Mengembangkan faktor pendukung berupa bahan baku, energi, dan prasarana.
• Promosi investasi produk-produk olahan susu yang mempunyai nilai tambah tinggi.
���PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
B. Indikator Pencapaian
• Meningkatnya tingkat konsumsi susu segar khususnya bagi anak-anak usia sekolah.
• Meningkatnya sarana dan prasarana untuk keperluan industri pengolahan susu.
• Meningkatnya kesadaran peternak untuk mene-rapkan Good Farming Practices (GFP) yang akan berdampak pada kualitas susu segar.
• Meningkatnya produktifitas ternak sapi perah men-jadi lebih dari 15 liter/ekor/hari.
• Adanya dukungan lembaga penelitian, lembaga keuangan dalam peningkatan investasi industri pengolahan susu.
C. Tahapan implementasi
• Pemerintah Pusat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan Pemda Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur serta stakeholder-stakeholder terkait melalui Forum Komunikasi.
• Pemerintah Pusat memberikan bantuan mesin/peralatan berupa cooling unit untuk mendukung pengembangan klaster, koordinasi promosi dan pe-rencanaan pemasaran.
• Perusahaan yang mendominasi klaster susu adalah industri menengah dan besar
• Pengembangan usaha industri dan peningkatan je-jaring melalui networking dengan sektor ekonomi yang lain.
���LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 122/M-IND/PER/10/2009
BAB IVPROGRAM / RENCANA AKSI
A. Jangka Menengah (2010 – 2014)
1. Bersama instansi terkait menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan in-dustri susu. Bersama stakeholder terkait meng-usahakan dana murah sehingga bisa mendatangkan bibit sapi perah unggul dengan produktivas yang tinggi dengan harga cicilan yang terjangkau, juga untuk meningkatkan kepemilikan sapi perah oleh peternak. Penerapan standard mutu bahan baku sesuai standard yang ditentukan (SNI). Pemanfaatan produk samping industri pengolahan pangan untuk membuat pakan yang berprotein tinggi dengan harga terjangkau. Meningkatkan penyuluhan kepada peternak untuk meningkatkan kualitas susu segar sehingga bisa menaikkan pendapatan peternak (harga susu yang berkualitas tinggi lebih mahal dari pada yang berkualiatas rendah). Memberikan kredit lunak kepada koperasi dan kelompok peternak untuk membeli peralatan (cooling unit) sehingga bisa memperbaiki kualitas angka bakteri dari susu segar. Memberikan penyuluhan dan pelatihan tek-nis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menyederhanakan rantai penyaluran susu segar sehingga dapat memangkas biaya.
2. Kampanye penggalakan minum susu secara nasional.
�00PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
B. Jangka Panjang (2015 – 2025)
1. Bersama instansi terkait menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan in-dustri susu. Bersama stakeholder terkait meng-usahakan dana murah sehingga bisa mendatangkan bibit sapi perah unggul dengan produktivas yang tinggi dengan harga cicilan yang terjangkau, juga untuk meningkatkan kepemilikan sapi perah oleh peternak. Bersama instansi terkait membuat sistem kredit bunga ringan untuk pengadaan bibit sapi perah unggul. Peningkatan cara pengelolaan ternak dari skala kecil menjadi skala sedang sehingga bisa menurunkan biaya fix cost ditingkat peternak. Meningkatkan SDM dan penyediaan pakan dan bibit unggul sehingga bisa menaikkan produktifitas peternak sapi perah.
2. Memperdalam research & development untuk ino-vasi produk pengolahan susu yang berkualitas, bermanfaat dan terintegrasi.
�0�LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 122/M-IND/PER/10/2009
Lam
pira
nP
erat
uran
Men
teri
Per
indu
stria
n R
I N
omor
:122
/M-IN
D/P
ER
/10/
2009
9
Gam
bar 1
. Ker
angk
aK
eter
kaita
n In
dust
riPe
ngol
ahan
Susu
Gam
bar
1.
Kera
ng
ka K
ete
rkait
an
In
du
stri
Pen
go
lah
an
Su
su
�0�PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
Lam
pira
nP
erat
uran
Men
teri
Per
indu
stria
n R
I N
omor
:122
/M-IN
D/P
ER
/10/
2009
10
Indu
stri
Inti
Indu
stri
Pend
ukun
gIn
dust
riT
erka
it
Indu
stri
Peng
olah
anSu
suK
emas
anPr
oduk
,Ind
ustr
iAlu
mun
ium
Foil,
Indu
stri
Kar
ton,
Indu
stri
Pem
buat
anK
alen
g,In
dust
riLa
bel,
Indu
stri
Gul
aR
afin
asi,
Indu
stri
Mes
inPe
ngol
ahan
Susu
&Pe
rala
tan
Pabr
ik,P
asok
anB
ahan
Bak
arte
rmas
uk G
asB
umid
anPa
soka
n Li
stri
k.In
dust
ripa
ngan
khu
sus (
yogh
urt,
Ice
Cre
am),
Indu
stri
Food
Cha
in,I
ndus
triP
erm
en
Sasa
ran
Jang
kaM
enen
gah
(201
0–
2014
)•
Men
ingk
atka
npe
rtum
buha
nin
dust
risu
suol
ahan
10%
/tahu
n•
Men
gem
bang
kan
indu
stri
paka
nte
rnak
skal
ake
cild
enga
nm
eman
faat
kan
sum
berb
ahan
paka
nda
lam
nege
ri•
Peni
ngka
tan
kesi
nam
bung
anke
ters
edia
anpa
kan
tern
akda
lam
upay
am
enin
gkat
kan
prod
uktiv
itass
usu
sega
r•
Peng
emba
ngan
peng
enda
lian
peny
akit
tern
ak•
Peng
emba
ngan
susu
berk
ualit
asde
ngan
harg
ate
rjang
kau
•M
enin
gkat
kan
popu
lasi
tern
aksa
pipe
rah
•M
enin
gkat
kan
kepe
mili
kan
sapi
pera
hol
ehpe
tern
akm
enja
di5
-10
sapi
/pet
erna
k•
Men
ingk
atka
npr
oduk
tivita
ster
nak
sapi
pera
hm
enja
di15
liter
/eko
r/har
i•
Men
ingk
atka
npa
soka
nSu
suSe
garD
alam
Neg
eri (
SSD
N)d
ari3
0%m
enja
di40
%•
Peni
ngka
tan
kual
itass
usu
sega
rmel
alui
kete
ram
pila
nca
rape
rah,
bant
uan
pera
lata
nco
olin
gun
it,da
npe
nera
pan
Goo
dFa
rmin
gPr
actic
es (G
FP)s
erta
Goo
dH
andl
ing
Prac
tice
(GH
P).
•Pe
ning
kata
nK
emitr
aan
anta
raIn
dust
riPe
ngol
ahan
Susu
deng
anpe
tern
aksa
pipe
rah
baik
lang
sung
mau
pun
tidak
lang
sung
.•
Men
ingk
atka
nda
yasa
ing
Indu
stri
Peng
olah
ansu
sum
elal
uiha
rmon
isas
itar
ifbe
am
asuk
anta
rapr
oduk
jadi
susu
deng
anba
han
baku
/pen
olon
gda
nke
mas
an.
•M
enin
gkat
kan
kom
pete
nsiS
DM
khus
usny
ada
lam
kete
ram
paila
nte
knis
&te
knol
ogis
paka
nte
rnak
dan
usah
ape
tern
akan
.•
Peng
emba
ngan
skem
ape
mbi
ayaa
nke
pem
ilika
nbi
bits
apiu
nggu
l.•
Kam
pany
epe
ngga
laka
nm
inum
susu
seca
rana
sion
al.
Sasa
ran
Jang
kaPa
njan
g(2
010-
2025
)
•M
enin
gkat
kan
pertu
mbu
han
susu
olah
an10
%/ta
hun
•M
enin
gkat
kan
popu
lasi
tern
aksa
pipe
rah
•M
enin
gkat
kan
kepe
mili
kan
sapi
pera
hol
ehpe
tern
akm
enja
didi
atas
10sa
pi/p
eter
nak
•M
enin
gkat
kan
prod
uktiv
itass
apip
erah
men
jadi
diat
as20
liter
/eko
r/har
i•
Men
ingk
atka
nko
nsum
sisu
suna
sion
alm
enja
di23
liter
/kap
ita/ta
hun
•M
enin
gkat
kan
paso
kan
susu
sega
rdal
amne
geri
(SSD
N)m
enja
di50
%•
Men
ingk
atka
npe
ngua
saan
tekn
olog
idal
amup
aya
peni
ngka
tan
mut
usu
suol
ahan
skal
ake
cilm
enen
gah
•M
enge
mba
ngka
ndi
vers
ifika
sipr
oduk
susu
olah
anya
ngm
empu
nyai
daya
sain
gtin
ggi.
•Pe
ning
kata
nke
rjasa
ma
dala
mup
aya
peng
emba
ngan
tekn
olog
ipro
sesd
andi
vers
ifika
sipr
oduk
.•
Men
ingk
atka
nke
taha
nan
pang
anda
ngi
zim
asya
raka
tunt
ukm
ence
gah
lost
gene
ratio
n.
Stra
tegi
:1.
Peni
ngka
tan
:nila
itam
bah
prod
uk,i
nves
tasi,
pero
leha
nde
visa
,dan
peny
erap
ante
naga
kerj
a.2.
Peni
ngka
tan
utili
sasi
kapa
sitas
prod
uksi
indu
stri
yang
ada
(exi
stin
g)3.
Pene
tapa
nm
odel
peng
emba
ngan
Indu
stri
Peng
olah
anSu
susk
ala
men
egah
berb
asis
SSD
N
•Opt
imal
isas
i fak
torp
endu
kung
beru
pape
ning
kata
npa
soka
nba
han
baku
,per
baik
anke
seja
hter
aan
pete
rnak
dan
daya
beli
mas
yara
kats
ehin
gga
bisa
men
capa
im
asya
raka
tden
gan
buda
yam
inum
susu
yang
tingg
i,se
hatd
anm
aju.
Poko
k-Po
kok
Ren
cana
Aks
iJan
gka
Men
enga
h(2
010-
2014
)Po
kok-
Poko
kR
enca
naA
ksiJ
angk
aPa
njan
g(2
010-
2025
)
•B
ersa
ma
inst
ansi
terk
aitm
enci
ptak
anik
limus
aha
yang
kond
usif
untu
km
endo
rong
pert
umbu
han
indu
stri
susu
olah
an.
•B
ersa
ma
stak
ehol
der
terk
ait
men
gusa
haka
nda
nam
urah
sehi
ngga
bisa
men
data
ngka
nbi
bit
sapi
pera
hun
ggul
deng
anpr
oduk
tivita
sya
ngtin
ggid
enga
n ha
rga
cici
lan
yang
terj
angk
au,j
uga
untu
km
enig
katk
an k
epem
ilika
nsa
pi p
erah
ole
h pe
tern
ak.
•Pe
nera
pan
stan
dar
mut
uba
han
baku
sesu
aist
anda
rdya
ng d
itent
ukan
(SN
I)•
Pem
anfa
atan
pro
duk
sam
ping
indu
stri
pen
gola
han
pang
an u
ntuk
mem
buat
pak
anya
ngbe
rpro
tein
tingg
iden
gan
harg
ate
rjan
gkau
.•
Men
ingk
atka
npe
nyul
uhan
kepa
dape
tern
akun
tuk
men
ingk
atka
nku
alita
ssu
suse
gar
sehi
ngga
men
aikk
anpe
ndap
atan
pete
rnak
(har
gasu
su y
ang
berk
ualit
astin
ggil
ebih
mah
alda
ripa
daya
ngbe
rkua
litas
ren
dah)
.•
Mem
beri
kan
kred
itlu
nak
kepa
dako
pera
sida
nkel
ompo
kpe
tern
akun
tuk
mem
beli
pera
lata
n(c
oolin
gun
it)se
hing
gabi
sam
empe
rbai
kiku
alita
s ang
kaba
kter
idar
isus
use
gar.
•M
embe
rika
n pe
nyul
uhan
dan
pelti
han
tekn
isun
tuk
men
ingk
atka
nku
alita
ssum
ber
daya
man
usia
.•
Men
yede
rhan
akan
ran
taip
enya
lura
nsu
suse
gar
sehi
ngga
dapa
tmem
angk
asbi
aya.
•K
ampa
nye
peng
gala
kan
min
umsu
suse
cara
nasi
onal
•Be
rsam
ain
stan
site
rkai
tmen
cipt
akan
iklim
usah
aya
ngko
ndus
ifun
tuk
men
doro
ngpe
rtum
buha
nin
dust
risu
suol
ahan
.•
Bers
ama
stak
ehol
der
terk
aitm
engu
saha
kan
dana
mur
uhse
hing
gabi
sam
enda
tang
kan
bibi
tsap
iper
ahun
ggul
deng
anpr
oduk
tivita
syan
gtin
ggid
anha
rga
cici
lan
yang
terj
angk
au,j
uga
untu
km
enin
gkat
kan
kepe
mili
kan
sapi
pera
hol
ehpe
tern
ak.
•Be
rsam
ain
stan
site
rkai
tmem
buat
sisi
tem
kred
itbu
nga
ring
anun
tuk
peng
adaa
nbi
bits
apip
erah
ungg
ul.
•Pe
ning
kata
nca
rape
ngel
olaa
nte
rnak
dari
ukur
anke
cilm
enja
diuk
uran
seda
ngse
hing
gabi
sam
enur
unka
nbi
aya
fixco
stdi
tingk
atpe
tern
ak•
Men
ingk
atka
nSD
Mda
npe
nyed
iaan
paka
nda
nbi
bitu
nggu
lseh
ingg
abi
sam
enai
kan
prod
uktif
itasp
eter
nak
sapi
pera
h.•
Mem
perd
alam
rese
arch
&de
velo
pmen
tunt
ukin
nova
sipr
oduk
peng
olah
ansu
suya
ngbe
rkua
litas
dan
berm
anfa
atda
nte
rint
egra
si
Uns
urPe
nunj
ang
Peri
odis
asiP
enin
gkat
anTe
knol
ogi:
SDM
:
•In
isia
si(2
004-
2009
):Pe
mbu
atan
Susu
Ken
tal M
anis
deng
anD
irec
tPro
cess
(tan
paEv
apor
ator
)•
Peng
emba
ngan
Cep
at(2
010-
2015
):
Tekn
olog
iA
glom
eras
ipe
ngga
nti
Spra
yD
ryin
gun
tuk
men
urun
kan
biay
apr
oces
sing
;Tek
nolo
gipe
mbi
akan
bakt
eria
prob
iotik
yang
mur
ah•
Mat
ang
(201
6-20
25)
:St
eril
pack
agin
g(U
HT)
yang
mur
ah;
Co-
dosi
ngun
tuk
life
bact
eria
dan
func
tiona
lfo
odun
tuk
susu
ster
il
Pe
ning
kata
n ke
mam
puan
SD
M d
ibid
ang
peng
elol
aan
tern
aksa
pida
n pe
ngol
ahan
susu
sega
r;
Peni
ngka
tan
pera
nan
litba
ngda
npe
rgur
uan
tingg
iunt
ukm
enin
gkat
kan
prod
uktiv
itas
tern
aksa
pida
npe
rbai
kan
prod
ukda
ripe
ngol
ahan
susu
Infr
astr
uktu
r:
Pe
ngem
bang
an fa
silit
aspe
labu
han
dan
akse
s jal
an;
In
sent
ifkr
edit
bagi
pet
erna
ksa
pida
nin
dust
ripe
ngol
ahan
susu
Pe
nyed
iaan
fasi
litas
pend
idik
an,p
elat
ihan
dan
peny
uluh
an b
agip
eter
nak
dide
sa
Gam
bar2
Ker
angk
aPe
ngem
bang
anIn
dust
riPe
ngol
ahan
Susu
Gam
bar
2 K
era
ng
ka P
en
gem
ban
gan
In
du
stri
Pen
go
lah
an
Su
su
�0�LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 122/M-IND/PER/10/2009
Lam
pira
nP
erat
uran
Men
teri
Per
indu
stria
n R
I N
omor
:122
/M-IN
D/P
ER
/10/
2009
11
Gam
bar3
Bag
anK
eter
kaita
nIn
dust
riPe
ngol
ahan
Susu
Pem
erin
tah
Pusa
t:D
eppe
rin,
Dep
tan,
Dep
keu,
Dep
dag,
Men
negK
op&
UK
M,B
KPM
Foru
mD
aya
Sain
g/W
orki
ngG
roup
Fasi
litas
iKla
ster
Pem
erin
tah
Dae
rah
:D
inas
Inda
g,D
inas
Perta
nian
,Pet
erna
kan
Susu
Sega
r
Mes
in/
Pera
lata
nPe
ngol
ahan
Susu
Sega
rD
istri
buto
rPA
SAR
DA
LAM
NEG
ERI
PASA
RLU
AR
NEG
ERI
Jasa
Ban
kda
nK
onsu
ltan
Pem
asar
an,A
sura
nsi,
Pers
h.Lo
gist
ik,M
arke
ting
Lem
baga
Litb
ang/
Pegu
ruan
Tin
ggi
Aso
sias
iIP
S,G
APM
MI,
APM
B,
ASR
IM
Eks
porti
rSu
suPa
steu
risa
siSu
suC
air
Susu
UH
TSu
suSk
imm
edSu
suBu
buk
Susu
Ken
talM
anis
Yog
hurt
Ice
crea
mK
eju
Mak
anan
dari
Susu
(But
ter,
dll)
Susu
Sega
rba
han
baku
Indu
stri
Susu
Sega
rK
onsu
msi
Gam
bar
3 B
ag
an
Kete
rkait
an
In
du
stri
Pen
go
lah
an
Su
su
�0�PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
Lam
pira
nP
erat
uran
Men
teri
Per
indu
stria
n R
I N
omor
:122
/M-IN
D/P
ER
/10/
2009
12
Gam
bar4
Loka
siPe
ngem
bang
anIndu
striPe
ngolah
anSu
su
Indika
siLo
kasi
:Jab
ar,J
aten
g,Ja
tim
Gam
bar
4 L
okasi
Pen
gem
ban
gan
In
du
stri
Pen
go
lah
an
Su
su
�0�LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK IINDONESIANOMOR : 122/M-IND/PER/10/2009
Tab
el 1
. P
era
n P
em
an
gku
Kep
en
tin
gan
Dala
m P
en
gem
ban
gan
In
du
stri
Pen
go
lah
an
Su
su
Lam
pira
nP
erat
uran
Men
teri
Per
indu
stria
n R
I N
omor
:122
/M-IN
D/P
ER
/10/
2009
13
Tabe
l1.P
eran
Peman
gkuKep
entin
ganDalam
Peng
emba
ngan
Indu
striPe
ngolah
anSu
su
Renc
ana
Aks
i 200
4- 2
009
Depp
erin
Dept
anDe
pkeu
Depd
agM
eneg
kop
Depk
esDe
pM
enko
BKPM
Prop
Kab
Ass
osia
siPe
rush
PTLi
tban
gDy
Wor
kFa
s.&
UKM
Dikn
asKe
sra
Sain
gG
roup
Klas
ter
Bers
ama
inst
ansi
terk
aitm
enci
ptak
anikl
im0
00
00
00
usah
aya
ngko
ndus
if un
tuk
men
doro
ngpe
rtum
buha
nin
dust
risu
su o
laha
nBe
rsam
ast
akeh
olde
r ter
kait
men
gusa
haka
nda
nam
urah
sehi
ngga
bis
am
enda
tang
kan
bibi
tsap
ipe
rah
ungg
ul d
enga
n pr
oduk
tivita
sya
ng ti
nggi
00
00
00
00
0de
ngan
har
gaci
cila
nte
rjang
kau,
juga
unt
ukm
enin
gkat
kan
kepe
milik
ansa
pi p
erah
ole
hpe
tern
akPe
man
faat
an p
rodu
ksa
mpi
ngin
dust
ripe
ngol
ahan
pang
an u
ntuk
mem
buat
paka
nbe
rpro
tein
ting
gi0
00
00
00
00
deng
an h
arga
terja
ngka
uM
enin
gkat
kan
peny
uluh
anke
pada
pete
rnak
untu
km
enin
gkat
kan
kual
itas
susu
sega
rseh
ingg
am
enai
kkan
pen
dapa
tan
pete
rnak
(har
gasu
su0
00
00
00
00
00
0be
rkua
litas
tingg
ilebi
hm
ahal
dar
ipad
aya
ngbe
rkua
litas
rend
ah)
Mem
berik
ankr
edit
luna
kke
pada
kope
rasi
dan
kelo
mpo
kpe
tern
akun
tuk
mem
belip
eral
atan
00
00
00
00
00
(coo
ling
unit)
sehi
ngga
bis
am
empe
rbai
kian
gka
bakt
eri d
aris
usu
sega
rM
embe
rikan
peny
uluh
anda
n pe
latih
ante
knis
untu
km
enin
gkat
kan
kual
itas
sum
berd
aya
man
usia
00
00
00
00
00
00
0
Men
yede
rhan
akan
rant
ai p
enya
lura
nsu
suse
gar
sehi
ngga
dapa
tmem
angk
as b
iaya
00
00
00
00
00
00
Kam
pany
e pe
ngga
laka
nm
inum
susu
seca
ra0
00
00
00
00
0na
sion
al.
&Li
tban
gPe
mer
inta
hPu
sat
Foru
mPe
m.D
aera
hSw
asta
Perg
.Tin
ggi
�0�PETA PANDUAN (Road Map) PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI BERBASIS AGROTahun 2010 - 2014
Recommended