View
47
Download
11
Category
Preview:
DESCRIPTION
panduan Aksi daerah percepatan pemberantasan korupsi
Citation preview
vi
viii
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 mengamanatkan
bahwa pendayagunaan aparatur Negara dilakukan melalui reformasi
birokrasi dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur
Negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, baik di
pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan
pembangunan di bidang lainnya.
Masing-masing pemerintah daerah mempunyai kondisi obyektif
yang beragam, dalam hal karakteristik, kesiapan aparatur, dan lingkungan
strategis. Oleh karena itu, pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah
daerah dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai dengan
kemampuan pemerintah daerah tersebut.
Dalam RPJMD Provinsi Jambi 2010-2015, telah ditetapkan Visi
pembangunan Provinsi Jambi yaitu “EKONOMI MAJU, AMAN, ADIL DAN
SEJAHTERA” atau JAMBI EMAS 2015”. Untuk mewujudkan visi
pembangunan tersebut, ditetapkan lima misi pembangunan Provinsi Jambi
selama 2010 - 2015 yaitu:
1. Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Infrastruktur Pelayanan
Umum.
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Kehidupan Beragama
dan Berbudaya.
3. Meningkatkan Perekonomian Daerah dan Pendapatan Masyarakat
berbasis Agribisnis dan Agroindustri.
4. Meningkatkan Pengelolaan Sumberdaya Alam yang Optimal dan
Berwawasan Lingkungan.
1
5. Meningkatkan Tata Pemerintahan yang baik, Jaminan Kepastian dan
Perlindungan Hukum serta Kesetaraan Gender.
Berdasarkan rumusan Visi dan Misi dan mengacu serta selaras
dengan arahan tehnis operasional dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2009 – 2014 dan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jambi Tahun 2005 -2025,
maka kedepan tujuan pembangunan daerah untuk penyelenggaraan
pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan
adalah :
1. Mewujudkan Jambi dengan infrastruktur pelayanan umum yang
berkualitas dan ketesediaan yang lebih baik.
2. Mewujudkan kualitas pendidikan, kesehatan dan kondisi masyarakat
Jambi yang berkehidupan beragama dan berbudaya.
3. Mewujudkan Jambi dengan struktur ekonomi yang kokoh dengan
berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menciptakan pengelolaan sumberdaya alam secara terpadu dengan
mengedepankan penataan ruang dan lingkungan.
5. Mewujudkan kualitas kinerja birokrasi pemerintah secara profesional
dalam memenuhi kepentingan umum.
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Jambi menghadapi sejumlah kondisi
yang secara obyektif dapat menghambat terlaksananya tujuan tersebut,
diantaranya :
1. Efektivitas Peraturan Perundang-undangan.
Upaya untuk melakukan efektivitas peraturan daerah sampai
dengan saat ini masih terkendala dengan masih adanya peraturan
perundang-undangan ditingkat pusat yang tumpang tindih,
inkonsisten, tidak jelas, multitafsir sehingga kesulitan dalam
membuat aturan turunannya di tingkat peraturan daerah. Pelibatan
masyarakat sebagai pihak yang menerima dampak dari suatu
kebijakan dalam bentuk peraturan daerah juga belum sepenuhnya
dilakukan sehingga akses untuk menyalurkan aspirasinya secara
2
partisipatif dalam penentuan arah kebijakan prioritas penyusunan
peraturan daerah masih dirasakan minim. Pada tingkat penegakan
hukumnya juga masih dihadapkan pada banyak kendala, seperti
masih rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat
2. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN.
Salah satu permasalahan utama yang menjadi hambatan untuk
melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi, terkait erat
dengan belum tuntasnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi, belum
tuntas dan terintegrasinya program Single Identification Number
(SIN), dan belum tuntasnya reformasi manajemen keuangan daerah,
terutama reformasi perencanaan dan penganggaran pembangunan.
Sampai dengan saat ini upaya pencegahan belum dilaksanakan
secara integratif oleh aparat publik sebagai penyedia pelayanan
umum, bersama-sama dengan sektor swasta dan masyarakat
sebagai sarana untuk mencapai optimalisasi upaya pemberantasan
korupsi.
3. Belum optimalnya kapasitas pengelolaan manajemen
keuangan daerah dan pengawasannya.
Upaya pencegahan KKN juga masih terkendala oleh salah satunya
adalah keterbatasan jumlah dan kualitas pengelola keuangan dan
auditor daerah. Permasalahan lain di bidang pengawasan adalah
bahwa masih terdapat ketidakselarasan peraturan perundang-
undangan di bidang pengawasan, belum sempurnanya
mekanisme/hubungan kerja yang mengatur pengawasan yang
dilakukan legislatif dan peran Aparat Pengawasan Internal
Pemerintah (APIP) dalam penanganan pengaduan masyarakat, dan
perlunya diperkuat kode etik/standar audit. Independensi pengawas
internal dalam melakukan pengawasan juga masih sering
mendapatkan kritik dari masyarakat.
3
4. Budaya kerja produktif juga belum berkembang secara
maksimal di lingkungan birokrasi.
Pelaksanaan kode etik bagi aparat birokrasi publik (code of conduct)
masih kabur sehingga belum mampu menciptakan adanya budaya
birokrasi yang sehat, seperti kerja keras, keinginan untuk
berprestasi, kejujuran, rasa tanggungjawab, serta bersih dan bebas
dari KKN. Di samping itu, pengaturan tentang penyelesaian konflik
kepentingan di lingkungan birokrasi pemerintah yang dilakukan oleh
PNS juga belum memadai. Dalam rangka mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, penerapan e-
procurement belum dapat dilaksanakan. Padahal, pengembangan
dan penerapan e-procurement merupakan instrumen yang efektif
untuk mencegah praktik KKN dalam proses pengadaan barang dan
jasa publik.
5. Pelayanan Publik.
Meskipun kemajuan telah banyak dicapai dalam upaya
meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ditandai dengan skor
indeks kepuasan masyarakat yang baik, namun disadari bahwa
pemerintah Provinsi Jambi belum dapat menyediakan kualitas
pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan harapan
masyarakat, yaitu perkembangan kebutuhan masyarakat yang
semakin maju dan persaingan global yang semakin ketat. Para
investor yang berbisnis atau akan berbisnis di Provinsi Jambi masih
terkendala dengan berbagai regulasi, system pelayanan investasi
dan birokrasi pelayanan perizinan yang lambat dan mahal. Oleh
karena itu diperlukan adanya berbagai kemudahan pelayanan
investasi. Sebagian besar unit pelayanan public belum menerapkan
standar pelayanan, yang secara jelas dan transparan
memberitahukan hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima
layanan publik. Di samping itu, sistem manajemen pelayanan publik
belum banyak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
4
(TIK) untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, murah,
transparan, dan akuntabel. Sistem evaluasi kinerja pelayanan publik
juga masih lemah dalam mendorong kinerja pelayanan. Hal ini
diperburuk dengan belum tersedianya manajemen penanganan
keluhan yang efektif. Oleh karena itu diperlukan adanya lembaga
pananganan pengaduan seperti “Ombudsman Daerah”.
6. Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi.
Belum optimalnya penataan kelembagaan instansi pemerintah
daerah. Akibatnya, terjadi tumpang tindih kewenangan, dan
rumusan tupoksi yang kurang jelas sehingga menghambat
terjadinya koordinasi dan sinergi dalam perumusan dan
pelaksanaan kebijakan. Permasalahan lainnya adalah bahwa bisnis
proses yang ada di dalam birokrasi banyak yang belum efisien dan
belum akuntabel. Proses kerja di dalam birokrasi juga belum
ditunjang dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
secara optimal.
B. Pengertian
Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) adalah bentuk
operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang
disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan
merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu
tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran
per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar
bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun
berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.
C. Tujuan
Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) Pemerintah Provinsi Jambi bertujuan
untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jambi agar program dan kegiatan yang telah disepakati
dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi,
5
melembaga, dan berkelanjutan. Terkait dengan hal tersebut di atas, maka
dalam rangka mewujudkan terlaksananya reformasi birokrasi, Pemerintah
Provinsi Jambi perlu menyusun road map reformasi birokrasi yang diharapkan
dapat mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi
Jambi yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah, yakni
Jambi EMAS 2015.
D. Ruang Lingkup Reformasi Birokrasi
Ruang lingkup RMRB 2011-2015 mencakup dua hal berikut:
1. Penguatan Birokrasi Pemerintah
Terwujudnya penguatan birokrasi pemerintah dalam rangka
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya
kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya
kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintah Provinsi
Jambi.
2. Tingkat Pelaksanaan
Ada dua tingkat pelaksanaan, pertama pelaksanaan makro
menyangkut penyempurnaan regulasi Pemerintah Provinsi Jambi
terhadap prioritas program reformasi birokrasi. Kedua, adalah
tingkat pelaksanaan mikro yaitu mendorong kebijakan-kebijakan
inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, dan
mengkoordinasikan pelaksanaan reformasi di tingkat SKPD
Pemerintah Provinsi Jambi.
E. Program Reformasi Birokrasi
Program-program berorientasi hasil (outcomes oriented programs),
baik pada tingkat makro, maupun tingkat mikro sebagaimana
dikemukakan pada tabel berikut ini.
Tabel 1
Program pada Tingkat Makro dan Mikro
Program untuk Tkat
6
20132014
2015
20122011
Program untuk Tingkat Makro
Program untuk Tingkat Mikro
1) Penataan Organisasi
2) Penataan Tatalaksana
3) Penataan Manajemen SDM
Aparatur
4) Penguatan Pengawasan
5) Penguatan Akuntabilitas
Kinerja
6) Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
1) Manajemen Perubahan
2) Penataan Peraturan
Perundang-undangan
3) Penataan dan Penguatan
Organisasi
4) Penataan Tatalaksana
5) Penataan Sistem
Manajemen SDM Aparatur
6) Penguatan Pengawasan
7) Penguatan Akuntabilitas
Kinerja
8) Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
9) Program Monitoring,
Evaluasi, dan Pelaporan
akro
F. Tahapan Program Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Dalam rangka terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi Jambi,
maka langkah-langkah/tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi di
Provinsi Jambi 2011-2015 baik pada tingkat makro dan tingkat mikro
mengacu pada Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan
Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014. Setiap tahapan
pelaksanaan reformasi birokrasi dimaksudkan untuk memberikan
dampak penguatan pada langkah berikutnya.
Tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi dapat digambarkan
sebagai berikut.
Meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikan Meneruskan hal-hal
yang belum dapat
7
diselesaikan pada tahun 2013 menjaga/ memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksanakan, dan melakukan monitoring, evaluasi dan menyempurna-kan hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun 2013.
pada tahun 2014 menjaga/ memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksanakan, dan melakukan monitoring, evaluasi dan menyempurna-kan hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun 2014.
Membangun landasan yang kuat untuk menjamin implementasi reformasi birokrasi secara konsisten
Meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun 2012 menjaga/ memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksanakan, dan melakukan monitoring, evaluasi dan menyempurna-kan hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun 2012
Membangun landasan yang kuat untuk menjamin implementasi reformasi birokrasi secara konsisten.
Pemahaman Persamaan persepsi dan sosialisasi Reformasi Birokrasi
G. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi 2011-2015.
1. Program, Kegiatan, Agenda dan Hasil Reformasi Birokrasi (2011-
2015).
a. Program Manajemen Perubahan dengan sasaran mengubah
secara sistematis sistem dan mekanisme kerja organisasi
serta pola pikir dan budaya kerja menjadi lebih baik
b. Program Penataan Peraturan Per Undang-undangan bertujuan
meningkatkan efektivitas pengelolaan peraturan perundang-
undangan yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan
kondusif.
c. Program Penataan dan Penguatan Organisasi
Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas kelembagaan pemerintah daerah agar terwujud
kelembagaan yang sesuai dengan karakteristik, kondisi dan
kebutuhan daerah dengan sasaran terwujud Kelembagaan
daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing).
Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :
1) Menurunnya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi
Satuan Kerja Perangkat Daerah;
8
2) Meningkatnya kapasitas kelembagaan Provinsi Jambi
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi;
3) Meningkatnya kualitas penataan kembali kelembagaan di
daerah.
d. Program Penataan Ketatalaksanaan.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan
efektivitas mekanisme dan prosedur kerja di Pemerintah
Provinsi Jambi. Target yang ingin dicapai melalui program ini
adalah :
1) Meningkatnya pemanfaatan dan penggunaan teknologi
informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan.
2) Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen
Pemerintah Provinsi Jambi;
3) Meningkatnya kualitas penataan ketatalaksanaan.
e. Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme
SDM Aparatur yang didukung dengan rekruitmen dan promosi,
serta pengembangan kualitas aparatur yang berbasis
kompetensi dan transparan. Selain itu, program ini diharapkan
mampu mendorong mobilitas antar aparatur daerah serta
memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan secara
adil. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :
1) Meningkatnya ketaatan aturan pada pengelolaan SDM
Aparatur;
2) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan
SDM Aparatur;
3) Meningkatnya disiplin SDM Aparatur;
4) Meningkatnya efektivitas manajemen SDM Aparatur;
5) Meningkatnya kapasitas dan profesional SDM Aparatur.
f. Program Penguatan Pengawasan.
Program ini bertujuan untuk menurunkan penyelahgunaan
wewenang dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintah
9
yang bersih dan bebas KKN. Target yang ingin dicapai melalui
program ini adalah :
1) Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan
daerah;
2) Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan daerah;
3) Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang;
4) Meningkatnya sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;
5) Meningkatnya profesionalisme tenaga pemeriksa dan
aparatur pengawasan.
g. Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan
akuntabilitas kinerja instansi kelembagaan daerah. Target
yang ingin dicapai melalui program ini adalah :
1) Meningkatnya kinerja instansi pemerintah daerah;
2) Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah daerah
h. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
publik sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat
Jambi. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah :
1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada
masyarakat (transparan, cepat, tepat, sederhana, aman,
terjangkau dan memiliki kepastian).
2) Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh
standarisasi pelayanan internasional.
3) Meneingkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap
penyelenggaraan pelayanan publik.
4) Meningkatnya penghargaan nasional terhadap unit
pelayanan publik di Jambi.
5) Terbentuknya lembaga yang dapat menampung komplain
dari masyarakat.
6) Terimplementasikannya amanah UU Keterbukaan Informasi
Publik.
tuk Tingkat Meso Program untuk Tingkat Mikro
10
4
5
11
BAB II
PENGORGANISASIAN PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI
Pengorganisasian Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi terdiri dari Tim
Pengarah, Tim Pelaksana, dan Kelompok Kerja yang meliputi :
Tim Pengarah
I. Pengarah : Gubernur Jambi
II. Wakil Pengarah : 1. Wakil Gubernur Jambi
: 2. Ketua DPRD Provinsi Jambi
III. Sekretaris : Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
III. Anggota : Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi
Jambi
Tim Pelaksana
I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
II. Sekretaris : Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
III. Anggota : 1. Inspektur Provinsi Jambi
2. Kepala Bappeda Provinsi Jambi
3. Kepala BKD Provinsi Jambi
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Jambi
6. Kepala BPMD dan PPT Provinsi Jambi
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
8. Kepala Bandiklatda Provinsi Jambi
9. Kepala Biro Kesramas Setda Provinsi Jambi
10. Kepala Biro Ekbang dan SDA
11. Sekretaris DPD Korpri Provinsi Jambi
12. Kepala Kantor PDE Provinsi Jambi
Kelompok Kerja
12
I. Pokja Reformasi Birokrasi Bidang Manajemen Perubahan Provinsi
Jambi:
Pejabat di lingkungan Bappeda Provinsi Jambi, BKD Provinsi Jambi,
Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi, Inspektorat Provinsi Jambi,
Bandiklatda Provinsi Jambi, KPDE Provinsi Jambi
II. Pokja Reformasi Birokrasi Bidang Peraturan Per Undang-undangan
Provinsi Jambi :
Pejabat di lingkungan Biro Hukum Setda Provinsi Jambi dan SKPD
terkait lainnya
III. Pokja Reformasi Birokrasi Bidang Penataan dan Penguatan
Organisasi Provinsi Jambi :
Pejabat di lingkungan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi,
Bappeda Provinsi Jambi, BPMD dan PPT Provinsi Jambi
IV. Pokja Reformasi Birokrasi Bidang Ketatalaksanaan Provinsi Jambi :
Pejabat di lingkungan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi Satpol
PP Provinsi Jambi, KPDE Provinsi Jambi
V. Pokja Reformasi Birokrasi Bidang Sistem Manajemen SDM
Aparatur Provinsi Jambi :
Pejabat di lingkungan BKD Provinsi Jambi, Bandiklatda Provinsi
Jambi, Sekwan Korpri Provinsi Jambi, Biro Keuangan Setda Provinsi
Jambi, Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, Biro Organisasi Setda
Provinsi Jambi, dan KPDE Provinsi Jambi
VI. Pokja Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan Pengawasan Provinsi
Jambi :
Pejabat di lingkungan Inspektorat Provinsi Jambi, Biro Organisasi
Setda Provinsi Jambi
13
VII. Pokja Reformasi Birokrasi Bidang Penguatan Akuntabilitas Provinsi
Jambi :
Pejabat di lingkungan Bappeda Provinsi Jambi, Biro Organisasi
Setda Provinsi Jambi, Inspektorat Provinsi Jambi, KPDE Provinsi
Jambi
VIII. Pokja Reformasi Birokrasi Bidang Peningkatan Pelayanan Publik
Provinsi Jambi
Pejabat di lingkungan BPMD dan PPT, Bappeda Provinsi Jambi,
Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Biro Kesramas Setda Provinsi
Jambi dan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
IX. Pokja Reformasi Birokrasi Bidang Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan :
Pejabat di lingkungan Inspektorat, Bappeda, Biro Ekbang & SDA,
dan Biro Organisasi Setda Provinsi Jambi
7
14
B A B III
KONSULIDASI AKSI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi tidak
semata-mata dilakukan sebagai pelaksanaan amanat perundang-
undangan yang berlaku pada saat ini, tetapi lebih dari itu
merupakan proses berkesinambungan dan berkelanjutan. Kegiatan
yang telah dilakukan adalah melakukan konsulidasi bersama
dengan Kelompok Kerja guna melakukan pemantapan langkah dan
strategi yang dilakukan sampai dengan tahun 2015. Beberapa
langkah yang telah disepakati oleh Kelompok Kerja selama proses
konsulidasi adalah sebagai berikut :
OGRAM DAN KEGIATAN HASIL YANG DIHARAPKAN
A. MANAJEMEN PERUBAHAN
Tugas Kelompok Kerja :
1. Membentuk tim manajemen perubahan
2. Menyusun Strategi manajemen perubahan dan strategi
komunikasi serta membangun komitmen, partisipasi dan
perubahan perilaku yang diinginkan
3. Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam
rangka reformasi birokrasi
4. Membangun kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi serta
keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan
reformasi birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai
Sasaran yang akan dicapai yakni mengubah secara sistematis
sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan
budaya kerja menjadi lebih baik
15
Tabel 2Program dan Hasil Yang diharapkan Kelompok Kerja
Manajemen Perubahan27Progr
PROGRAM HASIL YANG DIHARAPKAN
1. Pembentukan Tim Manajemen Perubahan Pemerintah Provinsi Jambi.
SK Tim manajemen perubahan Pemprov. Jambi yang ditangatangani Gubernur/Wagub/Sekda
2. Menyusun strategi, komunikasi & rencana aksi perubahan oleh Tim Manajemen Perubahan.
Dokumen Rencana Aksi dan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi
3. Membangun mekanisme internal pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing unit kerja termasuk sistem pelaksanaan, monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi serta pelaporan dan Instrumen-instrumen yang diperlukan.
Mekanisme internal yang telah ditetapkan dalam bentuk Pergub (Pergub Pola Hubungan Kerja) dan memanfaatkan sarana prasarana, sistem yang telah ada dan yang akan dibangun.
4. Melakukan sosialisasi, pembuatan slogan-slogan reformasi birokrasi, booklet, leaflet, dan lainnya dalam upaya membangun kesamaan persepsi, komitmen dan konsistensi pelaksanaan reformasi birokrasi.
Pemahaman dan kesamaan persepsi terhadap Reformasi Birokrasi
5. Workshop dan Evaluasi pola pikir PNS.
Peningkatan pola pikir PNS yang bersifat melayani masyarakat
6. Penyusunan Pergub etika dan budaya kerja pegawai.
Pergub etika dan budaya kerja pegawai
7. Sosialisasi peraturan mengenai budaya kerja dan disilpin PNS.
Peningkatan budaya kerja dan disiplin PNS Provinsi Jambi
8. Evaluasi penerapan budaya kerja dan disiplin PNS.
Laporan hasil evaluasi penerapan budaya kerja
ROGRAM DAN KEGIATAN HASIL YANG DIHARAPKAN
B. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN
Tugas Kelompok Kerja :
1. Penataan berbagai peraturan daerah yang
dikeluarkan/diterbitkan Pemerintah Daerah
2. Identifikasi peraturan perundang-undangan yang
dikeluarkan/diterbitkan Pemerintah Daerah sebagai dasar
untuk melakukan regulasi dan deregulasi
16
Sasaran yang akan dicapai Meningkatkan efektivitas pengelolaan
peraturan perundang-undangan yang lebih tertib, tidak tumpang
tindih dan kondusif
Tabel 3Program dan Hasil Yang diharapkan Kelompok Kerja
Penataan Peraturan Perundang-Undangan
PROGRAM HASIL YANG DIHARAPKAN
1. Menyusun panduan penyusunan prolegda Provinsi dan pemantapan prolegda.
Peraturan daerah (SOP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi sebagai dasar untuk melakukan regulasi dan deregulasi.
2. Penataan peraturan daerah Provinsi Jambi dan Kab/Kota (Perda, Pergub, Perbup, Perwako, Kepgub)
Tertatanya sistem pengaturan dan implementasi produk hukum Provinsi, Kab/Kota dalam Provinsi Jambi.
3. Penelitian/kajian draft Perda, Pergub, Kepgub).
Dokumen penelitian/kajian draft Perda, Pergub, dan Kepgub.
4. Identifikasi dan evaluasi Perda Provinsi Jambi, dan Perda Kab/Kota dalam Provinsi Jambi.
Dokumen hasil identifikasi dan evaluasi Perda Provinsi Jambi dan Perda Kab/Kota dalam Provinsi Jambi
5. Penyelenggaraan berbagai forum diskusi publik dalam menyusun Ranperda Provinsi.
Pemahaman dan kesamaan persepsi dalam penyusunan Ranperda Provinsi.
6. Memetakan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, serta unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi (Database Perda, Pergub, KepGub per SKPD).
Dokumen/database peraturan perundang-undangan, Perda, PerGub, KepGub per unit kerja yang ada dan yang akan ditindaklanjuti.
7. Mempercepat harmonisasi dan sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh unit kerja.
Peraturan perundang-undangan yang lebih selaras dengan peraturan yang lebih tinggi
8. Pemberian bantuan hukum dan konsultasi hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan bagi Pejabat daerah & PNS sekeluarga (suami, istri, & anak)
Adanya keselarasan dalam penegakan hukum.
17
C. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
Tugas Kelompok Kerja :
1. Restrukturisasi/penataan tugas dan fungsi unit kerja
Pemerintah Provinsi Jambi
2. Melakukan pemetaan tugas dan fungsi unit kerja pada
Pemerintah Provinsi Jambi yang tepat fungsi dan tepat ukuran
(right sizing) yang dapat mendorong percepatan reformasi
birokrasi.
3. Melakukan Penguatan unit kerja yang menangani organisasi,
tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat yang
mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi
birokrasi.
Sasaran yang akan dicapai terwujudnya organisasi perangkat
daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)
Tabel 4Program dan Hasil Yang diharapkan Kelompok Kerja
Penataan dan Penguatan Organisasi
PROGRAMHASIL YANG DIHARAPKAN
1.Evaluasi kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui kajian kebutuhan yang komprehensif.
Kajian kelembagaan Perangkat Daerah sesuai dengan karakteristik, kondisi dan kebutuhan daerah.
2.Penataan kembali kelembagaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Perda tentang SOTK yang sesuai dengan karakteristik, kondisi dan kebutuhan daerah.
3. Melakukan restrukturisasi organisasi perangkat daerah.
Organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran.
4.Evaluasi Kelembagaan UPTD/B. Kajian kelembagaan UPTD/B yang tepat fungsi dan tepat ukuran
18
5.Penataan kembali kelembagaan UPTD/B.
Pergub tentang UPTD/B yang tepat fungsi dan tepat ukuran
19
6.Monitoring dan evaluasi secara berkala efektivitas dan efisiensi kelembagaan perangkat daerah, UPTD/B.
Menekan dan meminimalisir tumpang tindih tugas pokok dan fungsi antar SKPD Provinsi Jambi
7.Pembinaan, Pemantauan, fasilitasi serta evaluasi pembentukan perangkat daerah Kabupaten/Kota.
Terciptanya sinergitas kelembagaan antara provinsi dengan kabupaten/kota dan antar kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
8.Evaluasi pembentukan perangkat daerah Kab/Kota.
Laporan hasil evaluasi pembentukan perangkat daerah Kab/Kota
9. Sinkronisasi peraturan kelembagaan, ketatalaksanaan, dan pengawasan
Terciptanya hubungan yang harmonis antar SKPD dalam penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pengawasan
10. Melakukan redefinisi visi, misi dan strategi organisasi
Visi, misi dan strategi organisasi yang sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah.
11. Melakukan analisis Jabatan pada Unit Kerja baru dan yang mengalami restrukturisasi
Terciptanya penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan organisasi.
12. Meningkatkan kapasitas unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana dan kepegawaian
13. Melakukan penguatan unit kerja pelaksana pelayanan Publik
Unit kerja pelaksana pelayanan publik dapat melaksanakan tugasnya secara optimal
14. Membangun mekanisme kerjasama lintas sektor dengan pihak ketiga (Lembaga Donor) bagi penguatan kelembagaan perangkat daerah
Terciptanya mekanisme yang baik dalam kerjasama lintas sektor dengan pihak ketiga (Lembaga Donor)
20
D. PENATAAN TATALAKSANA
Tugas Kelompok Kerja
1. Penyusunan dokumen SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi.
2. Pembangunan atau Pengembangan e-government,
Tersedianya e-government pada masing-masing
SKPD
Sasaran yang akan dicapai terwujdunya sistem, proses dan
prosedur kerja yang jelas, efektif, terukur dan sesuai dengan
prinsip-prinsp good governance
Tabel 5Program dan Hasil Yang diharapkan Kelompok Kerja
Penataan Tatalaksana
PROGRAM HASIL YANG DIHARAPKAN
1. Penyusunan Pola Hubungan Kerja SKPD.
Dokumen Peraturan Gubernur tentang Pola Hubungan Kerja SKPD.
2. Sosialisasi, fasilitasi dan evaluasi pola hubungan kerja SKPD Provinsi Jambi
Peningkatan efektivitas dan efisiensi hubungan kerja SKPD Provinsi Jambi.
3. Evaluasi & Revisi Tata Naskah Dinas.
Laporan hasil evaluasi tata naskah dinas.
4. Penataan & evaluasi pelaksaaan sistem ketatalaksanaan Pemerintah di lingkungan SKPD (SOP, Manajemen SDM, Standar pelayanan, IKM dll)
Ketatalaksanaan sistem Pemerintahan berjalan sesuai prosedur dan tertib.
5. Evaluasi & revisi pergub penerapan standar sarana dan prasarana kerja.
Laporan hasil evaluasi penerapan standar sarana dan prasarana serta Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana kerja PNS.
6. Penyusunan standar & evaluasi penerapan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi
Dokumen Pergub tentang pakaian dinas khusus di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi.
21
7. Pembinaan dan evaluasi pelaksanaan sistem Ketatalaksanaan Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kab/Kota.(SOP, Manajemen SDM, Standar pelayanan, IKM dll)
Laporan hasil evaluasi pelaksanaan sistem ketatalaksanaan pemerintahan Kab/Kota serta Ketatalaksanaan sistem Pemerintahan berjalan sesuai prosedur dan tertib.
8. Penyusunan standar tatalaksana sistem keamanan gedung dan kantor.
Dokumen Pergub tatalaksana sistem keamanan gedung dan kantor.
9. Penyusunan Master Plan IT Dokumen berbasis IT.
10. Pembangunan/Pengembangan e-Government Pemrov.Jambi.
Penerapan e-Government secara optimal.
E. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR
Tugas Kelompok Kerja :
1. Melakukan Penataan sistem rekrutmen pegawai Sistem
rekrutmen yang terbuka, transparan dan akuntabel
2. Analisis jabatan, Dokumen, peta dan uraian jabatan
3. Evaluasi jabatan, Peringkat jabatan dan harga jabatan
4. Penyusunan standar kompetensi jabatan, Dokumen kualifikasi
jabatan
5. Asesmen individu berdasarkan,kompetensi, Peta profil
kompetensi individu
6. Penerapan sistem penilaian kinerja individu. Kinerja individu
yang terukur ( SKP )
7. Pembangunan/Pengembangan database pegawai,
Ketersediaan data pegawai yang mutakhir dan akurat
8. Pengembangan pendidikan dan pelatihan, pegawai berbasis
kompetensi Pendidikan dan pelatihan, pegawai berbasis
kompetensi
Sasaran yang akan dicapai terciptanya SDM Aparatur yang
berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional , berkinerja
tinggi
22
Tabel 6Program dan Hasil Yang diharapkan Kelompok Kerja
Penataan Tatalaksana
PROGRAM HASIL YANG DIHARAPKAN
1. Penyusunan analisis jabatan Pergub mengenai analisis jabatan
2. Evaluasi penerapan analisis jabatan
Laporan hasil evaluasi penerapan analisis jabatan
3. Penyusunan analisis beban kerja
(Setiap Organisasi / Unit Kerja Pemerintah dapat terukur dan terdeteksi efisiensi dan prestasi kinerjanya serta terukur dan terdeteksi berapa jumlah personil yang dibutuhkan)
4. Evaluasi penerapan analisis beban kerja
Laporan hasil evaluasi penerapan analisis beban kerja
5. Penyusunan uraian tugas jabatan
Pergub uraian tugas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional(Jabatan struktural dan jabatan fungsional memiliki uraian tugas / rincian tugas yang jelas sebagai pedoman operasional pelaksanaan kegiatan)
6. Evaluasi uraian tugas jabatan Tugas-tugas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional selalu menyesuaikan perkembangan situasi yang ada, terutama jika terdapat perubahan kelembagaan, kewenangan, tupoksi dan perubahan kebijakan yang mempengaruhi.
7. Penyusunan Pergub Standar Kompetensi Jabatan.
Setiap Jabatan terdapat kejelasan persyaratannya, sehingga penempatan personil dalam jabatan dapat sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan.
8. Menyusun peta dan profil kompetensi pegawai
Dokumen database profil kompetensi jabatan
23
9. Evaluasi penerapan Standar Kompetensi Jabatan
Laporan hasil evaluasi penerapan standar kompetensi jabatan
10.Penataan jumlah dan distribusi PNS
Tersusunnya formasi kebutuhan PNS Daerah sesuai dengan ketentuan /format yang ditetapkan oleh kepala BKN sebagai dasar penyusunan formasi PNSD ke pemerintah pusat (Kementerian PAN dan RB).
1. Melakukan analisis kebutuhan dan pengembangan sistem diklat.
Setiap Unit Kerja terdapat kejelasan macam dan Jenis Diklat yang dibutuhkan sehingga dalam penyeleng-garaan Diklat dapat menye-suaikan kebutuhan Diklat sesuai skala prioritas yg ditentukan.
12. Penataan sistem tunjangan kinerja.
Dokumen sistem tunjangan kinerja
13. Penataan sistem pola karir PNS (sistem penempatan, promosi dan mutasi).
Tertatanya seleksi CPNS sesuai aturan dan penempatan PNS sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya
14.Evaluasi pelaksanaan penerapan sistem diklat aparatur
Laporan hasil evaluasi penerapan sistem diklat aparatur
15.Penilaian kinerja Jabatan struktural
Informasi prestasi kerja setiap pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Prov Jambi, yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pembinaan karir dan pengembangan kompetensi PNS.
16.Penyusunan, penerapan, dan evaluasi sistem penilaian kinerja (SKP)
Penempatan PNS sesuai dengan penilaian kinerja dan analisis penempatan.
17.Penerapan dan evaluasi Disiplin Aparatur
Pergub Disiplin PNS No. 28 tahun 2012
18.Penataan dan penerapan aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian
Pemanfaatan aplikasi simpeg secara optimal
24
simpeg kepegawaian (simpeg) SKPD 2011-2015
19.Penerapan & evaluasi portal kepegawaian, pengisian data portal kepegawaian Pemprov. Jambi secara berkala perbulan.
Pegawai dapat dengan mudah meng-up date data informasi kepegawaian dari instansinya masing-masing ke dalam satu portal kepegawaian
20.Membentuk & memanfaatkan assessment center untuk mengukur gap kompetensi jabatan pegawai
Netralisasi & objektivitas penempatan pegawai yang berbasis kompetensi
21.Menyusun job grading dan job pricing (Evaluasi Jabatan).
Jabatan sesuai dengan peringkat dan nilai jabatan.
22.Penerapan Kode Etik Pegawai Pegawai yang mematuhi Kode Etik Pegawai.
28 SSSS
PROGRAM DAN KEGIATAN HASIL YANG DIHARAPKAN
F. PENGUATAN PENGAWASAN
Tugas Kelompok Kerja :
1. Melakukan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) pada masing-masing SKPD Pemerintah Provinsi Jambi,
Peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
tugas dan fungsi
2. Melakukan Peningkatan Peran Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan consulting,
Peningkatan kualitas pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan Daerah
Sasaran yang akan dicapai meningkatnya penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
25
Tabel 7Program dan Hasil Yang diharapkan Kelompok Kerja
Penguatan Pengawasan
PROGRAM HASIL YANG DIHARAPKAN
1. Pengawasan internal secara berkala pada SKPD Provinsi Jambi.
Menurunnya tingkat penyimpangan penylenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jambi dan Kab/Kota se-Jambi
2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di daerah pada 11 Kab/Kota se Provinsi Jambi.
Pemerintahan di daerah berjalan kondusif
3. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Bupati/Walikota yang akan berakhir di Provinsi Jambi.
Data jabatan Bupati/Walikota yang memasuki akhir masa jabatan
4. Penanganan kasus dan pemeriksaan khusus/strategi atas perintah pejabat yang berwenang.
Kasus dapat diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
5. Pemeriksaan atas bantuan yang bersumber dari APBD Prov. Kepada kab/kota.
Dokumen hasil pemeriksaan
6. Evaluasi atas LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kab/Kota)
Laporan hasil evaluasi LPPD
7. Evaluasi LAKIP SKPD Prov. Jambi.
Laporan hasil evaluasi LAKIP SKPD Provinsi Jambi
8. Evaluasi Pelayanan Publik. Dokumen laporan hasil evaluasi pelayanan publik
9. Evaluasi pelaporan pelaksanaan Inpres 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Laporan hasil pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004
10.Monitoring TLHP pada SKPD Prov. Jambi, dan Kab/Kota Rapat pemutakiran Data TLHP.
Laporan hasil monitoring TLHP Prov. Jambi dan Kab/Kota
11.Penyusunan Daftar Obyek Pemeriksaan pada SKPD Prov. dan Kab/Kota, Penyusunan dan Penelitian UPKPT APIP dan Rakorwasda.
Dokumen daftar obyek pemeriksaan pada SKPD. Prov. Jambi dan Kab/Kota
26
12.Rapat koordinasi bagi APIP secara berkala.
Laporan hasil rakor pengendalian internal pemerintah
13.Gelar Pengawasan Daerah atas Hasil Pemeriksaan APIP.
Pernyataan/keterangan hasil pemeriksaan APIP
14.Usulan Penambahan Tenaga Fungsional Khusus Auditor.
Dokumen usulan tenaga fungsional khusus auditor
15.Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Fungsional Auditor
Peningkatan kompetensi Auditor
16.Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada masing-masing unit kerja;
Meminimalisir penyimpangan yang terjadi pada SKPD.
17.Evaluasi penerapan SPIP Laporan hasil evaluasi
18.Meningkatkan peran SPIP sebagai Quality Assurance dan consulting
SKPD menjadi lebih akuntabel.
19.Melakukan peningkatan efektifitas pengelolaan anggaran
Implementasi penggunaan anggaran mnjadi lebih tepat sasaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
20.Tindak Lanjut hasil pengawasan Laporan hasil tindak lanjut dan menurunnya tingkat kesalahan
G. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA
Tugas Kelompok Kerja :
1. Melakukan Penguatan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah
Provinsi Jambi, Peningkatan kualitas laporan akuntabilitas
kinerja SKPD dan PNS
2. Melakukan Pengembangan sistem manajemen kinerja
organisasi, Sistem yang mampu mendorong tercapainya
kinerja organisasi yang terukur
3. Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada SKPD Provinsi
Jambi. Tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) pada SKPD
Provinsi Jambi.
27
Sasaran yang akan dicapai meningkatnya kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi.
Tabel 8Program dan Hasil Yang diharapkan Kelompok Kerja
Penguatan Akuntabilitas Kinerja
PROGRAM HASIL YANG DIHARAPKAN
1. Pembinaan, fasilitasi & workshop, dan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan SKPD Provinsi Jambi dan Kab/Kota.
Terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen dan konsistensi implementasi SAKIP mulai dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah, monitoring hasil pembangunan dan penyusunan pelaporan. (kegiatan/program yang lebih terinci)
2. Rakornis implementasi SAKIP Pemerintah Kab./Kota di Jambi yang dilaksanakan 2 kali dalam 1 tahun.
Terbangunnya kesamaan persepsi, komitmen dan konsistensi implementasi SAKIP di Pemerintah Kab./Kota.
3. Sinkronisasi IKU SKPD dengan IKU Pemerintah Provinsi Jambi.
Terjadinya sinkronisasi data kinerja antara SKPD dengan data kinerja Pemerintah daerah.
4. Penyusunan dan evaluasi Data Kinerja (penetapan kinerja) Pemerintah Daerah.
Tersedianya data kinerja pemerintah daerah secara lengkap dan akurat.
5. Mengembangkan sistem Manajemen kinerja, yang mencakup kinerja lembaga hingga kinerja individu/pegawai sebagai satu kesatuan pada masing-masing unit kerja , penganggaran dan evaluasi kinerja yang dilakukan sesuai Penetapan Kinerja dan jumlah Realisasi Anggaran
Pengembangan manajemen kinerja berbasis IT. (e-planning dan e-monev)
28
6. Penyusunan Rencana KinerjaTahunan (RKT)
Dokumen Rencana Kinerja Tahunan
7. Evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi
Laporan hasil evaluasi kinerja Pemerintah Provinsi.
8. Evaluasi Capaian Kinerja Unit Kerja /SKPD
Laporan hasil evaluasi capaian kinerja
9. Pengukuran kinerja dan penyusunan LAKIP Provinsi.
Dokumen LAKIP Provinsi
H. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Tugas Kelompok Kerja :
1. Melakukan Penerapan standar pelayanan pada unit kerja
masing-masing SKPD Pemerintah Provinsi Jambi, Peningkatan
kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih
aman, dan lebih mudah dijangkau)
2. Melakukan Penerapan SPM di tingkat provinsi dan kabupaten/
kota, Peningkatan kualitas pelayanan dasar di tingkat provinsi
dan kabupaten/kota
3. Memacu Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan public Peningkatan partisipasi masyarakat
Sasaran yang akan dicapai meningkatnya pelayanan prima sesuai
dengan kebutuhan dan harapan masyarakat
Tabel 9Program dan Hasil Yang diharapkan Kelompok Kerja
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
PROGRAM HASIL YANG DIHARAPKAN
1. Penerapan dan evaluasi Perda Pelayanan Publik.
Dokumen hasil penerapan dan evaluasi Perda Pelayanan Publik.
29
2. Penyusunan tim evaluasi dan penilaian pelayanan publik.
Mempertahankan kelebihan & memperbaiki kelemahan unit pelayanan publik
30
3. Pelaporan survey IKM dan evaluasi pemanfaatan hasil survey IKM dalam penyusunan rencana peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dokumen hasil penilaian kinerja unit pelayanan publik Pemerintah Provinsi Jambi
4. Penyusunan dan evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP) di masing-masing SKPD penyelenggara layanan publik.
Dokumen SPP, agar Pekerjaan terarah dan transparan baik biaya maupun waktu
5. Penyusunan dan evaluasi dokumen SPM tingkat Provinsi Jambi dan Kab/Kota
Dokumen Pergub SPM Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota serta dokumen evaluasi pelaksanaan SPM
6. Sertifikasi dan penerapan Inter-national Standard Organisation (ISO).
Dokumen sertifikasi/keterangan/pengakuan standar internasional
7. Penguatan dan evaluasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Jambi.
- Optimalisasi forum PTSP se-Provinsi Jambi.
- Penataan pelaksanaan pelayanan
8. Peningkatan kompetensi aparatur dalam pelayanan publik.
Pelayanan aparatur penyelenggara layanan semakin optimal
9. Menerapkan standar pelayanan pada masing-masing Unit Kerja
Pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan publik
10.Mengembangkan fasilitasi pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (cacat, ibu hamil/menyusui, lanjut usia, dan anak) dan layanan keagamaan
Penyediaan fasilias khusus bagi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (cacat, ibu hamil/menyusui, lanjut usia, dan anak) dan layanan keagamaan
11.Penyempurnaan mekanisme layanan Kesehatan dan Pelayanan Pengelolaan keuangan
Terciptanya mekanisme layanan kesehatan dan keuangan yang tertata dengan baik dan mudah diakses.
12.Penguatan sistem bagi keterbukaan informasi dan pelayanan pengaduan masyarakat yang terintegrasi dan dapat ditindaklanjuti oleh masing-masing unit kerja
Penyediaan Sistem Informasi Pengaduaan Masyarakat
31
I. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
Tugas Kelompok Kerja :
1. Melakukan Monitoring, Laporan monitoring.
2. Melakukan Evaluasi (dilakukan setiap tahun sekali), Laporan
evaluasi tahunan
3. Melakukan Evaluasi menyeluruh (dilakukan pada semester
kedua 2015), Laporan evaluasi lima tahunan
Sasaran yang akan dicapai menjamin agar pelaksanaan reformasi birokrasi dijalankan sesuai ketentuan dan target yang ditetapkan dalam road map reformasi birokrasi Provinsi Jambi
Tabel 10
Program dan Hasil Yang diharapkan Kelompok KerjaPeningkatan Kualitas Pelayanan Publik
PROGRAM HASIL YANG DIHARAPKAN
1. Evaluasi dan Monitoring pelaksanaan kegiatan
Terdatanya hasil evaluasi & monitoring kegiatan
2. Evaluasi menyeluruh (dilakukan pada semester kedua Tahun 2015)
Dokumen hasil monitoring menyeluruh
3. Melakukan pengendalian setiap kegiatan
Terkendalinya setiap kegiatan yang dilaksanakan.
4. Melakukan monitoring capaian kinerja program dan kegiatan
Dokumen hasil monitoring capaian kinerja program dan kegiatan.
5. Melakukan evaluasi terhadap output kinerja program dan kegiatan
Dokumen hasil evaluasi terhadap output kinerja program dan kegiatan
6. Melakukan koordinasi dengan seluruh instansi dan lembaga terkait
Terciptanya hubungan yang kerja yang sinergis guna pelaksanaan kegiatan yang lebih optimal.
32
29
33
34
BAB IV
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
Monitoring
Monitoring minimal dilakukan setiap enam bulan sekali, Tim
Reformasi Birokrasi Provinsi Jambi, khususnya Kelompok Kerja Monitoring,
Evaluasi, dan Pelaporan melakukan monitoring pelaksanaan reformasi
birokrasi pada masing-masing instansi pemerintah provinsi dan
Pemerintah kabupaten/kota. Hasil monitoring disusun dalam bentuk
laporan yang disampaikan kepada Tim Pengarah Percepatan Reformasi
Birokrasi Provinsi Jambi.
Evaluasi
Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di
masing-masing instansi, setahun sekali Tim Reformasi Birokrasi Provinsi
Jambi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada
masing-masing SKPD Pemerintah Provinsi Jambi .
Evaluasi dilakukan paling tidak berdasarkan program dan kegiatan
yang harus dilaksanakan oleh masing-masing SKPD dan Kelompok Kerja
sebagaimana diuraikan dalam dokumen Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi Jambi ini. Hasil evaluasi disusun dalam bentuk laporan dan
disampaikan kepada Tim Pengarah, kemudian dibahas dalam rapat
bersama Tim Pengarah. Berdasarkan hasil evaluasi, Tim Pengarah
memberikan saran/ rekomendasi berkaitan dengan reward dan
punishment sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pelaporan
Tim Pengarah menyusun laporan konsolidasi hasil pelaksanaan
monitoring dan evaluasi pada masing-masing SKPD Provinsi Jambi. Tim
Pengarah menyampaikan laporan konsolidasi dimaksud kepada
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
34
35
BAB V
PENUTUP
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi 2011 -
2015 adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi
(GDRB) 2010 - 2025. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi
Jambi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan
merupakan rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan
selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas.
Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun
berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada
sasaran tahun sebelumnya. Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi
dilaksanakan melalui program-program yang berorientasi pada outcomes.
Program-program tersebut dilaksanakan secara konsisten dan
berkelanjutan untuk menghasilkan kinerja yang makin baik. Keberhasilan
pelaksanaan reformasi birokrasi memerlukan komitmen dan menjadi
tanggung jawab pimpinan dan seluruh jajaran aparatur Pemerintah
Provinsi Jambi.
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jambi 2011-
2015 merupakan instrumen dalam rangka percepatan pelaksanaan
reformasi birokrasi pemerintah daerah. Dokumen ini agar menjadi
pedoman bagi SKPD dalam menyusun dan melaksanakan reformasi
birokrasi.
36
35
Recommended