View
240
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
1/51
0
OPTIMALISASI PEMBERDAYAAN ALTERNATIVE DISPUTE
RESOLUTION (ADR) GUNA PENYELESAIAN MASALAH HUKUM
YANG BER KEADILAN SOSIAL DALAM RANGKA
HARKAMTIBMAS
BAB I
PENDAHULUAN
1. Latar Belakan
UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri secara eksplisit
menyatakan bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara Kamtibmas,
menegakkan hukum, melindungi, mengayomi, dan melayani
masyarakat.1 alam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Polri
telah merubah paradigma dari paradigma yang militeristik bergeser
men!adi paradigma polisi sipil "civilian police#2, mengaktualisasikan
kode etik pro$esi,% dan mengimplementasikan strategi Polmas
"community policing #& di era re$ormasi. Polri berkomitmen untuk
mematuhi peraturan disiplin anggota Polri dan etika pro$esi Polri
sehingga terwu!ud kiner!a anggota Polri yang pro$esional, bermoral,
dan modern.
Polri mengalami trans$ormasi dari orientasi abdi penguasa
yang militeristik, arogan, dan melanggar '() pada masa *rde +aru
menu!u Polri yang berorientasi pada nilainilai polisi sipil sebagai
paradigma baru dimana sikap dan perilaku anggota P*-/ harus
humanis, demokratis, protagonis, transparan, akuntabel, dan
bermoral. P*-/ menyadari bahwa masyarakat merupakan
stakeholder yang utama sehingga harus mendapatkan prioritas
1 )abes Polri, isi, )isi, Tupoksi Polri, akarta, 2002 )abes Polri, Paradigma +aru Polisi 3ipil, akarta, 2003
)abes Polri, 4tika Pro$esi Polri, akarta, 2004 )abes Polri, Polmas (Community Policing), akarta, 200
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
2/51
1
pelayanan. 3ebagai pelayan masyarakat, Polri harus mampu
men!awab tuntutan dan harapan masyarakat agar supaya Polri/
mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, e$ekti$ dan e$isien
kepada masyarakat tanpa adanya diskriminasi, tanpa pandang bulu,
dan tanpa pilih kasih.
alam perspekti$ kepolisian modern, eksistensi Polisi sangat
dibutuhkan oleh masyarakat. Kehadiran Polisi di tengah masyarakat
merupakan sebuah keharusan mengingat Polisi merupakan sarana
mediasi, $asilitasi, dan katalisasi terhadap berbagai persoalan yang
ter!adi di tengah masyarakat. Pentingnya eksistensi polisi inikemudian melahirkan adagium 5dimana ada masyarakat disitu ada
polisi6 yang menegaskan bahwa polisi dan masyarakat merupakan
sesuatu yang bersi$at inheren atau tidak dapat dipisahkan.
alam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat, Polri
mengeluarkan kebi!akan dan program re$ormasi birokrasi Polri melalui
strategi 7T(P "quick response, transparancy, accountability, dan
professional), dengan teknik quick wins "keberhasilan segera#
terhadap pelaksanaan tugas Polri8. 3elan!utnya, Polri menerbitkan
Skep Kapolri No !" #a$un %&&' #anggal %" ktober %&&' #entang
Program kselerasi #ransformasi Polri *enu+u Polri ang *andiri,
Profesional, -an -ipercaya *asyarakat , yang merupakan penegasan
tekad untuk melakukan perubahan perilaku setiap anggota Polri dalam
men!alankan tugastugasnya men!awab tuntutan dan harapan
masyarakat akan pelayanan prima Polri dan terwu!udnya rasa aman
masyarakat.9
3ebagai pengemban $ungsi penegakkan hukum yang
merupakan salah satu $ungsi pemerintahan negara:, Polri !uga tidak
5 )abes Polri, Polri alam angka )eraih Keberhasilan 3egera (.uick /ins),akarta, 200
6 -ampiran 3kep Kapolri No. %: Tahun 200; Tanggal 2: *ktober 200; TentangProgram (kselerasi Trans$ormasi Polri )enu!u Polri
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
3/51
2
terlepas dari kritik, tuntutan dan harapan masyarakat yaitu Polri
pro$esional, transparan dan akuntabel melayani masyarakat secara
prima dalam pelaksanaan tugas pokok pemelihara kamtibmas,
pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dan selaku penegak
hukum yang dipercaya masyarakat. *leh karena itu, Polri telah
berupaya melakukan perubahanperubahan pada aspek instrumental,
struktural dan kultural agar selaras dengan dinamika tuntutan dan
harapan masyarakat tersebut. Perubahan pada aspek instrumental
dan struktural telah ber!alan dengan baik hingga saat ini, na!"n
#$%erl"kan k&nkret$'a'$ #an ak'elera'$ tran'&r!a'$ %a#a a'%ekk"lt"ral an #$n$la$ !a'arakat *el"! !e!"a'kan.; =atatan
media yang gencar selama tahun 200 tentang kasus +ibit 3amad
dan =handra 'am>ah yang terbebas dari hukum dengan dukukungan
massa dan penanganan kasus )bok )inah yang mencuri +uah
Kakao yang berakhir di me!a hi!au, berdampak pada penurunan
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kiner!a Polri secara umum.
Padahal kepercayaan masyarakat men!adi modal dasar bagi
terbangunnya peran serta masyarakat dalam rangka 'arkamtibmas .
Tanpa dukungan dan partisipasi secara akti$ oleh masyarakat
selaku stake$olders, e$ekti$itas dan e$isiensi pelaksanaan tugas
pokok, $ungsi dan peran Polri men!adi tidak optimal. Namun, peran
serta masyarakat hanya muncul apabila ada kepercayaan terhadap
institusi Polri. )aka, ?rand 3trategi Polri tahun 2008 @ 2028 telah
meletakkan terwu!udnya kepercayaan masyarakat sebagai sasaran
obyekti$ tahap / "pertama# tahun 2008200, kemudian terwu!udnya
kemitraan dan networking (Partners$ip 0uliding) pada tahap // "kedua#
tahun 2010 201& dan terakhir tahap /// "ketiga# Polri menu!u
organisasi unggulan yang mampu memberikan pelayanan prima
secara pro$esional, transparan dan akuntabel yang berorientasi pada
8 Strategi Polri berali$ dari #rust 0uilding men+adi Partners$ip and Networking,httpABBwww.hukumonline.comBberitaBbacaBlt&b%c1%b;dea0Bstrategipolriberalihdaritrustbuildingmen!adipartnershipandnetworking , diakses pada tanggal % )aret 2011.
9
(hmad +ahar, #1*23 P3-P 4 *emberi keteladanan menuai kearifan , 2011,)edia Pressindo ogyakarta, hal 22.
http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b3c13b8dea09/strategi-polri-beralih-dari-trust-building-menjadi-partnership-and-networkinghttp://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b3c13b8dea09/strategi-polri-beralih-dari-trust-building-menjadi-partnership-and-networkinghttp://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b3c13b8dea09/strategi-polri-beralih-dari-trust-building-menjadi-partnership-and-networkinghttp://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b3c13b8dea09/strategi-polri-beralih-dari-trust-building-menjadi-partnership-and-networking
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
4/51
%
kesempurnaan "strive for e5celence# tahun 20182028.10 Pada
hakekatnya perumusan tahapan ?rand 3trategi Polri selaras Cisi dan
misi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang
undang No. 1: Tahun 200: tentang encana Pembangunan angka
Pan!ang Nasional.11
Tantangan tugas yang makin berat dan perkembangan !aman
yang semakin ma!u, mendorong Polri untuk menggulirkan 5Program
eCitalisasi P*-/ )enu!u Pelayanan Prima ?una )eningkatkan
Kepercayaan )asyarakat6, yang merupakan kebi!akan K(P*-/ agar
Polri memiliki sikap yang melayani, proakti$, transparan, danakuntabel dalam rangka terwu!udnya pelayanan prima, yang pada
gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam
kerangka terwu!udnya re$ormasi birokrasi Polri. Program prioritas dan
reCitalisasi P*-/ dilaksanakan ke dalam & "empat# tahapan yang
dimulai dari bulan NoCember 2010 sampai dengan bulan esember
201%.12
i era re$ormasi sekarang ini, Polri menghadapi u!ian yang
sangat berat karena adanya berbagai kasus hukum yang diduga
melibatkan oknum anggota Polri sehingga mendapatkan liputan
pemberitaan media massa yang luas yang pada akhirnya mencoreng
citra penegakkan hukum Polri.1% 3ebagai aparat penegak hukum,
Polri merupakan u!ung tombak dalam mencegah, menangani,
mengungkap, dan memberantas berbagai tindak pidana dan kasus
10
-ihat buku /, //, dan ///, Program Ker!a (kselerasi Trans$ormasi Polri )enu!u Polri
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
5/51
&
hukum yang ter!adi di leCel kepemerintahan, kemasyarakatan, dan
instansi publik lainnya.
)araknya ke!ahatan dan tindak pidana, mulai dari ke!ahatan
konCensional, ke!ahatan transnasional, ke!ahatan terhadap kekayaan
negara, dan ke!ahatan yang berimplikasi konti!ensi, telah mendorong
Polri untuk meningkatkan kemampuan, kualitas, dan kompetensi
sehingga diharapkan dapat menegakkan hukum secara transparan,
akuntabel, pro$essional, dan humanis1&. Tidak bisa dipungkiri bahwa
telah banyak prestasi yang diukir oleh Polri dalam menegakkan
hukum terhadap tindak pidana, khususnya tindak pidana narkoba dantindak pidana terorisme. Namun semua itu, tertutup oleh isu dan
pemberitaan adanya oknum penyidik yang dinilai kurang pro$esional
dan melanggar prosedur dalam penanganan tindak pidana korupsi.
alam menegakkan hukum, Polri menghadapi dilema hukum.
i satu sisi, Polri berkomitmen untuk menegakkan hukum
berdasarkan KU'P terhadap siapa sa!a yang melanggar hukum tanpa
pandang bulu, tanpa pilih kasih, dan tanpa diskriminasi. 'al ini
dibuktikan dengan penanganan berbagai tindak pidana B kasus baik
dalam skala besar maupun skala kecil, termasuk misalnya
penanganan kasus bibit candra maupun penanganan kasus kakao di
+anyumas.18 Namun demikian, di sisi lain, Polri dituntut untuk
menerapkan hukum yang berkeadilan sosial masyarakat, yang
ditandai dengan protes elemen masyarakat terhadap pembebasan
bibit candra yang terindikasi melanggar hukum dan kasus kakao ibu
minah yang memang nyata melanggar hukum sekecil apapun yang
telah diatur oleh 'ukum Positi$ kita.
Kondisi penegakkan hukum di /ndonesia sekarang ini seolah
olah telah dikalahkan oleh opini publik dan konsensus masyarakat
yang tentunya belum sepenuhnya benar. Kekuatan masyarakat
dipergunakan sebagai alat bagi kelompok tertentu untuk membuat
14 3ad!iono, Polri alam Perkembangan 'ukum /ndonesia,
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
6/51
8
konsensus masyarakat dan penciptaan opini publik untuk menekan
dan mempengaruhi Polri dalam menegakkan hukum sehingga
membuat wa!ah buram penegakkan hukum /ndonesia dan men!adikan
beban psikologis khususnya bagi anggota Polri yang bertugas
melakukan penyelidikan dan penyidikan dibuat bingung, ragu,
khawatir, dan cemas. Penyidik Polri men!adi ragu dam bimbang
karena segala tindakan hukum yang dilakukan secara benar
berdasarkan KU'P ternyata seringkali dianggap salah oleh se!umlah
kelompok masyarakat. /nilah potret buram per!alanan penegakkan
hukum /ndonesia pada era re$ormasi yang mengalami dinamikaparadoksal dan anomali hukum.
alam persepsi masyarakat, proses penegakkan hukum yang
dilakukan oleh Polri selama ini dinilai belum mengedepankan rasa
keadilan sosial masyarakat. Polri dianggap masih memakai 5kacamata
kuda6 dalam menangani, mengungkap, dan memberantas segala
tindak pidana yang ter!adi di tengah masyarakat tanpa melihat aspek
sosiologi hukum masyarakat. Polri dipandang hanya memprioritaskan
penegakkan hukum $ormalistik tanpa mengindahkan aspek yang
berhubungan dengan sosiologis dan antropologis yang melingkupi
kasus B tindak pidana yang ditanganinya. (spek sosiologis hukum di
sini maksudnya adalah sebagai cara pandang peraturan dengan cara
memperhatikan apa yang senyatanya ter!adi dan bukan hanya yang
tercantum dalam naskah undangundang.16 asa keadilan sosial yang
dinilai masyarakat kurang diindahkan tersebut tentunya bermuara
pada melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Padahal,
dalam konteks re$ormasi Polri, saat ini Polri telah mencapai pada
6trust building7 dan mulai mera!ut pada 6partners$ip building7 dalam
rangka menu!u 6strive for e5cellence7
16 3era$ina 3hinta ewi. Perancang Peraturan Perundangundangan Kanwil
Kementerian 'ukum dan 'ak (sasi )anusia /
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
7/51
9
Polri perlu melakukan rekayasa sosial "social engineering #
sehingga setiap pihak yang terlibat dalam kasus hukum B tindak
pidana B sengketa dapat menerima kesepakatan dan usulan
perdamaian berdasarkan 6win8win solution7 . Polri seyogyanya
menggali nilainilai keari$an lokal masyarakat setempat dalam
menyelesaikan setiap permasalahan dan persoalan. Polri tidak boleh
secara kaku dan "bahasa !awaAsaklek) untuk menyelesaikan setiap
persoalan hukum di tengah masyarakat.
Polri harus berprinsip bahwa langkah pertama dan utama
dalam menyelesaikan suatu kasus hukum B tindak pidana di tengahmasyarakat adalah menekankan pendekatan sosial budaya, keari$an
lokal, musyawarah mu$akat, dan penyelesaian secara adat istiadat
setempat1:. )asyarakat didorong untuk menyelesaikan sendiri
persoalan mereka dan Polri hanyalah sebagai penengah B $asilitator B
mediator. (pabila caracara ini tidak dapat mendamaikan antar pihak
yang bertikai, maka barulah langkah terakhir ditempuh melalui !alur
hukum. )odel penegakan hukum inilah yang disebut dengan (
(alternative dispute resolution)
alam menyelesaikan setiap kasus hukum yang ter!adi di
tengah masyarakat, Polri perlu pula mengembangkan alternative
dispute resolution "proses penyelesaikan sengketa B kasus melalui
caracara alternati$ di luar proses hukum#, khususnya dalam
menangani kasuskasus tindak pidana yang mempunyai kerugian
materiB ekonominya kecil, telah disepakati oleh para pihak yang
berperkara dengan mengedepankan prinsip musyawarah mu$akat
yang disaksikan oleh tokoh masyarakat setempat dengan melibatkan
dengan petugas Polmas sebagai garda terdepan.1;
Kenyataan saat ini menun!ukkan bahwa banyak kasuskasus B
tindak pidana yang dilaporkan masyarakat kepada Polri di berbagai
wilayah "Polda, Polres dan polsek# berkategori tindak pidana ringan,
17 httpABB$hunipassingara!a.blogspot.comB2010B02BpengaturanalternatiCedispute.html18
3urat Kapolri No.Pol. A +B%022BD//B200B34*P3 tentang Penanganan Kasus)elalui (lternatiCe isbute esolution
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
8/51
:
seperti pencurian ayam, pencurian kambing, pencurian buah,
penggelapan uang kurang dari 10 !uta, pemukulan B penganiayaan
ringan, dan hutang piutang kurang dari 10 !uta.1 alam konteks
penanganan kasus ringan tersebut di atas sebagai contoh, Polri dapat
menerapkan ( dengan mengundang berbagai pihak terkait dan
pihak yang bersengketa untuk duduk bersama mendiskusikan dan
memusyawarahkan kasus yang ter!adi dan dicari solusi yang terbaik
dan dibuat per!an!ian B kesepakatan lisan dan tertulis ditandatangani
oleh pihak yang bersengketa, disaksikan oleh aparat T dan E
setempat, dan di$asilitasi B mediasi oleh petugas Polmas setempat,tanpa harus diteruskan ke me!a hi!au B pengadilan.
*leh karena itu, setelah menguraikan mengenai perkembangan
hukum di /ndonesia dan dikaitkan dengan pelaksanaan tugas pokok
Polri sebagai pengemban $ungsi Kamtibmas sebagaimana tertuang
dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri, maka penulis tertarik untuk
menya!ikan Naskah Karya Perorangan "NKP# dengan mengangkat
!udulA +O%t$!al$'a'$ Pe!*er#aaan Alternat$,e D$'%"te
Re'&l"t$&n (ADR) G"na Penele'a$an Ma'ala- H"k"! Yan
Berkea#$lan S&'$al Dala! Ranka Harka!t$*!a'.
/. P&k&k Per!a'ala-an
+erdasarkaan latar belakang tersebut di atas, maka dapat
dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut A
5)engapa mekanisme alternatiCe dispute resolution "(#
kurang optimal pemberdayaannya dalam proses penegakan
hukum, sehingga kurang mampu memberikan pemecahan
persoalan hukum yang berkeadilan sosial di masyarakat, yang
pada akhirnya berpengaruh terhadap Pemeliharaan Keamanan
dan Ketertiban )asyarakatF6.
0. P&k&kP&k&k Per'&alan
19 httpABBwww.kesimpulan.comB200B0&Balternati$penyelesaiansengketa.html
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
9/51
;
(dapun pokokpokok persoalan dalam tulisan ini diuraikan
dalam pertanyaan sebagai berikut A
a. +agaimana kompetensi personil B anggota dalam memberdayakan
mekanisme (F.
b. +agaimana sistem dan metode yang dikembangkan dalam
memberdayakan (F
2. R"an L$nk"%
alam tulisan ini, penulis menetapkan ruang lingkup atau
pembatasan mengingat permasalahan dan persoalan yang dibahassangat luas. Pembatasan bidang didasarkan pada upaya nyata
Pimpinan dalam memberdayakan alternative dispute resolution "(#,
yang dilihat dari aspek kompetensi personil dan sismet yang
dikembangkan guna menciptakan penyelesaian hukum yang
berkeadilan sosial di masyarakat dalam rangka harkamtibmas.
3edangkan pembatasan tempat B wilayah ditetapkan di satuan Polda
awa Timur.
3. Mak'"# #an T"4"an
a. Mak'"#
)aksud penulisan NKP ini adalah untuk memberikan
gambaran secara detail dan komprehensi$ tentang optimalisasi
pemberdayaan ( guna menciptakan penyelesaian hukum
yang berkadilan sosial, sekaligus untuk memenuhi salah satu
persyaratan masuk dalam Pendidikan 3espimen Polri ikreg
Ke82 T.P. 2012.
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
10/51
*. T"4"an
(dapun tu!uan dari penulisan NKP ini adalah untuk
memberikan masukan dan sumbangan pemikiran yang kiranya
dapat berguna dan berman$aat bagi pelaksanaan tugas Polri di
masa mendatang, khususnya kepada pimpinan Polda awa
Timur yang terlibat langsung dalam penanganan penegakan
hukum yang berkeadilan sosial.
5. Mete #an Pen#ekatan
a. Mete)etode yang digunakan dalam penulisan NKP ini adalah
metode deskripti$ analisis, yaitu metode yang mendasarkan
pada hasil pengumpulan data B $akta, sehingga dapat diperoleh
gambaran permasalahan yang ada, selan!utnya dika!i dan
dianalisa untuk dapat menemukan solusi permasalahan yang
ada.20 Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan B
dokumentasi dan obserCasi empiris di lapangan sehingga
Caliditas dan reliabilitas data dapat dipertanggung!awabkan
secara ilmiah.21
*. Pen#ekatan
Pendekatan yang digunakan dalam penulisan NKP ini
dengan menggunakan pendekatan empiris, pendekatan $ungsi
dan tugas, serta pendekatan mana!emen. Pendekatan empiris
menekankan pada ke!adian, ge!ala, peristiwa di lapangan
sehingga men!adi data yang dapat diolah dan dianalisis secara
ilmiah. Gakta yang dapat ditangkap dengan panca indera di
lokasi ka!ian akan dikumpulkan, diolah dan dianalisis melalui
metodologi ilmiah.22 Pendekatan $ungsi dan tugas menekankan
pada tugas, wewenang, tanggung !awab normati$ dan yuridis
20 )ardalis, )etode Penelitian 3uatu Pendekatan Proposal, "akartaA +umi (ksara, 18#, hal.29.
21
3udarwin anim, )en!adi Peneliti Kualitati$, akarta, Pustaka 3etia, 2001, hal. 9;22 (l =haedar Easilah, Pokoknya Kualitati$, +andung, Pustaka 3etia, 200&, hal 21 22
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
11/51
10
Polri sebagaimana tertuang dalam UU No 2 Tahun 2002
Tentang Polri. Pendekatan mana!emen menekankan pada tata
kelola sumber daya organisasi, baik personil, materiil,
anggaran, dan sismet, di lingkungan organisasi Polri.
6. Tata Ur"t
+(+ / P4N('U-U(N
+(+ // -(N(3(N T4*/
+(+ /// K*N/3/ 3((T /N/
+(+ / G(KT*G(KT*
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
12/51
11
BAB II
LANDASAN TEORI
7. DE8INISIDE8INISIa. O%t$!al$'a'$
+erdasarkan Kamus +esar +ahasa /ndonesia2%, optimalisasi
adalah upaya, usaha, kegiatan untuk membuat sesuatu men!adi
paling baik, paling tinggi. Pada NKP ini, optimalisasi mengandung
arti segala upaya, usaha dan kegiatan itpolair Polda atim dalam
rangka memberdayakan seluruh potensi sumber daya yang ada
guna tercapainya tingkat kemampuan tertinggi dalam penegakkan
hukum di bidang pelayaran.
*. Alernat$ D$'*"te Re'&l"t$&n
e$inisi secara akademis dikemukakan oleh Philip .2&
+ostwick bahwa ( merupakan serangkaian praktek dan teknik
teknik hukum yang ditu!ukan untuk A
1# )emungkinkan sengketasengketa hukum diselesaiakandiluar pengadilan untuk keuntungan atau kebaikan para pihak
yang bersengketa
2# )engurangi biaya atau keterlambatan kalau sengketa tersebut
diselesaikan melalui litigasi konCensional
%# )encegah agar sengketasengketa hukum tidak di bawa ke
pengadilan
engan demikian ( merupakan kehendak sukarela dari
pihakpihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan sengketa
mereka di luar pengadilan, dalam arti diluar mekanisme a!udikasi
standar konCensional. *leh karena itu, meskipun masih berada
dalam lingkup atau sangat erat dengan pengadilan, tetapi
23 Kamus +esar +ahasa /ndonesia "4disi keempat#, epartemen P dan K, akarta,200;.
24
httpABBid.shCoong.comBlawandpoliticsB10002mengenaladralternatiCedisputeresolutionB
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
13/51
12
menggunakan prosedur a!udikasi non standar, mekanisme
tersebut masih merupakan (.
alam praktik, hakikatnya ( dapat diartikan sebagai
lternative to litigation atau alternative to ad+udication lternative
to litigation berarti semua mekanisme penyelesaian sengketa di
luar pengadilan, sehingga dalam hal ini arbitrase termasuk bagian
dari (. 3edangkan lternative to ad+udication berarti
mekanisme penyelesaian sengketa yang bersi$at konsensus atau
kooperati$, tidak melalui prosedur penga!uan gugatan kepada
pihak ke tiga yang berwenang mengambil keputusan. Termasukbagian dari ( adalah konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi,
dan pendapat ahli, sedangkan arbitrase bukan termasuk (. i
(merika sendiri, ( diartikan sebagai alternatiCe to ad!udication,
karena output dari proses ad!udikasi umumnya berupa win8lose
solution "menangkalah#, padahal yang dikehendaki pihakpihak
yang bersengketa adalah win8win solution atau mutual acceptable
solution
9. Kea!anan #an ketert$*an !a'arakat (ka!t$*!a')
Kamtibmas yaitu suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai
salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan
nasional dalam rangka tercapainya tu!uan nasional yang ditandai
dengan ter!aminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum,
serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan
serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam
menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk
pelanggaran hukum dan bentukbentuk gangguan lainnya yang
dapat meresahkan masyarakat.28
25
UndangUndang No. 2 tahun 2002 +ab 1 Pasal 1 ayat 8, tentang KepolisianNegara epublik /ndonesia
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
14/51
1%
:. Te&r$ H"k"!
alam Perspekti$ teori hukum29 dinyatakan bahwa negara
/ndonesia adalah negara hukum sehingga setiap persoalan yang
ter!adi di tengah masyarakat harus diselesaikan secara hukum. Unsur
penegak hukum seperti kepolisian, ke!aksaan dan pengadilan harus
saling bahu membahu melakukan penegakan hukum sehingga
tercipta kepastian hukum di tengah masyarakat dalam rangka
terwu!udnya keadilan sosial. Penegakan hukum yang dilakukan oleh
Polri selalu didasarkan pada aturan perundangundangan yang
berlaku yang dibuat oleh pemerintah dan P sehingga sah B legalsecara yuridis.
alam menegakan hukum, Polri telah menetapkan 3*P
penegakkan hukum yang sering dikenal dengan langkah dan tindakan
preempti$, preCenti$, dan represi$Bgakkum. Polri harus terus melakukan
akselerasi untuk terlebih dahulu mengedepankan tindakan preemti$
dan preCenti$ dibandingkan dengan langkah represi$ B gakkum.
Tindakan represi$ B gakkum dilakukan apabila langkah preempti$ dan
preCenti$ tidak mampu lagi menangani berbagai kasus yang ter!adi di
tengah masyarakat.
Proses penegakan hukum yang dikembangkan oleh Polri !uga
mengedepankan mekanisme -3 (alternative dispute resolution)
(rtinya, proses penyelesaian masalah, persoalan, kasus, tindak
pidana dilakukan dengan menggunakan caracara lain di luar !alur
hukum, dengan meman$aatkan hukum adat, hukum sosial, norma dan
potensi keari$an lokal yang berkembang di suatu masyarakat masing
masing, di mana pihak yang bersengketa lebih mengutamakan
musyarawah mu$akat dihadiri oleh para pihak yang terlibat, disaksikan
oleh para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan petugas
Polri yang berperan sebagai mediator dan $asilitator.2:
26 (ndi 'am>ah, Teori 'ukum dan Keadilan 3osial, akarta, Pustaka Pela!ar, 200&,hal. %:
27 Eidnyana, / )ade. 200:. rternatif Penyelesaian Sengketa (-3). akartaA
/ndonesia +usiness -aw =enter "/+-=# beker!asama dengan Kantor 'ukum ?ani !emat HPartners.
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
15/51
1&
i dalam undang @ undang No.%0 Tahun 1 tentang
Penyelesaian 3engketa (lternati$ (lternative -ispute 3esolution)
mencantumkan beberapa bentuk ( yang dapat diterapkan dalam
penyelesaian sengketa, yaitu Konsultasi, Negosiasi, )ediasi,
Konsiliasi dan Penilaian (hli.2;
1. Konsultasi Konsultasi adalah upaya penyelesaian sengketa
dengan cara meminta masukan dari pihak yang diyakini sebagai
Narasumber berdasarkan pengetahuan dan pengalaman dapat
mem$asilitasi penyelesaian sengketa untuk mencapai tu!uan
bersama. +iasanya, Narasumber yang dimintai konsultasi olehpara pihak adalah Nara sumber yang leCelnya lebih tinggi dan
memiliki kompetensi yang !elas.
2. Negosiasi . Negosiasi "berunding# berasal dari bahasa inggris
5Negotiation6 yang berati perundingan. Namun secara umum
negosiasi dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa
para pihak dengan cara berhadapan langsung mendiskusikan
secara transparan, harmonis suatu masalah atau sengketa untuk
mencapai kesepakatan bersama.
%. *ediasi )ediasi berasal dari bahasa inggris yaitu 5)ediation6
artinya 5menengahi6, 5penengah6. adi, Penengah (*ediator)
adalah orang yang memediasi suatu kegiatan. alam kontek
penyelesaian sengketa, Pola mediasi adalah upaya penyelesaian
sengketa dengan cara menengahi para pihak yang bersengketa.
Gungsi )ediator adalah sebagai Easit, yang memutuskan
sengketa adalah para pihak yang berperkara. Karena itu )ediator
harus benarbenar orang yang bersikap 5Netral6 dan dapat
diterima oleh pihak yang bersengketa. )ediator dapat dipilih dari
tokoh masyarakat, tokoh pendidik, tokoh permepuan, tokoh
agama, dll yang mengetahui, memahami dan mengerti pokok
28
'adimulyo. 1:. *empertimbangkan -3 (Ka+ian lternatif PenyelesaianSengketa di 9uar Peradilan). akartaA -embaga 3tudi dan (dCokasi )asyarakat "4-3()#.
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
16/51
18
masalah yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa. )ediator
yang dipilih bisa bersi$at tetap atau ad $oc .
&. Konsiliasi Konsiliasi dalam bahasa /ndonesia diartikan sebagai
usaha mempertemukan pihak yang berselisih untuk mencapai
persetu!uan dalam rangka penyelesaian sengketa. Konsiliasi
dapat diserahkan kepada sebuah Tim (Konsiliator) yang ber$ungsi
men!elaskan $akta$akta, membuat usulanusulan penyelesaian,
tetapi si$atnya tidak mengikat. Konsiliator dapat dibentuk bersi$at
tetap dan ad hoc.
8. Penilaian $li Penilaian (hli adalah suatu upaya mempertemukanpihak yang berselisih dengan cara menilai pokok sengketa yang
dilakukan oleh seorang atau beberapa orang ahli di bidang terkait
dengan pokok sengketa untuk mencapai persetu!uan. Penilaian
ahli berupa keterangan tertulis yang merupakan hasil telaahan
ilmiah berdasarkan keahlian yang dimiliki untuk membuat terang
pokok sengketa yang sedang dalam proses. Penilaian ahli ini
dapat diperoleh dari seseorang atau Tim ahli yang dipilih secara
ad hoc.
9. Penyelesaian *asala$ *elalui rbitrase (rbitrase berasal dari
bahasa latin arbitrare yang berarti kekuasaan untuk
menyelesaikan suatu perkara menurut kebi!aksanaan. alam hal
ini ditun!uk satu atau beberapa orang yang diberi kewenangan
untuk memutuskan suatu perkara. 'ampir sama dengan mediasi
dimana penyelesaian perkara melibatkan pihak ketiga. Namun bila
dalam mediasi mediator tidak berhak memutus perkara sedang
arbitrator memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu perkara.
:. Penyelesaian *asala$ *elalui Pola #radisi 9okal . Penyelesaian
masalah dengan pola tradisi lokal yang hidup dan berlaku di
masyarakat adat dapat dipandang cukup e$ekti$ dan e$isien. Paling
tidak dari sisi waktu dan biaya penyelesaian sengketa tidak
memerlukan waktu dan biaya yang cukup lama. Pola
penyelesaian dengan pendekatan ini tidak sama dengan pola
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
17/51
19
penyelesaian masalah ketika hukum adat masih berlaku. (gar
hasil keputusannya mempunyai kekuatan hukum, maka para
pihak wa!ib menda$tarkan ke Pengadilan Negeri untuk ditetapkan
dengan penetapan Pengadilan.
1;. Te&r$ Mana4e!en S"!*er Daa Oran$'a'$
)enurut 'adari Nawawi, mana!emen pada dasarnya
mengandung pengertian upaya mendayagunakan dan mengarahkan
penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tu!uan
organisasi secara e$ekti$. 4$isiensi penggunaan sumber daya men!adiukuran yang tidak kalah pentingnya dari ukuran e$ekti$itas2. alam
pandangan ?eorge Terry, dinyatakan bahwa secara har$iah,
mana!emen adalah suatu proses yang tegas yang terdiri dari
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang
dilaksanakan untuk mencapai tu!uan yang telah dinyatakan
sebelumnya dengan menggunakan sumber daya manusia dan
sumber daya yang lainnya.%0
*rganisasi adalah perkumpulan dua orang atau lebih yang
memiliki komitmen untuk melakukan ker!asama yang saling
menguntungkan dan bersinergis untuk mencapai tu!uan bersama%1.
(ntar anggota dalam organisasi bisa bersatu karena adanya citacita
dan target yang sama sehingga soliditas, kekompakan dan
keterpaduan antar anggota organisasi diperlukan sehingga setiap
program dan kegiatan organisasi dapat tercapai dengan baik.
(gar supaya Cisi, misi, tu!uan, dan target organisasi bisa
terwu!ud, maka diperlukan sumber daya organisasi. 3umber daya
organisasi meliputi sumber daya manusia, sumber daya materiil,
29 'adari Nawawi, asarasar )ana!emen, +andung, )andar )a!u, 1830 Eilliam '.Newman, =harless 4 3ummer, dan 4. Kirby Earren, The Process o$
)anagement, 4nglewood =li$s N.. Prentice 'all, /nc., 19:.31
3edarmayanti, *rganisasi Publik i Tengah (rus ?lobalisasi, +andung, )andar )a!u,1:
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
18/51
1:
sumber daya anggaran, dan sumber daya sistemBmetode organisasi.%2
3umber daya organisasi harus dikelola dengan baik sehingga dapat
mendukung apa yang diinginkan oleh organisasi tersebut.
3umber daya manusia atau sering pula disebut dengan
personil B personalia B $uman resource merupakan sumber daya
utama organisasi karena berperan mengawaki gerak la!u dan
per!alanan organisasi. 3umber daya manusia menempati posisi
strategis dalam melaksanakan setiap program dan kegiatan
organisasi sehingga dapat berhasil dengan baik.
3umber daya materiil atau sering disebut dengan dukungansarana prasarana, logistik, dan peralatan pendukung, merupakan
$aktor penun!ang dalam pelaksanaan program dan kegiatan
organisasi. 3ebagus apapun sumber daya manusia dalam organisasi,
namun apabila sumber daya materiil kurang mendukung, maka
program dan kegiatan dalam organisasi akan mengalami hambatan
dan kendala.
3umber daya anggaran yang sering pula disebut dengan
sumber daya keuangan atau sumber daya dana atau sumber $inansial
merupakan $aktor krusial keberhasilan dan kegagalan penerapan
program organisasi. 3etiap program dan kegiatan yang direncanakan
dan diterapkan oleh suatu organisasi, apabila tidak didukung oleh
$aktor pembiayaan B sumber daya anggaran, maka program dan
kegiatan tersebut akan mengalami kesulitan. 3umber daya anggaran
yang memadai akan mampu mengakselerasi Cisi dan misi organisasi.
3umber daya yang berbasis pada sistem B metode B hubungan
tata cara ker!a dalam organisasi sangat penting dirumuskan sehingga
akan terwu!ud sarana B wahana B media yang e$ekti$ dalam
melaksanakan suatu program atau kegiatan.
alam setiap program dan kegiatan yang akan diterapkan,
harus dirumuskan atau direncanakan terlebih dahulu tentang uraian
32 usadi Kantaprawira, *rganisasi 3ebagai 3uatu 3istem, +andung, UNP(, 2002
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
19/51
1;
ker!a dan +ob description masingmasing anggota dan unit ker!a dalam
melaksanakan program dan kegiatan tersebut. Pengorganisasian
program dan kegiatan, khususnya yang mengatur tentang siapa
berbuat apa, bagaimana menger!akannya, metode apa yang
dipergunakan, kapan diker!akan, dan mengapa diker!akan, harus
tercermin dalam suatu program dan kegiatan yang di!alankan suatu
organisasi.
engan demikian, dapat ditegaskan bahwa mana!emen adalah
suatu proses yang dilakukan melalui tahapan perencanaan (Planing),
pengorganisasian (organi:ing), penggerakan, pelaksanaan dan
pengendalian dengan memberdayakan sumber daya organisasi,
berupa personil, materiil, anggaran, sistem ; metode yang dimiliki oleh
suatu organisasi dalam rangka meman$aatkan ilmu maupun seni, agar
dapat menyelesaikan tu!uan organisasi yang telah ditetapkan
sebelumnya.%%
11. Te&r$ Anal$'$' S
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
20/51
1
kemampuan para penentu strategi organisasi untuk memaksimalkan
peranan $aktor kekuatan dan peman$aatan sehingga sekaligus
berperan sebagai alat penekan dampak ancaman yang timbul dan
harus dihadapi.%8 +erikut ini akan diuraikan mengenai empat unsur
dalam analisis 3E*T tersebut A
a. Strengt$ "kekuatan# adalah suatu kenyataan tentang kondisi
sumber daya dan kemampuan yang dimiliki organisasi sebagai
pembanding yang positi$ dalam suatu organisasi.b. /eakness "kelemahan# adalah aspek negatiCe dalam internal
organisasi yang dapat mempengaruhi kiner!a organisasi. Untuk
itu diperlukan penanganan yang baik dalam menutupi maupun
mengurangi kelemahan yang ada dengan cara meman$aatkan
kemampuan dan sumber daya yang ada.c. pportunities "Peluang# adalah kondisi masa depan dalam
suatu lingkungan yang memungkinkan untuk dicapai demi
kelangsungan organisasi. Kondisi ini diyakini akan membawa
perubahan pada organisasi tersebut !ika mampu mencapainya
secara optimal terutama dalam !angka pan!ang.d. #reat$s "(ncaman#, adalah sebuah kondisi yang akan ter!adi
dimasa datang, yang secara potensial akan mempengaruhi
kelangsungan usaha suatu organisasi. Pengamatan lingkungan
masa depan yang baik serta penguasaan teknologi yang
selalau berkembang, tentunya akan membantu meminimalisir
ancaman yang ada.
3etiap organisasi tidak dapat mengelak dari keempat $aktor
tersebut, kekuatan dan kelemahan adalah dimensi internal organisasi
yang harus dikenali secara akurat sehingga kekuatan yang dimiliki
harus dikelola dan diman$aatkan secara optimal guna menghadapi
tantangan maupun meman$aatkan peluang yang ada. Kelemahan
yang telah dikenali menuntut dikelola agar kondisi itu tidak akan
mengganggu atau menggagalkan pencapaian tu!uan organisasi.
35 /bid.
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
21/51
20
emikian pula peluang dan kendala merupakan dimensi
eksternal dari organisasi yang harus ditelusuri, dikenali "scanning #
agar situasi dan kondisi riil itu dapat diantisipasi. Peluang eksternal
harus dapat dipadukan dengan kekuatan atau diman$aatkan untuk
meminimalkan kelemahan organisasi guna menghadapi tantangan
dan kendala sehingga organisasi tetap dapat mencapai tu!uannya
dengan e$ekti$ dan e$isien.
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
22/51
21
BAB III
KONDISI SAAT INI
1/. K&!%eten'$ Per'&n$l = An&ta Dala! Me!*er#aakan
Mekan$'!e ADR #$ P&l#a >a?a T$!"r Saat In$
a. +erdasarkan data dari -aporan 3atuan Polda awa Timur,
pada tahun 2012 terdapat data personil, kamtibmas dan
kriminalitas sebagai berikutA%9
1# ata Personil
NO KEPANGKATAN
>UMLAH >UMLAH
DSPP RIIL KURANG LEBIH
01
02
0%
0&
08
09
>UMLAH
3umber A -apsat Polda awa Timur Tahun 2012
2# ata ?angguan Kamtibmas
No UraianT('UN
Trend
Tahun 2011Tahun2012
1 umlah TP
2 Penyelesaian TP
% Prosentase penyelesaian TP
& 3elang waktu ter!adi TP
3umber A -apsat Polda awa Timur Tahun 2012
36 Laporan Satuan Polda Jawa Timur, Tahun 2010
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
23/51
22
%# ata Kasus Kriminalitas
N* U(/(N
T('UN2011
T('UN2012
T4N
- 3 - 3 - 31 P4K*3((N
2 K4+(K((N
% P4I/N((N
& P4U/(N
8 P4)+UNU'(N
9 (N/(T
: (N/3(
; (N//N?
=U(T
10 =U(3
11 P4N??4-(P(N
12 P4N/PU(N
1% P4N?U3(K(N
1& =U(N)*
18 =(+U-
19 UP(-
1: 3(()
1; =U/ +/(3(
1 K*
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
24/51
2%
keagamaan masih cukup lemah sehingga kurang mampu
pemberdayaan ( ketika ter!adi permasalahan hukum B
tindak pidana ringan di wilayah penugasannya masingmasing.
#. Kepribadian personil. Kepribadian personil dalam
berkomunikasi, berkoordinasinasi, bersilaturahmi, bertutur kata,
bertatapmuka, dan bertindak di tengah masyarakat masih kaku,
saklek, dan antagonis sehingga cenderung kurang diterima
oleh komponen masyarakat yang pada akhirnya sulit untuk
memberdayakan ( apabila muncul kasus hukum di tengah
masyarakat.
10. S$'te! Dan Mete Yan D$ke!*ankan Dala! Me!*er#aakan
ADR #$ P&l#a >a?a T$!"r Saat In$
a. 3*P Tentang Pelaksanaan (. 3ampai dengan saat ini
belum ada semacam 3*P B prosedur ker!a baku B buku
pedoman tentang pelaksanaan ( yang detail, komprehensi$
dan !elas. 3elama ini mekanisme ( hanya disosialisaikan
oleh pimpinan Polda melalui (PP ataupun rapat koordinasi,
namun masih abstrak sehingga setiap personil belum
memahami secara !elas apa itu (, bagaimana (, dan apa
man$aat ( bagi penegakan hukum.
*. Uraian Ker!a B ob escription. 3elama ini belum ditetapkan
tentang siapa yang berhak melakukan mekanisme (, $ungsi
teknis mana di satuan Polda yang berhak melakukan (,
apakah reskrim, lantas, intelkam, atau petugas Polmas. 3e!auh
ini, belum dibuat !uklak B !uknis B !ukmin tentang uarian ker!a
setiap personil, setiap satuan kewilayahan "polres dan polsek#
dan satuan $ungsional dalam melaksanakan (.
9. Ke!asama dengan Tokoh )asyarakat, Tokoh (gama, dan Tokoh
(dat. Ker!asama dengan instansi B pihak B lembaga lintas
sektoral dan stakeholder terkait dalam pemberdayaan (
masih lemah. Padahal, ( dapat dilaksanakan dengan syarat
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
25/51
2&
apabila terwu!ud mekanisme ker!asama, kemitraan, koordinasi,
dan komunikasi yang intensi$ antara Polda dengan instansi
terkait, termasuk tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat,
dll.
BAB IV
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
26/51
28
8AKTOR8AKTOR YANG MEMPENGARUHI
12. Internal
a. Kek"atan
1# UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yang merupakan
payung hukum dan dasar yuridis dalam memberdayakan
alternative dispute resolution "(# di Polda awa
Timur.
2# Tri brata dan catur prasetya yang merupakan pedoman
$iloso$is bagi Kapolda dalam memberdayakan alternatiCe
dispute resolution "(# di Polda awa Timur.
%# Kode etik pro$esi dan peraturan disiplin anggota Polri
yang dapat di!adikan sebagai koridor bagi anggota Polda
dalam memberdayakan alternative dispute resolution
"(# di Polda awa Timur.
enstra Polda awa Timur 2010201& yang dapat
di!adikan sebagai panduan perencanaan bagi Pimpinan
dan !a!arannya dalam memberdayakan alternative
dispute resolution "(# di Polda awa Timur.
8# +utir 10 pada 10 Komitmen Polri tahun 2012 hasil apim
Polri tahun 2012 yang bunyinya 5Mengoptimalkan
strategi pemolisian komunitas, dalam upaya
penyelesaian masalah sosial dalam masyarakat
dengan menggunakan pendekatan social justice,
yang didukung legitimasi”
*. Kele!a-an
1# )asih terbatasnya sarana prasarana, anggaran dan
sismet Polda sehingga berpengaruh dalam
memberdayakan alternatiCe dispute resolution "(# di
Polda awa Timur.
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
27/51
29
2# )asih lemahnya pemahaman, penguasaan, dan
pengetahuan setiap personil Polda tentang $iloso$i,
hakekat, dan man$aat ( bagi proses penegakan
hukum di tengah masyarakat.
%# )asih lemahnya komunikasi sosial anggota Polda
sehingga menyulitkan dalam menangani masalah B
sengketa melalui tradisi lokal masyarakat.
)asih adanya oknum anggota Polri yang enggan
melakukan mekanisme ( dalam penyelesaian
sengketa karena dianggap akan memperkecilketergantungan masyarakat terhadap Polri.
13. Ek'ternal
a. Pel"an
1# UU No. %0 Tahun 1 Tentang (rbitrase dan (lternati$
Penyelesaian 3engketa yang dapat di!adikan sebagai
pegangan hukum bagi Polri dalam memberdayakan
alternatiCe dispute resolution "(# di Polda awa
Timur.
2# (danya kebi!akan pemerintah 3+< yang selalu
mencanangkan penegakan hukum yang humanis
dengan mengadopsi potensi keari$an lokal masyarakat
agar supaya Polri bersinregi dengan masyarakat secara
berkelan!utan.
%# (danya dukungan komisi /// P yang selalu melakukan
pengawasan mendalam terhadap perilaku, sikap dan
kiner!a Polri dalam menegakan hukum di tengah
masyarakat.
(danya potensi keari$an lokal masyarakat, berupa
musyawarah mu$akat, musyawarah desa,
musyarawarah kelurahan, hukum adat, dan berbagai
resolusi kon$lik B sengketa sehingga dapat di!adikan oleh
Polri sebagai mekanisme (.
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
28/51
2:
*. Ken#ala
1# )asih adanya sikap, perilaku dan emosi masyarakat
yang temperamental sehingga setiap sengketa selalu
beru!ung pada kekerasan, anarkisme dan kerusuhan
yang membehayakan kamtibmas.
2# +elum adanya aturan teknis yang detail dalam bentuk
PP atau Perpres sebagai turunan dan pen!abaran dari
UU No %0 Tahun 1 Tentang (rbitrase dan (lternati$
Penyelesaian 3engketa sehingga menyulitkan Polri
dalam menerapkan (.%# )asih ada sebagian masyarakat yang belum memahami
tentang alternatiCe penyelesaian sengketa di luar
pengadilan "(# sehingga setiap sengketa dilakukan
melalui !alur hukum $ormal yang kadangkala waktunya
lama, prosesnya lamban, dan biayanya besar.
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
29/51
2;
BAB V
KONDISI YANG DIHARAPKAN
15. K&!%eten'$ Per'&n$l = An&ta Dala! Me!*er#aakan
Mekan$'!e ADR D$ P&l#a >a?a T$!"r Yan D$-ara%kan
a. iharapkan terwu!ud pengetahuan personil yang mampu
memahami, menguasai, dan menghayati berbagai potensi lokal
masyarakat baik adat istiadat, budaya, kebiasaan, keari$an
lokal, dan mekanisme hukum adat yang berkembang sehingga
dapat diberdayakan secara intensi$ untuk kepentingan (terhadap sengketa yang ter!adi di tengah masyarakat.
*. iharapkan terwu!ud keterampilan personil yang mampu mahir
berbahasa daerah B bahasa lokal B bahasa adat dan mampu
menggali berbagai mekanisme resolusi kon$lik lokal yang
berkembang sehingga mendukung pemberdayaan ( di
tengah masyarakat.
9. iharapkan terwu!ud kepribadian personil yang sopan, santun,ramah, luwes, simpatik, senyum, sapa, salam dan mawas diri
serta membaur di tengah masyarakat sehingga dapat diterima
oleh semua komponen dan potensi masyarakat sehingga
men!adi modal sebagai mediator terhadap setiap sengketa
yang ter!adi di tengah masyarakat tanpa harus menempuh !alur
hukum.
16. S$'te! Dan Mete Yan D$ke!*ankan Dala! Me!*er#aakan
ADR #$ P&l#a >a?a T$!"r Yan D$-ara%kan
a. iharapkan terwu!ud 3*P tentang pelaksanaan ( sehingga
dapat di!adikan sebagai pedoman bagi setiap pihak dalam
menyelesaikan sengketa diluar pengadilan. 'arapannya, dalam
menyelesaikan suatu kasus di tengah masyarakat harus
menekankan pendekatan sosial budaya, keari$an lokal,
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
30/51
2
musyawarah mu$akat, dan penyelesaian secara adat istiadat
setempat. )asyarakat didorong untuk menyelesaikan sendiri
persoalan mereka dan Polri hanyalah sebagai penengah B
$asilitator B mediator. (pabila caracara ini tidak dapat
mendamaikan antar pihak yang bertikai, maka barulah langkah
terakhir ditempuh melalui !alur hukum.
*. iharapkan terwu!ud uraian ker!a masingmasing personil
Polda dalam memberdayakan ( sehingga akan terlihat !elas
siapa berbuat apa, mengapa berbuat, bagaimana berbuat, apa
dasar hukumnya, dan bagaimana dampaknya terhadappenegakan hukum. Proses ( dilakukan agar supaya
masyarakat terlibat akti$ dalam suatu kesepakatan perdamaian
sehingga akan merasa berkepentingan untuk men!aga
berbagai kesepakatan dalam per!an!ian perdamaian. 3ebagai
contoh kasus kon$lik antar kampung yang dipicu oleh persoalan
sepele, misalnya rebutan pacar, selisih paham antar pemuda,
dll, yang semuanya dikedepankan melalui ( bersamasama
dengan komponen masyarakat.
9. iharapkan ter!alin ker!asama yang harmonis dengan berbagai
instansi B pihak B lembaga lintas sektoral, khususnya terhadap
semua komponen masyarakat dan berbagai potensi pranata
sosial kemasyarakatan yang berkembang sehingga dapat
mempercepat pemberdayaan ( di tengah masyarakat.
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
31/51
%0
BAB VI
UPAYA PEME@AHAN MASALAH
17. V$'$
isi yang ditetapkan adalah sebagai berikut A 5)ewu!udkan
pemberdayaan alternatiCe dispute resolution "(# yang optimal di
wilayah Polda awa Timur melalui peningkatan kompetensi personil
dan pengembangan sismet yang sempurna sehingga akan dapat
menciptakan kepastian hukum yang tepat dalam rangka terciptanyakeadilan sosial6.
1:. M$'$
a. )ewu!udkan kompetensi personil yang mumpuni, pro$essional,
dan berkualitas dalam melaksanakan ( sehingga akan
mampu mendukung penegakan hukum yang berkeadilan di
tengah masyarakat.
*. )ewu!udkan sismet yang sempurna, baik, dan lengkap sehingga
akan mampu mendorong proses penegakan hukum yang
transparan dan akuntabel dalam rangka meningkatkan
kepercayaan masyarakat.
/;. T"4"an
a. )enciptakan sebuah penegakan hukum yang berkeadilan di
tengah masyarakat dengan menggali potensi keari$an lokal
masyarakat sehingga akan mampu menciptakan kepastian
hukum.
*. )enciptakan keadilan sosial bagi masyarakat dalam proses
penanganan berbagai perkara, tindak pidana, dan ke!ahatan
yang ter!adi di tengah masyarakat dengan memberdayakan
masyarakat lokal.
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
32/51
%1
/1. Sa'aran
a. Terciptanya pemahaman personil tentang mekanisme teknis
( sehingga dapat diterapkan dan diaplikasikan kedalam
proses penegakan hukum di tengah masyarakat.
*. Terciptanya kesadaran masyarakat dalam menyelesaikan
masalah melalui mediasi Polri sehingga akan menciptakan
budaya penyelesaian masalah secara damai tanpa adanya
penggunaaan kekerasan dan anarkisme.
//. Ke*$4akana. Kebi!akan pembinaan. )elakukan pemberdayaan terhadap
sumber daya organisasi, baik sumber daya personil, anggaran,
sarana prasarana dan sismet dalam rangka mendukung
optimalisasi pelaksanaan ( di wilayah Polda awa Timur.
*. Kebi!akan operasional. )elakukan pemberdayaan satuan
operasional B $ungsional seperti reskrim, lantas, binmas,
intelkam, dan sabhara, dalam mendukung implementasi ( di
wilayah Polda awa Timur.
/0. Strate$
a. 3trategi angka Pendek. )elakukan sosialisasi ( kepada
semua personil Polda awa Timur secara rutin sehingga
terwu!ud pemahaman yang sama dalam melaksanakan (.
*. 3trategi angka 3edang. )elakukan operasionalisasi (
secara konsisten di tengah masyarakat dengan
memberdayakan polsek, petugas polmas, dan babinkamtibmas
sebagai u!ung tombak di lapangan.
9. 3trategi angka Pan!ang. )elakukan eCaluasi pelaksanaan
( secara rutin dengan pemberian reward and punishment
sehingga ( dapat dilaksanakan secara baik dan benar.
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
33/51
%2
/2. U%aa
a. U%aa Men$nkatkan K&!%eten'$ Per'&n$l = An&ta Dala!
Me!*er#aakan Mekan$'!e ADR
Upaya yang harus dilakukan oleh Kapolda dalam
meningkatkan kompetensi personil guna memberdayakan
mekanisme ( di Polda awa Timur adalah dengan cara
antara lain A
1# Pimpinan memberikan pengarahan kepada setiap personil
Polda tentang pengetahuan yang berhubungan dengan
(, seperti apa itu (, apa latar belakang munculnya,bagaimana mekanisme ker!anya dan bagaimana posisi
Polri dalam mekanisme ( tersebut dalam menghadapi
sengketa di tengah masyarakat.
2# Pimpinan memberikan pembekalan kepada setiap personil
Polda tentang bagaimana langkah yang harus dilakukan
secara teknis oleh setiap personil dalam menerapkan
mekanisme (, bagaimana persyaratan (,
bagaimana mediator (, dan bagaimana mengikat
kesepakatan antara pihak yang bersengketa di tengah
masyarakat.
%# Pimpinan memberikan sosialisasi kepada personil Polda
tentang tindak pidana atau masalah atau sengketa apa
sa!a yang dapat ditempuh melalui mekanisme (
sehingga ketika personil di lapangan dapat menerapkan
( secara detail, !elas dan tepat.
Pimpinan menyelenggarakan simulasi penerapan
mekanisme ( dalam penanganan sengketa di tengah
masyarakat, misalnya sengketa tanah atau sengketa
kon$lik antar kampong, sehingga dapat melatih keahlian
personil dalam menerapkan mekanisme ( di tengah
masyarakat.
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
34/51
%%
8# Pimpinan menyelenggarakan pelatihan kepada personil
Polda tentang bagaimana menggali potensi yang ada di
tengah masyarakat, seperti $orum E, $orum desa,
)usyawarah adat, dan berbagai resolusi kon$lik yang ada
di tengah masyarakat untuk ditrans$ormasikan men!adi
mekanisme ( yang baik bagi ter!adinya sengketa di
kemudian hari.
9# Pimpinan melakukan pembinaan kepada setiap personil
Polda untuk memahami berbagai nilai keari$an lokal yang
berkembang di masyarakat, seperti adat istiadat, bahasa,kebiasaan, kultur, dan budaya yang berkembang sehingga
setiap persoalan yang ter!adi di tengah masyarakat dapat
didekati dengan pendekatan sosial budaya masyarakat B
pendekatan adat istiadat B pendekatan keari$an lokal,
sebagai bagian dari rekayasa sosial.
:# Pimpinan memberikan pembinaan mental, rohani, dan
spiritual kepada setiap personil Polda agar supaya sikap,
perilaku, dan perbuatannya di tengah masyarakat diterima
oleh semua pihak sehingga men!adi modal untuk men!adi
mediator B penengah apabila ter!adi sengketa antar pihak
di tengah masyarakat.
*. U%aa Men$nkatkan S$'te! Dan Mete Yan
D$ke!*ankan Dala! Me!*er#aakan ADR
Upaya yang harus dilakukan oleh Kapolda dalam
meningkatkan sistem dan metode yang dikembangkan Polda
awa Timur guna memberdayakan (, adalah dengan cara
antara lain A
1# Pimpinan membuat regulasi berupa menyusun buku
petun!uk B 3*P tentan penanganan sengketa melalui (
sehingga dapat di!adikan sebagai pegangan bagi setiap
personil dalam menerapkan ( di tengah masyarakat.
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
35/51
%&
2# Pimpinan menyusun !uklak B !uknis B !ukmin tata cara
teknis penerapan ( yang menguraikan tentang
pembagian ker!a dan siapa berbuat apa serta bagaimana
cara menger!akannya terhadap setiap personil sehingga
setiap personil !elas kewenangan, peran, tugas, dan
posisinya dalam mekanisme (.
%# Pimpinan menekankan kepada setiap personil agar
supaya mengutamakan tindakan preempti$ dalam
menegakan hukum. (rtinya, a!aran Polda harus
melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada seluruhkomponen masyarakat agar supaya mereka memahami
dan menyadari permasalahan hukum secara menyeluruh
sehingga tidak melakukan protes, un!uk rasa, dan
demonstrasi ketika ada temannya atau kelompoknya yang
ditangkap karena melakukan pelanggaran hukum,
misalnya melakukan pemukulan, per!udian, atau tindakan
anarkisme lainnya, dengan catatan apabila caracara
mekanisme ( tidak bisa lagi dilakukan.
Kapolda menekankan kepada setiap personil agar supaya
mengutamakan tindakan preCenti$ dalam menegakan
hukum. (rtinya, !a!aran Polda harus mengembangkan
program Polmas secara cepat di tengah masyarakat
sehingga terbentuk kewaspadaan dan kepedulian
masyarakat terhadap lingkungannya berupa
pemberdayaan siskamling, ronda, pamswakarsa, dan lain
lain dalam kerangka pencegahan tindak pidana. (pabila
ter!adi sengketa, maka dikedepankan mekanisme (
sehingga setiap masalah diselesaikan dengan cara
musyawarah, dan kalau mekanisme ( tidak
menyelesaikan masalah maka baru ditempuh !alur hukum.
8# Pimpinan merancang sistem yang mengedepankan
petugas polmas dengan perangkat GKP) dan +KP) nya
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
36/51
%8
untuk di!adikan sebagai u!ung tombak dalam
pemberdayaan ( di tengah masyarakat sehingga
setiap sengketa yang muncul dapat diselesaikan melalui
mediasi oleh petugas polmas.
9# Pimpinan melakukan kemitraan B ker!asama B komunikasi B
koordinasi dengan berbagai komponen masyarakat
sehingga mekanisme ( dapat diterapkan, antara lain,
sebagai berikut A
a# Komponen masyarakat, seperti *rmas, dalam hal ini
misalnya, NU dan )uhammadiyah, telahmemberikan dukungan dan partisipasi yang sangat
besar kepada Polda dalam menciptakan kerukunan
antar umat beragama di wilayah awa Timur. NU dan
)uhammadiyah selalu melakukan misi sosial
menyelenggarakan sosialisasi pentingnya hidup
rukun dan melakukan adCokasi terhadap kon$lik
kon$lik yang berbau agama, sehingga mempengaruhi
Polda awa Timur dalam menegakan hukum.
b# Komponen masyarakat, seperti -3)BN?*, misalnya
/=E, /PE, Ealhi, Kontras, dan lainlain, telah
memberikan bantuan yang sangat besar kepada
Polda dalam menangani kon$likkon$lik sosial di
tengah masyarakat sekaligus memberikan in$ormasi,
data, $akta tentang potensi ancaman terhadap
Kamtibmas. Komunitas -3) selalu memberikan
masukan data dan in$ormasi tentang berbagai hal,
baik dalam hal praktek korupsi, penyakit sosial di
tengah masyarakat, aksi ke!ahatan di !alanan, dan
premanisme di tempat umum sehingga dapat
di!adikan sebagai deteksi dini. Komunitas -3) !uga
melakukan adCokasi, mediasi, dan pendampingan
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
37/51
%9
terhadap korban kon$lik sosial sehingga akan
mendukung upaya Polri dalam menegakan hukum.
c# Komponen masyarakat, seperti tokoh masyarakat
yang ada di tingkat T dan E mampu
menyelenggarakan sistem keamanan lingkungan
"3iskamling# di daerahnya masingmasing sehingga
akan mendukung Polri "program Polmas# dalam
menciptakan kamtibmas. 3iskamling yang
merupakan wu!ud nyata keari$an lokal masyarakat
/ndonesia akan men!adikan masyarakat sebagai5polisi6 di lingkungannya masingmasing, sehingga
akan sangat membantu Polri dalam menegakan
hukum.
d# Komponen masyarakat, seperti tokoh adat, akan
mendukung dalam menyelesaikan persoalan dan
permasalahan masyarakat di wilayah pedalaman
atau wilayah pesisir yang masih memegang nilainilai
adat yang kuat. )elalui peranan tokoh adat, setiap
kon$lik sosial akan dapat diselesaikan secara adat,
penyakit adat di budaya masyarakat tertentu, seperti
per!udian, sabung ayam dan minum tuak, dapat
diselesaikan melalui eksistensi tokoh adat, sehingga
akan memberikan kontribusi yang besar kepada Polri
dalam memberdayakan mekanisme (.
e# Komponen masyarakat, seperti tokoh agama, dapat
membantu memberdayakan (, khususnya dalam
penyelesaian kon$lik yang bersentuhan dengan
agama maupun dalam menengahi atau menangani
kon$lik yang ter!adi di tengah masyarakat. alam
masyarakat yang masih primiti$, masyarakat
cenderung lebih percaya dan mengikuti perkataan
dan petuah para tokoh agama dibandingkan dengan
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
38/51
%:
pe!abat kelurahan atau desa setempat. 'al ini tentu
potensial untuk diman$aatkan oleh Polri untuk
menegakan hukum melalui mekanisme (.
$# Komponen masyarakat, seperti tokoh pemuda dan
organisasi kepemudaan, akan mampu bersinergi
dalam memberdayakan (. Tokoh pemuda yang
tergabung dalam KNP/, Kosgoro, GKPP/, )K?,
Karang Taruna, dan para pemuda yang tergabung
dalam +anser NU, Pemuda )uhammadiyah, satgas
partai politik, dan satgas ormas lainnya, dapatmemberikan pengaruh positi$ dalam melakukan
pemberdayaan ( dan menciptakan rasa aman
masyarakat dari aksi ke!ahatan, aksi narkoba, aksi
terorisme, aksi )iras, dan lainlain, sehingga
membantu tugas pokok Polri. +erbagai komunitas
dan organisasi kepemudaan dapat di!adikan sebagai
wahana untuk kegiatan yang positi$ di tengah
masyarakat sehingga akan menghindarkan dari aksi
anarkisme massa, kerusuhan massal, dan tawuran
antar siswa, pela!ar maupun mahasiswa.
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
39/51
%;
BAB VII
PENUTUP
/3. Ke'$!%"lan
a. Kompetensi personil B anggota dalam memahami, menguasai,
menghayati, dan menerapkan mekanisme ( terhadap
sengketa yang ter!adi di tengah masyarakat masih lemah
sehingga kurang mendukung kepastian hukum. *leh karena
itu, langkah yang perlu dilakukan Kapolda adalah melakukan
pengarahan, pembekalan, sosialisasi, simulasi, komunikasi dankoordinasi.
b. 3istem dan metode yang dikembangkan dalam
memberdayakan ( masih belum lengkap dan belum
sempurna sehingga menyulitkan bagi setiap personil Polda
dalam menerapkan mekanisme ( apabila ter!adi sengketa di
tengah masyarakat. oleh karena itu, langkah yang perlu
dilakukan Kapolda adalah melakukan regulasi, komunikasi,koordinasi, dan pembuatan piranti lunak B 3*P lainnya.
/5. Rek&!en#a'$
a. Perlunya )abes Polri membuat semacam buku pedoman B
petun!uk pelaksanaan B 3*P mengenai tata cara teknis
penerapan ( yang didalamnya berisi tentang bagaimana
proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, bagaimana
peran Polri, bagaimana agar bersi$at mengikat kesepakatan
antar pihak, dan bagaimana kompetensi potensi lokal dalam
mekanisme (, sehingga dapat di!adikan sebagai pedoman
bagi Polda dalam memberdayakan (.
b. alam merumuskan lternative -ispute 3esolution (-3)
memuat ketentuan8ketentuan sebagai berikut4
1# )embuat dan menyusun mekanisme penyelesaian secara
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
40/51
%
musyawarah mu$akat melalui lternative -ispute
3esolution (-3) yang berisikan antara lain.
a# /nisiati$ penyelesaian masalah muncul dari kedua
belah pihak yang bersengketa.
b# Kepentingan korban terpenuhi.
c# Penyelesaian masalah didampingi oleh pihak ketiga
yang ditokohkan oleh masyarakat.
d# Penyelesaian kasus melalui musyawarah mu$akat
bersi$at $inal
e# Penyelesaian kasus merupakan crime clearance2# )enyusun perkara perkara yang men!adi ruang lingkup
penyelesaian secara musyawarah mu$akat antara lain
tindak pidana ringan dan perkara yang tidak ringan tetapi
nilai ekonominya sangat murah dan perkara lainnya yang
menurut pihak pelapor dan terlapor telah memenuhi rasa
keadilan bagi keduanya.
%# )elaksanakan sosialisasi mekanisme penyelesaian perkara
secara musyawarah mu$akat B lternative -ispute
3esolution (-3)
)elaksanakan inCentarisasi terhadap tokoh tokoh "Tokoh
agama, Tokoh masyarakat, Tokoh (dat dan lainnya# yang
dapat men!adi mediator dan saksi dalam proses
penyelesaian masalah.
c. Perlunya Pemda dan P Propinsi awa Timur membuat dan
mengesahkan Perda Tentang Penyelesaian 3engketa iluar
Pengadilan dengan mengundang dan meminta masukan dari
unsur =3 "Polda, ke!ari, dan pengadilan negeri# sehingga
akan menguatkan proses penegakan hukum di /ndonesia.
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
41/51
&0
DA8TAR PUSTAKA
1. Eidnyana, / )ade. 200:. rternatif Penyelesaian Sengketa (-3).
akartaA /ndonesia +usiness -aw =enter "/+-=# beker!asama dengan
Kantor 'ukum ?ani !emat H Partners.
2. 'adimulyo. 1:. *empertimbangkan -3 (Ka+ian lternatif
Penyelesaian Sengketa di 9uar Peradilan). akartaA -embaga 3tudi
dan (dCokasi )asyarakat "4-3()#.
%. -aporan 3atuan Polda awa Timur, Tahun 2012&. 3ad!iono, Polri alam Perkembangan 'ukum /ndonesia,
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
42/51
&1
ada 8 prinsip revolusi mental yaitu:
1. Gerakan Revolusi Mental bukan proyek tapi gerakan sosial, yang fokus
pada perwujudan 6 nilai strategis instrumental untuk mendorong kemajuanndonesia,
!. "da tekad politik untuk menjamin kesunggu#an pemerinta#.
$. %arus bersifat lintas sektoral, tidak bole# di sera#kan ke &ementerian
tertentu.
'. (ersifat partisipasi )&olaborasi *emerinta#, Masyarakat +ipil, +ektor
*rivat dan "kademisi.
-. iawali program pemi/u )value atta/k utk menguba# perilaku masyarakat
se/ara konkret dan /epat.
6. esain program #arus rama# pengguna )user friendly, populer menjadiGaya #idup dan sistemik %olistik.
0. ilai2nilai yang di kembangkan bertujuan mengatur ke#idupan sosial
)moralitas publik bukan mengatur moralitas privat. an,
8. apat diukur dampaknya.
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
43/51
&2
abu, 2 (pril 2018 J ibaca 0;8 kali
Url +erita
Oleh: Kompol Jean Calvijn Simanjutak, S.Ik, MH.
Harapan masyarakat terwujudnya personil Polri yang profesional dalam
mewujudkan Kamtibmas dan memberikan pelayanan terhadap
masyarakat tentunya membawa konsekwensi dan konsistensi bahwa
Polri harus mampu berbenah diri, mengubah paradigma lama menuju
paradigma baru Polri berupa mind set dan culture set dalam
memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang diseleraskan dengankeinginan dan harapan masyarakat.
Perubahan paradigma baru Polri ini sesuai strategi dan kebijakan
organisasi Polri sebagaimana dimaksud pada Grand Strategi Polri 2005-
2025 yang merupakan kerangka dasar arah kebijakan strategis Polri
pada setiap tahapan yakni trust building, partnership building dan strive
for excelence.
Pengaruh lingkungan strategik dan perkembangan dinamika masyarakat
yang menuntut dilakukannya reformasi birokrasi Polri yang mengarah
pada profesionalisme dan modernisasi mengharuskan organisasi Polri
disetiap tingkatan melakukan perubahan paradigma agar reformasi
birokrasi Polri dapat tewujud ditengah-tengah masyarakat.
Reformasi birokrasi Polri saat ini menekankan pada tiga masalah sentral
yakni: interumental, struktural dan kultural dengan harapan terjadinya
paradigma baru Polri di dalam pelaksanaan tugas Kepolisiansebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
yakni memelihara Kamtibmas, perlindungan, pengayoman dan
pelayanan masyarakat dan penegakan hukum.
Dalam tatanan instrumental dan struktural paradigma baru Polri telah
dimplemetasikan di dalam undang-undang dan kebijakan-kebijakan
namun paradigma baru Polri belum sepenuhnya berdampak pada
perubahan perilaku anggota Polri di masyarakat khususnya dalam
http://analisadaily.com/index.php/opini/news/revolusi-mental-mewujudkan-profesionalisme-polri/128909/2015/04/29http://analisadaily.com/index.php/opini/news/revolusi-mental-mewujudkan-profesionalisme-polri/128909/2015/04/29http://analisadaily.com/index.php/opini/news/revolusi-mental-mewujudkan-profesionalisme-polri/128909/2015/04/29http://analisadaily.com/index.php/opini/news/revolusi-mental-mewujudkan-profesionalisme-polri/128909/2015/04/29
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
44/51
&%
memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang masih
mencerminkan karakter antagonis dan kurang humanistis.
Masih perlu proses menuju perubahan yang komprehensif untuk
mewujudkan Polisi Sipil (Civilian Police). Dampak dari belum
terimplemetasinya paradigma baru Polri adalah kemandirian,
profesionalisme dan kepercayaan masyarakat tidak akan terwujud.
Penggerak Revolusi Mental
Dalam menjawab tuntutan masyarakat terhadap pelayanan Polri
semakin meningkat disertai pengaruh global yang membawa perubahan
mendasar pada tatanan kehidupan masyarakat maka Polri telah
mereformasi diri melalui Bijak Perubahan Instrumental, Struktur, Kultural
(Polisi Sipil) yang dapat diartikan sebagai bahagian dari pencapaian
penggerak revolusi mental.
Perubahan kultur (revolusi mental) merupakan salah satu misi Polri
yang harus diwujudkan melalui kinerja yang merupakan aktualisasi dari
pelaksanaan tugas yang telah digariskan dalam pengorganisasian danketatalaksanaan kerja Kepolisian.
Terwujudnya pelaksanaan tugas yang sinergis dan akuntabel sesuai
dengan perubahan kultur tentuanya tidak terlepas dari kemampuan
sumber daya manusia dari tingkat paling atas sampai tingkat paling
bawah ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Namun pada kenyataannya, selama ini bahwa salah satunya Polri
dianggap belum mampu menampilkan kinerja berbasis pelayanan
sesuai dengan harapan masyarakat dimana masih banyak keluhan
masyarakat tentang kinerja dan perilaku anggota Polri (culture). Hal
tersebut disebabkan salah satunya adalah dalam upaya pembinaan
sumber daya manusia Polri, masih dihadapkan dengan berbagai
permasalahan yang harus segera dibenahi untuk dapat lebih
mengoptimalkan kinerja Polri dalam pelaksanaan tugasnya yang
berlandaskan profesionalisme, modern dan bermoral.
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
45/51
&&
Agar terwujudnya postur Polri yang profesional, modern dan bermoral
tentunya tidak dapat dipisahkan dari peran dan fungsi organisasi Polri,
untuk itu diperlukan reposisi dan restrukturisasi fungsi dan peran yangdilandasi oleh kultur Polri.
Untuk mewujudkan Polri yang profesional, modern dan bermoral dan
memenuhi harapan masyarakat sebagai paradigma baru Polri tentunya
dibutuhkan suatu strategi pengimpelemtasian yang mengarah pada
aspek kegiatan, aspek kelembagaan dan aspek sumber daya manusia
guna memantapkan kultur yang berorientasi pada masyarakat, sehingga
pada akhirnya transformasi reformasi Polri yang mandiri, profesional
dan dipercaya masyarakat dapat terwujud.
Penutup
Untuk menampilkan sosok anggota Polri yang lebih berempati kepada
masyarakat sehingga dapat memaknai arti sebagai pelindung,
pengayom dan pelayan masyarakat secara hakiki sebagai penggerak
revolusi mental. Tahapan sosialisasi dan pelatihan perubahan mindset
dan culture set harus diintensifkan dari tingkat perwira tinggi sampaidengan tingkat terendah dan lebih diintensifkan sampai tingkat Polsek
dengan melibatkan ahli di bidang pelayanan.
Namun merubah pola pikir dan budaya kerja bukanlah hal yang mudah,
diperlukan waktu yang cukup sehingga perubahan ini harus dilakukan
secara serius, konsisten, berlanjut, dan berkesinambungan.
Oleh karena itu, perlu adanya penataan sistem pendidikan yang
komprehensif serta keteladanan dari pimpinan (leading by example)
agar perubahan budaya yang dilakukan dapat tertanam dan melekat
sebagai budaya baru Polri.
Untuk itu perangkat bahan ajaran dan kurikulum harus terintegrasi
sesuai dengan kompetensi masing-masing jenjang pendidikan disemua
lembaga pendidikan polri, yang berorientasi kepada pembentukan
pribadi dan sosok polri yang lebih mengedepankan sebagai pelayan
masyarakat. ***
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
46/51
&8
Penulis adalah Pasis Sespimmen Polri Dikreg ke-55.
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
47/51
&9
– Isi dari pasal 27 ayat 3 UUD 1945 (hasil amandemen)
“ setiap warga Negara erha! dan wa"i i!#t serta dalam #payapemelaan Negara$%
&a!na yang ter!and#ng ' setiap warga negara memili!i ha! #nt#!
mendapat!an perlind#ngan dari negara serta wa"i #nt#! i!#t serta
dalam #paya pemelaan negara memela negara tida! har#s dalam
w#"#d perang tetapi isa diw#"#d!an dengan ara lain seperti'
*% I!#t serta dalam mengaman!an ling!#ngan se!itar (sepertisis!amling)
*% I!#t serta memant# !+ran enana di dalam negeri
– ,ela"ar dengan te!#n pela"aran ata# mata !#liah -endidi!an
.ewarganegaraan ata# p!n
– /elal# menaati dan mela!sana!an perat#ran
– Isi dari pasal 30 ayat 1 UUD 1945
“tiap*tiap warga negara erha! dan wa"i i!#t serta dalam
pertahanan dan !eamanan Negara$
&a!na yang ter!and#ng ' setiap warga negara memp#nyai ha! #nt#!
mendapat!an !eamanan dari negara dan memp#nyai !ewa"ian#nt#! mela!#!an #paya #nt#h pertahanan negara Ind+nesia Upaya
pertahanan dan !eamanan har#slah men"amin teregahnya ata#
teratasinya hal*hal yang langs#ng ata# tida! langs#ng dapat
menggangg# "alannya pemang#nan nasi+nal %
– Isi dari pasal 30 ayat 2 UUD 1945
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
48/51
&:
“#saha pertahanan dan !eamanan Negara dila!sana!an melal#i
sistem pertahanan dan !emanan ra!yat semesta +leh NI dan -I
seagai !e!#atan #tama dan ra!yat seagai !e!#atan pend#!#ng$
&a!na yang ter!and#ng ' #saha pertahanan !eamanan negara
dila!#!an melal#i sistem pertahanan dan !eamanan ra!yat semesta
dengan NI dan -I seagai !e!#atan paling esar yang ert#gas
#nt#! men"adi !eamanan dan !etertian masyara!at memant#
menangg#langi a!iat enana alam peng#ngsian dan pemerian
ant#an !eman#siaan menangani !riminalitas dan memelihara
!eamanan dalam negeri sedangan t#gas ra!yat yang memp#nyai!e!#atan pend#!#ng adalah dengan tida! mela!#!an hal hal yang
dapat menghamat ata# memeri anaman pada !eamanan N.I
+nt+hnya dengan tida! mela!#!an a!si ter+risme tida! mela!#!an
!e!erasan yang era# / mer#sa! ling!#ngan ata# tida!
mem#at gera!an sparatis g#na menipta!an negara ar#
– Isi dari pasal 30 ayat 3 UUD 1945
“entara Nasi+nal Ind+nesia terdiri atas ng!atan Darat ng!atan
a#t dan ng!atan Udara
seagai alat negara ert#gas mempertahan!an melind#ngi dan
memelihara !e#t#han dan
!eda#latan negara%$
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
49/51
&;
&a!na yang ter!and#ng ' NI ert#gas #nt#! mempertahan!an
melind#ngi dan memelihara !e#t#han N.I eri!#t ini adalah t#gas
t#gas NI g#na melind#ngi dan memelihara !eamanan N.I
) mela!sana!an +perasi militer #nt#! perang
,) +perasi militer selain perang yait# #nt#!'
1% mengatasi gera!an separatis ersen"ata
2% mengatasi pemer+nta!an ersen"ata
3% mengatasi a!si ter+risme
4% mengaman!an wilayah peratasan5% mengaman!an +"e! 6ital nasi+nal yang ersiat strategis
8% mela!sana!an t#gas perdamaian d#nia ses#ai dengan !ei"a!an
p+liti! l#ar negeri
7% mengaman!an -residen dan a!il -residen eserta !el#arganya
:% memerdaya!an wilayah pertahanan dan !e!#atan pend#!#ngnya
seara dini ses#ai dengan sistem pertahanan semesta
9% memant# t#gas pemerintahan di daerah
10% memant# .ep+lisian Negara ep#li! Ind+nesia dalam rang!at#gas !eamanan dan !etertian masyara!at yang diat#r dalam
#ndang*#ndang
11% memant# mengaman!an tam# negara seting!at !epala negara
dan perwa!ilan pemerintah asing yang sedang erada di Ind+nesia
12% memant# menangg#langi a!iat enana alam peng#ngsian
dan pemerian ant#an !eman#siaan
13% memant# penarian dan pert+l+ngan dalam !eela!aan (searh
and res#e)
14% memant# pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan
penerangan terhadap pema"a!an per+mpa!an dan
penyel#nd#pan%
– Isi dari pasal 30 ayat 4 UUD 1945
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
50/51
&
“.ep+lisian Negara ep#li! Ind+nesia seagai alat negara yang
men"aga !emanan dan
!etertian masyara!at ert#gas melind#ngi mengay+mi melayanimasyara!at serta
menega!!an h#!#m%$
&a!na yang ter!and#ng ' -I ert#gas #nt#! melind#ngi dan
mengay+mi masyara!at dari segala !riminalitas yang ada serta
melayani masyara!at seperti meng#r#s lap+ran !eti!a ada arang
hilang ata# +rang yang hilang dan menega!!an h#!#m dengan
mengena!an san!si !epada +rang +rang yang melanggar h#!#m diInd+nesia
– Isi dari pasal 30 ayat 5 UUD 1945
“/#s#nan dan !ed#d#!an entara Nasi+nal Ind+nesia .ep+lisian
Negara ep#li!
Ind+nesia h##ngan !ewenangan entara Nasi+nal Ind+nesia dan
.ep+lisian Negara ep#li!
Ind+nesia di dalam men"alan!an t#gasnya syarat*syarat
!ei!#tsertaan warga negara dalam
#saha pertahanan dan !eamanan diat#r dengan #ndang*#ndang%$
&a!na yang ter!and#ng ' mes!i NI dan -+lri ereda dalam
str#!t#r +rganisasi nam#n dalam men"alan!an t#gas dan #ngsi
masing*masing !ed#anya e!er"a sama dan saling mend#!#ng dalam
s#at# “sistem pertahanan dan !eamanan ra!yat semesta$ t#gas NI
dan -I sama sama men"aga !eamanan negara dan melind#ngi
8/18/2019 265042059 Nkp Adr Azis Andriansyah
51/51
80
ra!yat syarat syarat !ei!#tsertaan ra!yat dalam #saha pertahanan
dan !eamanan s#dah diat#r di #ndang #ndang 1945%
Recommended