View
10
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
PENGANTAR HK PAJAK POSITIP HK PAJAK
POSITIP
WHY
HOW MUCH
HOW TO BE DONE
- Def.Pajak Hk,Sosial,Ekonomi)-Hk.Pajak (Pengertian,kddkan dan Pembagian)--Tugas dan Sasaran-- Utang Pajak-- Pengadilan Pajak-- Sandera Pajak
PPHPBBBEA METERAIBPHTBPPN & PPnPAJAK DAERAH
FISCAL POLICY
1.Pemungut T. Bakti2. Yang
Dipungut T.
Asuransi T.Badan
Umum3. Masy. Umum -
T.Devident -
T.Pompa/daya Beli
1.T.Kepentingan
Trp.Proporsional
2. T.Daya Pikul
Trp.Progresip
3. Fiscal Policy
1.Yuridis2.Umum dan
Merata3.Ekonomis 4.Domisili5.Sumber6.Rentabilit
as7.Timing8.Resiprosit
as
K. PEMUNGUT
T. Bakti = kewajiban Pajak Mutlak
Negara telah memberikan Public Service, maka rakyat hrs berbakti kepada negara, antara lain dalam bentuk pembayaran pajak
---- kelemahannya : Negara - otoriter
K. Yg DIPUNGUT
T. Badan Umum
Pajak = Pembayaran iuran anggota perkumpulan/organisasi /badan Umum
T. Asuransi
Pajak = Premi Asuransi
Kelemahan : - melupakan unsur paksaan dalam pajak - melupakan salah satu ciri pajak, tidak ada kontraprestasi secara langsung
K. MASYARAKAT UMUM
T. DAYA BELI / POMPA
T. DEVIDENT
Negara mempunyai saham dalam masyarakat,oleh karena itu berhak atas devident
Pajak mengurangi daya beli WP, tetapi dipergunakan untuk kepentingan Umum
Semakin besar kepentingan penduduk terhadap kegiatan pelayanan negara yang diinginkanya, maka makin besar pajaknya ( Trp. Proportional )
Pembagian Beban Pajak didasarkan kepada :1. Besarnya Ph / Kemampuan Ekonomi WP2. Besarnya Kebutuhan Primer ( PTKP / Biaya )3. Ph. – Kebut.Primer = Daya Pikul X Trp.
Progresip
Baca : Psl 7 ayat (1) Yo. Psl 17 ayat (1) hrf a UU PPh
1. Yuridis
Pemungutan pajak hrs berdasarkan UUPsl.23 (A) UUD 1945 Amandemen ke-3
2. Umum dan Merata Umum Non Diskriminasi Merata Tekanan Beban Pajaknya
3. Ekonomis - pajak tdk boleh menghalangi kebahagiaan rakyat tdk boleh bertentangan dengan kepentingan umum tdk boleh menghalangi usaha perdagangan / industri
HOW TO BE DONE
Negara berwenang memungut pajak berdasar domisili WP ybs
Negara memungut pajak berdasar sumber penghasilan WP ybs
Pemungutan pajak harus memberikan hasil
Pemungutan pajak harus dilakukan pada saat yang tepat
Negara akan memberikan pembebasan pajak dengan syarat timbal balik
EQUALITY/non diskriminasi
CERTAINTY
CONVENIENCE OF PAYMENT/ timing
EFISIENSY (ECONOMIC OF COLLECTION )
Bandingkan dengan asas asas pemungutan pajak – Prof.Dr Myasto dan Prof.Dr.Rochmat Soemitro
LITERATURE :
ROCHMAT SOEMITRO – asas dan Dasar Perpajakan ( 1,2,3)----------------------------------, Pajak ditinjau dari segi HukumErly Suandy , Hukum PajakR.Santoso Brotodihardjo, Pengantar Hukum PajakAdrian Suteki, Hukum PajakWirawan B Ilyas dan Richard Burton, Hukum PajakHaula Rosdiana, Edi Slamet Iriaanto, Pengantar Ilmu Pajak
UU perpajakan nasional
Recommended