View
7.552
Download
10
Category
Preview:
Citation preview
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR...................................................................................................... III
DAFTAR ISI................................................................................................................... V
BAB I PENDAHULUAN...............................................................................................1
A. Latar Belakang............................................................................................1
B. Tujuan.........................................................................................................4
C. Manfaat.......................................................................................................4
D. Ruang Lingkup............................................................................................5
BAB II PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN LALU LINTAS PADA MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn)
..........................................................................................................................
6
A. Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas.....................................................6
B. Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Silabus..............................28
C. Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran (RPP).................................................................................38
BAB III PENUTUP.......................................................................................................54
DAFTAR PUSTAKA......................................................................................................55
V
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Masalah keamanan sangat erat kaitannya dengan lalu lintas karena berbagai
masalah dalam masyarakat berkaitan dan menggunakan lalu lintas sebagai sarananya.
Keamanan yang berkaitan dengan lalu lintas adalah keamanan terhadap manusia,
kendaraan, jalan maupun lingkungan. Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan bahwa peran dan fungsi polisi dibidang lalu
lintas adalah Pendidikan Masyarakat Lantas (education), Rekayasa Lantas (enginering),
Penegakan Hukum (law enforcement), Registrasi dan Identifikasi pengemudi dan
kendaraan bermotor (regestration and identification), dan sebagai pusat K3I (Komando,
kendali, Koordinasi dan Informasi) lalu lintas.
Fungsi dan peran tersebut bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan,
ketertiban dan kelancaran lalu lintas, meminimalisisir korban fatalitas sebagai akibat
terjadinya kecelakaan lalu lintas, kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan peraturan
lalu lintas, serta meningkatkan pelayanan masyarakat dibidang lalu lintas. Sejalan
dengan perkembangan masyarakat saat ini maka kebutuhan sarana dan prasrana yang
terkait dengan transportasi guna mendukung produkstivitas di berbagai bidang yang
menggunakan sarana jalan raya semakin meningkat. Hal tersebut memberi dampak
positif dan negatif.
Dampak positif tersebut menyangkut aspek efisiensi waktu, namun di sisi lain juga
membawa dampak negatif yaitu timbulnya permasalahan-permasalahan lalu lintas yang
terus tumbuh dan berkembang. Permasalahan tersebut adalah kemacetan, pelanggaran
dan kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas dipandang memberi kontribusi yang
cukup besar pada kecelakaan lalu lintas. Hasil studi terungkap bahwa 42% dari 1260
kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada umumnya diawali dengan pelanggaran
lalu lintas oleh pengemudi, sisanya sebanyak 58% disebabkan oleh kondisi kendaraan,
jalan dan alam. Kecelakaan lalu lintas walaupun tidak dominan, pengemudi tetap
memberi kontribusi bagi timbulnya kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor
bukan manusia (Farouk Muhammad, 1998).
1
Melihat gambaran di atas maka diperlukan kegiatan pengendalian lalu lintas
secara menyeluruh dan terpadu, tidak cukup hanya dengan penegakan hukum semata,
namun perlu melakukan upaya yang ditunjang oleh seluruh komponen bangsa, adanya
peran aktif dari masyarakat dalam mewujudkan rasa kesadaran dan disiplin dalam
melakukan aktivitas di jalan raya. Hal ini sesuai dengan amanat pasal 258 Undang-
Undang No. 22 tahun 2009, bahwa “masyarakat wajib berperan serta dalam
pemeliharaan sarana dan prasarana, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas dan
berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan dan kelancaran lalu lintas
dan angkutan jalan”.
Disiplin berlalu lintas merupakan salah satu pencerminan dari disiplin nasional
yang menunjukkan harga diri atau martabat sebuah bangsa. Maka dari itu selayaknya
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) lebih mengedepankan aspek pendidikan
kepada masyarakat berkaitan dengan disiplin berlalu lintas. Strategi dan program untuk
mewujudkan dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu
lintas melalui kegiatan “Road Safety”. Road safety merupakan program kegiatan untuk
melindungi pemakai jalan agar aktivitas dan produktivitasnya tidak terganggu oleh
berbagai masalah sosial di jalan raya serta terwujudnya keselamatan di jalan.
Implementasi kegiatan road safety dilakukan melalui: Polsana (Polisi Sahabat Anak),
PKS (Patroli Keamanan Sekolah), Traffic Police Goes to Campus, Safety Riding,
Kampanye Keselamatan Lalu Lintas, TMC (Traffic Management Centre), Sekolah
mengemudi, Saka Bhayangkara Lantas, Traffic Board, Taman Lalu Lintas, Operasi
Kepolisian, Penegakan Hukum (Djoko Susilo, 2007).
Kegiatan road safety pada dasarnya lebih menekankan pada model pendidikan
ekstrakurikuler, dimana sasaran pendidikan terhadap beberapa kelompok yang bersifat
terbatas. Sementara amanat UU No. 22 tahun 2009 pada pasal 258 tersebut lebih
mengedepankan kewajiban setiap orang mampu memahami secara keseluruhan dari
aspek kognitif, afektif dan motorik. Oleh karena itu untuk membangun pemahaman
secara gradual tidak cukup pengetahuan lalu lintas tersebut diajarkan dalam bentuk
ekstrakurikuler, namun harus lebih mendasar melalui pendidikan intrakurikuletr dan
dikenalkan mulai dari tingkat pendidikan TK sampai dengan SMA yang sifatnya
diintegrasikan melalui mata pelajaran tertentu. Strategi integrasi dilakukan melalui telaah
Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang menagandung etika dan
2
kedisiplinan. Salah satu SK dan KD yang bermuatan kedua hal tersebut adalah mata
pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn).
Secara konsep, dapat dikemukakan bahwa PKn adalah pengorganisasian dari
disiplin ilmu-ilmu sosial dan humaniora dengan penekanan pada pengetahuan dan
kemampuan dasar tentang hubungan antar warganegara dan warganegara dengan
negara yang dilandasi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, nilai
luhur dan moral budaya bangsa, memiliki rasa kebangsaan (nasionalisme) yang kuat
dengan memperhatikan keragaman agama, sosiokultural, bahasa, dan suku bangsa,
dan memiliki jiwa demokratis yang diharapkan dapat diwujudkan dalam perilaku sehari-
hari. Dengan kata lain bahwa materi/konten PKn di Indonesia terdiri dari beberapa
disiplin ilmu yang memerlukan pengorganisasian materi secara sistematis dan
pedagogik, seperti ilmu hukum, politik, tatanegara, humaniora, moral Pancasila,
psikologi, nilai-nilai budi pekerti dan disiplin ilmu lainnya (Arnie Fajar, 2003).
Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah nama salah satu mata pelajaran
sebagai muatan wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah (Pasal 37 Ayat
1 UU SPN). Selanjutnya dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi ditegaskan bahwa PKn termasuk cakupan kelompok
mata pelajaran Kewarganegaraan dan Kepribadian, dimaksudkan untuk peningkatan
kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya
sebagai manusia. Selain itu perlu pula ditanamkan kesadaran wawasan kebangsaan,
jiwa patriotisme dan bela negara, penghargaan terhadap hak asasi manusia,
kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, kesetaraan gender, demokrasi,
tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap
serta perilaku berlalu lintas.
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Departemen Pendidikan Nasional
melalui Direktorat Jenderal Mananjemen Pendidikan Dasar dan Menengah menyusun
Model Pengintegrasian Pendidikan Keselamatan Lalu Lintas melalui Kegiatan
Pembinaan Pendidikan Kewarganegaraan dan Kepribadian untuk satuan pendidikan
tingkat Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah
Aliyah (SMA/MA).
3
B. Tujuan
Model pengintegrasian ini sebagai salah satu panduan bagi guru SD/MI, SMP/MTs,
dan SMA/MA dalam rangka mengintegrasikan pendidikan lalu lintas dalam pembelajaran
PKn. Secara khusus dengan menggunakan model ini para guru SD/MI, SMP/MTs, dan
SMA/MA dapat memperoleh pemahaman dalam hal:
a. Menganalisis substansi dan hubungannya dengan pendidikan lalu lintas sebagai
pesan-pesan konstitusional dengan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi
dasar PKn.
b. Mengintegrasikan aspek dan indikator pendidikan lalu lintas serta nilai acuan
pendidikan lalu lintas ke dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar PKn.
c. Menyusun model integrasi pendidikan lalu lintas dalam silabus pembelajaran PKn.
d. Menyusun model integrasi pendidikan lalu lintas kedalam rencana pelaksanaan
pembelajaran (RPP) Pkn.
C. Manfaat
Dengan menggunakan model ini, guru SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA dapat
melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
a. Membangun kehidupan sekolah sebagai lingkungan sadar berlalu lintas dengan
mengembangkan kebiasaan (habit) disiplin lalu lintas dalam kehidupan sehari-hari.
b. Membina warga sekolah agar memiliki kompetensi kewarganegaraan yang meliputi
pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), sikap dan watak
kewarganegaraan (civic dispositions), dan keterampilan kewarganegaraan (civic skill).
c. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan di sekolah melalui pendidikan lalu
lintas yang diintegrasikan secara sistematis dan sistemik dalam mata pelajaran
Pendidikan Kewarganegaraan.
D. Ruang Lingkup
Ruang lingkup model pengintegrasian ini berpijak pada pemahaman pendidikan
keselamatan lalu lintas yang ditinjau dari dimensi politik, sosiologi, ekonomi, dan hukum
yang dikemas secara padagogis dengan pengembangan nilai-nilai pendidikan lalu lintas
sebagai berikut:
4
TABEL 1. ASPEK DAN INDIKATOR PENDIDIKAN LALU LINTAS
Aspek dan Indikator Materi Pendidikan Keselamatan Lalu Lintas
1. Hukum:a. Menaati rambu-rambu lalu
lintas.b. Menaati marka jalan.c. Menaati isyarat pengatur lalu
lintas.d. Melengkapi pengamanan diri
dalam berlalu lintas.2. Sosiologi
a. Memberi kesempatan penyeberang jalan.
b. Tidak menyalahgunakan fungsi jalan dan badan jalan.
3. Ekonomia. Bersikap hemat dalam
perjalanan.b. Efektifitas perjalanan.
4. Psikologia. Rasa aman.b. Rasa nyaman.
5. Politika. Membuat kebijakan lalu lintas
didasarkan pada kepentingan umum/bersama.
b. Melaksanakan kebijakan lalu lintas berdasarkan kebenaran.
c. Pelaksanaan pengawasan kebijakan lalu lintas secara adil.
1. Pengertian a. Lalu Lintas.b. Rambu-Rambu Lalu Lintas.c. Marka Jalan, alat pemberi isyarat pengatur
lalu lintas.d. Pengamanan Diri sebagai Pemakai Jalan e. Tata Cara Berlalu Lintas dengan benar.
2. Dua belas (12) Gerakan Pengaturan Lalu Lintas, Isyarat pengaturan menggunakan Pluit dan gerakan dasar Senam Lantas.
3. Patroli Keamanan Sekolah (PKS).4. Pasal-pasal tertentu Undang-Undang no 22
tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Tips aman perjalanan:a. Pemahaman terhadap karakteristik dan
komponen rambu, marka, alat pemberi isyarat lalu lintas, kendaraan, Helm SIN.
b. Pemahaman terhadap 12 gerakan peng-aturan lalu lintas, isyarat menggunakan pluit.
c. Aplikasikan patroli keamanan sekolah (PKS).
d. Pemahaman terhadap pasal pasal tertentu undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
Berdasarkan ruang lingkup tersebut, pengembangan model pengintegrasian men-
cakup:
1. Penyusunan model integrasi pendidikan lalu lintas pada Standar Isi.
2. Penyusunan dan pengembangan integrasi pendidikan lalu lintas pada silabus.
3. Penyusunan dan pengembangan integrasi pendidikan lalu lintas pada rencana
pelaksanaan pembelajaran (RPP).
5
BAB II
PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN LALU LINTAS PADA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn)
A. Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas
MODELINTEGRASI PENGEMBANGAN ASPEK DAN INDIKATOR PENDIDIKAN LALU LINTAS
MELALUI MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn)SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH
(SMP/MTs)
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
MATERI PEMBELAJARAN
KLS/ SMT
ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU PENDIDIKAN LALU LINTAS
MODEL INTEGRASI
1. Menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
1.2Menjelaskan hakikat dan arti pentingnya hukum (termasuk UU Lalu Lintas)
1. Pengertian hukum.
2. Hakikat hukum bagi warga negara Indonesia termasuk UU No. 22 tahun 2009.
3. Unsur-unsur hukum
4. Tujuan dibuatnya hukum.
5. Tujuan dibentuknya UU No. 22 tahun 2009.
6. Tata urutan hukum di Indonesia..
7. Pentingnya hukum bagi warga
VII/1 1. Hukum : a. Menaati rambu-
rambu lalu lintasb. Menaati marka jalan
lalu lintasc. Menaati isyarat
pengaturan lalu lintasd. Melengkapi
pengamanan diri dalam berlalu lintas
2. Sosiologi :a. Memberi kesempatan bagi
penyeberang jalanb. Tidak menyalahgunakan
fungsi jalan dan badan jalan untuk kegiatan yang mengganggu fungsi jalan.
3. Ekonomi :
Pengertian Hukum: Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (berisi perintahperintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan sanksi oleh penguasa (Priyanto, dkk. 2008). Salah satu produk hukum yang Negara Republik Indonesia adalah UU No. 22 Tahun 2009 yaitu tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dibuat untuk menciptakan ketertiban di jalan. Karena itu di dalamnya memuat petunjuk hidup dalam berlalu lintas dan angkutan jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan: (1) mewujudkan pelayanan lalu linas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh
6
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
MATERI PEMBELAJARAN
KLS/ SMT
ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU PENDIDIKAN LALU LINTAS
MODEL INTEGRASI
negara.8. Kewajiban
setiap warga negara dalam menggunakan jalan menurut pasal 105 UU No. 22 Tahun 2009.
9. Perilaku yang harus dihindari karena tidak sesuai dengan etika dan budaya berlalu lintas.
a. Menunjukkan sikap tidak boros dalam perjalanan.
b. Menunjukkan sikap ketepatan waktu dalam perjalanan.
c. Memperoleh keuntungan dalam memanfaatkan jalan
4. Psikologi :a. Memperoleh rasa aman dalam
berlalu lintasb. Memperoleh rasa nyaman
dalam berlalu lintas5. Politik :
a. Membuat kebijakan lalu lintas didasarkan pada kepentingan umum.
b. Melaksanakan kebijakan didasari pada sikap menunjung tinggi kebenaran.
c. Melaksanakan pengawasan kebijakan tidak tebang pilih.
persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat nasional; (2) terwujudnya etika dan budaya berlalu lintas; (3) terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Menurut teori kedaulatan rakyat, hukum dibentuk atas kontrak bersama antara rakyat dan penguasa, atau antara yang diperintah dan yang memerintah dan apabila ada yang mengingkari, melanggar hukum merupakan tindakan melawan hukum. Hukum dibentuk dengan tujuaan tercipnya kedamaian dan ketertiban di masyarakat. Oleh karena itu wajib bagi setiap warga negara untuk menjunjung hukum seperti disebutkan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menunjung hukum dan pemerintahan tersebut tanpa kecuali. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 pasal 105 yang berbunyi ”Setiap orang yang menggunakan jalan wajib a. berperilaku tertib; dan/atau; b. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan kesalamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusajakan jalan.Pernyataan pasal tersebut menunjukkan bahwa hukumlah yang menjadi panglima, pedoman utama untuk bertindak, berperilaku dan berucap dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini berarti setiap warga negara tidak boleh menyimpang dari peraturan perundang- undangan yang berlaku (aspek hukum), termasuk Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itulah disebut “supremasi hukum”.
7
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
MATERI PEMBELAJARAN
KLS/ SMT
ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU PENDIDIKAN LALU LINTAS
MODEL INTEGRASI
Hakikat Hukum Hakikat hukum adalah aturan tentang tingkah laku manusia agar tercipta ketertiban di masyarakat dan bagi pelanggarnya diberikan sanksi. Indonesia sebagai negara hukum, maka dimanapun warga negara berada di wilayah hukum Republik Indonesia masih terikat oleh ketentuan hukum. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 masih relatif rendah, akibatnya sering terjadi pelanggaran yang berakibat kecelakaan, dan dikenai sanksi.
Unsur-Unsur Hukum : Hukum terbentuk karena unsur-unsur antara lain (1) Peraturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat; (2) Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib; (3) Peraturan itu pada umumnya bersifat memaksa, dan (4) Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran peraturan tersebut. Demikian juga pelanggaran terhadap UU No. 22 Tahun 2009 pasal 274 ” Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pasal 28 ayat (1) dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
Disini secara jelas demonstrasi dengan cara membakar ban, merusak rambu-rambu lalu lintas, memblokir jalan sangat bertentangan dengan pasal 28 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009.
Tujuan Hukum:
8
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
MATERI PEMBELAJARAN
KLS/ SMT
ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU PENDIDIKAN LALU LINTAS
MODEL INTEGRASI
Berdasarkan hakikat dan unsur pembentuknya, maka tujuan hukum adalah terciptanya ketertiban di dalam masyarakat. Ketertiban akan terwujud, bila seluruh komponen bangsa di negeri ini selalu menaati peraturan yang berlaku (aspek hukum) dan menjadi tanggung awab seluruh komponen bangsa ini.
Tata Urutan Peraturan Perundangan:Berdasarkan UU No. 10 tahun 2004 dinyatakan tata urutan peraturan perundangan Republik Indonesia mulai yng paling tinggi hingga terendah kedudukannya adalah 1. UUD 1945, 2. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah
Pengganti undang-undang (UU/PERPU) 3. Peraturan Pemerintaj (PP), 4. Peraturan Presiden (PERPRES), 5. Peraturan Daerah (PERDA). Prinsip yang mendasar dalam tata urutan tersebut bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.. Setiap peraturan di buat oleh lembaga yang berwenang.Berdasarkan tata urutan tersebut, UU No. 22 Tahun 2009 maupun UU No. 38 Tahun 2005 kedudukannya dibawah UUD 1945, dimana proses pembuatannya dilakukan bersamaan dan disepakati bersama oleh lembaga negara yaitu DPR dan Pemerintah. DPR sebagai wakil rakyat dan pemerintah yang menjalankan amanat rakyat. Karena itu hukum merupakan kontrak antara pemerintah dan rakyat.
Pentingnya Hukum.Pentingnya hukum bagi masyarakat adalah untuk
9
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
MATERI PEMBELAJARAN
KLS/ SMT
ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU PENDIDIKAN LALU LINTAS
MODEL INTEGRASI
memberikan jaminan perlindungan dan keadilan serta kepastian hukum terhadap warga negara. Jaminan perlindungan keadilan akan terwujud apabila para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya benar-benar komitmen dan tidak menyimpang dari aturan yang ada dan dilandasi oleh hati nurani yang bersih, jujur, bijaksana oleh para penegak keadilan dalam pengambilan keputusan yang seadil-adilnya. Disamping itu perlu didukung partisipasi aktif dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan termasuk UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Perilaku yang harus dihindari karena tidak sesuai dengan etika dan budaya berlalu lintas. 1. Tidak kebut-kebutan di jalan raya.2. Tidak memberi ruang gerak yang cukup bagi
kendaraan lain dari arah yang berlawanan.3. Tidak parkir kendaraan di sembarangan tempat.4. Tidak membunyikan klakson ditempat-tempat
tertentu seperti di depan Masjid, Gereja, Rumah Sakit dsb.
5. Tidak boleh menggunakan sirine, kecuali kendaraan tertentu yang di atur oleh ketentuan.
6. Tidak memberi kesempatan pada pejalan kaki atau penyeberang jalan.
7. Tidak boleh menerima telpon ketika mengemudi;8. Tidak memberi lampu isyarat ketika hendak
membelokkan kendaraannya.9. Tidak boleh meminum obat-obatan yang berakibat
ngantuk ketika mengemudi kendaraan.10. Tidak boleh membunyikan musik yang keras di
dalam kendaraannya.
10
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
MATERI PEMBELAJARAN
KLS/ SMT
ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU PENDIDIKAN LALU LINTAS
MODEL INTEGRASI
11. Tindak boleh mendahului kendaraan dari samping kiri kecuali ada petunjuk lalu lintas.
1.3 Menerapkan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
1. Penampilan perilaku sesuai dengan norma kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat
2. Penampilan perilaku sesuai norma adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Penampilan perilaku sesuai norma agama yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Penampilan perilaku sesuai norma kesopanan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
VII/1 1. Hukum : a. Menaati rambu-
rambu lalu lintasb. Menaati marka jalan
lalu lintasc. Menaati isyarat
pengaturan lalu lintasd. Melengkapi
pengamanan diri dalam berlalu lintas
2. Sosiologi :a. Memberi kesempatan bagi
penyeberang jalanb. Tidak menyalahgunakan
fungsi jalan dan badan jalan untuk kegiatan yang mengganggu fungsi jalan.
3. Ekonomi :a. Menunjukkan sikap tidak
boros dalam perjalanan.b. Menunjukkan sikap ketepatan
waktu dalam perjalanan.c. Memperoleh keuntungan
dalam memanfaatkan jalan4. Psikologi :
a. Memperoleh rasa aman dalam berlalu lintas
b. Memperoleh rasa nyaman dalam berlalu lintas
5. Politik :
Pengertian Norma: Penerapan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat, dan peraturan yang berlaku itu pada dasarnya berkaitan dengan penggunaan hak dan pemenuhan kewajiban. Mulai dari lingkup yang paling dekat, mulai dari hak dan kewajiban di rumah, di sekolah, dalam kebidupan di masyarakat, dan dalam kehidupan bernegaraNorma-norma itu mempunyai dua macam isi, danmenurut isinya berwujud: perintah dan larangan. Apakah yang dimaksud perintah dan larangan menurut isi norma tersebut? Perintah merupakan kewajiban bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik. Sedangkan larangan merupakan kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karenaakibat-akibatnya dipandang tidak baik (Priyanto, dkk 2008). Ada 4 macam norma, (1) agama, (2) kesopanan, (3) Kesusilaan, (4) hukum. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 dan UU No. 38 tahun 2005 termasuk norma hukum. Ciri norma hukum adalah (1) Peraturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat; (2) Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib; (3) Peraturan itu pada umumnya bersifat memaksa, dan (4) Sanksi yang tegas.
Pemampilan Perilaku sesuai norma Agama: Peraturan hidup berisi perintah, larangan dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa bagi pelanggaranya mendapat siksa di kelak kemudiana. Tidak membunuh orang lain.
11
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
MATERI PEMBELAJARAN
KLS/ SMT
ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU PENDIDIKAN LALU LINTAS
MODEL INTEGRASI
bernegara.5. Penam
pilan perilaku sesuai dengan norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Penam - pilan contoh perilaku sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009
7. Mem - beri kesempatan bagi penyebarang jalan.
8. Menunj ukkan sikap perilaku taat dalam berlalu lintas.
9. Menunj ukkan sikap taat pada lampu isyarat lalu lintas
a. Membuat kebijakan lalu lintas didasarkan pada kepentingan umum.
b. Melaksanakan kebijakan didasari pada sikap menunjung tinggi kebenaran.
c. Melaksanakan pengawasan kebijakan tidak tebang pilih.
b. Tidak mencuri.c. Patuh kepada orang tua.d. Melaksanakan ibadah.e. Tidak melakukan penipuan.f. Tidak bohong.g. Tidak melakukan perzinaan.h. Tidak sombong.
Penampilan Perilaku sesuai norma Kesopanan Norma kesopanan lebih menekankan asas kepantasan atau kepatutan dimasyarakat, sehingga ukurannya adalah hati nurania. Berilah tempat terlebih dahulu kepada wanita di
dalam kereta api, bus dan lain-lain, terutama wanita yang tua, hamil atau membawa bayi.
b. Jangan makan sambil berbicarac. Janganlah meludah di lantai atau di sembarang
tempat dan.d. Orang muda harus menghormati orang yang lebih
tua.Terkait dengan dengan perilaku berlalu lintas, norma kesopanan harus tetap dijaga dan diwujudkan. Contoh mengendarai motor dengan suara kenalpot keras, tidak memberi tempat duduk dalam bus kepada orang yang tua renta, hamil atau membawa bayi, hal tersebut telah melanggara norma kesopanan.
Penampilan Perilaku sesuai norma Kesusilaan Peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia. Pelanggaran norma kesusilaan ialah pelanggaran perasaan yang berakibat penyesalan. Contoh norma ini diantaranya ialah :
12
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
MATERI PEMBELAJARAN
KLS/ SMT
ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU PENDIDIKAN LALU LINTAS
MODEL INTEGRASI
a. “Kamu tidak boleh mencuri milik orang lain”.
b. “Kamu harus berlaku jujur”.c. “Kamu harus berbuat baik terhadap
sesamamanusia”.
d. “Kamu dilarang membunuh sesama manusia”.
Terkait dengan UU No. 22 Tahun 2009, berbuat baik tidak merusak rambu-rambu lalu lintas. bahkan harus dijaga. Karena rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, lampu penerangan jalan merupakan sarana dan prasarana untuk terwujudnya tertib berlalu lintas. Contoh Ketika kamu mengendarai motor, tidak memberi kesempatan kepada pengendara lain, dan akhirnya terjadi tabrakan, mesti kamu akan merasa menyesal. Intinya ketika berlalu lintaspun, etika atau untuk berbuat baik kepada orang lain sangat diperlukan.
Penampilan Perilaku sesuai Norma Hukum : Peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga yang berwenang isinya mengikat dan memaksa setiap orang dan bagi pelanggar akan mendapat sanksi yang tegas.
Contoh:Ketika akan membelokkan kendaraan pengemudi memberi isyarat lampu/tangan bahwa kendaraan bermotor yang dikemudikan akan membelok. (aspek hukum)
Sanksi: Pidana UU No. 22 Tahun 2009 pasal 294.Pengendara bermotor ketika akan membelokan atau
13
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
MATERI PEMBELAJARAN
KLS/ SMT
ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU PENDIDIKAN LALU LINTAS
MODEL INTEGRASI
kembali arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampiu petunjuk arah atau isyarat tangan dipidana paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
Penampilan norma kebiasaan di rumah Penerapan perilaku sesuai kebiasaan di rumah: seperti (1) menata kembali tempat tidur sehabis bangun tidur, (2). Beribadah melakukan kewajiban kepada Tuhan (3) Membantu ayah dan ibu di rumah dengan tulus ikhlas. Contohnya antara lain menyapu halaman rumah. (4) Belajar, menonton TV atau bermain tetapi harus sesuai norma dalam kehidupan keluarga.
Penerapan kebiasaaan di lingkungan sekolah (1) belajar dengan tekun, (2) menggunakan seragaman sekolah, (3) menggunakan identitas sekolah, (4) datang tepat waktu, (5) pulang sekolah tepat waktu, (6) mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Bapak/Ibu guru sekolah, (7) Melaksanakan Patroli Keamanan Sekolah, (8) Berjalan di sebelah kiri kita menuju sekolah, (9) dan sebagainya.
3. Menampilkan sikap positif terhadap perlindungan dan penegakan Hak Azasi Manusia (HAM)
3.2 Mendeskripsikan kasus pelanggaraan dan upaya penegakan HAM
1. Penggolongan kasus pelanggaran HAM termasuk hak berlalu lintas
2. Berbagai contoh pelanggaran HAM.
3. Faktor penyebab terjadinya pelnggaran HAM.
4. Contoh kasus pelanggaran HAM
VII/2 1. Hukum : a. Menaati rambu-
rambu lalu lintasb. Menaati marka jalan
lalu lintasc. Menaati isyarat
pengaturan lalu lintasd. Melengkapi
pengamanan diri dalam berlalu lintas
2. Sosiologi :
Penggolongan Kasus Pelanggaran HAM. Menurut UURI Nomor 39 Tahun 1999, dinyata-kan pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan yang secara melawan hukum mengu-rangi, menghalangi, membatasi dan atau menca-but hak asasi manusia (aspek hukum).
Sering kita lihat disiaran Televisi demontran yang cenderung anarkhis, seperti merusak sarana dan prasarana jalan. Menurut UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 28 (larangan perbuatan yang mengaki-batkan
14
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
MATERI PEMBELAJARAN
KLS/ SMT
ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU PENDIDIKAN LALU LINTAS
MODEL INTEGRASI
dan upaya penegakannya
5. Contoh pelanggaran berlalu lintas yang dikatagorikan pelanggaran HAM
6. Tidak memberi rasa aman terhadap pengguna jalan.
7. Tidak memberi rasa nyaman dalam berlalu lintas.
8. Tidak menyalah- gunakan fungsi jalan
a. Memberi kesempatan bagi penyeberang jalan
b. Tidak menyalahgunakan fungsi jalan dan badan jalan untuk kegiatan yang mengganggu fungsi jalan.
3. Ekonomi :a. Menunjukkan sikap tidak
boros dalam perjalanan.b. Menunjukkan sikap ketepatan
waktu dalam perjalanan.c. Memperoleh keuntungan
dalam memanfaatkan jalan4. Psikologi :
a. Memperoleh rasa aman dalam berlalu lintas
b. Memperoleh rasa nyaman dalam berlalu lintas
5. Politik :a. Membuat kebijakan lalu lintas
didasarkan pada kepentingan umum.
b. Melaksanakan kebijakan didasari pada sikap menunjung tinggi kebenaran.
c. Melaksanakan pengawasan kebijakan tidak tebang pilih.
kerusakan/ gangguan fungsi jalan). Ini juga sudah termasuk pelanggaran hak asasi manusia tingkat bisa. Jadi ketika ada kegiatan masyarakat mengganggu fungsi jalan raya, seperti demonstrasi, penjualan di badan jalan, membuat keramaian di jalan tanpa ada ijin dari Kepolosian Negara sudah termasuk katagori melanggar hak asasi. Bila dilakukan pelang-garan akan dikenai sanksi pidana penjara 1 (satu) tahun dan atau denda Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) sebagaimana disebutkan pada pasal 28 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009.
Hampir dapat dipastikan dalam kehidupan sehari – hari dapat ditemukan pelanggaran hak asasi manusia baik di Indonesia maupun di belahan dunia lain.
Richard Falk, salah seorang pemerhati HAM mengembangkan suatu standar guna mengukur derajat keseriusan pelanggaran hak–hak asasi manusia Hasilnya adalah disusunnya kategori–kategori pelanggaran hak–hak asasi manusia yang dianggap kejam, yaitu :a. Pembunuhan besar – besaran (genocide).b. Rasialisme resmi.c. Terorisme resmi berskala besar.d. Pemerintahan totaliter.e. Penolakan secara sadar untuk memenuhi
kebutuhan– kebutuhan dasar manusia.f. Perusakan kualitas lingkungan.g. Kejahatan – kejahatan perang
Disamping pelanggaran HAM yang berat juga dikenal pelanggaran HAM biasa. Pelanggaran HAM biasa
15
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
MATERI PEMBELAJARAN
KLS/ SMT
ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU PENDIDIKAN LALU LINTAS
MODEL INTEGRASI
antara lain: pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya, penyiksaan, menghilangkan nyawa orang lain.
Banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, terjadi dimana saja dan kapan saja, baik yang dilakukan pemerintah, aparat keamanan maupun oleh perorangan, kelompok orang maupun masyarakat (aspek hukum).
Hal ini dapat ditunjukan adanya korban akibat berbagai kerusuhan, perusakan, yang terjadi di tanah air. Seperti Demontrasi yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa yang menuntut penyelesaian kasus Bank Century di berbagai daerah seperti Jakarta, Makasar, dengan jelas oknum perserta demo merusak rambu-rambu lalu lintas, lampu penerangan jalan, perusakan pos polisi. Perbuatan demo tersebut jelas merupakan tindakan anarkhis dan dapat dipidana dan bertentangan dengan pasal 258 UU No. 22 Tahun 2009 yang menyatakan ” Masyarakat wajib berperan serta dalam memelihara sarana dan prasarana jalan, pengembangan disiplin dan etika berlalu lintas, dan berpartisipasi dalam pemeliharaan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
Kasus pelanggaran hak asasi seperti kasus Marsinah, tahun 1993, Kasus Trisaksi dan Semanggi Kasus Bom Bali I tahun 2002, korban hilang dalam berbagai kerusuhan di Jakarta, Aceh, Ambon dan Papua serta yang terjadi di awal tahun 2009 tewasnya Ketua Dewan DPRD Sumatra Utara Abdul Aziz Angkat yang dipukul
16
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
MATERI PEMBELAJARAN
KLS/ SMT
ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU PENDIDIKAN LALU LINTAS
MODEL INTEGRASI
massa aksi anarkhis penuntutan provinsi baru di Tapanuli berakibat meninggal dunia. Aksi demo anarkhis tersebut disamping melnggara hak asasi manusia, juga merusak gedung DPRD Provinsi Sumatra Utara. (aspek hukum)
Demo anarkhis yang berakibat pelanggaran HAM tersebut, dapat dikatagorikan tindak pidana dan harus diadili sesuai ketentuan yang berlaku.(aspek hukum),
Faktor-faktor penyebab Pelanggaran HAM Dari berbagai kasus pelanggaran HAM tersebut, pada umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:a. masih rendahnya pemahaman HAM oleh
masyarakat, pejabat, maupun prajurit TNI.b. adanya pandangan yang bersifat individualis yang
akan mengancam kepentingan umum.c. kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak
hukum.d. pemahaman terhadap HAM belum merata.
Berdasarkan faktor penyebab terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia (aspek hukum)
Disamping faktor-faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia tersebut di atas, menurut Effendy salah seorang pakar hukum, ada faktor lain yang esensial yaitu“kurang dan tipisnya rasa tanggungjawab”
Contoh Pelanggaran Berlalu Lintas Yang Dikatagorikan Pelanggaran HAM.
17
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
MATERI PEMBELAJARAN
KLS/ SMT
ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU PENDIDIKAN LALU LINTAS
MODEL INTEGRASI
Pengendara kendaraan bermotor yang dengan sengaja menabrak pejalan kaki hingga meninggal atau catat seumur hidup, jelas merupakan pelanggaran HAM. Karena di dalam pasal 1 ayat 23 UU No. 22 Tahun 2009 dinyatakan kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
3.3 Menghargai upaya perlindungan HAM
1. Landasan perlindungan HAM.
2. Landasan perlindunga hak setiap orang dalam berlalu lintas.
3. Indikator jaminan perlindungan HAM.
4. Indikator jaminan perlindungan hak berlalu lintas
5. Upaya perlind-nungan HAM.
6. Upaya perlundungan hak berlalu lintas dan angkutan umum.
7. Ikutserta upaya perlindungan HAM.
VII/2 1. Hukum : a. Menaati rambu-
rambu lalu lintasb. Menaati marka jalan
lalu lintasc. Menaati isyarat
pengaturan lalu lintasd. Melengkapi
pengamanan diri dalam berlalu lintas
2. Sosiologi :a. Memberi kesempatan bagi
penyeberang jalanb. Tidak menyalahgunakan
fungsi jalan dan badan jalan untuk kegiatan yang mengganggu fungsi jalan.
3. Ekonomi :a. Menunjukkan sikap tidak
boros dalam perjalanan.b. Menunjukkan sikap ketepatan
waktu dalam perjalanan.c. Memperoleh keuntungan
Landasan Perlindungan HAM Upaya perlindungan HAM penekanannya pada berbagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran HAM (aspek hukum). Upaya perlindungan HAM dalam rangka mewujudkan rasa keadilan di masyarakat.
Landasan pemberian perlindungan terhadap HAM sudah secara tegas disebutkan yaitu Negaralah yang memiliki tugas utama untuk melindungi warga negaranya termasuk hak- hak asasinya. Jelas ini merupakan wujud tanggung jawab pemerintah. Karena itu instrumen perlindungan dan penegakan hak asasi berupa peraturan perundang-udangan seperti UU No. 39 tahun 1999, UU No. 23 Tahun 2000, kelembagaan penegak hukum dibuat untuk menjamin perlindungan dan kepastian keadilan. Hal ini dinyatakan dalam Pembukaan UUD 1945, yang pada intinya tujuan NKRI adalah: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Namun yang lebih penting dalam upaya
18
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
MATERI PEMBELAJARAN
KLS/ SMT
ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU PENDIDIKAN LALU LINTAS
MODEL INTEGRASI
dalam memanfaatkan jalan4. Psikologi :
a. Memperoleh rasa aman dalam berlalu lintas
b. Memperoleh rasa nyaman dalam berlalu lintas.
5. Politik :a. Membuat kebijakan lalu lintas
didasarkan pada kepentingan umum.
b. Melaksanakan kebijakan didasari pada sikap menunjung tinggi kebenaran.
c. Melaksanakan pengawasan kebijakan tidak tebang pilih.
perlindungan HAM adalah komitmen semua komponen penegak keadilan di negeri ini. . UU No. 22 tahun 2009 dan UU No. 38 Tahun 2005 tidak lain dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi pengguna jalan lalu lintas dan angkutan jalan. Setiap orang berhak untuk menggunakan jalan umum, karena itu keberadaannya dijamin dan dilindungi oleh UU.
Untuk memberikan perlindungan setiap hak penggunaan jalan, hak pengguna jasa angkutan umum, termasuk hak asasi diperlukan instrumen hukum termasuk UU No. 22 Tahun 2009, UU No. 38 Tahun 2005 dan kelembagaan yang terkait. Misalnya Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Mahkamah Agung. Juga dapat melalui berbagai faktor yang berkaitan dengan upaya pencegahan HAM yang dilakukan individu maupun masyarakat dan negara. Dengan demikian sangat jelas, bahwa peraturan perundangan yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dibuat untuk memberikan rasa keadilan, memberi perlindungan, keamanan, ketertiban dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Indkator Jaminan Perlindungan HAM Indikator jaminan perlindungan terhadap HAM antara lain:a. adanya kemauan dari pemerintah untuk mengakui
pluralisme pendapat dankepentingan dalam masyarakat;
b. dalam bidang sosial budaya berupa perlakuan yang sama oleh hukum antara wong cilik dan priyayi dan toleransin dalam masyarakat terhadap perbedaan atau latar belakang agama dan ras warga negara
19
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
MATERI PEMBELAJARAN
KLS/ SMT
ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU PENDIDIKAN LALU LINTAS
MODEL INTEGRASI
Indonesia, (aspek sosiologi))c. dalam bidang ekonomi dalam bentuk tidak adanya
monopoli dalam sistem ekonomi yang berlaku.d. dalam bidang hukum, semua warga negara
diperlakukan sama didepan hukum dan pemerintahan.
Berdasarkan indikator tersebut maka berlakunya UU No. 22 Tahun 2009 memberikan kesamaan di depan hukum dan tidak membedakan antara wong cilik dan pejabat dalam memimplementasikan undang-undang tersebut. Artinya siapapun yang melanggar pasti dikenai sanksi (aspek hukum). Jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pengguna jalan untuk memberikan rasa aman, dan rasa nyaman berlalu lintas (aspek sosiologi)
Upaya Perlindungan HAM di Indonesia Berdasarkan indikaktor tersebut, bila dikaji sebenarnya UUD 1945 dan ditindak lanjuti dengan dikeluarkan Undang-Undang UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia . Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) (aspek hukum)
Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun.
20
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
MATERI PEMBELAJARAN
KLS/ SMT
ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU PENDIDIKAN LALU LINTAS
MODEL INTEGRASI
Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, undangundang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :a. nondiskriminasi; (aspek sosiologi) b. kepentingan yang terbaik bagi anak;c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan
perkembangan sesuai dengan potensi diri; dand. penghargaan terhadap pendapat anak.Hukum diciptakan untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negara, tanpa pengecualian, dan tanpa diskriminasu termasuk hukum terkait dengan Lalu lLntas dan Angkutan Jalan (UU No. 22 Tahun 2009).
Partisipasi Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia Upaya perlindungan HAM tidak akan terwujud, bila tidak dilengkapi dengan berbagai instrumen HAM, mulai kelembagaan HAM seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan, Komisi NasionalPerlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Peradilan HAM dan lembaga – lembaga yang dibentuk oleh masyarakat terutama dalam bentuk LSM prodemokrasi dan HAM, dan peraturan perundang-undangan, dan Lembaga Swadaya Masyaakat. Untuk mewujudkan perlindungan HAM semua komponen bangsa. Dengan demikian upaya perlindungan HAM di Indonesia menjadi tugas kebersamaan dan tanggung jawab kita bersama Keikutsertaan upaya penegakan HAM di Indonesia termasuk tindakan anti korupsi. Seperti melapor kepada yang berwajib bila mengetahui pelanggaran HAM (aspek hukum), seperti penganiayaan, pemerasan,
21
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
MATERI PEMBELAJARAN
KLS/ SMT
ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU PENDIDIKAN LALU LINTAS
MODEL INTEGRASI
pembunuhan, pemaksaan, dsb.
3.4. Menghargai upaya penegakan HAM
1. Jalur penegakan HAM.
2. Jalur penegakan upaya penegakan hak berlalu lintas.
3. contoh kegiatan yang dapat dimasukan penghargaan upaya penegakan HAM.
4. Contoh perilaku upaya penegakan peraturan berlalu lintas
5 Ikutserta upaya menciptakan ketertiban berlalu lintas sebagai wujud upaya penegakan HAM.
6 Berpartisipasi secara aktif menaati rambu-rambu lalu lintas.
7. Berperilaku baik dalam mengendarai motor.
8. Memberi kesempatan bagi pemakai jalan dan angkutan umum
VIII/2 1. Hukum : a. Menaati rambu-
rambu lalu lintasb. Menaati marka jalan
lalu lintasc. Menaati isyarat
pengaturan lalu lintasd. Melengkapi
pengamanan diri dalam berlalu lintas
2. Sosiologi :a. Memberi kesempatan bagi
penyeberang jalanb. Tidak menyalahgunakan
fungsi jalan dan badan jalan untuk kegiatan yang mengganggu fungsi jalan.
3. Ekonomi :a. Menunjukkan sikap tidak
boros dalam perjalanan.b. Menunjukkan sikap ketepatan
waktu dalam perjalanan.c. Memperoleh keuntungan
dalam memanfaatkan jalan4. Psikologi :
a. Memperoleh rasa aman dalam berlalu lintas
b. Memperoleh rasa nyaman dalam berlalu lintas.
5. Politik :a. Membuat kebijakan lalu lintas
Jalur penegakan HAM Kasus pelanggaran HAM dapat terjadi di lingkungan apa saja, termasuk di lingkungan sekolah, di jalan raya, di lingkungan masyarakat, di lingkungan pemerintahan maupun lingkungan negara. Sebagai tindakan pencegahan maka di lingkungan sekolah antara lain perlu dikembangkan sikap dan perilaku jujur, saling menghormati sesama teman sekolah, menumbuhkembangan tali persaudaraan sesama siswa dan menghindarkan dari berbagai kebiasaan melakukan tindakan kekerasan atau perbuatan tercela yang lain (aspek hukum). DI lingkungan jalan raya selalu mentaati rambu-rambu lalu lintas, mentaati marka jalan, mentaati isyarat pengaturan lalu lintas dan angkutan umum.
Di lingkungan masyarakat misalnya, dengan mengembangkan nilai-nilai budaya lokal yang sangat mulia. Sebagai contoh masyarakat Sulawesi Selatan menganut budaya “Siriq”. Budaya ini mengedepankan sikap atau saling menghormati serta malu berbuat tidak wajar di depan umum. Di Jawa sering dikembang nilai ”gotong royong ” dalam rangka mengembangkan kebersamaan kekeluargaan, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Oleh karena dalam rangka upaya penegakan HAM dapat dilalaui melalui (1) jalur hukum, dan (2) jalur politik.
Jalur penegakan upaya penegakan hak berlalu lintas Setiap orang berhak untuk menggunakan jalan sebagai
22
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
MATERI PEMBELAJARAN
KLS/ SMT
ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU PENDIDIKAN LALU LINTAS
MODEL INTEGRASI
apabila mau mendahului.
9. Selalu memperhatikan syarat penggunaan kendaraan bermotor
didasarkan pada kepentingan umum.
b. Melaksanakan kebijakan didasari pada sikap menunjung tinggi kebenaran.
c. Melaksanakan pengawasan kebijakan tidak tebang pilih.
sarana transportasi umum, karena itu bila ada orang/pihak lain yang menghalang-halangi pengguna jalan. Pasal 108 ayat (1) Dalam berlalu lintas Pengguna Jalan harus menggunakan jalur jalan sebelah kiri.
Upaya penegakan jalur hukum, siapa yang melanggar HAM, mengganggu keamanan dan kenyamanan berlalulintas harus diproses dan diadili melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku demi terwujudnya asas keadilan dan tanggung jawab. Setiap tindakan melawan hukum akan berakibat sanksi yang tegas. (aspek hukum).
Sedangkan upaya penegakan HAM melalui jalur, lebih mengedepankan penyelesaian melalui jalur politik. Bergaining antara kedua belah pihak yang terkait kasus pelanggaran HAM mendahulukan kompromi dari kedua belah pihak.Upaya penegakan terhadap kasus pelanggaran HAM tergantung pada apakah pelanggaran HAM itu masuk kategori berat atau bukan. Apabila berat, maka penyelesaiannya melalui Peradilan HAM, namun apabila pelanggaran HAM bukan berat melalui Peradilan Umum.
Contoh kegiatan yang dapat dimasukan penghargaan upaya penegakan HAM Contoh aktivitas/ kegiatan yang masuk katagori upaya menghargai upaya penegakan HAM antara lain: 1. Kegiatan belajar bersama, berdiskusi untuk
memahami pengertian HAM; Ini sebagai wujud implementasi asas keberagaman dan kebersamaan.
2. Mempelajari peraturan perundang–undangan mengenai HAM maupun peraturan hukum pada
23
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
MATERI PEMBELAJARAN
KLS/ SMT
ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU PENDIDIKAN LALU LINTAS
MODEL INTEGRASI
umumnya, karena peraturan hukum yang umum pada dasarnya juga telah memuat jaminan perlindungan HAM; Ini sebagai wujud upaya penegakan melalui jalur hukum (aspek hukum)
3. Mempelajari tentang peran lembaga – lembaga perlindungan HAM, seperti Komnas HAM, Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA), LSM, dan seterusnya; Ini wujud menghargai upaya penegakan HAM melalui jalur hukum, politik (aspek hukum dan politik)
4. Memasyarakatkan tentang pentingnya memahami dan melaksanakan HAM, agar kehidupan bersama menjadi, tertib damai dan sejahtera kepada lingkungan masing–masing; (aspek hukum)
5. Menghormati hak orang lain, baik dalam keluarga, kelas, sekolah, di jalan raya, pergaulan, maupun masyrakat;
6. Bertindak dengan mematuhi peraturan yang berlaku di keluarga, kelas, sekolah, OSIS, masyarakat, dan kehidupan bernegara;
7. Berbagai kegiatan untuk mendorong agar negara mencegah berbagai tindakan anti pluralisme (kemajemukan etnis, budaya, daerah, dan agama);
8. Berbagai kegiatan untuk mendorong aparat penegak hukum bertindak adil;
10.Berpartisipasi secara aktif menaati rambu-rambu lalu lintas.
11. Berperilaku baik dalam mengendarai motor.12.Memberi kesempatan bagi pemakai jalan dan
angkutan umum apabila mau mendahului.13.Selalu memperhatikan syarat penggunaan
kendaraan bermotor.
24
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
MATERI PEMBELAJARAN
KLS/ SMT
ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU PENDIDIKAN LALU LINTAS
MODEL INTEGRASI
Sedangkan upaya penegakan HAM dapat ditunjukkan berupa: 1. Membantu dengan menjadi saksi dalam proses
penegakan HAM;2. Mendukung para korban untuk memperoleh restitusi
maupun kompensasi serta rehabilitasi;3. Tidak mengganggu jalannya persidangan HAM di
Pengadilan HAM;4. Memberikan informasi kepada aparat penegak
hukum dan lembaga – lembaga HAM bila terjadi pelanggaranHAM;
5. Melaporkan, dan membantu korban kecelakan lalu lintas.
Keikutsertaan upaya penegakan HAM di Indonesia termasuk tindakan anti korupsi ditinjau dari aspek hukum Seperti melapor kepada yang berwajib bila mengetahui pelanggaran HAM, seperti penganiayaan, pemerasan, pembunuhan, pemaksaan,
4. Menampilkan perilaku kemerdekaan mengemukakan pendapat
4.2 Menguraikan pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab
1. Landasan kebebasan mengemukakan pendapat..
2. Cara mengemukakan pendapat
3. Pentingnya kebebasan mengemukakan pendapat yang bebas dan
VII/2 1. Hukum : a. Menaati rambu-
rambu lalu lintasb. Menaati marka jalan
lalu lintasc. Menaati isyarat
pengaturan lalu lintasd. Melengkapi
pengamanan diri dalam berlalu lintas
2. Sosiologi :a. Memberi kesempatan bagi
Landasan kebebasan mengemukakan pendapat Landasan kebebasan mengemukakan pendapat sudah dituangkan dalam aturan dasar aitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28, bahwa kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan isan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan denganundang-undang.
Selanjutnya diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum. bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah
25
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
MATERI PEMBELAJARAN
KLS/ SMT
ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU PENDIDIKAN LALU LINTAS
MODEL INTEGRASI
bertanggung jawab.4. Asas
kebebasan mengemukakan pendapat.
5. Kewajiban dan tanggung jawab war-ga negara dalam
6. melaksanakan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab
penyeberang jalanb. Tidak menyalahgunakan
fungsi jalan dan badan jalan untuk kegiatan yang mengganggu fungsi jalan.
3. Ekonomi :a. Menunjukkan sikap tidak
boros dalam perjalanan.b. Menunjukkan sikap ketepatan
waktu dalam perjalanan.c. Memperoleh keuntungan
dalam memanfaatkan jalan4. Psikologi :
a. Memperoleh rasa aman dalam berlalu lintas
b. Memperoleh rasa nyaman dalam berlalu lintas.
5. Politik :a. Membuat kebijakan lalu lintas
didasarkan pada kepentingan umum.
b. Melaksanakan kebijakan didasari pada sikap menunjung tinggi kebenaran.
c. Melaksanakan pengawasan kebijakan tidak tebang pilih.
hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (aspek hukum) dan didasari oleh nilai tanggung jawab.
Cara mengemukakan pendapat Adapun cara-cara mengemukakan pendapat dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:1. Lisan, contohnya pidato, ceramah, berdialog,
berdiskusi,rapat umum.2. Tulisan, contohnya poster, spanduk, artikel, surat3. Cara lain, contohnya foto, film, demonstrasi
(unjukrasa), mogok makan
Yang perlu diwaspadai ketika cara ini dilakukan dengan disertai perusakan, penghinaan, pelecehan ini akan berhadapan dengan kasus pidana. (aspek hukum) dan tidak sesuai dengan nilai-nilai tanggung jawab, kejujuran, dan keadilan.
Salah satu syarat suatu negara dikatakan demokrasi bila negara tersebut memberikan jaminan kebebasan mengemukakan pendapat.
Pentingnya kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab dapat dilihat dalam tujuan pengaturan tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum sebagai berikut (Pasal 4 UU No. 9 Tahun 1998): (aspek hukum)a. untuk mewujudkan kebebasan HAM yang
merupakan hak secara kodrati setiap manusia.b. mewujudkan pelindungan hukum yang konsisten
26
STANDAR KOMPETENSI
KOMPETENSI DASAR
MATERI PEMBELAJARAN
KLS/ SMT
ASPEK DAN INDIKATOR PERILAKU PENDIDIKAN LALU LINTAS
MODEL INTEGRASI
dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat.
c. mewujudka iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi
d. untuk menempatkan tanggung jawab sosial kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.
Oleh karena itu perilaku yang harus dihindari ketika mengemukakan pendapat ditempat terbuka seperti demo di jalan yang berakibat mengganggu kepentingan umum, terganggunya kelancaran berlalu lintas, kenyamanan dan keamanan berlalu lintas (aspek psikologi) dapat dikatagorikan tindakan pidana pelanggaran UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Oleh karenanya hal tersebut harus dihindari ketika kita sedang mengemukakan pendapat.
27
B. Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Silabus.
MODELINTEGRASI PENGEMBANGAN ASPEK DAN INDIKATOR PENDIDIKAN LALU LINTAS
MELALUI MATA PELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (PKn)SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH
(SMP/MTs)
Satuan Pendidikan : SMP IndonesiaMata Pelajaran : Pendidikan KewarganegaraanKelas : VII (Tujuh)Semester : 1 (satu)
Standar Kompetensi : 1. Menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.KOMPETENSI
DASARINDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIAN
ALOKASI WAKTU
SUMBER BELAJAR
1.2 Menjelaskan hakikat dan arti penting hukum bagi warganegar
1. Menjelaskan pengertian hukum.
2. Mendeskripsikan hakikat hukum bagi warga negara Indonesia termasuk UU No. 22 tahun 2009.
3. Menjalaskan unsur-unsur hukum
4. Menjelaskan tujuan dibuatnya hukum.
1. Pengertian hukum.2. Hakikat hukum bagi
warga negara Indonesia termasuk UU No. 22 tahun 2009.
3. Unsur-unsur hukum 4. Tujuan dibuatnya
hukum.5. Tujuan dibentuknya
UU No. 22 tahun 2009.6. Tata urutan hukum
di Indonesia..7. Pentingnya hukum
bagi warga negara.8. Pentingnya UU Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan
1. menggali informasi dari berbagai sumber dan mengkaji tentang pengertian dan hakikat hukum termasuk UU No. 22 Tahun 2009
2. Menggali dari berbagai sumber dan berdiskusi tentang unsur-unsur dan tujuan dibentuknya hukum termasuk UU No. 22 Tahun 2009
3. Menggali informasi dari berbagai sumber dan berdiskusi tentang tujuan dan tata urutan hukum di Indonesia serta pentingnya hukum bagi warga negara di
Performent test melalui lembar pengamatan perilaku diskusi.
Penilaian tugas melalui presentasi hasil.
Tes tertulis dan bentuk uraian.
4 JP (2 pertemuan
@ 80 menit)
1. Priyanto, AT Sugeng, dkk dalam Buku Elektronik Pendidikan Kewarganegaraan SMP?MTs, Kelas VII Edisi 4 Jakarta: 2008 Penerbit: Pusbuk Depdiknas.
2. Budi, Agung, 2010. Pedoman Pembelajaran Pendidikan Keselamatan Berlalu Lintas. Bandung. Direaktorat LaluLintas Polda Jabar
3. UUD 1945.4. UU No. 10 Tahun 2004
tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-
28.
KOMPETENSI DASAR
INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIANALOKASI WAKTU
SUMBER BELAJAR
5. Menjelaskan tujuan dibentuknya UU No. 22 tahun 2009.
6. Mendeskripsikan tata urutan hukum di Indonesia..
7. Menjelaskan pentingnya hukum bagi warga negara.
8. Menjelaskan pentingnya UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
9. Menunjukkan contoh kewajiban setiap warga negara dalam menggunakan jalan menurut pasal 105 UU No. 22 Tahun 2009.
10. Memnunjukkan contoh perilaku yang harus dihindari karena tidak sesuai dengan etika
9. Kewajiban setiap warga negara dalam menggunakan jalan menurut pasal 105 UU No. 22 Tahun 2009.
10.Perilaku yang harus dihindari karena tidak sesuai dengan etika dan budaya berlalu lintas.
Indonesia..4. Berdiskusi tentang
kewajiban setiap warga negara menurut pasal 105 UU No. 22 Tahun 2009 dan
5. Mengamati perilaku di jalan dan berdiskusi tentang perilaku yang harus dihindari karena tidak sesuai dengan etika dan budaya berlalu lintas angkutan jalan
6. Melaporkan hasil diskusi melalui presentasi kelompok.
Undangan RI.5 UU No. 22 Tahun 2009
entang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
6. Buku Sosialisasi UUD 1945, Penerbit: Sekjen. MPR RI.
7. Sumber lain yang relevan.
29.
KOMPETENSI DASAR
INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIANALOKASI WAKTU
SUMBER BELAJAR
dan budaya berlalu lintas.
1.4 Menerapkan norma-norma, kebiasaan, adat istiadat dan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
1. Menampilkan perilaku sesuai dengan norma kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat
2. Menampilkan perilaku sesuai norma adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Menampilkan perilaku sesuai norma agama yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Menampilkan perilaku sesuai norma kesopanan yang berlaku dalam kehidupan
1. Penampilan perilaku sesuai dengan norma kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat
2. Penampilan perilaku sesuai norma adat istiadat yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Penampilan perilaku sesuai norma agama yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Penampilan perilaku sesuai norma kesopanan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Penampilan perilaku sesuai dengan norma hukum yang berlaku dalam kehidupan
1. Mempraktikan perilaku sesuai norma kebiasaan, adat istiadat dalam kehiduapn sehari-hari.
2. Mempraktikan perilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Berdiskusi dan mengamati perilaku berlalu lintas yang benar
4. Mengamati dan menampilkan perilaku tetang taat pada undang-undang lalu lintas No. 22 Tahun 2009.
5. Berdiskusi tentang tips aman dalam berlalu lintas
Perfor-ment test melalui lem-bar penga-matan peri-laku
2 JP 1. Priyanto, AT Sugeng, dkk dalam Buku Elektronik Pendidikan Kewarganegaraan SMP?MTs, Kelas VII Edisi 4 Jakarta: 2008 Penerbit: Pusbuk Depdiknas.
2. Budi, Agung, 2010. Pedoman Pembelajaran Pendidikan Keselamatan Berlalu Lintas. Bandung. Direaktorat LaluLintas Polda Jabar
3 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum
4. UU No. 38 Tahun 2005tntang Jalan
5. Sumber lain yang relevan.6. Studi Observasi
30.
KOMPETENSI DASAR
INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIANALOKASI WAKTU
SUMBER BELAJAR
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Menampilkan perilaku sesuai dengan norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Menunjukkan contoh perilaku sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009
7. Memberi kesem - patan bagi pen-yebarang jalan.
8. Menunjukkan perilaku taat dalam berlalu lintas.
9. Menunjukkan sikap taat pada lampu isyarat lalu lintas
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Penampilan contoh perilaku sesuai dengan UU No. 22 Tahun 2009
7. Memberi kesempatan bagi penye-barang jalan.
8. Menunjukk an sikap perilaku taat dalam berlalu lintas.
9. Menunjukkan sikap taat pada lampu isyarat lalu lintas
3.2 Mendeskripsikan kasus pelanggaraan dan upaya
1. Mengidentifikasi penggolongan kasus pelanggaran
1. Penggolongan kasus pelanggaran HAM termasuk hak berlalu lintas
1. Menggali informasi dari berbagai sumber tentang kasus pelanggaran HAM
2. Mengkaji berbagai
Tes Ura-ian
Penila-ian Tugas.
4 JP
(2 pertemuan
@ 80
1. Priyanto, AT Sugeng, dkk dalam Buku Elektronik Pendidikan Kewarganegaraan SMP?
31.
KOMPETENSI DASAR
INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIANALOKASI WAKTU
SUMBER BELAJAR
penegakan HAM HAM termasuk hak berlalu lintas
2. Menunjukkan berbagai contoh pelanggaran HAM.
3. Menunjukkan berbagai contoh pelanggaran hak berlalu lintas
4. Mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya pelnggaran HAM.
5. Menunjukkan contoh kasus pelanggaran HAM dan upaya penegakan-nya
6. Menunjukkan contoh pelanggaran berlalu lintas yang dikatagori-kan pelanggaran HAM
7. Menunjukkan contoh perilaku memberi rasa aman terhadap pengguna jalan.
8. Menunjukkan
2. Berbagai contoh pelanggaran HAM.
3. Faktor penyebab terjadinya pelnggaran HAM.
4. Contoh kasus pelanggaran HAM dan upaya penegakan-nya
5. Contoh pelanggaran berlalu lintas yang dikatagori-kan pelanggaran HAM
6. Tidak memberi rasa aman terhadap pengguna jalan.
7. Tidak memberi rasa nyaman dalam berlalu lintas.
8. Tidak menyalah-gunakan fungsi jalan
kasus tentang kasus pelanggaran HAM.
3. Menggali berbagai sumber dan mengamati serta berdiskusi tentang contoh dan faktor-faktor penyebab terjadinya kasus pelanggaran HAM di sekitarnya.
4. Mengamati gambar demo anarkhis dan berdiskusi tentang akibat pelenggaran HAM menimbulkan tindakan korupsi.
5. Melaporkan hasil studi kasus dan pengamatan melalui presetnasi hasil.
Perfor-ment test melalui lem-bar penga-matan
menit) MTs, Kelas VII Edisi 4 Jakarta: 2008 Penerbit: Pusbuk Depdiknas.
2. Budi, Agung, 2010. Pedoman Pembelajaran Pendidikan Keselamatan Berlalu Lintas. Bandung. Direaktorat LaluLintas Polda Jabar
3. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
4. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. UU No. 26 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
6. Sumber lain yang relevan.
32.
KOMPETENSI DASAR
INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIANALOKASI WAKTU
SUMBER BELAJAR
contoh memberi rasa nyaman dalam berlalu lintas.
9. Menghindari periilaku tidak menyalahguna-kan fungsi jalan
3.3. Upaya perlindungan HAM
1. Menjelaskan landasan perlindungan HAM.
2. Menjelaskan landasan perlindunga hak setiap orang dalam berlalu lintas.
3. Menunjukkan indikator jaminan perlindungan HAM.
4. Menunjukkan indikator jaminan perlindungan hak berlalu lintas
5. Menunjukkan upaya per-lindnungan HAM.
6. Menun-
1. Landasan perlindungan HAM.
2. Landasan perlindunga hak setiap orang dalam berlalu lintas.
3. Indikator jaminan perlindungan HAM.
4. Indikator jaminan perlindungan hak berlalu lintas
5. Upaya perlindnun-gan HAM.
6. Upaya perlundungan hak berlalu lintas dan angkutan umum.
7. Ikutserta upaya per - lindungan HAM.
Tes tertulis dan bentuk uraian
Perfor-ment test melalui lem-bar penga-matan peri-laku diskusi.
Penilaian tugas melalui presentasi hasil.
2 JP ( 1 kali
petemuan)
1. Priyanto, AT Sugeng, dkk dalam Buku Elektronik Pendidikan Kewarganegaraan SMP?MTs, Kelas VII Edisi 4 Jakarta: 2008 Penerbit: Pusbuk Depdiknas.
2. Budi, Agung, 2010. Pedoman Pembelajaran Pendidikan Keselamatan Berlalu Lintas. Bandung. Direaktorat LaluLintas Polda Jabar
3. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5 UU No. 26 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
6. Sumber lain yang relevan.
33.
KOMPETENSI DASAR
INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIANALOKASI WAKTU
SUMBER BELAJAR
jukkan upaya perlundungan hak berlalu lintas dan angkutan umum.
7. Berpartisipa si dalam upaya perlindungan HAM.
3.4. Menghargai upaya penegakan HAM
4. Menunjukan Jalur-jalur upaya penegakan HAM.
5. Menunjukkan alur penegakan upaya penegakan hak berlalu lintas.
6. Menunjukkan contoh kegiatan yang dapat dimasukanpenghargaan upaya penegakan HAM.
4. Menunjukkan contoh perilaku upaya penegakan peraturan berlalu lintas
1. Jalur penegakan HAM.2. Jalur penegakan upaya
penegakan hak berlalu lintas.
3. contoh kegiatan yang dapat dimasukanpenghargaan upaya penegakan HAM.
4. Contoh perilaku upaya penegakan peraturan berlalu lintas
5. Ikutserta upaya menciptakan ketertiban berlalu lintas sebagai wujud upaya penegakan HAM.
6. Berpartisipasi secara aktif menaati rambu-rambu lalu lintas.
7. Berperilaku baik dalam mengendarai motor.
8. Memberi kesempatan bagi pemakai jalan dan
Menggali informasi dari berbagai sumber tentang jalur penegakan hak asasi manusia.
Mengkaji berbagai sumber dan mengamati peristiwa tentang kegiatan yang dapat dikatagorikan menghargai upaya penegakan HAM.
Melaporkan hasil studi kasus dan pengamatan melalui presetnasi hasil.
Tes tertulis dan bentuk uraian
Perfor-ment test melalui lem-bar penga-matan peri-laku
Penilaian tugas melalui presentasi hasil.
2 JP( 1
pertemuan )
1. Priyanto, AT Sugeng, dkk dalam Buku Elektronik Pendidikan Kewarganegaraan SMP?MTs, Kelas VII Edisi 4 Jakarta: 2008 Penerbit: Pusbuk Depdiknas.
2. Budi, Agung, 2010. Pedoman Pembelajaran Pendidikan Keselamatan Berlalu Lintas. Bandung. Direaktorat LaluLintas Polda Jabar.
3. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
4. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5 UU No. 26 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
6. Sumber lain yang relevan.
34.
KOMPETENSI DASAR
INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIANALOKASI WAKTU
SUMBER BELAJAR
5 Menunjukkan Ikutserta upaya menciptakan ketertiban berlalu lintas sebagai wujud upaya penegakan HAM.
6 Berpartisipasi secara aktif menaati rambu-rambu lalu lintas.
7. Berperilaku baik dalam mengendarai motor.
8. Memberi kesempatan bagi pemakai jalan dan angkutan umum apabila mau mendahului.
9. Menujukkan selalu memperhatikan syarat penggunaan kendaraan bermotor
angkutan umum apabila mau mendahului.
9. Selalu memperhatikan syarat penggunaan kendaraan bermotor
35.
Satuan Pendidikan : SMP IndonesiaMata Pelajaran : Pendidikan KewarganegaraanKelas : VII (Tujuh)Semester : 2 (dua
Standar Kompetensi : 3. Menampilkan sikap positif terhadap perlindungan dan penegakan Hak Azasi Manusia (HAM)
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIANALOKASI WAKTU
SUMBER BELAJAR
4.3 Mengaktualisasikan kemerdekaan mengemukakan pendapat secara bebas dan bertang-gung jawab
6. Mendeskripsikan landasan kebe-basan mengemukakan pendapat.
7. Menunjukkan contoh cara mengemukakan pendapat.
8. Menunjukkan contoh cara mengemukakan kebebasan pendapat yang bertentangan dengan UU No. 22Tahun 2009 dan UU No. 38 Tahun 2004
9. Menjelaskan pentingnya kebebasan mengemukaka
1. Landasan kebebasan mengemukakan pendapat.
2. Cara mengemu-kakan pendapat.
3. Cara menge-mukakan kebebasan pendapat yang berten-tangan dengan UU No. 22Tahun 2009 dan UU No. 38 Tahun 2004
4. Pentingnya kebeba-san mengemukakan pendapat yang bebas dan bertanggung jawab.
5. Asas kebebasan mengemukakan pendapat.
6. Kewajiban dan tan-ggung jawab warga ne-gara dalam.
7. kewajiban warga negara dalam berlalu lin-tas.(UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan pasal
1. Menggali informasi dari berbagai sumber dan berdiskusi tentang cara penyaluran pendapat.
2. Mempraktikan contoh mengemukakan secara tradisional dan modern
Tes trtulis dalam bentuk Uraian
Non Tes : Pengamatan Perilaku Anak di kelas.
2 X 40 menit
1. Priyanto, AT Sugeng, dkk dalam Buku Elektronik Pendidikan Kewarganegaraan SMP?MTs, Kelas VII Edisi 4 Jakarta: 2008 Penerbit: Pusbuk Depdiknas.
2. Budi, Agung, 2010. Pedoman Pembelajaran Pendidikan Keselamatan Berlalu Lintas. Bandung. Direaktorat LaluLintas Polda Jabar
3. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
5. UU No. 9 Tahun 1998) tentang Kemerdeka-an Menyam-paikan Pendapat di Muka Umum.
.
36.
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIANALOKASI WAKTU
SUMBER BELAJAR
n pendapat yang bebas dan bertanggung jawab.
10. Mengidentifikasi asas kebebasan mengemukakan pendapat.
11. Menunjukkan kewajiban dan tanggung jawab warga negara dalam kebebasan mengemukakan pendapat
12. Menunjukkan kewajiban warga negara dalam berlalu lintas.(UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan pasal 62).
8. Melaksanakan kemerdekaan mengemu-kakan pendapat secara bebas dan
62).8. melaksanakan
kemerdekaan mengemu-kakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab
37.
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR MATERI PEMBELAJARAN KEGIATAN PEMBELAJARAN PENILAIANALOKASI WAKTU
SUMBER BELAJAR
bertanggung jawab
38.
C. Pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
CONTOH PENGINTEGRASIAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI PADA RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN (RPP)
Sekolah : SMP IndonesiaMata Pelajaran : Pendidikan KewarganegaraanKelas/Semester : VII/1 (satu)Alokasi Waktu : 4 x 40 menit (2 X pertemuan)
I. Standar Kompetensi : 1. Menunjukkan sikap positif terhadap norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
II. Kompetensi Dasar : 1.2. Menjelaskan hakikat dan arti penting hukum bagi warganegara.
III. Indikator Pencapaian Kompetensi:
Pertemuan 1
1. Menjelaskan pengertian hukum.
2. Mendeskripsikan hakikat hukum bagi warga negara Indonesia termasuk UU No.
22 tahun 2009.
3. Menjalaskan unsur-unsur hukum
4. Menjelaskan tujuan dibuatnya hukum.
5. Menjelaskan tujuan dibentuknya UU No. 22 tahun 2009.
Pertemuan 2
1. Mendeskripsikan tata urutan hukum di Indonesia.
2. Menjelaskan pentingnya hukum bagi warga negara.
3. Menjelaskan pentingnya UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bagi warga negara.
4. Menunjukkan contoh kewajiban setiap warga negara dalam menggunakan jalan
menurut pasal 105 UU No. 22 Tahun 2009.
5. Memnunjukkan contoh perilaku yang harus dihindari karena tidak sesuai dengan
etika dan budaya berlalu lintas.
IV. Tujuan Pembelajaran:
Melalui kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi siswa dapat:
Pertemuan 1
39
1. Menjelaskan pengertian hukum.
2. Mendeskripsikan hakikat hukum bagi warga negara termasuk UU No. 22 tahun
2009.
3. Menjalaskan unsur-unsur hukum
4. Menjelaskan tujuan dibuatnya hukum.
5. Menjelaskan tujuan dibentuknya UU No. 22 tahun 2009.
Pertemuan 2
1. Mendeskripsikan tata urutan hukum di Indonesia.
2. Menjelaskan pentingnya hukum bagi warga negara.
3. Menjelaskan pentingnya UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
4. Menunjukkan contoh kewajiban setiap warga negara dalam menggunakan jalan
menurut pasal 105 UU No. 22 Tahun 2009.
5. Memnunjukkan contoh perilaku yang harus dihindari karena tidak sesuai dengan
etika dan budaya berlalu lintas.
V. Materi Pembelajaran
Pertemuan 1
1. Pengertian hukum.
2. Hakikat hukum bagi warga negara Indonesia termasuk UU No. 22 tahun 2009.
3. Unsur-unsur hukum
4. Tujuan dibuatnya hukum.
5. Tujuan dibentuknya UU No. 22 tahun 2009.
Pertemuan 2
1. Tata urutan hukum di Indonesia.
2. Pentingnya hukum bagi warga negara.
3. Pentingnya UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
4. Kewajiban setiap warga negara dalam menggunakan jalan menurut pasal 105
UU No. 22 Tahun 2009.
5. Perilaku yang harus dihindari karena tidak sesuai dengan etika dan budaya
berlalu lintas.
Model Integarsi Pendidikan Lalu Lintas ke dalam Materi Ajar
Pengertian Hukum:
Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (berisi perintahperintah dan
larangan-larangan) yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang
40
seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, pelanggaran
petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan sanksi oleh penguasa
(Priyanto, dkk. 2008). Salah satu produk hukum yang Negara Republik Indonesia
adalah UU No. 22 Tahun 2009 yaitu tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang
dibuat untuk menciptakan ketertiban di jalan. Karena itu di dalamnya memuat
petunjuk hidup dalam berlalu lintas dan angkutan jalan. Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan diselenggarakan dengan tujuan: (1) mewujudkan pelayanan lalu linas dan
angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan
lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum,
memper-kukuh persatuan dan kesa-tuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi
martabat nasional; (2) terwujudnya etika dan budaya berlalu lintas; (3) terwujudnya
penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Menurut teori kedaulatan rakyat, hukum dibentuk atas kontrak
bersama antara rakyat dan penguasa, atau antara yang diperintah
dan yang memerintah dan apabila ada yang mengingkari,
melanggar hukum merupakan tindakan melawan hukum. Hukum
dibentuk dengan tujuaan tercipnya kedamaian dan ketertiban di
masyarakat. Oleh karena itu wajib bagi setiap warga negara untuk menjunjung hukum
seperti disebutkan dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) Setiap warga negara bersamaan
kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menunjung hukum dan
pemerintahan tersebut tanpa kecuali. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 22 Tahun 2009
pasal 105 yang berbunyi ”Setiap orang yang menggunakan jalan wajib a. berperilaku
tertib; dan/atau; b. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan
dan kesalamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan
kerusajakan jalan. Fakta yang ada di lapangan masih ada pengendara bermotor
melawan arus seperti terlihat pada gambar. Bila terjadi kecelakaan bisa berakibat fatal.
Banyak nyawa dan harta benda melayang karena ketidaktaatan pengendara kendaraan
bermotor menaati rambu-rambu lalu lintas dan angkutan jalan. Rambu-rambu Lalu
Lintas tidak ada artinya bila tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat itu sendiri.
Pernyataan pasal tersebut menunjukkan bahwa hukumlah yang menjadi panglima,
pedoman utama untuk bertindak, berperilaku dan berucap dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini berarti setiap warga negara tidak boleh
menyimpang dari peraturan perundang- undangan yang berlaku (aspek hukum),
41
termasuk Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan itulah disebut “supremasi hukum”.
Hakikat Hukum
Hakikat hukum adalah aturan tentang tingkah laku manusia agar tercipta ketertiban di
masyarakat dan bagi pelanggarnya diberikan sanksi. Indonesia sebagai negara hukum,
maka dimanapun warga negara berada di wilayah hukum Republik Indonesia masih
terikat oleh ketentuan hukum. Demikian juga hakikat UU No. 22 Tahun 2009 adalah
aturan tentang etika dan budaya berlalu lintas, sehingga tercipta ketertiban di jalan raya.
Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum termasuk Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009 masih relatif rendah, akibatnya sering terjadi pelanggaran yang
berakibat kecelakaan, dan dikenai sanksi.
Unsur-Unsur Hukum :
Hukum terbentuk karena unsur-unsur antara lain (1) Peraturan mengenai tingkah laku
dalam pergaulan masya-rakat; (2) Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang
berwajib; (3) Peraturan itu pada umumnya bersifat memaksa, dan (4) Sanksi yang tegas
terhadap pelanggaran peraturan tersebut. Demikian juga pelanggaran terhadap UU No.
22 Tahun 2009 pasal 274 ” Setiap orang yang melakukan perbuatan yang
mengakibatkan kerusakan dan atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud
pasal 28 ayat (1) dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak
Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
Disini secara jelas demonstrasi dengan cara membakar ban, merusak rambu-rambu lalu
lintas, memblokir jalan sangat bertentangan dengan pasal 28 ayat (1) UU No. 22 Tahun
2009.
Tujuan Hukum:
Berdasarkan hakikat dan unsur pem-bentuknya, maka tujuan hukum adalah terciptanya
ketertiban di dalam masyarakat. Ketertiban akan terwujud, bila seluruh komponen
bangsa di negeri ini selalu menaati peraturan yang berlaku (aspek hukum) dan menjadi
tanggung awab seluruh komponen bangsa ini.
Tujuan UU Nomor 22 Tahun 2009 sebagai tercantum dalam pasal 3
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan
tujuan:
a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
42
yang aman selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk
mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh
persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum
bagi masyarakat
Tata Urutan Peraturan Perundangan:
Berdasarkan UU No. 10 tahun 2004 dinya-takan tata urutan peraturan perundangan
Republik Indonesia mulai yng paling tinggi hingga terendah kedudukannya adalah
1. UUD 1945,
2. Undang-Undang atau Peraturan Pemerin-tah Penggantiundang-undang (UU/PERPU)
3. Peraturan Pemerintaj (PP),
4. Peraturan Presiden (PERPRES),
5. Peraturan Daerah (PERDA).
Prinsip yang mendasar dalam tata urutan tersebut bahwa peraturan perundang-un-
dangan yang lebih rendah, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan di atasnya. Setiap peraturan di buat oleh lembaga yang berwenang.
Berdasarkan tata urutan tersebut, UU No. 22 Tahun 2009 maupun UU No. 38 Tahun
2005 kedudukannya dibawah UUD 1945, dimana proses pembuatannya dilakukan
bersamaan dan disepakati bersama oleh lembaga negara yaitu DPR dan Pemerintah.
DPR sebagai wakil rakyat dan pemerintah yang menjalankan amanat rakyat. Karena itu
hukum merupakan kontrak antara pemerintah dan rakyat.
Pentingnya Hukum.
Pentingnya hukum bagi masyarakat adalah untuk
memberikan jaminan perlindungan dan keadilan serta
kepastian hukum terhadap warga negara. Jaminan
perlindungan keadilan akan terwujud apabila para
penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya benar-benar komitmen dan tidak
menyimpang dari aturan yang ada dan dilandasi oleh hati nurani yang bersih, jujur,
bijaksana oleh para penegak keadilan dalam pengambilan keputusan yang seadil-
adilnya.
43
Demikian juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menurut pasal 4 dinyatakan
bahwa Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan menyelenggarakan Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui:
a. kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;
b. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan; dan
c. kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan
Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta
penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Perilaku yang harus dihindari karena tidak sesuai dengan etika dan budaya
berlalu lintas.
1. Tidak kebut-kebutan di jalan raya.
2. Tidak memberi ruang gerak yang cukup bagi kendaraan lain dari arah yang
berlawanan.
3. Tidak parkir kendaraan di sembarangan tempat.
4. Tidak membunyikan klakson ditempat-tem-pat tertentu seperti di depan Masjid,
Gereja, Rumah Sakit dsb.
5. Tidak boleh menggunakan sirine, kecuali kendaraan tertentu yang di atur oleh keten-
tuan.
6. Tidak memberi kesempatan pada pejalan kaki atau penyeberang jalan.
7. Tidak boleh menerima telpon ketika menge-mudi;
8. Tidak memberi lampu isyarat ketika hendak
membelokkan kendaraannya.
9. Tidak boleh meminum obat-obatan yang berakibat
ngantuk ketika mengemudi kendaraan.
10.Tidak boleh membunyikan musik yang keras di
dalam kendaraannya.
11. Tindak boleh mendahului kendaraan dari samping
kiri kecuali ada petunjuk lalu lintas.
VI. Metode Pembelajaran
1. Pendekatan : Pembelajaran aktif dan contektual
2. Strategi : a. Cooperative Learning teknik “ Student Team Achievment
44
Devission” (STAD) untuk pertemuan 1
b. Cooperative Learning teknik “ Problem Solving Meetting untuk
pertemuan 2
3. Metode : Resitasi (pemberian tugas), diskusi, pengamatan, tanya jawab
VII.Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran.
Pertemuan 1
Model Pembelajaran Kooperatif teknik STAD
TAHAP KEGIATAN AKTIVITAS SISWA/GURU
A. Pendahuluan
(10 menit)
1 Melakukan absensi dengan cara bertanya pada siswa yang tdak masuk hari ini.
2. Guru melakukan apersepsi terhadap tema pembahasan hari ini yaitu hakikat dan pentingnya hukum bagi warga negara termasuk ketentuan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
3. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
B. Inti
(60 menit)
1. Guru meminta sswa membentuk kelompok @ 3 – 5 orang siswa secara heterogen (jenis kelamin, suku) dan dalam anggota kelom-pok harus ada siswa yang prestasinya menonjol.
2. Tiap kelompok tim belajar berprestasi (STAD) ditugasi untuk membaca Lembar informasi secara cermat dan memecahkan per-masalahan sbb:a. Jelaskan pengertian hukum.b. Deskripsikan hakikat hukum bagi warga negara termasuk UU No. 22
tahun 2009.c. Jelaskan unsur-unsur hukum d. Jelaskan tujuan dibuatnya hukum.e. Jelaskan tujuan dibentuknya UU No. 22 tahun 2009.
3. Guru memberi tugas kepada anggota kelompok yang sudah menguasai dan mampu memecahkan permasalahan diminta untuk menjelaskan pada anggota kelompoknya sampai anggota dalam kelompok itu mengerti atau memahami benar-benar pemecahan masalah.
4 Guru memberi kuis/pertanyaan secara lisan/tertulis dan disampaikan secara urut (misalnya 15 kuis).
5. Tiap siswa dalam kelompok diminta menjawab kuis yang disampaikan guru.
6. Siswa yang menjawab benar diberi point (skor) berupa angka (misalnya setiap jawaban benar diberi skor 5), sehingga semua kuis habis terjawab oleh siswa.
7. Kelompok belajar yang paling besar mengumpulkan reward atau skor atau point dinyatakan sebagai kelompok belajar yang paling berprestasi dan guru menyediakan reward/penghargaan kepada tim belajar tersebut.
8. Guru melakukan penilaian terhadap hasil dan proses pembelajaran seperti keaktifan, tanggung jawab dan kedisiplinan dalam proses pembelajaran
C. Penutup
(10 menit)
1. Guru bersama siswa merangkum materi pembelajaran hari ini.
2. Guru melakukan refleksi melalui pertanyaan lisan, misal: Apakah kalian merasa enjoy belajar hari ini? Berikan alasannya!
3. Guru memberi program tindak lanjut berupa Penugasan
45
kepada siswa untuk membuat kliping tentang kasus/kejadian pelang-garan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terjadi disekitar dan mendeskripsikan akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran tersebut den-gan menggunakan format sbb:
4. Sebelum menutup Tugas Kliping dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. dan guru mengucapkan salam penutup.
Pertemuan 2
Model Pembelajaran Kooperatif teknik Problem Solvng Meeting (Pertemuan Kelas memecahkan masalah/aktual)
TAHAP KEGIATAN AKTIVITAS SISWA/GURU
a. Pendahuluan
(10 menit)
1 Melakukan absensi dengan cara bertanya pada siswa yang tdak masuk hari ini.
2. Guru meminta mengumpulkan tugas pembuatan kliping dan menempelkan di dinding kelas.
3. Guru melakukan penilaian tugas pembuatan kliping.4. Guru mengingatkan pembelajaran hari kita akan mengangkat tema “
Pentingnya UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. .5. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.
b. Inti
(60 menit)
1. Menentukan masalah disekitar siswa bersama guru yang akan dipecahkan, misalnya “Pentingnya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.
2. Guru bertanya kenapa tema permasalahan itu dipilih? Karena banyak kecelakaan Lalu Lintas yang terjadi hampir setiap hari.
3. Guru meminta Siswa untuk membentuk kelompok-kelompok kecil @ 4-5 orang.
4. Siswa berdiskusi, dalam kelompok untuk memecahkan masalah yang dipilih.a. Mengapa UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan penting bagi masyarakat?.b. Apa akibatnya bila UU No. 22 Tahun 2009 tidak dilaksanakan secara
baik oleh masyarakat?b. Bagaimana tata urutan peraturan perundangan di Indonesia menurut
UU No. 10 Tahun 2004?c. Apa kewajiban warga negara terhadap peraturan perun-dangan
tersebut termasuk kewajiban terhadap UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
d. Perilaku yang bagaimana yang harus dihindari karena berten-tangan dengan etika budaya berlalu lintas?
5. Kelompok merumuskan kembali hasil pemecahan masalah6. Rumusan hasil pemecahan masalah di presentasikan di depan
kelas7. Kelompok lain diminta mencermati dan memperhatikan presen-tasi
hasil rumusan pemecahan masalah dari kelompok lain.8. Guru mengklarifikasi bila terjadi kesalahan pada siswa
c. Penutup
(10 menit)
1. Dengan bimbingan guru siswa merangkum materi pembelajaran hari ini.
2. Guru melakukan refleksi melalui pertanyaan lisan, misal: Apakah kalian merasa enjoy belajar hari ini? Berikan alasannya!
3. Post test.
VIII.Sumber Belajar
46
1. Priyanto, AT Sugeng, dkk dalam Buku Elektronik Pendidikan Kewarganegaraan
SMP/MTs, Kelas VII Edisi 4 Jakarta: 2008 Penerbit: Pusbuk Depdiknas.
2. Budi, Agung, 2010. Pedoman Pembelajaran Pendidikan Keselamatan Berlalu
Lintas. Bandung. Direaktorat LaluLintas Polda Jabar
3. UUD 1945.
4. UU No. 10 Tahun 2004 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan RI.
5 UU No. 22 Tahun 2009 entang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
6. Buku Sosialisasi UUD 1945, Penerbit: Sekjen. MPR RI.
7. Sumber lain yang relevan.
IX. Penilaian
Pertemuan 1
1. Tes Lisan
Jawablah kuis/pertanyaan berikut ini secara tepat!
a. Sebutkan 3 dari 4 unsur hukum!
b. Himpunan petunjuk hidup disebut apa?
c. Apa hakikat hukum?
d Hukum dibentuk dengan tujuan?
e. Pasal 30 ayat (1) menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ?
f. Tidakan melawan hukum sebagai tindakan korupsi. Setujukah Anda? Beri
alasan!
g. Hakkat hukum adalah ...?
h. Ketertiban di masyarakat akan terwujud bila seluruh warga masyarakat ...
i. UU No. 10 Tahun 2004 mengatur tentang ...?
j Salah satu ciri hukum adalah ....?
k. Mengapa hukum penting bagi warga negara?
Keterangan:
Jawaban benar diberi skor 5
Jawaban salah diberi skor 0
Skor maksimum seluruh soal 5 X 15 = 55
Skor minimum seluruh soal 0 X 11 = 0
Jadi kelompok tim belajar berprestasi (STAD) adalah kelompok yang memperoleh
skor tertinggi, dari kuis yang diberikan guru.
Pertemuan 2
47
1. Tes Tertulis dalam bentuk uraian.
Jawablah kuis/pertanyaan berikut ini secara tepat!
a. Mengapa UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
penting bagi masyarakat?.
b. Apa akibatnya bila UU No. 22 Tahun 2009 tidak dilaksanakan secara baik oleh
masyarakat?
c. Bagaimana tata urutan peraturan perundangan di Indonesia menurut UU No.
10 Tahun 2004?
d. Apa kewajiban warga negara terhadap peraturan perun-dangan tersebut
termasuk kewajiban terhadap UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
e. Perilaku yang bagaimana yang harus dihindari karena berten-tangan dengan
etika budaya berlalu lintas?
Petunjuk Penskoran:
Bila menjawab sangat sempurna tiap soal diberi skor 5, sempurna diberi skor 4,
cukup sempurna diberi skor 3, kurang sempurna diberi skor 2 dan tidak sempurna
diberi skor 1.
Pengolahan skor menjadi nilai:
Jumlah seluruh skor maksimum seluruh soal adalah 5 X 5 = 25
Jumlah seluruh skor minimum seluruh soal adalah 1 X 5 = 5
Nilai =
Nilai ideal = 100 atau 10.
Misal : Abdi Nugroho memperoleh skor 23, berarti nilai yang diperoleh adalah
92.
2. Non Tes : Pengamatan Sikap Perilaku dalam proses pembelajaran.
Instrumen Non Tes:
Penilaian sikap dilakukan pada saat proses pembelajaran.
No Nama SiswaIndikator perilaku yang diamati
Keaktifan tanggung jawab Kedisiplinan Kerja-sama
1 Arifin 4 4 4 3
48
No Nama SiswaIndikator perilaku yang diamati
Keaktifan tanggung jawab Kedisiplinan Kerja-sama
Pemberian skor perilaku tiap indikator:
Indikator 1. bila sangat tanggung jawab diberi skor 4
bila tanggung jawab diberi skor 3
bila kurang tanggung jawab diberi skor 2
bila tidak tanggung jawab diberi skor 1
Indikator 2, bila sangat aktif diberi skor 4
bila aktif diberi skor 3
bila kurang aktif diberi skor 2
bila tidak aktif diberi skor 1
Indikator 3 : dst.
Pengolahan skor menjadi nilai dan pengkatagorian perilaku.
Jumlah seluruh skor maksimum seluruh indikator perilaku adalah 16
Jumlah seluruh skor minimum seluruh indikator adalah 4
Nilai =
Nilai ideal = 100 atau 10.
Katagori perilaku siswa:
86 – 100 = sangat baik.
76 – 85 = baik
66 – 75 = cukup
65 > = tidak baik.
Nilai arifin = = 93,75.
Katagori perilaku Arifin termasuk = sangat baik.
Mengetahui …………., .......................
Kepala SMP Indonesia Guru PKn Kelas VII,
..................................... .....................................NIP NIP
49
LEMBAR INFORMASI BAHAN AJAR
Bacan Lembar Informasi ini dengan baik dan catatlah hal-hal yang terkait dengan tujuan
pembelajaran hari ini.
Pengertian Hukum:
Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (berisi perintahperintah dan larangan-larangan)
yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati
oleh seluruh anggota masyarakat. Oleh karena itu, pelanggaran
petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan sanksi oleh
penguasa (Priyanto, dkk. 2008). Salah satu produk hukum yang
Negara Republik Indonesia adalah UU No. 22 Tahun 2009 yaitu
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dibuat
untuk menciptakan ketertiban di jalan. Karena itu di
dalamnya memuat petunjuk hidup dalam berlalu lintas
dan angkutan jalan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
diselenggarakan dengan tujuan: (1) mewujudkan
pelayanan lalu linas dan angkutan jalan yang aman, selamat,
tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk
mendorong perekonomian nasional, memajukan
kesejahteraan umum, memper-kukuh persatuan dan kesa-
tuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat nasional; (2) terwujudnya etika
dan budaya berlalu lintas; (3) terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi
masyarakat.
Menurut teori kedaulatan rakyat, hukum dibentuk atas kontrak bersama antara rakyat
dan penguasa, atau antara yang diperintah dan yang memerintah dan apabila ada yang
mengingkari, melanggar hukum merupakan tindakan melawan hukum. Hukum dibentuk
dengan tujuaan tercipnya kedamaian dan ketertiban di
masyarakat. Oleh karena itu wajib bagi setiap warga
negara untuk menjunjung hukum seperti disebutkan
dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1) Setiap warga
negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menunjung hukum dan
pemerintahan tersebut tanpa kecuali. Hal ini sejalan dengan UU Nomor 22 Tahun 2009
pasal 105 yang berbunyi ”Setiap orang yang menggunakan jalan wajib a. berperilaku
50
tertib; dan/atau; b. mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan
dan kesalamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, atau yang dapat menimbulkan
kerusajakan jalan. Fakta yang ada di lapangan masih ada pengendara bermotor
melawan arus seperti terlihat pada gambar. Bila terjadi kecelakaan bisa berakibat fatal.
Banyak nyawa dan harta benda melayang karena ketidaktaatan pengendara kendaraan
bermotor menaati rambu-rambu lalu lintas dan angkutan jalan. Rambu-rambu Lalu
Lintas tidak ada artinya bila tidak diimbangi dengan kesadaran masyarakat itu sendiri.
Pernyataan pasal tersebut menunjukkan bahwa hukumlah yang menjadi panglima,
pedoman utama untuk bertindak, berperilaku dan berucap dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ini berarti setiap warga negara tidak boleh
menyimpang dari peraturan perundang- undangan yang berlaku (aspek hukum),
termasuk Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itulah disebut “supremasi
hukum”.
Hakikat Hukum
Hakikat hukum adalah aturan tentang tingkah laku manusia agar tercipta ketertiban di
masyarakat dan bagi pelanggarnya diberikan sanksi. Indonesia sebagai negara hukum,
maka dimanapun warga negara berada di wilayah hukum
Republik Indonesia masih terikat oleh ketentuan hukum.
Demikian juga hakikat UU No. 22 Tahun 2009 adalah aturan
tentang etika dan budaya berlalu lintas, sehingga tercipta
ketertiban di jalan raya. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum
termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 masih relatif rendah, akibatnya sering
terjadi pelanggaran yang berakibat kecelakaan, dan dikenai sanksi.
Unsur-Unsur Hukum :
Hukum terbentuk karena unsur-unsur antara lain (1) Peraturan mengenai tingkah laku
dalam pergaulan masya-rakat; (2) Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang
berwajib; (3) Peraturan itu pada umumnya bersifat memaksa, dan (4) Sanksi yang tegas
terhadap pelanggaran peraturan tersebut. Demikian juga pelanggaran terhadap UU No.
22 Tahun 2009 pasal 274” Setiap orang yang melakukan perbuatan yang
mengakibatkan kerusakan dan atau gangguan fungsi jalan sebagaimana dimaksud
pasal 28 ayat (1) dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak
Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
51
Disini secara jelas demonstrasi dengan cara membakar ban, merusak rambu-rambu lalu
lintas, memblokir jalan sangat bertentangan dengan pasal 28 ayat (1) UU No. 22 Tahun
2009.
Tujuan Hukum:
Berdasarkan hakikat dan unsur pem-bentuknya, maka tujuan hukum adalah terciptanya
ketertiban di dalam masyarakat. Ketertiban akan terwujud, bila seluruh komponen
bangsa di negeri ini selalu menaati peraturan yang berlaku (aspek hukum) dan menjadi
tanggung awab seluruh komponen bangsa ini.
Tujuan UU Nomor 22 Tahun 2009 sebagai tercantum dalam pasal 3
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan
tujuan:
a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman selamat, tertib,
lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian
nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan
bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.
Tata Urutan Peraturan Perundangan:
Berdasarkan UU No. 10 tahun 2004 dinya-takan tata urutan peraturan perundangan
Republik Indonesia mulai yng paling tinggi hingga terendah kedudukannya adalah
1. UUD 1945,
2. Undang-Undang atau Peraturan Pemerin-tah Penggantiundang-undang (UU/PERPU)
3. Peraturan Pemerintaj (PP),
4. Peraturan Presiden (PERPRES),
5. Peraturan Daerah (PERDA).
Prinsip yang mendasar dalam tata urutan tersebut bahwa peraturan perundang-un-
dangan yang lebih rendah, tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan di atasnya. Setiap peraturan di buat oleh lembaga yang berwenang.
Berdasarkan tata urutan tersebut, UU No. 22 Tahun 2009 maupun UU No. 38 Tahun
2005 kedudukannya dibawah UUD 1945, dimana proses pembuatannya dilakukan
52
bersamaan dan disepakati bersama oleh lembaga negara yaitu DPR dan Pemerintah.
DPR sebagai wakil rakyat dan pemerintah yang menjalankan amanat rakyat. Karena itu
hukum merupakan kontrak antara pemerintah dan rakyat.
Pentingnya Hukum.
Pentingnya hukum bagi masyarakat adalah untuk memberikan jaminan perlindungan
dan keadilan serta kepastian hukum terhadap warga negara. Jaminan perlindungan
keadilan akan terwujud apabila para penegak hukum
dalam melaksanakan tugasnya benar-benar komitmen
dan tidak menyimpang dari aturan yang ada dan
dilandasi oleh hati nurani yang bersih, jujur, bijaksana
oleh para penegak keadilan dalam pengambilan
keputusan yang seadil-adilnya.
Demikian juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
menurut pasal 4 dinyatakan bahwa Undang-Undang ini berlaku untuk membina dan
menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan
lancar melalui:
a. kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di Jalan;
b. kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan; dan
c. kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi Kendaraan Bermotor dan
Pengemudi, pendidikan berlalu lintas, Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta
penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Perilaku yang harus dihindari karena tidak sesuai dengan etika dan budaya
berlalu lintas.
1. Tidak kebut-kebutan di jalan raya.
2. Tidak memberi ruang gerak yang cukup bagi kendaraan lain dari arah yang
berlawanan.
3. Tidak parkir kendaraan di sembarangan tempat.
4. Tidak membunyikan klakson ditempat-tem-pat tertentu seperti di depan Masjid,
Gereja, Rumah Sakit dsb.
5. Tidak boleh menggunakan sirine, kecuali kendaraan tertentu yang di atur oleh keten-
tuan.
6. Tidak memberi kesempatan pada pejalan kaki atau penyeberang jalan.
53
7. Tidak boleh menerima telpon ketika menge-mudi;
8. Tidak memberi lampu isyarat ketika hendak membelokkan kendaraannya.
9. Tidak boleh meminum obat-obatan yang berakibat ngantuk ketika mengemudi
kendaraan.
10. Tidak boleh membunyikan musik yang keras di dalam kendaraannya.
11. Tindak boleh mendahului kendaraan dari samping kiri kecuali ada petunjuk lalu
lintas.
54
BAB III
PENUTUP
Model pengintegrasian pendidikan Lalu lintas pada mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan merupakan wahana untuk membantu guru SD/MI, SMP/MTs, dan
SMA/MA dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah, baik di dalam maupun
di luar kelas.
Kedudukan guru sebagai motivator dan fasilitator menuntut kompetensi guru
dalam merencanakan pembelajaran secara optimal dengan mengacu pada standar
kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaran. Untuk
menghasilkan kegiatan pembelajaran yang baik diperlukan perencanaan pembelajaran
yang baik dengan mengacu pada peraturan yang telah ditentukan dan menggunakan
strategi, pendekatan dan model model pembelajaran inovatif dan relevan. Strategi dasar
pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berupa variasi interaksi pembelajaran di
dalam kelas sebagai peletakan dasar kompetensi dan elemen esensial terkait dengan
berbagai dimensi tujuan. Dengan adanya model pengintegrasian pendidikan Antikorupsi
pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini, diharapkan dapat meningkatkan
kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian proses dan hasil pembelajaran di
dalam dan di luar kelas.
55
DAFTAR PUSTAKA
Buku Sekolah Elekronik (BSE) mata pelajaran PKn SMP kelas VII
Fajar, Arnie, 2003, Pengembangan Sikap Nasionalisme dalam Pembelajaran PPKn melalui Pendekatan Sains-Teknologi-Masyarakat (S-T-M) pada Pokok Bahasan “ Kesetiaan” (Tesis)
Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2010, Bahan Pengajaran Pendidikan, Etika dan Budaya Berlalu Lintas, Jakarta.
Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu Lintas
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Jalan
Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Lampiran)
Permendiknas RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
56
Recommended