Perbandingan Permenaker RI No. Per 02/MEN/1999 dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 7 Tahun 2016

Drs. I Nengah Subagia, SH.,MH.

Perbandingan

Permenaker RI Nomor Per 02/MEN/1999

• Mengatur tentang Pembagian Uang Service pada usaha Hotel, Restaurant dan Usaha Pariwisata lainnya

• Menimbang Surat Keputusan Menteri Perekonomian No. 706 Tahun 1956

Permenaker RI Nomor 7 Tahun 2016

• Mengatur tentang Uang Servis pada Usaha Hotel dan Usaha Restaurant di Hotel

• Menimbang ketentuan Pasal 10 ayat (3) PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

Perbandingan

Permenaker RI Nomor Per 02/MEN/1999

• Hanya mengatur pembagian uang Service, dasar pemberlakuan mengacu pada Keputusan Menteri Perekonomian No. 706 Tahun 1956

Permenaker RI Nomor 7 Tahun 2016

• Ada dasar pengusaha memberlakukan uang Servis Pasal 2 ayat (2) PP 78 Th 2015 tentang Pengupahan

Perbandingan

Permenaker RI Nomor Per 02/MEN/1999

Pekerja yang berhak atas uang Service, jelas rinci yaitu :• Pekerja yang telah melewati masa

percobaan• Pekerja yang terikat pada KKWT• Pekerja yang sedang menjalani cuti

tahunan, cuti melahirkan atau gugur kandungan

• Pekerja yang dengan izin pengusaha sedang menjalankan tugas negara

• Pekerja lainnya sesuai kesepakatan antara pengusaha dan pekerja Pasal 11 ayat (1)

Permenaker RI Nomor 7 Tahun 2016

Uang Servis diberikan kepada :• Pekerja/buruh PKWTT• PKWT Pasal 3 ayat (1)• Pekerja/buruh dari perusahaan

penerima sebagian pelaksanaan pekerjaan yang bekerja pada pengusaha yang menjalankan usaha hotel dan restaurant di hotel, berhak atas uang Servis (Pasal 3 ayat 2)

Perbandingan

Permenaker RI Nomor Per 02/MEN/1999

• Pekerja yang oleh sesuatu alasan apapun dipekerjakan kembali berhak mendapat uang Service sejak yang bersangkutan mulai bekerja kembali (Pasal 12 ayat 1)

• Pekerja tidak berhak atas ganti rugi uang Service yang sempat dihentikan pembayarannya selama pekerja tidak bekerja

Permenaker RI Nomor 7 Tahun 2016

• Tidak diatur secara jelas apakah pekerja yang diskorsing berhak atas uang Servis

Perbandingan

Permenaker RI Nomor Per 02/MEN/1999

• Persentase untuk resiko kehilangan atau kerusakan untuk hotel berbintang 3 ke atas ditetapkan 5%, sedangkan untuk hotel berbintang 2 ke bawah, restaurant dan usaha pariwisata lainnya ditetapkan 8%

Permenaker RI Nomor 7 Tahun 2016

• Persentase untuk resiko kehilangan atau kerusakan ditetapkan 3%

Perbandingan

Permenaker RI Nomor Per 02/MEN/1999

• Pengawasan intern atas pengumpulan, pengelolaan administrasi dan pembagian uang Service dilakukan oleh LK Bipartit yang terdiri dari unsur pengusaha dan SP atau wakil pekerja

Permenaker RI Nomor 7 Tahun 2016

• Pengawasan intern terhadap pengelolaan uang Servis dilakukan oleh wakil pengusaha dan wakil pekerja/buruh yang ditunjuk

Perbandingan

Permenaker RI Nomor Per 02/MEN/1999

• Persentase uang Service yang dipungut mengacu pada Surat Keputusan Menteri Perekonomian No. 706 Tahun 1956 jo. Surat Edaran Dirjen Binawas No. SE 04/BW/1999 yaitu sebesar 10% dari tarif

Permenaker RI Nomor 7 Tahun 2016

• Tidak jelas

Perbandingan

Permenaker RI Nomor Per 02/MEN/1999

• Sanksi:Pengusaha yang melanggar ketentuan diancam dengan hukuman sesuai Pasal 17 UU No. 14 Tahun 1969

• Jumlah pasal : 16 pasal

Permenaker RI Nomor 7 Tahun 2016

• Sanksi:Sanksi Administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

• Jumlah pasal : 23 pasal

Terima KasihDrs. Nengah Subagia, SH, MH

Konsultan Manajemen SDMPerum Gardenland Residence E-1

(Belakang Pura Dalem)Jln. Dharmawangsa Kampial

Nusa Dua Badung Bali