Slide 1

SOSIALISASIPERATURAN PEMERINTAH PP 50/2012SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJAHSE DepartmentPENDAHULUANDASAR HUKUMPasal 27 (2) UUD1945Undang-Undang No.13 Tahun 2003Pasal 86 Pasal 87 UU No.1/1970 ttg Keselamatan KerjaPP 50 Tahun 2012 ttg Penerapan SMK3 SANKSIPENDAHULUANDASAR HUKUM(2) Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatankerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan PemerintahSetiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaanPasal 87 UU No.13/2003PERUBAHANMENGAPA BERUBAHSMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja) sebelumnya adalah mengacu pada Peraturan Mentri Tenaga Kerja Permen-05 Tahun 1996, tapi tanggal 12 April 2012, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3, yang merupakan aturan pelaksanaan dari pasal 87 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.Pemerintah mengeluarkan peraturan ini untuk dapat meningkatkan efektivitas perlindungan K3 yang terrencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi , terutama bagi perusahaan yang mempekerjakan minimal 100 tenaga kerja atau perusahaan dengan bahan produksi yang rentan dengan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran, dan penyakit akibat kerjaPERUBAHANAPA YANG BERUBAHDengan perubahan dari level peraturan mentri tenaga kerja menjadi lebih tinggi, yaitu menjadi level peraturan pemerintah, menunjukkan meningkatnya komitmen dan penegasan pemerintah mengenai SMK3.Masa peralihan dari Permenaker ke PP ini ditetapkan selama satu tahunNoPoint PerubahanPermenaker 5/1996PP 50/20121.Menekankan efektifitas tujuan peraturan perundanganMenciptakan sistem K3. Sehingga bisa saja ada persepsi yang penting ada dulu sistem SMK3 tanpa melihat efektifitasnyaMenekankan ke efektifitas pelaksanaan perlindungan K3PERUBAHANAPA YANG BERUBAHNoPoint PerubahanPermenaker 5/1996PP 50/20122.Arahan pembuatan kebijakan SMK3Pasal 1.3 tidak dijelaskan detail hanya menekankan koordinasi antara pengurus dan wakil tenaga kerjaDitekankan kepada pengusaha dalam menentukankebijakan minimal harus: Identifikasi bahaya Pelaksanaan perbandingan terhadap perusahaan atau sektor yang lebih baikReview tinjauan ulang terhadap kejadian yang membahayakan Kompensasi & gangguna yang berkaitan dengan keselamatan Penilaian efesiensi dan efektifitas sumber daya yang disediakanPERUBAHANAPA YANG BERUBAHNoPoint PerubahanPermenaker 5/1996PP 50/20123.Isi KebijakanTidak dijelaskanMinimal harus ada visi dan tujuan perusahaan4.Menekankan keterlibatan PengusahaDisebutkan pelaksana K3 wajib dijalankan oleh pengurus, pengusaha dan seluruh tenaga kerjaLebih memperjelas pelibatan pengusaha mulai dari tahap perencanaan sampai dengan evaluasi atau peninjauan ulangPERUBAHANAPA YANG BERUBAHNoPoint PerubahanPermenaker 5/1996PP 50/20125.Isi Rencana K3Tidak ada ketentuan mengenai skala prioritas, sistem pertanggungjawabanMinimal rencana kegiatan meliputi : Tujuan Skala prioritas Upaya pengendalian Sumber daya yang dibutuhkan Jangka waktu pelaksanaan Indikator pencapaian Sistem pertanggungjawabanPERUBAHANAPA YANG BERUBAHNoPoint PerubahanPermenaker 5/1996PP 50/20126.Pertimbangan tenaga K3 dalam perencanaanDisebutkan meminta pertimbangan perwakilan tenaga kerja. Bisa saja bukan serikat pekerja tetapi wakil karyawanMenjelaskan secara jelas keterlibatan Serikat PekerjaPERUBAHANAPA YANG BERUBAHNoPoint PerubahanPermenaker 5/1996PP 50/20127.Pemastian pelaksanaan perencanaan programTidak dijelaskan secara detailAdanya permintaan sertifikat dan wewenang K3 Adanya ketentuan mempertimbangkan masukan pekerja atau serikat pekerjaPERUBAHANAPA YANG BERUBAHNoPoint PerubahanPermenaker 5/1996PP 50/20128.Memperjelas peranan serikat buruhDijelaskan hanya wakil pekerjaDimintai keterlibatan dalam implementasi SMK39.Memperjelas apa saja yang menjadi minimal kegiatan K3 (pasal 11 ayat 2)Tidak diarahkanDiarahkan lebih detail seperti pada: Penentuan sumber bahayaPelaksanaan desain dan rekayasa Penyerahan pekerjaaanPERUBAHANKAPAN MULAI BERUBAHMasa peralihan dari Permenaker ke PP ini ditetapkan selama satu tahun

PERUBAHANAPA YANG BERUBAHNoPoint PerubahanPermenaker 5/1996PP 50/201210Audit ExternalAudit eksternal dilakukan setiap tiga (3) tahun sekaliAudit eksternal tidak dijelaskan waktu renewalnya --> resertifikasinyaSelain itu ada perubahan, jika sebelumnya badan sertifikasi yang ditunjuk hanyalah PT. Sucofindo, namun sejak keluarnya PP 50/2012 tersebut, badan sertifikasi yang ditunjuk selain PT. Sucofindo adalah PT. Surveyor Indonesia, PT. Alkon, PT.JAN

TERIMA KASIH14