Di susun oleh :

* Catur Dian Indah Purnami* Faizal Aji Rizaldi* Indah Nur Apriliani* Karisma Ismatul Amanah* Lutfiana zahrotunnisa* M. Arfani Ardian Syah* Sukmawati Haloho* Umroh Fudolla

SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA

1. PENGERTIAN SISTEM DAN PEMERINTAHAN

A. Pengertian sistem Dari beberapa pengertian dapat disimpulkan pengertian sistem yaitu suatu kesatuan utuh dari suatu rangkaian saling terkait satu sama lain dan setiap bagian atau anak cabang dari suatu sistem menjadi induk sistem dari rangkaian dan begitulah seterusnya hingga bagian yang terkecil.

B. Pengertian pemerintahan

Jika dalam suatu negara kekuasaan pemerintahan dibagi atau dipisah pisahkan, akan terdapat perbedaan pengertian pemerintahan, yaitu dalam arti sempit pemerintah diartikan sebagai suatu pemerintah yang berdaulat sebagai badan atau lembaga yang berwenang dalam melaksanakan kebijakan negara. Sedangkan yang kedua pemerintahan dalam arti luas yaitu suatu pemerintah yang berdaulat sebagai gabungan seluruh badan atau lembaga kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara.

2. SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA

Definisi mengenai sistem pemerintahan juga dapat diartikan secara sempit dan luas. Secara sempit yaitu hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan untuk menjaga kestabilan negara dalam waktu yang relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya sendiri.

A. Sistem pemerintahan presidensial sistem pemerintahan presidensial berasal dari konsep pemisahan kekuasaan yang terdapat dalam teori trias politika.

Ciri ciri sistem pemerintahan presidensial1. presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan2. presiden dan parlemen dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu3.presiden dan parlemen tidak bisa saling memengaruhi dan menjatuhkan karena masing masing bertanggungjawab terhadap rakyat.

Sedangkan pengertiaan secara luas yaitu bertujuan untuk menjaga kestabilan masyrakat, menjaga tingkah lakukaum mayoritas dan minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang demokrasi dimana seharusnya masyarakat dapat turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut.

4. Presiden tidak dapat diberhentikan oleh parlemen5. Dalam hal menyusun kabinet presiden wajib meminta persetujuan parlemen6. presiden memiliki hak prerogratif ( istimewa )7.menteri menteri yang diangkat oleh presiden tunduk dan bertanggungjawab kepada presiden. Dalam sistem presidensial, kedudukan eksekutif tidak bergantung pada badan perwakilan rakyat. Adapun dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat.

KEKURANGAN DAN KELEBIHAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL.

NO KELEBIHAN KEKURANGAN

1 Kedudukan badan eksekutif lebih sta bil karena tidak bergantung pada parlemen

Dimungkinkan terjadinya kekuasaan mutlak karena kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif

2 Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas karena adanya jangka waktu tertentu

Kurang jelasnya sistem pertanggungjawaban karena presiden tidak bertanggungjawab pada legislatif

B. Sistem pemerintahan parlementer sistem pemerintahan parlementer merupakan sistem pemerintahan yang berada di tangan parlemen.Ciri ciri sistem pemerintahan parlementer :1. eksekuif dan legislatif memiliki hubungan yang sangat erat2. eksekutif yang dibentuk oleh perdana menteri di bentuk oleh parlemen dari partai politik peserta pemilu yang menduduki kursi mayoritas di parlemen.3.kepala negara berkedudukan sebagai kepala negara saja, bukan sebagai kepala pemerintahan.4.raja atau ratu berfungsi sebagai kepala negara dan tidak bertanggungjawab atas segala kebijakan yang diambil kabinet.

Kelebihan kekurangan sistem parlementer

NO KELEBIHAN KEKURANGAN

1 Adanya penyesuaian pendapat antar eksekutif dan legislatif lebih mudah sehingga pembuat kebijakan semakin cepat

Sewaktu waktu kabinet dapat djatuhkan oleh parlemen karena kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat bergantung pada mayoritas dukungan parlemen.

2 Terdapat garis tanggungjawab yang jelas dalam pembuatan dan pelaksanakan kebijakan publik

Kabinet juga dapat bubar sewaktu waktu karena kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya

C. Sistem pemerintahan semi presidensial sistem pemerintahan semipresidensial atau yang biasa disebut juga dengan nama dual executive merupakan gabungan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. dalam sistem ini presiden dipilih oleh rakyat sehingga memiliki kekuatan yang besar. Presiden menjalankan pemerintahan bersama sama dengan perdana menteri.

3. SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA negara indonesia, berdasarkan pada undang undang dasar yang dimilikinya, menganut sistem pemerintahan presidensial, yakni sistem pemerintahan negara republik didalamnya kekuasaan dipililh melalui pemilu dan terpisah dari kekuasaan legislatif. Negara republik indonesia tidak menganut sistem pemerintahan sistem pemisahan kekuasaan atau seperation of power ( trias politika ). Namun indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan ( distribution of power ).

A. 7 kunci pokok dalam sistem pemerintahan indonesia

1. indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum bukan atas kekuasaan belaka2. indonesia menganut sistem konstitusional3. kekuasaan tertinggi negara brada di tangan MPR4 presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah MPR5. prsiden tidak bertanggungjawab kepada DPR6. menteri negara adlah pembantu presiden dan tidak bertanggungjawab terhadap DPR7. kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas

Setelah terjadi amandemen sistem pemerintahan indonesia mengalami perubahan pokok pokok kunci pemerintahan yaitu :1. indonesia adalah negara hukum dengan bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas, dimana wilayah negara terbagi menjadi beberapa provinsi2. bentuk pemerintahan adalah republik konstitusional3. sistem pemerintahan adalah presidensial4. presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan5. kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden6. parlemen terdiri atas dua yaitu DPR dan DPD7. kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MS dan bawah peradilan dibawahnya, serta MK dan KY.

4. HUBUNGAN ANTARA SISTEM PEMERINTAHAN YANG ADA DI INDONESIA DAN SISTEM PEMERINTAHAN YANG SESUAI DENGAN UUD 1945

sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah penyimpangan ketentuan UUD 1945 yang menyebutkan pemerintahan harus dijalankan menurut sistem kabinet presidensial, dimana menteri sebagai pembantu presiden. Oleh karena sering mengalami kegagalan kabinet dan banyak menimbulkan gerakan gerakan pemberontakan yang menyebabkan stabilitas negara terganggu, presiden soekarno dekrit pada 5 juli 1959 yang isinya antara lain mengembalikan konstitusi ke UUD 1945 dan bentuk pemerintahan kembali ke sisitem presidensial.