MAKALAHBENTUK-BENTUK NEGARA DAN BENTUK-BENTUK

PEMERINTAHAN

Oleh :

Bimo Satrio Wiguno (2123001)

Garnis S. Mitafahrani (2123075)

Riva Alvionita Arianto (2123057)

Rizky Nurfadilah (2123015)

Umy Masruroh (2123007)

D3 MANAJEMEN INFORMATIKA

POLITEKNIK POS INDONESIA

BANDUNG

2014

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan alhamdulillah, penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas makalah mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila dengan judul “Bentuk-Bentuk Negara dan Bentuk-Bentuk Pemerintahan” tepat pada waktu yang telah ditetapkan.

Dalam perancangan dan penyusunan laporan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Beni Barliansyah selaku Dosen Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila. 2. Bapak Mubassiran, S.Si., M.T. selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika.3. Seluruh dosen jurusan Manajemen Informatika yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan

wawasan yang berguna bagi penulis.4. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua yang telah memberikan

dorongan moril maupun materil serta doa.5. Teman-teman di jurusan Manajemen Informatika, yang banyak memberikan semangat dan

dukungan.

Penulis berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis tetapi bagi pembaca pada umumnya. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar penyusunan makalah selanjutnya dapat lebih baik.

Bandung, 11 Oktober 2014

Penulis,

1. SISTEM PEMERINTAHAN

     Sistem pemerintahan berasal dari dua kata, yaitu : sistem, dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari kata system (bahasa inggris) yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara.        Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan terorganisasi, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata sistem

mempunyai 3 pengertian, yaitu :1.     Sistem berarti seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk

suatu totalitas.2.        Sistem berarti susunan pandangan, teori, asas yang teratur.3.        Sistem berarti metode.

Pengertian sistem menurut beberapa ahli, antara lain :A.        W.J.S. PoerwadarmintaSistem adalah sekelompok bagian-bagian (alat) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud.B.        SumatriSistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka mksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi, atau setidak-tidaknya sistem yang telah terwujud akan mendapat gangguan.C.        PrajudiSistem adalah suatu jaringan prosedur-prosedur yang berhubungan satu sama lain menurut skema atau pola yang bulat untuk menggerakkan suatu fungsi yang utama dari suatu usaha atau urutan.

Dalam sistem terkandung unsur-unsur antara lain :a.        Seperangkat elemen, komponen, dan bagianb.        Saling berkaitan dan tergantungc.        Kesatuan yang terintegrasi (terkait dan menyatu)d.        Memiliki peranan dan tujuan tertentu

Sedangkan pemerintahan berasal dari kata perintah atau pemerintah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata perintah, pemerintah, dan pemerintahan dapat dijelaskan secara lengkap.a.        Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu.b.        Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, atau negara.c.        Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, urusan dalam memerintah.

Dalam arti luas pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sedangkan dalam arti sempit pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif eserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara.Pengertian pemerintahan menurut para ahli, antara lain :A.        Austin Ranney Pemerintahan adalah proses kegiatan pemerintahan, yaitu proses membuat dan menegakkan hukum dalam suatu negara.B.        KooimanPemerintahan adalah proses interaksi antara berbagai aktor dalam pemerintahan dan sekelompok sasaran atau berbagai individu masyarakat.C.        OffePemerintahan merupakan hasil dari tindakan administratif dalam berbagai bidang.

1.  Sistem Pemerintahan Monarki (kerajaan)Monarki, berasal dari bahasa Yunani monos (μονος) yang berarti satu, dan archein (αρχειν) yang

berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Pada awal kurun ke-19, terdapat lebih 900 tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 dalam abad ke-20. Sedangkan pada dekade kedelapan abad ke-20, hanya 40 takhta saja yang masih ada. Suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu orang demi kepentingan umum.

Dari jumlah tersebut, hanya empat negara mempunyai penguasa monarki yang mutlak dan selebihnya terbatas kepada sistem konstitusi.

Perbedaan di antara penguasa monarki dengan presiden sebagai kepala negara adalah penguasa monarki menjadi kepala negara sepanjang hayatnya, sedangkan presiden biasanya memegang jabatan ini untuk jangka waktu tertentu. Namun dalam negara-negara federasi seperti Malaysia, penguasa monarki atau Yang dipertuan Agung hanya berkuasa selama 5 tahun dan akan digantikan dengan penguasa monarki dari negeri lain dalam persekutuan. Pada zaman sekarang, konsep monarki mutlak hampir tidak ada lagi dan kebanyakannya adalah monarki konstitusional, yaitu penguasa monarki yang dibatasi kekuasaannya oleh konstitusi.

Monarki demokratis berbeda dengan konsep penguasa monarki yang sebenarnya. Pada kebiasaannya penguasa monarki itu akan mewarisi tahtanya. Tetapi dalam sistem monarki demokratis, tahta penguasa monarki akan bergilir-gilir di kalangan beberapa sultan. Malaysia misalnya, mengamalkan kedua sistem yaitu kerajaan konstitusional serta monarki demokratis.

Bagi kebanyakan negara, penguasa monarki merupakan simbol kesinambungan serta kedaulatan negara tersebut. Selain itu, penguasa monarki biasanya ketua agama serta panglima besar angkatan bersenjata sebuah negara. Contohnya di Malaysia, Yang Dipertuan Agung merupakan ketua agama Islam, sedangkan di Britania Raya dan negara di bawah naungannya, Ratu Elizabeth II adalah Gubernur Agung Gereja Inggris. Meskipun demikian, pada masa sekarang ini biasanya peran sebagai ketua agama tersebut adalah bersifat simbolis saja.

Selain penguasa monarki, terdapat beberapa jenis kepala pemerintahan yang mempunyai bidang kekuasaan yang lebih luas seperti Maharaja dan Khalifah. [1]

Sistem pemerintahan monarki merupakan sistem tertua didunia. Pengertian sistem pemerintahan monarki menurut para ahli, yaitu :1.         Menurut Garner, sistem pemerintahan monarki menyatakan bahwa setiap pemerintahan yang didalamnya menerapkan kekuasaan yang akhir atau tertinggi pada seseorang tanpa melihat pada sumber sifat-sifat dasar pemilihan dan batas waktu jabatannya. 2.        Menurut Jellinek, sistem pemerintahan monarki adalah pemerintahan kehendak satu fisik dan menekankan bahwa karakteristik sifat-sifat dasar monarki adalah kompetensi untuk memperlihatkan kekuasaan tertinggi negara.

Sistem pemerintahan monarki dibedakan menjadi 3 macam, yaitu :1.         Monarki Absolut Bentuk pemerintahan monarki absolut dikepalai oleh seorang raja, ratu, syah, atau kaisar. Pada sistem monarki absolut ini terdapat kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Contoh : Prancis dimana  kekuasaan Louis XIV.2.        Monarki KonstitusionalDalam pemerintahan konstitusional partisipasi rakyat dibatasi. 3.        Monarki ParlementerDalam pemerintahan parlementer kekuasaan tertinggi ditangan perlemen. Jatuh tegaknya pemerintah bergantung pad kepercayaan parlemen kepada para menteri. Raja tidak memegang pemerintahan dengan nyata, tetapi  par menteri yang bertanggung jawab atas nama dewan maupun sendiri-sendiri, sesuai tugas masing-masing.         Negara yang menganut sistem pemerintahan monarki, antara lain :

1. Spanyol2. Yordania3. Arab Saudi4. Thailand 5. Kamboja6. Australia7. Belgia8. Belanda9. Denmark 10. Kanada11. Selandia Baru12. Portugal13. Jepang14. Malaysia15. Brunei Darussalam 

2.     Sistem Pemerintahan RepublikRepublik adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang

dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan dan sering dipimpin atau dikepalai oleh seorang presiden. Istilah ini berasal dari bahasa Latin res publica, atau "urusan awam", yanng artinya kerajaan dimilik serta dikawal oleh rakyat. Namun republik berbeda dengan konsep demokrasi. Terdapat kasus dimana negara republik diperintah secara totaliter. ketua negara suatu republik biasanya seorang saja, yaitu Presiden, tetapi ada juga beberapa pengecualian misalnya di Swiss, terdapat majelis tujuh pemimpin yang merangkap sebagai ketua negara, dipanggil Bundesrat, dan di San Marino, jabatan ketua negara dipegang oleh dua orang.

Republikanisme adalah pandangan bahwa sebuah republik merupakan bentuk pemerintahan terbaik. Republikanisme juga dapat mengarah pada ideologi dari banyak partai politik yang menamakan diri mereka Partai Republikan. Beberapa dari antaranya adalah, atau mempunyai akarnya dari anti-monarkisme. Untuk kebanyakan partai republikan hanyalah sebuah nama dan partai-partai ini, serta pihak yang berhubungan dengan mereka, mempunyai sedikit keserupaan selain dari nama mereka.

Sistem pemerintahan republik dibedakan menjadi 3 macam, yaitu :1.         Republik Absolut

Dalam republik absolut, pemerintahan bersifat diktator. Hukum dimanipulasi hingga mendukung kekuasaannya. Contoh Jerman pada masa Hitler, Italia pada masa Mussolini, dan Spanyol pada masa Jenderal Franco. Perbedaan utama antara monarki absolut dengan republik absolut adalah bahwa dalam monarki absolut kekuasaan raja diwarisi dari para pendahulunya, sedangkan dalam republik absolut kekuasaan bisa didapat melalui berbagai cara, seperti kudeta (perebutan kekuasaan) atau pemilu yang curang.

2.        Republik Konstitusional Dalam pemerintahan republik konstitusional kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan tidak diwariskan. Kedudukan politik dapat diperebutkan melalui cara-cara yang sah, seperti yang ditetapkan dalam undang-undang. Dalam undang-undang diatur mengenai bagaiman kekuasaan dijalankan, hak, dan kewajiban warga negara, serta aturan-aturan lain dalam kehidupan kenegaraan. Dlam pemerintahan ini, presiden menjadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Contoh Amerika Serikat, dan Republik Indonesia.3.        Republik ParlementerDalam pemerintahan ini, presiden sebagai kepala negara yang tidak aktifmemimpin penyelenggaraan pemerintahan. Kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri yang memimpin kabinet. Para menteri bertanggung jawab pada parlemen. Presiden tidak dapat diganggu gugat. Presiden memiliki hak prerogatif, yakni hak yang bersifat kehormatan sehingga hanya sebagai lambang. Contoh Jerman, Italia, dan India.

Negara yang menganut sistem pemerintahan republik, antara lain :  

1. Jerman2. Republik Rakyat Cina 3. Republik Cina (Taiwan)4. Bangladesh5. India6. Indonesia7. Iran8. Irak9. Mesir10. Myanmar11. Pakistan 12. Singapore13. Filipina14. Vietnam15. Amerika Serikat

3. Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem presidensial (presidensiil), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif.

Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensiil terdiri dari 3 unsur yaitu:

Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.

Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.

Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.

Dalam sistem presidensial, presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaran-pelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan posisinya.

Model ini dianut oleh Amerika Serikat, Filipina, Indonesia dan sebagian besar negara-negara Amerika Latin dan Amerika Tengah.

Ciri-ciri sistem presidensial

Pendalaman teori

Republik konstitusionalMonarki

konstitusional

Presidensial

Semipresidensial

Parlementer

Parlementer

Kepala negara Presiden Raja/Ratu

Kepala pemerintahan Presiden Perdana Menteri

Sifat kepala negara Populer Seremonial

Sifat kepala pemerintahan Populer Seremonial Populer

Kekuasaan kepala negara Pemisahan atau pembagianHanya

pemisahan

Masa jabatan kepala negara ditentukan jangka waktu(maksimal 2 periode)

seumur hidup

Masa jabatan kepala pemerintahan

ditentukan jangka waktu(maksimal 2 periode)

tidak ditentukan jangka waktu

Kekuasaan negara Pemisahan atau pembagianHanya

pemisahan

Hak prerogratif untuk eksekutif Presiden Perdana Menteri

Hak kekuasaan wilayah negara Presiden Perdana Menteri

Hak pendapat menurut UUD/UU/peraturan diberlakukan/dicabut

Presiden Perdana Menteri

Tampilan kepala negara dalam kabinet ya

tidak(kecuali ada

undangan Perdana Menteri)

Eksekutif tanggungjawab kepada legislatif

tidak ya

Eksekutif dijatuhkan legislatif tidak ya

Posisi eksekutif Partai politik dan profesionalHanya Partai Berkuasa

Mayoritas Parlemen (termasuk partai koalisi)

Pembubaran legislatif oleh eksekutif tidak ya

Keputusan kepala negara tidak dapat diganggu gugat(keputusan mutlak)

dapat diubah melalui legislatif

Pendalaman teori

Republik konstitusionalMonarki

konstitusional

Presidensial

Semipresidensial

Parlementer

Parlementer

Keterlibatan kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih

ya tidak

Keterlibatan anggota keluarga kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih/anggota eksekutif

ya tidak

Jumlah keturunan dalam posisi kepala negara

tidak tentu hanya satu

Rangkap jabatan kepala negara ya tidak

Pengusulan/Pengubah/Pengganti/Perbaikan UUD/UU/peraturanbersama dengan legislatif

Presiden Perdana Menteri

Pemilihan kepala negaradipilih rakyat (langsung) atau

parlemen (tidak langsung)

diwariskan turun temurun

menurut UU

Pemilihan kepala pemerintahan

dipilih rakyat

(langsung) atau

parlemen (tidak

langsung)

ditunjuk Presiden

dipilih rakyat (langsung) atauparlemen (tidak langsung)

Hukuman kepada kepala negara Pemakzulan Dilucut haknya

Hukuman kepada kepala pemerintahan Pemakzulan Mosi tak percaya

Lingkungan Istana Negara kalangan umum pribadi

Posisi elite/orang kaya setaradianggap

bangsawan/feodal

Pemilihan parlemen tepat waktuberubah-ubah sesuai dengan keputusan Perdana Menteri

Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu :

Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih

langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.

Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.

Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif).

Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.

a. Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial :

Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen. Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa

jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Filipina adalah enam tahun dan Presiden Indonesia adalah lima tahun.

Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.

Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

b. Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial :

Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.

Sistem pertanggungjawaban kurang jelas. Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara

eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama.

c. Republik dengan sistem pemerintahan presidensial

 Afghanistan  Angola  Argentina  Benin  Bolivia  Brazil  Burundi  Chili  Kolombia  Komoro  Republik

Kongo

 Kosta Rika  Siprus  Republik

Dominika  Ekuador  El Salvador  Gambia  Ghana  Guatemala  Honduras  Indonesia  Kenya

 Liberia  Malawi  Maladewa  Meksiko  Myanmar  Nikaragua  Nigeria  Palau  Panama  Paraguay  Filipina  Seychelles

 Sierra Leone  Sudan Selatan  Sudan  Suriname

 Turkmenistan  Amerika

Serikat  Uruguay

 Venezuela  Zambia  Zimbabwe

d. Sistem presidensial dengan perdana menteri

 Azerbaijan  Belarus  Kamerun  Republik

Afrika Tengah  Chad  Pantai Gading

(Ivory Coast)

 Guinea (Guinea-Conakry)

 Equatorial Guinea

 Gabon  Kazakhstan  Mozambik  Namibia

 Peru  Rwanda  Korea Selatan  Tanzania  Togo  Uganda  Uzbekistan  Yaman

4. Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensiil, di mana sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.

Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintah tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung cabang legislatif, atau parlemen, sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif, menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan.

Sistem parlemen dipuji, dibanding dengan sistem presidensiil, karena kefleksibilitasannya dan tanggapannya kepada publik. Kekurangannya adalah dia sering mengarah ke pemerintahan yang kurang stabil, seperti dalam Republik Weimar Jerman dan Republik Keempat Perancis. Sistem parlemen biasanya memiliki pembedaan yang jelas antara kepala pemerintahan dan kepala negara, dengan kepala pemerintahan adalah perdana menteri, dan kepala negara ditunjuk sebagai dengan kekuasaan sedikit atau seremonial. Namun beberapa sistem parlemen juga memiliki

seorang presiden terpilih dengan banyak kuasa sebagai kepala negara, memberikan keseimbangan dalam sistem ini.

Negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer adalah Inggris, Jepang, Belanda, Malaysia, Singapura dan sebagainya.

Ciri-ciri sistem parlementer

Pendalaman teori

Republik konstitusionalMonarki

konstitusional

Presidensial

Semipresidensial

Parlementer

Parlementer

Kepala negara Presiden Raja/Ratu

Kepala pemerintahan Presiden Perdana Menteri

Sifat kepala negara Populer Seremonial

Sifat kepala pemerintahan Populer Seremonial Populer

Kekuasaan kepala negara Pemisahan atau pembagianHanya pemisahan

Masa jabatan kepala negara ditentukan jangka waktu(maksimal 2 periode)

seumur hidup

Masa jabatan kepala pemerintahan

ditentukan jangka waktu

(maksimal 2 periode)

tidak ditentukan jangka waktu

Kekuasaan negara Pemisahan atau pembagianHanya pemisahan

Hak prerogratif untuk eksekutif Presiden Perdana Menteri

Hak kekuasaan wilayah negara Presiden Perdana Menteri

Hak pendapat menurut UUD/UU/peraturan diberlakukan/dicabut

Presiden Perdana Menteri

Tampilan kepala negara dalam kabinet ya

tidak(kecuali ada undangan Perdana Menteri)

Eksekutif tanggungjawab kepada legislatif

tidak ya

Eksekutif dijatuhkan legislatif tidak ya

Pendalaman teori

Republik konstitusionalMonarki

konstitusional

Presidensial

Semipresidensial

Parlementer

Parlementer

Posisi eksekutif Partai politik dan profesionalHanya Partai Berkuasa

Mayoritas Parlemen (termasuk partai koalisi)

Pembubaran legislatif oleh eksekutif tidak ya

Keputusan kepala negara tidak dapat diganggu gugat(keputusan mutlak)

dapat diubah melalui legislatif

Keterlibatan kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih

ya tidak

Keterlibatan anggota keluarga kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih/anggota eksekutif

ya tidak

Jumlah keturunan dalam posisi kepala negara

tidak tentu hanya satu

Rangkap jabatan kepala negara ya tidak

Pengusulan/Pengubah/Pengganti/Perbaikan UUD/UU/peraturanbersama dengan legislatif

Presiden Perdana Menteri

Pemilihan kepala negaradipilih rakyat (langsung) atau

parlemen (tidak langsung)

diwariskan turun temurun

menurut UU

Pemilihan kepala pemerintahan

dipilih rakyat

(langsung) atau

parlemen (tidak

langsung)

ditunjuk Presiden

dipilih rakyat (langsung) atauparlemen (tidak langsung)

Hukuman kepada kepala negara Pemakzulan Dilucut haknya

Hukuman kepada kepala pemerintahan Pemakzulan Mosi tak percaya

Lingkungan Istana Negara kalangan umum pribadi

Posisi elite/orang kaya setaradianggap

bangsawan/feodal

Pemilihan parlemen tepat waktuberubah-ubah sesuai dengan keputusan Perdana Menteri

Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu:

Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja.

Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang.

Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.

Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.

a. Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer :

Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.

Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi

berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

b. Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer :

Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.

Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.

Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai mayoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.

Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

Negara dengan sistem pemerintahan parlementer

Statue of President Nelson Mandela of South Africa in Parliament Square, London

Country Connection between legislative and executive branch

 Botswana Parliament of Botswana appoints the Cabinet

 Ethiopia Federal Parliamentary Assembly appoints the Council of Ministers

 Libya General National Congress approves the Cabinet of Libya

 Mauritius National Assembly appoints the Cabinet of Mauritius

 South Africa Parliament of South Africa elects the President who appoints the Cabinet of South Africa

Amerika

Country Connection between legislative and executive branch

 Antigua and BarbudaParliament of Antigua and Barbuda appoints the Cabinet of Antigua and Barbuda

 The Bahamas Parliament of the Bahamas appoints the Cabinet of the Bahamas

 Barbados Parliament of Barbados appoints the Cabinet of Barbados

 Belize National Assembly appoints the Cabinet of Belize

 CanadaHouse of Commons of Canada approves the Prime Minister of Canada, who forms the Cabinet of Canada

 Dominica

 Grenada Parliament of Grenada elects the Prime Minister of Grenada

 Jamaica Parliament of Jamaica appoints the Cabinet of Jamaica

 Saint Kitts and Nevis National Assembly elects the Prime Minister of Saint Kitts and Nevis

 Saint Lucia Parliament of Saint Lucia appoints the Prime Minister of Saint Lucia

 Saint Vincent and the Grenadines

House of Assembly appoints the Prime Minister of Saint Vincent and the Grenadines

 Trinidad and TobagoParliament of Trinidad and Tobago approves the Prime Minister of Trinidad and Tobago

Asia

Country Connection between legislative and executive branch

 Bangladesh

Jatiyo Sangshad appoints the Cabinet of Bangladesh

 Bhutan Parliament of Bhutan approves the Lhengye Zhungtshog

 Cambodia Parliament of Cambodia approves the Council of Ministers

 India Parliament of India approves the Prime Minister of India who formed Cabinet of India

 Iraq Council of Representatives approves the Cabinet of Iraq

 Israel Knesset approves the Cabinet of Israel

 Japan Diet of Japan appoints the Prime Minister who appoints the Cabinet of Japan

 KuwaitNational Assembly approves the Crown Prince who appoints the Prime Minister who appoints the Cabinet of Kuwait

 Kyrgyzstan

Supreme Council approves the Prime Minister of Kyrgyzstan

 Lebanon Parliament of Lebanon approves the Cabinet of Lebanon

 Malaysia Parliament of Malaysia appoints the Cabinet of Malaysia

 Mongolia State Great Khural confirms the Government of Mongolia

 Nepal Constituent Assembly appoints the Cabinet of Nepal

 Pakistan Parliament of Pakistan appoints the Cabinet of Pakistan

 Singapore Parliament of Singapore approves the Cabinet of Singapore

 ThailandHouse of Representatives appoints the Prime Minister who appoints the Cabinet of Thailand

 Turkey Grand National Assembly approves the Cabinet of Turkey

Eropa

Country Connection between legislative and executive branch

 Albania Parliament of Albania approves the Cabinet of Albania

 Austria Parliament of Austria appoints the Cabinet of Austria

 Belgium Federal Parliament approves the Cabinet of Belgium

 Bulgaria National Assembly appoints the Council of Ministers of Bulgaria

 Croatia Croatian Parliament appoints the Croatian Government

 Czech Republic

President of the Czech Republic appoints the leader of the largest party or coalition in the Parliament as Prime Minister, who forms the Cabinet

 Denmark

The Monarch appoints, based on recommendations from the leaders of the parties in Folketinget, the cabinet leader who is most likely to successfully assemble a Cabinet which will not be disapproved by a majority in Folketinget.

 Estonia Riigikogu appoints the Government of the Republic of Estonia

 Finland Parliament of Finland appoints the Cabinet of Finland

 Germany Bundestag elects the Federal Chancellor, who forms the Cabinet

 Greece Hellenic Parliament approves the Cabinet of Greece

 Hungary National Assembly approves the Cabinet of Hungary

 Iceland Althing appoints the Cabinet of Iceland

 Ireland Oireachtas appoints the Government of Ireland

 Italy Italian Parliament appoints the Cabinet of Italy

 Kosovo Assembly of Kosovo appoints the Government of Kosovo

 Latvia Saeima appoints the Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia

 Lithuania Seimas appoints the Government of Lithuania

 Luxembourg Chamber of Deputies appoints the Cabinet of Luxembourg

 Republic of Macedonia

Assembly approves the Government of Macedonia

 Malta House of Representatives appoints the Cabinet of Malta

 Moldova Parliament of Moldova appoints the Cabinet of Moldova

 Montenegro Parliament of Montenegro appoints the Government of Montenegro

 Netherlands Staten-Generaal appoints the Cabinet of the Netherlands

 NorwayThe Monarch appoints the MP leading the largest party or coalition in Stortinget as Prime Minister, who forms the Cabinet

 Poland Parliament of Poland approves the Cabinet of Poland

 Serbia National Assembly appoints the Government of Serbia

 Slovakia National Council approves the Government of Slovakia

 Slovenia National Assembly appoints the Government of Slovenia

 SpainThe General Courts elects the President of the Government, who forms the Cabinet

 SwedenThe Riksdag elects the Prime Minister, who in turn appoints the other members of the Government

 Switzerland Federal Assembly elects the Federal Council

 United Kingdom

The Monarch appoints the MP leading the largest party or coalition in the House of Commons as Prime Minister, who forms the Cabinet

Pasifik

Country Connection between legislative and executive branch

 Australia Parliament of Australia appoints the Cabinet of Australia

 New Zealand Parliament of New Zealand appoints the Cabinet of New Zealand

 Papua New Guinea National Parliament appoints the Cabinet of Papua New Guinea

 Samoa Legislative Assembly appoints the Cabinet of Samoa

 Vanuatu Parliament of Vanuatu appoints the Cabinet of Vanuatu

5. Sistem Pemerintahan Semipresidensial

Sistem semipresidensial adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan kedua sistem pemerintahan: presidensial dan parlementer.

Terkadang, sistem ini juga disebut dengan Dual Eksekutif (Eksekutif Ganda). Dalam sistem ini, presiden dipilih oleh rakyat sehingga memiliki kekuasaan yang kuat. Presiden melaksanakan kekuasaan bersama-sama dengan perdana menteri.

Sistem ini digunakan oleh Republik Kelima Perancis.

Ciri-ciri sistem semipresidensial

Pendalaman teori

Republik konstitusionalMonarki

konstitusional

Presidensial

Semipresidensial

Parlementer

Parlementer

Kepala negara Presiden Raja/Ratu

Kepala pemerintahan Presiden Perdana Menteri

Sifat kepala negara Populer Seremonial

Sifat kepala pemerintahan Populer Seremonial Populer

Kekuasaan kepala negara Pemisahan atau pembagianHanya

pemisahan

Masa jabatan kepala negara ditentukan jangka waktu(maksimal 2 periode)

seumur hidup

Masa jabatan kepala pemerintahan

ditentukan jangka waktu

(maksimal 2 periode)

tidak ditentukan jangka waktu

Kekuasaan negara Pemisahan atau pembagianHanya

pemisahan

Hak prerogratif untuk eksekutif Presiden Perdana Menteri

Hak kekuasaan wilayah negara Presiden Perdana Menteri

Hak pendapat menurut UUD/UU/peraturan diberlakukan/dicabut

Presiden Perdana Menteri

Tampilan kepala negara dalam cabinet ya

tidak(kecuali ada

undangan Perdana Menteri)

Eksekutif tanggungjawab kepada legislative

tidak ya

Eksekutif dijatuhkan legislatif tidak ya

Posisi eksekutif Partai politik dan profesional Hanya Partai Berkuasa

Pendalaman teori

Republik konstitusionalMonarki

konstitusional

Presidensial

Semipresidensial

Parlementer

Parlementer

Mayoritas Parlemen (termasuk partai koalisi)

Pembubaran legislatif oleh eksekutif tidak ya

Keputusan kepala negara tidak dapat diganggu gugat(keputusan mutlak)

dapat diubah melalui legislatif

Keterlibatan kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih

ya tidak

Keterlibatan anggota keluarga kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih/anggota eksekutif

ya tidak

Jumlah keturunan dalam posisi kepala negara

tidak tentu hanya satu

Rangkap jabatan kepala negara ya tidak

Pengusulan/Pengubah/Pengganti/Perbaikan UUD/UU/peraturanbersama dengan legislatif

Presiden Perdana Menteri

Pemilihan kepala negaradipilih rakyat (langsung) atau

parlemen (tidak langsung)

diwariskan turun temurun

menurut UU

Pemilihan kepala pemerintahan

dipilih rakyat

(langsung) atau

parlemen (tidak

langsung)

ditunjuk Presiden

dipilih rakyat (langsung) atauparlemen (tidak langsung)

Hukuman kepada kepala negara Pemakzulan Dilucut haknya

Hukuman kepada kepala pemerintahanPemakzula

nMosi tak percaya

Lingkungan Istana Negara kalangan umum pribadi

Posisi elite/orang kaya setaradianggap

bangsawan/feodal

Pemilihan parlemen tepat waktuberubah-ubah sesuai dengan keputusan Perdana Menteri

Ciri-ciri pemerintahan semipresidensial yaitu:

1. dari presidensial o Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih

langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.o Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan

memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.

o Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.2. dari parlementer

o Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden.

o Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.o Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.

Republik dengan sistem pemerintahan semipresidensial

 Algeria  Armenia  Burkina Faso  Cape Verde

(Cabo Verde)

 Republik Demokratik Kongo (Congo-Kinshasa)

 Djibouti  Timor Timur

(Timor-Leste)

 Mesir

 Perancis  Georgia  Guinea-Bissau  Guyana  Haiti  Madagaskar  Mali  Mauritania

 Niger  Palestina  Portugal  Rusia

 Romania  São Tomé dan

Príncipe  Senegal  Sri Lanka  Syria  Taiwan

(Republik Tiongkok)

 Tajikistan  Tunisia  Ukraina

[5]

6. Sistem Pemerintahan Komunisme

Komunisme adalah sebuah ideologi. Penganut paham ini berasal dari Manifest der Kommunistischen yang ditulis oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, sebuah manifesto politik yang pertama kali diterbitkan pada 21 Februari 1848 teori mengenai komunis sebuah analisis pendekatan kepada perjuangan kelas (sejarah dan masa kini) dan ekonomi kesejahteraan yang kemudian pernah menjadi salah satu gerakan yang paling berpengaruh dalam dunia politik.

Komunisme pada awal kelahiran adalah sebuah koreksi terhadap paham kapitalisme di awal abad ke-19, dalam suasana yang menganggap bahwa kaum buruh dan pekerja tani hanyalah bagian dari produksi dan yang lebih mementingkan kesejahteraan ekonomi. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, muncul beberapa faksi internal dalam komunisme antara penganut komunis teori dan komunis revolusioner yang masing-masing mempunyai teori dan cara perjuangan yang berbeda dalam pencapaian masyarakat sosialis untuk menuju dengan apa yang disebutnya sebagai masyarakat utopia.

Ide dasar

Istilah komunisme sering dicampuradukkan dengan komunis internasional. Komunisme atau Marxisme adalah ideologi dasar yang umumnya digunakan oleh partai komunis di seluruh dunia. sedangkan komunis internasional merupakan racikan ideologi ini berasal dari pemikiran Lenin sehingga dapat pula disebut "Marxisme-Leninisme".

Dalam komunisme perubahan sosial harus dimulai dari pengambil alihan alat-alat produksi melalui peran Partai Komunis. Logika secara ringkasnya, perubahan sosial dimulai dari buruh atau yang lebih dikenal dengan proletar (lihat: The Holy Family [1]), namun pengorganisasian Buruh hanya dapat berhasil dengan melalui perjuangan partai. Partai membutuhkan peran Politbiro sebagai think-tank. Dapat diringkas perubahan sosial hanya bisa berhasil jika dicetuskan oleh Politbiro.

Komunisme sebagai anti-kapitalisme menggunakan sistem partai komunis sebagai alat pengambil alihan kekuasaan dan sangat menentang kepemilikan akumulasi modal pada individu. pada prinsipnya semua adalah direpresentasikan sebagai milik rakyat dan oleh karena itu, seluruh alat-alat produksi harus dikuasai oleh negara guna kemakmuran rakyat secara merata, Komunisme memperkenalkan penggunaan sistem demokrasi keterwakilan yang dilakukan oleh elit-elit partai komunis oleh karena itu sangat membatasi langsung demokrasi pada rakyat yang bukan merupakan anggota partai komunis karenanya dalam paham komunisme tidak dikenal hak perorangan sebagaimana terdapat pada paham liberalisme.

Secara umum komunisme berlandasan pada teori Materialisme Dialektika dan Materialisme Historis oleh karenanya tidak bersandarkan pada kepercayaan mitos, takhayul dan agama dengan demikian tidak ada pemberian doktrin pada rakyatnya, dengan prinsip bahwa "agama dianggap candu" yang membuat orang berangan-angan yang membatasi rakyatnya dari pemikiran ideologi lain karena dianggap tidak rasional serta keluar dari hal yang nyata (kebenaran materi).

a. Komunis Internasional

Komunis internasional sebagai teori ideologi mulai diterapkan setelah meletusnya Revolusi Bolshevik di Rusia tanggal 7 November 1917. Sejak saat itu komunisme diterapkan sebagai

sebuah ideologi dan disebarluaskan ke negara lain. Pada tahun 2005 negara yang masih menganut paham komunis adalah Tiongkok, Vietnam, Korea Utara, Kuba dan Laos. Komunis internasional adalah teori yang disebutkan oleh Karl Marx.

b. Maoisme

Ideologi komunisme di Tiongkok agak lain daripada dengan Marxisme-Leninisme yang diadopsi bekas Uni Soviet. Mao Zedong menyatukan berbagai filsafat kuno dari Tiongkok dengan Marxisme yang kemudian ia sebut sebagai Maoisme. Perbedaan mendasar dari komunisme Tiongkok dengan komunisme di negara lainnya adalah bahwa komunisme di Tiongkok lebih mementingkan peran petani daripada buruh. Ini disebabkan karena kondisi Tiongkok yang khusus di mana buruh dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari kapitalisme.

c. Indonesia dan komunisme

Indonesia pernah menjadi salah satu kekuatan besar komunisme dunia. Kelahiran PKI pada tahun 1920an adalah kelanjutan fase awal dominasi komunisme di negara tersebut, bahkan di Asia. Tokoh komunis nasional seperti Tan Malaka misalnya. Ia menjadi salah satu tokoh yang tak bisa dilupakan dalam perjuangan di berbagai negara seperti di Cina, Indonesia, Thailand, dan Filipina. Bukan seperti Vietnam yang mana perebutan kekuatan komunisme menjadi perang yang luar biasa. Di Indonesia perubuhan komunisme juga terjadi dengan insiden berdarah dan dilanjutkan dengan pembantaian yang banyak menimbulkan korban jiwa. Dan tidak berakhir disana, para tersangka pengikut komunisme juga diganjar eks-tapol oleh pemerintahan Orde Baru dan mendapatkan pembatasan dalam melakukan ikhtiar hidup mereka.

Sejarah Komunisme Di Indonesia

Era pra-Perang Kemerdekaan

Kelahiran Komunisme di Indonesia tak bisa dilepaskan dari hadirnya orang-orang buangan politik dari Belanda dan mahasiswa-mahasiswa lulusannya yang berpandangan kiri. Beberapa di antaranya Sneevliet, Bregsma, dan Tan Malaka yang masuk setelah Sarekat Islam (SI) Semarang sudah terbentuk.

Gerakan Komunis di Indonesia diawali di Surabaya, yakni di dalam diskusi intern para pekerja buruh kereta api Surabaya yang dikenal dengan nama VSTP. Awalnya VSTP hanya berisikan anggota orang Eropa dan Indo Eropa saja, namun setelah berkembangnya waktu, kaum pribumi juga banyak yang bergabung. Salah satu anggota yang menjadi besar adalah Semaoen kemudian menjadi ketua SI Semarang.

Komunisme kemudian juga aktif di Semarang, atau sering disebut dengan "Kota Merah" setelah menjadi basis PKI di era tersebut. Hadirnya ISDV dan masuknya para pribumi berhaluan kiri ke dalam Sarekat Islam menjadikan komunis sebagai bagian cabangnya, yang nantinya disebut sebagai "SI Merah". ISDV sendiri sering menjadi salah satu organisasi yang bertanggung jawab atas banyaknya pemogokan buruh di Jawa.

Konflik antara SI Semarang (SI Merah) dengan SI pusat di Yogyakarta (SI Putih) mendorong diselenggarakannya kongres. Atas usulan Haji Agus Salim, yang disahkan oleh pusat SI, baik SI Merah maupun SI Putih menyepakati bahwa personel SI Merah keluar dari SI. Mantan personel SI Merah kemudian bersama ISDV berganti nama menjadi PKI.

Kehancuran PKI fase awal bermula dengan adanya Persetujuan Prambanan yang memutuskan akan ada pemberontakan besar-besaran di seluruh Hindia-Belanda. Tan Malaka yang tidak setuju karena Komunisme di Indonesia kurang kuat mencoba menghentikan, namun para tokoh PKI lainnya tidak menggubris usulan tersebut, kecuali mereka yang ada di pihak Tan Malaka. Pemberontakan terjadi pada tahun 1926-1927 yang berakhir dengan kekalahan PKI. Para tokoh PKI menyalahkan Tan Malaka atas kegagalan tersebut, karena telah mencoba menghentikan pemberontakan dan memengaruhi cabang-cabang PKI.

Era Perang Kemerdekaan

Gerakan PKI bangkit kembali pada masa Perang Kemerdekaan Indonesia, diawali oleh kedatangan Muso secara misterius dari Uni Soviet ke Negara Republik (Saat itu masih beribu kota di Yogyakarta). Sama seperti Soekarno dan tokoh pergerakan lain, Muso berpidato dengan lantang di Yogyakarta dengan pandangannya yang murni Komunisme. Di Yogyakarta, Muso juga mendidik calon-calon pemimpin PKI seperti D.N. Aidit.

Muso dan pendukungnya kemudian menuju ke Madiun, di sana ia dikabarkan mendirikan Negara Indonesia sendiri yang berhalauan komunis. Gerakan ini didukung oleh salah satu menteri Soekarno, Amir Syarifuddin. Divisi Siliwangi akhirnya maju dan mengakhiri pemberontakan Muso ini.[2]

Era pasca-Perang Kemerdekaan RI

Pasca Perang Kemerdekaan Indonesia tersebut, PKI menyusun kekuatannya kembali. Didukung oleh Soekarno yang ingin menyatukan semua aspek masyarakat Indonesia saat itu, di mana antar ideologi menjadi musuh masing-masing, PKI menjadi salah satu kekuatan baru dalam politik Indonesia. Ketegangan itu tidak hanya terjadi di tingkat atas saja, melainkan juga di tingkat bawah di mana tingkat ketegangan banyak terjadi antara tuan tanah dan para buruh tani.[3]

Soekarno sendiri yang cenderung ke kiri, lebih dekat kepada PKI. Terutama setelah Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, politik luar negeri Indonesia semakin condong ke Blok Timur (Blok

Komunis Uni Soviet). Indonesia lebih banyak melakukan kerja sama dengan negara komunis seperti Uni Soviet, Kamboja, Vietnam, RRT, maupun Korea Utara. Beberapa langkah-langkah politik luar negeri yang dianggap kekiri-kirian itu antara lain:

Presiden Soekarno menyampaikan pandangan politik dunia yang berlawanan dengan barat, yaitu OLDEFO (Old Established Forces) dan NEFO (New Emerging Forces)

Indonesia membentuk Poros Jakarta-Peking dan Poros Jakarta-Phnompenh-Hanoi-Peking-Pyongyang yang membuat Indonesia terkesan ada di pihak Blok Timur

Konfrontasi dengan Malaysia yang berujung dengan keluarnya Indonesia dari PBB.

Di sisi lain, konflik dalam negeri semakin memanas dikarenakan krisis moneter, selain itu juga terdengar desas-desus bahwa PKI dan militer yang bermusuhan akan melakukan kudeta. Militer mencurigai PKI karena mengusulkan Angkatan Kelima (setelah AURI, ALRI, ADRI dan Kepolisian), sementara PKI mencurigai TNI hendak melakukan kudeta atas Presiden Soekarno yang sedang sakit, tepat saat ulang tahun TNI. Kecurigaan satu dengan yang lain tersebut kemudian dipercaya menjadi sebab insiden yang dikenal sebagai Gerakan 30 September, namun beberapa ilmuwan menduga, bahwa ini sebenarnya hanyalah konflik intern militer waktu itu. [4]

Pasca Gerakan 30 September, terjadi pengambinghitaman kepada orang-orang komunis oleh pemerintah Orde Baru. Terjadi "pembersihan" besar-besaran atas warga dan anggota keluarga yang dituduh komunis meskipun belum tentu kebenarannya. Diperkirakan antara limaratus ribu sampai duajuta jiwa meninggal di Jawa dan Bali setelah peristiwa Gerakan 30 September, para "tertuduh komunis" ini yang ditangkap kebanyakan dieksekusi tanpa proses pengadilan. Sementara bagi "para tertuduh komunis" yang tetap hidup, setelah selesai masa hukuman, baik di Pulau Buru atau di penjara, tetap diawasi dan dibatasi ruang geraknya dengan penamaan Eks Tapol.[5]

Era pasca-Reformasi

Semenjak jatuhnya Presiden Soeharto, aktivitas kelompok-kelompok komunis, marxis, dan haluan kiri lainnya, mulai kembali aktif di lapangan politik Indonesia, walaupun secara hukum, belum boleh mendirikan partai karena masih dilarang oleh pemerintah.

7. Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas dari proses perwakilan atau langsung) diberlakukan pada

sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu seperti tercantum dalam konstitusi.

Demokrasi liberal pertama kali dikemukakan pada Abad Pencerahan oleh penggagas teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques Rousseau. Semasa Perang Dingin, istilah demokrasi liberal bertolak belakang dengan komunisme ala Republik Rakyat. Pada zaman sekarang demokrasi konstitusional umumnya dibanding-bandingkan dengan demokrasi langsung atau demokrasi partisipasi.

Demokrasi liberal dipakai untuk menjelaskan sistem politik dan demokrasi barat di Amerika Serikat, Britania Raya, Kanada. Konstitusi yang dipakai dapat berupa republik (Amerika Serikat, India, Perancis) atau monarki konstitusional (Britania Raya, Spanyol). Demokrasi liberal dipakai oleh negara yang menganut sistem presidensial (Amerika Serikat), sistem parlementer (sistem Westminster: Britania Raya dan Negara-Negara Persemakmuran) atau sistem semipresidensial (Perancis).

8. Sistem Pemerintahan Liberalisme

Liberalisme atau Liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama.

Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu. Paham liberalisme menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama.

Dalam masyarakat modern, liberalisme akan dapat tumbuh dalam sistem demokrasi, hal ini dikarenakan keduanya sama-sama didasarkan pada kebebasan mayoritas.

Pokok-pokok Liberalisme

Ada tiga hal yang mendasar dari Ideologi Liberalisme yakni Kehidupan, Kebebasan dan Hak Milik (Life, Liberty and Property). Dibawah ini, adalah nilai-nilai pokok yang bersumber dari tiga nilai dasar Liberalisme tadi:

Kesempatan yang sama. (Hold the Basic Equality of All Human Being). Bahwa manusia mempunyai kesempatan yang sama, di dalam segala bidang kehidupan baik politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan. [2] Namun karena kualitas manusia yang berbeda-beda, sehingga dalam menggunakan persamaan kesempatan itu akan berlainan tergantung

kepada kemampuannya masing-masing. Terlepas dari itu semua, hal ini (persamaan kesempatan) adalah suatu nilai yang mutlak dari demokrasi.

Dengan adanya pengakuan terhadap persamaan manusia, dimana setiap orang mempunyai hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya, maka dalam setiap penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi baik dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, kebudayaan dan kenegaraan dilakukan secara diskusi dan dilaksanakan dengan persetujuan – dimana hal ini sangat penting untuk menghilangkan egoisme individu.( Treat the Others Reason Equally.)

Pemerintah harus mendapat persetujuan dari yang diperintah. Pemerintah tidak boleh bertindak menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus bertindak menurut kehendak rakyat.(Government by the Consent of The People or The Governed)

Berjalannya hukum (The Rule of Law). Fungsi Negara adalah untuk membela dan mengabdi pada rakyat. Terhadap hal asasi manusia yang merupakan hukum abadi dimana seluruh peraturan atau hukum dibuat oleh pemerintah adalah untuk melindungi dan mempertahankannya. Maka untuk menciptakan rule of law, harus ada patokan terhadap hukum tertinggi (Undang-undang), persamaan dimuka umum, dan persamaan sosial.

Yang menjadi pemusatan kepentingan adalah individu.(The Emphasis of Individual)

Negara hanyalah alat (The State is Instrument). Negara itu sebagai suatu mekanisme yang digunakan untuk

tujuan-tujuan yang lebih besar dibandingkan negara itu sendiri. Di dalam ajaran Liberal Klasik, ditekankan bahwa masyarakat pada dasarnya dianggap, dapat memenuhi dirinya sendiri, dan negara hanyalah merupakan suatu langkah saja ketika usaha yang secara sukarela masyarakat telah mengalami kegagalan.

Dalam liberalisme tidak dapat menerima ajaran dogmatisme (Refuse Dogatism). Hal ini disebabkan karena pandangan filsafat dari John Locke (1632 – 1704) yang menyatakan bahwa semua pengetahuan itu didasarkan pada pengalaman. Dalam pandangan ini, kebenaran itu adalah berubah.

Dua Masa Liberalisme

Liberalisme adalah sebuah ideologi yang mengagungkan kebebasan. Ada dua macam Liberalisme, yakni Liberalisme Klasik dan Liberallisme Modern. Liberalisme Klasik timbul pada awal abad ke 16. Sedangkan Liberalisme Modern mulai muncul sejak abad ke-20.

Namun, bukan berarti setelah ada Liberalisme Modern, Liberalisme Klasik akan hilang begitu saja atau tergantikan oleh Liberalisme Modern, karena hingga kini, nilai-nilai dari Liberalisme Klasik itu masih ada. Liberalisme Modern tidak mengubah hal-hal yang mendasar ; hanya mengubah hal-hal lainnya atau dengan kata lain, nilai intinya (core values) tidak berubah hanya ada tambahan-tanbahan saja dalam versi yang baru. Jadi sesungguhnya, masa Liberalisme Klasik itu tidak pernah berakhir.

Dalam Liberalisme Klasik, keberadaan individu dan kebebasannya sangatlah diagungkan. Setiap individu memiliki kebebasan berpikir masing-masing – yang akan menghasilkan paham baru. Ada dua paham, yakni demokrasi (politik) dan kapitalisme (ekonomi). Meskipun begitu, bukan berarti kebebasan yang dimiliki individu itu adalah kebebasan yang mutlak, karena kebebasan itu adalah kebebasan yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi, tetap ada keteraturan di dalam ideologi ini, atau dengan kata lain, bukan bebas yang sebebas-bebasnya.

Pemikiran Tokoh Klasik dalam Kelahiran dan Perkembangan Liberalisme Klasik

Tokoh yang memengaruhi paham Liberalisme Klasik cukup banyak – baik itu dari awal maupun sampai taraf perkembangannya. Berikut ini akan dijelaskan mengenai pandangan yang relevan dari tokoh-tokoh terkait mengenai Liberalisme Klasik.

a. Martin Luther dalam Reformasi Agama

Gerakan Reformasi Gereja pada awalnya hanyalah serangkaian protes kaum bangsawan dan penguasa Jerman terhadap kekuasaan imperium Katolik Roma. Pada saat itu keberadaan agama sangat mengekang individu. Tidak ada kebebasan, yang ada hanyalah dogma-dogma agama serta dominasi gereja. Pada perkembangan berikutnya, dominasi gereja dirasa sangat menyimpang dari otoritasnya semula. Individu menjadi tidak berkembang, kerena mereka tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang oleh Gereja bahkan dalam mencari penemuan ilmu pengetahuan sekalipun. Kemudian timbullah kritik dari beberapa pihak – misalnya saja kritik oleh Marthin Luther; seperti : adanya komersialisasi agama dan ketergantungan umat terhadap para pemuka agama, sehingga menyebabkan manusia menjadi tidak berkembang; yang berdampak luas, sehingga pada puncaknya timbul sebuah reformasi gereja (1517) yang menyulut kebebasan dari para individu yang tadinya “terkekang”.

b. John Locke dan Hobbes; konsep State of Nature yang berbeda

Kedua tokoh ini berangkat dari sebuah konsep sama. Yakni sebuah konsep yang dinamakan konsep negara alamaiah" atau yang lebih dikenal dengan konsep State of Nature. Namun

dalam perkembangannya, kedua pemikir ini memiliki pemikiran yang sama sekali bertolak belakang satu sama lainnya. Jika ditinjau dari awal, konsepsi State of Nature yang mereka pahami itu sesungguhnya berbeda. Hobbes (1588 – 1679) berpandangan bahwa dalam ‘’State of Nature’’, individu itu pada dasarnya jelek (egois) – sesuai dengan fitrahnya. Namun, manusia ingin hidup damai. Oleh karena itu mereka membentuk suatu masyarakat baru – suatu masyarakat politik yang terkumpul untuk membuat perjanjian demi melindungi hak-haknya dari individu lain dimana perjanjian ini memerlukan pihak ketiga (penguasa). Sedangkan John Locke (1632 – 1704) berpendapat bahwa individu pada State of Nature adalah baik, namun karena adanya kesenjangan akibat harta atau kekayaan, maka khawatir jika hak individu akan diambil oleh orang lain sehingga mereka membuat perjanjian yang diserahkan oleh penguasa sebagai pihak penengah namun harus ada syarat bagi penguasa sehingga tidak seperti ‘membeli kucing dalam karung’. Sehingga, mereka memiliki bentuk akhir dari sebuah penguasa/ pihak ketiga (Negara), dimana Hobbes berpendapat akan timbul Negara Monarkhi Absolute sedangkan Locke, Monarkhi Konstitusional. Bertolak dari kesemua hal tersebut, kedua pemikir ini sama-sama menyumbangkan pemikiran mereka dalam konsepsi individualisme. Inti dari terbentuknya Negara, menurut Hobbes adalah demi kepentingan umum (masing-masing individu) meskipun baik atau tidaknya Negara itu kedepannya tergantung pemimpin negara. Sedangkan Locke berpendapat, keberadaan Negara itu akan dibatasi oleh individu sehingga kekuasaan Negara menjadi terbatas – hanya sebagai “penjaga malam” atau hanya bertindak sebagai penetralisasi konflik.

c. Adam Smith

Para ahli ekonomi dunia menilai bahwa pemikiran mahzab ekonomi klasik merupakan dasar sistem ekonomi kapitalis. Menurut Sumitro Djojohadikusumo, haluan pandangan yang mendasari seluruh pemikiran mahzab klasik mengenai masalah ekonomi dan politik bersumber pada falsafah tentang tata susunan masyarakat yang sebaiknya dan seyogyanya didasarkan atas hukum alam yang secara wajar berlaku dalam kehidupan masyarakat. Salah satu pemikir ekonomi klasik adalah Adam Smith (1723-1790). Pemikiran Adam Smith mengenai politik dan ekonomi yang sangat luas, oleh Sumitro Djojohadikusumo dirangkum menjadi tiga kelompok pemikiran. Pertama, haluan pandangan Adam Smith tidak terlepas dari falsafah politik, kedua, perhatian yang ditujukan pada identifikasi tentang faktor-faktor apa dan kekuatan-kekuatan yang manakah yang menentukan nilai dan harga barang. Ketiga, pola, sifat, dan arah kebijaksanaan negara yang mendukung kegiatan ekonomi ke arah kemajuan dan kesejahteraan mesyarakat. Singkatnya, segala kekuatan ekonomi seharusnya diatur oleh kekuatan pasar dimana kedudukan manusia sebagai individulah yang diutamakan, begitu pula dalam politik.

Relevansi kekuatan Individu Liberalisme Klasik dalam Demokrasi dan Kapitalisme

Telah dikatakan bahwa setidaknya ada dua paham yang relevan atau menyangkut Liberalisme Klasik. Dua paham itu adalah paham mengenai Demokrasi dan Kapitalisme.

* Demokrasi dan Kebebasan

Dalam pengertian Demokrasi, termuat nilai-nilai hak asasi manusia, karena demokrasi dan Hak-hak asasi manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Sebuah negara yang mengaku dirinya demokratis mestilah mempraktekkan dengan konsisten mengenai penghormatan pada hak-hak asasi manusia, karena demokrasi tanpa penghormatan terhadap hak-hak asasi setiap anggota masyarakat, bukanlah demokrasi melainkan hanyalah fasisme atau negara totalitarian yang menindas.

Jelaslah bahwa demokrasi berlandaskan nilai hak kebebasan manusia. Kebebasan yang melandasi demokrasi haruslah kebebasan yang positif – yang bertanggungjawab, dan bukan kebebasan yang anarkhis. Kebebasan atau kemerdekaan di dalam demokrasi harus menopang dan melindungi demokrasi itu dengan semua hak-hak asasi manusia yang terkandung di dalamnya. Kemerdekaan dalam demokrasi mendukung dan memiliki kekuatan untuk melindungi demokrasi dari ancaman-ancaman yang dapat menghancurkan demokrasi itu sendiri. Demokrasi juga mengisyaratkan penghormatan yang setinggi-tingginya pada kedaulatan Rakyat

* Kapitalisme dan Kebebasan

Tatanan ekonomi memainkan peranan rangkap dalam memajukan masyarakat yang bebas. Di satu pihak, kebebasan dalam tatanan ekonomi itu sendiri merupakan komponen dari kebebasan dalam arti luas ; jadi, kebebasan di bidang ekonomi itu sendiri menjadi tujuan. Di pihak lain, kebebasan di bidang ekonomi adalah juga cara yang sangat yang diperlukan untuk mencapai kebebasan politik. Pada dasarnya, hanya ada dua cara untuk mengkoordinasikan aktivitas jutaan orang di bidang ekonomi. Cara pertama ialah bimbingan terpusat yang melibatkan penggunaan paksaan – tekniknya tentara dan negara dan negara totaliter yang modern. Cara lain adalah kerjasama individual secara sukarela – tekniknya sebuah sistem pasaran. Selama kebebasan untuk mengadakan sistem transaksi dipertahankan secara efektif, maka ciri pokok dari usaha untuk mengatur aktivitas ekonomi melalui sistem pasaran adalah bahwa ia mencegah campur tangan seseorang terhadap orang lain. Jadi terbukti bahwa kapitalisme adalah salah satu perwujudan dari kerangka pemikiran liberal.

Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunya sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan

berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut.

Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut.Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh.

Secara sempit,Sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri.

2. BENTUK-BENTUK NEGARA

Bentuk negara ada dua macam yaitu negara kesatuan dan negara serikat. Bentuk negara kesatuan memiliki ciri - ciri sebagai berikut : Terdapat pemerintah pusat yang memiliki kedaulatan baik ke dalam maupun ke luar.

Terdapat satu UUD yang berlaku untuk seluruh wilayah negara.

Terdapat satu kepala negara atau pemerintahan.

Terdapat satu badan perwakilan rakyat.

Sedangkan bentuk negara serikat merupakan negara yang terdiri dari beberapa negara bagian dengan satu pemerintah pusat yang memiliki kedaulatan. Namun tiap negara bagian punya kedaulatan ke dalam untuk mengatur wilayahnya masing - masing. Tiap negara bagian punya UUD sendiri, kepala negara, dan badan perwakilan. Kekuasaan pemerintah pusat menyangkut urusan luar negeri, pertahanan dan keamanan, keuangan, dan peradilan.

1.   KesatuanNegara Kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Ciri utama negara kesatuan adalah supremasi parlemen pusat dan tiadanya badan-badan lain yang berdaulat.Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu:

- Sentralisasi, dan-  Desentralisasi.

Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwewenang membuat peraturan-peraturan sendiri dan atau mengurus rumah tangganya sendiri.

a. Keuntungan sistem sentralisasi: Adanya keseragaman (uniformitas) peraturan di seluruh wilayah negara; Adanya kesederhanaan hukum, karena hanya ada satu lembaga yang berwenang

membuatnya; Penghasilan daerah dapat digunakan untuk kepentingan seluruh wilayah negara.

b. Kerugian sistem sentralisasi: Bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga sering menghambat kelancaran

jalannya pemerintahan;  Peraturan/ kebijakan dari pusat sering tidak sesuai dengan keadaan/ kebutuhan daerah; Daerah-daerah lebih bersifat pasif, menunggu perintah dari pusat sehingga melemahkan

sendi-sendi pemerintahan demokratis karena kurangnya inisiatif dari rakyat; Rakyat di daerah kurang mendapatkan kesempatan untuk memikirkan dan bertanggung

jawab tentang daerahnya; Reputusan-keputusan pemerintah pusat sering terlambat.

Dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (otonomi, swatantra). Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi.

a. Keuntungan sistem desentralisasi: Pembangunan daerah akan berkembang sesuai dengan ciri khas daerah itu sendiri; Peraturan dan kebijakan di daerah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah itu sendiri; Tidak bertumpuknya pekerjaan pemerintah pusat, sehingga pemerintahan dapat berjalan

lancar; Partisipasi dan tanggung jawab masyarakat terhadap daerahnya akan meningkat; Penghematan biaya, karena sebagian ditanggung sendiri oleh daerah.Sedangkan kerugian sistem desentralisasi adalah ketidakseragaman peraturan dan kebijakan serta kemajuan pembangunan.

2.   Serikat Suatu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian yang tidak berdaulat sedang yang berdaulat adalah gabungan dari negara - negara bagian itu. Negara bagian diberi kekuasaan

untuk membuat undang - undang sendiri yang tidak boleh bertentangan dengan UUD negara serikat tersebut.Negara Serikat adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, yang berdaulat dalam negara serikat adalah gabungan negara-negara bagian yang disebut negara federal.Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan ke luar (hubungan dengan negara lain) hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal.

Ciri-ciri negara serikat/ federal:

1. tiap negara bagian memiliki kepala negara, parlemen, dewan menteri (kabinet) demi kepentingan negara bagian;

2. tiap negara bagian boleh membuat konstitusi sendiri, tetapi tidak boleh bertentangan dengan konstitusi negara serikat;

3. hubungan antara pemerintah federal (pusat) dengan rakyat diatur melalui negara bagian, kecuali dalam hal tertentu yang kewenangannya telah diserahkan secara langsung kepada pemerintah federal.

Dalam praktik kenegaraan, jarang dijumpai sebutan jabatan kepala negara bagian (lazimnya disebut gubernur negara bagian). Pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan negara bagian ditentukan oleh negara bagian, sehingga kegiatan pemerintah federal adalah hal ikhwal kenegaraan selebihnya (residuary power).Pada umumnya kekuasaan yang dilimpahkan negara-negara bagian kepada pemerintah federal meliputi:

1. hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subyek hukum internasional, misalnya: masalah daerah, kewarganegaraan dan perwakilan diplomatik;

2. hal-hal yang mutlak mengenai keselamatan negara, pertahanan dan keamanan nasional, perang dan damai;

3. hal-hal tentang konstitusi dan organisasi pemerintah federal serta azas-azas pokok hukum maupun organisasi peradilan selama dipandang perlu oleh pemerintah pusat, misalnya: mengenai masalah uji material konstitusi negara bagian;

4. hal-hal tentang uang dan keuangan, beaya penyelenggaraan pemerintahan federal, misalnya: hal pajak, bea cukai, monopoli, matauang (moneter);

5. hal-hal tentang kepentingan bersama antarnegara bagian, misalnya: masalah pos, telekomunikasi, statistik.

Menurut C.F. Strong, yang membedakan negara serikat yang satu dengan yang lain adalah:

1. cara pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian;

2. badan yang berwenang untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian.

Berdasarkan kedua hal tersebut, lahirlah bermacam-macam negara serikat, antara lain:

1. negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan pemerintah federal, dan kekuaasaan yang tidak terinci diserahkan kepada pemerintah negara bagian. Contoh negara serikat semacam itu antara lain: Amerika Serikat, Australia, RIS (1949);

2. negara serikat yang konstitusinya merinci satu persatu kekuasaan pemerintah negara bagian, sedangkan sisanya diserahkan kepada pemerintah federal. Contoh: Kanada dan India;

3. negara serikat yang memberikan  wewenang kepada mahkamah agung federal dalam menyelesaikan perselisihan di antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Contoh: Amerika Serikat dan Australia;

4. negara serikat yang memberikan kewenangan kepada parlemen federal dalam menyelesaikan perselisihan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Contoh: Swiss.

Persamaan antara negara serikat dan negara kesatuan bersistem desentralisasi: 1) Pemerintah pusat sebagai pemegang kedaulatan ke luar; 2) Sama-sama memiliki hak mengatur daerah sendiri (otonomi).Sedangkan perbedaannya adalah: mengenai asal-asul hak mengurus rumah tangga sendiri itu. Pada negara bagian, hak otonomi itu merupakan hak aslinya, sedangkan pada daerah otonom, hak itu diperoleh dari pemerintah pusat.

3.    HAMPernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Bahasa Inggris: Universal Declaration of Human Rights ; singkatan: UDHR) adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi olehMajelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa(A/RES/217, 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot,Paris). Pernyataan ini terdiri atas 30 pasal yang menggarisbesarkan pandangan Majelis Umum PBBtentang jaminan hak-hak asasi manusia (HAM) kepada semua orang. Eleanor Roosevelt, ketua wanita pertama Komisi HAM (Bahasa Inggris: Commission on Human Rights; singkatan: CHR) yang menyusun deklarasi ini, mengatakan, "Ini bukanlah sebuah perjanjian... [Di masa depan] ini mungkin akan menjadi Magna Carta internasional..."Hak asasi manusia (atau disingkat HAM)adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorangsejak ia dalam kandungan. HAM berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal 27 ayat 1, pasal 28, pasal 29 ayat 2, pasal 30 ayat 1, dan pasal 31 ayat 1Contoh HAM:1. Hak untuk hidup.

2. Hak untuk bebas dari rasa takut.

3. Hak untuk bekerja.

4. Hak untuk mendapatkan pendidikan.

5. Hak untuk mendapatkan persamaan di mata hukum.

6. dan seterusnya.

Contoh pelanggaran HAM:1. Penindasan dan membatasi hak rakyat dan oposisi dengan sewenang-wenang.

2. Hukum (aturan dan/atau UU) diperlakukan tidak adil dan tidak manusiawi.

3. Manipulatif dan membuat aturan pemilu sesuai dengan penguasa dan partai tiran/otoriter.

4.    DemokrasiDemokrasi di indonesia dibandingkan dengan negara lainDi Indonesia, pergerakan nasional juga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti-feodalismedan anti-imperialisme, dengan tujuan membentuk masyarakat sosialis. Bagi Gus Dur, landasan demokrasi adalah keadilan, dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang, dan berarti juga otonomiatau kemandirian dari orang yang bersangkutan untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Masalah keadilan menjadi penting, dalam arti setiap orang mempunyai hak untuk menentukan sendiri jalan hidupnya, tetapi hak tersebut harus dihormati dan diberikan peluang serta pertolongan untuk mencapai hal tersebut.

Bentuk-bentuk demokrasiSecara umum terdapat dua bentuk demokrasi yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan.a. Demokrasi langsungDemokrasi langsung merupakan suatu bentuk demokrasi dimana setiap rakyat memberikan suara atau pendapat dalam menentukan suatu keputusan.Dalam sistem ini, setiap rakyat mewakili dirinya sendiri dalam memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung terhadap keadaan politik yang terjadi.Sistem demokrasi langsung digunakan pada masa awal terbentuknya demokrasi di Athena dimana ketika terdapat suatu permasalahan yang harus diselesaikan, seluruh rakyat berkumpul untuk membahasnya.Di era modern sistem ini menjadi tidak praktis karena umumnya populasi suatu negara cukup besar dan mengumpulkan seluruh rakyat dalam satu forum merupakan hal yang sulit.Selain itu, sistem ini menuntut partisipasi yang tinggi dari rakyat sedangkan rakyat modern cenderung tidak memiliki waktu untuk mempelajari semua permasalahan politik negara.

b. Demokrasi perwakilanDalam demokrasi perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melaluipemilihan umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi mereka.

Prinsip-prinsip demokrasiPrinsip demokrasi dan prasyarat dari berdirinya negara demokrasi telah terakomodasi dalam konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi, dapat ditinjau dari pendapat Almadudi yang kemudian dikenal dengan "soko guru demokrasi".Menurutnya, prinsip-prinsip demokrasi adalah:1. Kedaulatan rakyat;

2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;

3. Kekuasaan mayoritas;

4. Hak-hak minoritas;

5. Jaminan hak asasi manusia;

6. Pemilihan yang bebas dan jujur;

7. Persamaan di depan hukum;

8. Proses hukum yang wajar;

9. Pembatasan pemerintah secarakonstitusional;

10. Pluralisme sosial, ekonomi, danpolitik;

11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama, dan mufakat.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Negara kesatuan adalah negaraberdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, dimana pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Bentuk pemerintahankesatuan diterapkan oleh banyak negara di dunia. Di negara kesatuan, satuan subnasional diciptakan dan dihapus oleh pemerintah pusat, dan kekuasaan subnasional itu dapat diperluas atau dipersempit oleh pemerintah pusat. Sebaliknya, di negerafederal, negara bagian (atau satuan subnasional lainnya) berbagi kedaulatan dengan pemerintah pusat, dan negara bagian memiliki fungsi keujudan dan fungsi kekuasaan yang tidak dapat diubah secara sepihak oleh pemerintah pusat.

Saran

Bentuk negara mempunyai 2 macam bentuk negara , yaitu bentuk negara kesatuan dan bentuk negara serikat. Yang dimana didalamnya mempunyai peranan yang sangat penting. Selain adanya bentuk negara serikat dan bentuk negara kesatuan didalamnya terdapat hak asasi manusia atau HAM dan demokrasi yang ada di indonesia. Kesatuan , serikat, HAM, dengan demokrasi saling berkaitan satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

[1] http://id.wikipedia.org/wiki/Monarki

[2] http://dzakiyyah95sistempemerintahan.blogspot.com/

[3] http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_presidensial

[4] http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_parlementer

[5] http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_semipresidensial

[6] http://id.wikipedia.org/wiki/Komunisme

[7] http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_liberal

[8] http://id.wikipedia.org/wiki/Liberalisme

[9] http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pemerintahan

[10] http://abduntoamay.blogspot.com/2012/03/bentuk-negara_19.html