Sumber. Kompasiana.com

Setiap negara yang berdaulat berusaha mempertahankan wilayah negaranya, pada hakekatnya alat pertahanan suatu negara ditempatkan di wailayah-wilayah perbatasan karena di wilayah tersebutlan akan terjadi pelanggaran kedaulatan suatu negara, bahkan negara berusaha mengembangkan kekuatan bersenjata dengan tujuannya adalah menjaga kedaulatan. Lihatlah gambar diatas bagaimana negara , khusus nya negara Indonesia dengan Malaysia masing-masing dengan teliti dan cermat sekali menentukan

56

batas wilayahnya dan kedua negara masing-masing menggunankan penjagaan dengan teknologi canggih demi memjaga wilayahnya masing. Inilah konsekwensi hidup bernegara. Apakah itu negara berserta bentuk pemerintahannya akan kita bicarakan dalam bab ini.

Setelah anda membaca dan memahami bab ini diharapkan siswa mampu:

Memahami bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.

Menyaji hasil telaah bentuk dan kedaulatan negara sesuai dengan Undang Undang DasarNegara

Republik Indonesia Tahun 1945.

Peta Konsep

Karakter yang dikembangkan:Taat aturanTertibMengutamakan kepentingan umumKritissportifSaling menghargai.

Kata Kunci:Kesatuan, Federal, Parlementer, Dominion, Presidentil, Quasi Parlementer, Kedaulatan. Monopoli, desentralisasi, protektorat, Mandat, Konstitusional, Quasi Parlementer, Zaken Kabinet, Perdana Menteri.

57

A Bentuk Negara dan Bentuk Kenegaraan Indonesia

Gambar Istnana Negara RI

Istana Negara merupakan simbol dari kedaulatan suatu negara, di Istana inilah kepala negara RI mengendalikan

kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan negara yaitu masyarakat adil dan makmur. Untuk menuju tujuan

tersebut maka pemegang keekeuasaan pemerintahan yang melaksanakan fungsinya melindungi segenab bangsa

dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa dan ikut

melaksanakan ketertiban dan perdamaian abadi berdasarkan ideologi negara Pancasila dan Konstitusi negara.

Betapa pentingnya kekuasaan pemerintahan negara dalam menjalankan fungsi dan peranan negara.

1. Pengertian Negara

Istilah negara terjemahan dari Staat (Belanda), state (Inggris). e’tat (Prancis) dan statum (Latin). Beberapa ahli ilmu

negara mendefinisikan penegertian negara, seperti:

a. L.J.Van Apeldorn, mengatakan bahwa negara mempnunyai arti sebagai berikut:

1) digunakan dalam arti penguasa untuk menyatakan yang berkuasa di suatu daerah.

2) Digunakan untuk persekutuan rakyat sebagai suatu bangsa yang hidup disuatu daerah.

3) Digunakan untuk arti wilayah tertentu yang menyatakan daerah tempat tinggal suatu bangsa.

58

4) Dpakai sebagai kas negara untuk menyimpan harta yang dipegang oleh penguasa.

b. Aristoteles, mentakan bahwa negara (dalam arti polis) adalah persekutuan dari keluarga dan desa untuk

mencapai kehidupan yang sebaik-baiknya.

c. Robert M. Mac Iver,, negara adalah asosiasi yang menyelenggaraan pemerintahan di dalam masyarakat dan

dalam suatu wilayah dengan berdasarkan system hokum yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan cara

kekuasaan memaksa..

d. Karl Marx, negara merupakan penjelmaan dari pertentangan kekuatan ekonomi di mana golongan ekonomi

yang kuat akan menindas golongan ekonomi yang lemah.

e. Woodrow Wilson, mengatakan bahwa negara adalah rakyat yang terorganisir untuk hukum dalam wilayah

tertentu.

f. Sedangkan Horald J. Laski mengatakan Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan dan mempunyai

wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada induvidu atau kelompok yang

merupakan bagian dari masyarakat itu. Negara terbentuk atas dasar perjanjian (kontrak sosial) antar

warganya guna membangun dan mengembangkan kerja sama di antara sesama mereka sehingga tujuan

bersama dapat terwujud.

Definisi yang telah disebutkan di atas menunjukkan tidak terdapat keseragaman para ahli memberikan pengertian

negara. Hal ini disebabkan pengertian negara itu sangat luas yang mencakup berbagai aspek kehidupan manusia

hingga para ahli memberikan suatu defisni sesuai dengan sisi kehidupn dan pengalamannya. Secara umum negara

itu meliputi berbagai segi pandangan, yaitu:

1. negara sebagai organisasi kekuasaan,

2. negara sebagai organisasi politik,

3. negara ditinjau dari segi kesusilaan.

4. Negara ditinjau dari segi integrasi antara pemerintah dengan rakyat.

Lebih lanjut kita dapat memahami bahwa dalam diri negara terkandung sifat-sifatnya, yaitu:

a) Memaksa dan mengatur ketertiban hidup bersama masyarakat melalui peraturan perundang-undangan. Oleh

sebab itui, negara memiliki kewenangan membuat peraturan perundang-undangan dan menegakkannya.

Dalam hal ini negara juga berwenang menghukum warganya yang melanggra hukum.

b) Memonopoli dalam menetapkan tujuan bersama. Yaitu kondisi kehidupan yang ingin diwujudkan oleh negara

untuk meningkatkan kesejahteraan hidup seluruh warga negaranya. Sedangkan cara untuk mewujudkankan

keadaan yang diinginkan itu sangat membutuhkan partisipasi dari seluruh warganya.

59

c) Mencakup semua, yaitu sifat negara yang berdiri diatas berbagai golongan atau kelompok dan mengatasi

segala perbedaan. Kebijakan yang diambil oleh negara harus berorientasi kepada kebaikan bersama seluruh

rakyat. Diskriminasi akibat adanya berbgai perbedaan harus dihindarkan.

2. Bentuk Negara

Bentuk negara yang terpenting dan banyak dianut di dunia adalah:

Negara kesatuan (unitaris)

Negara serikat (Federasi)

Negara Kesatuan

Negara kesatuan adalah suatu negara yang bersusunan tunggal, negara yang hanya terdiri atas satu negara saja,

tidak terdapat negara di dalam negara. Negara kesatuan adalah bentuk negara yang mandiri terdiri dari satu

negara, satu pemerintahan, satu kepada negara, satu undang-undang dasar negara dan satu lembaga legislatif

untuk seluruh wilayah negara.

Dalam pelaksanaannya negara kesatuan dapat dibedakan atas dua sistem, yaitu:

a. Negara kesastuan dengan sistem sentralisasi

Negara kesatuan dengan istem sentralisasi adalah bentuk negara dengan segala sesuatu dalam negara tersebut

langsung diatur dan diurus oleh pemerintahan pusat, termasuk segala hal yang menyangkut pemerintahan dan

kekuasaan di daerah-daerah. Dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak terdapat pelimpahan wewenang dari pusat

kepada daerah daerah, daerah tidak punya hak otonom untuk mengatur rumah tangga sendiri, daerah-daerah

melaksanakan sesuatu ketentuan yang telah digariskan oleh pemerintahan pusat.

Contoh negara kesatuan dengan sistem sentralisasi ialah Jerman pada masa Adolf Hitler berkuasa.

Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi mempunyai keuntingan dan kelemahannya

Keuntungannya:

Di seluruh daerah terdapat peraturan yang sama.

Terdapat kesederhanaan hukum karena hanya satu lembaga yang berwenang membuatnya,

Penghasilan suatu daerah dapat digunakan ke seluruh negara.

Kelemahannya:

o Banyak persoalan yang dihadapi oleh pemerintah pusat.

o Sering terjadi ketyidak sesuaian peraturan di daerah-daerah.

o Daerah-daerah lebih banyak bersifat pasif karena menunggu perintah dari pemerintah pusat.

o Kurangnya tanggung jawab di daerah-daerah terhadap perkembangan daerahnya sendiri.

60

o Melemahnya sendiri-sendi pemerintahan demokrasi karena kurangnya inisiatif dari rakyat.

Untuk menghindari kelemahan sistem sentralisasi di atas, maka negara kesatuan dapat dilaksanakan dengan

sistem desentralisasi, di samping mempertahankan keuntungan negara kesatuan dengan sistem sentralisasi,

maka asas desentarlisasi disertai dengan asas dekonsentrasi dan tugas perbantuan (madebewind).

Struktur Negara Kesatuan

b. Negara Kesatuan dengan sistem Desentralisasi

Dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi diadakan pembagian daerah yang setiap daerah memiliki

organisasi kenegaraan dan pemerintahan sendiri. Pembagian daerah itu dalam bentuk daerah tingkat I (DT I) dan

daerah tingkat II (DTII). Pemerintah daerah tidak mempunyai wewenang tertinggi dalam pemerintahan, wewenang

tertinggi tetap dipegang oleh pemerintah pusat. Kekuasaan dan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah adalah

suatu wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk dapat mengurus rumah tangga sendiri menjadi hak

otonom bagi daerah untuk membentuk sistem pemeriontahan sendiri.

Contoh : Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam pasal 18 UUD 1945.

Negara Serikat (Federal)

Negara serikat adalah suatu bentuk negara yang terdiri atas gabungan beberapa negara yang semula berdiri

sendiri, kemudian bergabung menjadi suatu negara serikat sehingga negara bagian melepaskan sebagian

kekuasaannya kepada negara serikat. Negara bagian masih mempunyai kekuasaan untuk mengurus rumah

tangganya sendiri dengan memiliki undang-undang dasar sendiri, kepala negara sendiri, pemerintahan sendiri dan

mempunyai lembaga legislatif sendiri.

61

Struktur Negara Federal

Penggabungan diri dari beberapa negara serikat berarti penyerahan sebagian kedaulatan dari negara-

negara yang tadinya berdiri sendiri kepada negara serikat sehingga negara serikat memiliki kedaulatan. Kekuasaan

yang diserahkan oleh negara-negara bagian kepada negara serikat tersebut adalah kekuasaan yang berkaitan

dengan hubungan luar negeri, keuangan, pertahanan yang dapat diperinci sebagai berikut:

a. Hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subjek hukum internasional, seperti

kewarganegaraan, imigrasi dan lainya.

b. Masalah keselamatan negara, seperti pertahanan dan keamanan, perang dan damai.

c. Hal yang berhubungan dengan pembiayaan pemerintah federal, seperti keuangan, mata uang,

pajak dan pos.

d. Prihal yang berhungan kepentingan bersama antara bagian dengan negara federal, seperti

telekomunikasi, industri dan ilmu pengetahuan.

Contoh negara serikat adalah Amerika Serikat, Malaysia dan Indonesia pada masa RIS.

Bentuk Kenegaraan

Disamping bentuk negara terdapat pula bentuk kenegaraan, yaitu suatu negara yang tidak mempunyai alat

perlengkapan negara yang lengkap serta tidak memiliki kedaulatan, baik kedalam maupun keluar, seperti:

1) Serikat Negara, yaitu dua negara berdaulat lebih mengikatkan diri dalam kerja sama untuk kepentingan

tertentu, seperti hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan. Contohnya ASEAN.

2) Negara dominion, yaitu gabungan dari negara-negara merdeka bekas jajahan Inggris yang diberi nama

negara persemakmuran (The Britis Common Wealth of Nations)

3) Negara Protektorat, yaitu suatu negara yang belum merdeka dilindungi oleh negara lain, seperti Mesir

protektorat Turki (1917).

4) Negara Uni, yaitu gabungan dua negara yang masing-masing punya alat perlengkapan negara sendiri.,

seperti Austria dan Hongaria (1918).

5) Negara Koloni, yaitu negara jajahan seperti Indonesia sebelum merdeka yang dijajah oleh Belanda.

62

6) Daerah Mandat, yaityu daerah dibawah pengawasan Lambaga Bangsa-Bangsa, seperti Kamerun mandan

Perancis.

7) Daerah Perwalian, yaitu daerah yang belum merdeka setelah Perang Dunia II kemudian menjadi

Pengawasan PBB.

3. Bentuk Pemerintahan

Aristoteles membagi bentuk pemerintahan sebuah negara berdasarkan jumlah pemegang kekuasaan dan kualitas pemegang kekuasaan. Aristoteles adalah seorang filsuf yunani yang pemikirannya sangat berpengaruh. Sebelum menjadi salah satu filsuf terkenal, Aristoteles menimba ilmu kepada Plato. Gagasan-gagasan lain Aristoteles antara lain metafisika, Ilmu Kedokteran, Ilmu alan, karya seni. Aristoteles juga mengemukakan bentuk-bentuk pemerintahan,  Bentuk-bentuk

pemerintahan menurut Aristoteles adalah:

1. Monarki - adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh seorang raja atau kaisar.

2. Tirani - Ini adalah bentuk pemerintahan oleh seorang raja yang bertindak sewenang-wenang untuk kepentingan sendiri. Bis dikatakan tirani adalah bentuk kemerosotan dari pemerintahan monarki.

3. Aristokrasi - Adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh beberapa orang yang memiliki tingkat kepandaian tinggi untuk membuat rakyatnya lebih sejahtera..

4. Oligarki - merupakan bentuk pemerintahan yang dipimpin beberapa orang namun mereka hanya memikirkan kepentingan golongan saja.

5. Plutokrasi - inilah bentuk kemunduran dari aristokrasi. Plutokrasi(dipimpin oleh kelompok bengsawan) dan oligarki merupakan bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh golongan untuk kepentingan golongan tersebut saja.

6. Polity - adalah bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh orang banyak untuk kepentingan rakyat.

7. Demokrasi - merupakan bentuk pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi dipimpin oleh rakyat. Menurut Aristoteles ini adalah bentuk kemunduran Polity.

Bentuk Pemerintahan Klasik Plato

63

Ada lima jenis bentuk pemerintahan menurut Plato. Kelima bentuk pemerintahan ini adalah sesuai dengan sifat manusia. Plato memiliki pendapat berbeda dengan bentuk pemerintahan dari aristoteles.

Berikut adalah bentuk pemerintahan menurut Plato.

1. Aristrokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipengang oleh kaum cendikiawan yang dilaksanakan sesuai dengan pikiran keadilan,

2. Timokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh orang – orang yang ingin mencapai kemashuran dan kehormatan

3. Oligarki, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh golongan hartawan

4. Demokrasi, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat jelata

5. Tirani, yaitu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seorang tirani (sewenang – wenang) sehingga jauh dari cita – cita keadilan.

Bentuk Pemerintahan ModernBentuk Pemerintahan Modern diklasifikasikan menjadi bentuk pemerintahan : Monarki, Republik, Emirat, Federal, dan negara Kota. Bentuk pemerintahan yang berlaku pada abad kedua puluh dan duapuluh satu adalah Republik dan Monarkhi.

Bentuk Pemerintahan republik ada beberapa macam yaitu Republik Absolut, Republik Konstitusional, dan Republik Parlementer. Republik berasal dari kata res publica yang artinya kepentingan umum. Di dunia ini republik ada tiga macam yang telah disebutkan di atas. Berikut penjelasanmasing-masing:

Presiden dalam negara republik, seperti Indonesia dan Amerika Serikat yang dipilih oleh rakyatnya dalam masa jabatan tertentu. (Sumber: Merdeka.com)

64

1. Republik AbsolutCiri republik absolut adalah pemerintahan diktator tanpa ada pembatasan kekuasaan. Penguasa mengabaikan konstitusi dan untuk melegitimasi kekuasaannya digunakanlah partai politik. Dalam pemerintahan ini parlemen memang ada namun tidak berfungsi.2. Republik KonstitusionalCiri republik konstitusional adalah presiden memegang kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan dengan batasan konstitusi yang berlaku di negara tersebut dan dengan pengawasan parlemen. Bentuk Pemerintahan Indonesia adalah republik konstitusional.3. Republik parlementerCiri Republik Parlementer adalah  presiden hanya sebagai kepala negara. Namun, presiden tidak dapat diganggu-gugat. Sedangkan kepala pemerintahan berada di tangan perdana menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem ini kekuasaan legislatif lebih tinggi daripada kekuasaan eksekutif.Begitu juga bentuk pemerintahan monarkhi mermiliki sifat seperti bentuk pemerintah Republik, yaitu monarkhi absulut, monarkhi konstitusional dan monarkhi parlementer.

Bentuk Pemerintahan Indonesia - Republik Konstitusional

Indonesia menerapkan bentuk pemerintahan republik konstitusional sebagai bentuk pemerintahan. Dalam

konstitusi Indonesia Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat(1) disebutkan "Negara Indonesia ialah

Negara Kesatuan yang berbentuk Republik".

Bentuk pemerintahan republik sebenarnya masih dapat dibedakan menjadi republik absolut, republik parlementer dan republik konstitusional. Bentuk Pemerintahan Republik Konstitusional yang diterapkan di Indonesia memiliki ciri pemerintahan dipegang oleh Presiden sebagai kepala pemerintahan yang dibatasi oleh konstitusi (UUD). Pasal 4 ayat(1)  UUD 1945 dijelaskan "Presiden Republik Indonesia memegang

kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar." Presiden dibantu oleh wakil presiden saat

menjalankan tugas dan kewajiban. Di negara yang menggunakan bentuk pemerintahan republik

konstitusional, kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tidak diwariskan. Terdapat masa jabatan tertentu dan ketika masa jabatan tersebut

65

B Sistem pemerintahan Negara

habis, untuk menentukan presiden selanjutnya dilakukan melalui cara tertentu sesuai konstitusi yang berlaku.

Kampanye pemilihan Presiden Indonesia dalam pemilu presiden 2005 sebagai konsekwensi dari bentuk negara republik sesuai dengan UUD 1945. (Sumber: politik.news.viva.co.id)

Di Indonesia cara memilih presiden adalah secara langsung melalui Pemilihan Umum(PEMILU). Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan yang diusung partai politik atau koalisi parpol. Presiden dibatasi oleh UUD1945 sebagai konstitusi yang menjadi ladasan utama menjalankan pemerintahan. UUD adalah sebuah kontrak sosial antara rakyat dan penguasa. UUD mengatur pembagian kekuasaan, menjalankan kekuasaan, hak dan kewajiban, dan aturan lain tentang kehidupan bernegara.

Pendalaman Materi

1. Jelaskan apakah arti negara kesatuan dan berdanya dengan federal?

2. Kenapa sistem sentralisasi dalam negara kesatuan kurang baik dalam pemerintahan ?

3. Apakah beda antara negara kesatuan dengan sistem desentralisasi dengan negara federal?

4. Apakah beda antara bentuk negara dengan bentuk kenegaraan?

5. Jelaskan dua contoh bentuk kenegaraan yang masih ada sampai saat ini?

6. Jelaskanlah apakah bentuk negara dan sistemnya yang dianut UUD 1945?

7. Buktikanlah bahwa Indonesia adalah negara republik?

66

Rapat Kabinet Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia yang berbentuk Presidensial (Sumber. Detik.com)

Sistem adalah kesatuan yang utuh dari sesuatu rangkaian yang berkaitan satu sama lain. Bagian atau

anak cabang dari suatu sistem, menjadi induk dari rangkaian selanjutnya. Begitu pula selanjutkan

sampai kepada bagian terkecil. Rusaknya salah satu bagian akan mengganggu kestabilan sistem itu

sendiri. Pemerintahan Indonesia adalah suatu contoh sistem pemerintahan dan anak cabangnya adalah

sistem pemerintahan daerah, kemudian seterusnya sampai ke desa-desa atau lurah. Begitu juga

hubungan antar lembaga pemerintahan eksekutif, legislatif dan yudikatif yang saling terkait satu sama

lain.

Berbicara tentang sistem pemerintahan bahwa tidak ada satupun sistem pemerintahn suatu negara

sama dengan sistem pemerintahan negara lainnya, hanya dapat kita golongankan secara umum untuk

melihat perbedaan dan kesamaan dari berbagai sistem pemerintahan, dengan melihat tolak ukur

pertanggungjawaban pemerintah suatu negara terhadap rakyat yang diurusnya.

Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara

Apabila kita membicarakan sistem pemerintahan maka kita akan membicarakan wewenang yang

melekat dalam bidang eksekutif. Kekuasan eksekutif mencakup beberapa bidang, yaitu:

Bidang Diplomatik, yaitu menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan negara-negara

lain seperti mengangkat dan menerima duta, serta mebuat perjanjian dengan negara lain.

Bidang Administratif, yaitu melaksanakan undang-undang serta peraturan-peraturan lain

dan menyelenggarakan administarasi negara.

Bidang Militer, yaitu mengatur angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang serta

keamanan dan pertahanan negara.

Bidang Yudikatif, yaitu memberi grasi, amnesti, rehabilitasi dan sebagainya.

67

Bidang Legislatif, yaitu merencanakan rancangan undang-undang dan membimbingnya

dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang-undang.

Secara garis besarnya terdapat dua sistem pemerintahan, yaitu sistem parlementer dan sistem

presidensial. Sebagai model ideal, Inggris untuk sistem parlementer dan Amerika Serikat untuk

sistem presidensial. Namun dalam penerapannya pada negara-negara lain di antara kedua bentuk

tersebut terdapat bentuk lain sebagai variasi, biasanya disebut sebagai “quasi parlementer” dan “quasi

presidensial”. Dalam bentuk quasi parlementer, namun di dalamnya juga melekat ciri-ciri

presidensial. Demikian pula sebaliknya dalam bentuk quasi presidensial di dalamnya juga melekat

ciri-ciri parlementer. Di samping itu juga terdapat sistem pemerintahan proletariat, yang tidak dapat

digolongkan sepenuhnya kepada sistem di atas.

Bagan: Bentuk-bentuk Sistem Pemerintah

68

SISTEM PEMERINTAHAN PARLEMENTER KERAJAAN

KESATUAN

SERIKAT

DESENTRALISASI

REPUBLIK

SISTEM PEMERIN TAHAN PRESIDENSIAL

SISTEM PEMERINTAHAN

SISTEM PEME RINTAHAN QUASI PRESIDENSIAL

SENTRALISASI

Sistem Parlementer

Dalam sistem parlementer terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif (Fusion of

power). Setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara

terbanyak dari parlemen. Dengan demikian, kebijaksanaan pemerintah atau kabinet tidak boleh

menyimpang dari yang dikehendaki oleh parlemen. Sebagai konsekuensi lebih lanjut, kabinet harus

mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya kepada parlemen. Mati hidupnya kabinet bergantung

dari dukungan parlemen, untuk itu dicapai keseimbangan antara badan eksekutif dengan legislatif.

Keseimbangan ini lebih mudah dicapai jika terdapat satu partai yang cukup mayoritas untuk

membentuk kabinet dengan kekuatan sendiri, seperti di Inggris. Kalau tidak ada, maka diusahakan

terbentuknya suatu kabinet koalisi yang berdasarkan kerja sama beberapa partai dalam parlemen,

seperti Malaysia dengan koalisi Barisan Nasional terdiri dari 14 partai dengan partai utamanya

UMNO.

Eksekutif dalam sistem parlementer adalah kabinet, terdiri dari perdana menteri dan menteri-

menteri yang bertanggung jawab sendiri atau bersama-sama kepada parlemen. Perlu ditegaskan,

dalam sistem parlementer terdapat pemisahan tegas antara kepala negara (raja, ratu, presiden) dan

kepala pemerintahan (perdana menteri). Karena itu, kesalahan yang dilakukan oleh kabinet tidak

dapat melibatkan kepala negara (The king can do no wrong).

Perdana Menteri bertanggung jawab penuh kepada parlemen. Segala keutusan pemerintah

merupakan keputusan bersama (kolektif) antara Perdana Menteri dan kabinetnya. Pertanggung

jawabanpun bersama. Perdana menteri bisa diganti di antara dua pemilu, caranya adalah melalui

“mosi tidak percaya”, Jika itu terjadi, parlemen akan dibubarkan, lalu digelar pemilu baru. Perdana

Menteri pun bisa dijatuhkan oleh partainya sendiri. Partainya minta dia mengundurkan diri sebagai

Perdana Menteri atau dari jabatannya sebagai ketua partai. Kondisi ini tidak akan mengahruskan

adanya pemilu baru, karena ketua partai yang baro otomatis akan menjadi Perdana Menteri baru.

Kemungkinan jatuhnya pemerintah melalui mosi tidak percaya mengesankan seolah-olah kabinet

69

MONOPARTAI

MULTIPARTAISISTEM PEMERINTAH PROLETARIAT

berada di bawah kontrol parlemen. Namun karena kabinet berasal dari parlemen dan dari sebuah

partai mayoritas, maka yang terjadi adalah kabinet mendapat dukungan besar dan mendapat

pembelaan di parlemen

Pertanggungjawaban menteri kepada parlemen, bila tidak dapat diterima dan parlemen tidak

mempercayai kabinet lagi, dapat berakibat kabinet meletakkan jabatan. Dengan demikian, kabinet

harus mengembalikan mandatnya kepada negara. Kemungkinan akan terjadi adalah pemilihan umum

baru atau dibentuk kabinet Ekra-Parlementer, yaitu kabinet yang dibentuk diluar kekuatan politik

yang ada di parlemen. Dua macam kabinet ekstra parlementer, yaitu:

Zaken Kabinet, yaitu kabinet yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu

program yang terbatas.

Kabinet Nasional, yaitu suatu kebinet yang menteri-menterinya dari berbagai golongan

masyarakat, biasanya dibentuk untuk menanggulangi keadaan krisis.

Sistem Parlementer Inggris

Istana Buckingham (Sumber: Keishatour.blogspot.com)

Inggris telah banyak memberikan sumbangan

kepada peradaban dunia, dalam pemerintahan

adalah demokrasi dengan sistem pemerintahan

parlementaria. Dalam pertumbuhan sistem

parlementer dalam kerajaan Inggris dimulai

suatu adegium “The King can do no wrong”,

artinya adalah “raja tidak dapat berbuat salah”.

Pengertian penting dari adegium tersebut adalah bukanlah Raja tidak berbuat salah, lalu semua

perbuatannya betul, tidaklah demikian yang dimaksud oleh adegium ini, melainkan adalah apabila ada

perbuatan yang tidak betul itu bukanlah perbuatan Raja, melainkan jika kesalahan dalam pemerintahan

terjadi, hal itu merupakan tanggung jawab dari kabinet atau salah seorang menteri yang bersangkutan.

Dalam pengertian lain secara historis tanggung jawab atau yang berhak menentukan kebijaksanaan

pemerintahan itu bukan lagi Raja, tetapi para menterinya atau kabinet.

Kekuasaan yang diberikan oleh rakyat Inggris kepada pemerintah, bukanlah yang tak terbatas.

Sejak Magna Charta pada tahun 1215, orang Inggris mengharapkan agar raja membatasi bidang

kekuasaanya. Tidak seperti negara-negara tetangganya di Eropa, bangsa Inggris belum pernah di bawah

70

kekuasaan otoriter mutlak. Pengadilan tidak menentukan ruang lingkup wewenang kekuasaan pemerintah,

sebab tidak ada undang-undang dasar tertulis yang menolak keabsahan (legalitas) undang-undang yang

ditetapkan oleh pemerintah. Kekuasaan pemerintah tidak dibatasi oleh hukum, tetapi oleh keyakinan

masyarakat tentang apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh pemerintah. Dengan tidak adanya

undang-undang formal tentang Hak asasi manusia yang menjamin kebebasan rakyat Inggris, maka setiap

orang bergantung pada norma-norma kebudayaan untuk membatasi tindakan-tindakan pemerintah.

Badan Eksekutif terdiri dari raja, yang memiliki kekuasaan simbolik (sekarang Ratu Elizabeth II)

dan Perdana Manteri yang memiliki kekuasaan yang sebenarnya. Masa hidup kekuasaan kabinet

dibawah pimpinan Perdana Manteri bergantung pada dukungan dalam badan legislatif (Parlemen).

Perdana Manteri sewaktu-waktu dapat mengadakan pemilihan umum baru sebelum masa jabatan

parlemen berakhir. Secara formal rajlah yang membubarkan parlemen atas saran Perdana Manteri.

Secara kenyataan Perdana Manteri Inggris mempunyai kekuasaan yang cukup besar, berdasarkan

wewenangnya untuk:

Memimpin kabinet yang anggotanya telah dipilihnya sendiri.

Memimpin Majelis Rendah.

Menjadi penghubung dengan raja.

Memimpin partai mayoritas.

Kondisi politik Inggris mendukung sistem parlementer, karena karena partai politik yang besar hanya

dua, yaitu Partau Buruh dan Partai Konservatif, sehingga partai yang menang dalam pemilu dapat

mengharapkan dukungan mayoritas di parlemen. Dengan demikian Perdana Menteri dapat menguasai

parlemen melalui partai politik yang ia pimpin. Parlemen terdiri dari dua kamar, yaitu Hause of Commons

(diketuai oleh Perdana Manteri) dan House of Lord (warisan keluarga bangsawan). Saat ini dua partai

besar di Inggris yang silih berganti memegang kekuasaan pemerintahan, yaitu Partai Konsevatif dan

Partai Buruh (beraliran sosialisme).

Peranan parlemen dalam sistem Inggris adalah:

Menilai secara kontinyu rekan-rekan separtai mereka yang menduduki jabatan-jabatan menteri.

Mengawasi pelaksanaan undang-undang, dimana seorang anggota parlemen boleh menanyakan

secara langsung kepada seorang menteri suatu kebijaksanaan departemen yang nampaknya tidak

bijaksana dan bila tidak puas dapat diajukan pada rapat parlemen.

Memaparkan argumen-argumen politik kepada para pemilih.

71

Pemerintah menggunakan publisitas parlemen untuk mendapatkan persetujuan bagi

kebijaksanaan yang memerlukan partisipasi masyarakat.

Sistem parlementer Inggris merupakan hasil perkembangan sejarah ketatanegaraannya, Perkembangan itu

akhirnya mencapai suatu titik puncak di mana terdapat suatu sistem parlementer. Sistem ini kemudian

banyak ditiru oleh negara-negara lain, di Eropa dan belahan dunia lainnya, termasuk Indonesia di tahun

1950an. Tetapi negara-negara yang meniru sistem Inggris sebagai titik permulaan sejarah perkembangan

sistem ketatanegaraannya, yaitu dengan menentukan peraturannya (konstitusi) dan kemudian

pelaksanaannya. Sehingga boleh jadi dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan karakter dan kondisi

masyarakatnya, seperti di Indonesia (1950an) sistem parlementer mengalami kegagalan karena belum

siap untuk dilaksanakan pada masa itu.

Bagan Sistem Parlementer Inggris

Keterangan:

: Mosi tidak percaya dari legislatif

: Pertanggungjawaban dari Eksekutif

72

R A K Y A T

PERDANA MENTERI

MENTERI-MENTERI

(Kabinet)

Sistem Presidensial

Dalam sistem presidensial kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang langsung oleh

presiden. Dalam sistem ini kedudukan eksekutif tidaktergantung kepada parlemen, karena dasar hukum

dari kekuasaan eksekutif berada pada rakyat pemilih. Sebagai kepala eksekutif presiden menunjuk

pembantu-pembantunya yang akan memimpin departemennya masing-masing, dan mereka hanya

bertanggung jawab kepada presiden. Karena pembentukan kabinet tidak tergantung dan tidak

memerlukan dukungan kepercayaan dari parlemen, maka para menteri tidak bisa dihentikan oleh

parlemen.

Sistem presidensial yang ada di Amerika Serikat sebenarnya menganut ajaran Montesquieu tentang

pemisahan kekuasaan. Kekuasaan membuat undang-undang berada pada kongres (parlemen), sedangkan

presiden mempunyai hak veto terhadap undang-undang yang dibuat. Kekuasaan eksekutif berada pada

presiden dan memimpin departemen adalah para menteri yang tidak bertanggung jawab kepada parlemen.

Karena presiden dipilih oleh rakyat, maka sebagai kepada eksekutif ia hanya bertanggung jawab kepada

rakyat pemilih.

Gedung Putih Istana Presiden AS (sumber.ciso.co.id)

odel-model sistem pemerintahan yang umum

dianut oleh negara-negara demokrasi modern

berkaitan dengan hubungan kekuasaan lembaga

eksekutif dengan lembaga legislatif. Kekuasaan

lembaga eksekutif adalah kekuasaan sentral

dalam penelenggaraan pemerintahan.

Ia merupakan perancang dan pelaksana utama dari kebi9jakan-kebijakan negara, sedangkan

lembaga legislatif sebagai kerangka pemikiran untuk menyeimbang kekuasaan kekuasaan

penyelenggaraan pemerintahan negara, yang secara demokrasi lembaga yang mewakili kehendak dan

kepentingan-kepentingan kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat dan diwujudkan dalam

bentuk undang-undang.

Dalam sistem pemerintahan negara-negara demokrasi modern, terdapat dua model utama sistem

pemerintahan dengan berbagai variasinya. Sistem tersebut adalah sistem presidensial dan sistem

parlementer. Perbedaan utama diantara keduanya adalah:

1. Dalam pemerintahan parlementer, kepala pemerintahan, yang bisa dijabat oleh perdana

menteri, presiden atau lainnya, bergantung pada mosi atau kepercayaan badan legislatif dan

73

dapat turun dari jabatan melalui mosi tidak percaya dari legislatif. Dalam pemerintahan

prasidensial, kepala pemerintahan hampir selalu disebut presiden dan dipilih untuk masa

jabatan yang ditentukan oleh Undang_undang Dasar. Dalam keadaan normal, kepala

pemerintahan dalam sistem prasidensial tidak dapat dipaksa untuk mengundurkan diri oleh

badan legislatif (meskipun terdapat kemungkinan untuk memecat seorang presiden dalam

proses pendakwaan luar biasa)

2. Kepala pemerintahan presidensial dipilih oleh rakyat, baik secara langsung atau melalui

badan pemilihan, sedangkan perdana menteri dipilih oleh badan legislatif.

3. Sistem parlementer memiliki pemerintah/eksekutif kolektif atau kolegial, sedangkan sistem

presidensial memiliki eksekutif satu orang (non-kolegial). Posisi perdana menteri dalam

kabinet bisa berubah-rubah, yaitu lebih tinggi hingga sama / sederajat dengan menteri-

menteri lain, tetapi selalu ada tingkat kolegialitas yang relatif tinggi dalam pembuatan

keputusan. Sebaliknya, para anggota kabinet presidensial hanya merupakan penasehat dan

bawahan presiden.

4. Dalam sistem sistem presidensial, presiden adalah kepala pemerintahan dan kepala negara, ia

juga tidak dapat sekaligus menjadi anggota badan legislatif (DPR). Sementara dalam sistem

parlemeter perdana menteri hanya merupakan kepela pemerintahan saja dan biasanya ia dan

anggota-anggota kebinetnya merupakan anggota legislatif.

Perbedaan-perbedaan diatas tidak merupakan kriteria yang pasti karena negara-negara modern dalam

pelaksanaaannya mempertimbangkan sistem politik, sistem ekonomi dan sosial budaya masing-masing

negara. Kedua sistem pemerintahan itu memiliki kelebihan dan kekurangan utama. Sistem presidensial

memiliki kelebihan dalam stabilitas eksekutif (pemerintah), demokrasi yang lebih besar dan

pemerintahan yang lebih terbatas, sedangkan kekurangannya adalah dalam kemandekan (dead-lock)

antara eksekutif-legislatif, kekakuan temporal dan pemerintahan yang kurang inkulusif (terbuka). Sistem

parlementer memiliki konsekuensi sebaliknya, kelebihan presidensial adalah kekurangan parlementer dan

kekurangan presidensial adalah kelebihan parlementer.

2. Sistem pemerintahan Semi Presidensial (quasi presidensial)

Bentuk-bentuk pemerintahan yang berada di antara sistem presidensial dan sistem parlementer

disebut oleh Maurice Duverger dengan sistem “Semi-presidensial”, sedangkan Jean Blondel

menggolongkan sistem ini ke dalam sistem pemerintahan yang disebut “Kepemimpinan rangkap”. Selain

Perancis, negara-negara yang digolongkan dalam sistem ini adalah Finlandia, Austria, Argentina, Irlandia,

74

Portugal melalui UUD 1975, Sri Langka melalui UUD 1978, dan sistem yang berlaku di Jerman dari

tahun 1919 hingga 1933 di bawah Republik Weimar. Sistem ini oleh para pendukungnya dinyatakan

sebagai sistem yang menyatukan keuntungan-keuntungan dari sistem presidensial dan parlementer

murni. Sistem ini diduga oleh Lijphart memiliki daya tarik yang besar khususnya di dalam pemerintahan

presidensial di mana ketidakpuasan terhadap presidensialisme terus tumbuh.

Konsep-konsep dan karakteristik sistem semi-presidensial hanya dapat didefinisikan dalam isi

UUD yang menganutnya. Sebuah rejim politik oleh Duverger dianggap sebagai semi-presidensial jika

UUD yang menetapkannya menyatukan tiga unsur, yaitu:

Presiden republik dipilih melalui hak pilih universal/umum.

Presiden memiliki kekuasaan yang cukup besar

Presiden memiliki lawan politik.

Perancis di kenal Republik pertama dan seterusnya dengan sistem pemerintahannya sendiri secara

khusus, yaitu:

Republik Pertama, Mulai dari tahap-

tahap Dewan Konstitusional, Dewan

Legislatif, Konvensi Nasional dan masa

direktorat sampai dengan munculnya

Napoleon.

Republik Kedua, Munculnya keturunan

Napoleon membentuk dinasty.

Republik Ketiga, Melewati masa 99

Kabinet yang kemudian masuk rejim

Vichy, Marsekal Petain sebagai

presiden.Istana Elysee, kediaman resmi presiden Perancis

(Sumber: Voaindonesia.com)

Sistem Pemerintahan Presidensial RI

75

Republik Keempat, masa banyak partai

dengan melewati 28 kabinet.

Sejak tahun 1958 ditandai dengan kemunculan

Jenderal Charles de Gaulle.

1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR. Jadi, DPR tetap memiliki

kekuasaan mengawasi presiden meskipun secara tidak langsung.

2. Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan dan/atau persetujuan DPR.

Contohnya dalam pengangkatan Duta untuk negara asing, Gubernur Bank Indonesia, Panglima

TNI dan kepala kepolisian.

3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan dan/atau persetujuan DPR.

Contohnya pembuatan perjanjian internasional, pemberian gelar, tanda jasa, tanda kehormatan,

pemberian amnesti dan abolisi.

4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan hak

budget (anggaran).

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, dapat difahami bahwa dalam perkembangan sistem

pemerintahan presidensial di negara Indonesia (terutama setelah amandemen UUD 1945) terdapat

perubahan-perubahan sesuai dengan dinamika politik bangsa Indonesia. Hal itu diperuntukkan dalam

memperbaiki sistem presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut antara lain, adanya pemilihan

presiden langsung, sistem bikameral, mekanisme cheks and balance dan pemberian kekuasaan yang lebih

besar pada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.

Secara umum dengan dilaksanakannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada era reformasi, telah

banyak membawa perubahan yang mendasar baik terhadap ketatanegaraan (kedudukan lembaga-lembaga

negara), sistem politik, hukum, hak asasi manusia, pertahanan keamanan dan sebagainya. Berikut ini

dapat dilihat perbandingan model sistem pemerintahan negara republik Indonesia sebelum dan setelah

dilaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 :

(Sumber: advetiha.blogdetik.com)

Presiden bersama pembatunya yaitu para

menteri yang bertanggung kepada Presiden.

Setelah UUD 1945 dilakukan perubahan sebanyak empat kali, pelaksanaan demokrasi berlandasan kepada pokok-

pokok pemerintahan negara akan tergambar sistem pemerintalan Presidensial sebagai berikut:

1) Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat 3)

76

2) Kedaulatan ditangan rakyat dan dilasanakan menurut undang-undang dasar (pasal 1 ayat 2)

3) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri dari anggota DPR dan DPD mengubah dan menetapkan

Undang-Undang Dasar, melantik dan memperhentikan Presiden menurut undang-undang dasar. (pasal 3)

4) Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar. Presiden berhak mengajukan

rancangan undang-undang kepada DPR. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan memegang jabatan selama

5 tahun dan dapat dipilih satu kali lagi (lihat pasal 4 –7).

5) Presiden dapat diberhentikan MPR setelah diputuskan bersalah melanggar undang-undang dasar oleh

Mahkamah Konstitusi. Presiden tidak dapat membekukan DPR (pasal 7B dan C).

6) Presiden memegang kekuasaan sebagai kepada negara, membentuk Dewan Pertimbangan, mengangkat para

menteri, membentuk dan membubarkan kementerian menurut undang-undang (lihat pasal 10-17).

7) Pemerintah Daerah bersifat otonom yang diatur dengan undang-undang (lihat pasal 18 dan 18A dan B).

8) DPR memegang kuasa membuat undang-undang, memiliki fungsi legislasi, anggran dan pengawasan (pasal 20

dan 20A).

9) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempunyai kekuasan membuat undang-undang yang berkaitan dengan

otonomi daerah (pasal 22D).

10) Pemilihan Umum dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (LUBER-JURDIL),

yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat mandiri. (pasal 22E).

11) Badan Pemeriksa Keuangan adalah badan yang bebas dan mandiri yang anggotanya dipilih oleh DPR dan

dilantik oleh Presiden, serta mempunyai wakil di daerah-daerah.

12) Kekuasaan Kehakiman bersifat merdeka yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan

Komisi Yudisial.

Lihat dan amatilah struktur kelembagaan negara kita setelah Perubahan UUD 1945 sebagai pelaksaan demokrasi di

masa reformasi dan coba bandingkan dengan masa sebelumnya!

Kelembagaan Negara Setelah Perubahan UUD 1945

Legislatif Eksekutif Yudikatif

Pendalaman Materi:

77

BPK

UUD 1945

Kekuasan Kehakiman

KY MA MK

MPR

DPR DPD

Struktur Ketatanegaraan

Presiden

Wkl Presiden

C Kedaulatan Negara

1. Apakah dasar penentukan sistem pemerintahan suatu negara?

2. Jelaskan pengertian sistem pemerintahan Parlementer?

3. Jelaskan pengertian sistem pemerintahan Presidensial?

4. Apakah beda sistem pemerintahan Presidensial Amerka Serikat dengan Indonesia?

5. Apakah beda sistem pemerintahan yang di Inggris, Amerika dan Frencis?

6. Jelaskan arti Sistem Quasi Parlementer ?

7. Jelaskanlah sistem Presidensil Indonesia?

Kedaulatan adalah suatu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Negara yang berdaulat adalah negara yang memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan bentuk kebijaksanaan negara tanpa campur tangan negara lain.Di Indonesia, kedaulatan adalah di tangan rakyat, hal ini sesuai dengan pasal 1 ayat (2) amandemen kedua UUD 1945 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Kedaulatan dalam beberapa bahasa asing: sovereignity (inggris), souvereinieit (Belanda), dan souvereinete (Prancis). Beberapa tokoh yang berperan mengembangkan teori kedaulatan adalah Aristoteles dan Jean Bodin. Makna kedaulatan itu sendiri bergantung sesuai dengan penggunaannya.

Karena usahanya mengembangkan teori kedaulatan, maka Jean Bodin, dianggap sebagai bapak kedaulatan.

Sidang MPR sebagai simbol kedaulatan rakyat dan hukum (Sumber: luke-news4u.blogspot.com)

Kedaulatan meliputi dua hal, yaitu:

a. Kedaulatan ke dalam, yaitu suatu pemerintahan negara yang berhak mengatur segala kepentingan

rakyat melalui berbagai lembaga negara dan perangkat lainnya tanpa campur tangan dari negara

lain.

b. Kedaulatan ke luar, yaitu suatu pemerintahan negara yang mempunyai hak kekuasaan untuk

mengadakan hubungan dan kerja sama dengan negara lain yang saling menguntungkan demi

kepentingan bangsa dan negara.

78

Negara yang menganut asas kedaulatan rakyat memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a. Memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang mencerminkan kehendak rakyat.

b. Adanya pemilu yang dilaksanakan dalam waktu tertentu, untuk memilih wakil-wakil rakyat

dalam lembaga perwakilan.

c. Kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh lembaga majelis yang bertugas mengawasi jalannya

pemerintahan.

d. Susunan kekuasaan badan atau majelis ditetapkan dalam undang-undang yang sah.

Kedaulatan mempunyai empat sifat, yaitu:

1) Permanen, artinya kedaulatan tetap ada selama suatu negara tetap berdiri.

2) Asli, artinya kedaulatan itu tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi.

3) Bulat, artinya tidak dapat dibagi-bagi karena kedaulatan itu merupakan satu-satunya kekuasaan

tertinggi dalam negara.

4) Tidak terbatas, artinya kedaulatan itu tidak dibatasi oleh siapa pun sebab apabila kedaulatan itu

terbatas, tentu saja kedaulatan sebagai kekuasaan yang tertinggi akan lenyap.Sumber: luke-news4u.blogspot.com

TNI adalah simbol penjaga kedauatan negara.

Menurut ilmu tata negara, para ahli kenegaraan membagi jenis-jenis teori kedaulatan berdasarkan sejarah

asal mula teori kedaulatan itu diterapkan dalam suatu negara sesuai dengan masanya. Pembagian para ahli

kenegaraan tentang teori kedaulatan sebagai berikut:

a. Kedaulatan Tuhan

 Kedaulatan Tuhan yaitu kedaulatan yang berasal dari Tuhan. Artinya Pemerintah suatu negara diberi

amanat dan kekuasaan oleh Tuhan, oleh karena itu pemerintah wajib meneruskan kekuasaan itu kepada

rakyat sesuai dengan perintah Tuhan. Dalam negara kerajaan, semua titah raja merupakan titah Tuhan

79

yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh rakyat dalam kerajaan tersebut. Menolak titah raja berarti

melanggar titah Tuhan. Dalam catatan sejarah banyak rakyat yang sengsara dalam pemerintahan yang

menganut kedaulatan Tuhan, karena raja memanfaatkan kesempatan untuk kepentingannya dengan alasan

titah Tuhan. Kekuasaan Raja menjadi absolut, tidak lagi memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Rakyat

tidak bisa menolak. Contohnya Negara Mesir Kuno, Jepang sebelum abad ke-16. Pendapat ini mulai tidak

dipakai manusia zaman sekarang, karena biasanya disalahgunakan oleh penguasa yang ingin berkuasa

secara terus-menerus dan bertindak tidak adil kepada rakyat.

b. Kedaulatan Negara

Kedaulatan negara yaitu kedaulatan yang asalnya dari negara itu sendiri yakni dalam wilayah suatu negara

hanya negara itu yang berdaulat penuh. Negara mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas. Artinya negara

berhak mengatur semua warga negara dan harus taat, patuh terhadap kehendak dan keinginan Negara.

Tidak ada seorang yang berhak menentang kehendak negara. Sehingga kekuasaan negara tidak ada yang

membatasinya.

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa negara mempunyai kekuasaan yang tertinggi yang berasal

dari negara itu sendiri. Tidak ada yang lebih tinggi dari negara, termasuk hukum, karena hukum

merupakan buatan negara. Penerapan kedaulatan ini dilakukan oleh para pejabat Negara, yang menjadi

simbol kekuasaan negara. Contoh pelaksanaan kedaulatan negara adalah Rusia di bawah Stalin.

c. Kedaulatan Rakyat (Demokrasi)

Kedaulatan rakyat artinya kekusaan tertinggi di tangan rakyat. Rakyat memberikan kekuasaan kepada

para wakil rakyat yang menduduki lembaga legislatif maupun eksekutif untuk melaksanakan keinginan

rakyat, melindungi hak-hak rakyat serta memerintah berdasarkan hati nurani rakyat. Rakyat berhak

mengganti pemerintahan yang dipilih dan diangkatnya, bila pemerintah tersebut tidak melaksanakan

kehendak rakyat.

Dewasa ini praktik teori kedaulatan rakyat banyak dianut dan dijalankan oleh negara-negara demokrasi

modern. Termasuk Negara Republik Indonesia.

d. Kedaulatan Hukum

Kedaulatan hukum yaitu kedaulatan yang berasal dari hukum yang berlaku di suatu negara. Hukum yaitu

pernyataan yang timbul dari kesadaran manusia, dan hukum merupakan sumber kedaulatan.

Negara harus mematuhi tertib hukum, karena hukum terletak di atas negara. Hukum merupakan

kekuasaan yang derajatnya lebih tinggi. Negara hanya sebagai organisasi sosial yang tunduk kepada

hukum. Kekuasaan negara harus berpijak dan berlandaskan hukum.

Hukum harus dipandang sebagai sumber dari segala sumber kekuasaan dalam negara maksudnya

kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah itu didapat atau diatur oleh hukum yang berlaku di negara itu,

sehingga kekuasaan itu sah berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum harus dijunjung tinggi oleh segenap

80

warga negara dan pemerintah, maka semuanya harus menghormati dan mematuhi hukum yang berlaku.

Barang siapa yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi, tanpa kecuali.

Kedaulatan Negara Indonesia

Pembukaan UUD 1945 yang mengakui adanya hak kemerdekaan setiap negara dengan menolak tegas

adanya kolonialisme dan segala bentuk penjajahan. ”Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak

segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai

dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan.”

Memang kedaulatan negara ini mengandung arti

bahwa negara haruslah mempunyai sebuah

kedaulatan penuh dalam semua aspek

kehidupannya. Setiap negara yang merdeka dan

bebas dari penjajahan akan dapat memiliki

kemandirian dalam semua aspk kehidupan

terutama dalam bidang politik, ekonomi, sosial

dan budaya.

Kedaulatan yang dianut dalam UUD 1945 adalah kedaulatan rakyat sesuai dengan pasal 1 ayat 2 UUD45,

yaitu :kedaulatan berada ditangan rakyat dilakukan sepnuhnya menurut undang-undang dasar. kedaulatan

Hukum pasal 1 ayat 3 UUD45.yaitu : Negara Indonesia berdasarkan kepada Hukum.

Kedaulatan negara juga tercermin dalam Pasal 30 ayat (3) UUD 1945:

Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat

negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara.

Kedaulatan negara juga tercermin dalam bidang ekonomi sebagaimana dinyatakan UUD 1945, yaitu

Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh

negara [Pasal 33 (2)] , Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh

negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat [Pasal 33 (3)] .

Pendalaman Materi

1. Jelaskan pengertian dari kedaulatan?

2. Jelaskanlah macam-macam kedaulatan?

3. Apakah kedaulatan yang digunakan Indonesia menurut UUD 1945?

4. Apakah ciri-ciri kedaulatan tersebut?

81

D Rangkuman

5. Tunjukkanlah ciriciri kedaulatan itu ada di negara Indonesia?

1. Negara kesatuan adalah suatu negara yang bersusunan tunggal, negara yang hanya terdiri atas

satu negara saja, tidak terdapat negara di dalam negara. Negara kesatuan adalah bentuk negara

yang mandiri terdiri dari satu negara, satu pemerintahan, satu kepada negara, satu undang-undang

dasar negara dan satu lembaga legislatif untuk seluruh wilayah Negara.

2. Dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi diadakan pembagian daerah yang setiap

daerah memiliki organisasi kenegaraan dan pemerintahan sendiri.

3. Negara serikat adalah suatu bentuk negara yang terdiri atas gabungan beberapa negara yang

semula berdiri sendiri, kemudian bergabung menjadi suatu negara serikat sehingga negara bagian

melepaskan sebagian kekuasaannya kepada negara serikat..

4. bentuk kenegaraan, yaitu suatu negara yang tidak mempunyai alat perlengkapan negara yang

lengkap serta tidak memiliki kedaulatan.

5. Bentuk pemerintahan yang berlaku pada abad kedua puluh dan duapuluh satu adalah Republik dan Monarkhi.

6. Indonesia menerapkan bentuk pemerintahan republik konstitusional sebagai bentuk

pemerintahan. Dalam konstitusi Indonesia Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat(1) disebutkan

"Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik".

7. Dalam sistem parlementer terdapat hubungan yang erat antara eksekutif dan legislatif (Fusion of

power). Setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara

terbanyak dari parlemen.

8. Sistem Presidentil Indonesia pemilihan presiden langsung, sistem bikameral, mekanisme cheks

and balance dan pemberian kekuasaan yang lebih besar pada parlemen untuk melakukan

pengawasan dan fungsi anggaran.

9. Kedaulatan adalah suatu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Negara yang berdaulat adalah negara yang memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan bentuk kebijaksanaan negara tanpa campur tangan negara lain.

10. Kedaulatan yang dianut dalam UUD 1945 adalah kedaulatan rakyat sesuai dengan pasal 1 ayat 2

UUD45, yaitu :kedaulatan berada ditangan rakyat dilakukan sepnuhnya menurut undang-undang

dasar. kedaulatan Hukum pasal 1 ayat 3 UUD45.yaitu : Negara Indonesia berdasarkan kepada

Hukum.

82

E Evaluasi

A. Pilihlah pertanyaan berikut:

1. Negara kesatuan adalah suatu negara yang bersusunan tunggal, negara yang hanya terdiri atas..a. Satu negara sajab. Satu negara yang dominanc. Kesatuan dari beberapa negarad. Persatuan dari wilayah negarae. Wilayah negara satu kesatuan

2. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah....a. segala sesuatu dalam negara tersebut langsung diatur oleh pemerintahan pusatb. negara yang diatur dengan penuh kekuasaan otoriterc. segala perintah bersumber dari penguasa yang diktatord. semua kekuasaan dipegang oleh presiden yang diktatore. Presiden dalam negar tersebut tidak dapat diganggu gugat

3. Banyak persoalan yang dihadapi oleh pemerintah pusat, adalah salah satu bentuk kelemahan dari ....

a. Negara kesatuan dengan sistem otonomib. Negara klesatuan dengan sistem desentralisasic. Negara kesatuan dengan sistem dekonsentralisasid. Negara kesatuan dengan made bewinde. Negara federal kuat dan otoriter

4. Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti yang dinyatakan dalam pasal 18 UUD 1945, menggunakan sistem ...

a. Sentralisasib. Desentralisasic. Terpusatd. Komandoe. konsentralisasi

5. Hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subjek hukum internasional, seperti kewarganegaraan, imigrasi dan lainya dalam negara kesatuan desentralisasi adalah

a. Kekuasaan pemerintahan pusatb. Kekuasaan provinsic. Kekuasaan dari daerah perbatasand. Kekuasan kabupaten/kotae. Kekuasaan kerja sama atar daerah

6. Di seluruh daerah terdapat peraturan yang sama, merupakan keuntungan dari negara kesatuan....

a. Sistem sentralisasib. Sistem konsentralisasic. Sistem komandod. Sistem militerisme

83

e. Sistem birokratisasi7. Negara masih mempunyai kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan

memiliki undang-undang dasar sendiri, kepala negara sendiri, pemerintahan sendiri dan mempunyai lembaga legislatif sendiri. Bentuk negara tersebut adalah...

a. Kesatuanb. Sentralisasic. Federald. Konfederasie. Serikat negara

8. suatu negara yang belum merdeka dilindungi oleh negara lain, seperti Mesir protektorat Turki

(1917).

a. Kenegaraan protektoratb. Kenegaraan kolonic. Kenegaraan dominiond. Kenegaraan unie. Kenegaraan mandat

9. Kekuasaan dan wewenang yang melekat pada pemerintah di dalam bidang administrasi adalah …..

a. Menyelenggarakan hubungan luar negerib. Melaksanakan peraturan perundang-undanganc. Mengatur angkatan bersenjatad. Memberi grasi, amnesti dan rehabilitasie. Meerencanakan rancangan undang-undang

10. Sistem pemerintahan yang tidak termasuk kepada kecenderungan model Amerika Serikat dan Inggris adalah …..

a. Parlementerb. Quasi parlementerc. Presidensiald. Quasi presidensiale. Proletariat

11. Kepala pemerintahan dalam sistem parlementer disebut …a. Raja c. presiden e. kaisarb. Ratu d. perdana menteri

12. Penyebab pembentukan kabinet ekstra parlementer adalah ……a. Kegiatan politik negara sedang menghadapi pemilub. Berakhirnya masa jabatan seseorang perdana menteric. Pertanggung jawaban kabinet tak diterima parlemend. Kontrol dari pihak oposisi semakin meningkate. Apabila perdana menteri meninggal dunia

13. Adegium “ the King can do no wrong” berlaku dalam sistem pemerintahan …..a. Parlementerb. Presidensialc. Quasi presidensiald. Proletariate. Sosialis

84

14. Berikut ini bukan kekuasaan perdana menteri menurut sistem pemerintahan Inggris, …a. Memimpin kabinetb. Memimpin majelis rendahc. Penghubung dengan rajad. Memimpin partai mayoritase. Mengatur partai oposisi

15. Memaparkan argumen-argumen politik kepada para pemilih adalah peranan dari ….a. Birokrasi pemerintahanb. Parlemen Inggrisc. Perdana menteri Inggrisd. Menteri-menteri Inggrise. Partai oposisi

16. Kedudukan eksekutif sangat tergantung kepada legislatif. Pernyataan ini berlaku pada sistem pemerintahan ….

a. Presidensialb. Quasi presidensialc. Proletariatd. Parlementere. Otoriter

17. Dalam sistem presidensial, kepala pemerintahan dipilih oleh rakyat secara langsung, sedangkan dalam sistem parlementer kepala pemerintahan dipilih oleh ….

a. Rakyat melalui badan pemilihanb. Partai-partai politik yang adac. Raja / ratu sebagai kepala negarad. Lembaga legislatif hasil pemilue. Tokoh politik secara nasional

18. Suatu lembaga negara berfungsi sebagai ….1) Kepala negara 4). Pemerintah kolegial2) kepala pemerintahan 5) pemerintah non-kolegial 3) anggota legislatif

Ciri-ciri yang melekat pada perdana menteri adalah nomor ….a. 1, 2 dan 3 c. 1, 3 dan 4 e. 3, 4 dan 5b. 1, 2 dan 4 d. 2, 3 dan 4

19. Negara yang menganut sistem pemerintahan semi presidensial adalah ….a. India d. Jepangb. Perancis e. Belandac. Malaysia

20. Perbedaan sistem presidensial dengan semi presidensial dapat ditunjukan dengan adanya peranan lembaga ….

a. Presiden yang sangat kuatb. Parlemen yang sangat kuatc. Kekuasaan perdana menterid. Pertanggungjawaban menterie. Mosi tidak percaya parlemen

85

21. Kerpala negara adalah Iman yang diukur dari pemampuannya menguasai Al-Qur’an, Kepala pemerintahan di pegang presiden yang dipilih orang rakyat dan diangkat oleh Imam. Ciri sistem pemerintahan ini berlaku dalam negara …..

a. Arab saudi d. Libanonb. Iran e. Suriahc. Irak

22. Salah satu contoh negara yang menganut sistem semi presidensial, namun kekuasaan presiden bersifat simbolik adalah …..

a. Austria d. Jermanb. Finlandia e. Perancisc. Portugal

23. Sistem pemerintahan Indonesia yang berlaku tahun 1950an menyamai sistem pemerintahan Inggris, perbedaannya terletak pada ……

a. Jabatan kepala negara d. kontrol parlemenb. Kedudukan para menteri e. sistem pemilihan umumc. Pertanggungjawaban menteri

24. Konstitusi RIS dan UUDS 1950 memiliki sistem pemerintahan yang sama, yaitu …..a. Presidensial d. ektra parlementerb. Semi presidensial e. quasi parlementer c. Parlementer

25. Kekuasaan Presiden yang melebihi sistem pemerintahan presidensial di masa Orde lama adalah ….

a. Pembentukan kabinet orang presidenb. Pemberhentian menteri oleh presidenc. Presiden membuabarkan DPRd. Presiden mengesahkan undang-undange. Presiden mengajukan rencana anggaran

26. Sistem pemerintahan Orde Baru yang tidak sesuai dengan sistem “trias politika” adalah …..a. Jabatan presiden / wakil dibatasi selama beberapa periodeb. Pertanggungjawban menteri kepada presidenc. Presiden mengangkat dan menerima duta negara laind. Presiden dengan DPR bersama-sama membuat undang-undange. Presiden dapat digantikan wakilnya bila berhalangan

27. Salah bentuk kelemahan sistem pemerintahan menurut UUD 1945 sebelum di amandemen adalah ……

a. Menumbuhkan figur presiden yang diktatorb. Kuatnya kekuasaan rakyat sehingga menimbulkan kedidakstabilan c. Mahkamah Agung dibekali dengan hak menguji material d. Presiden mendapat kontrol yang kuat dari DPRe. Presiden dapat dijatuhkan sebelum habis masa jabatanya

28. Setelah amandemen UUD 1945 sistem pemerintahan Indonesia mempunyai kesamaan dengan sistem pemerintahan dari …….

a. Negara Inggris c. Negara Thailan e. Negara Pilipinab. Negara Perancis d. negara Amerika Serikat

86

Jawablah pertanyaan berikut dengan tepat dan ringkas!

1. Negara negara Indonesia menganut Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi?

2. Apakah dasarnya dalam UUD 1945 bahwa negara Indonesia adalah pemerintah republik?

3. Apakah perbedaan antara sistem pemerintahan Presidensial dengan sistem pemerintahan

Parlementer?

4. Jelaskanlah bahwa negara Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensial?

5. Tunjukkan dalam UUD 1945 bahwa kedaulatan negara yang dianut dalam UUD45 tersebut?

******SS*****

Glosari:

Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, di mana

pemerintah pusat adalah yang tertinggi dan satuan-satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-

kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan.

Negera federal, negara bagian (atau satuan subnasional lainnya) berbagi kedaulatan dengan pemerintah

pusat, dan negara bagian memiliki fungsi kewujudan dan fungsi kekuasaan yang tidak dapat diubah

secara sepihak oleh pemerintah pusat.

Republik adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan

dari prinsip keturunan bangsawan dan sering dipimpin atau dikepalai oleh seorang presiden.

Monarki merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki. Monarki atau

sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia.

Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting

dalam pemerintahan.

Sistem presidensial (presidensiil), atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem

pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan

kekuasan legislatif.

Sistem Pemerintahan Quasi pada hakekatnya merupakan bentuk variasi dari sistem pemerintahan

parlementer dan sistem pemerintahan presidensial.

Kedaulatan adalah secara umum diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara.

87

88

Pengaruh sistem pemerintahan seperti satu negara terhadap negara-negara lain adalah sebagai berikut:

Pengaruh sistem pemerintahan parlementer model Inggris

1. Australia

Australia dalah negara federal yang terbentuk tahun 1901, dengan sistem pemerintahan

parlementer. Kekuasaan legislatif berada pada Senat dan House of Representative. Sebagai

negara persemakmuran Inggris (The Common Wealth) kekuasaan eksekutif berada pada

Kerajaan Inggris dengan Gubernur Jenderal sebagai wakil dan Ratu Inggris yang bertugas untuk

memberikan nasehat kepada kabinet. Kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri.

2. Kanada

Kanada mewarisi sistem kerajaan konstitusional dan pemerintahan parlementr Inggris. Kepala

negara Kanada adalah Ratu Elizabeth II, yang juga ratu Inggris, seperti halnya Australia dan

sejumlah negara persemakmuran lainnya. Kekuasan konstitusional di Kanada sebagian besar

dijalankan oleh wakil Ratu Elizabeth II atau Perdana Menteri Kanada yaitu Gubernur Jenderal,

warga negara Kanada yang diangkat atas rekomendasi Perdana Menteri Kanada. Lembaga

legislatifnya sama seperti Inggris yang terdiri dari dua kamar, yaitu House of Commons (Dewan

Perwakilan Tetinggi) dan Upper House ( Senat).

3. Yunani

Yunani menggunakan sistem pemerintahan parlementer, sistem monarkhi dihapuskan melalui

referendum 8 Desember 1974, sehingga eksekutif terdiri dari Kepala negara (Costis

Stephanopoulos) dan Kepala pemerintahan Perdana Menteri (Costas Karamanlis).

4. Jepang

89

Semenjak kekalahan Jepang dalam perang Dunia II, Amerika Serikat mencampuri negara ini agar

menjadi negara yang damai dan demokratis. Model pemerintahan yang diajukan adalah

memperkuat sistem parlementer model Inggris, yang sebelumnya parnah diterapkan di Jepang.

MacAethur sebagai Panglima Tertinggi Tentara Sekutu merancang Konstitusi Baru buat Jepang

yang resmi berlaku Mei 1947 menggantikan Konstitusi Meiji.

Perdana Menteri (PM) Jepang mengepalai sebuah kabinet, PM sekaligus adalah pemimpin partai

mayoritas di Parlemen atau Majelis Rendah (Shugiin), secara kolektif bertanggung jawab kepada

Diet (Kokkai). Diet terdiri dari Majelis rendah dan Majelis Tinggi (Sangiin), Majelis Tinggi terdiri

dari rakyat yang mewakili seluruh rakyat Jepang yang berhak menangguhkan suatu undang-

undang. Sedangkan Majelis Rendah memegang kekuasaan legislatif.

Konstitusi 1947 (Konstitusi Perdamaian) ini memberikan peranan yang simbolik kepada Kaisar,

yang tidak lebih dari “lambang negara dan kesatuan bangsa”. Parlemen (DPR) diberi kekuasaan

untuk memilih Perdana Manteri dari kalangan anggotanya. Masa jabatan parlemen (Majelis

Rendah) adalah empat tahun, lembaga ini memiliki kekuasaan yang lebih tinggi, tetapi jarang

menghabiskan masanya empat tahun, seperti di Inggris, Majelis Rendah ini bisa mengajukan

“mosi tidak percaya” pada Perdana Materi dan memaksanya untuk turun dan sekaligus

pembubaran parlemen. Apabila hal ini terjadi, berarti harus mengadakan pemilihan umum baru.

5. Malaysia

Sistem pemerintahan menurut Konstitusi Malaysia memiliki banyak persamaan dengan sistem

pemerintahan Inggris maupun India. Konstitusi 1957 dengan bentuk negara Federal yang terdiri

dari pemerintah pusat di Kuala Lumpur dan pemerintah negara bagian. Kepala negara adalah

seorang raja yang disebut “Yang di-Pertuan Agong”, dipilih untuk periode lima tahun oleh

Majelis Raja-Raja. Yang dipertuan Agung, atas nasehat Perdana Manteri dapat membubarkan

parlemen, selain itu tugasnya hanyalah bersifat serimonial atau keupacaraan. Badan Legislatif

terdiri dua kamar, yaitu:

Dewan Rakyat, dipilih melalui pemilihan umum dengan sistem distrik yang memiliki wewenang

legislatif utama untuk masa jabatan lima tahun..

Dewan Negara (Senat), dipilih oleh parlemen negara bagian dan ditunjuk oleh Raja “Yang di-

Petuan Agung), menduduki jabatan enam tahun atas dasar penghargaan. Pada hakekatnya

Dewan Negara tidak banyak memiliki kekuasaan.

90

Kabinet Federal, seperti di Inggris dipimpin oleh Perdana Menteri, mereka juga anggota Dewan

Rakyat yang bertanggung jawab kepada Parlemen tersebut. Kekuasaan negara federal yang

diimplementasikan dalam kabinet sangat banyak, seperti masalah pertahanan, dalam negeri,

masalah pidana - perdata, masalah kewarganegaraan dan lain-kain. Sedangkan Negara Bagian

diberikan kewenangan dalam masalah hukum tanah, hukum Islam, adat istiadat Malayu dan

pertanian.

Pengaruh Sistem Pemerintahan Presidensial Model Amerika Serikat

Filipina adalah contoh utama dari sistem presidensial model Amerika Serikat, karena negara ini

merupakan bekas jajahan dari Amerika Serikat. Namun sistem ini, nampaknya kurang sesuai dengan

kondisi masyarakatnya, apabila dilihat dari pergantian presidennya tidak berjalan mulus dan damai,

melainkan melalui perlawanan rakyat. Oleh sebab itu presiden Filipina Gloria Macapagal Arroyo dan

para pendukungnya akan mengubah sistem pemerintahan melalui parlementer- federal. Hal ini berarti

akan meninggalkan sistem presidensial model Amerika Serikat yang selama ini dianut. Menurut Arroyo

dalam sistem presidensial antara eksekutif dan legislatif secara alami duanya bertentangan, sedangkan

dalam sistem parlementer kedua lembaga tersebut bersatu, khususnya dalam mengambil keputusan

serta undang-undang berlaku lebih cepat.

Kelemahan sistem presidensial di Filipina adalah dimulai saat terjadinya penggulingan Presiden

Marcos (1986) dan Joseph Estrada (1999) melalui kekuatan rakyat (people power). Menurutnya dalam

sistem parlementer akan ada mekanisme tersendiri untuk menurunkan presiden yang berkuasa.

Terpilihnya Arroyo juga dibayang-bayangi dengan ancaman people power dari kubu oposisi. Penerapan

sistem baru yang akan dirumuskan sedang dipertimbangkan oleh Kongres dan Presiden.

Sistem presidensial model Amerika Serikat dari tahun 1945 sampai tahun 1979 terdapat pada

tiga negara yang melaksanakan demokrasi secara kontinyu (stabil) menggunakan sistem presidensial ini,

yaitu Costa Rica, Honduras dan Venezuela. Sedangkan sepuluh negara yang lain menggunakan sistem

presidensial dilanda kudeta militer. Dari kurun yang sama, negara-negara yang menerapkan sistem

parlementer hanya lima negara yang mengalami kudeta. Dua pertiga dari 46 negara berkembang yang

menganut sistem parlementer ternyata mampu bertahan.

91

Pengaruh Sistem pemerintahan Perancis (quasi presidensial)

Negara-Negara Eropa

Dari beberapa negara yang menganut sistem presidensial model Perancis antaralain adalah Jerman,

Finlandia dan Portugal

Finlandia dan Potugal dalam teorinya menyerupai Perancis, tetapi dalam prakteknya

kekuasaan presiden sebagai kepala negara dan kekuasaan perdana menteri sebagai eksekutif

berada dalam kedudukan yang seimbang, tetapi sama dengan masa setelah “kohabitasi”

(pemerintahan gabungan) di Perancis antara presiden dengan perdana menteri (Mitterand dan

Chirac).

Sistem Pemerintahan Beberapa Negara Asia

1. Iran

Dalam sistem pemerintahan republik Iran sejak jatuhnya Syah Iran, sebagai Kepala negara

adalah Iman Faqih atau Dewan Faqih (Dewan Keimanan) yang diukur dari kemampuannya

menguasai Al-Quran.. Kepala Pemerintahan dipegang oleh Presiden yang dipilih oleh rakyat,

tetapi diangkat dan diperhentikan oleh Dewan Faqih. Ketua Kabinet (Dewan Menteri), dipegang

oleh Perdana Manteri yang dipilih, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, setelah mendapat

persetujuan dari legislatif (Dewan Pertimbangan Nasional Iran). Badan ini bertugas mengawas

pihak eksekutif dan membuat undang-undang yang harus sesuai dengan Al-Quran dan Hadist

(Mazhab Syiah).

2. Arab Saudi

Badan Eksekutif

Kepala negara dipegang oleh seorang Raja yang sekaligus sebagai Perdana Menteri (PM) dan

pemimpin agama tertinggi. Tidak ada partai politik baik yang memerintah atau oposisi, tidak ada

konstutisi kecuali Al-Quran sebagai kita suci mereka yang tidak sepenuhnya diikuti sebagai

92

penyelenggraan pemerintahan, karena semakin kompleksnya bidang pemerintahan. Terdapat

departemen-departemen yang pejabatnya dari keluarga istana.

Bidang Legislatif

Dalam menghadapi era globalisasi pemerintahan, Arab saudi bersiap-siap membentuk lembaga

legislatif yang bernama Majelis Syura, sesuai dengan perintah Al-Quran.

3. China

Republik Rakyat China berdiri tahun 1949, setelah menumbangkan dinasti Ming yang berusia

ratusan tahun. Tetapi baru tahun 1954 secara mapan Konstitusi China ditetapkan dalam Kongres

Rakyat Nasional, yang menyebutkan bahwa demokrasi rakyat dipimpin oleh kelas pekerja dalam

hal ini dikelola oleh Partai Komunis China sebagai inti kepemimpinan pemerintahan.

Badan Eksekutif

Jabatan kepala Negara dihapuskan, maka pertama kali dalam kepemimpinan partai komunis

China menggantikan jabatan itu yaitu Ketua Partai, merupakan penyelenggara pemerintahan

tertinggi setingkat Perdana Menteri.

Lembaga Legislatif

Lembaga negara tertinggi adalah Kongres Rakyat Nasional yang bertindak sebagai badan

legislatif yang didominasi oleh partai Komunis.

Secara perlahan-lahan China melakukan perubahan, termasuk dalam bidang pemerintahan

dalam rangka menghadapi era globalisasi.

Pendalaman Materi

Jawablah pertanyaan berikut dilembaran kerja anda!

1. Apakah bidang-bidang kekuasaan eksekutif dan apa hubungannya dengan sistem

pemerintahan?

2. Tunjukkanlah ciri-ciri pokok dari sistem pemerintahan parlementer?

93

3. Bagaimana hubungan kekuasaan dalam sistem pemerintahan parlementer di Inggris?

4. Apakah yang menjadi ciri-ciri khas dalam hubungan kekuasaan dalam sistem pemerintahan

presidensial?

5. Tunjukkanlah perbedaan sistem presidensial dan sistem pemerintahan parlementer?

6. Bagaimana Amerika Serikat memelihara dan mengembangkan sistem presidensial sehingga

negara tersebut cukup lama dan berhasil menerapkan sistem presidensial?

7. Kenapa disebut sistem quasi presidensial dan apa perbedaannya dengan sistem presidensial

murni dan parlementer?

8. Bagaimana perkembangan sistem presidensial di Perancis dan Rusia?

9. Apakah yang dimaksud “impeachment”, berikanlah contoh-contohnya di berbagai negara?

10. Termasuk golongan sistem pemerintahan yang manakah sistem diktator atau otoriter?

Jelaskanlah alasannya!

11. Jelaskanlah ciri khas sistem pemerintahan dari tiga negara yang menganut sistem parlementer di

luar negara Inggris?

12. Jelaskanlah apakah bagaimana penerimaan sistem pemerintahan Inggris dan Amerika atau

Perancis di berbagai negara?

13. Jelaskanlah tiga di antara beberapa sistem pemerintahan negara di Asia?

14. Kenapa pengaruh Amerika, Inggris dan Perancis sangat kuat terhadap beberapa negara di dunia?

Jelaskanlah!

Model-Model Sistem Pemerintahan Presidensial

Sistem pemerintahan Presidensial terdapat duan model yang berlaku diberbagai negara, yaitu

model sistem presidensial murni dan sistem pemerintahan semi-presidnsial.

94

1. Sistem pemerintahan presidensial murni

Pembahasan sistem pemrintahan presidensial dikemukakan oleh Douglas V. Verney dengan kriterianya

adalah sebagai berikut:

a. Mejelis Tetap sebagai Majelis saja

Dalam terori sistem pemerintahan, terdapat tiga fase kekuasaan pemerintahan, meskipun

peralihan dari fase satu ke fase yang lain tidak selalu tampak jelas. Pada awalnya,

pemerintahan dipimpin oleh seorang raja yang bertanggung jawab atas seluruh sistem

politik atau sistem kenegaraan. Kemudian muncul sebuah majelis dengan anggota yang

menentang hegemoni raja. Terakhir, majelis mengambil alih tanggung jawab atas

pemerintahan dengan bertindak sebagai parlemen sehingga raja kehilangan sebagian besar

kekuasaan tradisionalnya. Ketiga fase ini merupakan pola yang pernah muncul di Inggris.

Konsep sistem pemerintahan presidensial menuntut agar majelis tetap terpisah seperti fase

kedua sistem pemerintahannya dengan seorang presiden dan majelis tetap sebagai majelis

yang menjalankan fungsi kontrol (pengawasan) terhadap kekuasaan presiden.

b. Eksekutif tidak terbagi, melainkan hanya ada seorang presiden yang dipilih oleh rakyat

untuk masa jabatan tertentu pada saat majelis dipilih

Penetapan eksekutif yang terpisah dimungkinkan karena eksekutif tidak terbagi

sebagaimana yang terjadi dalam sistem parlementer. Presiden terpilih untuk masa jabatan

yang pasti, hal ini mencegah majelis memaksa mengundurkan diri, kecuali dengan tuduhan

pelanggaran yang serius dan sekaligus menuntut presiden untuk bersedia dipilih kembali

melalui pemilihan umum jika ia ingin terus memegang jabatannya. Namun sebaliknya masa

jabatan presiden ini dibatasi pada beberapa kali masa jabatan. Hal yang juga penting adalah

pemilihan Presiden pada saat bersamaan dengan pemilihan majelis, mekanisme ini akan

menghubungkan dua cabang pemerintahan, mendorong persatuan partai dan memperjelas

berbagai masalah.

c. Kepala Pemerintah adalah Kepala negara

Jika dalam monarkhi parlementer kepala negara juga merupakan kepala pemerintahan,

maka dalam sistem presidensial kepala pemerintahan menjabat sebagai kepala negara. Ini

merupakan satu perbedaan penting karena perbedaan ini menarik perhatian ke arah

kedudukan yang terbatas dan keadaan di seputar jabatan presiden. Presiden mempunyai

95

sedikit konsekuensi hingga ia dipilih sebagai pemimpin politik oleh para pemilihnya dan ia

tidak lagi memegang kekuasaan apapun setelah masa jabatannya berakhir. Aspek serimonial

dari kedudukannya sebagai kepala negara hanya mencerminkan prestise politiknya.

d. Presiden mengangkat kepala departemen yang merupakan bawahannya

Perdana menteri dalam sistem pemerintahan parlementer mengangkat menteri-menteri

yang merupakan rekan-rekannya di parlemen untuk bersama-sama membentuk

pemerintahan. Sedangkan dalam sistem presidensial, presiden mengangkat menteri-

menteri untuk dijadikan kepala departemen eksekutif di bawahnya. Dalam aturan formal

yang berlaku di Amerika Serikat dan Filipina, pengangkatan menteri oleh presiden harus

mendapat persetujuan dari majelis atau salah satu organnya (di Amerika Serikat adalah

Senat dan di Filipina adalah Komisi Pengangkatan), sehingga pemilihan oleh presiden

terbatas pada orang-orang yang disetujui oleh badan itu. Hal ini menghindarkan presiden

untuk mengangkat orang-orang yang diragukan kapabilitas pribadinya.

e. Presiden adalah eksekutif tunggal

Dalam sistem pemerintahan presidensial, kekuasaan pemerintahan dipegang oleh satu

orang, yakni presiden. Berbeda dengan sistem pemerintahan parlementer yang bersifat

kolektif, perdana menteri berkedudukan setara dengan menteri-menteri lainnya.

f. Anggota Majelis tidak boleh menduduki jabatan pemerintahan dan sebaliknya

Dalam konvensi atau aturan parlementer negara-negara yang menganut sistem

pemerintahan parlementer, kecuali Belanda dan Norwegia, seseorang dibolehkan untuk

menduduki jabatan eksekutif dan legislatif sekaligus. Dalam sistem pemerintahan

presidensial, orang yang sama tidak boleh menduduki dua jabatan tersebut.

g. Eksekutif bertanggung jawab kepada konstitusi

Sistem pemerintahan presidensial menuntut presiden untuk bertanggung jawab kepada

konstitusi, bukan kepada majelis sebagaimana dalam sistem parlementer. Biasanya majelis

meminta presiden bertanggung jawab kepada konstitusi melalui proses dakwaan berat atau

mosi tidak percaya, namun hal ini tidak berarti ia bertanggung jawab kepada majelis seperti

dalam pengertian parlementer. Dakwaan ini menuntut kepatuhan hukum dan sangat

berbeda dengan pelaksanaan kontrol politik atas tindakan presiden.

h. Presiden tidak dapat dibubarkan atau memaksa majelis

96

Majelis dalam sistem presidensial tidak dapat memberhentikan presiden, begitu pula

sebaliknya presiden tidak dapat membubarkan majelis dan oleh karena itu mereka juga

tidak dapat saling memaksa. Hal ini, menurut pendukung sistem presidensial, merupakan

keadaan yang mendukung mekanisme check and balance agar berjalan secara optimal.

i. Majelis berkedudukan lebih tinggi dari bagian-bagian pemerintahan lain dan tidak ada

peleburan bagian eksekutif dan legislatif seperti dalam sebuah parlementer

Dalam sistem presidensial terlihat seperti ada kecenderungan tidak adanya lembaga yang

dominan atas lembaga lain, karena presiden dan majelis sama-sama independen. Namun

dalam prakteknya ada hal-hal yang justru memperlihatkan bahwa majelis berkedudukan

lebih tinggi dari lembaga lain termasuk lembaga yudikatif. Salah satu contohnya adalah

bahwa majelis dengan dasar UUD dapat menjatuhkan hukuman kepada presiden dalam

proses dakwaan berat. Contoh lainnya adalah kekuasaan mejelis untuk mengubah UUD

menempatkan majelis sebagai lembaga yang dapat berbuat apa saja dalam mengatur

kekuasan lembaga-lembaga lain dalam negara. Dalam sistem parlementer, konstutusi harus

diubah dengan persetujuan pemerintah dan parlemen, sedangkan dalam sistem presidensial

majelis dapat merubah UUD tanpa persetujuan presiden.

j. Eksekutif bertangung jawab langsung kepada para pemilih

Dalam sistem pemerintahan presidensial, presiden dipilih oleh rakyat, baik secara langsung

atau melalui badan pemilihan, sedangkan perdana menteri dalam sistem parlementer dipilih

oleh badan legislatif. Konsenkuensi dari sistem ini adalah presiden akan merasa lebih kuat

kedudukanya dari pada pada wakil rakyat, karena ia dipilih oleh seluruh rakyat sedangkan

para wakil rakyat dipilih oleh sebagian rakyat. Di beberapa negara Amerika Latin dan

Perancis di masa de Gaulle, presiden dapat melangkah lebih jauh dari batas kekuasaannya

dengan menggunakan alasan ini.

k. Tidak ada fokus kekuasaan dalam sistem politik

Apabila dalam sistem parlementer kegiatan politik bertumpu pada parlemen, maka dalam

sistem presidensial tidak ada lembaga yang menjadi konsentarasi kekuasaan, karena pada

kenyataannya kekuasaan menjadi terbagi dan masing-masing lembaga memiliki

kewenangan yang dikontrol oleh lembaga lain.

97

Sistem Presidensial Amerika Serikat

Badan Eksekutif terdiri dari Presiden beserta

menteri-menterinya, sedangkan badan legislatif

terdiri dari Senate, yaitu wakil dari masing-

masing negara bagian sebanyak dua orang

senator dan House of Refresentative, yaitu

wakil rakyat (DPR) seluruh rakyat Amerika

Serikat. Sesuai dengan asas “Trias Politika”

sebagaimana kehendak dari Montesquieu, yaitu

dengan tegas dipisahkan antara badan legislatif,

eksekutif dan yudikatif. Maka prinsip “Checks

and balance” benar-benar anda dalam lembaga

kekuasaan itu. Presiden sama sekali terpisah

dari badan legislatif, ia tidak dapat dijatuhkan

Kongres. Kekuasaan presiden terletak dalam

wewenangnya untuk mem-veto suatu

rancangan undang-undang yang telah diterima

baik oleh Kongres, maka rancangan undang-

undang itu dapat dikirimkan kembali kepada

Kongres untuk mendapat dukungan 2/3

anggota, sehingga veto presiden dianggap

gagal.

Gedung Putih Istana Presiden AS

(sumber.ciso.co.id)

Dalam rangka mengadakan “checks and balances”, presiden dapat menunjuk hakim agung dan

duta besar yang harus disetuju oleh Senat (salah satu bagian dari Kongres). Begitu juga dalam perjanjian

internasional telah ditandatangani presiden harus mendapat persetujuan oleh Senat. Dalam hal

memilih menteri, presiden tidak terbatas pada partainya sendiri, akan tetapi dapat memilih dari partai

lain atau orang independen.

Masa jabatan Presiden Amerika seperti ditentukan dalam pasal 2 seksi 1 ayat 1 Konstitusi

Amerika Serikat, adalah untuk empat tahun dan sesudahnya. Sesuai ketentuan Amandemen ke-XXII

yang ditetapkan pada tahun 1952, hanya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Secara formal, menurut ketentuan Konstitusi Amerika Serikat, presiden dipilih oleh para pemilih

(electors), yang dalam literatur biasa dinamakan electoral college (badan pemilih). Keanggotaan badan

ini dipilih langsung oleh rakyat di setiap negara bagian dengan jumlah yang sama dengan utusan dari

98

negara bagian yang persangkutan dalam keanggotaan senat dan perwakilan di kongres, pada setiap kali

diadakan pemilihan presiden.

Dengan demikian, sistem pemilihan Presiden Amerika Serikat itu sebenarnya tidaklah bersifat

langsung. Akan tetapi, dalam prakteknya, para wakil rakyat yang dipilih untuk duduk menjadi anggota

electoral college itu secara langsung menjadi instrumen (alat) kampanye untuk memilih calon presiden

yang sejak awal dipromosikan oleh partainya bersama-sama calon wakil presiden dalam satu paket.

Dengan cara itu, para anggota electoral college berfungsi tidak lebih sekedar party dummies dan

mereka menjadi tukang stempel saja terhadap dukungan yang dihimpun dari rakyat kepada calon

presiden dan wakil presiden yang dipromosikan oleh partai politik. Itulah sebabnya, dalam wacana

publik di Amerika Serikat, peran mereka ini tidak menonjol, sehingga yang terlihat seolah-olah Presiden

dan Wakil Presiden Amerika Serikat itu secara langsung dipilih sendiri oleh rakyat, karena pada

hakikatnya, memang demikianlah kenyataannya.

Hampir setiap saat rakyat Amerika Serikat disuguhkan dengan adanya suasana pemilihan umum,

yaitu pemilu presiden/wakil, pemilu gubernur dan wakilnya, pemilu wali kota dan dewan kota, pemilu

Senat dan House of Refresentatif. Keadaan tersebut dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan

dari rakyat (Government by the people) dalam mencari pemerintahan yang bertanggung jawab

(responsible government).

Partai Politik di Amerika Serikat merupakan penopang utama sistem pemerintahan yang

demokrasi, terdiri atas dua partai besar, yaitu Partai Republik dan Partai Demokrat, partai yang lain

tidak dominan dan selalu berkoalisi dengan salah satu partai besar tersebut. Sudah menjadi kebiasaan

bahwa partai melaksanakan fungsi-fungsinya sebagai berikut:

Partai yang kalah dalam pemilu harus segera menyusun program lanjutan dan berusaha

mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok masyarakat.

Setiap partai politik meningkatkan kepercayaan masyarakat atas dasar kepribadian masing-

masing partai.

Menanamkan kepercayaan kepada masyarakat bahwa tujuan partai politik adalah untuk

kesejahteraan umum.

Meng-sinkronisasikan kepenting-kepentingan yang bertentangan dalam masyarakat.

Merupakan golongan profesional sebagai pembuat undang-undang

Bagan Sistem Pemerintahan Amerika Serikat

99

Keterangan:

Garis adalah hubungan check and balance

2. Sistem pemerintahan Semi Presidensial (quasi presidensial)

Bentuk-bentuk pemerintahan yang berada di antara sistem presidensial dan sistem parlementer

disebut oleh Maurice Duverger dengan sistem “Semi-presidensial”, sedangkan Jean Blondel

menggolongkan sistem ini ke dalam sistem pemerintahan yang disebut “Kepemimpinan rangkap”. Selain

Perancis, negara-negara yang digolongkan dalam sistem ini adalah Finlandia, Austria, Argentina, Irlandia,

Portugal melalui UUD 1975, Sri Langka melalui UUD 1978, dan sistem yang berlaku di Jerman dari tahun

1919 hingga 1933 di bawah Republik Weimar. Sistem ini oleh para pendukungnya dinyatakan sebagai

sistem yang menyatukan keuntungan-keuntungan dari sistem presidensial dan parlementer murni.

100

PARLEMEN

(Legislatif)

House of

Refresentatif

SENAT

MAHKAMAH AGUNG

(Yudikatif)

PRESIDEN (Eksekutif)

R A K Y A T P E M I L I H

Sistem ini diduga oleh Lijphart memiliki daya tarik yang besar khususnya di dalam pemerintahan

presidensial di mana ketidakpuasan terhadap presidensialisme terus tumbuh.

Konsep-konsep dan karakteristik sistem semi-presidensial hanya dapat didefinisikan dalam isi

UUD yang menganutnya. Sebuah rejim politik oleh Duverger dianggap sebagai semi-presidensial jika

UUD yang menetapkannya menyatukan tiga unsur, yaitu:

Presiden republik dipilih melalui hak pilih universal/umum.

Presiden memiliki kekuasaan yang cukup besar

Presiden memiliki lawan politik.

Dalam prakteknya kekuasaan kepala negara hanyalah sebagai boneka, terdapat di negara Austria,

Irlandia dan Islandia, sedangkan di Perancis, presiden sangat berkuasa, dalam contoh lain presiden dan

perdana menteri berbagi kekuasaan.

Dalam sistem quasi atau semi presidensial di bidang eksekutif terlihatdua lembaga yaitu kepala

negara (presiden) dan kepala pemerintahan (perdana menteri), namun terdapat berbagai variasi

dimana kekuasaan presiden sebagai simbolik dan ada yang berbagi kekuasaan dengan perdana menteri.

Lihatlah tabel berikut ini:

Tabel karakteristik

Kekuasaan Presiden negara-negara semi presidensial

Presiden Simbolik Presiden bersama Perdana Menteri

Austria

Irlandia

Islandia

Finlandia

Argentina

Portugal UUD 1975

Sri Langka UUD 1978

Jerman 1919-1933

101

Perancis (Presiden lebih kuasa)

Sistem Presidensial Perancis

Negara telah melahirkan pemikiran besar terhadap peradaban dunia, khususnya dalam bidang

pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan rakyat dengan prinsip kebebasan, yang ditandai lahirnya

Revolusi Perancis 1789. Namun dalam perjalanan kenegaraannya pasang surut seperti halnya Indonesia

dengan Orde lama, Orde Baru dan Orde Reformasi, maka Perancis di kenal Republik pertama dan

seterusnya dengan sistem pemerintahannya sendiri secara khusus, yaitu:

Republik Pertama, Mulai dari tahap-

tahap Dewan Konstitusional, Dewan

Legislatif, Konvensi Nasional dan masa

direktorat sampai dengan munculnya

Napoleon.

Republik Kedua, Munculnya keturunan

Napoleon membentuk dinasty.

Republik Ketiga, Melewati masa 99

Kabinet yang kemudian masuk rejim

Vichy, Marsekal Petain sebagai

presiden.

Republik Keempat, masa banyak partai

dengan melewati 28 kabinet.

Sejak tahun 1958 ditandai dengan

kemunculan Jenderal Charles de Gaulle.

Istana Elysee, kediaman resmi presiden Perancis

(Sumber: Voaindonesia.com)

Menurut ketentuan Konstitusi Perancis yang berlaku akhir ini, Presiden Perancis dipilih oleh

rakyat secara langsung untuk periode tujuh tahun. Dalam konstitusi sebelumnya (Konstitusi Republik ke-

4), yaitu sebelum diadakan amandemen yang diprakarsai oleh Presiden Charles de Gaulle pada tahun

1962, pernah diatur pemilihan tidak langsung, yaitu melalui electoral college seperti di Amerika Serikat.

102

Keanggotaan badan pemilih ini berjumlah 80.000 orang wakil rakyat di pusat dan dari daerah-daerah.

Ketika itu, pemilihan langsung oleh rakyat dianggap belum mungkin diterapkan, karena banyaknya

warga Perancis yang tersebar di berbagai koloni (jajahan) di seluruh dunia. Namun, dalam

perkembangan selanjutnya, mekanisme pemilihan tidak langsung ini dirasakan kurang menjamin

demokrasi. Karena itu, atas prakarsa Presiden de Gaulle pada awal era Republik Kelima, mekanisme

pemilihan itu diubah menjadi seperti dirumuskan dalam pasal 7 Konstitusi Perancis sekarang, yaitu

melalui pemilihan langsung. Dalam pasal ini, juga ditentukan bahwa pemenang dalam pemilihan

langsung itu ditentukan berdasarkan sistem perhitungan mayoritas mutlak atau setengah tambah satu

dari sejumlah pemilih yang sah. Apabila jumlah calon presidennya banyak dan karena itu tidak diperoleh

pemenang dengan dukungan mayoritas mutlak, maka diadakan pemilihan tahap berikutnya untuk

memilih dari dua calon yang memperoleh dukungan suara yang terbanyak dalam pemilihan sebelumnya.

Artinya, jika ada calon yang mendapat dukungan lebih banyak tetapi mengundurkan diri dari

pencalonan, maka dengan sendirinya yang bersangkutan tidak diperhitungkan untuk pemilihan tahap

berikutnya.

Setelah diubah pada tahun 1962, UUD Perancis 1958 tidak memberikan kekuasaan pribadi yang

besar kepada Presiden Republik, kecuali dalam pasal 16 UUD itu yang mengijinkan presiden menjadi

seorang diktator sementara dalam keadaan luar biasa. Terlepas dari pasal 16 ini, Presiden Republik

Perancis dapat membuat berbagai keputusan tanpa harus ditanda tangani oleh Perdana Menteri dan

tanpa persetujuan pemerintah atau mayoritas parlemen dalam empat hal saja/urusan, yaitu:

Membubarkan majelis nasional

Menunjuk undang-undang atau komitmen internasional yang ia nilai bertentangan dengan

undang-undang dasar kepada Dewan Konstitusi,

Mengangkat tiga anggota dan kedua Dewan Konstitusional setelah masa jabatan mereka

berakhir, dan

Menyampaikan berbagai pesan kepada parlemen

Kekuasaan presiden lainnya di republik Perancis dimilikinya hak veto dalam hal ordonansi dan dekrit

yang dibahas di Dewan Menteri. Ordonansi adalah naskah yang mengandung kekuatan hukum yang

disetujui oleh pemerintah dan harus dilaksanakan secara penuh melalui undang-undang. Sementara dektrit

menyangkut pengangkatan para pejabat senior, Penasehat Negara dan Penasehat di Badan pemeriksa

Keuangan, Gubernur, Duta Besar, Jenderal, rektor dan para administrator pusat. Pada hakekatnya

kekuasaan presiden Perancis cenderung menghambat suatu keputusan untuk dikaji secara matang atau

103

untuk menyerahkan keputusannya kepada rakyat Perancis, seperti dalam hal pembubaran parlemen dan

referendum.

Dalam prakteknya, Presiden Perancis menggunakan kekuasaan jauh lebih besar. Dimulai sejak

pemerintahan Jenderal de Gaulle tahun 1964 dan kemudian diikuti oleh para penggantinya, kekuasaan

presiden telah berubah menjadi kekuasaan sebagai kepala eksekutif tertinggi dan kepala pemerintahan

yang sebenarnya. Para presiden tersebut menjalankan langsung kekuasaan peroregatif presiden dan

menjalankan secara tidak langsung kekuasaan peroregatif kepada menteri. Dominasi tersebut

disebabkan penafsiran de Gaulle yang membingungkan atas UUD dengan menyatakan bahwa kekuasaan

negara yang tidak terbagi diserahkan sepenuhnya kepada rakyat yang telah memilihnya, bahwa tidak

ada kekuasaan yang tidak diberikan dan tidak dipegang oleh Presiden dan Presiden berkewajiban

menyesuaikan kedudukannya yang tertinggi ini dengan kedudukan pejabat-pejabat lain. Hal ini

menyebabkan kedudukan Majelis Nasional yang juga dipilih oleh rakyat dan seharusnya menjadi pusat

kedaulatan rakyat menjadi terabaikan dan kekuasaan negara kemudian mengarah pada pemusatan ke

satu orang, yakni Presiden. Jadi Presiden Perancis mendudukan Perdana Menteri sebagai kepala staf di

bawah presiden.

Kekuasaan presiden yang besar di Perancis ini kemudian mengalami fase pergeseran dari pola

presidensial ke parlementer ketika Presiden Francois Mitterand kehilangan suaranya di parlemen dan

terpaksa mengangkat lawan politiknya yang utama, Jacques Chirac untuk menduduki jabatan Perdana

Menteri. Chirac menjadi kepala pemerintahan, kekuasaan Mitterand berkurang dan hanya memegang

peranan khusus dalam politik luar negeri, periode ini disebut periode “kohabitasi” (pemerintah

gabungan).

Bagan Sistem Pemerintahan Perancis

104

Konstitusi Negara

(Counseil Constitutionnel

PRESIDEN REPUBLIK

PARLEMEN

SENAT ASSEMBLEE

Pemilu Pemilu

Sistem Presidensial Rusia

Pengalaman negara adidaya komunis Uni Soviet yang kemudian runtuh menjadi Federasi Rusia

yang demokratis. Di masa komunis, Uni Soviet dikenal sebagai negara yang sangat sentralistis dan

dipimpim oleh rejim partai komunis yang sangat tertutup. Boleh dikatakan, semua keputusan penting

dikontrol langsung oleh Presideum Partai Komunis. Namun berkat jasa mantan Presiden Uni Soviet,

Mikhail Gorbachev, sekarang setelah terjadinya proses demokratisasi (demokratizatisiya) dan

keterbukaan (glasnost) dan restrukturisasi (peresteroika), perumusan mengenai ketentuan dasar dalam

konstitusi Federasi Rusia juga mengalami perubahan yang sangat mendasar. Dalam Bab IV tentang

Presiden Federasi Rusia dipilih untuk masa 4 tahun oleh warganegara Federasi Rusia berdasarkan asas

umum (universal), bersamaan dan langsung melalui suatu pemilihan yang bersifat rahasia. Setiap warga

negara yang berusia sedikitnya 35 tahun dan bertempat tinggal di Federasi Rusia sedikitnya 10 tahun,

dapat dipilih menjadi Presiden Federasi Rusia. Orang yang sama tidak boleh menduduki jabatan Presiden

Federasi Rusia untuk lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut.

Berdasarkan ketentuan ketatanegaraan yang sama sekali baru ini, Federasi Rusia telah dua kali

menyelenggarakan pemilihan Presiden secara langsung. Pertama kali berhasil memilih Boris Yetlsin

sebagai Presiden, dan yang kedua Vladimir Putin yang menjadi Presiden sekarang. Dari pengalaman-

105

PERDANA MENTERI

(Kabinet)

R A K Y A T P E M I L I H

pengalaman itu, dapat dikatakan bahwa bangsa Rusia berhasil menyalurkan secara tepat gairah dan

semangat demokratisasi di kalangan rakyatnya untuk secara langsung menentukan sendiri siapa

pemimpin mereka.

Kekuasaan dalam sistem pemerintahan negara-negara demokrasi modern tidak mudah untuk

dipetakan secara sederhana, apalagi untuk mengklasifikasikan sesuai dengan ketentuan baku mengenai

hak dan wewenang yang ada pada presiden, sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan. Hal ini

disebabkan karena tidak ada konsep baku yang mengatur tentang kekuasaan presiden dalam suatu

negara. Semuanya tergantung dari konstitusi dan praktek-praktek kenegaraan modern. Fungsi-fungsinya

tidak lagi hanya dapat dikatakan sebagai simbolis belaka. Kekuasaan kepala negara hanya dapat

disederhanakan menjadi kekuasaan tertinggi dalam negara, tetapi dalam pelaksanaannya kekuasaan

tersebut berbeda-beda, baik dari jenisnya maupun dari tingkat kekuasaannya.

Pemberhentikan Presiden

Istilah yang sangat populer dalam usaha menghentikan kekuasaan presiden adalah

“Impeachment” artinya adalah memanggil atau mendakwa untuk meminta pertanggungjawaban. Dalam

hubungannya dengan kedudukan kepala negara atau pemerintahan , “impeachment” berarti memanggil

atau pendakwaan untuk meminta pertanggungjwaban atas persangkaan pelanggaran hukum yang

dilakukannya dalam masa jabatannya. Hampir semua konstitusi mengatur soal ini sebagai cara yang sah

dan efektif untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berada di jalan hukum dan konstitusi.

Dalam sistem parlementer, selalu diatur adanya hak parlemen untuk mengajukan “mosi tidak percaya”,

meskipun diimbangi pula dengan kewenangan pemerintah untuk membubarkan parlemen menurut cara-

cara tertentu. Karena itu, masa kerja pemerintahan parlementer tidak ditentukan secara pasti. Sebaliknya,

masa jabatan pemerintahan presidensial ditentukan secara pasti, biasanya 4 sampai 7 tahun. Karena

jangka waktu cukup lama, maka sebagai penyeimbang kepada parlemen diberikan hak untuk meminta

pertanggungjwaban di tengah jalan.

Semua konstitusi negara modern mengenal mekanisme pemberhentian atau pergantian kepala

negara atau pemerintahan di tengah jalan. Perbedaannya terletak pada jenis pelanggaran hukum yang

dijadikan alasan untuk pendakwaan, seperti ada pelanggaran yang bersifat pidana dan ada pelanggaran

yang berifat tata negara. Konstitusi Amerika Serikat pasal 2 ayat 4, Konstitusi Argentina pasal 52,

Konstitusi Perancis pasal 68 dan Konstitusi Rusia pasal 93 ayat 1 adalah mengkaitkan pemberhentian

106

Presiden dengan pelanggaran hukum pidana. Tetapi Konstitusi Jerman pasal 61 ayat 1, mengkaitkan

“impeachment” itu dengan hukum pidana, tata negara dan semua pelanggaran hukum.

Sistem Kediktatoran Proletariat

Sistem ini dianut di bekas negara Uni Soviet yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat banyak

(kaum proletar), tetapi rakyat banyak itu dihimpun dalam suatu organisasi kepartaian secara tunggal

(meliputi buruh, tani, pemuda, wanita dll), akhirnya menjadi dominasi partai tunggal, yaitu Partai

Komunis.Partai ini menganut ajaran Marxisme dan Leninisme yang memerangi fitrah manusia, mereka

mengahouskan hak-hak individu untuk kemudian menjadi pelayan partai. Namun lupa bahwa pemuka

partai masih memiliki kecintaan kepada pribadi, sehingga terdapat jurang lebar antara pemuka partai

dengan kaum buruh, yang jurang ini akan dihapuskan malah menjadi subur.

Dalam pelaksanaannya sistem proletariat berubah menjadi diktator, yang berlangsung hampir

setengah abad di Uni Soviet, China, dan beberapa negara Eropa Timur. Pengekstriman sistem ini mejadi

titik jenuh, bersamaan dengan Gorbachev mengumumkan Glasnost (keterbukaan) dan Perestroika

(restrukturisasi) di Uni Soviet. Dunia menyaksikan runtuhnya dominasi komunis di Eropa dan Uni Soviet

berubah menjadi Republik Rusia. Sistem pemerinahan proletariat terbukti sebagai sistem pemerintahan

yang tidak membawa perubahan kepada rakyat suatu negara apalagi untuk menghadapi persaingan

menghadapi era globalisasi.

107