Menurut UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Bank adalah badan usaha yang

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada

masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf

hidup rakyat banyak. Dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (giro, tabungan, dan deposito),

menyalurkan dana dlam bentuk kredit, dan memberikan jasa bank lainnya (hanya kegiatan

pendukung). Berdasarkan pasal 1 ayat 3 UU Nomor 10 Tahun 1998, Bank Umum adalah bank

yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah

dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sumber : www.bi.go.id

Gambar 1.1 Struktur Bank Umum di Indonesia

Definisi Bank Umum secara singkat adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam

lalu lintas pembayaran. Bank-Bank Umum terdiri dari bank-bank umm pemerintah, bank-

Bank Umum swasta nasional devisa, bank-bank swasta nasional nondevisa dan bank-bank

asing dan campuran (Pohan, 2008).

Pasar keuangan memiliki fungsi penting dalam mentransfer sumber daya

perekonomian rumah tangga yang ingin menyimpan sebagian pendapatannya ke rumah

|Bank Umum 1

BANK UMUM(124)

BANK UMUM SWASTA

(88)

BANK PEMBANGUNAN DAERAH

(26)

BANK UMUM SYARIAH

(5)

BANK SWASTA(119)

BANK PEMERINTAHAN

(5)(

tangga dan perusahaan yang ingin meminjam untuk membeli barang-barang investasi yang

akan digunakan dalam proses produksi. Proses mentransfer dana dari penabung ke peminjam

disebut perantara keuangan (financial intermediation). Banyak lembaga dalam perekonomian

bertindak sebagai perantara keuangan, tetapi hanya bank yang memiliki otoritas hukum untuk

menciptakan aset yang merupakan bagian dari penawaran uang, seperti rekening cek. Karena

itu, bank satu-satunta lemaga keuangan yang secara langsung mempengaruhi penawaran uang

(mankiv,2000)

Fungsi dan peran Bank Umum dalam perekonomian sangat penting dan strategis.

Bank Umum sangat penting dalam hal menompang kekuatan dan kelancaran sistem

pembayaran dan efektivitas kebijakan moneter. Fungsi-fungsi Bank Umum dalam

perekonomian modern ;

1. Penciptaan uang;

2. Mendukung kelancaran mekanisme pembayaran;

3. Penghimpunan dana simpanan;

4. Medukung kelancaran transaksi internasional;

5. Penyimpanan barang-barang dan surat-surat berharga;

6. Pemberian jasa-jasa lainnya (Manurung dan Rahardja,2004).

Prinsip dasar operasional pada Bank Umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.2 Prinsip Dasar Operasional Bank Umum

|Bank Umum 2

Kepemilikan Bank Umum dapat didirikan oleh Warga negara indonesia dan/atau

badan hukum indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh warga indonesia dan atau badan

hukum indonesia baik yang berkedudukan di dalam maupun luar negeri

Usaha Bank Umum menurut Undang-udang no 7/1992 meliputi :

pada pasal 6

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito

berjangka,sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan

dengan itu.

2. Memberikan kredit

3. Menerbitkan surat pengakuan hutang

4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan

atas perintah nasabahnya :

i) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa

berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat

dimaksud;

ii) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak

lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

iii) Kertas perbendaharaan egara dan surat jaminan pemerintah;

iv) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

v) Obligasi;

vi) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;

vii) Instrumen surat berharga lain yang bejangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.

5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;

6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank

lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupu dengan wesel unjuk, cek

atau sarana lainnya;

7. Menerima bayaran dari tagihan atas suat berharga dan melakukan perhitungan denga

atau antara pihak ketiga;

8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu

kontrak;

10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat

berharga yang tidak tercatat dibursa efek;

|Bank Umum 3

11. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur

tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli

tersebut wajib dicairkan secepatnya;

12. Melakukan kegiatan ajak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;

13. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan

ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;

14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak

bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku seperti pada beberapa pasal berikut ini.

Pada Pasal 7

Selain melakukan kegiatan usaha sebagai mana dimaksud dalam pasal 6, bank dapat pula:

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dalam memenuhi ketentuan yang ditetapkan

oleh Bank Indonesia

2. Melakukan kegiatan penyertaan modal dalam bank atau perusahaan lain di bidang

keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, dengan

memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan

kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi

ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia; dan

4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Pada Pasal 8

Dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan atas

kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang

diperjanjikan.

Pada Pasal 9

1. Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan sebagai mana dimaksud

dalam pasal 6 nomor 9, bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip, dan

memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak.

2. Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara sendiri

|Bank Umum 4

3. Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan pada bank tersebut

tidak dapat dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip

yang bersangkutan.

Larangan Bank Umum menurut Undang-udang no 7/1992 Pasal 10 meliputi :

1. Melakukan penyertaan modal kecuali sebagai mana dimaksud dalam pasal 7 nomor 2

dan nomor 3

2. Melakukan usaha perasuransian

3. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagai mana dimaksud dalam pasal 6

dan pasal 7

Keterangan tambahan mengenai Bank Umum pada Undang-udang no 7/1992

Pada Pasal 11

Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit,

pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain;

Pada Pasal 12

Pemerintah dapat menugaskan Bank Umum untuk melaksanakan program pemerintah

guna mengembangkan sektor perekonomian tertentu, atau memberikan perhatian yang lebih

besar pada koperasi dan pengusaha ekonomi lemas/pengusaha kecil dalam rangka

meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak, berdasarkan ketentuan yang diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Pemerintah.

Usaha Bank Umum Prinsip Syariah

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi :

a) Giro berdasarka prinsip wadi’ah

b) Tabungan berdasarkan prinsip wadi’ah atau mudharah

c) Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah, atau bentuk lain

berdasarkan prinsip wadi’ah atau mudharabah.

2. Melakukan penyaluran dana melalui:

a) Transaksi jual beli berdasarkan prinsip murabahah, istihna, ijarah, salam, dan

jual beli lainnya

b) Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah, musyarakah, dan bagi

hasil lainnya,

|Bank Umum 5

c) Pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip hiwalah, rahn, qardh, membeli,

menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat-surat berharga pihak ketiga

yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (underlying transaction)

berdasarkan prinsip jual-beli atau hiwalah.

d) Membeli surat-surat berharga pemerintah dan/atau Bank Indonesia yang

diterbitkan atas dasar prinsip syariah.

3. Memberikan jasa-jasa:

a) Memindahkan uang untukkepentingan sendiri dan/atau nasabah berdasarkan

prinsip wakalah

b) Menerima pembayaran tagihan atas surat berhaga yang diterbitkan dan

melakukan perhitungan dengan antarpihak ketiga berdasarkan prinsip wakalah.

c) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat-surat berharga

berdasarkan prinsip wadi’ah yad amanah

d) Melakukan kegiatan penitipan termasuk penatausahaannya untuk kepentingan

pihak lain berdasarkan suatu kontrak dengan prinsip wakalah.

e) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lain dalam bentuk

surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek berdasarkan prinsip ujr.

f) memberikan fasilitas letter of credit (LC) berdasarkan prinsip wakalah,

murabahah, mudharabah, musyarakah, dan wadi’ah, serta memberikan fasilitas

garansi bank berdasarkan prinsip kafalah.

g) melakukan kegiatan usaha kartu debet berdasarkan prinsip ujr.

h) melakukan kegiatan wali amanat berdasarkan prinsip wakalah

4. Melakukan kegiatan lain seperti :

a) melakukan kegiatan dalam vahita asing berdasarkan prinsip sharf.

b) melakukan kegiatan penyertaan modal berdasarkan prinsip musyarakah

dan/atau mudharabah pada bank atau perusahaan lain yang melakukan kegiatan

usaha berdasarkan prinsip syariah.

c) melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip

musyarakah dan atau mudharabah untuk mengatasi akibat kegagalan

pembiayaan dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya.

d) bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun berdasarkan

prinsip syariah sesuai dengan ketentuan dalam perundang‐undangan dana

pensiun yang berlaku.

|Bank Umum 6

e) Bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal yaitu menerima dana yang

berasal dari zakat, infaq, shadaqah, waqaf, hibah atau dana sosiallainnya dan

menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau

pinjaman kebajikan (qardhul hasan).

5. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang disetujui oleh Dewan

Syariah Nasional.

Dalam hal bank akan melakukan kegiatan usaha yang belum difatwakan oleh Dewan

Syariah Nasional, bank wajib meminta persetujuan Dewan Syariah Nasional sebelum

melaksanakan kegiatan usaha tersebut.

|Bank Umum 7