2. Upaya Pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesiaa. Periode Tahun 1945-1950

Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan masih menekankan pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat terutama di parlemen. Pemikiran HAM telah mendapat legitimasi secara formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk ke dalam hukum dasar negara (konstitusi), yaitu UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komitmen terhadap HAM pada periode awal kemerdekaan sebagaimana di tunjukan dalam maklumat pemerintah tanggal 1 November 1945 tertulis dalam buku 30 Tahun Indonesia Merdeka menyataka :“Sedikit hari lagi kita akan mengadakan pemilihan umum sebagai bukti bahwa bagi kita cita-cita dan dasar kerakyatan itu benar-benar dasar dan pedoman penghidupan masyarakat dan negara kita. Mungkin sebagai akibat pemilihan itu pemerintah akan berganti dan UUD kita akan disempurnakan menurut kehendak rakyat yang terbenyak.”

Tertera dalam maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 antara lain menyatakan.1) Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik, karena dengan adanya partai

politik dapat dipimpin kejalan yang teratur segala aliran paham yang ada dalam masyarakat.

2) Pemerintah berharap partai-partai telah tersusun sebelum dilangsungkannya pemilihan anggota badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946. Hal penting dalam HAM adalah adanya perubahan mendasdan signifikan terhadap sistem pemerintah dari presidensial menjadi sistem parlementer, sebagaimana tertuang dalam maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945, tertulis dalam buku 30 Indonesia Merdeka. Isi maklumat tersebut adalah.“Pemerintah Republik Indonesia setelah mengalami ujian-ujian yang ketat dengan selamat, dalam tingkatan pertama dari usahanya menegakan diri, merasa bahwa saat sekarang sudah tepat untuk menjalankan macam-macam tindakan darurat guna menyempurnakan tata usaha negara kepada susunan demokrasi. Yang terpenting dalam perubahan-perubahan susunan kabinet baru itu ialah tanggung jawab ada dalam tangan menteri”

b. Periode Tahun 1950-1959Periode 1950-1959 dalam perjalanan negara Indonesia dikenal dengan sebutan

periode demokrasi parlementer. Pemikiran HAM pada periode ini mendapatkan momentum yang sangat membanggakan, karena suasana kebebasan yang menadi semangat demokrasi liberal atau demokrasi parlementer mendapatkan tempet dielit politik. Dikemukakan Prof. Bagir Manan dalam buku “Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan HAM di Indonesia” menyatakan bahwa pemikiran atau aktualisasi HAM pada periode ini mengalami “pasang” dan menikmati “Bulan Madu” kebebasan. Indikator menurut ahli hukum tata Negara ada 5 aspek :Pertama : Semakin banyak tumbuh partai-partai politik dengan beragam

ideologinya masing-masing.

Kedua : Kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi betul-betul menikmati kebebasannya.

Ketiga : Pemilihan umum sebagai pilar lain dari demokrasi harus berlangsung dalam suasana kebebasan fair (adil) dan demokratis.

Keempat : Parlemen atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi dari kedaulatan raktay menunjukan kinerja dan kelasnya sebagai wakil rakyat dengan melakukan kontrol yang semakin efektif terhadap eksekutif .

Kelima : Wacana dan pemikiran tentang HAM mendapatkan iklim yang kondusif sejalan dengan timbulnya kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan.

c. Periode Tahun 1959-1966Pada periode ini sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem demokrasi

terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer. Dalam kaitan HAM, terjadi pemasungan Hak Asasi Manusia, yaitu hak sipil dan hak politik seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan.

d. Periode Tahun 1966-1998Pada awal periode telah diadakan seminar HAM. Salah satu seminar HAM

dilaksanakan pada tahun 1967 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan pegadilan HAM, pembentukan komisi, dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Pada tahun 1968 diadakan seminar Nasional Hukum II yang merekomendasikan perlunya hak uji materiil (Judicial review) guna melindungi HAM. Hak uji materiil diadakan dalam rangka pelaksanaan Tap MPRS No. XIV/MPRS/1966. MPRS melalui panitia Ad Hoc IV telah menyiapkan rumusan yang akan dituangkan dalam piagam tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Hak-hak Serta Kewajiban warga negara. Dalam buku “30 Tahun Indonesia Merdeka”, ketua MPRS, A.H. Nasution dalam pidatonya menyatakan.“isi hakikat dari pada piagam tersebut adalah hak – hak yang dimiliki oleh manusia sebagai ciptaan tuhan yang di bekali dengan hak – hak asasi,yang berimbalan dengan kewajiban – kewajiban dalam pengabdian sepenuhnya kepada tuhan yang maha esa manusia melakaukan hak – hak dan kewajiban – kewajiban nya dalam hubungan yang timbal balik: a. antar manusia dengan manusia b. Antar manusia dengan bangsa, Negara dan tanah air , antar bangsa. Konsepsi HAM ini sesuai dengan kepribadian pancasila yang menghargai hak individu dalam keselarasan nya dengan kewajiban individu terhadap masyarakat”.

Sekitar awal tahun 1970-an sampai periode akhir 1980-an persoalan HAM di indonesia mengalami kemunduran , karena HAM tidak lagi di hormati , di lindungi dan di tegak kan. Sikap pemerintahan tercermin dalam ungkapan bahwa HAM adalah produk pemikiran barat yang tidak sesuai dengan nilai – niali luhur budaya bangsa yang tercermin dalam pancasila.

Upaya yang di lakukan masyarakant menjelang periode 1990-an nampaknya memperoleh hasil yang menggembirakan karena terjadi pergeseran strategi pemerintahan dari reeresif dan defensif ke strategi akomondatif terhadap tuntunan

yang berkaitan dengan penengak HAM . sikap akomondatif pemerintah terhadap tuntunan penegak HAM adalah dibentuknya komisi nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) berdasarkan KEPRES NOMOR 50 Tahun 1993 tertanggal 7 juni 1993.

e. Periode Tahun 1990 – sekarangPada tahun 1998 memberikan dampak besar pada pemajuan dan perlindungan

HAM indonesia. Pengkajian dan retifikasi terhadap instrumen HAM internasional di tingkatkan hasil pengkajian menunjukan banyak nya norma dan ketentuan hukum nasponal khususnya terkait dengan penegak HAM di adopsi dari hukum dan instrumen internasional dalam bidang HAM.

Strategi penengak HAM periode ini dilakukan melelui dua tahap, yaitu tahap status penentuan (presciptive status) dan tahap penataan aturan secara konsisten (rule consistent behavior) pada tahap status penentuan telah di tentukan perundang undangan tentang Ham seperti amandemen konsitusi negara(Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945). Ketetapan MPR (TAP MPR) undang-undang (UU), peraturan pemerintahan dan ketentuan perundang-undangan lain.

Tahap penataan aturan secara konsisten mulai di lakukan masa pemerintahan presiden habibie tahap 1 di tundai dengan penghormatan dan pemajuan HAM dengan di keluarkannya TAP MPR No.XVII/MPR/1998 tentang HAM dan di sahkannya (diratifikasi) sejumlah konvensi HAM, yaitu konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan kejam lain dengan UU nomor 5/1999 konvensi ILO nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi dengan keppres Nomor 83/1998: konvensi ILO nomor 105 tentang pengahpusan kerja paksa dengan UU nomor 19/1999, konveksi ILO nomor tentang diskriminasi dalam pekerjaan dan jabatan dengan UU nomor 20/1999: konveksi ILO nomor 138 tentang usia minimum untuk di perbolehkan bekerja dengan UU nomor 20/1999. Juga dicadangakan progam “rencana aksi nasional HAM” tanggal 15 agustus didasarkan empat hal.1). Persiapan Pengesahan Perangkat