Tugas Masalah Pengangguran

5/13/2018 Tugas Masalah Pengangguran - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/tugas-masalah-pengangguran 1/4

Tugas Masalah PengangguranBAB 1PENDAHULUAN1.1 Latar Belakang MasalahTingkat pertumbuhan angkatan kerja yang cepat dan pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambatmenyebabkan masalah pengangguran di Indonesia menjadi semakin serius. Masalah ini di pandanglebih serius lagi bagi mereka yang berusia 15-24 tahun yang kebanyakan mempunyai pendidikanyang lumayan. Karena mereka merasa pendidikan yang sudah mereka dapatkan ternyata belumdapat menjamin mereka dapat bekerja.Pengangguran terjadi disebabkan antara lain, yaitu karena jumlah lapangan kerja yang tersedia lebihkecil dari jumlah pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan pasar kerja. Selainitu juga kurang efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja.Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja, yangdisebabkan antara lain; perusahaan yang menutup/mengurangi bidang usahanya akibat krisisekonomi atau keamanan yang kurang kondusif; peraturan yang menghambat inventasi; hambatandalam proses ekspor impor, dan lain-lain.Kolapsnya perekonomian Indonesia sejak krisis pada pertengahan 1997 membuat kondisiketenagakerjaan Indonesia ikut memburuk.Sejak itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tidakpernah mencapai 7-8 persen. Padahal, masalah pengangguran erat kaitannya dengan pertumbuhan

ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi ada, otomatis penyerapan tenaga kerja juga ada. Setiappertumbuhan ekonomi satu persen, tenaga kerja yang terserap bisa mencapai 400 ribu orang. Jikapertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 3-4 persen, tentunya hanya akan menyerap 1,6 juta tenagakerja, sementara pencari kerja mencapai rata-rata 2,5 juta pertahun.

1.2 Rumusan MasalahRumusan masalah dalam penulisan ini adalah bagaimana keadaan pengangguran di Indonesia,Siapa yang terkait dengan masalah tersebut, dan apa yang menjadi penyebab pengangguran?

1.3 Tujuan PenulisanTujuan penulisan adalah untuk dapat mengetahui kondisi pengangguran di Indonesia dan mengetahuibahaya pengangguran yang dapat mengancam stabilitas nasional.

1.4 Manfaat PenulisanHasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya :1. Wawasan dan pemahaman mahasiswa semakin bertambah mengenai pengangguran.2. Memberi gambaran mengenai kondisi pengangguran di Indonesia sehingga kita sadar bahwapengangguran dapat mengganggu stabilitas nasional3. Dapat mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah pengangguran tersebut

BAB IIANALISA MASALAH2.1 Kondisi Wilayah Kota BekasiSecara geografis wilayah Kota Bekasi berada antara 106º55’ BT dan 6º7’-6º15’ LS dengan luaswilayah 210,49 Km². Kota Bekasi terletak pada ketinggian 19 m diatas permukaan laut, dengan batas-batas sebagai berikut :�� Batas Utara : Kabupaten Bekasi�� Batas Selatan : Kabupaten Bogor dan Kota Depok�� Batas Timur : Kabupaten Bekasi�� Batas Barat : Provinsi DKI JakartaBerdasarkan data tahun 2003, jumlah penduduk Kota Bekasi adalah 1.845.005 jiwa, menempati areaseluas 210,49 km2. Jadi, kepadatan penduduk rata-rata Kota Bekasi adalah 7.780 jiwa per km2. Jika

ditinjau per kecamatan, kepadatan tertinggi di Kecamatan Bekasi Timur, yaitu 15.707 jiwa per km2,dan terendah di Kecamatan Jatisampurna yaitu 3178 jiwa per km2.



TABEL III. Jumlah Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas MenurutJenis KegiatanNo. Jenis Kegiatan Penduduk Persentase1. Angkatan Kerja- Bekerja- Mencari Pekerjaan 720.697

625.18495. 513 54,5147, 297, 222. Bukan Angkatan Kerja- Sekolah- Mengurus Rumah Tangga- Lainnya 601.366304.342265.36631.658 45,4923,0220,072,39Jumlah 1.322.063 100,00

Sumber: BPS Kota Bekasi 2003

2.2 Kondisi Pengangguran di Wilayah Kota BekasiAda 3 ciri pokok yang menandai perkembangan dan permasalahan kependudukan Indonesia dewasaini, yaitu laju pertumbuhan penduduk yang masih harus diturunkan, penyebaran penduduk antar daerah yang kurang seimbang, serta kualitas kehidupan penduduk yang perlu ditingkatkan.Berdasarkan data penduduk tahun 2007, jumlah pengangguran di Kota Bekasi mencapai 40 ribuorang. Dengan perincian terbanyak dengan lulusan SLTA kemudian S1 dan S2. Didominasi olehpenganggur usia muda. Selain usia muda, pengangguran juga banyak mencakup berpendidikanrendah, tinggal di pulau Jawa dan berlokasi di daerah perkotaan.

Para sarjana menganggur karena tidak memiliki bekal kemampuan tambahan misalnya bahasa asing,membuat, dan kerajinan. Padahal kemampuan tambahan itu merupakan nilai plus bagi para pencarikerja.Fakta tetap mengatakan, jumlah pengangguran terus bertambah. Jelas, mau tidak mau, semua mataserasa tertuju ke Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) sebagai operator (pemerintah) penyelesaian soal ketenagakerjaan ini. Untuk menanggulangi masalah penganggur dansetengah penganggur, efek netto dari hasil pembangunan yang diperkirakan akan semakin baik dimasa mendatang perlu didistribusikan kembali kepada masyarakat dalam berbagai bentuk, antaralain terciptanya kesempatan kerja produktif dan remunerative. Dengan cara ini, redistribusipendapatan dalam bentuk seperti pengalihan subsidi BBM tidak perlu lagi dilakukan, atau hanyabersifat supplemen bilamana keadaan terlalu memaksa.Kebijakan itu perlu ditempuh untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar dari sekadar dampak negatif, seperti yang kita alami sekarang ini. Ketidak-stabilan peta politik dan keamanan,

kemungkinan besar akan semakin parah dan mengganggu sendi-sendi pembangunan lainnya. Bilahal ini benar-benar terjadi, Indonesia akan berada pada bibir jurang kehancuran yang sulitdihindarkan. Untuk itu seluruh komponen bangsa, termasuk instansi-instansi pemerintah yangberkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan ketenaga-kerjaan untuk harus segeramengkonsolidasikan diri, bersama-sama mengatasi masalah ini.2.3 Solusi Untuk Mengatasi PengangguranMasalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang cukupmemprihatinkan ditandai dengan jumlah penganggur dan setengah penganggur yang besar,pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata. Sebaliknya pengangguran dan setengahpengangguran yang tinggi merupakan pemborosan pemborosan sumber daya dan potensi yang ada,menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan, dapat mendorong peningkatankeresahan sosial dan kriminal, dan dapat menghambat pembangunan dalam jangka panjang.Kondisi pengangguran dan setengah pengangguran yang tinggi merupakan pemborosan sumber

daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber utama kemiskinan,dapat mendorong peningkatan keresahan sosial dan kriminal; dan dapat menghambat pembangunandalam jangka panjang.



Pembangunan bangsa Indonesia kedepan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusiaIndonesia yang sehat fisik dan mental serta mempunyai ketrampilan dan keahlian kerja, sehinggamampu membangun keluarga yang bersangkutan untuk mempunyai pekerjaan dan penghasilan yangtetap dan layak, sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan dan pendidikan anggotakeluarganya.Dalam pembangunan Nasional, kebijakan ekonomi makro yang bertumpu pada sinkronisasi kebijakan

fiskal dan moneter harus mengarah pada penciptaan dan perluasan kesempatan kerja. Untukmenumbuh kembangkan usaha mikro dan usaha kecil yang mandiri perlu keberpihakan kebijakantermasuk akses, pendamping, pendanaan usaha kecil dan tingkat suku bunga kecil yang mendukung.Kebijakan Pemerintah Pusat dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kotaharus merupakan satu kesatuan yang saling mendukung untuk penciptaan dan perluasankesempatan kerja.Konsolidasi yang dapat atau telah dilakukan untuk mengatasi masalah pengangguran mencakupberbagai aspek penting, antara lain: identifikasi dan pemilihan program, pembiayaan, koordinasipelaksanaan, pengawasan dan lain-lain. Tanpa harus mengabaikan core-programe masing-masinginstansi atau pihak terkait, aspek penanggulangan pengangguran harus dijadikan sebagai titikperhatian. Depnaker tidak mampu mengatasi pengangguran. Yang mampu mengatasinya adalahsemua sektor, pemerintah dan masyarakat sendiri, harus bersama-sama.Selama ini Depnakertranas sudah menyebarkan informasi dan mendorong ke arah wirausaha.Umumnya negara berkembang, 54-60 persen sektor informal mampu menampung pencari kerja,sebagai usaha mandiri, kecil-menengah. Yang di dorong itu pencari kerjanya, baik lewat tenaga kerjapemuda mandiri professional, tenaga kerja terdidik, lalu masalah pengembangan penerapan teknologitepat guna, maupun pola-pola pemberian kredit bank.Selain itu, Depnakertrans juga mencoba “menyentil” instansi lain untuk peduli terhadap masalahpengangguran, supaya juga bisa membuat tolak ukur, membuat gambaran: berapa sektor kerja dantenaga kerja yang riil ada. Seperti pertanian, dimana diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lebihbanyak. Data-data menunjukkan, sampai dengan 40 persen, sektor pertanian menyerap tenaga kerja.Kemudian diikuti sektor kelautan. Untuk itu, departemen pertanian dan kelautan misalnya, harusnyamampu memperluas kesempatan pekerjaan di sektor mereka sendiri.Selain mempunyai Rencana Tenaga Kerja Nasional 2004-2009, Depnakertrans lewat DirektoratJenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri juga mempunyai program dankegiatan yang diarahkan untuk pencapaian Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas TenagaKerja serta Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja. Kegiatan yang dilaksanakan

adalah:a. Merumuskan pedoman atau petunjuk teknis, mengimplementasikan dan mensosialisasikankebijakan pembinaan yang bertujuan untuk :1. Membangun sistem peningkatan kualitas tenaga kerja ;2. Meningkatkan kualitas pelayanan di Bidang Perluasan Kesempatan Kerja dan Penempatan Kerja ;3. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga nasional maupun internasional ;4. Mendorong peranan masyarakat luas di Bidang Ketenagakerjaan meliputi pelatihan, penempatandan produktivitas tenaga kerja.b. Pengembangan Kesempatan Kerja, dalam T.A. 2003 telah dilaksanakan :1. Perluasan lapangan kerja bagi 120.561 orang2. Penempatan Tenaga Kerja AKAD : 21.200 orang.3. Pelatihan ketrampilan sebanyak 42.951 orang4. Pelaksanaan pemagangan ke Jepang sebanyak 4.790 orang

5. Pelatihan untuk angkatan kerja khusus seperti penyandang cacat dan lanjutusia sebanyak 1.276 orang.6. Pemberian bantuan peralatan kepada 78 lembaga pelatihan BLK/LLK dan 12 pondok pesantren.7. Pemberian ijin tenaga kerja asing (IKTA) sebanyak 19.898 orang.Untuk memperkecil jumlah pengangguran, Disnakersos menggelar berbagai kegiatan, seperti bursakerja. Selain itu juga terus menjalin kerja sama dengan perusahaan di luar Kota Bekasi untuk bisamerekrut Warga Kota Bekasi sebagai tenaga kerjanya dan pengiriman TKI keluar negeri.Selanjutnya Menakertrans menyatakan, Depnakertrans dengan mengikut sertakan pihak-pihak terkaitsedang menyusun konsepsi penanggulangan pengangguran. Dalam proses penyusunan ini telahdilakukan beberapa kali pembahasan di lingkungan Depnakertrans sendiri, dengan Tripartit secaraterbatas (Apindo dan beberapa Serikat Pekerja); dan juga pembahasan dengan beberapaDepartemen dan Bappenas.Masalah penanggulangan pengangguran menjadi komitmen nasional.

Untuk itu diperlukan dua kebijakan, yaitu kebijakan makro dan mikro (khusus). Kebijakan makro(umum) yang berkaitan erat dengan pengangguran, antara lain kebijakan makro ekonomi sepertimoneter berupa uang beredar, tingkat suku bunga, inflasi dan nilai tukar yang melibatkan Bank



Indonesia (Bank Sentral), fiskal (Departemen Keuangan) dan lainnya.Selain itu, ada juga kebijakan mikro (khusus). Kebijakan itu dapat dijabarkan dalam beberapa poin.Pertama, pengembangan mindset dan wawasan penganggur, berangkat dari kesadaran bahwa setiapmanusia sesungguhnya memilki potensi dalam dirinya namun sering tidak menyadari danmengembangkan secara optimal. Dengan demikian, diharapkan setiap pribadi sanggupmengaktualisasikan potensi terbaiknya dan dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik, bernilai

dan berkualitas bagi dirinya sendiri maupun masyarakat luas.Kedua, segera melakukan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya yang tertinggal danterpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akanmembuka lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan. Harapan akanberkembangnya potensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia maupun keuangan (finansial).Ketiga, segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur. Hal itudapat dilakukan serentak dengan pendirian Badan Jaminan Sosial Nasional dengan embriomengubah PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek) menjadi Badan Jaminan Sosial Nasionalyang terdiri dari berbagai devisi menurut sasarannya. Dengan membangun lembaga itu, setiappenganggur di Indonesia akan tercatat dengan baik dan mendapat perhatian khusus.Keempat, segera menyederhanakan perizinan karena dewasa ini terlalu banyak jenis perizinan yangmenghambat investasi baik Penanamaan Modal Asing (PMA).Kelima, mengaitkan secara erat (sinergi) masalah pengangguran dengan masalah di wilayahperkotaan lainnya, seperti sampah, pengendalian banjir, dan lingkungan yang tidak sehat. Sampah,misalnya, terdiri dari bahan organik yang dapat dijadikan kompos dan bahan non-organik yang dapatdidaur ulang.Keenam, mengembangkan suatu lembaga antarkerja secara profesional. Lembaga itu dapatdisebutkan sebagai job center dan dibangun dan dikembangkan secara profesional sehingga dapatmembimbing dan menyalurkan para pencari kerja. Pengembangan lembaga itu mencakup, antara lainsumber daya manusianya (brainware), perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software),manajemen dan keuangan.Ketujuh, menyeleksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim ke luar negeri. Perlu seleksilebih ketat terhadap pengiriman TKI ke luar negeri. Sebaiknya diupayakan tenaga-tenaga terampil(skilled). Hal itu dapat dilakukan dan diprakarsai oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

BAB III

PENUTUP3.1 KesimpulanBerdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam penulisan makalah ini, maka dapat disimpulkanbahwa pengangguran bukan hal yang bisa anggap mudah atau bukan masalah. Tetapi harus ditangani lebih serius agar kestabilitasan negara tidak terganggu. Karena penanganan masalahpengangguran yang setengah-setengah dapat mengancam kestabilitasan negara IndonesiaMasalah ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi,tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama demi meningkatkan kesejahteraan rakyat danmemperbaiki perekonomian negara. Untuk itu kerja sama dari semua pihak yang terkait sangatdibutuhkan demi tercapainya tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

3.2 SaranTindakan nyata dari hasil sebuah perencanaan adalah sesuatu yang sangat penting, dibandingkan

dengan pembuatan rencana sempurna tapi tidak menghasilkan apa-apa. Untuk itu dukungan danpartisipasi dari semua pihak yang terkait sangat dibutuhkan. Dan keamanan nasional juga sangatmembantu demi tercapainya tujuan tersebut.Selain itu, peningkatan ketrampilan pekerja dan calon pekerja harus dilakukan untuk menghadapipersaingan dunia usaha yang akan lebih ketat pada masa globalisasi ini. Sehingga sebaiknyadiadakan pendidikan ketrampilan di luar pendidikan formal.

Documents

Tugas Masalah Pengangguran