SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA INGGRIS

Negara Inggris sebagai “mother of parliaments” telah memberikan banyaksumbangan terhadap peradaban dunia,khususnya sumbangan kepada lembaga-lembaga demokratis.

Namun demikian bentuk pemerintahannya kurang jelas didefinisikan dan agak sulit dimengerti.

Di Inggris raja sebagai bagian dari badan eksekutif dan tidak dapat di ganggugugat. Kekuasaan raja bersifat simbolis karena kekuasaan sebenarnya beradaditangan perdana mentri yang memimpin para mentri.Akan tetapi sistempelaksanaan paralemnter di Inggris agak berbeda dari negara-negara lain.

Di Inggris perdana mentri dapat sewaktu-waktu mengadakan pemilu sebelum masajabatan parlemen berakhir. Akan tetapi, hal ini dilakukan atas saran perdanamentri.

Pemilu dapat dapat dilakukan sebelum masa jabatan berakhir misalnya jika kabinet dikenakan mosi tidak percaya. SEJARAH PEMBENTUKAN SISTEM PEMERINTAHAN INGGRIS •

Negara yang pertama kali menerapkan sistem pemerintahan parlementerialah inggris kelembagaannya terdiri dari:1. Raja/Ratu2. Kbinet3. Parlemen4.Badan pengadilan

• Pemerintahan di Inggris terdiri dari beberapa unsur pokok yaitu:mahkota, kabinet, parlemen. BEBERAPA CIRI PENTING DARI NEGARA INGGRIS 1. Negara kesatuan (Unitary State) dengan sebutan United Kingdom. 2. Konstitusinya adalah hukum dasar yang memberikan dan membatasi

kekuasaan untuk memerintah dan tidak tertulis.3. Kekuasaan tidak dipisahkan tetapi bercampur baur4. Parlemen adalah bicameral,terdiri dari House Of Commons atau majelis

rendah atau House Of Lard atau majelis tinggi. Parliement Sovereingnity, Merupakan salah satu prinsip fudamental dari konstitusi. 5. Kabinet adalah kelompok inti mentri-mentri yang dikepalai oleh perdana mentri. 6. Her Majesty’s Opposition Adalah prinsip fudamental dari kedua konstitusi yang tak tertulis. 7. Mahkota adalah tituler, bukanlah kekuasaan politik. Ia merupakan simbol keagungan, kedaulatan dan kesatuan nasiona

8. Dinas sipil adalah pegawai dinas karier yang mengadministrasikan hukum dabn mengimplementasikan kebijakan-kebijakan eksekutif & parlementer. 9. Perintah daerah sampai titik tertentu didesentralisasikan, dengan kekuasaan

ada di tangan Council yang dipilih rakyat di daerah.10.Badan peradilan ditunjuk oleh kabinet.11.Habeas Corpus adalah hak sipil yang fudamental.12.The Rule Of Law.

THE RULE OF LAW TERDIRI 3 PRINSIP: 1. Hukum yang dibuat oleh parlemen mempunyai supremasi absolute atas kebijakan-kebijakan terhadap rakyat.

2. Kesamaan di depan hukum, kelas-kelas di anggap subjek yang samaoleh hukum, pegawai pemerintah mendapat perlakuan yang samadengan warga negara biasa didepan pengadilan.

3. Konstitusi adalah akibat, bukan sebab dan hak-hak individu.Pengadilan menetapkan hal-hal ini atas dasar kebiasaan dan statuteyang ditetapkan oleh parlemen.