Nama NPM

: Alviani Supriatna : 110110080148

Mata Kuliah : Hukum Penanaman Modal Dosen : Dr. An-An Chandrawulan, S.H., M.H.

RANGKUMAN BAB III PERUSAHAAN MULTINASIONAL DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN PENANAMAN MODAL ASING Pengertian Istilah multinasional diperkenalkan pertama kali oleh David E. Lilienthal pada April 1960 dalam makalahnya tentang manajemen dan perusahaan untuk acara temuan ilmiah yang diselenggarakan oleh Carnregie Institute of Technology on management dan Corporations. Dalam makalahnya, Lilienthal memberi pengertian Perusahaan

Multinasional (MNCs) sebagai perusahaan yang mempunyai kedudukan di suatu negara tetapi beroperasi dan menjalankan perusahaannya berdasarkan hukum-hukum dan kebiasaan-kebiasaan negara lain. The Institute de Droit Internasional pada sidangnya di Oslo tahun 1977 mendefinisikan perusahaan multinasional adalah suatu perusahaan yang memiliki kewenangan dalam pembuatan keputusan yang terpusat di satu negara dan yang memiliki pusat kegiatannya di satu negara dengan atau tanpa personalitas hukum, yang berada di satu atau lebih negara. J.H Dunning menunjukan perusahaan multinasional berbeda dengan perusahaan uni nasional yang ditunjukkan dari sifat-sifat perusahaan-perusahaan tersebut yaitu: 1. Perusahaan domestik yang multi lokasi mempunyai sifat-sifat yang sama dengan jenis perusahaan multinasional. Perusahaan ini memiliki pemasukan yang bersal dari asset-aset di lebih satu lokasi. 2. Baik perusahaan multinasional maupun perusahaan domestik multi lokasi menikmati keuntungan yang kompetitif dari satu unit ekonomi besar apabila dibandingkan dengan perusahaan biasa yang mempunyai satu pabrik.Perbedaan penting antara keduanya adalah bahwa perusahaan multinasional mengoperasikan asset-asetnya dan mengawasi penggunaannya melewati batas-batas negara, sedangkan perusahaan multi lokasi tetap di antara perusahaan tersebut si satu negara.

Perusahaan multinasional dan perusahaan uni nasional sama-sama mengekspor barang-barang multinasional hasil produksinya. Perbedaanya lintas adalah negara bahwa diantara perusahaan anak-anak

melakukan

perdagangan

perusahaannya dalam satu group dan pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan anak dan induk perusahaan. 3. Dalam kaitannya antara perusahaan multinasional dengan perusahaan domestik yaitu mengenai hal yang berkaitan dengan produksi barang. Baik perusahaan multinasional maupun perusahaan domestik melakukan penyebaran teknologi dan managerial skillnya melalui perjanjian lisensi. Latar Belakang Perusahaan Multinasional Periode Pertama : 1850-1914 Inggris mempunyai peranan yang penting dalam menanaman modal masa ini. pernanaman modal yang dilakukan perusahaan-perusahaan Inggris sering dalam bentuk free-standing companies. Pada tahun 1890 pasar modal pertama yang orientasinya kepada penanaman modal asing dimulai dan dikuasai oleh perusahaan multinasional Inggris. Pada masa ini juga muncul perusahaan-perusahaan multinasional eropa. Seperti diantaranya perusahaan dari Swedia the Nobel company dan SKF, dan dari Belanda Perusahaan Philips, Unilever. Pada periode sebelum tahun 1914, terlihat juga tumbuhnya beberapa perusahaan multinasional dari Amerika Serikat. Perusahaan AS Singer Sewing Machine Company dapat dianggap sebagai perusahaan multinasional pabrikan pertama. Perusahaan ini merupakan perusahaan Amerika pertama yang sukses di bisnis pabrikan internasional. Periode Kedua: 1918-1939 Pada masa ini ditandai cita-cita dengan tingginya kebijakan-kebijakan ekonomi yang bersifat nasional yang dilakukan oleh negara-negara sebagai alat untuk memproteksi atau menjaga kepentingan mereka terhadap depresi ekonomi. Kebijakan-kebijakan dibuat sebagai akibat tumbuhnya kartel-kartel nasional di bidang industry kunci dan juga meningkatnya rintangan perdagangan melalui tariff yang tinggi. agian penting dari ekonomi yang bersifat nasional pada masa ini adalah pertumbuhan yang lebih besar dengan bergabungnya antara perusahaan-perusahaan yang mempunyai nasionalitas sama. Periode Ketiga: 1945-1990 Pertumbuhan perusahaan multinasional pada periode ini dibagi dalam dua fase: pertama ditandai dengan pertumbuhan yang cepat dari perusahaan multinasional Amerika mulai dari setelah PD II hingga tahu 1960-an. Fase kedua dari tahun 1960-1990. Periode ini

ditandai dengan penolakan secara halus dominasi Amerika oleh pesaingnya dari perusahaan-perusahaan multinasional Eropa yang melakukan pembangunan kembali industry Eropa setelah PD II dan munculnya pesaing baru dari perusahaan multinasional Jepang Periode Keempat: 1990 hinga sekarang Pada periode ini dapat terlihat dengan munculnya perdagangan regional dan kesepakatan integrasi penanaman modal dan pembentukan organisasi perdagangab dunia (WTO). Bersamaan dengan ini kesepakatan-kesepakatan regional dan multilateral serta kesepakatan penanaman modal menciptakan peraturan yang baru bagi perusahaan

multinasional dan penanaman modal asing. Teori-teori perusahaan multinasional Berdasarkan teori perusahaan multinasional, keberadaan MNC didasarkan kepada tiga gagasan: a. Perusahaan-perusahaan multinasional memaksimalkan atau memperbesar keuntungan dalam pasar-pasar yang tidak sempurna b. Perusahaan multinasional menciptakan pasar-pasar baru c. Internalisasi dari pasar-pasar yang melewati batas-batas nasional suatu negara merupakan perpanjangan tangan dari perusahaan multinasional. Beberapa teori penanaman modal asing langsung yang juga merupakan teori perusahaan multinasional yaitu: 1. Teori penanaman modal melalui pembelian saham Teori ini menekankan pada suatu modal dari penanaman modal asing melalui pembelian saham-saham di bursa saham. 2. Teori keuntungan monopoli dari penanaman modal asing langsung Teori ini menyatakan bahwa perusahaan penanaman modal asing mempunyai keuntungan monopoli yang didapat dari aktivitas-aktivitas anak-anak perusahaan di luar negeri 3. Teori internalisasi penanaman modal asing Disebut juga teori transaksi menjelaskan mengapa penanaman modal asing merupakan cara yang lebih efektif untuk mengeksploitasi kekayaan alam di luar negeri dan pemasaran-pemasaran daripada mengekspor barang dari negara penanam modal atau memberikan lisensi.

-

Internasionalisasi dan Internalisasi Teori internasionalisasi menjabarkan masuknya penanaman modal asing langsung oleh perusahaan multinasional ke suatu negara penerima modal melalu beberapa tahapan yaitu: Licensing, Exporting, Establishment of local warehouse and direct local sales, Local assembly and packaging, Formation of joint venture, Foreign direct investment. Gambaran mengenai strategi masuknya perusahaan multinasional yang terikat dalam bisnis internasional didasarkan pada asumsi bahwa beroperasinya perusahaan-perusahaan asing sangat banyak resikonya dan perusahaan multinasional tersebut memiliki suatu strategi global dalam mengoperasikan aktivitasnya. Kelemahannya dari teori

internasionalisasi ini adalah bahwa dalam kenyataan, perusahaan multinasional terikat dalam produksi di luar negeri tetap mempertahankan keuntungan-keuntungan dari usahausaha tersebut. Teori internalisasi menyatakan bahwa suatu perusahaan multinasional harus

mempertimbangkan biaya-biaya yang timbul dari pelayanan terhadap permintaan pasar luar negeri. Pertimbangan tersebut terkait tiga strategi: 1. Perusahaan hanya melakukan ekspor ke pasar luar negeri 2. Perusahaan melakukan penanaman modal asing di luar negeri untuk memenuhi pasar lokal di negara penerima modal. 3. Perusahaan hanya memberikan lisensi pada produsen di negara penerima modal. Teori internalisasi pertama dikembangkan oleh Coase pada tahun 1937 dan dalam konteks domestik oleh Hymer pada tahun 1976 dalam dimensi internasional. Internalisasi merupakan teori yang menentukan alasan-alasan bagi perusahaan multinasional untuk membuat produksi di luar negeri dan menjualnya. Hal ini dilakukan untuk merespon ketidakstabilan atau ketaksempurnaan dari barang-barang dan pasar. Organisasi Bisnis Perusahaan Multinasional a. Induk Perusahaan (parent company): adalah suatu perusahaan yang memiliki dan mengawasi penanaman modal asing secara langsung, biasanya melalui anak perusahaannya yang dinamakan perusahaan affiliated si dua negara atau lebih negara tempat modal ditanam. Induk perusahaan merupakan pusat pembuat keputusan perusahaan yang menentukkan tujuan-tujuan dan pengawasan-pengawasan

berjalannya suatu sistem secara keseluruhan dalam satu perusahaan. b. Kantor cabang atau cabang perusahaan(branch atau branch office): adalah suatu kantor yang merupakan bagian dari induk perusahaan yang beroperasi di negara induk

perusaan atau di luar negeri atau dinegara tempat modal ditanam dan tidak berdiri sendiri. c. Kantor pusat (the headquarters atau head office): adalah suatu kantor yang didirikan oleh suatu perusahaan multinasional yang mempunyai kedudukan sebagai kantor pusat atau pusat organisasi suatu perusahaan multinasional yang biasanya berlokasi di negara tempat induk perusahaan itu berada atau di negara penanam modal. d. Anak perusahaan affiliate (affiliated company): adalah perusahaan holding dari penanam modal di luar negeri, tanpa melihat bentuk hukum, tetapi biasanya merupakan suatu anak perusahaan atau subsidiary atau accosiate, yang didirikan berdasarkan hukum dari negara tempat modal asing itu dilakukan. Biasanya berbentuk suatu perseroan terbatas. e. Anak perusahaan subsidiary: adalah perusahaan yang mana induk perudahaan mempunyai pengawasan dan mayoritas kepemilikan. f. Negara penanam modal (home state): adalah negara asal penanaman modal asing tempat perusahaan tersebut berkedudukan atau induk perusahaan berkedudukan g. Negara penerima modal (host state): adalah negara penerima penanaman modal asing, biasanya penanam modal diwakili oleh suatu anak perusahaan. Bentuk hukum pelaksanaan bisnis perusahaan multinasional a. Bentuk kontraktual (contractual forms) Dalam praktiknya penyebaran produk juga dilakukan dengan membuat suatu kontak, baik kontrak itu dilakukan diantara induk dan anak perusahaan, anak perusahaan dengan anak perusahaan atau anak perusahaan dengan perusahaan domestik atau induk perusahaan dengan perusahaan di negara tempat modal ditanam. Hubungan kontraktual tersebut dapat dibagi dalam 3 bentuk: 1) Perjanjian Distribusi (distribution agreement) 2) Perjanjian produksi (production agreement) 3) Kerjasama antar perusahaan publik dan perusahaan swasta (public private pertnerships) b. Kepemilikan berdasarkan grup atau kelompok perusahaan Terdapat beberapa bentuk kepemilikan berdasarkan grup, yaitu: 1) The Anglo-American Pyramid group Perusahaan induk berada pada urutan paling atas, memiliki dan mengawasi jaringan secara keseluruhan anak-anak perusahaan. 2) Transnasional merger perusahaan eropa (European transnasional mergers)

Kepemilikan kelompok perusahaan multinasional pada suatu perusahaan yang dilakukan secara merger. Misalnya perusahaan Inggris Lever Brother dengan perusahaan Belanda Margarine Uni yang merger menjadi Unilever NV. 3) The Japanese Keiretsu Karakter hukum dari kelompok perusahaan jepang ini dipengaruhi oleh persyaratan yang terdapat dalam Undang-undang anti monopoli c. Usaha patungan (joint venture) Perusahaan patungan terbentuk dari suatu perjanjian antara dua atau lebih perusahaan yang berbeda atau dua induk yang berbeda. Dalam usaha patungan biasanya pengawasan melibatkan kedua perusahaan yang bergabung atau dua induk perusahaan yang melakukan patungan. Usaha patungan dapat dilakukan dalam beberapa bentuk hukum antara lain secara kontraktual, partnership dan pembentukan suatu perusahaan terbatas. d. Penggabungan non formal antara perusahaan multinasional Bentuk ini adalah bentuk hukum yang dibuat oleh induk perusahaan multinasional dengan mendirikan anak-anak perusahaan secara intern baik dengan cara merger transnasional dan usaha patungan. Hubungan kontraktual lebih banyak digunakan untuk joint produksi atau peroduk tertentu atau usaha patungan di bidang jasa. e. Perusahaan multinasional milik negara Kepemilikan perusahaan multinasinal pada perusahaan publik dapat dilakukan melalui privatisasi yang ditawarkan oleh negara bersangkutan. Kepemilikan perusahaan publik oleh perusahaan multinasional terjadi karena perusahaan milik negara tersebut mengambil strategi perluasan perusahaan secara internasional atau perusahaan multinasional yang ada dinasionalisasi. f. Perusahaan multinasional yang sifatnya supranasional Yaitu perusahaan-perusahaan yang dibentuk berdasarkan hukum yang dibuat oleh organisasi regional negara-negara yang bertujuan meningkatkan kerja sama antara perusahaan-perusahaan dari lebih dari satu negara. bentuk-bentuk perusahaan tersebut antara lain: perusahaan supranasional yang dibentuk oleh masyarakat eropa (European community), perusahaan multinasional Andean (the Andean multinasional enterprise), perusahaan internasional publik (Public International Corporation) Perusahaan multinasional dan penanaman modal asing Penanaman modal asing digunakan oleh perusahaan multinasional dalam 4 cara, yaitu:

1) Penanaman modal asing merupakan aktivitas perusahaan yang memberikan status multinasional bagi perusahaan-perusahaan tertentu 2) Penanaman modal asing merupakan suatu aktivitas pembiayaan. Sebagai cabang dari dari pembiayaan internasional, penanaman modal asing mempunyai dampak atau pengaruh terhadap neraca pembayaran baik bagi negara asal maupun bagi negara penerima modal 3) Penanaman modal asing merupakan syarat umum yang digunakan untuk menunjukkan kebijakan-kebijakan ekonomi terhadap atau melalui perusahaan multinasional dan mengalirnya penanaman modal internasional yang dijaga oleh pemerintah dan organisasi internasional. 4) Penenaman modal asing merupakan syarat yang digunakan lembaga statistic untuk mengukur mengalirnya pemasukan dan pengeluaran tahunan dan nilai kumulatif yaitu melalui penanaman modal langsung yang masuk ke suatu negara. Terdapat beberapa unsur penting dari perusahaan multinasional yang berkaitan dengan penanaman modal asing langsung: 1. Secara langsung, perusahaan multinasional mempunyai kekuasaan untuk mengawasi pengambilan keputusan terhadap perusahaan-perusahaan yang berada di luar negeri 2. Perusahaan multinasional melalui penanaman modal asing mengalihkan secara bersamaan kekayaannya termasuk didalamnya modal, teknologi, pemgusaha asing dan tenaga ahli manajemen serta akses pasar untuk perdagangan dan produksi luar negeri 3. Perusahaan multinasional melalui penanaman modal asing mempunyai aktivitasaktivitas yang mempunyai nilai tambah dari perusahaan-perusahaan yang berlokasi paling sedikit di dua negara yang berbeda. Perusahaan multinasional dan perdagangan internasional Perusahaan multinasional mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam kebijakan perdagangan internasional. Perusahaan multinasional dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah atau negara-negara dsengan membatasi kemampuan negara tersebut untuk secara bebas melakukan perpindahan barang-barang, jasa dan modal yang dilakukan dengan melewati batas-batas negara apabila dan dimana strategi perusahaan dapat diterapkan. Menyebarnya perusahaan multinasional secara global melalui penanaman modal asing langsung telah mengubah keberadaan arus perdagangan internasional. Hal ini juga memperngaruhi keberadaan teori pergadangan internasional yaitu teori comparative

advantage. Teori ini telah ditinggalkan hanya sebagai dasar persaingan internasional dan mengalirnya perdagangan internasional. Perkembangan yang paling penting dalam teori perdagangan adalah berkembangnya monopolistik dan persaingan yang tidak sempurna. Hal ini disebabkan perusahaan multinasional sebagai pelaku utama perdagangan internasional telah memberi keuntungan yang besar bagi negara-negara terutama negara berkembang dab negara terbelakang yaitu meningkatkan standar kehidupan melalui perdagangan internasional Hubungan perusahaan multinasinal dengan negara asal modal (home state) dan negara penerima modal (host state) 1. Perusahaan multinasional dan negara penerima modal (host state) Pemerintah di hampir setiap negara industry atau negara berkembang terus mengenakan beberapa pembatasan terhadap penanaman modal asing langsung yang masuk ke negaranya dan menahan maksunya perusahaan multinasional terhadap perekonomian mereka, tetapi kebanyakan pemerintah sadar bahwa apabila sebagai negara berkembang mereka tidak dapat menarik penanaman modal langsung, makan negara-negara ini akan mendapat kesulitan untuk memperoleh pembiayaan, alih teknologi dan masuk dalam pasar nasional yang dibutuhkan bagi pembangunan ekonomi negara-negara berkembang, walaupun sebenarnya perusahaan multinasional melalui penanaman modal asing langsung merusak ekonomi dan tujuan ekonomi negara-negara penerima modal. Keberadaan perusahaan multinasional sebagai pendorong globalisasi menjadikan negara-negara berkembang justru berusaha memperoleh keberuntungan dari perusahaan multinasional. Menurut Peter T. Muchlinski pengawasan oleh negara penerima modal terhadap penanam modal asing langsung dapat dilakukan dalam tiga hal utama: 1) Melakukan pembatasan terhadap penanam modal langsung yang masuk baik secara keseluruhan maupun terhadap sektor tertentu 2) Penanaman modal asing langsung diizinkan setelah melewati beberapa proses dan memenuhi persyaratan masuk (entry requitment) 3) Terhadap perusahaan penanam modal asing yang didirikan, semua aktivitas dari investor tunduk kepada hukum tempat penanaman modal langsung tersebut didirikan. 2. Perusahaan multinasional dan Negara penanam modal (home state) Keterkaitan hubungan antara negara penanam modal dengan perusahaan multinasional dalam melakukan penanaman modal dan perdagangan international terlihat dari adanya dukungan (Amerika Serikat) terhadap penanaman modal asing dengan Product Cycle Theory yang dikembangkan Raymond Vernin dan dukungan terhadap industrial

organization theory of vertical integration. Penanaman modal secara vertical integrated yaitu memproduksi barang-barang untuk melayani kebutuhan pabrik lain di negara yang sama atau berbeda. Teori the product cycle adalah suatu pola perdagangan internasional dan peanaman modal asing dalam industry barang-barang yang secara luas ditentukan oleh berkembangnya dan proses industrialisasi yang digerakan oleh teknologi baru. Perusahaan multinasional bagi negara asalnya diakui mempunyai peran yang sangat penting. Perusahaan multinasional memperkuat neraca pembayaran (balanced of payment) negara asalnya, dan sebagai penghasil utama devisa. Tanggung jawab perusahaan multinasional Pada dasarnya perusahaan multinasional bukanlah subjek hukum internasional. Meskipun demikian, perusahaan multinasional dan modal yang ditanamnya tunduk pada pengaturan hukum internasional. Dalam hal ini hukum internasional mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban negara termasuk hak dan kewajiban terhadap penanaman modal asing. Kewajiban-kewajiban pengaruhnya: 1) Berdasarkan pada hukum internasional, perusahaan multinasional harus menghormati kedaulatannasional dari negara-negara tempat perusahaan tersebut beroperasi 2) Perusahaan multinasional baik secara langsung maupun tidak langsung melanggar peirnsip-prinsip hukum internasional, seperti larangan perbudakan, genosida, dll. 3) Perusahaan multinasional harus meningkatkan dan melindungi hak-hak asasi manusia dan prinsip-prinsip perburuhan di dalam wilayah negara tempat perusahaan multinasional mrlaksanakan aktivitasnya 4) Perusahaan multinasioanal harus memenuhi prinsip pembangunan berkelanjutan. 5) Perusahaan multinasional tidak boleh melakukan penyuapan atau korupsi terhadap pegawai atau pejabat pemerintah Pengaturan terhadap perusahaan multinasional 1. Pengaturan nasional Tujuannya adalah untuk menjamin agar keberadaan perusahaan multinasional dapat memberi keuntungan ekonomi dan sosial secara maksimal kepada perekonomian nasionalnya. Pengaturan nasional biasanya dituangkan dalam suatu perturan perundangundangan (regulatory havens). yang mengatur aktivitas perusahaan multinasional dan

Peraturan perundang-undangan diharapkan dapat menyejahterakan negara melalui dibukanya peluang penanaman modal asing. Namun ternyata pengaturan nasional tidak selamanya menguntungkan, tetapi justru merugikan khusunya apabila peraturan perundang-undangan tersebut lemah. Sebab lain dari kelemahan hukum nasional adalah karena ruang lingkup berlakunya terbatas di dalam wilayah negara. namun penerapan hukum secara ekstra-teritorial dapat berdampak pada pengaruh politik yang serius. i) Pertauran yang dikeluarkan suatu negara dapat merupakan tindakan politik terhadap negara lain ii) Kedaulatan wilayah negara lain telah dilanggar, yang akan memicu onflik dan kemungkinan akan dilakukan tindakan balasan 2. Pengaturan Bilateral Keterbatasan pengaturan hukum nasional telah membuat negara-negara untuk bekerjasaan dalam pengembangan dan pelaksanaan pengaturan dan membuat standar untuk mengatur perusahaan multinasional. Sehingga masalah perbedaan pengaturan terhadap perusahaan multinasional antara negara-negara dapat diselesaikan melalui pengaturan yang sifatnya bilateral berdasarkan asas resiprositas. Perjanjian yang diadakan berupa perjanjian bilateral penanaman modal (BIT) atau membuat kesepakatan perdagangan bebas (FTAs). 3. Pengaturan Regional Salah satu alternative terhadap respon pengaturan nasional suatu negara mengenai penanaman modal asing negara-negara yang secara umum mempunyai kepentingan ekonomi yang berhubungan dengan wilayah di region tertentu biasanya bersepakat untuk membuat kerja sama dalam bentuk Free trade area. 4. Pengaturan Multilateral Aliran neo ekonomi klasik berpendapat bahwa pembentukan pengaturan secara multilateral merupakan solusi yang paling efisien untuk mengatur keberadaan perusahaan-perusahaan multinasional. Pengaturan internasional terhadap perusahaan multinasional sebagai upaya perlindungan dan pengembangan penanaman modal. Perjanjian multinasional di bidang penanaman modal asing dan perdagangan internasional dilakukan oleh berbagai organisasi internasional (multilateral) seperti OECD, bank dunia, dan perjanjian WTO (yaitu TRIMs).

Bahwa tugas ini saya kerjakan sendiri, tanpa berkonsultasi dengan siapa pun atau meniru karya orang lain.