ANTI MONEY LAUNDERINGANTI MONEY LAUNDERINGTraining for the KYC OfficerTraining for the KYC Officer

8 October 20118 October 2011

Angga Adityawarman RAngga Adityawarman RComplianceCompliance

Sumber : PPATK

apakah apakah Pencucian UangPencucian Uang itu itu??

3

DEFINISI PENCUCIAN UANGDEFINISI PENCUCIAN UANG

Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang TPPU (Ps.1.1)

PIDANA ASAL

Setiap orang yang :menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk,menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan ataumenyamarkan asal usul Harta Kekayaan (Ps.3)

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (Psl.4)

(PASAL 2(PASAL 2-1 -1 UU TPPU)UU TPPU)

Tindak Pidana Pencucian UangTindak Pidana Pencucian Uang

menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau Menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patutdiduganya merupakan hasil tindak pidana (Psl.5.1)

berada di dalam atau di luar wilayah NKRI yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untukmelakukan tindak pidana pencucian uang (Psl.10)

KRIMINALISASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANGKRIMINALISASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, Mengalihkan, membelanjakan, membayarkan,

Menghibahkan, menitipkan, membawa ke Luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan

dengan mata uang atau surat berharga,Atau perbuatan lain atas harta kekayaan

(Pasal 3 UU TPPU)

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan Asal usul, sumber, lokasi,

peruntukan, pengalihan hak-hak, Atau kepemilikan yang sebenarnya atas

harta kekayaan (Pasal 4)

Setiap orang yang menerima, atau menguasai Penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah,

Sumbangan, penitipan, penukaran, atau Menggunakan Harta kekayaan (Pasal 5)

Pasal 3, UU No. 8 Tahun 2010

PELAKU AKTIF: pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4, UU No. 8 Tahun 2010Pasal 4, UU No. 8 Tahun 2010

pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).miliar rupiah).

Pasal 5, UU No. 8 Tahun 2010:

PELAKU PASIF: dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Tindak Pidana Asal Pencucian Uang :Tindak Pidana Asal Pencucian Uang :

1. Korupsi2. Penyuapan3. Penyelundupan tenaga

kerja4. Penyelundupan migran5. Perbankan6. Pasar Modal7. Asuransi8. Narkotika9. psikotropika10. Perdagangan orang11. Perdgn. Senjata gelap12. Penculikan13. Terorisme 14. Pencurian

16. Kepabeanan17. Cukai18. Penggelapan19. Penipuan20. Pemalsuan uang21. Perjudian22. Prostitusi23. Perpajakan24. Kehutanan25. Lingkungan hidup26. Kelautan27. Tindak pidana lain dengan

ancaman pidana penjara lebih dari 4 tahun

PROSES PENCUCIAN UANG PROSES PENCUCIAN UANG

PlacementPenempatan hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan

LayeringMemindahkan atau mengubah bentuk dana melalui transaksi keuangan yang kompleks dalam rangka mempersulit pelacakan (audit trail) asal usul dana

IntegrationMengembalikan dana yang telah tampak sah kepada pemiliknya sehingga dapat digunakan dengan aman

88

PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISMEPENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

UU No. 8 Tahun 2010

Terorisme adalah salah satu kejahatan asal (predicate crime) dari money laundering (Pasal 2 ayat (1) huruf n)

Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana dalam Pasal 2 ayat (1) huruf n.

Kaitan TPPU dengan Pendanaan TerorismeKaitan TPPU dengan Pendanaan Terorisme

Sumber Money Laundering adalah hasil kejahatan (proceeds of crime)

Sumber pendanaan terorisme bisa berasal dari hasil kejahatan (proceeds of crime) maupun kegiatan yang sah (Ref: FATF Money Laundering Typologies Report, 2001-2002)

Menggunakan teknik yang sama untuk menyembunyikan asal-usul sumber dana. (Pencucian uang terbalik).

1111

How Terrorism Funding WorkHow Money Laundering Work

DIRTY/CLEAN MoneyDIRTY Money

Tipologi Pendanaan TerorismeTipologi Pendanaan Terorisme

Rekening dibuka atas nama pelajar atau tanpa pekerjaan yang jelas yang memiliki pola transaksi di luar profil;

Beberapa rekening atas nama berbeda yang memiliki alamat yang sama; Rekening dormant yang aktif kembali dengan adanya incoming transfer dengan

nilai yang relatif besar yang kemudian ditarik tunai atau transfer dalam beberapa kali transaksi;

Dana yang ditarik segera setelah terdapat setoran (transaksi pass-by), penarikan tunai lewat ATM dengan nilai relatif kecil namun sering, hingga nilai saldo minimal;

Peningkatan aktifitas transaksi setelah terjadinya aksi teror; diduga dana digunakan untuk membantu proses kaburnya pelaku;

Underlying transactions berupa donasi (ke/dari yayasan, organisasi amal, LSM), hasil penjualan buku, investasi usaha, biaya hidup untuk anggota keluarga;

Beberapa wire transfer ke beneficiary yang sama.

Pihak Pelapor adalah setiap orang yang menurut Undang Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPATK

(Psl. 1 Angka 11 UU PP TPPU)

Bank; perusahaan pembiayaan; Perush. asuransi dan perush.pialang asuransi; dana pensiun lembaga keuangan; perusahaan efek; manajer investasi; kustodian; wali amanat; perposan sebagai penyedia jasa giro; pedagang valuta asing; penyelenggara alat pembayaran menggunakan

kartu; penyelenggara e-money dan/atau e-wallet; koperasi yang melakukan kegiatan simpan

pinjam; pegadaian; perusahaan yang bergerak di bidang

perdagangan berjangka komoditas; atau penyelenggara kegiatan usaha pengiriman

uang.

Pihak PelaporPihak Pelapor

perusahaan properti/agen properti;

pedagang kendaraan bermotor; pedagang permata dan perhiasan/

logam mulia; pedagang barang seni dan antik;

atau balai lelang.

Penyedia Jasa Keuangan/PJKPenyedia Jasa Keuangan/PJK Penyedia Brg dan/atau Jasa / PBJPenyedia Brg dan/atau Jasa / PBJ

Kttn. PJK dan PBJ Psl. 17 UU PPTPPUKttn. PJK dan PBJ Psl. 17 UU PPTPPU

KEWAJIBAN PIHAK PELAPOR

Melaksanakan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ)

Menyampaikan Laporan ke PPATK

Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) Dilakukan Pada Saat :Dilakukan Pada Saat :

1. Melakukan hubungan usaha2. Terdapat transaksi min. 100 juta3. Terdapat transaksi yang terkait tindak

pidana pencucian uang dan pendanaan teroris

4. Meragukan kebenaran informasi

PMPJ memuat minimal :PMPJ memuat minimal :

1. Identifikasi Pengguna Jasa2. Verifikasi Pengguna Jasa,

dan3. Pemantauan Transaksi

Pengguna Jasa

Menyampaikan Laporan ke PPATK• Penyedia Jasa Keuangan

– Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM);– Transaksi Keuangan Tunai (TKT) minimal atau setara

Rp500.000.000,00 , baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau

– Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.• Penyedia Barang dan/atau Jasa lain

– menyampaikan laporan Transaksi minimal setara dengan Rp500.000.000,00

• Laporan setiap orang– Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) / Cross Border Cash

Carrying (CBCC) – Rupiah atau mata uang asing senilai Rp 100 juta atau lebih

18

Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan dalam PelaporanHal-Hal Yang Harus Diperhatikan dalam Pelaporan

• Kerahasiaan Pelaporan– Anti Tipping-Off : Direksi, komisaris, pengurus atau pegawai Pihak Pelapor

dilarang memberitahukan kepada PJ atau pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dg cara apa pun mengenai laporan TKM yang sedang disusun atau telah disampaikan kepada PPATK

– Sanksi Pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar)

• Batas Waktu– LTKM: max 3 hk sejak diketahui– LTKT: max 14 hk sejak tanggal transaksi– LTK transfer dana : max 14 hk sejak tanggal transaksi

• Prinsip Kerahasiaan – Dikeculiakan dari Prinsip Kerahasian pihak Pelapor– Rahasia Bank dan Rahasia Non-Bank

Hal-Hal Yang Harus DiperhatikanHal-Hal Yang Harus Diperhatikan (cont’d) (cont’d)

• Sanksi Administratif PJK yang Tidak Lapor :– Dikenakan oleh LPP (Lembaga Pengatur dan

Pengawas) atau PPATK– Bentuk sanksi :

• Peringatan• Teguran tertulis• Pengumuman kepada publik• Denda administratif

• Perlindungan Hukum Bagi Pelapor– Pihak Pelapor, pejabat dan pegawainya tidak dapat dituntut,

baik secara perdata maupun pidana

Pencucian UangPencucian Uang Pencucian UangPencucian Uang

CONTOH KASUSCONTOH KASUS

• Tuan X adalah merupakan seorang pejabat yang berkedudukan di instansi Y. Tuan X diberi tanggungjawab untuk melakukan pengadaan barang berupa komputer 1000 unit dengan anggaran negara senilai @ 14.000.000,00, total Rp. 14.000.000.000,00.

• Tuan X menunjuk langsung rekanan PT. B dalam pengadaan barang tersebut dan mendapatkan keuntungan senilai Rp. 1.500.000.000,00 yang kemudian di pergunakan untuk membuka rekening Efek di PT. C Securities.

• Tuan X membuka rekening atas nama istrinya Ny. Z (Ibu rumah tangga/wiraswasta)

• Terjadi mark up yang dilakukan oleh Tuan X dan Tuan X mendapatkan keuntungan pribadi atas tindakan tersebut.

Tn. X

Pejabat

PT. B

Rek. EfekAn. Ny. Z

$

PT. C Securities

Instansi Y

• Tuan X mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,00 dari seorang pengusaha karena Tuan X telah memberikan keringanan hukuman atas kejahatan yang dilakukan oleh Mr. V.

• Mr V kemudian memerintahkan perusahaannya, PT. A di British Virgin Island untuk mentransfer dana tersebut ke Bank S di Jakarta untuk Tuan X.

• Tuan X setelah memperoleh konfirmasi transfer dimaksud kemudian memerintahkan kepada pejabat Bank S untuk mentransfer kembali dana yang diperolehnya (pada hari yang sama), dengan rincian:– Rp. 500.000.000,00 ke rekening milik

Sdri. H (anak) di Bank L.– Rp. 1.500.000.000,00 ke rekening

perusahaan asuransi PT. K di Bank J sebagai pembukaan polis asuransi untuk beberapa nama tertanggung.

– Rp. 2.000.000.000,00 ke rekening milik Tuan X di Bank T.

– Rp. 750.000.000,00 ke rekening US$ di Bank Z atas nama Sdr. O (anak).

– Rp. 250.000.000,00 ke rekening PT. C Securities di Bank D.

PT A di British Virgin

Island

Tn. X Mr. V

Keringanan hukuman

$

Acc. Tn X diBank S, Jakarta

Rp. 5 M

$

Acc US$ Sdr. ODi Bank Z

(anak)

$

Acc. Tn X diBank T

$

Acc Sdri. HDi Bank L

(anak)$

Rek. Asuransi PT. KDi Bank J

$

Rek. PT. C Securities Di Bank D

An. Beberapa orang

• Tuan X memperoleh dana sebesar Rp. 2.500.000.000,00 dari Tuan H sebagai bagian dari keuntungan atas penjualan narkotika seperti yang diperjanjikan.

• Keseluruhan dana dipergunakan bagi kepentingan transaksi Efek pada PT. H Sekuritas. Beberapa waktu kemudian, Tuan X menjual seluruh saham yang telah dibelinya dan kemudian Tuan X langsung menarik dana dimaksud dalam beberapa kali penarikan dengan nilai antara Rp. 150 juta hingga Rp. 350 juta.

• Tuan X menggunakan dana dimaksud untuk melakukan pembelian properti dan beberapa asset yang diperuntukan bagi Tuan X dan keluarganya.

$$

Tn. H

Transaksi Narkotika

$

Rek. PT. H Securities Di Bank D

Transaksi penjualan saham

Mobil mewah

RF

CA

Money Remittance

Drugs dealer

Indonesian workers

Indonesian workers

Indonesian workers

Indonesianworkers

$$

Hong Kong

Indonesia

Drugs dealer

Indonesian worker’s family

Indonesian worker’s familiy

Indonesian worker’s family

Drugs dealer

Modus Cuckoo Smurfing, yaitu upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatannya melalui rekening pihak ketiga yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya tersebut merupakan “proceed of crime”.

Presented by Angga Adityawarman A