Perusahaan multinasional

5/12/2018 Perusahaan multinasional - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/perusahaan-multinasional-55a4d11974c83 1/20

Perusahaan multinasional

Perusahaan multinasional atau PMN adalah perusahaan yang berusaha di banyak negara; perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor, pabrik atau

kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat di mana merekamengkoordinasi manajemen global.

Perusahaan multinasional yang sangat besar memiliki dana yang melewati dana banyak negara.Mereka dapat memiliki pengaruh kuat dalam politik global, karena pengaruh ekonomi merekayang sangat besar bagai para politisi, dan juga sumber finansial yang sangat berkecukupan untuk relasi masyarakat dan melobi politik.

Karena jangkauan internasional dan mobilitas PMN, wilayah dalam negara, dan negara sendiri,harus berkompetisi agar perusahaan ini dapat menempatkan fasilitas mereka (dengan begitu juga pajak pendapatan, lapangan kerja, dan aktivitas eknomi lainnya) di wilayah tersebut. Untuk dapat

berkompetisi, negara-negara dan distrik politik regional seringkali menawarkan insentif kepadaPMN, seperti potongan pajak, bantuan pemerintah atau infrastruktur yang lebih baik atau standar pekerja dan lingkungan yang memadai.

PMN seringkali memanfaatkan subkontraktor untuk memproduksi barang tertentu yang mereka butuhkan.

Perusahaan multinasional pertama muncul pada 1602 yaitu Perusahaan Hindia Timur Belandayang merupakan saingan berat dari Perusahaan Hindia Timur Britania.

Contoh

y Acer Inc.

y Adidas

y Allianz

y AOL

y Apple Computer

y AT&T

y BMW

y Bombardier

y British Petroleum

y Chevron Corporation

y Coca-Cola

y Dell

y Enron

y Exxon

y Fiat

y Fonterra

y Freeport



y General Electric

y GeneralMotors

y Google

y Grup Volkswagen

y Halliburton

y Hearst Corporation

y Heckler & Koch

y Honda

y HSBC

y HutchisonWhampoa Limited

y Hyundai

y IBM

y Intel Corporation

y JardineMatheson

y KFC

y Kyocera

y LG Electronics

y McDonald'sy Mercedes Benz

y Microsoft

y Monsanto

y Nestlé

y NewmontMining Corporation

y Nike, Inc.

y Nintendo

y Nissan

y Nokia

y NTT

y Nortel Networksy Opel

y Parmalat

y Pepsi

y Petrobras

y Philips

y Prentice Hall

y Prudential plc

y Puma

y Shell

y Schlumberger

y Sony

y SteyrMannlicher

y Swire Group

y TheWalt Disney Company

y Toshiba

y Total S.A.

y Toyota

y Wal-Mart Stores, Inc.

y Yahoo!





Di beberapa dekade akhir abad ke-20, transformasi pesat dunia industri mengambil bentuknya

yang baru. Kemajuan mencolok ilmu dan teknologi, sebagai mesin penggerak suatu masyarakat,

dunia mendapatkan pengaruhnya dari berbagai sudut. Perekonomian adalah salah satu bidang

yang mengalami berbagai perubahan mencolok di masa-masa tersebut. Yang pasti, munculnya

berbagai perusahaan multinasional, hingga batas tertentu, membuka peluang bagi globalisasi

ekonomi.

Pengalaman pertumbuhan ekonomi pada abad kesembilan belas di Negara-negara maju

banyak bersumber dari dari pergerakan modal internasional yang cukup deras pada waktu itu.

Mobiltas faktor-faktor produksi yang terjadi antar Negara mencapai titik puncaknya dengan

hadirnya perusahaan-perusahaan multinasional. Mungkin perkembangan yang terpenting dalam

hubungan-hubungan ekonomi internasional selama dua dasawarsa terakhir ini adalah lonjakan

mengagumkan kekuatan dan pengaruh perusahaan-perusahaan raksasa multinasional. Merekalah

penyalur utama aneka factor produksi, mulai dari modal, tenaga kerja dan teknologi produksi,

semuanya dalam skala besar-besaran, dari satu Negara ke Negara lainnya.

Dalam operasinya ke berbagai Negara-negara dunia ketiga, mereka menjalankan berbagai

macam operasi bisnis yang inovatif dan kompleks sehingga tidak bias lagi kita pahami hanya

dengan perangkat teori-teori perdagangan yang sederhana, apalagi mengenai distribusi

keuntungannya. Perusahaan-perusahaan raksasa, seperti IBM, Ford, Exxon, Philips, Hitachi,

British Petroleum, Renault, Volkswagen, dan Coca-Cola, telah sedemikan rupa mendunia dalamoperasinya sehingga kalkulasi atas distribusi keuntungan-keuntungan yang dihasilkan oleh

produksi internasional itu kepada penduduk setempat dan pihak asing menjadi semakin sulit

dilakukan.

Arus sumber-sumber keuangan internasional dapat terwujud dalam dua bentuk. Yang

pertama adalah penanaman modal asing yang dilakukan oleh pihak swasta (private foreign

investment) dan investasi portofolio, terutama berupa penanaman modal asing ³langsung´ (PMI).

Penanaman modal seperti ini juga dapat disebut Foreign Direct Investment (FDI). FDI ( Foreign

Direct Investment ) atau investasi langsung luar negeri adalah salah satu ciri penting dari sistem

ekonomi yang kian mengglobal. Ia bermula saat sebuah perusahaan dari satu negara

menanamkan modalnya dalam jangka panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Dengan cara

ini perusahaan yang ada di negara asal (biasa disebut µhome countryµ) bisa mengendalikan

perusahaan yang ada di negara tujuan investasi (biasa disebut µhost countryµ) baik sebagian atau



seluruhnya. Caranya dengan si penanam modal membeli perusahaan di luar negeri yang sudah

ada atau menyediakan modal untuk membangun perusahaan baru di sana atau membeli

sahamnya sekurangnya 10%.

Biasanya, FDI terkait dengan investasi aset-aset produktif, misalnya pembelian atau

konstruksi sebuah pabrik, pembelian tanah, peralatan atau bangunan; atau konstruksi peralatan

atau bangunan yang baru yang dilakukan oleh perusahaan asing. Penanaman kembali modal

(reinvestment ) dari pendapatan perusahaan dan penyediaan pinjaman jangka pendek dan panjang

antara perusahaan induk dan perusahaan anak atau afiliasinya juga dikategorikan sebagai

investasi langsung. Kini mulai muncul corak-corak baru dalam FDI seperti pemberian lisensi

atas penggunaan teknologi tinggi. Sebagian besar FDI ini merupakan kepemilikan penuh atau

hampir penuh dari sebuah perusahaan. Termasuk juga perusahaan-perusahaan yang dimiliki

bersama ( joint ventures) dan aliansi strategis dengan perusahaan-perusahaan lokal. Joint ventures

yang melibatkan tiga pihak atau lebih biasanya disebut sindikasi (atau µ syndicatesµ) dan biasanya

dibentuk untuk proyek tertentu seperti konstruksi skala luas atau proyek pekerjaan umum yang

melibatkan dan membutuhkan berbagai jenis keahlian dan sumberdaya.

FDI dan Liberalisasi di Indonesia

UU Penanaman Modal Asing (UU No. 1/1967) dikeluarkan untuk menarik investasiasing guna membangun ekonomi nasional. Di Indonesia adalah wewenang Badan Koordinasi

Penanaman Modal (BKPM) untuk memberikan persetujuan dan ijin atas investasi langsung luar

negeri. Dalam dekade terakhir ini pemodal asing enggan menanamkan modalnya di Indonesia

karena tidak stabilnya kondisi ekonomi dan politik. Kini muncul tanda-tanda bahwa situasi ini

berubah: ada sekitar 70% kenaikan FDI di paruh pertama tahun 2005, bersamaan dengan

tumbuhnya ekonomi sebesar 5-6% sejak akhir 2004. Pada awal 2005, Inggris, Jepang, Cina,

Hong Kong, Singapura, Australia, dan Malaysia adalah sumber-sumber FDI yang dianggap

penting. Menurut data statistik UNCTAD, jumlah total arus masuk FDI di Indonesia adalah

US$1.023 milyar pada tahun 2004 (data terakhir yang tersedia); sebelumnya US$0.145 milyar

pada tahun 2002, $4.678 milyar pada tahun 1997 dan $6.194 milyar pada tahun 1996 [tahun

puncak].



Pertumbuhan penanaman modal swasta asing secara langsung (foreign direct

investment)-yakni, yang dana-dana investasinya langsung digunakan untuk menjalankan

kegiatan bisnis atau mengadakan alat-alat atau fasilitas produksi seperti memberi lahan,

membuka pabrik-pabrik, mendatangkan mesin-mesin, membeli bahan baku, dan sebagainya di

Negara-negara dunia ketiga seperti di Indonesia ini, telah berlangsung secara sangat cepat selama

sekian dasawarsa terakhir ini. Apabila pada tahun 1962 nilai totalnya baru mencapai sekitar US$

2,4 miliar, maka di tahun 1980 jumlahnya telah melonjak menjadi sekitar US$ 11 miliar,

kemudian naik lagi hingga US$ 35 miliar di tahun 1990, serta berpuncak sebesar lebih dari US$

120 ,miliar di tahun 1997. dari keuntungan yang sedemikian besar diperoleh ini, hanya sekitar 60

persen dari total dana investasi asing tersebut yang mengalir ke Negara-negara di Asia.

Perusahaan-perusahaan multinasional yang ingin menyedot sumber daya alam menguasai

pasar (baik yang sudah ada dan menguntungkan maupun yang baru muncul) dan menekan biaya

produksi dengan mempekerjakan buruh murah di negara berkembang, biasanya adalah para

penanam modal asing ini. Contoh µklasik¶ FDI semacam ini misalnya adalah perusahaan-

perusahaan pertambangan Kanada yang membuka tambang di Indonesia atau perusahaan minyak

sawit Malaysia yang mengambil alih perkebunan-perkebunan sawit di Indonesia. Cargill, Exxon,

BP, Heidelberg Cement, Newmont, Rio Tinto dan Freeport McMoRan, dan INCO semuanya

memiliki investasi langsung di Indonesia. Namun demikian, kebanyakan FDI di Indonesia ada di

sektor manufaktur di Jawa, bukan sumber daya alam di daerah-daerah.Salah satu aspek penting dari FDI adalah bahwa pemodal bisa mengontrol atau

setidaknya punya pengaruh penting manajemen dan produksi dari perusahaan di luar negeri. Hal

ini berbeda dari portofolio atau investasi tak langsung, dimana pemodal asing membeli saham

perusahaan lokal tetapi tidak mengendalikannya secara langsung. Biasanya juga FDI adalah

komitmen jangka-panjang. Itu sebabnya ia dianggap lebih bernilai bagi sebuah negara

dibandingkan investasi jenis lain yang bisa ditarik begitu saja ketika ada muncul tanda adanya

persoalan.

Undang-Undang penanaman Modal Pertama dikeluarkan pada waktu masa pemerintahan

orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, yaitu Undang-Undang No.1 tahun 1967,

dikatakan dengan jelas bahwa beberapa jenis bidang usaha sepenuhnya tertutup bagi perusahaan

asing, yaitu pelabuhan, pembangkitan dan transmisi listrik, telekomunikasi, pendidikan,

penerbangan, air minum, perkereta-apian (KA), tenaga nuklir, dan media massa. Kesemua



bidang ini dibatasi adanya campur tangan oleh pihak asing karena bidang-bidang ini dapat

dikategorikan sebagai usaha yang bernilai strategis bagi Negara dan kehidupan sehari-hari rakyat

banyak yang seharusnya tidak boleh dipengaruhi oleh pihak asing (terdapat di pasal 6 ayat 1).

Setahun kemudian dibuatlah Undang-Undang yang mengatur tentang penanaman modal

dalam negeri (UU No.6 tahun 1968), yang didalamnya (Pasal 3 ayat 1), menyatakan sebagai

berikut : ³Perusahaan Nasional adalah perusahaan yang sekurang-kurangnya 51 % daripada

modal dalam negeri yang ditanam di dalmnya dimiliki oleh Negara dan / atau swasta nasional´.

Dengan kata lain, berdasarkan Undang-Undang ini, pemodal asing hanya boleh memiliki modal

maksimal, sebanyak-sebanyaknya 49% dalam sebuah perusahaan. Namun kemudian,

pemerintah Indonesia menerbitkan peraturan pemerintah yang menjamin investor asing bisa

memiliki hingga 95% saham perusahaan yang bergerak dalam bidang ³« pelabuhan; produksi

dan transmisi serta distribusi tenaga listrik umum; telekomunikasi; penerbangan, pelayaran,

KA; air minum, pembangkit tenaga nuklir; dan media massa´ (PP No. 20/1994 Pasal 2 ayat 1

dan Pasal 5 ayat 1).

Penanaman Modal Swasta Asing Secara Langsung (FDI), 1970-1997

Penanaman FDI Penerima Utama FDI, 1997

Tahun Total FDI netto

(dalam US$ miliar)

Negara Penerima FDI yang diterima

(persentase total)

1970

1980

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

3,1

10,9

23,7

35,1

42,5

53,2

78,1

96,3

118,9

119,4

Cina

Brasil

Meksiko

Indonesia

Polandia

Malaysia

Argentina

India

Venezuela

Negara-negara

berkembang lainnya

31

13

7

5

4

3

3

3

2

29



Selanjutnya dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah

Indonesia mengadakan I nternational I nfrastructure Summit pada tanggal 17 Januari 2005 dan

BUMN summit pada tanggal 25-26 Januari 2005. Infrastructure summit menghasilkan keputusan

eksplisit bahwa seluruh proyek infrastruktur dibuka bagi investor asing untuk mendapatkan

keuntungan, tanpa perkecualian. Pembatasan hanya akan tercipta dari kompetisi antarperusahaan.

Pemerintah juga menyatakan dengan jelas bahwa tidak akan ada perbedaan perlakuan terhadap

bisnis Indonesia ataupun bisnis asing yang beroperasi di Indonesia.

BUMN summit menyatakan jelas bahwa seluruh BUMN akan dijual pada sektor privat.

Dengan kata lain, artinya tak akan ada lagi barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah

dengan biaya murah yang disubsidi dari pajak. Di masa depan seluruh barang dan jasa bagi

publik akan menjadi barang dan jasa yang bersifat komersial yang penyediaannya murni karena

motif untuk mendapatkan laba. Kebijakan-kebijakan ini menunjukkan proses liberalisasi yang

saat ini sedang berlangsung di semua sektor di Indonesia dan menunjukkan pentingnya FDI bagi

pemerintah Indonesia.

Perusahaan-Perusahaan Multinasional

Perusahaan Multinasional telah memainkan peranan yang sangat penting dalam

menjalankan kebijakan dan aturan baik di tingkat national maupun internasional.D

i negara-negara berkembang, hampir setiap aspek dari kehidupan komunitas telah terkena dampak dari

operasi Perusahaan Multinasional. Perusahaan multinasional atau PMN adalah perusahaan yang

berusaha di banyak negara; perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini

memiliki kantor-kantor, pabrik atau kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki

sebuah kantor pusat di mana mereka mengkoordinasi manajemen global. Perusahaan

multinasional yang sangat besar memiliki dana yang melewati dana banyak negara. Mereka

dapat memiliki pengaruh kuat dalam politik global, karena pengaruh ekonomi mereka yang

sangat besar bagai para politisi, dan juga sumber finansial yang sangat berkecukupan untuk relasi

masyarakat dan melobi politik. Karena jangkauan internasional dan mobilitas PMN, wilayah

dalam negara, dan Negara sendiri, harus berkompetisi agar perusahaan ini dapat menempatkan

fasilitas mereka (dengan begitu juga pajak pendapatan, lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi

lainnya) di wilayah tersebut. Untuk dapat berkompetisi, negara-negara dan distrik politik



regional seringkali menawarkan insentif kepada PMN, seperti potongan pajak, bantuan

pemerintah atau infrastruktur yang lebih baik atau standar pekerja dan lingkungan yang

memadai.

Perusahaan multinasional pada dasarnya adalah sebuah perusahaan raksasa yang

menjalankan, memiliki serta mengendalikan operasi bisnis atau kegiatan-kegiatan usahanya di

lebih dari satu Negara. Perusahaan multinasional ini umumnya berupa perusahaan yang dikelola

oleh lebih dari sebuah negara, dan oleh karena kekuatan ekonominya yang besar, ia mampu

mempengaruhi kebijakan-kebijakan perekonomian suatu negara dengan sangat luas.

Dari sudut pandang sejarah, model perusahaan seperti ini mulai bermunculan sejak

dekade 50. perusahaan-perusahaan multinasional, terutama di AS, semakin aktif di beberapa

bidang, setelah terpengaruh oleh kondisi perekonomian di zaman itu. Dengan memanfaatkan

sistem transportasi dan komunikasi internasional yang semakin modern, demikian pula karena

adanya ³celah´ antara hubungan Eropa dan Jepang, perusahaan-perusahaan ini menemukan

peluang untuk menjual produk-produk mereka ke luar batas-batas AS. Tak lama kemudian,

perusahaan-perusahaan Eropa mengikuti jejak langkah mereka ini, sehingga menjadi semakin

luaslah keberadaan perusahaan-perusahaan multinasional ini.

Perusahaan multinasional atau PMN adalah perusahaan yang berusaha di banyak

negara; perusahaan ini biasanya sangat besar. Perusahaan seperti ini memiliki kantor-kantor,

pabrik atau kantor cabang di banyak negara. Mereka biasanya memiliki sebuah kantor pusat dimana mereka mengkoordinasi manajemen global. Perusahaan multinasional yang sangat besar

memiliki dana yang melewati dana banyak negara. Mereka dapat memiliki pengaruh kuat dalam

politik global, karena pengaruh ekonomi mereka yang sangat besar bagai para politisi, dan juga

sumber finansial yang sangat berkecukupan untuk relasi masyarakat dan melobi politik. Karena

jangkauan internasional dan mobilitas PMN, wilayah dalam negara, dan Negara sendiri, harus

berkompetisi agar perusahaan ini dapat menempatkan fasilitas mereka (dengan begitu juga pajak

pendapatan, lapangan kerja, dan aktivitas ekonomi lainnya) di wilayah tersebut. Untuk dapat

berkompetisi, negara-negara dan distrik politik regional seringkali menawarkan insentif kepada

PMN, seperti potongan pajak, bantuan pemerintah atau infrastruktur yang lebih baik atau standar

pekerja dan lingkungan yang memadai.

Terdapat dua karakteristik pokok dari perusahaan multinasional, yakni ukuran mereka

yang sangat besar dan kenyataan bahwa operasi bisnis mereka yang tersebar ke seluruh dunia itu



cenderung dikelola secara terpusat oleh para pemimpinnya di kantor pusatnya yang

berkedudukan di Negara asal. Ukuran mereka yang sedemikian besar tentu memberikan

kekuatan ekonomi (dan terkadang juga kekuatan politik) yang sangat besar, sehingga mereka

merupakan kekuatan utama (sekitar 40%) yang menyebabkan berlangsungnya globalisasi

perdagangan duniua secara pesat. Dengan kekuatan yang begitu besar, merekalah yang

sebenarnya seringkali mendominasi aneka komoditi dagang di Negara-negara berkembang

(tembakau, mie, bubur gandum instant, dsb).

Dari gambaran ini, maka bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kekuatan ekonomi (dan

terkadang politik) yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaa multinasional tersebut, apalagi jika

dibandingkan dengan pemerintahan di Negara-negara berkembang di mana mereka menjalankan

bisnisnya. Kekuatan mereka ini juga ditunjang lagi oleh posisi oligopolitik yang mereka

genggam dalam perekonomian domestic atau bahkan internasional pada sektor atau jenis-jenis

produk yang mereka jalankan.

Dampak perusahaan multinasional

Dewasa ini kehadiran perusahaan-perusahaan multinasional di bidang ekonomi dan

politik dunia, terasa sangat mencolok. Perusahaan-perusahaan multinasional yang ³menancapkan

kukunya´ juga tentu saja memberikan implikasi kepada, saya sebut sebagai, Negara yangdi¶ekspansi¶nya, baik dampak positif maupun dampak negatifnya. Dampak positif pertama

yang paling sering disebut-sebut sebagai sumbangan positif penanaman modal asing ini adalah,

peranannya dalam mengisi kekosongan atau kekurangan sumber daya antara tingkat investasi

yang ditargetkan dengan jumlah actual ³tabungan domestik´ yang dapat dimobilisasikan.

Dampak positif kedua adalah, dengan memungut pajak atas keuntungan perusahaan

multinasional dan ikut serta secara financial dalam kegiatan-kegiatan mereka di dalam negeri,

pemerintah Negara-negara berkembang berharap bahwa mereka akan dapat turut

memobilisasikan sumber-sumber financial dalam rangka membiayai proyek-proyek

pembangunan secara lebih baik.

Dampak positif ketiga adalah, perusahaan multinasional tersebut tidak hanya akan

menyediakan sumber-sumber financial dan pabrik-pabrik baru saja kepada Negara-negara miskin

yang bertindak sebagai tuan rumah, akan tetapi mereka juga menyediakan suatu ³paket´ sumber



daya yang dibutuhkan bagi proses pembangunan secara keseluruhan, termasuk juga pengalaman

dan kecakapan manajerial, kemampuan kewirausahaan, yang pada akhirnya nanti dapat

dimanifestasikan dan diajarkan kepada pengusaha-pengusaha domestic.

Dampak positif keempat adalah, perusahaan multinasional juga berguna untuk

mendidik para manajer local agar mengetahui strategi dalam rangka membuat relasi dengan

bank-bank luar negeri, mencari alternative pasokan sumber daya, serta memperluas jaringan-

jaringan pemasaran sampai ke tingkat internasional. Dampak positif kelima adalah, perusahaan

multinasional akan membawa pengetahuan dan teknologi yang tentu saja dinilai sangat maju dan

maju oleh Negara berkembang mengenai proses produksi sekaligus memperkenalkan mesin-

mesin dan peralatan modern kepada Negara-negara dun ia ketiga.

Selain dampak positif yang telah dikatakan diatas, tentu saja dalam pelaksanaan kegiatan

ekonominya, perusahaan multinasional juga mempunyai dampak negatif yang terjadi pada

Negara tamu. Pada umumnya pasar yang menjadi sasaran pemasaran perusahaan multinasional

ini memang adalah Negara-negara yang notabenenya adalah Negara-negara yang sedang

berkembang atau Negara-negara dunia ketiga. Hal ini mereka lakukan karena Negara-negara

dunia ketiga ini dinilai belum mempunyai perlindungan yang baik atau belum mempunyai

³kekuatan´ yang cukup untuk menolak ³kekuatan´ daripada perusahaan-perusahaan raksasa

multinasional ini sehingga bukan tidak mungkin mereka bisa melakukan intervensi terhadap

pemerintahan yang dilangsungkan oleh Negara yang bersangkutan, atau dengan kata lainNegara-negara ini menghadapi dilema di mana sebagian besar negara terlalu lemah untuk

menerapkan prinsip aturan hukum, dan juga perusahaan-perusahaan raksasa ini sangat kuat

menjalankan kepentingan ekonomi untuk keuntungan mereka sendiri.

Kemudian kita juga harus menyadari bahwa perusahaan-perusahaan mutinasional ini

tidak tertarik untuk menunjang usaha pembangunan suatu Negara. Perhatian mereka hanya

tertuju kepada upaya maksimalisasi keuntungan atau tingkat hasil financial atas setiap sen modal

yang mereka tanamkan. Perusahaan-perusahaan multi nasional ini senantiasa mencari peluang

ekonomi yang paling menguntungkan, dan mereka tidak bisa diharapkan untuk memberi

perhatiam kepada soal-soal kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan lonjakan pengangguran.

Pada umumnya, perusahaan-perusahaan multinasional hanya sedikit memperkerjakan tenaga-

tenaga setempat. Operasi mereka cenderung terpusat di sector modern yang mampu

menghasilkan keuntungan yang maksimal yaitu di daerah perkotaan.



Selain tidak bisa diharapkan untuk ikut membantu mengatasi masalah ketenagakerjaan di

Negara tuan rumah, mereka bahkan seringkali memberi pengaruh negative terhadap tingkat

upah rata-rata, karena mereka biasanya memberikan gaji dan aneka tunjangan

kesejahteraan yang jauh lebih tinggi ketimbang gaji gaji rata-rata kepada para

karyawannya, baik itu yang berasal dari Negara setempat atau yang didatangkan dari

Negara-negara lain. Di atas telah dikatakan bahwa keuatan mereka juga ditunjang oleh posisi

oligopolitik yang mereka genggam dalam perekonomian domestik atau bahkan internasional

pada sektor atau jenis-jenis produk yang mereka geluti. Hal ini bertolak berlakang dari keyataan

bahwa mereka cenderung beroperasi di pasar-pasar yang dikuasai oleh beberapa penjual dan

pembeli saja. Situasi seperti ini memberi mereka kemampuan serta kesempatan yang sangat

besar untuk secara sepihak menentukan harga-harga dan laba yang mereka kehendaki,

bersekongkol dengan perusahaan lainnya dalam membagi daerah operasinya serta sekaligus

untuk mencegah atau membatasi masuknya perusahaan-perusahaan baru yang nantinya

dikhawatirkan akan menjadi saingan mereka.

Hal-hal tersebut mereka upayakan dengan menggunakan kekuatan yang mereka miliki

dalam penguasaan teknologi-teknologi baru yang paling canggih dan efisien, keahlian-keahlian

khusus, diferensiasi produk, serta berbagai kegiatan periklanan secara gencar dan besar-besaran

untuk mempengaruhi, kalau perlu mengubah, selera dan minat konsumen. Kemudian walaupun

dampak-dampak awal (berjangka awal) dari penanaman modal perusahaan multinasionalmemang dapat memperbaiki posisi devisa Negara yang menerima mereka (Negara tuan rumah),

tetapi dalam jangka panjang dampak-dampaknya justru negatif, yakni dapat mengurangi

penghasilan devisa itu, baik dari sisi neraca transaksi berjalan maupun neraca modal.

Neraca transaksi berjalan bisa memburuk karena adanya impor besar-besaran atas barang-barang

setengah jadi dan barang modal oleh perusahaan multinasional itu, dan hal tersebut masih

diperburuk lagi oleh adanya pengiriman kembali keuntungan hasil bunga, royalty, dan biaya-

biaya jasa manajemen ke Negara asalnya. Jadi praktis pihak Negara tuan rumah tidak

memperoleh bagian keuntungan yang adil dan wajar.

Selain itu perusahaan-perusahaan multinasional berpotensi besar untuk merusak

perekonomian tuan rumah dengan cara menekan timbulnya semangat bisnis para

usahawan local, dan menggunakan tingkat penguasaan pengetahuan teknologi mereka yang

superior, jaringan hubungan luar negeri yang luas dan tertata baik, keahlian dan agresivitas di



bidang periklanan, serta penguasaan atas berbagai berbagai jenis jasa pelengkap lainnya untuk

mendorong keluar setiap perusahaan local yang cukup potensial yang dianggap mengganggu

atau mengancam dalam kancah persaingan, dan sekaligus untuk menghalangi munculnya

perusahaan-perusahaan baru yang berpotensi untuk menjadi saingan mereka. Perusahaan-

perusahaan multinasional juga sering menggunakan kekuatan ekonomi mereka untuk

mempengaruhi, menyuap, dan memanipulasi berbagai kebijakan pemerintah di Negara tuan

rumah ke arah yang tidak menguntungkan bagi pembangunannya.

Freeport Indonesia ; Pembangunan untuk siapa ? Berkah Atau Bencana ?

Pada saat ini, masih lekang dingatan kita tentang kasus pertikaian berdarah yang terjadi

di tanah papua antara kaum asli papua yang merasa sebagai pemilik tanah yang asli sebagai

kaum yang termarginalkan di tanahnya sendiri, dengan salah satu perusahaan multinasional yang

beroperasi di daerah papua yaitu PT. Freeport Indonesia (FI). Warga yang bertikai menuntut

penutupan PT. FI karena dinilai tidak memberikan keuntungan yang adil bagi warga local.

Menurut mereka, sejak Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) Irian Barat 1969 dilaksanakan,

Pepera telah melenceng jauh dari amanat rakyat Papua. Kemudian, kontrak yang dilakukan

Pemerintah Indonesia bersama PT. FI mereka nilai tidak mengakomodasi hak rakyat Papua.

Mereka menilai otonomi khusus belum mampu meningkatkan pendidikan dankesejahteraan rakyat rakyat, apalagi menciptakan lapangan kerja yang produktif. Kebijakan

pemekaran yang sewaktu itu digembar-gemborkan juga dianggap upaya ³memecah belah´.

Mengapa mereka menggugat PT. FI? Di tempat beroperasinya perusahaan tambang yang

makmur itu, sekelompok rakyat Papua malah menjadi pencari remah-remah sisa pada

pembuangan tailing. Ironisnya, permukiman dan tempat mereka hidup dan bersosial, yakni hutan

dan gunung, telah hancur. Gugatan terhadap situasi ini sebenarnya sudah lama dilancarkan, tetapi

selalu menghadapi tantangan pelanggaran hak asasi manusia. Lokasi pertambangan Freeport berupa gunung biji tembaga (Ertsberg), pertama kali

ditemukan seorang ahli geologi kebangsaan Belanda, Jean Jacqnes Dory pada 1936. Kemudian

ekspedisi Forbes Wilson tahun 1960 menemukan kembali Ertsberg. Freeport pertama kali

melakukan penambangan pada bulan Desember 1967 pasca-Kontrak Karya I (KK I). Ekspor

pertama konsentrat tembaga dimulainya pada Desember 1972 dan beberapa bulan kemudian



tepatnya Maret 1973, proyek pertambangan dan Kota Tembagapura ini diresmikan Presiden

Soeharto.

Setelah sekian lama dilakukan ekplorasi dan tentunya eksploitasi, kandungan tembaga

semakin berkurang. Tapi pada 1986 ditemukan sumber penambangan baru di puncak gunung

rumput atau dikenal dengan nama Grasberg. Di daerah ini, kandungannya jauh lebih besar

dibanding sebelumnya. Kandungan bahan tambang emas terbesar di dunia ini diketahui sekitar

2,16 hingga 2,5 miliar ton dan kandungan tembaga sebesar 22 juta ton lebih. Diperkirakan dalam

sehari diproduksi 185.000 hingga 200.000 ton biji emas/tembaga. Melihat potensi itu, Freeport

memperpanjang KK I dan dibuatlah KK II pada Desember 1991 yang memberikan hak kepada

Freeport selama 30 tahun dengan kemungkinkan perpanjangan selama 2 X 10 tahun. Ini berarti

KK II itu akan berakhir pada tahun 2021 dan jika diperpanjang, maka akan berakhir 2041 nanti.

Sehingga setelah 35 tahun, tepatnya tahun 2041 barulah Freeport kembali menjadi milik

Indonesia.

Lalu pertanyaannya, siapa yang menikmati hasil Freeport selama ini? Sebab sumbangan

ke APBN hanya Rp2 triliunan, saham pemerintah hanya 9,36 persen, sisanya milik asing. Tentu

saja yang mendapat keuntungan besar ini, mereka yang terlibat dalam pengelolaan pertambangan

itu. Menurut kantor berita Reuters (³PR´, 18/3 2006) dinyatakan bahwa para petinggi Freeport

paling tidak menerima Rp126,3 miliar/bulan. Misalnya Chairman of the Board, James R Moffet

menerima sekitar Rp87,5 miliar lebih per bulan dan PresidentD

irectornya, Andrianto Machribiemenerima Rp15,1 miliar per bulan. Di samping itu, juga bagi para pejabat Orba yang menangani

Freeport turut menikmatinya. Sebab, bukan tak mungkin KK I dan II diwarnai dengan berbagai

permainan ³sulap´.

Walau memang sejak Juli 1996, ada dana satu persen dari laba kotor perusahaan bagi

warga lokal di Kabupaten Mimika, khususnya tujuh suku di dalam kawasan wilayah konsesi

Freeport. Tapi jelas tak seberapa dibanding jumlah hasil tambang yang telah dikeruk dari perut

³ibu´ (sebutan perumpamaan gunung biji emas bagi orang Amungme terhadap Ertsberg dan

Grasberg). Terus yang tak bisa dipungkiri, dana ini menjadi sumber konflik internal diantara

mereka. Apalagi dana itu disinyalir sebagai media peredam setelah ada kerusuhan Maret 1996.

Bahkan sempat Lembaga Masyarakat Adat Amungme (Lemasa) awalnya menolak menerima

dana itu. Sementara warga lokal dari adat lain yang ada di sekitar perusahaan merasa berhak juga

atas dana itu. Intinya: ada ketidakpuasan, ketidakadilan, dan pengelolaan yang tak profesional.



Tapi sejatinya, konflik-konflik sekitar Freeport telah dimulai sejak perusahaan itu berdiri.

Misalnya, saat persiapan awal proyek Freeport sekitar 1960-1973 telah terjadi konflik dengan

masyarakat adat setempat berkaitan soal pengakuan identitas dan pandangan hidup yang

berhubungan dengan alam yang mereka anggap keramat. Misalnya gunung-gunung berselimut

salju (Nemangkawi atau panah putih) yang telah dikeruk itu merupakan tempat bersemayamnya

roh-roh nenek moyang mereka ketika meninggal dunia. Terus yang perlu diingat pula, konflik

pertama terjadi saat tim ekspedisi Forbes Wilson tahun 1960 meminta bantuan masyarakat

sekitar membawa barang-barang keperluan rombongan (porter), tetapi mereka tak dibayar.

Kekecewaan dan merasa ditipu ini bisa menjadi awal konflik.

Konflik berikutnya yang dikenal dengan konflik January Agreement yang dibuat tahun

1974. Isinya menyangkut kesepakatan antara Freeport dengan masyarakat Suku Amungme

dalam kaitan pematokan lahan penambangan dan batas tanah milik perusahaan dengan

masyarakat adat setempat. Namun pada kenyataannya, diduga Freeport telah mengambil tanah

adat jauh di luar batas yang telah disepakati. Masyarakat adat semakin tergerser dan menjadi

kaum pinggiran (pheripheral saja). Konflik-konflik berkaitan dengan January Agreement terus

saja berlanjut sampai pembentukan Lemasa tahun 1992. Konflik lainnya dipicu soal kerusakan

lingkungan yang semakin parah.

Papua memiliki 42 juta hektar hutan dengan keanekaragaman hayati yang sangat kaya,

seperti bahan tambang, minyak dan gas bumi, serta hutan dan laut yang berlimpah. Walaupunkekayaan alam itu sudah dieksploratif secara ekstraktif selama puluhan tahun, rakyat Papua yang

bejumlah sekitar dua juta jiwa masih tergolong penduduk termiskin di republik ini. Ironisnya,

ketika sumber daya alam mereka menghasilkan uang bertriliun-triliun, sekitar 80 %

penduduknya masih hidup pada tingkat subsisten. Masih banyak warga yang hanya memakai

koteka. Data Badan Pusat Statisitik (BPS) pada tahun 2004 menunjukkan penduduk miskin di

Papua pada tahun 2002 mencapai 39 %. Angka ini akan menjadi lebih besar karena sebagian

besar penduduk miskin ini berada pada warga asli yang jumlahnya sekitar 60 % dari total jumlah

penduduk provinsi ini. Dalam laporan Conservation Internasional Indonesia 2004 dikatakan

warga Papua mempunyai tingkat kesehatan yang memprihatinkan, angka kematian bayi di Papua

cukup tinggi, yaitu 100 per seribu kelahiran bayi hidup. Angka itu hampir tidak berubah sesudah

otonomi khusus. Angka kematian ibu juga paling tinggi di negeri ini, yaitu 60-700 per 100.000

kelahiran. Selain itu tingkat harapan hidup juga rendah. Dari sisi pendidikan, 44,13 % warga



Papua buta huruf. Ketidakseimbangan dalam bagi hasil penerimaan dan pengelolaan sumber

daya alam dianggap sebagai biang keladi kemiskinan dan ketertinggalan ini. Padahal, ketika

republik ini mengalami krisis, produk domestk regional bruto (PDRB) Papua melonjak dari Rp.

9 triliun pada tahun 1997 menjadi Rp. 19 triliun pada tahun 1998. ini disebabkan total nilai

tambah dari sector pertambangan meningkat 38 %. Padahal, Papua merupakan propinsi dengan

tingkat PDRB kempat tertinggi stelah Riau, DKI Jakarta dan Kalimantan Timur.

Sejak 3 tahun yang lalu, angka kemiskinan penduduk Mimika hampir dua kali lipat

kemiskinan tingkat nasional. Dari jumlah penduduk sebanyak 131.715 jiwa kala itu, penduduk

miskinnya mencapai 32,75 %. Runyamnya, angka kemiskinan itu mengalaim kemiskinan

sepanjang tahun. Sektor pendidikan yang semestinya menjadi sektor paling dasar, ternyata hanya

membuat hati terenyuh. Di pedalaman-pedalaman, sekolah-sekolah nyaris tidak memiliki guru.

Sistim sekolah hancur. Akibatnya sekolah-sekolah sering diliburkan. Walaupun ada kebijakan

penerapan dana 1 persen dari PT. FI untuk masyarakat sekitar, namun trenyata dana tersebut

tidak dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Dana kompensasi 1 persen berawal ketika pemerintah pusat, pemerintah Irian Jaya, dan

PT. FI merancang pola pembangunan masyarakat untuk memecahkan proses pembangunan di

Mimika. PT FI berkomitmen untuk mengalokasikan dana sebesar 1 persen dari pendapat kotor

tahunan selama 10 tahun guna mendukung program tersebut. PT FI yang beroperasi sejak 1967

mulai mengucurkan dana tersebut pada tahun 1996.D

ana itu ditangani Tim PengembanganWilayah Timika Terpadu (PWT2). Masyarakat sendiri mendirikan Yayasan Tujuh Suku (terdiri

dari suku Amungme, Kamoro, Moni, Lani, Damal, Mee / Ekari, Nduga). Tiap suku mengelola

dana tersebut secara sendiri-sendiri. Nyatanya uang menjungkirbalikan kearifan lokal yang

selama ini dipegang teguh oleh masyarakat. Kebersamaan yantg menjadi perilaku dasar pun

mulai tergerogoti setelah mengenal uang.

Sepanjang sepuluh tahun ini (1996-2005), dana 1 persen yang telah dikucurkan PT FI

sebesar Rp. 1.615.635.852.591 (190.847.906 US$). Jika tahun 1996, dana 1 persen itu sejumlah

25 miliar, maka pada tahun 2005 Rp. 393 miliar (tabel). Sebagian besar dana itu digunakan untuk

sektor pendidkan dan kesehatan. Sebagai contoh, tahun 2005 dana pendidikan sebesar Rp. 63,32

miliar (24 %) dan dana kesehatan Rp. 70,61 miliar (27 %). Sektor lainnya yang dibiayai dengan

dana 1 persen itu antara lain pengembangan ekonomi dan pengambangan desa, dukungan adat,

dukungan agama, serta manajemen dan kapital dengan jumlah yang variatif.



Penerimaan dana 1 persen (1996-2005)

Tahun Dalam US$ Dalam Rupiah

1996 10.810.150 25.208.728.000

1997 12.742.915 38.751.186.601

1998 16.625.288 179.704.641.750

1999 21.117.015 158.043.612.470

2000 13.504.330 117.256.285.550

2001 17.317.229 179.636.056.710

2002 18.313.298 172.305.938.178

2003 21.841.766 189.037.735.585

2004 18.041.433 161.838.029.479

2005 40.534.482 393.853.618.268

Total 190.847.906 1.615.635.852.591

Hingga kini, masih ada yang menilai Freeport belum memberi keadilan bagi pemilik

sumber daya alam yang mereka keruk selama ini. Sehingga kasus ± kasus seperti itu seakan tak

pernah berhenti. Bahkan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam surat keputusannya bernomor

08/MRP/2006 Tentang Keberadaan PT Freeport Indonesia yang berisi empat poin, salah satunya

merekomendasi kepada pemerintah agar Freeport ditutup. Sebab mereka menilai, kasus Freeport

bukan hal baru. Sejak ditandatanganinya MoU antara pemerintah Indonesia dengan pihak

manajemen Freeport di tahun 1967, terhitung banyak kasus yang terjadi. Dari isu penembakan

komunitas lokal oleh aparat keamanan di lokasi pertambangan itu hingga perusakan ekosistem

yang dilakukan perusahaan. Secara kasat mata, fenomena konflik sekitar Freeport memberikan

sebuah gambaran menarik dicermati. Berbagai konflik yang berkaitan dengan eksistensi Freeport

di Kabupaten Mimika itu, bukanlah merupakan satu fenomena baru. Sebab tak mustahil konflik

ini imbas ketidakberesan penanganan perusahaan MNC selama ini sebagai warisan kebijakan

pemerintah Orde Baru (Orba).



Menurut John Nakiaya, Sekretaris Eksekutif Lembaga Pengembangan Masyarakat

Amungme dan Kamoro (LPMAK), lembaga yang kini mengelola kompensasi dana 1 persen itu

mengatakan bahwa alokasi dana itu tidak dalam bentuk uang tunai, tetapi berupa fasilitas public,

antara lain rumah sakit (RS) Mitra Masyarakat, RS Waa-Banti, Puskesmas pembantu di aroanap

dan Tsinga. Sarana itu diberikan gratis bagi warga tujuh suku itu. Di bidang pendidikan, selain

pembangunan infrastruktur, pengelolaan asrama, dukungan transportasi dan bahan makanan bagi

guru di daerah terpencil, dana 1 persen itu juga disalurkan sebagai beasiswa bagi 5.464 pelajar

atau mahasiswa tujuh suku itu yang tersebar di berbagai kota.

K esimpulan

Akhir dekade 1990-an ini merupakan periode yang menarik bagi kita untuk menilai

kembali segala dampak kualitatif maupun kuantitatif yang ditimbulkan oleh investasi yang

dilakukan perusahaan-perusahaan raksasa multinasional terhadap kondisi social-ekonomi

Negara-negara berkembang yang bertindak sebagai tuan rumahnya. Tetapi perusahaan

multinasional atau transnasional bisa menjadi bencana nasional karena rawan pelanggaran hak

asasi manusia (HAM) dan bisa menjadi kekuatan penghambat proses demokratisasi di negara-

negara sedang berkembang.

D

irektur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Emmy Hafildmengemukakan hal itu dalam diskusi bertema, ³Tanggung Jawab Transnational Corporations

dalam HAM´ yang diselenggarakan Komisi Nasional HAM, Rabu (21 November 2006) di

Jakarta. Emmy berpendapat, ada kecenderungan kuat, para pemimpin pemerintahan atau negara

di negara-negara berkembang tunduk pada kekuatan modal perusahaan-perusahaan

transnasional. ³Jadi, jangan heran bila banyak kebijakan pemerintah soal perburuhan misalnya,

lebih memihak kepentingan perusahaan transnasional,´ tegasnya. Menurut Emmy, dimana pun,

perusahaan-perusahaan multinasional selalu berusaha menggunakan setiap celah untuk mendikte

norma internasional. ³Dan nyatanya berhasil,´ tuturnya. Emmy mengatakan, perusahaan

multinasional di Tanah Air lebih banyak menimbulkan berbagai kerusakan daripada keuntungan.

Berbagai kerusakan itu antara lain, perampasan tanah, penghancuran tradisi, perampasan hak

penduduk atas lingkungan hidup yang sehat, penghancuran sumber daya alam, serta pelecehan

seksual.



Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar mengatakan, keterlibatan

masyarakat sangat esensial dalam pembangunan berkelanjutan, tetapi saat ini masih terbatas dan

masih belum menjadi suatu gerakan. Untuk mendorong partisipasi masyarakat, dibutuhkan suatu

wahan untuk menyebarkan suatu informasi mengenai pembangunan berkelanjutan dan isu

lingkungan global. Selain itu, kata Rachmat, diperlukan penguatan jejaring masyarakat untuk

dapat berperan dalam pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Terkait dengan kasus yang

terjadi di Papua, mungkin solusi yang perlu dimanifestasikan di dalam masyarakat itu sendiri

adalah berupa pola alokasi dana ke titik tertentu mungkin perlu dikembangkan ke kelompok-

kelompok yang lebih kecil, mengingat suku-suku yang mendiami kawasan pegunungan itu hidup

dalam kelompok-kelompok kecil di daerah-daerah terisolasi sehingga dampak yang terjadi lebih

dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Barang kali satu-satunya kesimpulan yang cukup sahih untuk dikemukakan di sini adalah

bahwasannya penanaman modal swasta asing bisa merupakan pendorong pembangunan ekonomi

dan social yang penting selama kepentingan-kepentingan perusahaan multinasional tersebut

memang sejalan dengan kepentingan pemerintah dan masyarakat di Negara tuan rumah (tentu

saja yang dimaksudkan dengan kepentingan di sini bukanlah kepentingan yang pada akhirnya

menyebabkan berlarut-larutnya pembangunan yang dualistis serta memburuknya ketimpangan

distribusi pendapatan). Namun, selama perusahaan-perusahaan multinasional tersebut hanya

melihat kepentingan mereka dari segi output secara global atau maksimalisasi keuntungan sajatanpa memperdulikan dampak-dampak jangka panjang yang ditimbulkan oleh segenap aktivitas

bisnisnya terhadap kondisi-kondisi ekonomi dan social di wilayah-wilayah operasinya, maka

selama itu pula tuduhan-tuduhan dari pihak yang menentang penanaman modal asing akan

semakin mendapatkan dukungan di kalangan pemerintah maupun masyarakat di Negara-negara

dunia ketiga.

Daftar Pustaka



Anonim. 2006. P erusahaan Multinasional dan Dampaknya. Home page<Http://www.google.com>, Diakses tanggal 20 Desember 2006.

Anonim. 2006. Home page <Http://id.wikipedia.org/wiki/Freeport_Indonesia>. Diakses tanggal20 Desember 2006

Anonim. 2006. <Http://www.parasindonesia.com/sp_read.php?gid=72&spid=24> Diaksestanggal 20 Desember 2006

Dedi Muhtadi. 2006. Kompas, Sabtu 11 Maret 2006, hal 53-55.

Documents

Perusahaan multinasional