MAKALAH HUKUM PERBURUHAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pada Tahun 1998 Indonesia mengalami masa yang sangat sulit

karena pada saat itu terjadi krisis moneter yang berimbas pada dunia

industri. Hal ini membuat beberapa badan usaha milik swasta maupun

pemerintah melakukan Pemutusan Hubungan kerja atau yang sering

disebut dengan PHK. Langkah ini terpaksa dilakukan karena salah satu

alasannya adalah perusahaan mengalami kerugian yang tidak sedikit,

sementara perusahaan mempunyai kewajiban untuk memberikan upah

kepada pegawainya.

Pemutusan Hubungan Kerja merupakan suatu hal yang pada

beberapa tahun yang latu merupakan suatu kegiatan yang sangat

ditakuti oleh karyawan yang masih aktif bekerja. Hal ini dikarenakan

kondisi kehidupan politik yang goyah, kemudian disusul dengan carut

marutnya kondisi perekonomian yang berdampak pada banyak industri

yang harus gulung tikar, dan tentu saja berdampak pada pemutusan

hubungan kerja yang dilakukan dengan sangat tidak terencana. Kondisi

inilah yang menyebabkan orang yang bekerja pada waktu itu selalu

dibayangi kekhawatiran dan kecemasan, kapan giliran dirinya

diberhentikan dari pekerjaan yang menjadi penopang hidup keluarganya.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam makaiah ini adalah :

1.2.1 Apa definisi dari PHK?

1.2.2 Jelaskan Jenis-jenis PHK?

1.2.3 Jelaskan Mekanisme dan Penyelesaian PHK?

1.2.4 Bagaimana bentuk Penyelesaian Kompensasi PHK?

1.3 TUJUAN

1.3.1 Mengetahui dengan jelas definisi dari Pemutusan Hubungan Kerja

(PHK).

1.3.2 Mengetahui Jenis-jenis dari Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

1.3.3 Mengetahui Mekanisme pemberian PHK kepada karyawan dan

cara penyelesaian perselisihan yang akan timbul setelah

Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan.1

1.3.4 Mengetahui Bentuk dari pemberian Kompensasi kepada karyawan

yang akan mendapatkan PHK dari perusahaan.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 PENGERTIAN PHK

PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu

yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara karyawan

dan perusahaan, pabila kita mendengar istilah PHK yang biasa terlintas

adalah pemecahan sepihak oleh pihak perusahaan karena kesalahan

karyawan. Karenanya, selama ini singkatan PHK memiliki konotasi

negative. Padahal, kalau kita tilik definisi diatas yang diambil dari UU No.

13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dijelaskan PHK dapat terjadi karena

bermacam sebab. Intinya tidak persis sama dengan pengertian dipecat.

2.2 JENIS-JENIS PHK

2.2.1 PHK Pada Kondisi Normal (sukarela)

2.2.2 PHK Pada Kondisi Tidak Normal (tidak sukarela)

Manulang (1988) mengemukakan bahwa istilah pemutusan

hubungan kerja dapat memberikan beberapa pengertian, yaitu :

a. termination ; yaitu putusnya hubungan kerja karena

selesainya atau berakhirnya kontrak kerja yang telah

disepakati

b. dismissal ; yaitu putusnya hubungan keja karena karyawan

melakukan tindkan pelanggaran disiplin yang telah

ditetapkan

c. redundancy ; yaitu pemutusan hubungan kerja karena

menggunakan mesin-mesin berteknologi baru,

d. Retrenchment, yaitu pemutusan hubungan kerja yang

dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi

2.3 MEKANISME DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN PHK

Mekanisme PHK

Selain karena pengunduran diri dan hal-hal tertentu dibawah ini, phk

harus dilakukan melalui penetapan lembaga penyelesaian hubungan

industrial (lpphi). Hal-hal tersebut adalah :

a. karyawan masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah

dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya

b. karyawan mengajukan permintaan pengunduran diri, secara

tertulis atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya

tekanan/intimidasi dari pengusaha

c. karaywan mencapai usia pension sesuai ketetapan dalam

perjanajian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja sama

bersama, atau peraturan perundang-undangan.

d. Karyawan meninggal dunia

e. Karyawan ditahan

f. Pengusaha tidak terbukti melakukan pelanggaran yang dituduhkan

karyawan melakukan permohonan PHK

Perselisihan PHK

Perselisihan PHK antara lain mengenai sah atau tidaknya alas an phk,

dan besaran ompensasi atas PHK

PENYELESAIAN PERSELISIHAN PHK

Mekanisme perselisihan phk beragam dan berjenjang

1. Perundingan bipartit

2. Perundingan tripartit

Dalam pengaturan UUK, terdapat tiga forum penyelesaian yang

dapat dipilih oleh para pihak

a. Mediasi

b. Konsiliasi

c. Arbitrase

3. Pengadilan hubungan industrial

4. Kasasi (Mahkamah Agung)

2.4 KOMPENSASI PHK

Perhitungan uang Pesangon (UP) paling sedikit sebagai berikut : Masa

kerja uang pesangon

Masa kerja kurang dari 1 tahun, 1 (satu) bulan upah

Masa kerja 1 – 2 tahun, 2 (dua) bulan upah

Masa kerja 2 – 3 tahun, 3 (tiga) bulan upah

Masa kerja 3 – 4 tahun, 4 (empat) bulan upah

Masa kerja 4 – 5 tahun, 5 (lima) bulan upah

Masa kerja 5 – 6 tahun, 6 (enam) bulan upah

Masa kerja 6 – 7 tahun, 7 (tujuh) bulan upah

Masa kerja 7 – 8 tahun, 8 (delapan) bulan upah

Masa kerja 8 tahun atau lebih 9 (sembilan) bulan upah

Uang pengganti hak yang seharunya diterima (UPH) meliputi :

Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur

Biaya atau ongkos pulang untuk karyawan/buruh dan keluarganya

ketempa dimana karyawan/buruh diterima bekerja.

Penggantian perumahan serta pengibatan dan perawatan ditetapkan

15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja

bagi yang memenuhi syarat

Hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan

perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

BAB III

PENUTUP

3.1 KESIMPULAN

PHK sebagai menifestasi pensiun yang dilaksanakan pada konsisi

tidak normal namapkanya masih merupakan ancaman yang

mencemaskan karyawan. Dunia industri Negara maju yang masih saja

mencari upah buruh yang murah, senantiasa berusaha menempatkan

investasinya di Negara-negara yang lebih menjanjikan keuntungan yang

besar, walaupun harus menutup dan merelokasi atau memindahkan

pabriknya ke Negara lain.

3.2 SARAN

DAFTAR PUSTAKA

Flippo, E.B., 1984. Personnel Management. 5th edition. Sydney: McGraw-Hill International Book Company.

Manulang, S. H. 1988. Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.

Kumara, A., Utami, M.S., Rosyid, H.F., 003. Strategi Mengoptimalkan Diri,Balai Pustaka, Jakarta.