Hukum Perburuhan Dan Ketenagakerjaan

Judul Matakuliah : Hukum Perburuhan dan KetenagakerjaanKode Matakuliah: : HKA 3201 / 2 sksDeskripsi Singkat : Hukum perburuhan mempelajari tentang kebijakan ketenagakerjaan, hubungan kerja, upah, jaminan

social dan lembaga-lembaga perburuhan.Tujuan Instruksi Umum : Diharapkan mahasiswa dapat membedakan hubungan antara hukum perburuhan yang berlaku

dewasa ini dengan pembangunan nasonal Indonesia khususnya dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan perkembanganya.

No Tujuan Instruksi Umum Pokok

Bahasan Sub Pokok BahasanWaktuTatap Muka

Kepustakaan

1 2 3 4 5 61 Selesai mengikuti kuliah ini

diharapkan mahasiswa dapat mengidentifikasikan karakteristik hukum perburuhan yang berlaku dewasa ini di Indonesia, sesuai dengan hukum positif

Karakteristik hukum perburuhan

a. pengertian dan istilah hukum perburuhan

b. ruang lingkup hukum perburuhan

c. letak hukum perburuhan dalam penggolongan hukum/ pembagian hukum

d. hakekat dan fungsi hukum perburuhan

2 X 1. Imam Soepomo, pengantar hukum perburuhan, 1981

2 Selesai mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat mengidentifikasikan sumber-sumber hukum perburuhan menurut hukum positif dan perkembangan hukum perburuhan di Indonesia.

Sumber-sumber hukum dan perkembangan hukum perburuhan di Indonesia

a. Undang-Undangb. Perjanjianc. Adat dan kebiasaand. Yurispudensie. Putusan P4f. Perkembangan hukum

perburuhan - sebelum - sesudah merdeka

2 X 1. Imam Soepomo, pengantar hukum perburuhan, 1981

3 Selesai mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat mengidentifikasikan pembinaan dan penempatan tenaga kerja / buruh

Pembinaan dan penempatan tenaga kerja/buruh

a. pendidikanb. latihan kerjac. perluasan

kesempatan kerjad. peningkatan mutu

tenaga kerjae. penempatan tenaga

kerja didalam negerig. penempatan tenaga

kerja diluar negeri

2 X 1. Peraturan Pemerintah no. 71 1991 tentang latihan kerja

2. Lalu Husni, pengantar hukum ketengakerjaan Indonesia, 2000

3. Manulang H. Sajun, pokok-pokok hukum ketenagakerjaan Indonesia

4. Permenaker no.per02/men/1994

5. Kepmenaker no.kep 44-men/1994

4 Selesai mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan tentang hubungan industrial pancasila dan pokok-pokok ketenagakerjaan sesuai dengan pedoman pelaksanaan hubungan industrial pancasila (HIP)

Pola kebijakan ketenagakerjaan Indonesia

a. latar belakang dan pengertian HIP

b. Pola kemitraan dalam hubungan Industrial Pancasila

c. Tujuan akhir daripada HIP

1 X 1. Drs. Soekarno, MPA, pembaharuan penggerakan buruh Indonesia dan hubungan perburuhan pancasila, 1983

2. Pedoman pelaksanaan HIP, Depnaker 1985

3. UU pokok tenaga kerja no. 14 tahun 1969

4. Manulang H Sajun, SH, pokok-pokok hukum ketenagakerjaan

5 Selesai mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha/majikan mulai dari dibuat perjanjian sampai berakhirnya.

Hubungan kerja / perburuhan

a. perjanjian kerja atau kesempatan kerja

b. kesempatan kerja bersama (KKB)

c. Perjanjian kerja di kapal / laut

d. Peraturan perusahaan

4 X 1. Kepmenaker No. 02/1993 tentang kesepakatan kerja.

2. UU No. 21/1954 tentang perjanjian perburuhan

3. Permenaker No. 02/1978 tentang prosedur pembuatan peraturan perusahaan

4. UU No. 12/1964 tentang PHK

e. Pemutusan hubungan kerja (PHK) perorangan / kolektif

f. Perselisihan perburuhan

5. Ins. Menaker No. 9/19646. Kepmenaker No. 150/20007. UU No.22/19578. Koko Kosidim, perjanjian

kerja dan perburuhan dan peraturan perusahaan.

9. UU No. 3/1992 tentang jmainan social tenaga kerja.

6 Setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami dan mengidentifikasikan bentuk-bentuk perlindungan berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku.

Perlindungan kerja

a. kesehatan kerjab. keselamatan kerjac. upahd. jaminan social

tenaga kerja (JAMSOSTEK)

3 X 1. Imam Soepomo, pengnatar hukum perburuhan, 1981

2. SDA, bidang kesehatan kerja,

3. UU No. 1/1970, tentang kesehatan dan keselamatan kerja

4. UU No.3 1992 tentang jamsostek

5. PP No. 8 1981 tentang penetapan upah

6. Permenaker No.01/1996, tentang penetapan upah minimum.

7 Selesai mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat/mampu memahami dan menjelaskan bentuk-bentuk lembaga perburuhan yang diakui pemerintah

Lembaga-lembaga pemerintahan

a. lembaga kerjasama Bipartite

b. Lembaga kerjasama Tripartite

c. Organisasi Pekerjad. Organisasi

Perburuhan Internasional

1 X 1. Depnaker, peranan tripartite sektoral dalam menciptakan kesejahteraan industri

2. H. Manulang Sajun, pokok-pokok hukum ketenaga kerjaan.

Judul Matakuliah : Hukum Pajak PerusahaanKode Matakuliah : HKA 6403 / 2 SKSDeskripsi Singkat : Hukum Pajak Perusahaan mempelajari tentang kebijakan-kebijakan perpajakan khususnya pajak

perusahaan serta hak dan kewajiban.Tujuan Instruksi Umum : Diharapkan mahasiswa dapat memahami arti penting dari pajak perusahaan dalam rangka membiayai

pembanguan nasional.

No Tujuan Instruksi Umum Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan

WaktuTatap Muka

Kepustakaan

1 2 3 4 5 61 Selesai mengikuti kuliah ini

diharapkan mahasiswa dapat mengidentifikasikan pajak

Karakteristik pajak perusahaan

a. dasar hukum pemungutan pajak perusahaan

2 X 1. UU no. 6,UU no 7 /1983 tentang PPH

2. Perseroan Terbatas dengan

secara umum dan khususnya pajak perusahaan sesuai dengan ketentuan-ketentauan hukum positif

b. subjek dan objek-objek perusahaan

c. objek pajak yang dikecualikan

d. pengertian penghasilan menurut PPH 1984

e. pengertian dan runag lingkup penghasilan, keuntungan/laba yang dikenakan pajak

UU Pajak Perseroan, oleh Rochman Soemitro, 1982

3. Pajak-pajak Indonesia oleh B.Usman dan K.Subroto, 1980

2 Selesai mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat mengidentifikasikan objek pajak pada umumnya dan pajak penghasilan perusahaan khususnya sesuai dengan perkembangan hukum pajak di Indonesia.

Hal-hal khusus objek pajak perusahaan (badan tidak berkedudukan dan tidak didirikan di Indonesia )

a. bentuk usaha tetap /permanent estabilismen sebagai objek pajak luar negeri

b. perbandingan dengan hukum pajak internasional

c. hubungan istimewa antar perusahaan

2 X 1. UU no. 6 UU no 7/1983 tentang PPH

2. Perseroan Terbatas dengan UU Pajak Perseroan, oleh Rochman Soemitro, 1982

3. Penjelasan dan komentar Pajak Pengahasilan 1984, Husein Kartasamita, 1985.

3 Selesai mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami bentuk-bentuk penyusutan kekayaan perusahaan.

Penyusutan terhadap kekayaan

a. pengertian :- Depresiasi- Amortisasi- Deplesi

b. penilaian harta perusahaan bila terdapat kerugian yang dapat disusutkan.

c. Matoda yang dipakai dalam penyusutan


2. UU no.10/1994 tentang perubahan UU PPH no7/1983


4 Selesai mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami kompensasi kerugian perusahaan dalam penghitungan pajak.

Konpensasi kerugian

a. bentuk-bentuk kompensasi

b. penghitungan kompensasi dan jangka waktu berlakunya kompensasi


2. UU no.10/1994 tentang perubahan UU PPH no7/1983

3. Pajak-pajak Indonesia oleh B.Usman dan K.Subroto, 1980


5 Selesai mengikuti kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memahami norma penghitungan bagi wajib pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan

Pemakaian norma penghitungan

a. tujuan norma penghitunan

b. dasar pemakaian norma penghitungan

c. tata cara penghitungan pajak memakai norma penghitungan



6 Selesai mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami pentingnya arti pembukuan bagi perusahaan atau badan hukum

Pembukuan perusahaan

a. pengertian dan dasar hukum pembukuan

b. kewajiban pembukuan

c. jenis-jenis pembukuan

d. akibat hukum tidak menyelenggarakan pembukuan

e. kewajiban memperlihatkan pembukuan

f. pemeriksaan pembukuan

5 X 1. UU No.6 /1983 ttg ketentuan umum perpajakan

2.UU No9/1994 tentang KUP perobahan UU no. 6/1983

3. PP no.31/1986 tentang tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan

4. pembaharuan perpajakan nasional, Moh. Zain dan Kastadi Arinta, 1990

5. Pemeriksaan dan peradilan dibidang perpajakan, Bambang Waluyo, 1991

g. tujuan pemeriksaan

Nama Matakuliah : Hukum Pemerintahan Di DaerahKode Matakuliah : HKA 5023 / 2 SKSDeskripsi : Perkuliahan membahas asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk memahami

pemerintahan daerah diuraikan secara sistematis sejarah dan dasar hukum pengaturan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka reformasi penyelenggaraan pemerintahan daeah dibahas pradigma baru penyelenggaraan pemerintahan daerah dibawah Undang-Undang no. 22 / 1999. aspek hubungan pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota, masalah keuangan daerah merupakan materi yang dibahas dalam matakuliah ini.

Tujuan Isntruksi Umum : Mahasiswa memahami dan mengerti serta dapat menjelaskan asas penyelenggaraan pemerintah daerah, sejarah serta aspek hukum penyelenggaran pemerintahan daerah saat ini.


WaktuTatap Muka

Kepustakaan

1 2 3 4 5 61 Mahasiswa dapat menjelaskan

asas-asas / system serta ajaran rumah tangga daerah.

Asas dan system otonomi daerah

- asas otonomi daerah

- system rumah tangga daerah

2 Bk. 1,2,3,6,10,13

2 Mahasiswa mengetahui sejarah perkembangan pemerintah daerah dan dasar hukum pengaturanya

Sejarah rumah tangga daerah

- Zaman penjajahan Belanda dan Jepang

- Zaman Kemerdekaan a. UUD 1945 dan

UU no.22/1999b. UU no.1/1954c. UU no.18/1965d. UU no.5/1974

5 Bk. 4,10,12,13

Bk. 7,9,11Mid Semester Mid Semester Mid Semester 1

3 Mahasiswa memahami paradigma perkembangan pemerintahan daerah

Paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan daerah

- dasar hukum perubahan paradigma pemerintahan daerah

- perubahan landasan konstitusi pemerintahan

- prinsip otonomi menurut UU no. 22/1999

6 Bk. 4,5,8

4 Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan penyeleggaraan pemerintahan daerah dibawah UU no. 22 / 1999

Pemerintahan daerah menurut UU no. 22 tahun 1999

- pembagian daerah dan werwenang daerah

- bentuk dan susunan pemerintahan daerah

- fungsi, tugas dan wewennag DPRD

- kewajiban, tugas kepala daerah, wakil dan perangkat daerah lainya.

- Hubungan pemeritah pusat dengan daerah dan pemerintah provinsi dengan kabupaten kota.

- Hubungan antara DPRD dengan kepala daerah

- Pengawasan dan pembinaan

5 Mahasiswa dapat menjelaskan pertimbangan keuanngan antara pusat dan daerah

Perimbangan keuangan antara pusat dan derah

- perimbangan pada masa lalu

- perimbangan pusat dan daerah dibawah UU no. 25 / 1999

2 Bk. 4,5,8

Literatur,1. Ateng Syafruddin, Pasang surut otonomi daerah, Binacipta, Bandung2. ---------------------, Titik berat otonomi daerah pada daerah tingkat II, Binacipta, Bandung3. Amrah Muslimin, Aspek-aspek hkm otonomi daerah , alumni, Bandung4. Bagir Manan, Hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945, Sinar Harapan, Jakarta5. Mardiasmo, otonomi dan managemen keuangan daerah, Andi, Yogyakarta6. RDH. Koesoemahatmadja, pengantar ke arah system pemerintahan daerah di Indonesia , Binacipta, Bandung7. Riant Nugroho, Otonomi Daerah, Desentralisasi tanpa revolusi , PT. Alex Media, Computindo, Jakarta.8. Riwu Kaho, Analisis Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta9. Sandu Wisitiono, Etika Hubungan Legislatif dan Eksekutif, Pusat Kajian Pemerintahan STPDN, Bandung10. Suhino, Perkembangan Pemerintahan Daerahdi Indonesia, Liberty, Jokyakarta11. S.H sarundayang, Arus balik kekuasaan pusat ke daerah, Sinar Harapan, Jakarta12. Sujamto, Otonomi nyata, dinamis dan bertanggung jawab, ghalia Indonesia, Jakarta13. The Liang Gie, Pertumbuhan pemerintahan daerah di Indonesia.

Judul Matakuliah : Hukum Tata Ruang dan Tata Guna TanahKode Matakuliah : Deskripsi Singkat : Mempelajari sejarah dan dasar tentang hukunm berkaitan dengan penataan ruang, yang meliputi

sajarah, latar belakang lahirnya sub spesies hukum yang berkaitan dengan tata ruang dan letak hukum tata ruang dalam pohon ilmu hukum di Indonesia, konsep-konsep, dasar filosofi (azas-azas), politik dan kondisi sosiologis penataan ruang di masyarakat, kelmbagaan penyusun dan yang bertanggung jawab dalam penataan dan pengelolaan tata ruang nasional, regional dan daerah, instrument hukum tata ruang, hak dan kewajiban dalam penataan ruang, penataan ruang dan lingkungan hidup, penataan ruang dan pengadaan tanah untuk berbagai kebutuhan masyarakat, pemerintah dan Negara, penataan ruang dan perizinan lokasi, penataan ruang daerah aliran sungai dan pantai, penataan perkotaan dan penataan ruang perdesaan.

Tujuan Instruksi Umum : Setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat mengurikan secara teoritis dan yuridis permasalahan hukum yang berkaitan dengan penataan ruang dan perkembanganya, serta mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk menganalisis setiap permasalahan hukum yang berkaitan dengan penataan ruang, serta dapat membuat opini hukum berkaitan dengan permasalahan penataan ruang dan tata guna tanah.


Waktu

Tatap Muka

Kepustakaan

1 2 3 4 5 61 Mahasiswa mengetahui

dan dapat menjelaskan sejarah dan latar belakang lahirnya sub spesies hukum tata ruang dan letaknya dalam pohon ilmu hukum

Sejarah dan latar belakang, serta letak hukum tata ruang dalam pohon ilmu hukum

1. sejarah penataan ruang dan tata guna tanah

2. masalah-masalah penataan ruang dan tata guna tanah

1 1.Johara T.J.Dinata tata guna tanah dalam perencanaan perdesaan perkotaan dan wilayah.

2. Aca Sugandhy, penataan ruang dalam pengelolaan lingkungan hidup

3. Koesnadi Hardjasumantri, hukum tata

lingkungan4. Boediharsono,

Hukum agrarian Indonesia, Himpunan Peraturan Hukum Tanah

2 Mahasiswa mengetahui dan dapat menjelaskan konsep, dasar, filosofi (azas-azas), politik, pendekatan dan kondisi sosiologis penataan ruang di masyarakat.

Konsep dasar filosofi (azas-azas), politik, pendekatan dan kondisi sosiologis penataan ruang di masyarakat.

1. konsep dasar filosofi (azas-azas), politik penataan ruang dan tata guna tanah

2. pendekatan penataan ruang dan tata guna tanah

3. kondisi sosiologis penataan ruang dan tata guna tanah di masyarakat Indonesia.

2 1. Prof. Ir. Eko Budiharjo, tata ruang perkotaan

2. Johara T. Jayadinata tata guna tanah dalam perencanaan perdesaan, perkotaan dan wilayah.

3. Aca Sugandhi penataan ruang dalam pengelolaan lingkungan hidup

4. Boediharsono, hukum agraria Indonesia, himpunan peraturan hukum tanah

3 Mahasiswa mengetahui dan dapat menjelaskan sejarah pengaturan tata ruang dan tata guna tanah

- sejarah pengaturan tata ruang

- sejarah pengaturan tata guna tanah

- penataan ruang pada masa SVO, UU no. 24/1992

- penatagunaan tanah sebelum UU no. 5 /1960 dan setelah UU no.5/1960



3. Aca Sugandhy, penataan ruang dalam pengelolaan lingkungan hidup

4. Boediharsono, Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Hukum Tanah

4 Mahasiswa mengetahui dan dapat menjelaskan kewenangan hak menguasai Negara atas sumber daya agraria

- hak menguasai Negara dalam penataan ruang

- hak menguasaai Negara dalam tata guna tanah

- penyusunan RUTR,RUTRK,RUTRD

- Tanah terlantar- Landreform- Pengadaan dan

penggunaan tanah untuk kepentingan umum

- Redistribusi tanah- Konsolidasi tanah



3. penataan ruang dalam pengelolaan lingkungan hidup


5. Friedman Jhon, Perkiraan perkembangan masyarakat Indonesia

6. Arie Sukanti

Hutagalung SH,MLI, program retrisbusi tanah di Indonesia

5 Mahasiswa mengetahui dan dapat menjelaskan peran masyarakat dalam penataan ruang dan tata guna tanah

- peran masyarakat dalam penataan ruang

- peran masyarakat dalam tata guna tanah

- Hak dan kewajiban masyarakatdalam penataan ruang dan penatagunaan tanah

- Kasus-kasus penataan tanah yang menimbulkan konflik di tengah masyarakat





6 Mahasiswa mengetahui dan dapat menjelaskan penatan ruang dan tata guna tanah dengan adanya otonomi daerah

Tat ruang dan tata guna tanah dalam otonomi daerah

- penataan ruang oleh pemerintah daerah

- sinkronisasi penataan ruang daerah dengan tata ruang nasionalregional dan daerah lain

- tata guna tanah dalam rangka otonomi daerah





7 Mahasiswa mengatahui dan dapt menjelaskan tat ruang dan tata guna tanah dalam rangka pembangunan ekonomi dengan adanya investasi

- tata ruang dalam pembangunan sector kehutanan , perkebunan, pertambangan dan industri

- tata ruang dan tata guna tanah dalam penyediaan sarana pelayanan untuk meningkatkan investasi

- tata ruang dan tata guna tanah dalam penyediaan perumahan dan sarana penunjang investasi dalam era globalisasi

- tata ruang dan tata guna tanah untuk kehutanan, perkebunan, pertambangan dan industri

- perubahan tata ruang dan tata guna tanah untuk pembangunan sarana dan prasarana pelayanan dalam investasi

- perubahan subyek dan obyek pengguna ruang dan tanah dengan adanya era globalisasi





Judul Matakuliah : Hukum Pendaftaran TanahKode Matakuliah : HKA / 2 SKSDeskripsi Singkat : Matakuliah hukum pendaftaran tanah menjelaskan pengertian pendaftaran tanah dan hukum

pendaftran tanah, latar belakang dan tujuan pendaftaran tanah, sumber hukum pendaftran tanah, azas-azas dan system penyelenggaraan pendaftaran tanah meliputi pendaftaran tanah hak barat (konversi), pendaftaran tanah hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha hak pakai dan hak pengelolaan atas tanah Negara, pendaftaran hak milik atas tanah RSS, pendaftran tanah wakaf, pendaftaran pemindahan dan peralihanhak, pendaftran pembebanan hak atas tanah dan masalah-masalah yang timbul dalam pendaftaran tanah.

Tujuan Instruksi Umum : setelah mempelajari hukuma agrarian dan hukum pertanahan mahasiswa dapat menguraikan secara teoritis yuridisberkaitan dengan pendaftran tanah dan hukum pendaftaran tanah, dapat mengetahui perkembanganya dan mahasiswa dapat menganalisa setiap masalah dalam pendaftaran tanah.

No Tujuan Instruksi Umum Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan WaktuTatap Muka

Kepustakaan

1 2 3 4 5 61 Mahasiswa mengerti dan dapat

menjelaskan pengertian pendaftarn tanah dan hukum pendaftaran tanah, latar belakang lahirnya pendaftran tanah, tujuan pendaftran tanah, sumber hukum pendaftran tanah dan masalah yang timbul dalam pendaftaran tanah.

Pendahuluan 1. pengertian pendaftaran tanah dan hukum pendaftaran tanah

2. latar belakang lahirnya pendaftaran tanah.

3. tujuan pendaftaran tanah

4. sumber hukum pendaftaran tanah.

2 X 1. Prof. Boedi Harsono, hukum agraria Indonesia , sejarah pembentukan UU pokok agraria. Isi dan pelaksanaanya, Djambatan, Jakarta, 1999

2. Prof. Dr. Drs. Notonegoro, SH, politik hukum dan pembangunan agrarian di Indonesia. Bina Aksara, Jakarta, 1984

2 Mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan, azas-azas pendaftaran tanah, system pendaftaran tanah, hak-hak atas tanah yang dapat didaftrakan dan masalah yang timbul dalam pendaftaran tanah

Pendaftaran tanah

1. penyelenggaraan pendaftaran tanah

2. Azas-azas pendaftaran tanah

3. system pendaftaran tanah

4. hak-hak atas tanah yang dapat didaftarkan

5. masalah-masalah yang timbul dalam pendaftaran tanah

2 X 1. Prof.Mr.Dr. S.Gautama, Tafsiran UU pokok agrarian, Alumni Bandung, 1973

3 Mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan pengertian konversi dan hak yang harus dikonfersi, aturan hukum tentang konfersi, tatacara

Pendaftaran bekas hak barat atas tanah (konversi)

1. pengertian konversi2. sejarah terjadinya

hak-hak barat3. bentuk-bentuk hak

atas tanah yang

1 X

pendaftran hak atas tanah sebagai pelaksanaan konversi, serta masalah yang timbul dalam pelaksanaan konversi.

harus dikonversi4. ketentuan tentang

konversi5. tatacara

pendaftaran hak atas tanah sebagai pelaksanaan ketentuan tentang konversi

6. masalah yang timbul dalam konversi

4 Mahasiswa mengeti dan dapat menjelaskan, pengertian tanah milik, pengertian tanah milik, ketentuan hukum tentang pendaftaran tanah, proses dan tatacara pendaftaran tanah, dan masalah yang timbul dalam pendaftaran tanah milik

Pendaftaran tanah hak milik

1. pengertian tanah hak milik

2. terjadinya hak milik3. ketentuan hukum

tetang pendaftaran tanah hak milik

4. proses dan tatacara pendaftaran tanah hak milik

5. masalah yang timbul dalam pendaftaran tanah hak milik

2 X

5 Mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan pengertian hak guna usaha, terjadinya hak guna usaha, ketentuan tentang pendaftaran hak guna usaha , proses dan tatacara pendaftaran tanah hak guna usaha.

Pendaftaran hak guna usaha

1. pengertian hak guna usaha

2. terjadinya hak guna usaha

3. ketentuan tentang pendaftran tanah hak guna usaha

4. proses dan tata cara pendaftaran tanah hak guna usaha

5. masalah yang timbul dalam pendaftaran tanah hak guna usaha

1 X

6 Mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan, pengertian hak guna bangunan, terjadinya hak guna bangunan, ketentuan hukum untuk mendapatkan hak guna bangunan, proses dan tatacara pendaftaran tanah hak guna bangunan

Pendaftaran hak guna bangunan

1. pengertian hak guna bangunan

2. terjadinya hak guna bangunan

3. ketentuan hukum untuk mendapatkan hak guna bangunan

4. proses dan tatacara pendaftaran tanah hak guna bangunan

5. masalah yang timbul dalam pendaftaran hak guna bangunan.

1 X

7 Mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan pengertian hak pakai, terjadinya hak pakai, ketentuan hukum untuk mendapatkan hak pakai atas tanah Negara, proses dan tatacara pendaftaran tanah hak pakai

Pendaftaran hak pakai atas tanah Negara

1. pengertian hak pakai

2. terjadinya hak pakai tanah Negara

3. ketentuan hukum untuk mendapatkan hak pakai atas tanah Negara

4. proses dan tatacara pendaftaran tanah hak pakai atas tanah Negara

5. masalah yang timbul dalam pendaftaran hak pakai atas tanah Negara

1 X

8 Mahasiswa mengerti dan dapat Pendaftaran hak 1. pengertian hak 2 X

menjelaskan pengertian hak pengelolaan, terjadinya hak pengelolaan, ketentuan hukum untuk mendapatkan hak pengelolaan atas tanah Negara, proses dan tatacara pendaftaran tanah hak pegnelolaan atas tanah Negara

pengelolaan atas tanah Negara

pengelolaan atas tanah Negara

2. terjadinya hak pengelolaan atas tanah Negara

3. ketentuan hukum untuk mendapatkan hak pengelolaan atas tanah Negara

4. proses dan tatcara pendaftaran tanah hak pengelolaan atas tanah Negara

5. masalah yang timbul dalam pendaftara hak-hak pengelolaan atas tanah Negara

9 Mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan pengertian tanah wakaf, terjadinya hak atas tanah wakaf, ketentuan hukum tentang tanah wakaf, proses dan tatacara pendaftaran tanah wakaf

Pendaftaran tanah wakaf

1. pengertian tanah wakaf

2. terjadinya hak atas tanah wakaf

3. ketentuan hukum tentang tanah wakaf

4. proses dan tatacara pendaftaran tanah hak guna bangunan

5. masalah yang timbul dalam pendaftaran

1 X

10 Mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan pengertian pemindahan hak atas tanah, bentuk-bentuk pemindahan hak atas tanah , ketentuan hukum tentang pendaftaran pemindahan hak atas tanah

Pendaftaran pemindahan hak atas tanah

1. pengertian pemindahan hak atas tanah

2. bentuk-bentuk pemindahan hak atas tanah

3. ketentuan hukum tentang pendaftaran pemindahan hak atas tanah

4. pembuatan akta pemindahan hak

5. pendaftaran pemindahan hak

1 X

11 Mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan pengertian hak tanggungan atas tanah, ketentuan hukum tentang pendaftran pembebanan hak tanggungan atas tanah, tatacara pembebanan hak tanggungan atas tanah, pendaftaran hak tanggungan atas tanah

Pendaftaran pembebanan hak atas tanah atau hak tanggungan atas tanah

1. pengertian hak tanggungan atas tanah

2. ketentuan hukum tentang pendaftaran pembebanan hak tanggungan atas tanah

3. tatacara pembebanan hak tanggungan atas tanah

4. pendaftaran hak tanggungan atas tanah

1 X

12 Mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan pengertian hak milik atas tanah RSS dan RS, terjadinya hak milik atas tanah RSS dan RS, ketentuan hukum untuk mendapatkan hak milik atas tanah untuk RSS dan RS, proses dan tatacara pendaftaran tanah hak milik

Pendaftaran hak milik atas tanah untuk RSS dan RS

1. pengertian hak milik atas tanah RSS dan RS

2. terjadinya hak milik atas tanah RSS dan RS

3. ketentuan hukum untuk mendapatkan hak milik atas tanah

1 X

untuk RSS dan RS RSS dan RS4. proses dan tatacara

pendaftaran tanah hak milik untuk RSS dan RS

Judul Matakuliah : Hukum Agraria

Deskripsi Singkat : Hukum Agraria mepelajari pengertian hukum agraria dan hukum tanah, politik hukum pertanahan nasional dalam UUD 1945 dan hubungan dengan UUPA, ruan lingkup hukum agraria, perkembanganya sebagai ilmu hukum yang berdiri sendiri, dasar-dasar dan sumber hukum agrarian / hukum tanah, azas hukum tanah nasional, hak-hak penguasaan atas tanah, hak-hak atas tanah, pembebanan hak atas tanah, peralihan hak atas tanah, pengadaan tanah, land reform, serta tata guna tanah.

Tujuan Instruksional Umum : setelah mempelajari hukum agraria dan hukum pertanahan mahasiswa akan dapat menguraikan secara teoritis / yuridis yang berkaitan dengan hak penguasaan atas tanah, dapat mengetahui perkembanganya dan mahasiswa mampu menganalisa setiap masalah pertanahan.

No Tujuan Instruksi Umum Pokok Bahasan Sub Pokok BahasanWaktuTatap Muka

Kepustakaan


menjelaskan pengertian hukum agraria sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri, objek dan ruang lingkup hukum agraria, landasan konstitusi dan politik hukum agrarian serta perkembangan hukum agrarian

Hukum agrarian sebagai cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri

1. pengertian hukum agrari nasional dan hukum tanah

2. politik hukum pertanahan nasional dalam UUD 1945 dan hubunganya dengan UUPA

3. ruang lingkup kajian hukum agrarian/hukum tanah

4. dasar-dasar dan sumber hukum agrarian/hukum tanah

5. perkembangan hukum agraria

2 X Prof.Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, sejarah pembentukan Undang-undang pokok agraria, Isi dan pelaksanaanya, djambatan Jakarta

Prof.Dr.Drs. Notonagoro, SH, politik hukum dan pembangunan agrarian di Indonesia, bina aksara Jakarta, 1984

2 Mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan perkembangan hukum agrarian, masa sebelum datangnya penjajahan, masa penjajahan, masa kemerdekaan, sebelum dan sesudah berlakunya UUPA

Sejarah dan perkembangan hukum agrarian

1. hukum agraria sebelum era colonial

2. hukum agrarian dalam era colonial

3. politik hukum agraria dalam UUD 1945 dan UUPA

2 X Prof.Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, sejarah pembentukan Undang-undang pokok agraria, Isi dan pelaksanaanya, djambatan Jakarta

R Atang Ranumiharja, SH perkembangan hukum agraria di Indonesia, Tarsito, Bandung

3 Mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan hukum pertanahan sebagai bagian dari hukum agraria, menjelaskan objek kajian hukum pertanahan serta sumber-sumber hukm dan peraturan pelaksana

Hukum pertanahan sebagai bagian hukum agrarian

1. latar belakang2. politik hukum

agraria dan perkembangan hukum agrarian

3. objek dan ruang lingkup kajian hukum pertanahan

4. sumber hukum dan peraturan pelaksana

2 X Prof.Dr.Drs. Notonagoro, SH, politik hukum dan pembangunan agrarian di Indonesia, bina aksara Jakarta, 1984

4 Mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan azas-azas hukum pertanahan nasional yangmenjadi landasan perkembangan hukum pertanahan nasional

Azas-Azas hukum pertanahan nasional

1. Azas hak ulayat dalam hukum adat

2. azas hak menguasai Negara

3. Azas fungsi social4. Azas pembatasan

hak5. Azas produktif aktif6. Azas persamaan hak7. Azas usaha bersama8. Azas pemanfaatan9. Azas konservasi

2 X UUPA

Pasal 3,5

Pasal 1,2Pasal 6Pasal 7,10,11Pasal 10,11Pasal 9Pasal 12,13Pasal 14,15Pasal 15

5 Mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan hak-hak atas tanah dalam perkembangan

Hak-hak atas tanah

1. hak milik2. hak guna usaha3. hak guna bangunan

3 X UU No.5 /1960 (UUPA)Prof.Dr. Sudargo Goutama, Tafsiran Undang-Undang Pokok

hukum pertanahan nasional 4. hak pakai5. hak sewa6. hak membuka tanah7. hak memungut hasil

hutan8. hak-hak lain yang

akan ditetapkan dengan undang-undang, serta hak yang disebut dalam pasal 53 UUPA (hak yang sifatnya sementara)

Agraria, Alumni Bandung

6 Mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan pengertian, dasar hukm dan pelaksanaan konversi hak atas tanah

Konversi Hak atas tanah

1. pengertian2. dasar Hukum3. pelaksanaanya

1 X UU no.5/1960 (UUPA)

7 Mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan pengertian, tujuan dan dasar hukum serta pelaksanaan pengadaan

Pengadaan tanah

1. pengeertian2. tujuan pengadaan

tanah- untuk kepentingan

umum- untuk kepentinan

usaha3. dasar hukum

pengadaan tanah4. pelaksanaan

pengadaan tanah5. pencabutan hak atas

tanah untuk pengadaan tanah bagi kepentingan

2 X`

8 Mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan pengertian, dasar hukum dan tujuan serta cara pelaksanaan pembebanan hak atas tanah

Pembebanan hak atas tanah

1. pembebanan dengan hak tanggungan

2. pembebanan hak atas tanah dengan hak lainya

1 X

9 Mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan bentuk-bentuk peralihan hak atas tanah, dasar hukum, serta cara pelaksanaanya

Peralihan hak atas tanah

1. jual beli2. penukaran3. penghibahan4. pemberian dengan

wasiat5. pemberian menurut

adapt6. perbuatan lain yang

dimaksudkan untuk memindahkan hak milik- Imbreng

(pemasukan dalam usaha)

- Wakaf- dll

2 X

10 Mahasiswa memahami dan mengerti serta dapat menjelaskan latar belakang, tujuan dan fungsi pendaftran tanah, dasar hukum serta prosedur pelaksanaan pendaftaran tanah

Pendaftaran tanah

1. latar belakang2. tujuan3. dasar hukum dan

peraturan pelaksanaannya

1 X

11 Mahasiswa mengerti dan memahami serta dapat menjelaskan latar belakanng pengertian, tujuan dan fungsi, dasar hukum serta prosedur

Land reform 1. latar belakang2. tujuan3. dasar hukum dan

peraturan pelaksanaanya

1 X

pelaksanaan land reform.

12 Mahasiswa memahami dan mengerti serta dapat menjelaskan latar belakang pengeertian, tujuan dan fungsi, dasar hukum, langkah kebijakan dan perkembanganya tataguna tanah.

Tataguna tanah 1. latar belakang2. tujuan3. dasar hukum dan

peraturan pelaksanaannya

1 X

Judul Matakuliah : Etika dan Tanggung Jawab Profesi HukumNomor Kode Matakuliah : HKF 8103 / 2 SKSDeskripsi Singkat : Etika dan Tanggung jawab profesi hukum bertujuan menanamkan nilai-nilai etis yang luhur (yang

bermoral dan beretika) dalam menjalankan profesinya kelak.Tujuan Instruksi Umum : diharapkan mahasiswa menjadi orang yang hormat kepada hukum dan juga turut serta berperan aktif

menegakan kewibawaan hukum yang demokratis dalam masyarakat.

No Tujuan Instruksi Khusus Pokok Bahasan Sub Pokok BahasanWaktuTatap Muka

Kepustakaan

1 2 3 4 5 61 Setelah mengikuti kuliah ini

diharapkan mehasiswa dapat memahami etika dan profesi hukum

Pemahaman tentang arti penting etika dan tanggung jawab profesi

a. pentingnya pendidikan etika profesi

b. pengertian etika dan profesi

c. hubungan agama, hukum dan etika

d. hubungan etika dan

4 X 1. TAP MPR No.II/MPR/19932. KEP.Mendikbud No.17/D/O/19933. Etika dan profesi hukum,

Suhawardi k Lubis4. Etika dan profesi hukum, B

Arief Shidartha5. Pembaharuan pendidikan

profesi hukume. nilai dan fungsi kode

etikf. etika bahagian dan

filsafat

hukum dan pembinaan profesi, Mochtar Kasuma Atmaja.

6. Etika Sosial, Frans Magnus Suseno

7. Etika, K. Bertens8. Etika Profesi Hukum, Abdul

Kadir Muhammad9. Penasehat dan bantuan

hukum, Martiman Projo Hamijoyo

2 Setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami latar belakang tentang etika pada umumnya.

Aliran/teori-teori tentang

a. hedonismeb. utilitarianismec. vitalismed. Eudemonismee. Deontologif. Positivismeg. Idealisme

2 X 1. Etika, K Bertens2. Etika Profesi Hukum,

Suhawardi K Lubis3. Etika Profesi Hukum, JE Kanter

3 Setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami nilai-nilai dan tanggung jawab moral dalam mengemban profesi hukum

Profesi dan tanggung jawab moral

a. wujud dan tanggung jawab moral

b. perwujudan dan tanggung jawab moral

c. nilai-nilai moral profesi penegakan hukum

d. ukuran nilai kepribadian yang kuat

e. etika dan etos moralitas

3 X 1. etika profesi hukum, E. Sumaryono

2. The Morality of Law, Lon L. Fuller

3. Etika, K. Bertens

4 Setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mahasiswa diharapkan memahami arti penting profesi hukum dank ode etiknya

Profesi hukum dank ode etiknya

a. profesi hukumb. profesi jaksac. profesi pengacara

dan advokatd. profesi notariese. profesi kepolisian

4 X 1. UU Kehakiman No. 14 / 19702. UU Kejaksaan No. 5 / 19913. UU Advokat No. 18 / 20034. UU Kepolisian No. 2 / 20025. PJN Notaris Stb 1860 No.36. Surat Keputusan Jaksa Agung

No.Kep-088/JA/9/78 tentang pembinaan mental keluarga kejaksaan

7. SKEP JAKGUNG No. Kep 074/JA/7/1978 tentang pengesahan Panji Adhyaksa

8. Kode Etik Hakim9. ode Etik Notaris

5 Setelah mengikuti kuliah ini diharapkan mehasiswa dapat mengetahui dan memahami lembaga pengawasan profesi hukum

Pembinaan dan pengawasan profesi hukum

a. profesi hakimb. profesi jaksac. profesi pengacara

dan advokatd. profesi notariese. profesi kepolisian

2 X 1. UU Kehakiman No. 14 / 19702. UU Kejaksaan No. 5 / 19913. UU Advokat No. 18 / 20034. UU Kepolisian No. 2 / 20025. PJN Notaris Stb 1860 No. 36. surat Keputusan jaksa Agung

No.Kep 088/JA/9/78 tentan pembinaan mental keluarga Kejaksaan

7. SKEP JAKGUNG no. kep 074/JA/7/1978 tentang pengesahan Panji Adhyaksa

8. SE MAhkamah Agung No. 2/1984 tentang pengawasan notaries

9. kode etik hakim10. kode etik notaries

Nama Matakuliah : Hukum Lingkungan Kode Matakuliah : HKG 312 / 2 sksSkripsi singkat : mempelajari dasar-dasar hukum tentang hukum lingkungan yang meliputi latar belakang lahirnya

disiplin hukum lingkungan, lahirnya kesadaran lingkungan hidup ditingkat global dan Indonesia. Kewenangan dan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, instrument-instrumen hukum lingkungan, hak dan kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup, AMDAL, pengendalian pencemaran air, penendalian pencemaran udara, pengendalian penemaran laut, engelolaan limbah B3, konsevasi sumber daya alam hayati, penegakan hukm administrative, aspek perdata dan aspek pidana serta menelaah dan menganalisa kasus lingkungan.

Tujuan Instruksional Umum : setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa akan dapat menguraikan secara teoritis yuridis terhadap permasalahan hukum yanbg berkaitan dengan lingkungan dan perkembanganya, serta mempunyai pengetahuan dan kemapuan untuk menganalisa setiap permasalahan lingkungan.


Kepustakaan

1 2 3 4 5 61TR

Mahasiswa dapat menjelaskan latar belakang lahirnya disiplin hukum lingkungan

Latar belakang lahirnya disiplin hukum lingkungan

1. masalah-masalah lingkungan

2. sebab-sebab timbulnya masalah lingkungan- perkembangan

ilmu pengetahuan dan tekhnologi

- penduduk3. dampak dari

masalah-masalah lingkungan- kesehatan

1 X NHT.Siahaan, Ekoogi Pembangunan dan hukum tata lingkungan, erlangga, Jakarta, 1987Haarun M Husein, Lingkungan hidup : masalah, pengelolaan, dan penegakan hukumnya, Bumi Aksara, Jakarta, 1993

- biaya ekonomi- estetika- kerusakan

ekositem

2TR

Mahasiswa akan dapat menjelaskan perkembangan lahirnya kesadaran lingkungan hidup ditingkat global dan Indonesia

Lahirnnya kesadaran lingkungan hidup di tingkat global dan Indonesia

1. Global- Deklarasi

Stokholm, 1972- Deklarasi Rio

19922. Indonesia- komisi-komisi

internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia

- pembentukan tim pembuat UULH Indonesia

- lahirnya UU No.4 tahun 1982 tentang ketetuan pokok pengelolaan lingkungan.

- UU No.23 / 1997 tentang pengelolaan ling. Hidup

3TR

Mahasiswa dapat menjelaskan kewenangan dan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia

Kewenangan dan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia

1. kewenangan menteri Negara lingkungan hidup dan BAPEDAL

2. Bapedal wilayah3. Menteri Sektoral4. Pemda dan

BapedaldaBerdasarkan UU No.23 / 1997 dan UU No.22/1999

1 X UU No.23 tahun 1997UU No. 22 Tahun 1999

4RB

Mahasiswa dapat menjelaskan bentuk-bentuk instrument hukum lingkungan

Instrument-instrumen hukum lingkungan

Pengertian dan fungsi :1. buku mutu

lingkungan hidup2. buku mutu ambient3. buku mutu limbah4. buku mutu emisi5. criteria buku

kerusakan lingkungan hidup

6. perizinan7. analisis mengenai

dampak lingkungan8. peran serta

masyarakat9. insentif ekonomi10. audit lingkungan

2 X Harun M Husein, Berbagai aspek hukum AMDAL, Bumi Aksara Jakarta, 1992UU No. 23 Tahun 1997Peraturan pemerintah

5RB

Mahasiswa dapat menjelaskan hak dan kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup

Hak-hak dan kewajiban dalam pengelolaan lingkungan hidup

1. arti penting hak atas lingk.hidup yang baik dan sehat

2. hak dan kewajiban untuk berperan seta dalam pengelolaan ling. Hidup

3. hak untuk mendapatkan informasi ling. Hidup

4. kewajiban-kewajiban sector usaha

1 X UU No. 23 tahun 1997

6KW

Mahasiswa mengetahui dan memahami tentang analisa mengenai dampak lingkungan

Analisa mengenai danpak lingkungan

1. Fungsi AMDAL2. pengaturan hukum

tentang AMDAL- PP No. 29 /

1986- PP No. 51 /

1993- PP No. 27 /

1999

1 X F. Gunawan Suratmo, Analisis mengenai danpak lingkungan, Gajah Mada University Press, 1991UU No. 23 / 1997PP No. 29 / 1986PP No. 51 / 1993PP No. 27 / 1999

7KW

Mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengendalian pencemaran air

Pengendalalin pencemaran air berdasarkan PP no. 20 / 1990

1. Instansi yang berwenang

2. Instrumen-instrumen hukum untuk pengendalian pencemaran dan perusakan laut

3. kewajiban sector usaha

4. sanksi-sanksi

PP no. 82 tahun 2001

8KW

Mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengendalian pencemaran udara

Pengendalian pencemaran udara


2. Instrumen-instrumen hukum untuk pengendalian pencemaran dan perusakan udara


4. sanksi-sanksi

1 X PP No. 41 tahun 1999PP No. 4 tahun 2001

9KW

Mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengendalian pencemaran dan perusakan laut

Pengendalian pencemaran dan perusakan laut berdasarkan PP No.19 tahun 1999


2. Instrumen-instrumen hukum untuk pengendalian pencemaran dan perusakan udara


4. sanksi-sanksi

1 X PP No. 19 tahun 1999

10TR

Mahasiswa mengetahui tentang penelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun

Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun

1. riwayat singkat pengaturan :- PP No. 19 /

1994- PP No. 12 /

1995- PP No. 18 /

1999- PP No. 85 /

19992. Instansi yang

berwenang3. Instrumen –

instrumen hukum pengelolaan limbah B3


5. sanksi-sanksi

1 PP no. 18 tahun 1999PP No. 85 tahun 1999Disertasi Takdir Rahmadi

11ADE

Mahasiswa mengetahui tentang konservasi sumber daya alam hayati

Konservasi sumber daya alam hayati

1. pengertian strategi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

2. larangan –larangan dan sanksi-sanksi berdasarkan UU No.

2 X UU No. 5 Tahun 1990UU no. 41 Tahun 1999

5 tahun 19903. kebijakan

pengelolaaan hutan berdasarkan larangan-larangan dan sanksi-sanksi menurut UU No. 41 tahun 1999

12ADE

Mahasiswa mengetahui tentang penegakan hukum adminsitrasi

Penegakan hukum administrasi

1. pengawasan2. sanksi-sanksi

administrasi yang diatur dalam UU No. 23 tahun 1997

UU No. 23 Tahun 1997

13SH

Mahasiswa mengetahui tentang proses penyelesaian sengketa lingkungan hidup

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup

1. pertanggungjawaban perdata berdasarkan kesalahan (liability based on fault)

2. pertanggungjawaban tidak berdasarkan kesalahan (strict liability)

3. ganti kerugi4. kasus-kasus

gugatan linkungan perdata di indonesia

Siti Sundarai Rangkuti, hukum lingkungan kebijaksanaan Lngkungan dalam proses pembangunan hukum nasional Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya, 1986Suparto Wijoyo, Sengketa Lingkungan, AUP, Surabaya, 1999

1. pengertian gugatan perwakilan (class action)

2. tatacara pengajuan gugatan perwakilan

3. perbandingan dengan Negara-negara lain, misalnya Ausytralia dan Amuerika Serikat

1. Pengertian, fungsi dan ruang lingkup dari hak gugat LSM

2. perkembangan dan dasar hukumnya dalam UU No. 23/1997 dan UU.41/1999

3. kasus-kasus gugatan oleh LSM di Indonesia

2 X

14SH

Mahasiswa mengetahui bagaimana bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan negosiasi, mediasi dan arbitrase

1. pengertian negosiasi, mediasi adan arbitrase

2. kasus di Indonesia3. pengaturanya di

Indonesia

1 X Suparto Wijoyo, Sengketa Lingkungan, AUP, Surabaya, 1999

15ADE

Mahasiswa dapat menjelaskan penegakan hukum lingkungan pidana

Penegakan hukum lingkungan pidana

1. delik materil dan delik formil

2. pertanggungjawaban pidana individual dan koperasi

3. PPNS dan Kewenanganya dalam Undang-Undang no. 23 tahun 1997

1 X UU No. 23 tahun 1997

CATATAN :TR : TAKDIR RAHMADIRB : REMBRANDTKW : KURNIA WARMANADE : FRENADDIN ADEGUSTARASH : SUKANDA HUSEIN

Judul Matakuliah : Hukum KepegawaianNomor Kode / SKS : HKA 6302 / 2 SKSDeskripsi Singkat : Matakuliah hukum kepegawaian menjelaskan pengertian hukum kepegawaian/pegawai negeri, jenis

dan kedudukan, kewajiban dan hak pegawai negeri, pengangkatan pegawai negeri dan manajemen pegawai negeri, kepangkatan pegawai negeri, pembinaan pegawai negeri, hukum disiplin pegawai negeri serta pemberhentian pegawai negeri.

Tujuan Instruksi Umum : setelah mempelajari hukum kepegawaian mahasiswa akan mampu menerangkan secara teoritis yuridis sehubungan dengan masalah kepegawaian/pegawai negeri dan melihat perkembangannya serta mampu menganalisa setiap masalah kepegawaian yang timbul.


Kepustakaan


menjelaskan pengertian pegawai negeri, unsure-unsur kepegawaian negeri dan dasar pengaturan pegawai negeri

Pendahuluan / pengantar

1. pengertian pegawai negeri/kepegawaian

2. objek hukum kepegawaian

3. perlunya pegawai negeri

4. hubungan dinas public

5. segi hukum pengangkatan pegawai negeri

6. perbedaan penjabat Negara dengan pegawai negeri

7. jenis pegawai negeri

3 X 1. Moh. MAhfud MD, Hukum kepegawaian Indonesia, Liberty, Yokyakarta,19992. Mochsan, Hukum Kepegawaian, pengangkatan dalam pangkat pegawai negeri sipil, 1997

2 Mahasiswa mampu menguraikan tentang kedudukan, kewajiban dan hak pegawai negeri

Kedudukan, hak dan kewajiban pegawai negeri

1. kedudukan pegawai negeri

2. hak pegawai negeri3. kewajiban pegawai

negeri

3 X 3. U.utrecht, Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia, Alumi, ABndung, 1975

3 Mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan tentang pembinaan pegawai negeri dan penggajian pegawai negeri

Pembinaan dan penggajian pegawai negeri

1. system karier2. system prestasi

kerja3. kebaikan dan

kelemahan masing-masing

4. gaji pokok pegawai negeri

5. tunjangan pegawai negeri

6. system penggajian skala tunggal

7. system penggaian skala majemuk

2 X 4. H. Nainggolan, Pembinaan Pegawai negerisipil, Liberty, Yokyakarta, 1992

4 Mahasiswa mengerti dan mampu menjelaskan tata cara

Pengangkatan dan kenaikan

1. formasi pegawai negeri

2 X 5. Sastra Djatmika, Hukum kepegawaian di Indonesia,

pengangkatan dan mengenai kepangkatan pegawai negeri

pangkat pegawai negeri

2. syarat lamaran3. latihan pra jabatan

(LPJ)4. macam kenaikan

pangkat

Djambatan Jakarta, 1989

5 Mahasiswa mengerti dan mampu menjelaskan disiplin pegawai negeri dan hukuman disiplin terhadap pegawai negeri

Disiplin pegawai negeri dan hukuman disiplin pegawai negeri

1. kewajiban-kawajiban bagi pegawai negeri

2. larangan-larangan bagi pegawai negeri

3. hukuman disiplin bagi pegawai negeri

2 X 6. peraturan pemerintah No. 30 tahun 1980 tentang disiplin pegawai negeri

6 Mahasiswa mengerti dan bisa menjelaskan tentang manajemen pegawai negeri sipil, sumpah dan kode etik

Manajemen pegawai negerisipil

1. tujuan manajemen2. kebijaksanaan

manajemen pegawai negeri

3. sumpah dank ode etik pegawai negeri

2 X 7. undang-undangn no. 43 tahun 1999 tentang kepegawaian

7 Mahasiswa mengerti dan mampu menjelaskan tentang pemberhentian pegawai negeri, tindak pidana pegawai negeri sipil

Tindak pidana pegawai negeri dan pemberhentian pegawai negeri

1. tindak pidana pegawai negeri

2. kejahatan jabatan- penggelapan

uang- penggelapan

barang-barang- pemalsuan

surat-surat- menerima

suap- penyalahguna

an kekuasaan- membuka

rahasia jabatan3. macam-macam

pemberhentian pegawai negeri

2 X 8. Mahfud. MD, Hukum kepegawaian Indonesia, Liberty, Yokyakarta, 1999

Judul Matakuliah : Land ReformNomor Kode / SKS : / 2 SKS

Deskripsi Singkat : matakuliah ini mempelajari tentang dasar-dasar land reform yang meliputi pengertian, latar belakang lahirnya kebijakan land reform, tujuan land reform dan arti penting land reform di Indonesia, pembatasan pengausaan tanah, larangan pemilikan tanah absentee, larangan pemecahan tanah pertanian, redistribus tanah, pengaturan kembalai tanah gadai tanah pertanian, pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian, penyelenggaraan land reform di Indonesia dan dibeberapa Negara sebagai perbandinan.

Tujuan Instruksi Umum : setelah mnegikuti matakuliah ini mahasiswa akan dapat menjelaskan tujuan dan arti penting pelaksanaan land reform bagi Indonesia, dapat menjelaskan persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan land reform, serta mempunyai pengetahun dan kemapuan untuk menganalisis setiap permasalahan dalam implementasi kebijakan land reform.


Kepustakaan


pengertian, latar belakan lahirnya land reform, tujuan land reform, hubungan land reform dengan land use planning dan ruang lingkup kegiatan land reform

Pendahukuan 1. pengertian matakuliah

2. pengertian land reform

3. latar belakang lahirnya kebijakan land reform- dibeberapa

Negara asing- di Indonesia

4. tujuan land reform

5. pengaturan land reform

6. hubungan land reform dengan land use planning

7. permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan land reform di Indonesia

8. runag lingkup kegiatan land reform

2 X Boedi harsono, Hukum AGraria Indonesia, Sejarah pembentukan UUPA, isi dan pelaksanaanya, Djambatan, Jakarta, 1997

AP Parlindungan, land reform di Indonesia, suatu study perbandingan, mandar maju, bandung, 1991

Maria SW Sumardjono, kebijakan pertanahan, antara regulasi dan implementasi, penerbit buku kompas, Jakarta , 2001

2 Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dan tujuan pembatasan penguasaan tanah, pengaturanya, penetapan batas maksimum penguasaan tanah dan ketentuan batas minimum penguasaan tanah

Pembatasan pengausaan tanah

1. pengertian dan tujuan pembatasa penguasaan tanah

2. pengaturan pembatasan penguasaan tanah

3. larangan pengausaan tanah secara berlebihan

4. penetapan batas maksimum pengausaan tanah- ditetapkan

berdasarkan kondisi daerah kabupaten/kota

- untuk tanah yang terdapat lebih dari satu daerah kabupaten/kota

- penetapan terhadap tanah pertanian, sawah dan tanah kering

- penetapan berdasarkan per satu “keluarga”

5. larangan pengalihan hak atas tanah kelebihan batas maksimum

6. ketentuan minimum

2 X Al Araf dan Awan Puryadi, perebutan kuasa tanah, Lappera Pustaka Utama, Yokyakarta, 2002

Barahmana Adhie dan HB Nata Menggala (Penyunting), reformasi pertanahan, Mandar MAju, Bandung, 2002

penguasaan tanah

3 Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian tanah absentee, ketentuan laranganya, tujuan dari adanya larangan pemilikan tanah absentee, dasar-dasar penentuan tanah absentee, pengecualian larangannya serta penyelesaian masalah tanah absentee

Laranan pemilikan tanah absentee

1. pengertian tanah absentee

2. dasar-dasar penetuan tanah absentee

3. tujuan larangan pemilikan tanah absentee

4. dasar hukum larangan tanah absentee

5. peristiwa-peristiwa hukum penyebab timbulnya tanah absentee

6. pengecualian larangan tanah tanah absentee

7. sanksi pelanggaran pemilikan tanah absentee

8. penyelesaian masalah tanah absentee dan hambatan-hambatanya

2 X Noer Fauzi, Resitusi, Redistribusi dan Tanure Reform, Belajar Traditional Justice dari program land reformAfrika Selatan, dalam Wnanrno Yudo dkk (editor), sosok ilmuan yang kritis dan konsisten, kumpulan tulisan peringatan 70 tahun Soetandyo Wignjosoebroto, ELSAM,HUMA dan WALHI, Jakarta, 2002

4 Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian pemecahan tanah pertanian, latar belakang dan tujuan dari larangan pemecahan itu serta bentuk atau isi ketentuan laranganya

Larangan pemecahan tanah pertanian

1. pengertian pemecahan tanah pertanian

2. latar belakang dan tujuan larangan pemecahan tanah pertanian

3. ketentuan laranganya

1 X Chaterine M Cole, Comment : Land Reform for post Apertheid South Africa, dalam Boston College Law School, B.C.Aff. Law Review 699, 1993

5 Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian redistribusi tanah dalam program land reform, tujuan redistribusi tanah, pengaturanya dan proses pemberian ganti kerugian kepada bekas pemilik serta permasalahan yang timbul dalam pelaksanaanya

Redistribusi tanah

1. pengertian redistribusi tanah

2. tujuan redistribusi tanah

3. pengaturan redistribusi tanah- PP No.224 /

1961- PP No.41 /

19644. objek

redistribusi tanah5. pembayaran

ganti kerugian terhadap bekas pemilik

6. permasalahan permasalahan pelaksanaan redistribusi tanah

2 X Hasan Wargakusumah dkk, Hukum Agraria I, Buku Panduan MAhasiswa, APTIK dan Gramedia, Jakarta 1995

6 Mahasiswa mampu menguraikan pengertian gadai tanah pertanian, perlunya pengaturan kembali gadai tanah pertanian, pengaturan gadaai tanah pertanian yang sudah lewet 7 tahun serta permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya

Pengaturan kembali gadai tanah perta nian

1. pengertian gadai tanah pertanian

2. latar belakang perlunya pengaturan kembali gadai tanah pertanian

3. dasar hukum pengatuan kembali gaadai tanah pertanian

4. ketentuan terhadap gadai tanah

2 X

pertannian yang telah lewat waktu 7tahun

5. permasalahan yang timbul dalam pelasanaan ketentuan tentang gadai tanah

6. penyelesaian sengketa yangberkaitan dengan gadai tanah pertanian

7

Mahasiswa dapat menjelaskan pegaturan perjanjian hasil tanah pertanian, perlunya pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian dan permsalahan yang timbul

Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian

1. pengertian dan bentuk perjanjian bagi hasil tanah pertanian

2. latar belakang perlunya pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian

3. dasar hukum pengaturan kembali perjuanjian bagi hasil pertanian tanah pertanian

4. permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan ketentuan tentang perjanjian bagi hasil tanah pertanian

1 X

8 Mahasiswa mampu menjelaskan penyelenggaraan land reform di Indonesia

Penyelenggaraan land reform di Indonesia

1. panitia land reform

2. yayasan dana land reform

3. pengadilan land reform

4. penyelenggaraan land reform dewasa ini

2 X

9 Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan penyelenggaraan land reform di Afrika Selatan dan Fhilipina sebagai perbandingan penyelenggaraan land reform di Indonesia

Penyelenggaraan land reform di beberapa Negara sebagai perbandingan

1. penyelenggaraan land reform di Afrika Selatan pasca politik Apertheid

2. penyelengaraan land reform di Philipina

2 X

Judul Matakuliah : Hukum Pengadaan TanahKode / SKS : / 2 SKSDeskripsi Singkat : matakuliah ini mempelajari tentang pengertian pengadaan tanah dan hukum pengadaan tanah, arti

penting pengadaan tanah, sumber hukum pengadaan tanah, prinsip-prinsip pengadaan tanah, panitia pengadaan tanah, musyawarah pengadaan dalam tanah, ganti kerugian, keberatan dalam pengadaan tanah, pencabutan hak atas tanah, pengadaan tanah untuk pembangunan bukan kepentingan umum.

Tujuan Instruksional Umum : setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa akan dapat menjelaskan pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum secara komprehensip, termasuk pengadaan tanah untuk yang bukan kepentingan umum, dapat pula menjelaskan persoalan-persoalan hukum yang berkaitan dengan pengadaan tanah serta mempunyai kemampuan untuk menganalisis setiap permasalahan yang timbul dalam pengadaan tanah.

No Tujuan Instruksi Khusus Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan WaktuTatap

Kepustakaan

Muka1 2 3 4 5 6

1 Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian pengadaan tanah dan hukum pengadaan tanah, arti penting pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan, sumber hukum pengadaan tanah serta permasalahan yang timbul dalam pengadaan tanah

Pendahuluan 1. pengantar matakuliah

2. pengertian pengadaan tanah

3. pengertian hukum pengadaan tanah

4. arti penting pengadaan tanah bagi pembangunan

5. sumber hukum pengadaan tanah

6. permasalahan-permasalahan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan

2 X Marta SW Sumardjono, kebijakan pertanahan antara regulasi dan implementasi, penerbit buku kompas Jakarta, 2001

Utoro Hariadi dan Masruchah (Editor), tanah, rakyat dan demokrasi, forum LSM-LPSM DIY dan YAPIKA, yokyakarta, 1995

2 Mahasiswa dapat menjelaskan pentingnya musyawarah dalam pengadaan tanah, pengertian kepentingan umum, pengertian pelepasan atau penyerahan hak, penghormatan hak, ganti kerugian dan kesesuaiannya dengan rencana umum tata ruang

Prinsip-prinsip pengadaan tanah

1. pengadaan tanah melalui musyawarah

2. hanya untuk kepentingan umum

3. pelepasan atau penyerahan hak atas tanah

4. penghormatan terhadap hak atas tanah

5. pemberian ganti kerugian

6. sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang

2 X Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, sejarah pembentukan UUPA, isi dan pelaksanaanya, Djambatan Jakarta 1997

AP Perlindungan, komentar atas undang-undang pokok agrarian, Mandar Maju, Bandung, 1993

3 Mahasiswa dapat menjelasakan pengertian panitia pengadaan tanah, proses pembentukanya, susunan organisasi, kewenangan dan tugas panitia pengadaan tanah

Penitia pengadaan tanah

1. pengertian panitia pengadaan tanah

2. pembentukan panitia pengadaan tanah provinsi dan kabupaten/kota

3. susunan panitia pengadaan tanah

4. kewenangan panitia pengadaan tanah provinsi dan kabupaten/kota

5. tugas panitia pengadaan tanah

1 X Oloan Sitorus, dkk, pelepasan dan penyerahan hak sebagai cara pengadaan tanah, Dasamedia Utama, Jakarta 1995

Al Araf danAwan Puryadi, perebutan Kuasa Tanah, Lappera Pustaka Utama, Yokyakarta, 2002

4 Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian musyawarah dalam pengadaan tanah, musyawarah secara langsung, tujuan musyawarah, para pihak dalam musyawarah, peran panitia dalam musyawarah, jalanya musyawarah dan upaya kalau musyawarah tidak tercapai

Musyawarah pengadaan tanah

1. pengertian musyawarah dalam pengadaan tanah

2. musyawarah secara langsung

3. tujuan musyawarah4. para pihak dalam

musyawarah5. peran panitia

pengadaan tanah dalam musyawarah

6. jalanya musyawarah7. bagaimana kalau

kesepakatan dalam musyawarah tidak tercapai

2 X

5 Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian ganti kerugian, objek ganti kerugian, bentuk-

Ganti kerugian dalam pengadaan

1. pengertian ganti kerugian

2. objek ganti kerugian

3 X

bentuk ganti kerugian, cara menentukan bentuk dan besarnya ganti kerugian, pemberian ganti kerugian, konsinyasi ganti kerugian, penggantian terhadap hak ulayat

tanah 3. bentuk-bentuk ganti kerugian

4. cara menentukan bentuk dan besarnya ganti kerugian

5. proses pemberian ganti kerugian

6. konsinyasi dalam pemberian ganti kerugian

7. penentuan penggantian terhadap hak ulayat masyarakat hukum adapt

6 Mahasiswa mampu menerangkan peran panitia jika musyawarah tidak tercapai, keberatan melalui pemerintah provinsi, keberatan melalui Menteri Dalam Negeri dan menteri terkait serta Menteri Kehakiman serta kewenangan presiden melalui pencabutan hak sebagai upaya terakhir pengadaan tanah untuk kepentingan.

Keberatan dalam pengadaan tanah

1. peran panitia jika musyawarah tidak tercapai

2. keberatan melalui pemerintah provinsi

3. keberatan melaui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Terkait serta Menteri Kehakiman

4. Kewenagan Presiden dalam menyelesaikan masalah melalui pencabutan hak atas tanah sebagai upaya terakhir.

1 X

7 Mahasiswa dapat menjelaskan pengertian pencabutan hak, dasar hukum pencabutan hak, prinsip dan syarat-syarat pencabutan, jenis dan proses pencabutan serta permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pencabutan hak selama ini.

Pencabutan hak atas tanah

1. pengertian pencabutan hak atas tanah

2. dasar hukum pencabutan hak atas tanah

3. prinsip dan syarat-syarat pencabutan hak atas tanah

4. jenis dan proses pencabutan hak atas tanah

5. permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pencabutan hak atas tanah selama ini

2 X

8 Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian pembangunan bukan kepentingan umum, pengertian dan latar belakang izin lokasi, persyaratan izin lokasi dan kewenanngan mengeluarkanya, cara mendapatkan tanah untuk pembangunan bukan kepentingan umum, beberapa contoh serta permasalahan yang timbul selama ini

Pengadaan tanah untuk pembangunan bukan kepentingan umum penguasaan tanah

1. pengertian pembangunan bukan untuk kepentingan umum

2. melalui proses izin lokasi

3. pengertian dan latar belakang adanya izin lokasi

4. persyaratan izin lokasi

5. kewenangan mengeluarkan izin lokasi

6. musywarah dengan pemilik atau yang menguasai tanah untuk menentukan cara mendapatkan

3 X

tanah7. melalui jual beli,

tukar menukar atau cara lain yang disepakati secara sukarela

8. beberapa contoh pengadaan tanah untuk pembanguanan bukan kepentingan umum

9. permasalahan-permasalahan yang timbul selama ini

Judul Matakuliah : Hukum PajakKode / SKS : HKA 3102Deskripsi Singkat : Mempelajari dasar-dasar dan teori tentang hukum pajak secara umum yang meliputi pengantar

penggolongan pajak, timbul dan hapusnya hutang pajak serta tata cara pemungutan pajak, penagihan hutang pajak, paja positif di Indonesia serta penyelesaian sengketa pajak

Tujuan Instruksional Umum : setelah mengikuti matakuliah ini diharapkan mahasiswa dapat menguraikan secara teoritis yuridis berkaitan dengan bidang hukum pajak secara umum disamping itu juga mahasiswa akan mempunyai pengetahuan serta kemampuan untuk melaksanakan penghitungan-penghitungan berbagai jenis pajak serta dapat menganalisa kasus-kasus yang terjadi pada bidang hukum pajak.


Kepustakaan

1 2 3 4 5 61 Mahasiswa akan dapat

menjelaskan serta mennguraikan tentang pengertian pajak. Hukum pajak, dasar pemungutan pajak serta fungsi pajak serta azas-azas pajak dan hubungan hukum pajak dengan hukum-hukum lain

Pengantar 1. pengertian pajak dan hukum pajak

2. dasar hukum pemungutan pajak dan fungsi pajak

3. azas-azas pajak4. hubungan hukum

pajak dan hukum lainya

2 X 1. R Santoso Brotodihardjo 2. Prof.Dr. Rachmat Soemitro3. Drs. Munawir

2 Mahasiswa akan dapat menjelaskan dan menguraikan tentang perbedaan antara pajak subjektif dan pajak objektif, pajak langsung dan pajak langsung serta pajak Negara

Pengelolaan pajak

1. pajak subjektif dan pajak objektif

2. pajak langsung dan pajak tidak langsung

3. pajak Negara dan pajak daerah

2 X 1. R Santoso Brotodihardjo 2. Prof.Dr. Rachmat Soemitro3. Drs. Munawir4. UU No. 34 tahun 2000 perubahan UU no. 18 / 1977

3 Mahasiswa akan dapat menjelaskan tentang kapan timbulnya dan hapusnya hutang pajak serta kewajiban

Timbulnya dan hapusnya hutang pajak

1. kewajiban pajak subjektif dan kewajiban pajak ojektf

1 X IdemMinus no. 4

pajak subjektif dan pajak objektif

2. ajaran tentang timbulnya hutang pajak

3. hal-hal yang menghapuskan hutang pajak

4 Mahasiswa akan dapat menjelaskan dan menguraikan tentang tata cara pemungutan pajak yang mencakup asas-asas pemungutan pajak, stelsel pemungutan pajak dan system pemungutan pajak

Tatacara pemungutan pajak

1. Azas-azas pemungutan pajak

2. stelsel pemungutan pajak

3. system pemungutan pajak

1 X IdemMinus no. 4

5 Mahasiswa akan dapat menjelaskan dan menguraikan tentang bagaimana cara penagihan tentang pajak, serta bagaimana pula penagihan pajak dengan surat paksa

Penagihan hutang pajak

1. tatacara penagihan hutang pajak

2. penagihan pajak dengansurat pakasa menurut UU No. 19 tahun 1997 dirubah dengan UU No. 19 tahun 2000

2 X 1. R Santoso Brotodihardjo 2. UU No. 6/1983 jo UU No.9/1994 jo UU No. 16 / 20003. UU No. 19/1997 dirubah UU No. 19 / 2000

6 Ujian Mid Semester 1 X7 Mahasiswa akan dapat

menjelaskan dan menguraikan tentang hukum pajak positif di Indonesia, yang mencakup latar belakang pembaharuan perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah serta pajak bumi dan bangunan

Hukum pajak positif di Indonesia

1. latar belakangdan tujuan perombakan (Tax reform)

2. Pajak penghasilan- subjek dan

objek pajak penghasilan

- cara menghitung pajak penghasilan

3. pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah- subjek dan

objek- cara

menghitung PPn dan PPn.BM

4. Pajak Bumi dan Bangunan- subjek dan objek

PBB- cara menghitung

PBB

6 X 1. Drs. Munawir2. Prof.Dr. Rachmat Soemitro3. UU No. 6/1983 jo UU No.

9/1994 jo UU No. 16/20004. UU No. 7/1983 jo UU No.

10/1994 jo UU No. 17/20005. UU No. 8/1983 jo UU no.

11/1994 jo UU no. 18/20006. UU no.12/1985 jo UU no.

12/1994

8 Mahasiswa akan dapat menjelaskan dan menguraikan tentang tatacara penyelesaian sengketa pajak yang mencakup hak untuk mengajukan keberatan pajak menurut UU No. 4 tahun 2002

Penyelesaian sengketa pajak

1. Hukum untuk mengajukan keberatan dan banding

2. pengadilan pajak menurut UU No. 4 tahun 2002

1 X 1. Drs. A. Munawir2. Santoso Brotodihardjo3. Prof.Dr. Rachmat Soemitro4. UU No. 4 Tahun 2002

Team Teaching :1. Hj. Ermiella Ahmad, SH (penanggung jawab)2. H. Azhar Raoef, SH3. Yuslim, SH.,MH4. Gusminarti, SH.,MH5. Fauzi, SH

Literatur :1. Rachmat Soemitro, Hukum Pajak I, PT. Eresco Bandung, 1989

Rachmat Soemitro, Hukum Pajak II, PT. Eresco Bandung, 1989Rachmat Soemitro, Pajak Penghasilan , PT. Eresco Bandung, 1984Rachmat Soemitro, Pajak Bumi Dan Bangunan, PT. Eresco Bandung, 1986Rachmat Soemitro, Pajak Pertambahan Nilai , PT. Eresco Bandung, 1984

2. Santoso Brotodihardjo, Pengantar Hukum Pajak, PT. Eresco, Jakarta Bandung 19983. S. Munawir, Perpajakan, Liberty, Jogyakarta4. Undang-Undang

1. UU No. 6 tahun 1983, tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan, UU No. 9/1994 jo UU no. 16/20002. UU No. 7 Tahun 1983, tentang pajak penghasilan, UU No. 10/1994 jo UU no. 10/20003. UU No. 8 tahun 1983, tentang pajak pertambahan nilai dan pajak pengahasilan atas barang mewah UU no.

11/1994 jo UU No.18/20004. UU No. 12 Tahun 1985, tentang pajak bumi dan bangunan, jo UU no. 12/19945. UU No. 196 tahun 1997, tentang penagihan pajak dengan surat paksa, UU No. 19/20006. UU No. 4 tahun 2002, tentang pengadilan pajak7. UU No. 34 tahun 2000 perubahan UU No. 18/1997, tentang pajak daerah

Judul Matakuliah : Hukum Keuangan DaerahKode / SKS : HKA 6304 / 2 SKSDeskripsi Singkat : Mempelajari dasar-dasar tentang hukum keuangan Negara yang meliputi pengertian, sejarah

perkembangan keuangan Negara RI, anggaran pendapatan dan belanja Negara RI, langkah-langkah penyusunan APBN, pembahasan serta pengesahan APBN, pelaksanaan APBN, pengawasan dan perhitungan APBN

Tujuan Instruksional Khusus : setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa akan dapat menguraikan secara teoritis yuridis berkaitan dengan hukum keuangan Negara secara umum yang dimulai dari pembahasan di tingkat departemen sampai pada pelaksanaan dan pengawasan serta pertanggung jawabanya.


Kepustakaan

1 2 3 4 5 61 Mahasiswa akan dapat

menjelaskan dan menguraikan tentang pengertian hukum keuangan Negara, hubungannya dengan system pemerintahan dan DPR, fungsi anggaran Negara serta badan pemeriksa keuangan

Pengantar 1. pengertian hukum keuangan Negara ,anggaran Negara serta dikaitkan dengan system pemerintahan

2. hubungan keuangan Negara dengan anggaran Negara dan DPR

3. fungsi anggaran Negara

4. materi/lsi anggaran Negara

5. badan pemeriksa keuangan

2 x 1. Dr. M. Subagio,hukum keuangan Negara

2. M. ichwan Akuntan 3. Attmimi a. Hamid S.

pengertian keuangan Negara .

4. UU 1945 pasal 235. UU No. 17 tahun 2003 tentang

keuangan Negara 6. UU No. 5 tahun 1973 tenttang

BPK 7. ICW

2 Mahasiswa akan dapat menjelaskan dan menguraikan tentang sejarah perkembangan keuangan Negara RI, dasar hukum keuangan

Sejarah perkembangan keuangan Negara

1. sejarah keuangan Negara RI

2. dasar hukum keuangan Negara RI

3. isi dan materi ICW, dan UU No.17 tahun 2003

2 x 1. M. Subagio,hukum keuangan Negara

2. UU 1945 pasal 233. ICW4. UU No. 17 tahun 2003

3 Mahasiswa akan dapat manjelaskan dan menguraikan tentang kedudukan PBN dalam kaitanya dengan GBHN UUD 1945 dan pancasila, serta unsure-unsure APBN ,fungsi APBN dan siklus dan komposisi APBN

APBN 1. Kedudukan APBN dalam kaitanya dengan GBHN, UUD 1945, Dan Pancasila

2. unsur –unsur APBN3. fungsi APBN 4 siklus kegiaan APBN 5 bentuk dan

komposisi APBN

2 X 1. M. Subagio,hukum keuangan Negara

2. M. ichwan Akuntan 3. APBN4. GBHN5. UU No. 22/1999 tentang

pemerintahan di daerah.

4 Mahasiswa dapat mnejelaskan dan menguraikan tentang

Penyusunan RUU APBN

1. dasar-dasar penyusunan APBN

3 X 1. UUD 1945 pasal 23 dan pasal 5

tatacara penyusunan RUU APBN yang melingkupi dasar-dasar penyusunan, rancangan UU APBN instansi yang terkait dalam penyusunan dan langkah-langkah penyusunan RAPBN

2. Azas-azas penyusunan APBN

3. rancangan UU APBN4. Instansi yang terkait

dalam penyusunan RAPBN

5. langkah-langkah penyusunan RAPBN

2. M. Ichwan, Liberty, Jokyakarta, 1998

3. M. Subagio, Rajawali Press, 1998

4. UU No. 17 tahun 20035. Tata Tertib DPRI

5 Mahasiswa dapat menjelaskan dan menguraikan bagaimana mekanisme pembahasan/pengesahan RUU APBN ditingkat DPR, serta materi-materi yang dibahas

Pembahasan/pengesahan RUU APBN

1. dasar hukum pembahasan

2. materi yang dibahas- satuan anggaran- nota keuangnan

3. persetujuan oleh DPR

3 X 1. M. Ichwan2. M. Subagio3. UUD 1945 pasal 23 dan pasal

54. UU No. 17 tahun 20035. tata tertib DPR RI

6 Mahasiswa dapat menjelaskan dan menguraikan tentang pelaksanaan APBN, meliputi landasan hukum pelaksanaan APBN, para penjabat yang terkait dalam rangka pelaksanaan, tahun anggaran serta pelaksanaan APBN

Pelaksanaan APBN (UU APBN)

1. landasan hukum pelaksanaan APBN

2. Para penjabat yang terkait dalam pelaksanaan APBN

- pengelolaan administratif/umum

- pengelolaan kebendaharaan

3. pelaksanaan APBN

2 X 1. UUD 19452. UU APBN3. Kepres perincian Anggaran4. Kepres pelaksanaan UU APBN5. M. Ichwan6. M. Subagio7. UU No. 17 tahun 2003

7 Mahasiswa dapat menjelaskan dan menguraikan tentang pengertian pengawasan serta tujuan pengawasan APBN, ruang lingkup pengawasan, penyebab dan danpak lemahnya pengawasan serta jenis-jenis dan tatacara pengawasan APBN

Pengawasan pelaksanaan APBN

1. pengertian pengawasan

2. tujuan pengawasan3. runag lingkup

pengawasan4. penyebab dan

danpak lemahnya pengawasan

5. jenis-jenis pengawasan

6. tatacara pengawasan APBN

1 X 1. M. Ichwan2. M. SUbagio

8 Mahasiswa dapat menjelaskan dan menguraikan bagaimana pertanggungjawaban dan perhitungan APBN

Pertanggung jawaban APBN

Pertanggungjawaban APBN

1 X 1. M. Ichwan2. M. SUbagio

Judul Matakuliah : Hukum Antar WewenangNomor Kode / SKS : / 2 SKSDeskripsi Singkat : mendalami pemahaman menngenai kewenangan public khusus dalam ruang lingkup pemerintahan

yang meliputi dasar kewenangan dan kelembagaan pemerintah pusat dan daerah, sumber kewenangan, bentuk kewenangan, hubungan antar kewenangan satu sama lain sesamanya ditingkat pusatmaupun ditingkat daerah serta antar wewenang, alternative penyelesaian perselisihan wewenang, termasuk eksistensi peradilan dalam penyelesaian perselisihan antar wewenang.

Tujuan Instruksional Umum : setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa akan memiliki pengetahuan yang memadai untuk dasar analisis pemecahan masalah antar wewenang public, khusus dalam lingkup pemerintahan.


Kepustakaan

1 2 3 4 5 61 Mahasiswa dapat memahami

dan menjelaskan kewenangan public dalam penyelenggaraan Negara

Kewenangan public dalam penyelenggaraan Negara

1. pengertian wewenang dalam hukum public

2. sumber kewenangan public3. kelembagaan dan kewennangn

serta hubungan satu sama lain

1 X 1,2,3

2 Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan lingkup kewenangan pemerintahan pusat, serta hubungan antar wewenang sebagai sebuah system pemerintahan

Kewenangan di lingkungan pemerintahan pusat

1. kewenangan presiden dan wakil presiden serta hubungnan keduanya dalam penyelenggaraan pemerintahan

2. kewenangan menteri departemen dan non departemen dan hubungannya dalam pembuatan regulasi dan pengambilan keputusan / kebijakan pemerintahan

3. hubungan dan tanggung jawab pelaksanaan kewenangan menteri terhadap presiden dan wakil presiden

4. hubungan kewenangan menteri dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah

4 X 3,4,7,8,13

3 Mahasiswa dapat menjelaskan titik rawan terjadinya perselisihan antar wewenang di tingkat pusat

Perselisihan antar wewenang ditingkat pusat

1. titik rawan perselisihan antar wewenang ditingkat pusat

2. alternative penyelesaian perselisihan antar wewenang di tingkat pusat

2 X 13

4 Mahasiswa dapat menjelaskan lingkup kwenangan pemerintahan daerah serta hubunganya satu sama lain dalam kerangka Negara kesatuan RI

Kewenangan di lingkungan pemerintahan daerah

1. dasar dan sumber kewenagan pemerintahan daerah

2. hubungan antar wewenang otonom ditingkat provinsi dan kabupaten/kota

3. kewenangan urusan pemerintahan lintas kabupaten/kota

4. kewenagan kerjasama antar provinsi dan antar kabupaten/kota

5. kewenangan pemerintahan desa atau nama lain sebagai unit pemerintahan terendah

4 X 3,5,6,8,10,11,14

5 Mahasiswa dapat menjelaskan wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan tugas dekonsentrasi dan medebewind

Kewenangan dan kelembagaan dalam penyelenggaraan tugas dekonsentrasi dan mede bewind

1. kewenangan dan kelembagaan dalam penyelenggaraan tugas dekonsentrasi dan tugas pembnatuan

2. tanggungjawab masing-masing unit pemerintahan daerah terhadap pemerintahan pusat

2 X 3,5,6

6 Mahasiswa dapat menjelaskan titik rawan terjadinya perselisihan antar wewenang ditingkat daerah

Perselisihan antar wewenang ditingkat daerah

1. perselisihan antar wewnang yang timbul dalam penyelenggaraan desentralisasi

2. perselisihan antar wewenang yang timbul dalam penyelenggaraan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan

2 X 10,11

7 Mahasiswa dapat menjelaskan karakter peradilan untuk penyelesaian perselisihan antar wewenang

Eksistensi peradilan dalam penyelesaian perselisihan antar wewenang

1. peradilan tata usaha Negara2. mahkamah konstitusi

1 X 9, 12

1. Faried Ali, Hukum tata pemerintahan dan proses legislative Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 19962. Indroharto, Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,

19993. Philipus M. Hadjon, et.al, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Jokyakarta, 19974. Philipus M. Hadjon, Sistem Pembagian kekuasaan Negara (Analisis Hukum Tata Negara), Yuridika, Vol 14, No.6,

November-Desember 19995. Sujamto, Otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, Ghalia Indonesia, Jakarta 19906. Sujamto, Cakrawala Otonomi daerah, Sinar Grafika, Jakarta 19917. Suwoto, kekuasaan dan tanggung jawab presiden Republik Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana Unair, Surabaya,

19908. UUD 1945, Amandemen ke empat9. UU No. 5/1986 tentang peradilan tata usaha Negara , Lembaran Negara RI tahun 1986 nomor 7710. UU No 22/1999 tentang pemerintahan darah, lembaran Negara RI tahun 1999 nomor 6011. UU No. 25/2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, lembaran Negara RI

tahun 2000 nomor 5412. Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2002 tentang tatacara penyelenggaraan wewenang mahkamah konstitusi

oleh Mahkamah Agung13. Keppres RI tentang tugas dan wewenang Menteri14. Perda Nomor 9/2001 tentang ketentuan pokok pemerintahan nagari

Judul Matakuliah : Hukum PerizinanKode Matakuliah/ SKS : HKA 6303 / 2 SKSDeskripsi Singkat : mempelajari dasar-dasar hukum perizinan sebagai matakuliah pembulat study, meliputi pada

mahasiswa tingkat tiga, pengertian, tujuan, bentuk dan isi izin, asas-asas umum bagi prosedur (acara) penerbitan izin, pengubahan dan penarikan kembali izin, yang berwenang memberi izin, mempertahankan izin melalui paksaan pemerintah pemerintah, jenis-jenis usaha industri, izin penunjang rekomendasi serta izin mendirikan bangunan dan izin tempat usaha (syarat, prosedur, kewenangan, sangsi) serta hubungan situ atau surat izin tempat usaha dengan lingkungan.

Tujuan Instruksional Umum : setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa akan dapat mengerti dan memahami secara teoritis yuridis terhadap permasalahan izin dan manfaat yang diperoleh daripadanya , serta mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk menganalisa kenyataan yang ada dalam praktek


Kepustakaan


pengertian dan tujuan izin, kewenangan dalam menerbitkan izin

Pendahuluan 1. pengertian izin2. tujuan suatu system

perizinan3. perizinan pusat,

propinsi, kabupaten atau kota

2 X NM Spelt dan Prof. JBJM Ten BergePengantar Hukum perizinan, terjemahan DR. Philipus M. Harjon, SHPenerbit Yuridika Surabaya 1993

2 Mahasiswa dapat menjelaskan bentuk dan isi izin

Sifat keutusan perizinan, bentuk dan isi izin

1. sifat keputusan

2. keputusan yang menguntungkan atau memberatkan

3. keputusan yang segera berakhir atau berlangsung lama


3 Mahasiswa dapat menjelaskan azas-azas umum bagi prosedur atau acara penerbitan izin

Azas-azas umum bagi prosedur (acara) penerbutan izin

1. permohonan2. acara persiapan dan

peran serta pemberian keputusan

3. susunan keputusan perizinan

4. pengumuman keputusan

2 X NM Spelt dan Prof. JBJM Ten BergePengantar Hukum perizinan, terjemahan DR. Philipus M. Harjon, SHPenerbit Yuridika Surabaya

4 Mahasiswa dapat menjelaskan pengubahan dan penarikan kembali izin

Pengubahan dan penarikan kembali izin

1. pengantar2. penyimpanan

keputusan3. penarikan kembali

karena perubahan kebijaksanaan

4. pengubahan dan penarikan kembali sebagai sanksi

5. pengujian oleh hakim administrasi


5 Mahasiswa dapat menjelaskan dalam hal mempertahankan izin melalui paksaan pemerintah

Mempertahankan izin melalui paksaan pemerintah

1. sifat paksaan pemerintah

2. unsure –unsur keputusan untuk melaksanakan paksaan pemerintah

3. syarat –syarat dan batas –batas pada penerapan paksaan pemerintah

4. paksaan pemerintah dan uang paksa

1x Salindeho jhon masalah tanah dalam pembangunan

Penerbit sinar grafika

6 Mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis usaha industri

Jenis-jenis usaha industri

1. izin usaha industri/ jasa

2. izin usaha industri / non jasa

3. izin-izin penunjang dan rekomendasi

1 X NM Spelt dan Prof. JBJM Ten BergePengantar Hukum perizinan, terjemahan DR. Philipus M. Harjon, SHPenerbit Yuridika Surabaya

19937 Mahasiswa dapat mengetahui

tugas dan wewenang, prosedur persyaratan untuk mengurus surat izin tempat usaha

Prosedur persyaratan untuk mengurus surat izin temapat usaha

1. permohonan2. pengumuman3. adanya keberatan4. permohonan

banding

2 X Perda No. 2 tahun 2001Kodya PAdangTenatng Retribusi izin gangguan

8 Mahasiswa dapat menngetahui Pemberian izin 1. pemberian izin 1 X Salindeho Jhon, Undang-Undang

bentuk pemberian izin tempat usaha

tempat usaha 2. pemberian izin temapat usaha bersyarat

3. penolakan pemberian izin temapt usaha

4. pemberian baru izin temapat usaha

Gangguan Dan Masalah Lingkungan Penerbit Sinar Grafika

9 Mahasiswa dapat memahami mengenai tindakan pemerintah terhadap pelanggaran undang-undang gangguan

Undang-undang gangguan

1. tindakan tertuju kepada temat usaha

2. tindakan tertuju pada pengusaha atau pabriknya

1 X Salindeho Jhon, Undang-Undang Gangguan Dan Masalah Lingkungan Penerbit Sinar Grafika

10 Mahasiswa dapat memahami mengenai izin mendirikan bangunan, prosedur, syarat dan sangsi

Mengenai prosedur, syarat dan sangsiizin mendirikan bangunan

1. bangunan yang memerlukan izin

2. bangunan yang tidak memerlukan izin

3. dihalang-halangi4. bangunan dibongkar

1 X Perda No. 4 tahun 2000 Kodya Padang, tentang Izin mendirikan bangunan

11 Mahasiswa dapat memahami kaitan pelaksanaan undang-undang gangguan dalam pengendalian, pencemaran, dan pengrusakan lingkungan hidup dan ekosistem

Kaitan dan pelaksanaan undang-undang gangguan dengan pengendalian, pencemaran, pengrusakan lingkungan hidup dan lingkungan

1. letak batasnya suatu bahaya

2. apakah suatu kerugian berdiri sendiri

3. apakah suatu gangguan tidak terkait pada suatu bahaya atau kerugian

2 X Salindeho Jhon, Undang-Undang Gangguan Dan Masalah Lingkungan Penerbit Sinar Grafika

Judul Matakuliah : Hukum Acara PTUNNomor kode / SKS : / 2 SKSDeskripsi Singkat : mendalami pemahaman mengenai hakekat dan eksistensi peradilan TUN, lingkup kewenangan PTUN,

prinsip-prinsip dasar dalam beracara di pengadilan TUN, serta tindak lanjut dari sebuah putusan pengadilan TUN

Tujuan Instruksional Umum : setelah mempelajari matakuliah ini, mahasiswa akan memiliki pengetahuan yang memadai untuk dasar beracara di pengadilan Tata Usaha Negara


Kepustakaan


dan memahami eksistensiPTUN dan karakteristik PTUN

Eksistensi dan karakteristik HAPTUN

1. hakekat dan tujuan kehadiran PTUN dalam system peradilan di Indonesia

2. perbedaan antara PTUN dengan peradilan perdata

3. karakteristik / asas-asas HAPTUN

1 X 1 sd 10

2 Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan lingkup kewenangan mengadili PTUN

Kompetensi PTUN

1. kompetensi absolute2. kompetensi relatif

1 X 1 s/d 10

3 Mahasiswa dapat menjelaskan alaur penyelesaian sengketa TUN

Alur penyelesaian sengketa TUN

1. upaya administrative

2. gugatan langsung melalui pengadilan TUN

1 X 1 s/d 10

4 Mahasiswa dapat menjelaskan prinsip-prinsip dasar tentang gugatan TUN

Gugatan 1. tenggang waktu untuk mengajukan gugatan

2. suarat kuasa3. elemen-elemen

(unsure) surat gugatan

4. alas an mengajukan gugatan

2 X 1 s/d 8, 10

5 Mahasiswa dapat menjelaskan perihal penundaan pelaksanaan KTUN

Penundaan pelaksanaan KTUN (keputusan tat usaha Negara)

1. criteria penundaan pelaksanaan KYUN

2. penetapan penundaan pelaksanaan KTUN

1 X 3 s/d 6, 8, 10

6 Mahasiswa dapat menjelaskan tata cara pemeriksaan administrative oleh painter PTUN

Pemeriksaan administrative

1. prosedur pemeriksaan administratve

2. criteria dalam pemeriksaab administrarive

1 X 3 s/d 6, 8, 11

7 Mahasiswa dapat menjelaskan proses pemeriksaan persiapan

Pemeriksaan persiapan

1. hal-hal yang perlu diperiksa dalam pemeriksaan persiapan

2. penasihatan yang dilakukan oleh hakim dalam pemeriksaan persiapan

1 X 3 s/d 6, 8, 11

8 Mahasiswa dapat menjelaskan proses pemeriksaan dengan acara biasa

Pemeriksaan dengan acara biasa

1. gugatan, jawaban, replik, duplik

2. pembuktian3. kesimpulan

4 X 2 s/d 6, 8, 10

9 Mahsiswa dapat menjelaskan proses pemeriksaan dengan acara cepat dan singkat

Pemeriksaan dengan acara cepat dan acara singkat

1. acara cepat2. acara singkat

1 X 3 s/d 6, 10

10 Mahasiswa dapat menjelaskan berbagai macam putusan yang akan dijatuhkan hakim, termasuk elemen sebuah putusan

Putusan hakimPTUN

1. macam-macam putusan

2. elemen-elemen yang harus ada dalam putusan

1 X 3 s/d 6, 10, 11

11 Mahasiswa dapat menjelaskan proses menempuh upaya hukum

Upaya hukm 1. banding2. kasasi3. peninjauan

kembali

1 X 3 s/d 6, 10, 11

12 Mahasiswa dapat menjelaskan tindak lanjut dari sebuah putusan PTUN

Follow Up putusan (eksekusi)

Tatacara eksekusi 1 X 3 s/d 6, 10, 11

Keterangan Kepustakaan :1. Bahruddin LOpa, ANdi Hamzah, Niniek Sumarni, peradilan tata usaha Negara, sinar grafika, Jakarta, 19882. Benjamin Mangkoedilaga, kompetensi relative dan absolute pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha Negara,

angkasa, bandung, 19863. Indroharto, usaha memahami undang-undang tentan peradilan tata usaha Negara , pustaka sinar harapan, Jakarta, 19914. Martiman Projohamidjoyo, hukum acara pengadilan tata usaha Negara, ghalia Indonesia, Jakarta, 19935. Philipus M. Hadjon, et.al, pengantar hukum Administrasi Indonesia, gajah mada university press, Yogyakarta , 1997

6. R. Sugijatno Tjakranegara, hukum acara peradilan tat usaha Negara di Indonesia, sinar grafika, Jakarta, 20007. Sastro Sinuraya, masalah dalam pelaksanaan hukum tata usaha Negara dan hukum acara tat usaha Negara, varia

peradilan no. 133, hal 142-1548. Suparto Wijoyo, karakteristik hukum acara peradilan administrasi, airlangga University press, Surabaya, 19979. UUD 1945, amandemen ke empat10. UU No. 5 / 1986 tentang peradilan tata usaha Negara, lembaran Negara RI tahun 1986 nomor 7711. keputusan mahkamah agung RI nomor : KMA/036/SK/VII/1993 tentang pola pembinaan dan pengendalian administrasi

kepaniteraan pengadilan lingkungan peradilan tata usaha negara

Judul Matakuliah : Hukum Administrasi NegaraKode matakuliah / SKS : HKA 3102 / 3 SKSDeskripsi singkat : penyelenggaraan pemerintah memerlukan rambu-rambu yang diatur oleh hukum administrasi

Negara. Dalam hukuma administrasi Negara digambarkan pemahaman tentang triminologi HAN, kedudukan HAN dalam lapangan hukumpada umumnya serta pengertian/deskripsi/definisi/ HAN. Menjelaskan sumber hukum HAN masih relevan diberikan agar mahasiswa mengetahui dasar legalitas tindakan pemerintah. Struktur organisasi pemerintah dipusatdan daerah dijelaskan agar mahasiswa memahami siapa/apa yang melakukan tugaspenyelenggaraan kepentingan umum itu. Setelah materi organisasi pemerintahan diuraikan meteri selanjutnya yang mesti diberikan adalah mengenai tindakan pemerintah terutama tindakan hukum. Berbagai tindakan hukum yang merupakan sarana juridis, baik sarana utama maupun sarana hukum lainya hal yang mutlak diketahui mahasiswa. Bagaimana pengelolaan milik Negara atau milik pemerntah, BUMN menjadi kajian yang urgen dalam HAN. Pengaturan sanksi dalam HAN baik pidana maupun administrative. Sarana perlindungan hukum merupakan unsure utama dari HAN

Tujuan Instruksional Umum : mahasiswa mengerti dan memahami aturan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara, pengelolaan milik Negara, aturan hukum kepegawaian Negara serta sanksi dan perlindungan hukum bagi warga Negara.


Kepustakaan

1 2 3 4 5 61 Mahasiswa dapat menjelasakan

istilah, pengertian HAN serta kedudukan serta sejarah dan sumber HAN

Pendahuluan 1. istilah, pengertian HAN

2. Hub. HAN dengan disiplin hk lainya

3. tempat dan kedudukan HAN

4. sejarah Perkembangan HAN

5. sumber hukum HAN

3 5, hal 70-7010, hal 45-626 hal 77 4, hal 11 – 2614, bab 1

2 Mahasiswa mengerti dan memahami organisasi pemerintah dipusat dan didaerah

Susunan organisasi pem. Negara

1. pengertian pemerintah

2. susunan pemerintah, pusat dan daerah

3. tindakan pemerintah

4 4, bab III5, bab II1, bab III6, bab III-VII9, bab IV-VUU 5 / 1986

3 Mahasiswa memahami tindakan hukum pemerintah

Tindak/perbuatan

1. pengertian dan unsure beschiking

4 6, bab IX9, bab VI

pemerintah 2. keputusan TUN3. syarat sah KTUN4. sumber wewenang

KTUN5. klasifikasi KTUN6. Kaedah/asas

pembentukan KTUN

UU No. 5/198613, bab VII14, bab III

4 MID SEMESTER 15 Mahasiswa dapat mengetahui

dan memahami sarana TUN lainya

Saran TUN lainnya

1. perundang-undangan dan keputusan TUN yang bersifat umum

2. peraturan kebijakan3. rencana

2 6, bab IX,X9, bab V

6 Mahasiswa mampu menjelaskan pengelolaan milik Negara

Milik Negara dan milik pemerintah

1. milik Negara2. milik pemerintah3. barang milik

Negara/ daerah

2 5, bab IV9, bab VI

7 Mahasiswa dapat menjelaskan kedudukan hukum petugas public

Kedudukan hukum petugas public

1. pejabat Negara2. pegawai negeri3. menajemen pegawai

negeri4. ketentuan disiplin

PNS

3 1691516

8 Mahasiswa dapat menjelaskan sanksi dalam HAN

Sanksi 1. sanksi pada umumnya

2. jenis-jenis sanksi3. cara merumuskan

sanksi

2 10, bab VIII6, bab I

9 Mahasiswa dapat menjelaskan perlindungan hukum akibat tindakan pemerintah

Perlindungan hukum

1. bentuk perlindungan hukum

2. arti penting dibentuk PTUN

3. gambaran umum

2 6, bab V-VII10, X

Literatur / Kepustakan :1. Amrah Muslimin, 1985, beberapa azas dan pengertian pokok tentang administrasi dan hukum administrasi, alumni

bandung2. Benjamin mangkoedilaga, 1988, kompetensi relative danabsolut pengadilan dalam lingkungan peradilan tata usaha

Negara, angkasa, bandung3. Buchhari Zainun, 1990, Administrasi dan manajemen kepegawaian pemerintah Negara Indonesia, CV II, MAsagung

Jakarta4. Djenal Hoesen Koesoemahatmadja, 1990, pokok –pokok hukum tat usaha Negara, jilid I dan II, citra Aditya, Bandung5. B. uttecht, 1960, pengantar hukum administrasi Negara Indonesia, FHPM Umpat, Bandung6. Indoharto, 1991, usaha memahami UU tentang peradilan tat usaha Negara, sinar harapan Jakarta7. Paulus Efendi Lotulung, 1993, beberapa system tentang konrol segi hukum terhadap pemerintah, citra aditya Bandung8. Philipus M Dadjon, 1993, funsi normative hukum administrasi dalam mewujutkan pemerintahan yang bersih, pidato

pengukuhan guru besar, FH Unair, Surabaya9. Philipus M. Hadjon, 1993, pemerintahan menurut hukum (wet bu rechtmating bestuur), yuridika Surabaya10. Philipus M. Hadjon, pengnatar hukum administrasi Negara, liberty, jokyakarta11. S.F Marbun, pokok-pokok hukum administrasi Negara, liberty, jokyakarta12. Van-Wijk Konijnenbel, Hoofstuken van het administrative recht13. W.F Prins, pengantar hukum administrasi Negara, Pradnya paramitha, Jakarta14. Wicipto setiadi, hukum acara peradilan tata usaha Negara , rajawali persada, Jakarta15. Rozali Abdullah, Hukum kepegawaian, Rajawali Jakarta16. Sastra Jatmika, hukum kepegawaian, djambatan, Jakarta

Judul Matakuliah : Diklat TUNKode / SKS : HKA 7407 / 2 SKSDeskripsi : praktek beracara di PTUN diawali dengan kemampuan membuat kuasa, membuat gugatan dan jawab

menjawab dipersidangan serta mengerti proses persidangan. Untuk itu mahasiswa dibekali dengan skill beracara di PTUN serta keahlian beracara, keahlian memeriksa surat-surat bukti dan keahlian memeriksa saksi-saksi.

Tujuan Instruksional Umum : mahasiswa terampil beracara di PTUN


Kepustakaan

1 2 3 4 5 61 Mahasiwa terampil membuat

surat kuasaSurat kuasa 1. kuasa penggugat

2. kuasa tergugat3. kuasa subsitusi

1 Praktek

2 Mahasiswa terampil membuat berbagai contoh gugatan

GugatanNo

Tujuan Instruksi Khusus

Pokok Bahasan Sub Pokok Bahasan

3 Mahasiswa terampil menyusun eksepsi, replik, duplik jawab menjawab

Proses jawab menjawab

1 2 3

4 Mahasiswa mengerti dan dapat mempraktek mengajukan alat bukti dan memeriksa saksi

Pembuktian 1. menyampaikan alat bukti

2. membuat komentar alat bukti

3. memeriksa saksi

2 Praktek

5 MID SEMESTER 1 Praktek6 Mahasiswa mapu menyususun

kerangka dan isi putusanPutusan 1. bagian awal

2. posisi khusus3. pertimbangan

hukum4. amar putusan

2 Praktek

7 Mahasiswa terampil dalam menggunakan upaya hukum

Upaya hukum 1. banding2. kasasi3. peninjauan kembali

2 Praktek

8 Mahasiswa memahami bagaimana jalanya persidangan

Praktek di persidangan semu

Praktek gugatan Jawab menjawabPemeriksaan alat buktiPemeriksaan saksi

4 Di peradilan semu

Judul Matakuliah : Hukum Keuangan DaerahKode / SKS : HKA 6404 / 2 SKSDeskripsi : matakuliah ini mempelajari tentan pemerintahan daerah khususnya masalah keuangan daerah, baik

berkenaan dengan pengelolaan, pendapatan dan belanja daerah, pendapatan asli daerah, pengawasan keuangan daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah, pertanggung jawaban keuangan daerah dan keuangan yang diperoleh berdasarkan asas dekonsentrasi.

Tujuan Instruksional Umum : mahasiswa mengerti tatacara pengelolaan keuangan daerah baik berdasarkan desentralisasi maupun dekonsentrasi


Kepustakaan


pengertian keuangan daerahPengertian dan ruang lingkup keuangan daerah

1. pengertian keuangan daerah

2. runag lingkup keuangan daerah

1 PP 105

2 Mahasiswa mengetahui ketentuan hukum yang mengatur keuangan daerah

Sejarah pengaturan keuangan daerah

Sejarah pengaturan zaman penjajahanSejarah pengaturan zaman kemerdekaan

2 - literature 1- 2, bab III- UU tentang pemda yang

pernah berlaku- UU no. 22 tahun 1999- UU no. 34 tahun 2000

3 Mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan sumber-sumber keuangan daerah

Sumber-sumber keuangan daerah

1. pendapatan asli daerah

2. dana perimbangan3. pinjaman daerah4. lain-lain pendapatan

yang salah

3 - UU no. 22 tahun 1999- 4, bab II- UU no. 25 tahun 1999- UU no. 34 tahun 2000

4 Mahasiswa dapat menjelaskan paradigma baru pengelolaan keuangan public

Paradigma pengelolaan keuangan public

1. pengelolaan keuangan daerah sebelum ini

2. paradiogma baru

1 Lit. 4 bab II

5 MID SEMESTER 16 Mahasiswa dapat menjelaskan

tentan berbagai jenis pendapatan asli daerah, pajak, retribusi dana dan lain-lain

Pajak dan retribusi daerah

1. pajak daerah2. retribusi daerah3. hasil usaha daerah

2 - UU no. 34 tahun 2000- UU no. 22 tahun 1999- UU no. 25 tahun 1999- Lit 4

7 Mahasiswa dapat mendiskusikan dan menganalisis Pad

Diskusi penyajian makalah dan bahasan

1

8 Mahasiswa mengetahui struktur APBD

Struktur APBD 1. penerimaan daerah2. pengeluaran daerah3. anggaran DPRD4. anggaran eksekutif

2 - UU no. 22 tahun 1999- PP 105- PP 110

9 Mahassiwa mengetahui mekanisme pertanggung jawaban keuangan daerah

Pertanggung jawaban keuangan daerah

1. asas pertanggung jawaban

2. pertanggung jawaban

2 PP 105

10 Mahasiswa mengetahui dan mampu menjelaskan dana dekonsentrasi

Dana dekonsentrasi

1. asas dana dekonsentrasi

2. pertanggung jawaban

3. pengawasan

1 PP 106

Daftar Kepustakaan :1. Ateng Syafruddin, Sejarah keuangan daerah2. Jose Riwu Kaho, prospek otonomi daerah di Negara RI, Rajawali press, Jakarta3. Kristiadi, Kebijakan alokasi pembiayaan daerah dan otonomi daerah4. Mardiasmo, otonomi daerah, manajemen keuangan, penerbit andi, Yokyakarta5. Rustian Kamaludi, beberapa aspek pembangunan nasional dan daerah

6. UU no. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah7. UU no. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah8. UU no. 34 tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah

Documents

Hukum Perburuhan Dan Ketenagakerjaan