EVALUASI PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN 2005-2007

DIREKTORAT KEWILAYAHAN II BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BAPPENAS

Evaluasi Pembangunan Wilayah Perbatasan 2005-2007 a. Pengantar Wilayah perbatasan, memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, serta merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan dan keamanan negara. Namun demikian, pembangunan di beberapa wilayah perbatasan masih sangat jauh tertinggal dibandingkan dengan pembangunan di wilayah negara tetangga. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tinggal di daerah ini umumnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi sosial ekonomi warga negara tetangga. Hal ini telah mengakibatkan timbulnya berbagai kegiatan ilegal di daerah perbatasan yang dikhawatirkan dalam jangka panjang dapat menimbulkan berbagai kerawanan sosial. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM-Nasional 2004-2009) telah menetapkan pengembangan wilayah perbatasan negara sebagai salah satu program prioritas pembangunan nasional. Pengembangan wilayah perbatasan yang telah ditetapkan dalam RPJM Nasional 2004-2009 memiliki tujuan untuk : (a) Menjaga keutuhan wilayah NKRI melalui penetapan hak kedaulatan NKRI yang dijamin

oleh Hukum Internasional; (b) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat dengan menggali potensi ekonomi,

sosial dan budaya serta keuntungan lokasi geografis yang sangat strategis untuk berhubungan dengan negara tetangga.

Sampai dengan tahun 2007, RPJM telah memasuki pertengahan jalan, untuk mengetahui kinerja terhadap pelaksanaan rencana maka dilakukan evaluasi paruh waktu untuk mengetahui capaian yang telah dilakukan dalam kurun waktu 3 tahun pertama yaitu tahun 2005-2007. b. Kondisi Awal Wilayah Perbatasan Darat Indonesia membentang sepanjang 2.924 km berbatasan dengan Malaysia, PNG, dan RDTL. Di wilayah laut, sebagai Negara kepulauan Indonesia memiliki 92 pulau – pulau kecil terluar yang berperan sebagai titik dasar penarikan garis batas wilayah teritorial RI. 67 pulau berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga (Thailand, India, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Palau, Papua Nugini, Australia, Timor Leste), serta 12 pulau diantaranya (P. Rondo, P. Berhala, P. Nipa, P. Sekatung, P. Miangas, P. Marore, P. Marampit, P. Fani, P. Fanildo, P. Bras, P. Dana dan P. Batek) memiliki potensi rawan perbatasan dengan negara tetangga. Pada awal pelaksanaan RPJM Nasional, Pengembangan Wilayah Perbatasan dihadapkan pada permasalahan utama berupa ketertinggalan pembangunan. Pembangunan wilayah perbatasan selama ini cenderung berorientasi ’inward looking’ sehingga seolah-olah kawasan perbatasan hanya menjadi halaman belakang dari pembangunan negara. Akibatnya, wilayah-wilayah perbatasan dianggap bukan merupakan wilayah prioritas pembangunan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu penyelesaian batas negara masih menghadapi masalah berupa belum disepakati beberapa segmen batas darat, yaitu 10 segmen batas antara Indonesia - Malaysia di P. Kalimantan dan 3 segmen (Noel Besi, Memo dan Manusasi)

antara Indonesia – RDTL. Sementara di wilayah laut, beberapa segmen batas laut teritorial dan batas landas kontinen serta hampir sebagian besar ZEE belum disepakati dengan negara tetangga. Keberadaan titik dasar di beberapa pulau kecil terluar juga masih mengalami ancaman berupa hilang karena faktor alam (abrasi), maupun akibat konflik status kepemilikan dengan negara lain. Masalah lain yang masih terjadi saat ini antara lain kegiatan illegal fishing oleh nelayan asing di wilayah perairan pulau – pulau terluar dan sekitarnya, terjadinya kasus-kasus pencurian kayu (illegal logging) di wilayah perbatasan Kalimantan dengan Malaysia, adanya kegiatan penyelundupan, illegal trafficking, eksploitasi sumber daya alam secara tidak terkendali serta terdapatnya praktek – praktek penguasaan atau pengelolaan pulau – pulau kecil oleh warga negara asing secara terselubung yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Untuk melakukan percepatan pembangunan wilayah perbatasan, RPJM Nasional telah menetapkan 20 kabupaten perbatasan sebagai wilayah tertinggal yang diprioritaskan penanganannya dalam jangka waktu lima tahun ke depan. c. Sasaran yang ingin dicapai Sasaran yang berkaitan dengan pengembangan wilayah perbatasan adalah terwujudnya percepatan pembangunan di wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis, wilayah tertinggal, termasuk wilayah perbatasan dalam suatu ‘sistem wilayah pengembangan ekonomi’ yang terintegrasi dan sinergis d. Arah Kebijakan Arah kebijakan Pengembangan Wilayah dalam RPJM Nasional 2004-2009 adalah Mengembangkan wilayah-wilayah perbatasan dengan mengubah arah kebijakan pembangunan yang selama ini cenderung berorientasi inward looking menjadi outward looking, sehingga kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga. Pendekatan pembangunan yang dilakukan selain menggunakan pendekatan yang bersifat keamanan (security approach), juga diperlukan pendekatan kesejahteraan (prosperity approach); Kegiatan pokok yang dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan pokok Program Pengembangan Wilayah Perbatasan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 adalah : 1. Peningkatan peran pemerintah daerah dalam mempercepat peningkatan kualitas hidup

dan kesejahteraan masyarakat melalui: (a) peningkatan pembangunan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi; (b) peningkatan kapasitas SDM; (c) pemberdayaan kapasitas aparatur pemerintah dan kelembagaan; (d) peningkatan mobilisasi pendanaan pembangunan

2. Peningkatan keberpihakan pemerintah dalam pembiayaan pembangunan, terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana ekonomi di wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil.

3. Percepatan pendeklarasian dan penetapan garis perbatasan antar negara dengan tanda-tanda batas yang jelas serta dilindungi oleh hukum internasional

4. Peningkatan kerja sama masyarakat dalam memelihara lingkungan (hutan) dan mencegah penyelundupan barang, serta meningkatnya penyediaan fasilitas kepabeanan, keimigrasian, karantina, serta keamanan dan pertahanan (CIQS)

5. Peningkatan kemampuan kerja sama kegiatan ekonomi antar kawasan perbatasan dengan kawasan negara tetangga dalam rangka mewujudkan wilayah perbatasan sebagai pintu gerbang lintas negara

6. Peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat; dan penegakan supremasi hukum serta aturan perundang-undangan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah perbatasan

e. Pencapaian 2005-2007 e.1. Upaya yang telah dilakukan sampai 2007 Upaya-upaya pengembangan wilayah perbatasan yang telah dilakukan dalam kurun waktu 2005-2007 secara umum dapat dikelompokkan kedalam empat aspek yaitu : (1) peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perekonomi wilayah ; (2) penetapan dan penegasan garis batas negara; (3) fasilitasi kelancaran lintas batas orang dan barang antar negara; serta (4) penguatan wawasan kebangsaan/ideologi, penegakan hukum dan peningkatan upaya pertahanan-keamanan. Berdasarkan kegiatatan pokok RPJMN 2004-2009 yang telah ditetapkan, upaya yang telah dilakukan meliputi : e.1.1. Peningkatan peran pemerintah daerah dalam mempercepat peningkatan

kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat (1) Peningkatan Pembangunan Sarana dan prasana sosial ekonomi. Pada tahun 2005, upaya-upaya yang telah dilakukan meliputi : (1) Pengembangan

bandar udara di wilayah perbatasan (Jhon Becker-Kisar Melonguane-Talaud, Mali-Alor, Naha-Tahuna, Numfor-Biak, Tanah Merah-Papua, Sarmi-Papua, Nunukan-Kaltim, dan Mopah-Merauke); (2) Pembangunan Terminal Antar Lintas Batas Negara di wilayah Perbatasan (Motaain NTT dan Singkawang Kalbar); (3) Pembukaan jalur transportasi kapal pelni dan komunikasi di pulau kecil (Route Bitung - P . Miangas, P. Marore); (4) Pembangunan Pelabuhan (Nunukan, Pembangunan Pelabuhan Tenua Kupang, Pelabuhan Bitung) dan SBNP di wilayah perbatasan dan pulau kecil terluar; (5) Penyediaan sarana air bersih di wilayah perbatasan dan pulau kecil terluar; (6) Bantuan energi alternatif listrik Tenaga surya dan alat komunikasi di Pulau Kecil (P.Maratua, P. Lirang, P. Pananbulai, P. Kawaluso, P. Karatung, Kep. Natuna; serta (7) Bantuan sarana dan prasarana usaha.

Pada tahun 2006, upaya-upaya yang dilakukan meliputi : (1) Pembukaan jalur

transportasi kapal Pelni dan komunikasi di pulau kecil terluar (rute Jakarta – Kep. Natuna); (2) Pengembangan kawasan nelayan (Desa mensapa, Kec. Nunukan, Kab. Nunukan Kalimantan Timur); (3) Pengembangan perumahan (Entikong, Kab Sanggau – kalimantan Barat); (4) Pembangunan terminal lintas batas negara di Motaain NTT dan Singkawang Kalbar; (5) Pembangunan pelabuhan (Nunukan, Tenua Kupang, Bitung, Fak-Fak) dan SBNP di pulau terluar; (6) Pengembangan bandar Udara (Jhon Becker- Kisar, Lekunik- Rote, Melongguane, Mali-Alor, Naha-Tahuna, Numfor-Biak, Tanah Merah-Papua, Sarmi-Papua, Pangsuma-Putusibau, Nunukan-Kaltim, Mopah-Merauke); (7) Pemeliharaan, peningkatan, dan pembangunan Jalan di (Kalimantan Timur, Kalimantan Barat,

Kabupaten Kepulauan Talaud, Maluku Tenggara Barat, Pulau Morotai, Papua); (8) Penyediaan air bersih saluran drainase, jalan poros, sarana persampahan (Kalbar, Papua, NTT, Maluku, Sulut, Kepri); (9) Penelitian dan Penerapan Teknologi Tepat secara terpadu (Provinsi NTT); (10) Bantuan sarana dan prasarana usaha.

Pada tahun 2007, upaya-upaya yang dilakukan meliputi : (1) Bantuan sarana

prasarana di wilayah perbatasan (Nunukan, Maluku Tenggara Barat, Kabupaten Kupang, Natuna, Sambas, Sanggau, Sintang, Bengkayang, Kapuas Hulu, Malinau, Halut, Talaud, TTU, Rote Ndao, Belu, Raja Ampat, Merauke, Boven Digoel; dan dan pulau terluar (Pulau Marore, Kawio, Makalehi, Pulau Senoa, Pulau Mapia); (2) Pembangunan Terminal Antar Lintas Batas Negara (Motaain NTT, Singkawang Kalbar, dan Entrope Papua); (3) Pembangunan Pelabuhan (Nunukan, Bitung, Miangas, Fak-Fak, Manokwari) dan pembangunan SBNP di Wilayah Perbatasan dan Pulau Terdepan; (4) Pengembangan Bandar Udara (Jhon Becker-Kisar, Lekunik- Rote, Rokot, Melongguane, Naha-Tahuna, Numfor-Biak, Tanah Merah-Papua, Sarmi-Papua, Pangsuma-Putusibau,Nunukan-Kaltim, Mopah-Merauke); (5) Pembukaan jalur transportasi kapal pelni di Pulau Kecil Route Jakarta- Sorong-Biak (Gugus Pulau Mapia); (6) Penyediaan sarana air bersih; (7) Pengembangan Sektor Kelautam dan Perikanan secara terpadu di P. Sebatik (8) Pengembangan Perumahan Kawasan Khusus (Desa Aji Kuning, Kec. Sebatik, Kab. Nunukan – Kalimantan Timur; Entikong, Kab Sanggau – kalimantan Barat); (9) Bantuan sarana dan prasarana usaha

(2) Peningkatan Kapasitas SDM Pada tahun 2005, upaya-upaya yang dilakukan meliputi : (1) Penyiapan

permukiman, perpindahan, dan penempatan transmigrasi sebanyak 925 KK (PTB) serta pemberdayaan masyarakat binaan sebanyak 3006 KK (PTA); (2) Pelatihan peningkatan kemampuan SDM industri di wilayah perbatasan; (3) Pemberdayaan KUKM di wilayah perbatasan

Pada tahun 2006, upaya-upaya yang dilakukan meliputi : (1) Penyiapan

permukiman, perpindahan, dan penempatan transmigrasi sebanyak 1445 KK (PTB) serta pemberdayaan masyarakat binaan sebanyak 4087 KK (PTA); (2) Pemberdayaan fakir miskin dan KAT di wilayah perbatasan Kalbar dan NTT; (3) Program Sarjana Penciptaan Kerja Mandiri (Prospek Mandiri) di wilayah perbatasan; (4) Sosialisasi, bimbingan teknis, dan pelatihan dalam rangka peningkatkan kapasitas SDM industri; (5) Pemberdayaan KUKM di wilayah perbatasan

Pada tahun 2007, upaya-upaya yang dilakukan meliputi : (1) Penyiapan

permukiman, perpindahan, dan penempatan transmigrasi sebanyak 1486 KK (PTB) serta pemberdayaan masyarakat binaan sebanyak 5069 KK (PTA); (2) Pelaksanaan P3KUM Pola Konvensional di wilayah perbatasan; (3) Pemberdayaan keluarga di wilayah perbatasan; (4) Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Belu, TTU, Alor, dan Nunukan); dan (5) Pemberdayaan KUKM di wilayah perbatasan

(3) Pemberdayaan kapasitas aparatur pemerintah dan kelembagaan Pada tahun 2005, upaya-upaya yang dilakukan meliputi : (1) Penerbitan dan

sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil terluar; (2) Penyusunan Rancangan Keppres tentang Rencana Induk Pengembangan wilayah perbatasan NKRI; (3) Penyusunan Kebijakan Spasial dan Perencanaan Tata Ruang Kawasan perbatasan, meliputi : (a) Tata Ruang Penyusunan RTRW Kawasan Perbatasan RI-Palau (Malut) dan Kab. Rote Ndao (NTT); (b) Bantek Penyusunan RTR KPE perbatasan (KPE Jagoibabang-Kab. Bengkayang, KPE Jasa- Kab. Sintang, KPE Long Midang-Kab.Nunukan dan KPE Long Nawang); (c) Operasionalisasi dan sinkronisasi program penataan ruang kawasan perbatasan (Riau, Kepri, Kalbar, Kaltim, Sulut, Papua, Maluku, NTT); (4) Pembentukan Kelompok Kerja Pengendalian Program Pembangunan Daerah Perbatasan Terpadu (P4DPT) di KTI.

Pada tahun 2006, upaya-upaya yang tekah dilakukan meliputi : (1) Finalisasi

penyusunan Rancangan Perpres tentang Rencana Induk Pengembangan Wilayah Perbatasan NKRI; (2) Penyusunan Kebijakan dan perencanaan Tata Ruang Kawasan perbatasan, meliputi : (a) Penyusunan Materi Raperpres Kebijakan Dan Strategi Spasial Pengembangan Kawasan Perbatasan (NAD, Sumut, NTT, Maluku Utara, Irian Jaya Barat) ; (b) Penyiapan Peta Raperpres RTR Kawasan Perbatasan Skala 1:100000 (Kepri, Sulut, Papua) ; (c) Penyiapan Peta Raperpres untuk RTR Pulau (Maluku, Malut, Kep. Nusa Tenggara) Skala 1 : 250,000 ; (d) Penyusunan Indikasi Program Strategis Jangka Menengah Kawasan Perbatasan Negara ; (e) Penyusunan Rencana Penanganan Kawasan tertentu Perbatasan Riau-Kep.Riau dengan Malaysia dan Singapura ; (f) Bantek Penyusunan RTR KPE Long Apari - Long Pahangai, RDTR Kawasan Perkotaan Temajok dan Liku, RTR Jayapura, RDTR Appopping-Malinau; (g) Fasilitasi keterpaduan penyusunan program pemanfaatan ruang klawasan perbatasan negara di Propinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur; (h) Penyusunan RTR Pulau-pulau kecil mendukung pengembangan outer fishing Port dan sentra Perikanan diwilayah perbatasan; (i) Rencana Tata Ruang Pulau Kecil Terluar (Kepulauan Aru dengan kawasan prioritas di Pulau Penambulai, Kepulauan Anambas, Kepulauan Wetar); (3) Penyusunan dokumen kebijakan dan strategi Border Development Centre di daerah perbatasan; (4) Sinkronisasi program dan kegiatan lintas sektor dalam rangka mendukung perpres 78/2005 pulau-pulau terluar serta sosialisasi di Kupang, Batam, Sorong, Biak, Supiori, Natuna dan Sebatik

Pada tahun 2007, upaya-upaya yang telah dilakukan meliputi : (1) Penyusunan R.

Perpres tentang Pengelolaan Batas Darat NKRI; (2) Penyusunan kebijakan dan perencanaan tata ruang di kawasan perbatasan dan pulau kecil terluar meliputi : (a) pedoman perencanaan tata ruang kawasan pengembangan ekonomi (KPE) di perbatasan negara. (b) RTR KPE KPE Talaud, KPE Sangihe); (c) RDTR Kawasan Perbatasan (Jasa, Simanggaris, Jagoibabang, Mapia, Belu, Morotai); (d) RTR Kawasan Koridor jalan Pontianak-Singkawang-Aruk; (e) RTR Terpadu di Pulau-pulau Kecil Terluar (Marore-Miangas-Marampit); (f) RDTR Pulau Kecil Terluar (Wetar, Leti, Kisar, Liran); (g) RDTR dan Peraturan Zonasi kawasan perkotaan PKSN (Nunukan); (h) Rencana Pengembangan Kawasan Agropolitan

(KPE Nangabadau); (i) Rencana Terpadu Program Pemanfaatan Ruang Kawasan Perbatasan (KPE Nunukan-Sebatik, KPE Temajok–Aruk); (j) Penyiapan Peta Raperpres RTR kawasan Perbatasan Laut Skala 1 : 100,000 (NAD, Sumut, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua); (k) Penyusunan tata ruang pulau kecil terluar (P. Bintan, Pulau Nipah, Miangas, Marore, Mapia, Sebatik, Pulau Berhala); (l) Rencana aksi Pemanfatan Ruang Pulau-pulau Kecil di Anambas, Kep. Riau; (3) Pembentukan tim teknis Kelompok Kerja percepatan Pembangunan Wilayah Perbatasan (P2WP) dan pelaksanaan koordinasi lintas sektoral penanganan wilayah perbatasan di 4 wilayah, yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Sanggau, dan Kabupaten Halmahera Utara; (4) Sosialisasi pengembangan wilayah perbatasan (Tobelo, Batam, Kupang, Manado dan Denpasar)

e.1.2. Peningkatan keberpihakan pemerintah dalam pembiayaan pembangunan,

terutama untuk pembangunan sarana dan prasarana ekonomi Pada kurun waktu 2005-2007 pemerintah berupaya untuk meningkatkan keberpihakan pembiayaan pembangunan terutama dalam aspek penyediaan sarana dan prasarana, meliputi : (1) Subsidi operasi angkutan penyeberangan perintis, angkutan laut perintis, dan

angkutan udara perintis. (2) Pemberian Dana Alokasi Khusus, dimana karakteristik wilayah perbatasan

dijadikan salah satu komponen yang diperhitungkan dalam alokasi DAK.

e.1.3. Percepatan pendeklarasian dan penetapan garis perbatasan antar negara dengan tanda-tanda batas yang jelas serta dilindungi oleh hukum internasional,

Percepatan pendeklarasian dan penetapan batas selama tahun 2005-2007 dilakukan melalui upaya pengkajian, survei dan pemetaan, pengadaan tanda fisik batas/simbol kedaulatan, dan perundingan antar negara. Pada tahun 2005, Upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai instansi terkait meliputi : (1) Pelaksanaan perundingan batas, meliputi perundingan batas darat RI dan Timor Leste, perundingan batas maritim Indonesia dengan Malaysia dan Filipina, pelaksanaan GBC RI-Malaysia, pelaksanaan JBC RI-PNG; (2) Survei dan pemetaan daerah perbatasan dan pembuatan peta pulau-pulau kecil terluar, dengan hasil : (a) Penyusunan Peta batas negara (64 NLP); (b) Pelaksanaan foto udara dan daftar koordinat 10 pulau kecil terluar di laut sulawesi; (3) Pelaksanaan pengadaan tanda fisik batas (14 titik CBDRF RI-PNG, 20 titik CBDRF RI-Malaysia, 50 pilar RI- Timor Leste), (4) pelaksanaan kajian batas negara (Contiguous Zone); (5) Penyusunan basis data dan sistem informasi Batas Wilayah (RI-Malaysia 303 NLP Skala 1:2.500); (6) Pertemuan Teknis JTSC dan JWG Batas-batas Darat dan Maritim. Pada tahun 2006, upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai instansi terkait meliputi : (1) Pelaksanaan border diplomacy, meliputi : (a) Perundingan perbatasan teritorial dan ZEE dengan Singapura, Thailand, dan Filipina; (b) BLM RI-PNG; (c) perundingan batas maritim RI-Malaysia dan RI-Singapura; (2) Pembangunan Check Point Batas Antar Negara (Kab. TTU. Kab. Kupang, Kab. Bengkayang, Keerom, Kabupaten

Pegunungam Bintang, Kabupaten Boven Digoel.); (3) Pembangunan gapura batas antar negara (Kab. Belu, Kab. TTU, Kab. Kupang, Kab. Nunukan); (4) Pelaksanaan survei dan pemetaan batas; (5) Pelaksanaan pengadaan tanda fisik batas (6 titik CBDRF RI-PNG, 95 pilar BSP RI-RDTL, 8 titik CBRF RI-Malaysia); (6) Pengkajian batas negara; dan (7) Pertemuan Teknis JTSC dan JWG Batas-batas Darat dan Maritim. Pada tahun 2007, upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai instansi terkait meliputi : (1) Pelaksanaan border diplomacy, meliputi perundingan batas maritim antara Indonesia dengan Malaysia, Filipina, dan Singapura; (2) Pembangunan prasasti/gapura/tugu batas di wilayah perbatasan (Kab. Kapuas Hulu, Kab. Merauke, Kab. Nunukan) dan pulau terluar (Pulau Rondo, Pulau Mapia, Pulau Fani Raja Ampat, Pulau Berhala, Pulau Miangas, Pulau Marampit); (3) Pelaksanaan survei dan pemetaan batas; (4) Pelaksanaan pengadaan tanda fisik batas : 5 titik CBDRF RI-PNG, 50 BSP RI-RDTL, 12 titik CBDRF RI-Malaysia; (5) Pengkajian batas negara

e.1.4. Peningkatan kerja sama masyarakat dalam memelihara lingkungan (hutan)

dan mencegah penyelundupan barang, serta meningkatnya penyediaan fasilitas kepabeanan, keimigrasian, karantina, serta keamanan dan pertahanan (CIQS)

Upaya-upaya yang dilaksanakan selama tahun 2005-2007 secara umum meliputi

penyusunan kebijakan dan strategi penanganan kegiatan ilegal, pelestarian lingkungan, pengkajian, pelaksanaan operasi pengamanan, dan penyediaan sarana prasarana lintas batas serta keamanan.

Pada tahun 2005, upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai instansi terkait meliputi :

(1) Penyusunan Kebijakan Strategi Penanganan Ilegal Logging/ilegal trading di Kawasan Perbatasan Antar Negara Kalimantan Barat dan kalimantan Timur ; (2) Pengenalan PDRB Hijau di wilayah perbatasan (Tarakan, Kalimantan Timur); (3) Pengamanan Kawasan Hutan di NTT, Papua, Kalbar, Kaltim, Sulawesi Utara, Riau Kepulauan, dan Maluku Utara; (4) Pembangunan pos perbatasan; (5) Operasi pengamanan perbatasan

Pada tahun 2006, upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai instansi terkait meliputi :

(1) Pengkajian Lingkungan Hidup Pulau-pulau Kecil dan Wilayah Perbatasan; (2) Rehabilitasi ekosistem pulau-pulau kecil (P. Sebatik, Pulau Enggano) ; (3) Pembangunan Pos Lintas Batas/PLB (Kab. Belu, Kab. Nunukan, Kab. Bengkayang); (4) Pengamanan Kawasan Hutan di NTT, Papua, Kalbar, Kaltim, Sulawesi Utara, Riau Kepulauan, dan Maluku Utara; dan (5) Pembangunan pos perbatasan; (6) Operasi pengamanan perbatasan

Pada tahun 2007, upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai instansi terkait meliputi :

(1) Pengkajian Lingkungan Hidup Pulau-pulau Kecil dan Wilayah Perbatasan; (2) Pembangunan/rehabilitasi PLB/PLBB Antar Negara (Kab. Bengkayang, Kab. Sambas, Kab. Natuna, Kab. Nunukan, Kab. Boven Digoel, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Bengkalis); (3) Pengamanan Kawasan Hutan di NTT, Papua,

Kalbar, Kaltim, Sulawesi Utara, Riau Kepulauan, dan Maluku Utara; (4) Pembangunan pos perbatasan; DAN (5) Operasi pengamanan perbatasan

e.1.5. Peningkatan kemampuan kerja sama kegiatan ekonomi antar kawasan

perbatasan dengan kawasan negara tetangga dalam rangka mewujudkan wilayah perbatasan sebagai pintu gerbang lintas negara

Upaya-upaya yang telah dilakukan selama tahun 2005-2007 meliputi pelaksanaan

kerja sama ekonomi melalui forum-forum kerjasama antar negara antara lain Forum Sosek Malindo dan Kawasan Ekonomi Sub Regional (KESR). Selain itu dilakukan pengembangan kapasitas sarana dan prasarana perdagangan lintas batas di dalam negeri seperti pembangunan outlet ekspor (Skouw, Entikong, Tarakan, Atambua, Bitung, dan Nunukan) dan pembangunan pasar di perbatasan untuk mamfasilitasi perdagangan lintas batas antara kedua negara (Sanggau, Sambas, Malinau, Talaud, Jayapura, Sangihe)

e.1.6. Peningkatan wawasan kebangsaan masyarakat; dan penegakan supremasi

hukum serta aturan perundang-undangan terhadap setiap pelanggaran yang terjadi di wilayah perbatasan

Upaya-upaya yang telah dilakukan selama tahun 2005-2007 dalam rangka

meningkatkan wawasan kebangsaan masyarakat serta penegakan supremasi hukum meliputi : (1) Bakti sosial dan penyuluhan; (2) Sosialisasi bela negara; (serta (4) Pengembangan materiil dan fasilitas kepolisian

e.2. Posisi keadaan sampai dengan tahun 2007 atas Pencapaian Sasaran RPJMN

2004-2009 Upaya-upaya pembangunan wilayah perbatasan yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat hingga tahun 2007 telah menunjukan kemajuan yang cukup berarti. Dari sisi penanganan kesenjangan pembangunan, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh KPDT, dari 20 kabupaten tertinggal di wilayah perbatasan yang diprioritaskan penanganannya pada RPJMN 2004-2009, 7 kabupaten diantaranya saat ini telah berstatus maju, atau dapat dikeluarkan dari kategori kabupaten tertinggal.

Tabel 1. Status Kabupaten Tertinggal di Wilayah Perbatasan berdasarkan Indiktor Ketertinggalan Kabupaten Status

Natuna Maju Kupang Maju Sambas Maju Kutai Barat Maju Malinau Maju Nunukan Maju Jayapura Maju Bengkayang Agak Tertinggal Sanggau Agak Tertinggal

Sintang Agak Tertinggal Kapuas Hulu Agak Tertinggal Kepulauan Talaud Tertinggal Halmahera Utara Tertinggal Merauke Tertinggal Boven Digoel Tertinggal Keerom Tertinggal Timor Tengah Utara Sangat Tertinggal Belu Sangat Tertinggal Jayawijaya Sangat Tertinggal Pegunungan Bintang Sangat Parah

Sumber : KPDT (2007) Dalam aspek penetapan dan penegasan batas, Indonesia sudah menyepakati perjanjian batas darat dengan Papua Nugini dan sebagian besar batas darat dengan Malaysia dan Timor Leste. Kesepakatan juga sudah tercapai pada sebagian segmen Batas Laut Wilayah dengan Malaysia dan Singapura serta Batas Landas Kontinen dengan India, Thailand, Malaysia (di selat Malaka dan Laut Cina Selatan), Vietnam dan Papua Nugini. Sementara dengan Australia, seluruh batas laut berupa batas Landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif telah disepakati. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini telah terlaksana berbagai perundingan penetapan batas laut yang belum disekapakti, antara lain penyelesaian permasalahan batas darat RI-Malaysia, Batas laut RI-Malaysia di laut Sulawesi, Selat Malaka, dan Laut China Selatan; serta batas laut dengan Filipina dan Singapura. Dari perundingan-perundingan ini telah tercapai berbagai kesepakatan tindak lanjut untuk pelaksanaan perundingan tahap selanjutnya. Hasil lain yang berhasil dicapai adalah terbangunnya tanda-tanda fisik batas di wilayah perbatasan dan pulau kecil terluar sebagai upaya penegasan kedaulatan negara di wilayah perbatasan. Dalam aspek penyediaan fasilitas kepabeanan, keimigrasian, karantina, serta keamanan dan pertahanan (CIQS), telah terbangun Pos Lintas Baru di beberapa lokasi, serta pembangunan pintu perbatasan RI-Malaysia di Kalbar serta RI-PNG di Papua. Dalam aspek kerja sama kegiatan ekonomi antar negara telah terlaksana kesepakatan kerjasama ekonomi dengan dengan negara tetangga melalui forum Sosek Malindo dan KESR, serta terbangunnya fasilitas perdagangan lintas batas dengan negara tetangga seperti pembangunan outlet ekspor dan pembangunan pasar perbatasan. Sedangkan dalam aspek penguatan wawasan kebangsaan/ideologi, penegakan hukum dan peningkatan upaya pertahanan-keamanan, telah tercapai upaya-upaya penyediaan sarana dan prasarana pertahanan maupun keamanan (TNI dan POLRI), serta terlaksananya operasi pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau kecil terluar. e.3. Ulasan Mengenai Permasalahan Pencapaian Sasaran Meskipun telah tercapai kemajuan dalam penanganan wilayah perbatasan dibandingkan awal pelaksanaan RPJM Nasiona;, namun demikian upaya pencapaian sasaran RPJMN 2004-2009, maupun dalam hal implementasi arah kebijakan yang telah ditetapkan masih dirasakan belum optimal. Hal ini disebabkan beberapa permasalahan, antara lain : (1) Belum ditetapkannya berbagai rancangan kebijakan untuk mendukung upaya

pembangunan wilayah perbatasan secara terpadu yang dapat dijadikan acuan seluruh

stakeholder, antara lain Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan serta Rencana Induk Penanganan Wilayah Perbatasan. Konsekuensinya, koordinasi dan sinergitas antara instansi terkait di tingkat pusat, provinsi, maupuan kabupaten/kota dalam penanganan wilayah perbatasan dirasakan masih sangat lemah.

(2) Terbatasnya anggaran pembangunan, dimana meskipun terjadi peningkatan alokasi DAK, DAU, dan DBH, namun belum cukup memadai untuk mempercepat pembangunan wilayah perbatasan maupun peningkatan keamanan di wilayah tersebut

(4) Masih sangat terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi yang menghubungkan wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar sehingga menghambat upaya pembangunan

(5) Masih rendahnya kualitas SDM dan belum optimalnya pengembangan potensi, baik SDM, SDA, dan kelembagaan.

(6) Belum optimalnya upaya pelibatan sektor swasta dan dunia usaha, lembaga non pemerintah, dan masyarakat lokal dalam pengembangan wilayah perbatasam;

f. Tindak Lanjut yang Akan dilakukan untuk Mencapai Sasaran Berdasarkan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan dan hasil-hasil pencapaian pembangunan selama tiga tahun terakhir, beberapa upaya yang perlu ditindaklanjuti dalam pengembangan wilayah perbatasan pada periode 2008 dan 2009 adalah : (1) Mendorong keberpihakan seluruh sektor kepada pembangunan di daerah perbatasan

dalam bentuk keberpihakan kebijakan serta pendanaan; (2) Mempercepat penetapan payung hukum kebijakan terpadu pengembangan wilayah

perbatasan, sehingga penanganan wilayah perbatasan antara berbagai pihak terkait di pusat dan daerah dan di semua tingkatan pemerintahan dapat berlangsung secara lebih terkoordinasi dan sinergis.

(3) Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pembangunan wilayah perbatasan serta memfasilitasi upaya-upaya peningkatan kerjasama antar daerah di wilayah perbatasan;

(4)Mempercepat upaya pembangunan sarana dan prasarana sosial dan ekonomi di wilayah perbatasan dan pulau kecil terluar berpenduduk;

(6)Melanjutkan upaya-upaya penelitian dan pengembangan yang dapat memberikan aplikasi teknologi tepat guna bagi masyarakat di perbatasan;

(7) Mempercepat upaya penegasan batas darat dan laut dengan negara tetangga melalui upaya survei, pemetaan, diplomasi, serta penyediaan tanda-tanda fisik batas;

(8) Mempercepat peningkatan layanan PLB/PPLB yang telah ada serta pembangunan PLB/PPLB baru di lokasi-lokasi yang telah disepakati dengan negara tetangga

(9) Meningkatkan upaya-upaya pemberantasan kegiatan ilegal di wilayah perbatasan; (10 Mempererat upaya kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya,

dan pertahanan keamanan.