ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB I

KEPENGURUSAN

Pasal 1

1. Pengurus Dewan Legislatif Mahasiswa adalah mahasiswa yang merupakan utusan dan

atau perwakilan dari Himpunan Mahasiswa dan organisasi mahasiswa lainnya yang sah

dan berdasarkan ketetapan Dewan Legislatif Mahasiswa

2. Himpunan Mahasiswa yang dimaksud pada ayat (1) adalah Himpunan Mahasiswa

Manajemen Informatika (HIMAMI), Himpunan Mahasiswa Komputer Akuntansi

(HIMAPAKA), Himpunan Mahasiswa Akademi Pariwisata (HIMAAKPAR), dan

Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi(HIMAS)

3. Organisasi Mahasiswa lainnya yang disebut dalam ayat (1) adalah Badan Eksekutif

Mahasiswa (BEM), dan Unit Kegiatan Mahasiswa

4. Calon pengurus Badan Perwakilan Mahasiswa harus menyerahkan persyaratan

adminstrasi antara lain :

a. Curriculum Vitae (CV)

b. Mengisi pernyataan tertulis untuk memenuhi dan mentaati Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 2

Pengurus Dewan Legislatif Mahasiswa akan berakhir masa jabatannya apabila pengurus :

1. Mengundurkan diri, dalam hal ini melalui surat pengunduran diri

2. Mutasi organisasi

3. Diberhentikan

4. meninggal dunia

Pasal 3

Kepengurusan Dewn Legislatif Mahasiswa tidak bias merangkap dengan kepengurusan Badan

Eksekutif Mahasiswa, terkecuali mutasi organisasi atau demisioner

Pasal 4

1. Kepengurusan DLM terdiri dari :

2. Pengurus inti DLM memiliki wewenang khusus dalam penentuan dan pengambilan

kebijakan organisasi dalam kondisi tertentu

3. Pengurus inti DLM terdiri dari 4 (empat) orang dengan komposisi :

a. Ketua Umum

b. Wakil Ketua

c. Sekretaris

d. Bendahara

Pasal 5

1. Komisi-komisi DLM menangani bidang-bidang yang telah ditentukan organisasi dan

berfungsi untuk melakukan pengawasan (controlling) dan koordinasi pelaksanaan kerja

bidang-bidang yang terdapat dalam Badan Eksekutif Mahasiswa

2. Komisi-komisi DLM terdiri dari :

a. Komisi A Bidang Pendidikan dan Kerohanian

b. Komisi B Bidang Hubungan Internal dan Eksternal Mahasiswa

c. Komisi C Bidang Sosial Politik

d. Komisi D Bidang Olahraga dan Seni

3. Komisi DLM dipimpin oleh seorang Ketua Komisi dan dibantu oleh minimal 1 (satu)

orang anggota Komisi

Pasal 6

Pemilihan Pengurus

1. Pada setiap Kongres Akbar Dewan Legislatif Mahasiswa, pengurus DLM mengakhiri

masa kerjanya dan diselenggarakan pemilihan pengurus DLM baru

2. Calon Ketua Umum DLM harus terdaftar dalam draft Calon Ketua Umum DLM yang

terdapat di Komisi C DLM

3. Calon Ketua Umum DLM mentaati ketetapan dan peraturan yang telah ditentukan oleh

Komisi C DLM

4. Ketua Umum DLM dipilih dalam Kongres Akbar DLM melalui pemungutan suara

5. Pemilihan Ketua Umum DLM dilaksanakan sepenuhnya oleh Komisi C DLM

6. Pemilihan kelengkapan pengurus DLM ditentukan oleh Ketua Umum DLM terpilih

Pasal 7

1. Ketua umum DLM wajib menyerahkan Laporan Pelaksanaan Tugas kepada pihak

lembaga yang dalam hal ini Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, pada Kongres

Akbar DLM.

2. Prosesi serah-terima jabatan Ketua Umum DLM lama kepada Ketua Umum DLM baru

dilaksanakan dalam Kongres Akbar DLM

BAB II

KEWAJIBAN DAN HAK-HAK PENGURUS

Pasal 8

Kewajiban Pengurus :

1. Beriman kepada Tuhan Yan Maha Esa

2. Menjunjung tinggi, mentaati, dan menjalankan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah

Tangga serta Pedoman Tata Kerja DLM

3. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi dan almamater

4. Menjadikan profesionalisme dan nilai-nilai sosial-keagamaan sebagai perilaku organisasi

5. Bertanggung jawab dalam melaksanakan program kerja organisasi

Pasal 9

Hak Pengurus :

1. Hak Pilih, adalah hak memilih dan dipilih dalam pemilihan ketua organisasi

2. Hak Suara, adalah hak memberikan suara dalam pemungutan suara

3. Hak Bicara, adalah hak meyampaikan pendapat baik secara lisan atupun tulisan

4. Hak Beladiri, adalah hak untuk memberikan pembelaan diri

BAB III

BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

Pasal 10

1. Dewan Legislatif Mahasiswa memiliki mandataris yakni Badan Eksekutif Mahasiswa

2. Badan Eksekutif Mahasiswa bertanggung jawab langsung kepada Dewan Legislatif

Mahasiswa

3. Badan Eksekutif Mahasiswa dipimpin oleh seorang Presiden Mahasiswa didampingi oleh

Wakil Presiden Mahasiswa dan dibantu oleh Menteri-Menteri yang ditetapkan sebagai

berikut :

a. Menteri Sekretaris Negara

b. Menteri Keuangan

c. Menteri Agama

d. Menteri Pendidikan

e. Menteri Dalam Negeri

f. Menteri Luar Negeri

g. Menteri Sosial Politik

h. Menteri Seni, Budaya dan Olah raga

i. Menteri Ekonomi dan Ke-wira usahaan

j. Menteri Pemberdayaan Arus Gender

Pemilihan Pengurus

Pasal 11

1. Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa dipilih dalam Pemilihan Umum yang

diselenggarakan oleh KPU

2. Calon Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa terdaftar dalam daftar Calon Presiden dan

Wakil Presiden Mahasiswa KPU

3. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa dilaksankan oleh KPU

4. Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa terpilih wajib melaksanakan tugas dan

kewajiban organisasi dengan penuh rasa bertanggung jawab

Pasal 12

1. Badan Eksekutif Mahasiswa membawahi Himpunan Mahasiswa yang diantaranya :

a. Himpunan Mahasiswa Manajemen Informatika (HIMAMI)

b. Himpunan Mahasiswa Komputer Akuntansi (HIMAKA)

c. Himpunan Mahasiswa Perhotelan (HIMAAKPAR)

d. Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi (HIMAS)

2. Badan Eksekutif Mahasiswa mengkoordinasi Unit Kegiatan Mahasiswa, antara lain :

a. Bidang Minat dan Bakat Mahasiswa

Tinta Kampus

Paduan Suara

Karate

Futsal Club

Basket Club

Football Club

Dan lain-lain

b. Bidang Kepedulian Sosial

MAPALA

Dan lain-lain

c. Bidang Kerohanian

Lembaga Dakwah Kampus

Dan lain-lain

d. Bidang Akademik

Cyber Team

Accounting Club

Dan lain-lain

3. Himpunan Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa bertanggung jawab langsung

kepada Badan Eksekutif Mahasiswa

Pasal 13

1. Presiden Mahasiswa mengakhiri masa jabatannya dalam Kongres Akbar DLM

2. Presiden Mahasiswa menyerahkan Laporan Pelaksanaan Tugas kepada DLM dalam

Sidang Pleno Terbuka DLM

3. Serah-terima jabatan Presiden Mahasiswa lama kepada Presiden Mahasiswa baru

dilaksanakan dalam Sidang Pleno Terbuka DLM

Pasal 14

1. Presiden Mahasiswa melakukan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Dewan

Legislatif Mahasiswa per 3 bulan

2. Menteri-Menteri Badan Eksekutif Mahasiswa melakukan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi dengan komisi DLM yang bersifat situasional dan kondisional

3. Presiden Mahasiswa melaporkan program kerja dalam jangka waktu 6 bulan dalam

bentuk Laporan Pelaksanaan Tugas secara tertulis

Pasal 15

1. Ketua DLM akan memberikan teguran kepada Presiden Mahasiswa secara lisan atau

tulisan, apabila Presiden Mahasiswa tidak mentaati peraturan yang semestinya

2. DLM berhak mengadakan Sidang Istimewa DLM untuk pengangkatan/pemilihan

Presiden Mahasiswa baru, apabila dalam jangka waktu 6 (enam) bulan Presiden

Mahasiswa tidak bisa menjalankan Program Kerja, Anggaran Dasara/Anggaran Rumah

Tangga

BAB IV

HIMPUNAN MAHASISWA

Pasal 16

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan adalah organisasi fungsional yang bertanggung jawab

langsung kepada Badan Eksekutif Mahasiswa

2. Himpunan Mahasiswa Jurusan dipimpin oleh Ketua Umum dan dibantu oleh Koordinator

Bidang yang ditetapkan sebagai berikut :

a. Koordinator Bidang Keagamaan

b. Koordinator Bidang Pendidikan dan Penelitian

c. Koordinator Bidang Hubungan Internal dan Eksternal Mahasiswa

d. Koordinator Bidang Sosial Politik

e. Koordinator Bidang Seni, Budaya dan Olahraga

Pasal 17

Pemilihan Pengurus

1. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan dipilih dalam Pemilihan umum Terbuka

sesuai jurusan

2. Calon Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan terdaftar dalam daftar nama calon

yang disahkan oleh KPU

3. Pemilihan ketua umum Himpunan Mahasiswa Jurusan dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan Badan Eksekutif Mahasiswa

4. Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan terpilih bertugas untuk melengkapi susunan

kepengurusan Himpunan Mahasiswa Jurusan

Pasal 18

1. Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan mengakhiri masa jabatannya pada saat Kongres

Akbar BEM

2. Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan menyerahkan Laporan Pelaksanaan program kerja

kepada Badan Eksekutif Mahasiswa

Pasal 19

1. Himpunan Mahasiswa Jurusan mengadadakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan

Badan Eksekutif Mahasiswa per 3 bulan

2. Ketua Himpunan Jurusan melaporkan pelaksanaan tugasnya setiap 6 bulan 1 (satu) kali

Pasal 20

1. DLM memiliki hak untuk memberikan teguran secara lisan dan tulisan kepada Ketua

Himpunan Mahasiswa Jurusan, apabila Himpunan Mahasiswa Jurusan tidak

melaksanakan tugas dan atau melanggar peraturan yang telah ditetapkan

2. DLM berhak memberikan perintah untuk melaksanakan Sidang Istimewa Pergantian

Pimpinan Himpunan Mahasiswa Jurusan kepada Badan Eksekutif Mahasiswa, apabila

Himpunan Mahasiswa Jurusan dinilai sudah tidak mampu melaksanakan tugas

BAB V

FORUM ORGANISASI

Pasal 21

Forum Organisasi DLM terdiri dari :

1. Kongres Akbar DLM

a. Kongres Akbar DLM dilaksanakan 1 (satu) tahun 1 (satu) kali

b. Kongres Akbar DLM berfungsi :

Pembubaran Pengusrus Dewan Legislatif Mahasiswa

Pembubaran Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa

Pembubaran Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan

Penyerahan Laporan Pelaksanaan Tugas Badan Eksekutif Mahasiswa kepada

Dewan Legislatif Mahasiswa

Penyerahan Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Legislatif Mahasiswa kepada

Lembaga

Pemilihan pengurus Dewan Legislatif Mahasiswa

Serah – Terima Jabatan Ketua Umum Dewan Legislatif Mahasiswa kepad Ketua

Umum Terpilih

c. Peserta Kongres Akbar DLM adalah Pengurus DLM, Yayasan, Lembaga (Jabatan

Struktural), Dosen dan Staf Citra Buana Indonesia, Pengurus Badan Eksekutif

Mahasiswa, Pengurus Himpunan Mahasiswa, Perwakilan Mahasiswa dan

stakeholder lainnya.

2. Kongres Luar Biasa DLM

a. Kongres Luar Biasa DLM bersifat situasional dan kondisional

b. Kongres Luar Biasa DLM berfungsi :

Perombakan Pengurus Dewan Legislatif Mahasiswa

Revisi AD/ART Dewan Legislatif Mahasiswa

Perumusan Revisi Program Kerja Dewan Legislatif Mahasiswa

Hal-hal lain yang berdampak terhadap kepengurusan dan kinerja Organisasi

c. Peserta Kongres Luar Biasa DLM adalah Pengurus DLM

3. Sidang Pleno Terbuka DLM

a. Sidang Pleno Terbuka DLM dilakukan 1 (satu) tahun 1 (satu) kali

b. Sidang Pleno Terbuka DLM berfungsi :

Perumusan Revisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan

Eksekutif Mahasiswa

Perumusan Revisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Himpunan

Mahasiswa Jurusan

Perumusan Revisi Program Kerja Badan Eksekutif Mahasiswa

Perumusan Revisi Program Kerja Himpunan Mahasiswa Jurusan

Serah – Terima Jabatan Badan Eksekutif Mahasiswa Kepengurusan Lama kepada

Kepengurusan Baru

Serah – Terima Jabatan Himpunan Mahasiswa Jurusan Kepengurusan Lama

kepada Kepengurusan Baru

c. Peserta Sidang Pleno Terbuka DLM adalah Pengurus DLM, Pengurus BEM,

Pengurus HIMA, Perwakilan Mahasiswa dan stake holder lainnya.

4. Sidang Istimewa DLM

a. Sidang Istimewa DLM bersifat fungsional dan kondisional

b. Sidang Istimewa DLM berfungsi :

Meminta Laporan Pelaksanaan Tugas BEM kepada Presiden Mahasiswa dalam

rentang waktu tertentu (sebelum akhir masa jabatan)

Keputusan dalam Forum Sidang :

Keputusan dan Ketetapan Forum Sidang dilakukan dengan sistem voting

Keputusan dan Ketetapan forum sidang dapat

c. Peserta Sidang Istimewa DLM adalah Pengurus DLM dan Presiden Mahasiswa

5. Rapat Koordinasi dan Konsultasi (RAKONSUL) DLM – BEM

a. RAKONSUL DLM-BEM dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga)

bulan

b. RAKONSUL berfungsi untuk :

Forum komunikasi dan koordinasi antara DLM – BEM

Konsulatasi Program Kerja BEM yang telah, sedang dan atau akan

dilaksanakan

Gambaran umum penjabaran Program Kerja BEM

c. Peserta RAKONSUL adalah pengurus DLM dan pengurus BEM

6. Laporan Pelaksanaan Tugas 1 Semester

a. Laporan pelaksanaan tugas BEM dilaksanakan dalam jangka waktu 1 Semester

(6 bulan) dan pada akhir masa Jabatan

b. Laporan pelaksanaan tugas BEM berfungsi untuk :

Pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan BEM dalam jangka waktu 1

Semester dan 1 Periode

Evalusi kerja BEM

Pandangan umum DLM terhadap laporan pelaksanaan tugas BEM dan

diakhiri dengan ketetapan penerimaan atau penolakan laporan pelaksanaan

tugas BEM

c. Peserta laporan pelaksanaan tugas BEM adalah pengurus DLM dan pengurus

BEM

7. Rapat Kerja Organisasi (RAKOR)

a. RAKOR dilaksanakan 1 bulan 1 kali

b. RAKOR berfungsi untuk

Evaluasi kinerja DLM dan BEM dalam rentang waktu 1 bulan

c. Peserta RAKOR adalah pengurus DLM

8. Rapat Internal (RAPIN) DLM

a. Rapat Internal DLM berdifat situasional dan kondisional

b. Rapat Internal DLM berfunsi untuk :

Forum komunikasi dan koordinasi pengurus DLM

Pembahasan dan Perumusan hal-hal yang dimusyawarahkan

Penetapan dan pengambilan kebijakan organisasi yang bersifat

kondisional

c. Peserta Rapat Internal DLM adalah pengurus DLM

9. Rapat Koordinasi dan Konsultasi (RAKONSUL) DLM – Lembaga

a. RAKONSUL DLM – Lembaga dilaksanakan 3 kali dalam satu periode

b. RAKONSUL DLM – Lembaga berfungsi untuk :

c. Peserta RAKONSUL DLM – Lembaga adalah pengurus DLM dan Wakil

Direktur III Bidang Kemahasiswaan

BAB VI

PELANTIKAN PENGURUS

Pasal 22

1. Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Legislatif Mahasiswa dilaksanakan pada

Kongres Akbar DLM oleh Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan

2. Pelantikan Pengurus DLM dilaksanakan pada Kongres Luar Biasa DLM oleh Ketua

Umum Dewan Legislatif Mahasiswa

3. Mekanisme Pelantikan adalah sebagai berikut :

Ketua Umum dan Wakil Ketua DLM dilantik oleh Wakil Direktur III Bidang

Kemahasiswaan dengan pembacaan Janji Organisasi

Pengurus DLM dilantik oleh Ketua Umum DLM dengan pembacaan Janji Pengurus

4. Peserta pelantikan ditetapkan sesuai dengan forum yang berlangsung

BAB VII

PERBENDAHARAAN

1. Keuangan Organisasi bersumber pada :

a. Uang iuran anggota DLM

b. Uang iuran pada kegiatan tertentu

c. Dana organisasi dari Lembaga

d. Sumbangan yang halal dan tidak mengikat

e. Usaha-usaha lain yang halal dan sah

2. Kekayaan Organisasi antara lain :

a. Bendera DLM

b. Stempel DLM

c. Keuangan DLM

3. Pengurus DLM wajib menginventariskan kekayaan organisasi

4. Pengurus DLM bertanggung jawab terhadap inventaris kekayaan organisasi

BAB VIII

PEDOMAN TATA KERJA

1. Pedoman Tata Kerja DLM memuat tugas pokok dan fungsi / Job Description

kepengurusan DLM

2. Pedoman Tata Kerja DLM adalah pedoman dan acuan pengurus DLM dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya

3. Pedoman Tata Kerja DLM selanjutnya dituangkan dalam Program Kerja DLM

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

1. Perubahan Anggaran Rumah Tangga DLM dirumuskan dalam Kongres Luar Biasa DLM

2. Revisi/Perubahan Anggaran Rumah Tangga DLM dapat disahkan apabila disetujui

sekurang-kurangnya 50% + 1 suara dari jumlah peserta yang hadir

BAB X

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga selanjutnya ditetapkan

oleh pengurus DLM yang tertuang dalam peraturan-peraturan organisasi dan

dipertanggung- jawabkan pada Kongres Akbar DLM

2. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

  DITETAPKAN DI : SUKABUMI

  PADA TANGGAL : 13 Desember 2009

  REVISI ANGGARAN RUMAH TANGGA

PADA TANGGAL Desember 2009

  KETUA UMUM

DEWAN LEGISLATIF MAHASISWA

 

 

 

 

BUDIANSYAH