Pengembangan Kelembagaan Kawasan Lindung

  • Published on
    21-Jun-2015

  • View
    816

  • Download
    5

Transcript

  • 1. PENGEMBANGAN KELEMBAGAANKAWASAN LINDUNG Tri Widodo W Utomo Bandung, 6 September 2005 Oleh :

2. KAWASAN LINDUNG KONTEKS INTERNASIONAL

  • KTT Bumi Rio de Janeiro
  • Kyoto Protocol
  • International Conference on Sustainable Devt

KONTEKS LOKAL

  • Otonomi Daerah
  • Collaborative Management

KONDISI FAKTUAL Banjir, Longsor,Kekeringan,Lahan Kritis, Kadar Timbal, dsb KEKOSONGAN HUKUM 3. KARAKTERISTIK KAWASAN LINDUNG

  • Lintas Daerah:antar Propinsi, antar Kab/Kota
  • Lintas Sektor
  • Ekologis : resapan air, penahan erosi, penghasil O 2 , pelindung flora fauna, dll.
  • Lintas Fungsi
  • Primer:pertanian dalam arti luas.
  • Ekonomis : pencaharian penduduk, sumber devisa, pelindung flora fauna, dll.
  • Sekunder:perdagangan, transportasi, tata ruang
  • Tersier:industri, jasa, wisata.

4. KeseimbanganPeran

  • Rekayasa Yuridis
  • Rekayasa Ekonomis
  • Rekayasa Administratif / Manajemen

SEMANGAT PENATAAN KELEMBAGAAN KWS LINDUNG Keseimbangan Fungsi Pemer intah & Masyarakat Ekono mis & Ekologis KESEIMBANGAN EKOSISTEM Keseimbangan Sektor Primer , Sekunder, Tersier KELESTARIAN LINGKUNGAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 5.

  • Urusan yang dijalankan lembaga khusus tadibersifat lintas daerah (kabupaten/kota maupun propinsi), atau memilikinilai strategis sangat tinggi .
  • Kewenangan pembentukan lembaga khusus berada di tanganpemerintah Pusat , dengan mengakomodasikan kepentingan dan keterlibatan pemerintah daerah .

Klb Khusus / Klb yg Menangani Urusan Khusus(PenjelasanUmum UU No. 32/2004 ) 6.

  • Daerah memiliki kewenangan membentuk kelembagaan khusus untuk menangani urusan-urusan pemerintahan ygbelumteridentifikasikan dalam UU 32/2004 & RPP Kewenangan (RPP PUP).
  • Contoh: Klb Perbatasan, Badan Narkoba, Sekretariat KPI, Sekretariat Satkorlak dll.bgmn dg Kws Lindung?
  • Melahirkan Kanwil Baru? (kecuali urusan perbatasan)inisiatif Pusat; hubungan hirarkhi substansial (bukancommand line )

RPP Pedoman Org Perangkat Daerah 7.

  • Kasus Bontang Kutai Timur
  • Cost-sharing; incentives & disincentives
  • Alternatif I: Klb masing-masing dg perjanjian tertentu.
  • Alternatif II: Kelembagaan Bersama.

Kebutuhan Pengaturan Aspek Klb

  • Kasus Tata Ruang Bandut, Cekungan Bdg, Jabar & Nas
  • Distribution of Authority
  • Alternatif I: Klb terdesentralisasi dg master plan tersentralisasi.
  • Alternatif II: Klb tersentralisasi dg implementasi oleh instansi sektoral daerah.

Upstream Downstream Solidarity Central Regional Solidarity 8. SEKIAN Terima Kasih

Recommended

View more >