36
TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Tata naskah dinas elektronik

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik

Citation preview

Page 1: Tata naskah dinas elektronik

TATA NASKAH DINAS

ELEKTRONIK

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Page 2: Tata naskah dinas elektronik

DI TAMBAH 8 AREA PERUBAHAN DAN 9 PERCEPATAN

GRAND DESIGN Perpres 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design RB 2010 - 2025

ROAD MAP Permenpan 20 Tahun 2010 Tentang Road Map RB 2010 - 2014

1. Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan RB K/L (Permenpan-RB 7 Tahun

2011);

2. Pedoman Penilaian Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan RB K/L

(Permenpan-RB 8 Tahun 2011);

3. Pedoman Penyusunan Road Map RB K/L/Pemda (Permenpan-RB 9 Tahun

2011);

4. Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan (Permenpan-RB

10 Tahun 2011);

5. Kriteria dan Ukiuran Keberhasilan RB (Permenpan-RB 11 Tahun 2011);

6. Pedoman Penataan Tatalaksana (Business Process) (Permenpan-RB 12

Tahun 2011);

7. Pedoman Pelaksanaan Quick Wins (Permenpan-RB 13 Tahun 2011);

8. Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (Knowledge

Management) (Permenpan-RB 14 Tahun 2011);

9. Mekanisme Persetujuan Pelaksanaan RB dan Tunjangan Kinerja bagi K/L

(Permenpan-RB 7 Tahun 2011);

PEDOMAN

KEBIJAKAN

Kementerian PAN dan RB

Page 3: Tata naskah dinas elektronik

PENATAAN TATALAKSANA

Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja

Keluaran (Outputs) Hasil (Outcomes)

1. Penyusunan SOP

penyelenggaraan

tugas dan fungsi

Tersedianya dokumen

SOP penyelenggaraan

tugas dan fungsi yang

disahkan

Terselenggaranya

transparansi,

akuntabilitas, dan

standarisasi proses

penyelenggaraan

pemerintahan

2. Pembangunan

atau

pengembangan

e-Government

Tersedianya e-

Government pada

masing-masing

Kementerian/Lembaga

Kementerian PAN dan RB

Page 4: Tata naskah dinas elektronik

Kelembagaan

Sumber Daya Manusia

Ketatalaksanaan

Standar Operasional Prosedur (SOP)

e-Government

Kementerian PAN dan RB

Page 5: Tata naskah dinas elektronik

e-Government

Pemerintahan Elektronik (e-Government)

mengacu pada penggunaan teknologi

informasi di lingkungan instansi

pemerintah, antara lain melalui intranet

dan internet.

Kementerian PAN dan RB

Page 6: Tata naskah dinas elektronik

Keuntungan yang paling diharapkan dari e-

Government adalah peningkatan efisiensi,

kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari

pelayanan publik.

Penggunaan teknologi informasi dapat menghasilkan hubungan

bentuk baru seperti

Government-to-Citizen atau Government-to-Customer (G2C),

Government-to-Business (G2B) serta

Government-to-Government (G2G).

Kementerian PAN dan RB

Page 7: Tata naskah dinas elektronik

Tujuan e-Government

Pembentukanjaringan informasi

dan transaksipelayanan publikyang berkualitas,

cepat, danterjangkau

masyarakat luas.

Pembentukanhubungan

interaktif dengandunia usaha

untukmenghadapi

perubahan danpersaingan

perdaganganinternasional.

Pembentukanmekanisme dan

salurankomunikasi

dengan lembaga-lembaga negaraserta penyediaan

fasilitas dialog publik.

Pembentukansistem

manajemen danproses kerja yang

transparan danefisien

Kementerian PAN dan RB

Page 8: Tata naskah dinas elektronik

Manfaat e-Government :

Meningkatkan kualitas

pelayanan pemerintah

kepada masyarakat dan

komunitas negara lainnya

Memperbaiki proses

transparansi dan

akuntabilitas di kalangan

penyelenggara pemerintahan

Mereduksi biaya transaksi,

komunikasi, dan interaksi yang terjadi dalam proses pemerintahan

Menciptakan masyarakat

berbasis komunitas

informasi yang lebih

berkualitas

Kementerian PAN dan RB

Page 9: Tata naskah dinas elektronik

Penyelenggaraan

Pemerintahan Secara

MANUAL

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Berbasis ICT

TRANSFORMASI

Government to e-Government

Pemanfaatan ICT

Penggunaan Internet

Penggunaan Infrastruktur Telematika

Penggunaan Sistem Aplikasi

Standarisasi Metadata

Transaksi dan Pertukaran Data Elektronik

Sistem Dokumentasi Elektronik

Transformasi

Perubahan Budaya Kerja

Perubahan Proses Kerja

(Bisnis Proses)

SOP dan Kebijakan Politik

Peraturan dan Perundangan

Leadership

Transformasi Menuju e-Government

Kementerian PAN dan RB

Page 10: Tata naskah dinas elektronik

Kementerian PAN dan RB

Page 11: Tata naskah dinas elektronik

TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK

(TNDE)

Kementerian PAN dan RB

Page 12: Tata naskah dinas elektronik

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 6 Tahun 2011

tentang

Pedoman Umum Tata Naskah Dinas

Elektronik di Lingkungan Instansi

Pemerintah

Kementerian PAN dan RB

Page 13: Tata naskah dinas elektronik

Maksud & Tujuan

• Maksud

Sebagai acuan dalam pengelolaan dan pembuatan juklak /juknis TNDE

• Tujuan

menciptakan acuan pembuatan standar minimalpembuatan juklak/juknis TNDE bagi instansi pemerintahdalam mendukung kelancaran penyelenggaraanpemerintahan yang efektif dan efisien

Kementerian PAN dan RB

Page 14: Tata naskah dinas elektronik

Sasaran

Tercapainya kesamaan pengertian dan pemahaman penyelenggaraan TNDE

Terwujudnya keterpaduan pengelolaan TNDE

Lancarnya komunikasi dan kemudahan pengurusan naskah dinas

Tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan tata naskah dinas

Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan tata naskah dinas

Kementerian PAN dan RB

Page 15: Tata naskah dinas elektronik

PENDAHULUAN

DESAIN SISTEM

Arsitektur TNDE

Cakupan Sistem

Alur Kerja

Persyaratan

SPESIFIKASI SISTEM

Spesifikasi Fungsional

Spesifikasi Nonfungsional

Kementerian PAN dan RB

Page 16: Tata naskah dinas elektronik

Dasar Hukum

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi

dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003

tentang Kebijakan dan Strategi Nasional

Pengembangan e-Government

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan

Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008

tentang Pedoman Umum Tata Naskah

Dinas.Kementerian PAN dan RB

Page 17: Tata naskah dinas elektronik

Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE) adalah

pengelolaan naskah dinas secara elektronik

dengan memanfaatkan teknologi informasi dan

komunikasi untuk kecepatan dan kemudahan

dalam proses pengambilan putusan

Kementerian PAN dan RB

Page 18: Tata naskah dinas elektronik

Manfaat TNDE

Terwujudnya percepatan Pemerintahan

Elektronik (e-Government)

Terwujudnya efektivitas dan efisiensi

penyelenggaraan pemerintahan

Terwujudnya percepatan reformasi

birokrasi

Terciptanya koordinasi, integrasi,

sinkronisasi, dan simplifikasi antarinstansi

pemerintah

Kemudahan pengelolaan dokumen naskah

dinas dan penggunaannya

Kementerian PAN dan RB

Page 19: Tata naskah dinas elektronik

Arsitektur TNDE

Desa

inSis

tem

Kementerian PAN dan RB

Page 20: Tata naskah dinas elektronik

Cakupan Sistem

Desa

inSis

tem

Komunikasi Eksternal

Agenda Surat Masuk

Agenda Surat Keluar

Komunikasi Internal

Agenda Surat Masuk

Agenda Surat Keluar

DisposisiPembuatan Surat dengan

Templat

Kementerian PAN dan RB

Page 21: Tata naskah dinas elektronik

Alur Kerja

Desa

inSis

tem

Petugas TUPejabat Penanggung Jawab

Urusan SuratDatabase

Mulai

Pengagendaan Surat Masuk

Pemeriksaan Surat

Pembuatan Disposisi

Selesai

Pelaksanaan Disposisi

Surat Masuk

Disposisi

Tidak Memenuhi Syarat

Memenuhi Syarat

Surat Masuk

Kementerian PAN dan RB

Page 22: Tata naskah dinas elektronik

Alur Kerja

Desa

inSis

tem

DisposisiPenerima Disposisi DatabasePembuat Disposisi

Mulai

PembuatanDisposisi

Penelaahan Disposisi

PelaksanaanDisposisi

Selesai

Disposisi

Laporan Pelaksanaan

Tidak dapat dilaksanakan

Dapat Dilaksanakan

Pemeriksaan Laporan

Pendokumentasian Dokumen Kegiatan

MemenuhiSyarat

Tidak MemenuhiSyarat

Kementerian PAN dan RB

Page 23: Tata naskah dinas elektronik

Alur Kerja

Desa

inSis

tem

Surat Keluar

Pejabat Unit Kerja Pejabat Unit Atasan Database

Mulai

Pembuatan Konsep Surat

Pemeriksaan Konsep Surat

Pengagendaan Surat

Selesai

Konsep Surat

Surat yang telah diagendakan

Tidak Memenuhi Syarat

Memenuhi Syarat

Pemindaian Surat Keluar

Turunan Surat Keluar

Penandatanganan Konsep Surat

Pemberian Stempel(Cap)

Surat Keluar

Pengiriman Surat Keluar

Surat yang telah Ditandatangani

Kementerian PAN dan RB

Page 24: Tata naskah dinas elektronik

Infrastruktur

Jaringan Komputer

Komputer Induk

Komputer klien

Pemindai dokumen (scanner)

Sistem keamanan

Desa

inSis

tem

Kementerian PAN dan RB

Page 25: Tata naskah dinas elektronik

Suprastruktur

Pengelola TNDE

Sumber daya manusia

Prosedur Operasional Standar

Desa

inSis

tem

Kementerian PAN dan RB

Page 26: Tata naskah dinas elektronik

Spesifikasi Fungsional - Manajemen Pengguna

Spesi

fikasi

Sis

tem

Data Induk Pengguna (Master Data User)

memfasilitasi manajemen data pengguna

yang berupa penambahan data dan/atau

penon-aktifan pengguna serta disusun

sesuai dengan data kepegawaian

Pemberian Kewenangan (Role)

mengatur kewenangan setiap

pengguna, antara lain berupa

masukan (input) agenda surat,

pemindaian dokumen, pembuatan

disposisi, dan pembuatan surat

keluar

Kementerian PAN dan RB

Page 27: Tata naskah dinas elektronik

Spesifikasi Fungsional - Agenda Surat Masuk

Spesi

fikasi

Sis

tem

Masukan (Input) Agenda

1. nomor urut agenda

2. tanggal penerimaan surat

3. nomor, tanggal, dan hal surat

4. tujuan surat (pengguna tujuan

surat)

5. nama dan alamat pengirim surat

6. kecepatan tanggapan, yaitu

• Amat Segera;

• Segera;

• Biasa

7. Isi yang ringkas

8. keterangan, antara lain tembusan

dan salinan

Penyimpanan Dokumen

Hardcopy Pemindaian (scanning)

Softcopy Unggah fail (file upload)

Melihat Detail Agenda

Membuat Disposisi

Manajemen Disposisi

Kementerian PAN dan RB

Page 28: Tata naskah dinas elektronik

Spesifikasi Fungsional - Agenda Surat Keluar

Spesi

fikasi

Sis

tem

Templat/Borang Acu

Tanpa Templat/Borang Acu

1. Pembuatan Konsep Surat

2. Persetujuan Konsep Surat

3. Pembuatan Agenda Surat

Keluar

4. Penomoran Otomatis

5. Pemindaian Surat

Kementerian PAN dan RB

Page 29: Tata naskah dinas elektronik

Spesifikasi Fungsional –

Manajemen Templat/Borang Acu

Spesi

fikasi

Sis

tem

1. Penggunaan Templat/Borang Acu

Standar

2. Pembuatan Templat/Borang Acu

Baru

3. Penggunaan Templat/Borang Acu

dalam Pembuatan Konsep Surat

diatur dengan Peraturan

Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor 22 Tahun 2008

Kementerian PAN dan RB

Page 30: Tata naskah dinas elektronik

Spesifikasi Fungsional – Pencarian Dokumen

Semua dokumen yang tersimpan dalam sistem

akan dapat dicari berdasarkan kriteria

pencarian yang ditentukan oleh pengguna.

Pencarian ini juga meliputi kegiatan pencatatan

agenda masuk, disposisi, dan pembuatan

agenda keluar

Spesi

fikasi

Sis

tem

Kementerian PAN dan RB

Page 31: Tata naskah dinas elektronik

Spesifikasi Nonfungsional - Keamanan Aplikasi

1. Aplikasi hanya dapat diakses oleh pengguna yang

terautentik

2. Pengguna hanya dapat mengakses menu yang menjadi

kewenangannya

3. Nama pengguna yang sama tidak dapat digunakan

secara paralel

Spesi

fikasi

Sis

tem

Kementerian PAN dan RB

Page 32: Tata naskah dinas elektronik

Spesifikasi Nonfungsional –

Pencatatan Log Aktivitas Pengguna

Aplikasi akan mencatat setiap aktivitas

pengguna yang berkaitan terhadap sistem.

Log aktivitas ini dapat digunakan untuk

melakukan pemeriksaan terhadap segala proses

persuratan yang memanfaatkan aplikasi TNDE

Spesi

fikasi

Sis

tem

Kementerian PAN dan RB

Page 33: Tata naskah dinas elektronik

Spesifikasi Nonfungsional –

Fitur Penghapusan dan Pembatalan

Aplikasi tidak melakukan penghapusan secara

langsung terhadap dokumen ataupun agenda

surat yang telah dibuat, tetapi digunakan

mekanisme flag untuk menandakan status

validitas suatu dokumen atau agenda surat.

Pembatalan terhadap suatu aksi harus melalui

suatu mekanisme otorisasi yang diatur sesuai

dengan kebijakan masing-masing instansi

Spesi

fikasi

Sis

tem

Kementerian PAN dan RB

Page 34: Tata naskah dinas elektronik

Spesifikasi Nonfungsional –

Keamanan Penyimpanan Dokumen

Aplikasi TNDE memberikan kepastian bahwa

dokumen yang tersimpan tidak tumpang-tindih

dengan dokumen yang sudah ada sebelumnya

sehingga setiap pengguna dapat mengakses fail

dokumen yang benar

Spesi

fikasi

Sis

tem

Kementerian PAN dan RB

Page 35: Tata naskah dinas elektronik

Kendala dan Tantangan

Komitmen dan Keterlibatan pejabat dalam

workflow aplikasi

Perubahan paradigma dalam persuratan

Kedisiplinan pegawai

Kementerian PAN dan RB

Page 36: Tata naskah dinas elektronik

TERIMA KASIH

Kementerian PAN dan RB