132
TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (sesuai Permendagri 54 Tahun 2009) Oleh : H.W. SAAMENA, S.SOS

Slide Tata Naskah Dinas

Embed Size (px)

DESCRIPTION

slide tata naskah dinas berdasarkan permendagri

Citation preview

Page 1: Slide Tata Naskah Dinas

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH DAERAH(sesuai Permendagri 54 Tahun 2009)

Oleh :

H.W. SAAMENA, S.SOS

Page 2: Slide Tata Naskah Dinas

2

Peter Kline(Revolusi Belajar)

• Belajar akan lebih efektif kalau dilakukan dalam suasana yang menyenangkan (Joyfull learning)

• Orang dewasa tidak bisa dipaksa untuk belajar, tetapi perlu dimotivasi untuk belajar--yang mengarah pada perubahan (change)

• Prof.PrahaladIf We don’t change,We will die

Page 3: Slide Tata Naskah Dinas

3

Let’s-- we joint to collaboration in learning

proccess BELAJAR YANG DIKEHENDAKI………

1. SERIUS lepaskan semua atribut….2. SANTAI3. SUKSES4. SELESAI5. SERTIFIKAT6. JANGAN DITAMBAH dgn 1 S LAGI

WHAT ????? 7.STRESS

Page 4: Slide Tata Naskah Dinas

4

PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS

PERUBAHAN LINGKUNGAN STRATEGIS

Reformasi Penyelenggaraan NegaraReformasi Penyelenggaraan Negara

Perkembangan Teknologi Informasi Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasidan Komunikasi

Perkembangan Teori & PraktekPerkembangan Teori & Praktek

Reformasi Penyelenggaraan NegaraReformasi Penyelenggaraan Negara

Perkembangan Teknologi Informasi Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasidan Komunikasi

Perkembangan Teori & PraktekPerkembangan Teori & Praktek

Page 5: Slide Tata Naskah Dinas

Tujuan Instruksional Umum (TIU) Peserta Diklat diharapkan mampu memahami implementasi tata naskah dinas dalam bentuk surat dan produk hukum.

Tujuan Instruksional Khusus:Peserta diklat mampu menjelaskan:Pengertian TND dalam bentuk surat dan produk hukumAsas-asas tata naskah dinasKewenangan penandatangan tata naskah dinasPembubuhan paraf, stempel dan tata cara perubahan dan Pencabutan tata naskah dinas

Page 6: Slide Tata Naskah Dinas

ASAS-ASAS TATA NASKAH DINAS

1. Asas efisien dan efektif yaitu, dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar dan lugas.

2. Asas pembakuan yaitu, dilakukan melalui tatacara dan bentuk yang telah dibakukan.

Page 7: Slide Tata Naskah Dinas

3. Asas akuntabilitas, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahan dan dokumentasi.

4. Asas keterkaitan , yaitu tata naskah dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem.

5. Asas kecepatan dan ketepatan yaitu tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran.

6. Asas keamanan yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi.

Page 8: Slide Tata Naskah Dinas

Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah

dinas terdiri atas:

1.Prinsip ketelitian

diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan didalam pengetikan.

2. Prinsip kejelasan

memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode

yang cepat dan tepat.

Page 9: Slide Tata Naskah Dinas

3. Prinsip singkat dan padat

menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

4. Prinsip logis dan meyakinkan

diselenggarakan secara runtut dan logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif.

Page 10: Slide Tata Naskah Dinas

Penyelenggaraan naskah dinas

pengelolaan surat masuk

pengelolaan surat keluar

tingkat Keamanan

kecepatan proses

penggunaan kertas surat

pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran

warna dan kualitas kertas

Page 11: Slide Tata Naskah Dinas

Mekanisme Pengelolaan surat masuk

1. Instansi penerima menindaklanjuti surat yang diterima melalui tahapan:

a. diagenda dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta didistribusikan ke unit pengelola; b. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi

surat dan arahan pimpinan; c. surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha.2. Copy surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan

kepada yang berhak.3. Alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dari

tingkat pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang.

Page 12: Slide Tata Naskah Dinas

Mekanisme Pengelolaan Surat Keluar

• Konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha dalam rangka pengendalian;

• Surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah;

• Surat keluar wajib segera dikirim; • Surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha.

Page 13: Slide Tata Naskah Dinas

Tingkat keamanan dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampulnaskah dinas sebagai berikut:

• Surat Sangat Rahasia (SR)

surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan keselamatan negara.

• Surat rahasia disingkat R

surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian negara, disintegrasi bangsa.

• Surat penting disingkat P

surat yang tingkat keamanan isi surat perlu mendapat perhatian penerima surat.• Surat konfidensial disingkat K,

surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan sedang yang berdampak kepada terhambatnya jalannya pemerintahan dan pembangunan.

• Surat biasa disingkat B

surat yang materi dan sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak.

Page 14: Slide Tata Naskah Dinas

Kecepatan proses

• amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima;

• segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat diterima;

• penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah surat diterima; dan

• biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat diterima.

Page 15: Slide Tata Naskah Dinas

Penggunaan kertas surat

• kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 gram;

• penggunaan kertas HVS diatas 80 gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama;

• penyediaan surat berlambang negara berwarna kuning emas atau logo daerah berwarna dicetak di atas kertas 80 gram;

• ukuran kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah Folio/F4 (215 x 330 mm);

• ukuran kertas yang digunakan untuk makalah, piper dan laporan adalah A4 (210 x 297 mm); dan

• ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah A5 (165 x 215 mm).

Page 16: Slide Tata Naskah Dinas

PENGETIKAN SARANA ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI PERKANTORAN

• Penggunaan jenis huruf pica;• Arial 12 atau disesuaikan dengan kebutuhan; dan• Spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan.

Warna dan kualitas kertas berwarna putih dengan kualitas baik.

Page 17: Slide Tata Naskah Dinas

NASKAH DINAS

Bentuk Dan Susunan Naskah Dinas Produk hukum di lingkungan Pemerintah Provinsi

Peraturan Daerah

Peraturan Gubernur

Peraturan Bersama Gubernur

Page 18: Slide Tata Naskah Dinas

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

1. Peraturan Daerah

2. Peraturan Bupati/Walikota

3. Peraturan Bersama

Bupati/Walikota

4. Keputusan Bupati/Walikota

LANJUTAN…..

Page 19: Slide Tata Naskah Dinas

• surat perintah perjalanan dinas

• surat kuasa;

• surat undangan;

• surat keterangan melaksanakan tugas

• surat panggilan;

• nota dinas;

• nota pengajuan konsep naskah dinas;

• lembar disposisi;

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS SURAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

• instruksi;

• surat edaran;

• surat biasa;

• surat keterangan;

• surat perintah;

• surat izin;

• surat perjanjian;

• surat perintah tugas;

Page 20: Slide Tata Naskah Dinas

• berita acara

• notulen

• memo

• daftar hadir

• piagam

• sertifikat

• STTPP.

• telaahan staf

• pengumuman

• laporan

• rekomendasi

• surat pengantar

• telegram

• lembaran daerah

• berita daerah

Page 21: Slide Tata Naskah Dinas

PENGGUNAAN DAN KEWENANGAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN

PENJABAT• Atas nama yang disingkat a.n. jenis pelimpahan wewenang dalam

hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat dibawahnya.

• Untuk beliau yang disingkat u.b. jenis pelimpahan wewenang dalam

hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat dibawahnya.

Tanggung jawab tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang.

Page 22: Slide Tata Naskah Dinas

Pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif belum dilantik.

Plt diangkat dengan keputusan kepala SKPD atau keputusan gubernur atau keputusan bupati/walikota dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.

Plt bertanggung jawab atas naskah dinas yang dilakukannya.

PELAKSANA TUGAS DISINGKAT PLT

Page 23: Slide Tata Naskah Dinas

PELAKSANA TUGAS HARIAN DISINGKAT PLH

Pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara.

Plh diangkat dengan keputusan kepala SKPD atau keputusan gubernur atau keputusan bupati/walikota dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.

Plh mempertanggungjawabkan pelaksanaan atas naskah dinas yang dilakukannya kepada pejabat definitif

Page 24: Slide Tata Naskah Dinas

PENJABAT DISINGKAT Pj

Pejabat sementara untuk jabatan gubernur, bupati dan walikota.

Penjabat melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.

Page 25: Slide Tata Naskah Dinas

PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN,DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS

• Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf.

• Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar.

• Paraf dilakukan oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertikal.

• Paraf merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas.

• Paraf sebagaimana dimaksud meliputi:

a. paraf hierarki; dan

b. paraf koordinasi.

Page 26: Slide Tata Naskah Dinas

• PENULISAN NAMA GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, BUPATI, WAKIL BUPATI, WALIKOTA, WAKIL WALIKOTA PADA NASKAH DINAS:

– dalam bentuk dan susunan produk hukum tidak menggunakan gelar; dan

– dalam bentuk dan susunan surat menggunakan gelar.

• PENULISAN NAMA PEJABAT MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL MENGGUNAKAN GELAR, NOMOR INDUK PEGAWAI DAN PANGKAT

PENULISAN NAMA

Page 27: Slide Tata Naskah Dinas

PENANDATANGANAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

Gubernur menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum terdiri atas:

1. Peraturan Daerah;

2. Peraturan Gubernur;

3. Peraturan Bersama Gubernur; dan

4. Keputusan Gubernur.

PENANDATANGANAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI

Page 28: Slide Tata Naskah Dinas

GUBERNUR MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM BENTUK DAN SUSUNAN SURAT

– instruksi;

– surat edaran

– surat biasa;

– surat keterangan;

– surat perintah;

– surat izin;

– surat perjanjian;

– surat perintah tugas;

– surat kuasa;

– surat undangan;

– surat keterangan melaksanakan tugas;

– surat panggilan;

– nota dinas;

– lembar disposisi;

– pengumuman;

– laporan;

– rekomendasi;

– telegram;

– berita acara;

– memo;

– piagam;

– sertifikat; dan

– STTPP.

Page 29: Slide Tata Naskah Dinas

WAKIL GUBERNUR MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM BENTUK DAN SUSUNAN SURAT

• surat biasa;• surat keterangan;• surat perintah;• surat izin;• surat perintah tugas;• surat keterangan melaksanakan tugas;• nota dinas;• lembar disposisi;• telaahan staf;• laporan;• rekomendasi; dan• memo.

Page 30: Slide Tata Naskah Dinas

WAKIL GUBERNUR ATAS NAMA GUBERNUR MENANDATANGANI NASKAH DINAS

a. Dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan gubernur;

b. Dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas:

1. Surat Edaran;

2. Surat Biasa;

3. Surat Keterangan;

4. Surat Perintah;

5. Surat Izin;

6. Surat Perintah Tugas;

7. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;

8. Nota Dinas;

9. Lembar Disposisi;

10. Pengumuman;

11. Telegram;

12. Berita Acara;

13. Piagam; Dan

14. Sertifikat.

Page 31: Slide Tata Naskah Dinas

ASISTEN MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM BENTUK DAN SUSUNAN SURAT

• nota dinas;• nota pengajuan konsep naskah dinas;• lembar disposisi;• telaahan staf;• laporan;• surat pengantar;• notulen; dan• memo.

Page 32: Slide Tata Naskah Dinas

Sekretaris daerah menandatangani naskah dinas yang dalam bentuk dan susunan surat:

a. Surat Biasa;b. Surat Keterangan;c. Surat Perintah;d. Surat Izin;

e. Surat Perjanjian; f. Surat Perintah Tugas;g. Surat Perintah Perjalanan Dinas;h. Surat Kuasa;i. Surat Undangan;j. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;k. Surat Panggilan;l. Nota Dinas;m. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;n. Lembar Disposisi;o. Telaahan Staf;p. Pengumuman; q. Laporan;r. Rekomendasi

S.Surat Pengantar;T.Lembaran Daerah;U.Berita Daerah;V.Berita Acara;W.Notulen;X.Memo;Y.Daftar Hadir; DanZ.Sertifikat.

Page 33: Slide Tata Naskah Dinas

Sekretaris daerah atas nama gubernur menandatangani naskah dinas :

a. Dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa keputusan gubernur; dan

b. Dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas:

1. Surat Edaran;

2. Surat Biasa;

3. Surat Keterangan;

4. Surat Perintah;

5. Surat Izin;

6. Surat Perjanjian;

7. Surat Perintah Tugas;

8. Surat Undangan;

9. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;

10. Surat Panggilan;

11. Nota Dinas;

12. Pengumuman;13. Telegram;14. Berita Acara;15. Piagam;16. Sertifikat; dan17. STTPP.

Page 34: Slide Tata Naskah Dinas

Asisten atas nama sekretaris daerah menandatangani naskah dinas bentuk dan

susunan surat:

a. Surat Biasa;

b. Surat Keterangan;c. Surat Perintah;d. Surat Perintah Tugas;e. Surat Perintah Perjalanan Dinas;f. Surat Undangan;g. Surat Panggilan;h. Nota Dinas;

i. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;j. Laporan;k. Surat Pengantar; Danl. Daftar Hadir.

Page 35: Slide Tata Naskah Dinas

STAF AHLI MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM BENTUK DAN SUSUNAN SURAT

a. nota pengajuan konsep naskah dinas;

b. telaahan staf; dan

c. laporan.

Page 36: Slide Tata Naskah Dinas

KEPALA SKPD MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM BENTUK DAN SUSUNAN SURAT

a. Surat Biasa;b. Surat Keterangan;c. Surat Perintah;d. Surat Izin;e.Surat Perjanjian;f.Surat perintah perjalanan dinas;

g.Surat kuasa;h.Surat undangan;i.Surat keterangan melaksanakan tugas;j.Surat panggilan;k.Surat perintah perjalanan dinas

l. Surat kuasa;m. Surat undangan;n. Surat keterangan melaksanakan o. Surat tugas;p. Surat panggilan;q. Nota dinas;r. Nota pengajuan konsep naskah dinas;s. Lembar Disposisi;t. Telaahan staf;u. Pengumuman;v. Laporan;w. Rekomendasi;x. Berita acara;y. Memo;z.Daftar hadir; dan sertifikat.

Page 37: Slide Tata Naskah Dinas

KEPALA SKPD ATAS NAMA GUBERNUR MENANDATANGANI NASKAH DINAS

a. Dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan gubernur; dan

b.Dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas:

1. Surat biasa;

2. Surat keterangan;

3. Surat perintah;

4. Surat undangan; dan

5. Sertifikat.

Page 38: Slide Tata Naskah Dinas

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SELAKU KEPALA SKPD ATAS NAMA GUBERNUR

MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM BENTUK DAN SUSUNAN SURAT

a. SURAT BIASA;

b. SURAT UNDANGAN;

c. PENGUMUMAN;

d. TELEGRAM;

e. PIAGAM;

f. SERTIFIKAT; DAN

g. STTPP.

Page 39: Slide Tata Naskah Dinas

SEKRETARIS DPRD MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM BENTUK DAN SUSUNAN SURAT

a. surat biasa;

b. surat keterangan;

c. surat perintah;

d. surat izin;

e. surat perjanjian;

f. surat perintah tugas;

g. surat perintah perjalanan dinas;

h. surat kuasa;

i. surat undangan;

j. surat keterangan melaksanakan tugas;

k. surat panggilan;

l. nota dinas;

m. nota pengajuan konsep naskah dinas;

n. lembar disposisi;

o. telaahan staf;

p. pengumuman;

q. laporan;

r. rekomendasi;

s. berita acara;

t. memo; dan

u. daftar hadir.

Page 40: Slide Tata Naskah Dinas

SEKRETARIS DPRD ATAS NAMA GUBERNUR MENANDATANGANI NASKAH DINAS

a. Dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan gubernur, dan

b. Dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas:

1. Surat Biasa;

2. Surat Keterangan;

3. Surat Perintah;

4. Surat Undangan; dan

5. Sertifikat.

Page 41: Slide Tata Naskah Dinas

KEPALA UPT DINAS/BADAN MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM BENTUK

DAN SUSUNAN SURAT

a. instruksi;

b. surat edaran;

c. surat biasa;

d. surat perintah;

e. surat perjanjian;

f. surat perintah tugas;

g. surat perintah perjalanan dinas;

h. surat kuasa;

i. surat undangan

j. Surat keterangan melaksanakan tugas

k. Surat panggilan;

l. Nota dinas;

m. Nota pengajuan konsep naskah dinas;

n. Lembar disposisi;

o.Telaahan staf;

p.Pengumuman;

q. Laporan;

r. Rekomendasi;

t. Berita acara;

u. Memo;

v.Daftar hadir.

Page 42: Slide Tata Naskah Dinas

KEPALA UPT DINAS/BADAN ATAS NAMA KEPALA DINAS/BADAN MENANDATANGANI NASKAH DINAS

DALAM BENTUK DAN SUSUNAN SURAT

a. surat biasa;

b. surat ketrangan;

c. surat perintah;

d. nota dinas;

e. berita acara; dan

f. daftar hadir.

Page 43: Slide Tata Naskah Dinas

SEKRETARIS SKPD MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM BENTUK DAN SUSUNAN SURAT

a. surat biasa;

b. surat keterangan;

c. surat perintah;

d. surat kuasa;

e. surat undangan;

f. nota dinas;

g. nota pengajuan konsep naskah dinas;

h. lembar disposisi;

i. telaahan staf;

j. laporan;

k. memo; dan

l. daftar hadir.

Page 44: Slide Tata Naskah Dinas

SEKRETARIS SKPD ATAS NAMA KEPALA SKPD MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM BENTUK

DAN SUSUNAN SURAT

a. surat biasa;

b. surat keterangan;

c. surat perintah;

d. surat undangan;

e. nota dinas;

f. nota pengajuan konsep naskah dinas;

g. laporan; dan

h. daftar hadir.

Page 45: Slide Tata Naskah Dinas

KEPALA BAGIAN, KEPALA BIDANG MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM

BENTUK DAN SUSUNAN SURAT:

a. surat perintah;

b. nota dinas;

c. nota pengajuan konsep naskah dinas;

d. lembar disposisi;

e. telaahan staf;

f. laporan; dan

g. daftar hadir.

Page 46: Slide Tata Naskah Dinas

KEPALA BAGIAN, KEPALA BIDANG ATAS NAMA KEPALA SKPD MENANDATANGANI NASKAH DINAS

DALAM BENTUK DAN SUSUNAN SURAT

a. surat biasa;

b. surat keterangan;

c. surat perintah;

d. nota dinas; dan

e. daftar hadir.

Page 47: Slide Tata Naskah Dinas

KEPALA SUBBAGIAN, KEPALA SUBBIDANG, KEPALA SEKSI MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM

BENTUK DAN SUSUNAN SURAT :

a. nota dinas;

b. nota pengajuan konsep naskah dinas;

c. telaahan staf; dan

d. laporan.

Page 48: Slide Tata Naskah Dinas

KEPALA SUBBAGIAN, KEPALA SUBBIDANG, KEPALA SEKSI, ATAS NAMA SEKRETARIS, KEPALA BAGIAN, KEPALA BIDANG

MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM BENTUK DAN SUSUNAN SURAT

a.Surat Perintah;

b. Nota Dinas; Dan

c. Daftar Hadir.

Page 49: Slide Tata Naskah Dinas

PENANDATANGANAN NASKAH DINAS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA.

Bupati/Walikota menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum terdiri atas:

a. Peraturan Daerah;

b. Peraturan Bupati/Walikota;

c. Peraturan Bersama Bupati/Walikota; Dan

d. Keputusan Bupati/Walikota.

Page 50: Slide Tata Naskah Dinas

BUPATI/WALIKOTA MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM BENTUK DAN SUSUNAN SURAT

a. Instruksi;

b. Surat Edaran;

c. Surat Biasa;

d. Surat Keterangan;

e. Surat Perintah;

f. Surat Izin;

g. Surat Perjanjian;

h. Surat Perintah Tugas;

i. Surat Kuasa;

j. Surat undangan;

k. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas

l. Surat Panggilan;m. Nota Dinas;

n. Lembar Disposisi;o. Pengumuman;p. Laporan;q. Rekomendasi;r. Telegram;s. Berita Acara;t. Memo;u. Piagam;v. Sertifikat; danw. STTPP.

Page 51: Slide Tata Naskah Dinas

WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM BENTUK DAN SUSUNAN SURAT

a. Surat Biasa;

b. Surat Keterangan;

c. Surat Perintah;

d. Surat Izin;

e. Surat Perintah Tugas;

f. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;

g. Nota Dinas;

h. Lembar Disposisi;

i. Telaahan Staf;

j. Laporan;

k. Rekomendasi; Dan

l. Memo.

Page 52: Slide Tata Naskah Dinas

WAKIL BUPATI/WAKIL WALIKOTA ATAS NAMA BUPATI/WALIKOTA MENANDATANGANI NASKAH DINAS:

Dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan; dan

1. Surat Edaran;2. Surat Biasa;3. Surat Keterangan;

4. Surat Perintah;5. Surat Izin;6. Surat Perintah Tugas7. Surat Keterangan8. Melaksanakan Tugas;9. Nota dinas;10. Lembar disposisi;11. Pengumuman

Dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas

12. Telegram;13. Berita

Acara;14. Piagam;

Dan15. Sertifikat.

Page 53: Slide Tata Naskah Dinas

Sekretaris daerah menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas:

A. Surat Biasa;

B. Surat Keterangan;C. Surat Perintah;D. Surat Izin;

E. Surat Perjanjian; F. Surat Perintah Tugas;G. Surat Perintah Perjalanan Dinas;H. Surat Kuasa;I. Surat Undangan;j. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;K. Surat Panggilan;L. Nota Dinas;

m. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;N. Lembar Disposisi;

O. Telaahan Staf;

P. Pengumuman;

Q. Laporan;

R. Rekomendasi;

S. Surat Pengantar;

T. Lembaran Daerah;

U. Berita Daerah;

V. Berita Acara;

W. Notulen;

X. Memo;

Y. Daftar Hadir; Dan

Z. Sertifikat.

Page 54: Slide Tata Naskah Dinas

SEKRETARIS DAERAH ATAS NAMA BUPATI/WALIKOTA MENANDATANGANI

NASKAH DINAS

a. Dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa keputusan bupati/walikota; dan

b. Dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas:

1. Surat Edaran;2. Surat Biasa;3. Surat Keterangan;4. Surat Perintah;5. Surat Izin;6. Surat Perjanjian;7. Surat Perintah Tugas;8. Surat Undangan; 9.Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;

10. Surat Panggilan;

11. Nota Dinas;

12. Pengumuman;

13. Telegram;

14. Berita Acara;

15. Piagam;

16. Sertifikat; Dan

17. STTPP.

Page 55: Slide Tata Naskah Dinas

Asisten menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas:

a. nota dinas;

b. nota pengajuan konsep naskah dinas;

c. lembar disposisi;

d. telaahan staf;

e. laporan;

f. surat pengantar;

g. motulen; dan

h. memo.

Page 56: Slide Tata Naskah Dinas

ASISTEN ATAS NAMA SEKRETARIS DAERAH MENANDATANGANI NASKAH DINAS BENTUK DAN

SUSUNAN SURAT:

a. surat biasa;

b. surat keterangan;

c. surat perintah;

d. surat perintah tugas;

e. surat perintah perjalanan dinas;

f. surat undangan;

g. surat panggilan;

h. nota dinas;

i. nota pengajuan konsep naskah dinas;

j. laporan;

k. surat pengantar; dan

l. daftar hadir.

Page 57: Slide Tata Naskah Dinas

Staf ahli menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas:

a. nota pengajuan konsep naskah dinas;

b. telaahan staf; dan

c. laporan.

Page 58: Slide Tata Naskah Dinas

KEPALA SKPD MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM BENTUK DAN SUSUNAN SURAT

a. surat biasa;

b. surat keterangan;

c. surat perintah;

d. surat izin;

e. surat perjanjian;

f. surat perintah tugas;

g. surat perintah perjalanan dinas;

h. surat kuasa;

i. surat undangan;

j. surat keterangan melaksanakan tugas;

k. surat panggilan;

j. nota dinas;

k. nota pengajuan konsep naskah dinas;

l. lembar disposisi;

m. telaahan staf;

n. pengumuman;

o. laporan;

p. rekomendasi;

q. berita acara;

r. memo;

s. daftar hadir; dan

t. sertifikat.

Page 59: Slide Tata Naskah Dinas

KEPALA SKPD ATAS NAMA BUPATI/WALIKOTA MENANDATANGANI NASKAH DINAS

a. Dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan bupati/walikota;

b. Dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas:

1. surat biasa;

2. surat keterangan;

3. surat perintah;

4. surat undangan; dan

5. sertifikat.

Page 60: Slide Tata Naskah Dinas

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SELAKU KEPALA SKPD ATAS NAMA BUPATI/WALIKOTA MENANDATANGANI

NASKAH DINAS DALAM BENTUK DAN SUSUNAN SURAT:

a. surat biasa;

b. surat undangan;

c. pengumuman;

d. laporan;

e. telegram;

f. piagam;

g. sertifikat; dan

h. STTPP.

Page 61: Slide Tata Naskah Dinas

SEKRETARIS DPRD MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM BENTUK DAN SUSUNAN SURAT

a. surat biasa;

b. surat keterangan;

c. surat perintah;

d. surat izin;

e. surat perjanjian;

f. surat perintah tugas;

g. surat perintah perjalanan dinas

i. surat kuasa; surat undangan;

j. surat keterangan melaksanakan tugas;

k. surat panggilan

l. nota dinas;

m. nota pengajuan konsep naskah dinas;

n. lembar disposisi;

o. telaahan staf;

p. pengumuman;

q. laporan;

r. rekomendasi;

s. berita acara;

t. memo; dan

u. daftar hadir.

Page 62: Slide Tata Naskah Dinas

SEKRETARIS DPRD ATAS NAMA BUPATI/WALIKOTA MENANDATANGANI NASKAH DINAS

a.Dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan bupati/walikota, dan

b.Dalam bentuk dan susunan surat terdiri atas:

1. surat biasa;

2. surat keterangan; dan

3. surat perintah.

Page 63: Slide Tata Naskah Dinas

KEPALA UPT DINAS/BADAN MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM BENTUK DAN

SUSUNAN SURAT

a. surat biasa;

b. surat perintah;

c. surat perjanjian;

d. surat perintah tugas;

e. surat perintah perjalanan dinas;

f. surat kuasa;

g. surat undangan;

h. surat keterangan melaksanakan tugas;

i. Surat Panggilan;

j. Nota Dinas;

k. Nota Pengajuan Konsep

Naskah Dinas;

i. Lembar Disposisi;

j. Telaahan Staf;

k. Pengumuman;

l. Laporan;

m. Rekomendasi;

n. Berita Acara;

o. Memo; Dan

p. Daftar Hadir.

Page 70: Slide Tata Naskah Dinas

KEPALA BAGIAN, KEPALA BIDANG ATAS NAMA KEPALA SKPD MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM BENTUK

DAN SUSUNAN SURAT TERDIRI ATAS:

a. Surat Biasa;

B. Surat Keterangan;

C. Surat Perintah;

D. Nota Dinas; Dan

E. Daftar Hadir.

Page 71: Slide Tata Naskah Dinas

LURAH MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM BENTUK DAN SUSUNAN SURAT TERDIRI ATAS:

a. Surat Biasa;

b. Surat Keterangan;

c. Surat Perintah;

d. Surat Izin;

e. Surat Perjanjian;

f. Surat Perintah Tugas;

g. Surat Perintah Perjalanan Dinas;

h. Surat Kuasa;

i. Surat Undangan;

j. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas;

k. Surat Panggilan;

k. Nota Dinas;

l. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;

m. Lembar Disposisi;

n. Telaahan Staf;

o. Pengumuman;

p. Laporan;

q. Rekomendasi;

r. Berita Daerah;

s. Berita Acara;

t. Memo; Dan

u. Daftar Hadir.

Page 74: Slide Tata Naskah Dinas

a. Surat Perintah;

b. Nota Dinas; Dan

c. Daftar Hadir.

KEPALA SUBBAGIAN, KEPALA SUBBIDANG, KEPALA SEKSI, ATAS NAMA SEKRETARIS, KEPALA BAGIAN, KEPALA

BIDANG MENANDATANGANI NASKAH DINAS DALAM BENTUK DAN SUSUNAN SURAT:

Page 75: Slide Tata Naskah Dinas

Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas

1. Ketentuan mengenai pendelegasian penandatanganan naskah dinas diatur dalam peraturan gubernur atau peraturan bupati/walikota.

2. Pelaksanaan pendelegasian penandatanganan naskah dinas ditetapkan dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati/walikota.

Page 76: Slide Tata Naskah Dinas

PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS

1. Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam.

2. Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas berwarna biru tua.

3. Tinta yang dipergunakan untuk keperluan keamanan naskah dinas berwarna merah.

Page 77: Slide Tata Naskah Dinas

STEMPEL

Jenis Stempel Untuk Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah

stempel perangkat daerah

stempel jabatan

Page 78: Slide Tata Naskah Dinas

STEMPEL JABATAN

1. Stempel jabatan, stempel jabatan Gubernur dan Bupati/Walikota.

2. Stempel jabatan Gubernur dan Bupati/Walikota berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang.

Page 79: Slide Tata Naskah Dinas

STEMPEL PERANGKAT DAERAH

a. stempel SKPD dan atau lembaga lain;

b. stempel SKPD untuk keperluan tertentu; dan

c. stempel UPT.

Stempel jabatan gubernur dan bupati/walikota, stempel perangkat daerah berbentuk

lingkaran.

Page 80: Slide Tata Naskah Dinas

UKURAN STEMPEL JABATAN, STEMPEL PERANGKAT DAERAH:

a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 4 cm;

b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan perangkat daerah adalah 3,8 cm;

c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan perangkat daerah adalah 2,7 cm; dan

d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm.

Page 81: Slide Tata Naskah Dinas

UKURAN STEMPEL SKPD KEPERLUAN TERTENTU

a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,8 cm;

b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,7 cm;

c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,2 cm; dan

d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 0,5 cm.

Stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu dipergunakan untuk kartu tanda penduduk, kartu pegawai, tanda pengenal, asuransi kesehatan dan sejenisnya.

Page 82: Slide Tata Naskah Dinas

Stempel jabatan berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang.

Stempel perangkat daerah berisi nama pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, nama SKPD yang bersangkutan.

Stempel UPT , berisi nama pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, nama SKPD dan nama UPT yang bersangkutan.

LANJUTAN

Page 83: Slide Tata Naskah Dinas

PENGGUNAAN

1. Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan, gubernur dan bupati/walikota, wakil gubernur dan wakil bupati/wakil walikota.

2. Pejabat yang berhak menggunakan stempel perangkat, kepala SKPD, kepala lembaga lainnya, kepala UPT atau pejabat yang diberi wewenang.

Page 85: Slide Tata Naskah Dinas

a. Sekretariat Daerah;

b. Sekretariat DPRD;

c. Dinas Daerah;

d. Lembaga Teknis Daerah;

e. Kecamatan;

f. Kelurahan; Dan

g. Lembaga Lainnya.

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG BERHAK MENGGUNAKAN STEMPEL PERANGKAT DAERAH

Page 87: Slide Tata Naskah Dinas

KEWENANGAN PEMEGANG DAN PENYIMPAN STEMPEL

1. Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan untuk naskah dinas dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada sekretariat daerah.

2. Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel perangkat daerah dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada setiap SKPD.

3. Unit yang membidangi urusan ketatausahaan bertanggung jawab atas penggunaan stempel.

4. Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel ditetapkan dengan Keputusan kepala SKPD.

Page 89: Slide Tata Naskah Dinas

KOP NASKAH DINAS

a. Kop naskah dinas jabatan; dan

b. Kop naskah dinas perangkat daerah.

Jenis Kop Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah Terdiri Atas:

Page 90: Slide Tata Naskah Dinas

Bentuk dan Isi1. Kop naskah dinas jabatan, untuk gubernur/wakil

gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota menggunakan:

a. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum;

b. lambang negara berwarna kuning emas dan ditempatkan dibagian tengah atas serta alamat nomor telepon, nomor faksimile, web site, e-mail dan kode pos ditempatkan dibagian tengah bawah untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat.

Page 91: Slide Tata Naskah Dinas

2. Kop naskah dinas perangkat daerah provinsi memuat sebutan pemerintah provinsi, nama satuan kerja perangkat daerah, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, web site, e-mail dan kode pos.

3. Kop naskah dinas perangkat daerah kabupaten/kota memuat sebutan pemerintah kabupaten/kota, nama satuan kerja perangkat daerah, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, webite, e-mail dan kode pos.

4. Kop naskah dinas kecamatan memuat sebutan pemerintah kabupaten/kota, nama kecamatan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, webite, e-mail dan kode pos.

5. Kop naskah dinas kelurahan memuat sebutan pemerintah kabupaten/kota, nama kecamatan, kelurahan, alamat, nomor telepon, nomor faksimile, webite, e-mail dan kode pos.

Page 92: Slide Tata Naskah Dinas

Penggunaan

1. Kop naskah dinas, digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh gubernur dan bupati/walikota dan wakil Gubernur dan bupati/wakil walikota.

2. Kop naskah dinas, digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh kepala SKPD provinsi dan kabupaten/kota yang bersangkutan, lembaga lainnya atau pejabat lain yang ditunjuk.

3. Kop naskah dinas, digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh camat yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.

4. Kop naskah dinas, digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh lurah yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk.

Page 93: Slide Tata Naskah Dinas

Kop naskah dinas digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh staf ahli gubernur dan staf ahli

bupati/walikota.

SAMPUL NASKAH DINAS

Jenis sampul naskah dinas di lingkungan pemerintah daerah terdiri atas:

A. Sampul Naskah Dinas Jabatan; B. Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah.

Page 94: Slide Tata Naskah Dinas

Bentuk, Ukuran dan Isi

Sampul Naskah Dinas Jabatan Dan

Sampul Naskah Dinas Perangkat Daerah

Berbentuk Empat Persegi Panjang.

1) Ukuran sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 meliputi:

a. sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm; b. sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 cm; c. sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 18

cm; dan d. sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar

14 cm.

Page 95: Slide Tata Naskah Dinas

2) Jenis kertas sampul naskah dinas menggunakan kertas casing dengan warna:

a. putih untuk sampul naskah dinas jabatan; dan

b. coklat untuk sampul naskah dinas perangkat daerah.

Page 96: Slide Tata Naskah Dinas

• Sampul naskah dinas jabatan berisi lambang negara berwarna kuning emas dan nama jabatan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.

• Sampul perangkat daerah berisi nama pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.

• Sampul UPT berisi nama pemerintah provinsi atau kabupaten/kota, nama SKPD dan UPT yang bersangkutan dan alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos dibagian tengah atas.

Page 97: Slide Tata Naskah Dinas

PAPAN NAMA Jenis papan nama di lingkungan pemerintah daerah terdiri

atas:

a. Papan nama kantor Gubernur, Bupati/Walikota;

b. Papan nama Perangkat Daerah.

BENTUK, UKURAN, ISI

Papan nama di lingkungan Pemerintah Daerah berbentuk empat persegi panjang.

Ukuran papan nama di lingkungan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan besar bangunan.

Page 98: Slide Tata Naskah Dinas

Papan nama di lingkungan pemerintah daerah berisi tulisan kantor gubernur, bupati/walikota, alamat, nomor telepon dan kode pos.

Papan nama di lingkungan pemerintah daerah tulisan pemerintah provinsi atau kabupaten/kota dan nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kode pos.

Jenis bahan dasar, warna, besar huruf papan nama kantor gubernur, kantor bupati/walikota, perangkat daerah diatur oleh gubernur dan bupati/walikota.

LANJUTAN….

Page 99: Slide Tata Naskah Dinas

Penempatan

Papan nama kantor, perangkat daerah ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk bangunannya.

Bagi beberapa kantor, SKPD yang berada di bawah satu atap atau satu komplek, dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan semua nama SKPD.

Page 100: Slide Tata Naskah Dinas

PERUBAHAN, DAN PENCABUTAN

1. Perubahan dan pencabutan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan dengan bentuk dan susunan naskah dinas yang sejenis.

2. Pejabat yang menandatangani naskah dinas dilakukan oleh pejabat yang menetapkan, mengeluarkan atau pejabat diatasnya.

Page 101: Slide Tata Naskah Dinas

P A R A F

Paraf Hirarki:• Naskah dinas sebelum ditandatangani harus diparaf

terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang untuk bertanggung jawab terhadap substansi, redaksi dan penulisan naskah dinas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, penempatan paraf tersebut pada lembar terakhir naskah dinas sesuai arah jarum jam dimulai dari sebelah kiri nama pejabat yang akan menandatangani.

• Naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf.

• Paraf untuk SPPD, dibubuhkan pada lembar pertama.

• Untuk keamanan isi naskah dinas yang jumlahnya lebih dari satu halaman, sebelum naskah dinas tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka harus dibubuhkan paraf pejabat pengolah pada sudut kanan bawah setiap halaman.

Page 102: Slide Tata Naskah Dinas

CONTOH PARAF HIRARKI

a.n. WALIKOTA TANJUNGPINANG β SEKRETARIS DAERAH β

β MMMMMMMMMMMM Pembina Utama Muda NIP. 000000000

• Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum/surat yang lebih dari satu lembar, setiap lembarnya di paraf pada pojok kiri kertas bagian bawah.

Page 103: Slide Tata Naskah Dinas

Paraf Koordinasi:• Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk

hukum/surat yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait dan bagian hukum pada setiap lembar naskah.

Paraf Koordinasi

Kabag ........ ..............Kabag ........ ..............Kabag ........ ..............dst

Paraf Koordinasi

Kadin ........ ..............Kaban ........ ..............Kakan ........ ..............dst

Page 104: Slide Tata Naskah Dinas
Page 105: Slide Tata Naskah Dinas

Kop Naskah Dinas Bupati/Walikota menggunakan Lambang Negara berwarna hitam dan ditempatkan dibagian tengah atas, sedangkan kop naskah dinas Bupati/Walikota yang ditandatangani Wakil Bupati/Wakil Walikota menggunakan Kop naskah dinas Bupati/Walikota, nama jabatan Wakil Bupati/Wakil Walikota dan stempel jabatan Bupati/Walikota dengan lambang negara warna hitam.

Kop Naskah Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota memuat sebutan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam dan ditempatkan di bagian kiri atas.

Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah memuat sebutan Pemerintah Kabupaten/Kota, Nama Perangkat Daerah, Alamat, Nomor telepon, Nomor Faximile dan Kode Pos, menggunakan Lambang Daerah berwarna hitam dan ditempatkan pada bagian kiri atas.

Kop Naskah Dinas Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan memuat sebutan “Pemerintah Kabupaten/Kota” diikuti nama Kecamatan, nama Kelurahan, alamat, nomor telepon, nomor faxcimil dan kode pos.

Kop Naskah Dinas Perangkat Desa menggunakan kop lambang daerah.

KOP NASKAH DINAS

Page 106: Slide Tata Naskah Dinas

PENULISAN KOP NASKAH DINAS

A.Perbandingan ukuran huruf Kop Naskah Dinas adalah 2 : 3, yaitu :

1. Ukuran Huruf “ 2 ” untuk tulisan nama Pemerintah Daerah.

2. Ukuran huruf “ 3 “ untuk tulisan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.

B. Bentuk dan Isi Kop Naskah Dinas seperti pada contoh berikut :

Page 107: Slide Tata Naskah Dinas

GUBERNUR BANTENGUBERNUR BANTEN

Serang, 20 Mei 2011

Kepada Yth. Menteri Dalam Negeri di –

JAKARTA

Serang, 20 Mei 2011

Kepada Yth. Menteri Dalam Negeri di –

JAKARTA

Nomor :Sifat :Lampiran :Hal : Mmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm.

Nomor :Sifat :Lampiran :Hal : Mmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm.

Page 108: Slide Tata Naskah Dinas

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan …………………….…….. No. ……… Telepon……………

PANGKALPINANG (kode pos)

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan …………………….…….. No. ……… Telepon……………

PANGKALPINANG (kode pos)

Pangkalpinang, 21 Mei 2011 Kepada Yth. Menteri Dalam Negeri di –

JAKARTA

Pangkalpinang, 21 Mei 2011 Kepada Yth. Menteri Dalam Negeri di –

JAKARTA

Nomor :Sifat :Lampiran :Hal : Mmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm.

Nomor :Sifat :Lampiran :Hal : Mmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm.

Page 109: Slide Tata Naskah Dinas

WALIKOTA MANADOWALIKOTA MANADO

Menado, 1 Januari 2012

Kepada Yth. Menteri Dalam Negeri di –

JAKARTA

Menado, 1 Januari 2012

Kepada Yth. Menteri Dalam Negeri di –

JAKARTA

Nomor :Sifat :Lampiran :Hal : Mmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm.

Nomor :Sifat :Lampiran :Hal : Mmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm.

Page 110: Slide Tata Naskah Dinas

P E M E R I N T A H K O T A M E D A N

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan …………. No. ……. Telepon. ………

M E D A N (kode pos)

P E M E R I N T A H K O T A M E D A N

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan …………. No. ……. Telepon. ………

M E D A N (kode pos)

Medan, 1 Januari 2012

Kepada Yth. Menteri Dalam Negeri di –

JAKARTA

Medan, 1 Januari 2012

Kepada Yth. Menteri Dalam Negeri di –

JAKARTA

Nomor :Sifat :Lampiran :Hal : Mmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm.

Nomor :Sifat :Lampiran :Hal : Mmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm.

Page 111: Slide Tata Naskah Dinas

B U P A T I T A N G E R A N GB U P A T I T A N G E R A N G

Cibinong, 1 Januari 2012

Kepada Yth. Menteri Dalam Negeri di –

JAKARTA

Cibinong, 1 Januari 2012

Kepada Yth. Menteri Dalam Negeri di –

JAKARTA

Nomor :Sifat :Lampiran :Hal : Mmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm.

Nomor :Sifat :Lampiran :Hal : Mmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm.

Page 112: Slide Tata Naskah Dinas

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N B O G O R

S E K R E T A R I A T D A E R A H

Jalan ………. No. ….. Telepon. …………

BOGOR (kode pos)

P E M E R I N T A H K A B U P A T E N B O G O R

S E K R E T A R I A T D A E R A H

Jalan ………. No. ….. Telepon. …………

BOGOR (kode pos)

Cibinong, 1 Januari 2012

Kepada Yth. Menteri Dalam Negeri di –

JAKARTA

Cibinong, 1 Januari 2012

Kepada Yth. Menteri Dalam Negeri di –

JAKARTA

Nomor :Sifat :Lampiran :Hal : Mmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm.

Nomor :Sifat :Lampiran :Hal : Mmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm.

Page 113: Slide Tata Naskah Dinas

1.Stempel Jabatan berisi nama jabatan dan nama Daerah yang bersangkutan dengan pembatas tanda bintang;

2.Stempel Jabatan Bupati/Walikota, menggunakan Lambang Negara;

3.Stempel Jabatan Ketua DPRD menggunakan Lambang Daerah;

4.Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah berisi nama Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan tanpa menggunakan Lambang.

Page 114: Slide Tata Naskah Dinas

1.Stempel Jabatan berisi nama jabatan dan nama Daerah yang bersangkutan dengan pembatas tanda bintang;

2.Stempel Jabatan Bupati/Walikota, menggunakan Lambang Negara;

3.Stempel Jabatan Ketua DPRD menggunakan Lambang Daerah;

4.Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah berisi nama Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan tanpa menggunakan Lambang.

Page 115: Slide Tata Naskah Dinas

1.Stempel Jabatan dan Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan tinta berwarna ungu.

2.Stempel Jabatan dan Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah dibubuhkan pada bagian kiri dari tanda tangan pejabat yang menandatangani.

3.Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai dan berhak menggunakan Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah menunjuk pejabat/petugas tertentu untuk menyimpan dan mengamankan penggunaan Stempel Satuan Kerja Perangkat Daerah.

4.Stempel untuk keperluan tertentu ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Page 116: Slide Tata Naskah Dinas

STEMPEL JABATAN STEMPEL SKPD

S E T D A

Page 117: Slide Tata Naskah Dinas

STEMPEL JABATAN STEMPEL SKPD

S E T D A

Page 118: Slide Tata Naskah Dinas

STEMPEL JABATAN STEMPEL SKPD

S E T D A

Page 119: Slide Tata Naskah Dinas

119

Penulisan Tanggal surat

Contoh penulisan yang tidak tepat :

Tanggal 25 Bulan Juni Tahun 2012Bandung, 31-05-201224 Des ’12

Contoh penulisan yang tepat :

Cimahi, 25 Juni 2012Jakarta, 30 April 2012Sragen, 24 Desember 2012

Page 120: Slide Tata Naskah Dinas

120

Penulisan Lampiran

Contoh penulisan yang tidak tepat :

Lampiran : 5 (lima) lembarLampiran : 1 (satu) berkas

Contoh penulisan yang tepat :

Lampiran : Lima lembarLampiran : Satu berkas

Page 121: Slide Tata Naskah Dinas

121

Penulisan hal :

Contoh penulisan yang tidak tepat :

Hal : Undangan untuk menghadiri Rakernas tanggal 5 Juli 2012

Contoh penulisan yang tepat :

Hal : Undangan

Page 122: Slide Tata Naskah Dinas

122

Penulisan alamat : Contoh penulisan yang tidak tepat :

Kepada Yth. Ibu Sekretaris JenderalJl. Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta

Contoh penulisan yang tepat : Kepada

Yth. Sekretaris Jenderal Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7

di – Jakarta

Page 123: Slide Tata Naskah Dinas

123

NASKAH DINAS YG BAIK, MEMUAT ASPEK PARAGRAF :

1.PARAGRAF PEMBUKA

2.PARAGRAF ISI

3.PARAGRAF PENUTUP

Page 124: Slide Tata Naskah Dinas

124

Paragraf Pembuka

1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 061/2439SJ, tanggal 25 Juli 2012, kami beritahukan hal-hal sebagai berikut…….

2. Melalui surat ini kami beritahukan bahwa ……

3. Surat Saudara Nomor 061/2439SJ, tanggal 25 Juli 2012, sudah kami terima dengan baik. Sehubungan dengan itu, kami beritahukan bahwa ………

Page 125: Slide Tata Naskah Dinas

125

Paragraf Penutup

1. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

2. Atas kesediaan Saudara, kami ucapkan terima kasih

3. Atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Page 126: Slide Tata Naskah Dinas

126

Contoh Paragraf Penutup yg kurang tepat

1. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

2. Demikian atas bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih

3. Demikian harpap maklum, dan atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Page 127: Slide Tata Naskah Dinas

127

Tembusan (contoh)

Tembusan :1. Sekretaris Jenderal 2. Sekretaris Daerah3. Kepala Biro Organisasi

Tembusan :1. Kepada Yth. Sekretaris Jenderal 2. Kepada Yth. Sekretaris Daerah3. Kepada Yth. Kepala Biro Organisasi 4. Arsip.

Page 128: Slide Tata Naskah Dinas

128

Penulisan unsur serapan yg benar, salah dan asing

ApotekApotikAphoteek

ApotekerApotikerApotheker

AtmosferAmosfir atmosphere

AktifAktipactive

AktivitasAktivitasAktifitasAktifitasActivityActivity

AnalisisAnalisisAnalisaAnalisaAnalysisAnalysis

DesainDesainDisainDisainDesignDesign

EsaiEsaiEseiEseiEssayEssay

FormalFormalFormilFormilFormalFormal

HipotesisHipotesisHipotesaHipotesaHypothesisHypothesis

EksporEksporEksportEksportExportExport

ImporImporImportImportimportimport

JadwalJadwalJadualJadualJadwalJadwal

KompleksKompleksKomplekKomplekComplexComplex

KreatifKreatifKreatipKreatipCreativeCreative

KualifikasiKualifikasiKwalifikasiKwalifikasiQualificationQualification

Page 129: Slide Tata Naskah Dinas

129

Penulisan unsur serapan yg benar, salah dan asing

KualitasKwalitasQuality

KoordinasiKordinasiCoordination

MetodeMetodaMethode

MotifMotipMotive

MotivasiMotivasiMotifasiMotifasiMotivationMotivation

ProduktifProduktifProduktipProduktipProductiveProductive

RisikoRisikoResikoResikoRiskRisk

SistemSistemSistimSistimSystemSystem

SistematikaSistematikaSistimatikaSistimatikaSystematikaSystematika

StandardisasiStandardisasiStandarisasiStandarisasiStandardizationStandardization

StrukturalStrukturalStrukturilStrukturilStrukcturalStrukctural

TeoretisTeoretisTeoritisTeoritisTheoreticalTheoretical

TransporTransporTransportTransportTransportTransport

ZonaZonaZoneZoneZoneZone

ProduktivitasProduktivitasProduktifitasProduktifitasProdukctivityProdukctivity

SistematisSistematisSistimatisSistimatissystematicalsystematical

Page 130: Slide Tata Naskah Dinas

130

Kalimat Efektif

• Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu membuat isi atau maksud yang disampaikan oleh pembi cara (penulis) tergambar lengkap dalam pikiran si pendengar (pembaca).

• Pesan yang diterima oleh pendengar sama dengan yang dikehendaki oleh pembicara.

Page 131: Slide Tata Naskah Dinas

131

Syarat Kalimat Efektif

•Kaidah harus benar (baik bentuk kata maupun struktur kalimat).

•Makna harus tepat (tidak menimbulkan keambiguan

•Kalimat yang dipilih merupakan bentuk yang terbaik ).

Page 132: Slide Tata Naskah Dinas

TERIMAKASIH