E-mail: wartanasional@rocketmail.comEdisi 190/ Tahun XIII / 22 April - 6 Mei 2013 Harga Eceran : Rp 5.000,- ( Luar Jabotabek ditambah ongkos kirim)

KPK INTAI KASUS PROYEK SOAL UN

>>bersambung hal . 11

>>bersambung hal . 11 >>bersambung hal . 11

>>bersambung hal . 11

>>bersambung hal . 11

Sulit Cari Kapolri Bersih

KPK Usung 5 Kardus

INFO HUKUM

M E N J A G A K E U T U H A N N K R I

SURAT KABAR

Kapolda Bakal Tindak Anggotanya Jika Membekingi

PT PANG JAYA BEBAS BUANG LIMBAH

KASUS PENIPUAN BERKEDOK PEMBANGUNAN GUDANG

DEMO DPRD TURUNKAN KEPALA SMAN 4 MANADO

Berdasarkan informasi dan temuan serta hasil penelusuran dilapangan telah menemukan indikasi pelanggaran terhadap UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 1 tahun 2012 tentang Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan.

Proses perjalanan kasus penipuan berkedok pembangunan sebuah gudang di Kota Probolinggo yang selama 8 tahun ditangani Kepolisian Probolinggo Kota (Polresta), hingga saat ini belum ada tanda-tanda mengarah ke persidangan.

Sikap diskriminatif Kepala SMA Negeri 4 Manado yang memaksa siswanya yang belum bayar uang SPP untuk mengikuti ujian tanpa meja di luar kelas, berbuntut aksi demo puluhan siswa SMAN 4 Manado, di depan Kantor DPRD Kota Manado.

HAL. 3 HAL. 7 HAL. 9

FACEBOOK Redaksi Warta Nasional

E-MAILwartanasional@rocketmail.com

SMS CENTER082125582006

JAKARTA, (WN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima pengaduan masyarakat seputar pendidikan, mulai dari soal penyelenggara-an Ujian Nasional (UN) hingga kurikulum baru.

Ormas Forpek Nusantara Perwakilan Banten

Mantan Wakil Ketua PN Bandung Setyabudi Tejocahyono saat ditangkap KPK, 22 Maret lalu)

SERANG, (WN) Forum Pembela Ke-

benaran (Forpek) Nusan-tara DPW Provinsi Banten, mengancamakan melaku-kan mogok makan dan Ja-hit Mulut di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Pusat bila berhianat. Hal ini menyusul, penandatan-gan nota kesepakatan ten-tang keterbukaan informasi publik berkaitan dengan

audit pemeriksaan BPK Perwakilan Banten kepada sejumlah lembaga pemer-intahan.

Sekjen Forpek Nusanta-ra Banten, Delly Suhendar, di damping para Petinggi DPC Forpek Nusantara Se-Banten, di Sela-sela Rapat Kordinasi di Hotel Berbin-tang di bilangan Jakarta, Delly mengatakan, penan-datanganan nota kesepaka-

tan kedua belah pihak, an-tara lain bahwa BPK akan mengaktifkan websitenya agar dapat diketahui pub-lik. Karena selama ini, pub-lik tidak dapat mengetahui tentang audit yang dilaku-kan BPK tersebut.

“Padahal sebagai lemba-ga yang melakukan audit di pemerintahan, seharusnya

Ancam Aksi besar Di BPK RI di Jakarta

PEKANBARU, (WN)Kepolisian Daerah (Polda) Provinsi Riau ber-

janji akan menindak tegas anggotanya jika terlibat membekingi barang bawang seludupan. Hal ini, disampaikan Kapolda Riau, Brigjen Pol. Drs. Suedy Husein, melalui Kabid Humas Polda Riau, AKBP. Hermansyah kepada Warta Nasional saat ditemui diruang kerjanya, Rabu kemarin.

BAWANG SELUDUPAN

Kabid Humas Polda Riau AKBP. Hermansyah

Wakil Ketua KPK Bam-bang Widjojanto mengung-kapkan, laporan masyarakat yang masuk ke bagian Pen-gaduan Masyarakat (Du-mas) itu akan ditindaklan-juti jika memang ditemukan indikasi tindak pidana ko-rupsi setelah ditelaah. “Ada cukup banyak pengaduan yang berkaitan UN, ” kata Bambang di Jakarta,

Sebelumnya, FITRA dan ICW telah memberikan data dan informasi mengenai dugaan korupsi di pengan-daan dan pendistribusian UN di Kementerian Pen-didikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) kepada KPK. Menurut Koordinator Investigas Fitra Uchok sky Khadafi, KPK menerima do-kumen perusahaan peserta lelang, proses pemantauan dan hasil lelang, serta doku-men lainnya yang terkait. KPK pun memberi respons

positif untuk menyelidik ka-sus itu.

“Berdasarkan data yang diberikan, yang perlu dike-jar dan ditelusuri oleh KPK adalah siapa yang membuat spek pengadaan ini. Nama nomenklaturn-nya “Penggan-daan dan Dis-tribusi Bahan UN”. Jadi, latar belakang pe-rusahaan yang d i b u t u h k a n adalah per-cetakan dan p e n g i r i m a n atau kargo, ujar Uchok

Kisruh UN pada tahun ini mengindikasikan ada kongkalikong dalam proses tendernya. Kementerian Pendidikan dan Kebuday-aan (Kemendikbud) pun mempersilakan apabila KPK mau melakukan pemerik-

saan terkait proyek UN.Staf Khusus Kement-

erian Pendidikan dan Kebu-dayaan bidang komunikasi, Sukemi, mengatakan bahwa pihaknya sangat berterima kasih pada publik yang peduli dengan masalah UN ini dan meminta adanya investigasi mendalam dari KPK untuk menguak keter-libatan oknum kementerian terkait proses tender pen-gadaan naskah soal UN.

“Proses tendernya di-buka umum. Bagi yang ber-minat bisa ikut. Tapi jika

memang ada dugaan seperti itu dan KPK di-minta turun, kami sangat terbuka supaya terungkap juga,” kata Sukemi saat diskusi po-lemik tentang Kisruh UN di Warung Daun,

Jakarta, Sabtu (20/4/2013).Ia menjelaskan bahwa

peminat tender pengadaan dan distribusi naskah soal ini cukup banyak. Ia me-rinci bahwa peminat tender paket 1 ada 70 perusahaan dan yang menawarkan nilai tender sebanyak 17 perusa-

haan. Kemudian untuk pak-et 2 ada 58 perusahaan yang memberikan penawaran 17 perusahaan.

Selanjutnya, untuk paket 3 ada 57 perusahaan pemi-nat dan yang menawarkan nilai tender 15 perusahaan. Kemudian paket 4 ada 58 perusahaan peminat den-gan 14 perusahaan yang menawar, paket 5 ada 59 pe-rusahaan peminat dan yang memberikan penawaran 18 perusahaan. Terakhir, paket 6 ada 72 perusahaan peminat yang memberikan penawaran 16 perusahaan. “Dari semua yang memberi penawaran, kami evaluasi sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dan enam per-cetakan itu yang berhak,” jelas Sukemi.

Ia juga menjelaskan bah-wa pihaknya telah melaku-kan investigasi melalui Inspektorat Jenderal Kem-dikbud yang hingga saat ini masih berjalan. Untuk audit dari BPK, ia mengatakan bahwa hal tersebut rutin di-lakukan tiap tahun. Namun jika memang ingin dilaku-kan audit khusus terkait UN, maka pihaknya tetap terbu

JAKARTA,(WN)Pusat Pelaporan

dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) siap membantu Komisi Ke-polisian Nasional untuk melacak rekam jejak keuangan calon Kepala Kepolisian Republik In-donesia. Namun PPATK minta diberikan waktu yang cukup agar bisa memberikan data secara komprehensif.

“Kemarin Kompolnas sudah datang dan kami sudah berbicara menge-nai hal ini,” kata Wakil Ketua PPATK Agus San-toso saat dihubungi, Ju-mat, 19 April 2013. Agus menjelaskan, selama ini pemberian data menge-nai rekam jejak transaksi keuangan pejabat negara sebenarnya hal yang lumrah. Soalnya, sudah

JAKARTA, (WN)Setelah melakukan

penggeledahan selama 10 jam, Komisi Pember-antasan Korupsi (KPK) akhirnya keluar dari ke-diaman Kepala Badan Pe ngawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bap-pebti) Syahrul R. Sampur-najaya di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, Jumat kemarin.

Pantauan wartawan, petugas KPK keluar dari kediaman Syahrul sekitar pukul 21.10 malam den-gan mengendarai Innova hitam bernomer polisi B1819UFU. Petugas KPK terlihat membawa 5 buah kardus dari dalam rumah Syahrul.

PPATK TURUN TANGAN

DARI RUMAH KETUA BAPPEBTI

KESEKSIAN yang dimiliki pedangdut Callista Wijaya kerap membuat para pria tal berkedip melihatnya. Ia pun kerap dijadikan fantasi seks sebagian besar kaum pria.

Callista mengaku tak masalah jika dijadikan fantasi seks kaum pria.

“Aku sih ga masalah ya kalau memang dijadikan fantasi seks mereka. Asal mereka ga merugikan orang lain aja. Aku ga mau setelah mereka liat aku, mereka melampiaskan nafsunya ke orang lain yang bukan pasangannya. Callista Wijaya memang memiliki bentuk tubuh yang menggoda “Aku sih ga masalah ya kalau memang dijadikan fantasi seks mereka. Asal mereka ga merugikan orang lain aja. Aku ga mau setelah mereka liat aku, mereka melampiaskan nafsunya ke orang lain yang bukan pasangannya,” ujar Callista.Tidak hanya sering dijadikan fantasi seks kaum pria, Callista pun mengaku sering mendapat perlakuan yang di luar batas dari para penonton. Akibat kejadian ini, Callista jadi lebih berhati-hati saat manggung“Pernah sih dicolek-colek gitu. Cuma kan itu rame ya, jadi ga tau siapa yang colek. Aku sih sekarang kalau selesai manggung turun panggung ya bagian kaya payudara gitu aku tutupin biar ga diisengi,” jelas Callista. (tim)

Tak Masalah Dijadikan Fantasi

Callista Wijaya

Seks Pria

Edisi 190/ Tahun XIII / 22 April - 6 Mei 2013EDITORIAL

2

KEPALA PERWAKILAN/ BIROPOLDA METROJAYA : Rekson JAKARTA PUSAT: JAKARTA BARAT : JAKARTA UTARA: JAKARTA TIMUR : Parlindungan JAWA BARAT: Martua Sirait, Delimar Sitorus, Leonardus, MS, Pantun, Anang Sujatko, Wawan Hermawan , CIMAHI : CIANJUR : Nunuh Nugraha SUKABUMI : KOTA BANDUNG : P.Marbun SH, BSC , KABUPATEN BANDUNG : KABUPATEN BANDUNG BARAT : Juliater Silaen CIAMIS : Eri Supena, INDRAMAYU: , BANJAR : GARUT : Adam Pribadie , Deden Solihin, Iwan Sukmalih, KOTA TASIKMALAYA : KABUPATEN TASIKMALAYA : Andi Fitriandi, SUMEDANG : CIREBON : SUBANG : U.Samsudin, A.Gunawan, Achmad, BAMBANG PRIYANTO PURWAKARTA : Ir.James Gordon, Habel Hendrik, Tambunan, , D.JIPRON JAYAMAN SINAMBELA, KARAWANG : Manca Varikson Naibaho, Pariston Purba, Sumuang, AJIS L.TOBING, Ramlan Naibaho, KABIRO KOTA/BEKASI : Rademan KOTA BEKASI : Dra.Siti Nurlela, Adam PW, Muhammad Ichsan, Gunawan Mulyawan, Hery Kuswanto KABUPATEN BEKASI : Parlin Mangantar Tua, Gomba Sianipar, BOGOR: Sopriyanto, DEPOK : BANTEN: Achmed Nazip, Eni, Lela Hulaelah, Supriyadi LEBAK : TANGERANG: Asriyanto, SEMARANG: Arief Setiawan, Edi Utomo, Munir, Siswanto, CILACAP : Habetieli Tafonao, Amd, BANYUMAS : Dismo, Sutarso, Bagus Hermono, Wiwit Usman, Sigit, PURBALINGGA: Edward PS PROBOLINGGO: Hermawan, Roni, Lukman Hadi, Agung Bhudi Christanto ,LUMAJANG: Sudarsono, PASURUAN: Anton RA, SITUBONDO: Totok Hariyanto, BIRO MADURA : MISBAH, SITI FATIMAH PEKANBARU: Alwi Zalukhu, SIAK : Awaluddin Butar-Butar, PELALAWAN : MEDAN: : BENGKULU: Lidya M, LAMPUNG BARAT: Rokda Wita, JAMBI: Hifni, Abdul Fatah, Mattahu L Khozi, PALEMBANG : LUBUKLINGGAU : BANGKA BELITUNG : Edwuard M, KALTIM: Saharuddin, Andi Arham, Zaenal Abidin, Zulfarullah, NTT : Mikael Risdianto, Xaverianus Suban, Y. Prumentius, D.Djong, MANADO : Ibnu Kisman Ngau, DRS. HI HALID BASIR, SH, ANGGOTA : JEFRY ALIBAAS, , NIAS : Delisama Ndruru PENASEHAT DAERAH: H.Nana, S.Pd, M.Pd

Wartawan Surat Kabar Warta Nasional dalam tugas liputan dilengkapi dengan identitas dan nama tercantum di Box Redaksi

UN Amburadulnya Karena Pemerintah Tak FokusOLEH : REKSON H PASARIBU Pimpinan Redaksi

Kepala Perwakilan/Kepala Biro dan Koresponden di Surat Kabar Warta Nasional di seluruh Indonesia dengan ketentuan dan syarat yang berlaku.

Bagi yang berminat dapat menghubungi :Hp. 08212 558 2006

ttdRedaksi

DIBUTUHKAN

DITERBITKAN OLEH YAYASAN KANCA KARYA

AKTA NOTARIS 21JULI 2000 KONSULTAN HUKUM

LBH-LSM CERDAS BANGSALBH-LSM “INFASI”

PENDIRI Nano Proyogo

PEMIMPIN UMUMIr. Jamangalap Simanullang

PEMIMPIN REDAKSIRekson H. Pasaribu

WAKIL PEMIMPIN REDAKSIAde Muksin

DEWAN REDAKSINano Proyogo

Ir. Jamangalap SimanullangRekson H. Pasaribu

Drs. Hiras SimanullangAde Muksin

PIMPINAN PERUSAHAANDrs. Hiras Simanullang,

WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN Martahan Parulian

REDAKTUR PELAKSANAEdward Gultom

REDAKTURJanri Sitorus

SEKRETARIS REDAKSISylvia Hutajulu

LAYOUT/ARTISTIK Azi Rifangga,

PEMBINABudi Santoso, SE

Hj. Zakariani SantosoPanther Roland

PENASEHAT HUKUMMart Lumumba Malau,SH

STAF REDAKSISahat LBN Gaol SE, Endang Suhaedi, M.Wilson

Pasaribu, Edward PS, Sri Umiyati, Budi Setiawan, Edward Hutapea, D.Ferdinand, Sri Umiyati SH, Nana

Nurjana, Herlina, Sulistiani, Dede Silvia, Atin AR, Rizki Desiyanti, Rafiqa Zubaida, Wuri Handayani,

Abdullah, MMALAMAT REDAKSI

Jl. Pramuka Raya 137 Jakarta Timur Telp/Fax: (021) 85902275 – HP 082125582006,

E-Mail: wartanasional@rocketmail.comALAMAT TATA USAHA/ BISNIS

Jl. Ahmad Yani No 8, RT : 03/01 (Depan Puskesmas Purwasari), Desa Purwasari – Karawang Telp (0264)

315262, 41373,E-mail :wartanasional@rocketmail.com,

NO REKENING BANK MANDIRI : 132-00-1348836-7,

A/N : Jamangalap Simanullang

KEPALA PERWAKILAN JAWA BARATMartua Sirait

ALAMATPerum Marga Asih,

Blok B-5, No 2, BandungKEPALA PERWAKILAN JAWA TIMUR

HARIYANTO

ALAMAT : JLN KH ABDUL HAMID, RT 01/RW 01, JREBENG LOR,

KECAMATAN KEDOPOK, KOTA PROBOLINGGOKEPALA PERWAKILAN RIAU

Alwi Zalukhu

ALAMAT : Jl Wonosari Gg, Jalan Kopen. RT 03/Rw 06, No

39/52, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru – Provinsi Riau, contak person : Email : Alwizalukhu@yahoo.co.id, website :

www.dpgardariau.com KEPALA PERWAKILAN SULAWESI UTARA

Ibnu Kisman NgauAlamat :

Jln Sungai Ranoketang, No 25, Kelurahan Karame Lingkungan Iii, Kecamatan Singkil, Kota Manado,

Silawesi Utara SIRKULASI: Komaludin,

PERCETAKAN PT Temprina Printing

(Isi Diluar Tanggungjawab Percetakan)

Atas Dilantiknya

“Hj. TANTRIANA HASAN AMINUDIN, SE”&

Drs. H. TIMBUL PRIHANJOKOSebagai Bupati Probolinggo

Periode 2013 – 2018

Semoga Menjadi Pemimpin Yang Amanah Dan Dicintai Masyarakat, Khususnya

Kabupaten Probolinggo Amin.....

IBU SUMARTI, S.Pd

ATAS DILANTIKNYA

“Hj. TANTRIANA HASAN AMINUDIN, SE”&

Drs. H. TIMBUL PRIHANJOKO

SEBAGAI BUPATI PROBOLINGGO PERIODE 2013 – 2018

Semoga Menjadi Pemimpin Yang Amanah Dan Dicintai Masyarakat,

Khususnya Kabupaten Probolinggo Amin...

IBU SUMARLIN, S.Pd

SDN SELOGUDIG WETAN I KEC. PAJARAKAN KAB. PROBOLINGGO

SDN WANGKAL IV KEC. GADING WANGKAL KAB. PROBOLINGGO

Mengucapkan Mengucapkan

Selamat & Sukses SELAMAT DAN SUKSES

Kepala SekolahKepala Sekolah

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAKMengucapkan

TURUT BERDUKA CITAAtas berpulang ke Ramatullah

IBU NURMALA, Am keb Binti M.RidwanIstri dari Bapak Masri SE,SH (Ketua komisi III DPRD Siak)

Dengan sebaik baik nya amal,sementara bagi keluarga yang di tinggal,hendak nya di berikan ketabahan,dalam menghadapi cobaan.

Amin ya robbal alamin.’’

Tertanda

H. AZWAR Wakil Ketua DPRD

H.SYAHRUL S.Ip.MSiWakil Ketua DPRD

Drs.H.RUDINAL M.SiSekwan

ZULFI MURSAL SHKetua DPRD

Tutup usia 46 TahunWafat di rumah sakit Eka Hospital Pekanbaru

Minggu 7 April 2013 jam 04.30 WibDimakamkan di TPA Tualang

Semoga amal ibadah dan pengabdian nya selama ini di terima Oleh Allah Swt

UJIAN Nasional (UN) SMA yang tidak digelar serempat di 33 provinsi adalah akumulasi per-masalahan. Masalah itu

muncul karena pemerintah tidak fokus dalam menga-wasi penyelenggaraan UN, sehingga pengiriman soal UN ke beberapa daerah ter-lambat.

Ketidakserempakan ke-giatan UN ini menjadi citra buruk Indonesia di ma-syarakat dunia. Mendikbud, Mohammad Nuh harus ber-tanggung jawab atas keti-dakprofesionalannya. Juga mempertanyakan kinerja Presiden SBY karena ber-tanggung jawab atas Men-terinya.

Sengkarut UN tahun ini benar-benar sudah men-capai puncaknya. Tertun-danya UN untuk tingkat SMA/SMK dan sederajat di 11 provinsi membuktikan bahwa negara telah lalai dalam memenuhi hak anak atas pendidikan. Sengka-rut itu bahkan bukan cuma berhenti pada penundaan. Penjadwalan ulang UN di 11 provinsi yang semestin-ya mulai Kamis (18/4) pun berlangsung secara tidak sempurna.

Di Kalimantan Timur misalnya, UN tidak berlang-sung di seluruh wilayah provinsi itu karena dari 333

sekolah hanya 155 sekolah yang mendapatkan naskah soal UN. Dengan demikian mata pelajaran yang mes-tinya diuji kemarin ditunda ke Kamis (25/4) pekan de-pan.

Di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, UN juga ti-dak terselenggara kemarin. Akibatnya mata pelajaran yang dijadwalkan diuji di-geser ke Rabu (24/4). Se-dangkan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, UN yang harusnya berlangsung pagi hari diundur menjadi siang hari. Itu semua cukup un-tuk menyebut Kemendik-bud telah gagal menyeleng-

garakan UN dengan baik. Kita pun mempertan-yakan keseriusan pemer-intah memperbaiki kuali-tas UN.

Disebut berpotensi melanggar hukum karena soal UN termasuk raha-sia negara. Memfotokopi berarti memperbesar kemungkinan bocornya soal UN. Penundaan UN juga berpotensi meng-ganggu psikologi siswa. Alih-alih membuat siswa punya lebih banyak wak-tu belajar, penundaan UN justru membuat siswa semakin gelisah menan-tikan hari ujian. (**)

Edisi 190/ Tahun XIII / 22 April - 6 Mei 2013JAWA BARAT

3

PT Pang Jaya Bebas Buang LimbahCIMAHI, (WN) Berdasarkan informasi dan temuan serta hasil penelusuran dilapangan telah men-emukan indikasi pelanggaran terhadap UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 1 tahun 2012 tentang Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Lingkungan.

DITUDING DIKENDALIKAN OKNUM WARTAWAN

Walikota Harus Bongkar Bangunan Permanen Diatas Sungai

Hibah Dana Bea Cukai Tembakau di Subang Diselewengkan

PT GRTI Tawari Rp 300 Ribu Untuk Muluskan Pembuangan Limbah

Oknum Sekdes Mekarwangi Diduga Gelapkan PPhSUBANG, (WN)

Oknum Sekretaris Desa (Sekdes) Mekarwangi, Kecamatan Pagaden Barat, Kabupaten Subang-Jabar Did Dih diduga gelapkan Pajak Penghasilan (PPh) program Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2012 senilai Rp.987.200,-. Tidak hanya itu, Did Dih bahkan ditud-ing menggelapkan biaya pelayanan pembuatan surat-surat sejumlah warga seperti pembuatan Akta Jual Beli, Kartu Keluarga (KK), Kartu

SUBANG, (WN)Upaya untuk mensejahterakan petani tembakau

Pemerintah melalui tujuh instansi terkait di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Subang, Jabar, pada TA 2012 mengucurkan dana Bea Cukai Hasil Tembakau ( BCHT) sebesar Rp.1,9 Milyar. Namun lagi-lagi peny-alurannya diduga tidak tepat sasaran dan kental be-raroma KKN. Informasi yang berhasil dihimpun Warta Nasional menyebutkan, sinyalemen adanya penyim-pangan seperti terjadi di Dinas Perindustrian, Perda-gangan dan Pasar (Disperindagsar) Kabupaten Subang. Institusi ini memperoleh pagu Rp.500 jutaan, diperun-tukkan bagi 20 pemilik Usaha Kecil Menengah (UKM), tepatnya pengusaha penggilingan padi.

Seharusnya mereka masing-masing mendapat ban-tuan Rp.25 juta, tapi faktanya hanya menerima Rp.10,-jutaan “ Kami menandatngani kuitansi nilainya tidak sama seperti yang diterima “ aku sejumlah petani yang dijumapi Sinar Pagi di kediamnnya masing-masing.

Menurut mereka, mulanya diperintahkan Disper-indagsar agar membuat proposal pengajuan bantuan guna mendapatkan dana hibah cukai tembakau. Na-mun pada saat pencairan apa yang diterima tidak ses-uai dengan proposal, tutur mereka.

Kejadian serupa, juga membelit di Dinas Kehutanan dan Perekebunan Kabupaten Subang. Dinas ini mem-peroleh bantuan Rp.75,-juta untuk dibelanjakan 100 ekor domba, disalurkan bagi Desa Cimeuhmal 25 ekor, Rancamanggung 25 ekor, Gandasoli 25 ekor, Padamu-lya 15 ekor dan Parigimulya 10 ekor. Menurut ketentu-an berat timbangan ditetapkan 15 Kg/ekor, namun ke-nyataannya bobot timbangan masing-masing ekornya tidak sesuai. Hal ini diduga ada kongkalingkong antara Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan pi-hak pengusaha. “ Lihat saja dombanya kurus-kurus,” tutur sejumlah anggota Kelompok Tani yang enggan disebut jati dirinya.

Eman sebagai pelaksana Dishutbun mengakui atas kejadian ini, bila Kabid Perkebunan Nenden adalah yang mengelola dana tersebut.

Piahknya merasa kecewa, pasalnya Dishutbun seb-agai leading sektor malah dialas (diatur-Red) intansi lain. “ Ya..bila dari jumlah bantuan dua milyar, paling tidak separuhnya di kelola instansi kami untuk kese-jahteraan petani tembakau, mungkin bisa beli puluhan ekor sapi,” Ujarnya. (Abh/Esuh)

CIMAHI, (WN)Maraknya bangu-

nan liar berdiri ko-koh dibangun secara permanen oleh para pelaku usaha bergerak dibidang industri dan textile yang secara terang-terangan telah mendirikan di atas ta-nah milik pemerintah, diminta supaya segera dibongkar oleh Wa-likota. Diantaranya, yang harus dibongkar adalah yang berada di

Dilakukan oleh PT Pang Jaya yang membuang lim-bah cairnya secara semba-rangan dan tanpa izin ke saluran umum yang berlo-kasi di RT 02 / RW 08, Ke-lurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cima-hi dan diduga tanpa melalui Instalansi Pembuangan Air Limbah (IPAL).

Sehingga warga seki-tar merasa resah dan ter-ganggu oleh uap dan bau limbah cair yang berasal dari PT Pang Jaya yang be-rakibat telah mencemar-kan lingkungan sekitar dan dikhwatirkan dapat berim-bas pada masyarakat luas dan menimbulkan keresa-han berbagai pihak karena membuat air menjadi ber-bau tidak sedap dan ber-asap, namun bukan karena terbakar melainkan akibat derasnya pembuangan lim-bah cairnya yang di duga mengandung Bahan Bara-cun dan Berbahaya, dan ti-

CIMAHI, (WN)Berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingungan Hid-up, pasal 53, pasal 59, PT Gucci Ratu Textile Industry (GRTI) dinilai telah melanggar perundang-undangan dan peraturan daerah Provinsi Jawa Barat dimana pem-buangan limbah cair dan limbah mengandung Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) yang dilakukan secara by pass ke saluran umum yang berlokasi di RT 09/ RW 27, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi yang dampaknya sangat merugikan warga se-tempat. PT Gucci Ratu Textile Industry sudah dua kali pemberitaan di Warta Nasional, yang pertama pada edisi 188 yang berjudul “Pt Guccitex Diduga Mambuang Limbah Cair Tanpa Proses Ipal” dan yang kedua pada edisi 189 yang berjudul “Dibackup Oknum Wartawan Pt Gucci Ratu Textile Industry Abaikan Uu dan Perda” atas dua pemberitaan tersebut, sampai hari ini pihak peru-sahaan tidak bisa memberikan tanggapan atas pemberi-taan di Warta Nasional.

Yang ada, PT Guccitex mengutus seorang oknum wartawan yang bernama LS, selanjutnya, LS mengin-tervensi wartawan dilapangan. Dalam modusnya, LS menghubungi wartawan dengan HP mengundang agar ketemu di kantornya di Jalan Gunung Batu, Bandung dan LS menawarkan uang Rp 300 ribu dan meminta wartawan mengklarifikasi pemberitaan yang sudah di-beritakan sebelumnya.

Tampil LR DIR Humas DPP LSM PENJARA (Pemantau Kinerja Aparatur Negara) menilai kasus PT Gucciex su-dah serius. Saya akan meminta kepada BPLHD Provinsi Jawa Barat dan Polda Jawa Barat agar menindak tegas Pt Gucci Ratu Textile Industry karena membuang limbah cairnya kesaluran umum tanpa izin, ujar Tampil. Selan-jutnya, tampil juga menyayangkan sikap oknum suruhan perusahaan yang mau menyogok wartawan. Sikap oknum wartawan yang membackup PT Guccitex dan menghalang-halangi wartawan, bukanlah sikap seorang wartawan, dalam hal ini LS sudah melanggar Kode Etik Jurnalis dan UU Pers No 40 Tahun 1999, seharusnya dia mendukung sebagai kontrol social dan apa kapasitas nya menawarkan uang kepada WN, saya menganggap dia (LS-red) adalah wartawan penjilat, kata TampiL. (MARTUA ST)

Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Pindah.

“ Mestinya PPh itu dise-tor di tahun 2012. Karena pajak itu tidak disetor sehingga selain berpotensi merugikan keuangan Negara juga menghambat pencai-ran ADD tahun berikutnya. Pasalnya bukti setoran PPh salah satu sarat pencairan dana ADD,” ujar sumber yang enggan disebut jati dirinya.

Atas prilakunya itu masih kata sumber, Did

Dih tidak merasa risih. Pasalnya dia sebagai PNS sehingga merasa aman. “ Paling banter , bila dikena-kan sanksi saya dimutasi ke tempat lain. Lantaran saya khan pegawai Negeri,” ujar sumber menirukan oknum Sekdes itu.

Kepada Warta Nasi-onal Nining , penduduk Kp.Ciawi, Desa Mekar-wangi, mengaku sudah melunasi biaya proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB) sejak dua tahun lalu,

namun suratnya hingga kini belum jadi, ujarnya seraya memperlihatkan kuitansi yang ditandatangani Sekdes Didih Dihyakalabi tertang-gal 11 Agustus 2011 senilai Rp.2,5 juta.

Hal serupa diakui Junae-nah. Untuk biaya pembua-tan AJB dirinya dipungut oleh Sekdes PNS ini sebesar Rp.1,7 juta. Prosesnya sejak empat bulan lalu, sampai saat ini belum selesai. Be-gitu pula keluhan sedikitnya 18 warga pemohon pembua-

tan KK , KTP, Surat Pindah. Prosesnya berlarut-larut , yang pasti berbulan-bulan bahkan ada yang hitungan tahun . Kendati sudah membayar lunas, nilainya bervariasi antara Rp.50 ribu hingga Rp.350 ribu, namun hingga kini belum kelar, ujar mereka.

Sekdes Mekarwangi Didih Dihyakalabi sendiri belum berhasil dikonfirma-si, saat Sinar Pagi menyam-bangi kantornya selalu tidak di tempat. “ Pak Sekdes

sedang keluar, mungkin dinas luar pak, ujar seorang stap Desa.

Sejumlah tokoh masyara-kat Desa setempat, meminta aparat Bawasda dan BKD segera mengambil tindakan

terhadap perilaku oknum Sekdes PNS ini, lantaran dia Pegawai Negeri mestinya memberikan contoh baik bagi aparat desa lainnya, serunya.

(Abh/Esuh)

dak melalui proses Screen Equaliz, Aeration Basin I.II dan Clarifier (pengendapan bakteri) dan diduga tidak memiliki IPAL sehingga membuang Limbah cairnya secara by pass dan semba-rangan ke kali warga seki-tar tanpa ijin.

Menurut sumber WN, PT PANG JAYA tidak me-miliki izin penampungan batu bara dan ijin mutu limbah cair, berdasarkan informasi dan temuan di-lapangan sehingga Warta Nasional melayangkan su-rat konfirmasi ke PT PANG JAYA nomor:016/Konf-Perw-JBR-WN/IV/13 serta melampirkan foto limbah pada tanggal 01 April 2013. Saat WN ingin mempertan-yakan jawaban surat kon-firmasi ke PT PANG JAYA yang beralamat di jalan Leuwi Gajah, Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi be-berapa hari yang lalu.

Satpam yang jaga lang-sung menelepon seseorang untuk berbicara dengan WN, surat anda sudah kami terima dan besok akan saya balas, saat WN bertanya ini dengan siapa? Dengan nada arogan menjawab, saya Louis Marbun, saya adalah Humas PT Pang Jaya. Saat itu juga WN bertanya pada Satpam yang menelepon Louis yang diketahui WN adalah seorang wartawan. Apakah yang namanya Lou-is itu Karyawan PT Pang Jaya? Dan memiliki we-wenang resmi atau PT Pang Jaya sudah memberikan kuasa kepada Louis untuk menjawab surat konfirmasi Warta Nasional?.

Satpam tersebut men-

jawab Louis bukan kary-awan disini, pak dia wartawan, itu intruksi dari dalam kalau ada wartawan menanyakan surat, jawa-ban telepon pak Louis, makanya saya telepon, kata satpam kepada WN. Hing-ga berita ini di muat surat konfirmasi yang di layang-kan WN kepada pimpinan/pemilik PT PANG JAYA tidak ada jawaban sehingga se-gala informasi dan temuan WN dianggap benar ad-anya.

Tampil LR Dir Humas DPP LSM Penjara men-gatakan, kalau dia (Louis) seorang wartawan dan mengaku-ngaku Humas di PT Pang Jaya coba temui saya kalau berani, jangan

hanya berani lewat telepon itu pengecut namanya, ujar Tampil. Kami juga seka-rang sedang mencari Louis itu, kami mau tanya apakah dia selaku wartawan sudah terdaftar sebagai karyawan PT Pang Jaya? Dan apakah Louis sudah mempunyai SK pengangkatan men-jadi Humas dari PT Pang Jaya? Ini perlu di telusuri, nanti jika dia tidak benar banyak orang yang akan mencarinya termasuk saya, tegas Tampil. Yang mem-buat Tampil geram, Louis itu telah mencoreng pro-fesi wartawan dan perlu diinformasikan kepada wartawan yang bertugas didaerah ini.

(Martua/pantun)

Sempadan bahkan diatas Sungai Cibaligo, berlokasi di daerah Kelurahan Cibeu-reum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.

Desakan itu, menyu-sul atas ulah pelaku usaha yang segaja melanggar Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat No 20 tahun 1995, yang berbunyi bahwa Sempadan sungai adalah Kawasan Lindung, pada ayat (2) mengatakan dilarang keras Mendirikan Bangunan Usaha & Tempat

Tinggal. Penelusuran wartawan

dilapangan, perusahaan yang diduga telah mendiri-kan bangunan di atas sungai adalah, PT.Beast Jaens, PT.Leuwijaya Utama Textile, PT.Mulia Lestari, PT.Dewa Sutratex, yang berada di Jalan Cibaligo. Bangunan yang didirikan di Sempadan bahkan diatas Sungai Cibaligo ini sudah cukup lama.

Menurut sumber WN, pelanggaran itu dilakukan

diduga sudah berkoordi-nasi dengan oknum pega-wai kelurahan, kecamatan, bahkan pihak oknum yang mempunyai kedudukan di Pemerintahan Kota Cimahi sehingga bangunan terse-but tidak dipermasalkan ataupun tidak pernah ada teguran bahkan pembong-karan dari pemerintah.

Atas temuan tersebut, WN melayangkan surat wawancara kepada Kepala Satpol PP Kota Cimahi den-gan No:018/WW/Perw-JBR-WN/IV/2013, terkait adanya pelaku usaha yang mendirikan bangunan se-cara permanen di atas sun-gai Cibaligo, Kepala Satpol PP Kota Cimahi, Ruswanto, melalui Kepala Seksi Pen-egakan Perda (Gakda) Ero Kusnadi secara lisan be-berapa waktu yang lalu di ruang kerjanya.

Mengatakan, setelah su-rat diterima besoknya kami langsung kelapangan ses-uai dengan surat Warta Na-sional, tetapi saat itu kami belum ketemu dengan pihak perusahaan untuk memintai keterangan, yang

namanya Sempadan pas-ti tidak akan ada IMB nya di Cimahi juga sudah ada Perda No 14 tahun 2012 tentang sempadan sun-gai, ujarnya.

“Untuk eksekusi pembongkaran, ya benar Satpol PP yang akan membongkar tetapi itu harus rekomendasi dari Walikota, untuk menga-rah kesana butuh proses kita mengumpulkan data dulu dan harus koordina-si dengan instansi yang memiliki hak mengawasi yaitu PU, “ kata Ero Kus-nadi kepada wartawan.

Sedangkan, warga masyarakat terus me-minta supaya keluhan warga segera direspon oleh Wali Kota Cimahi se-bagai Kepala Daerah agar menertibkan dan me-nindak tegas bila perlu membongkar bangunan bangunan liar yang tidak memiliki Izin Mendiri-kan Bangunan ( IMB ) apa lagi bangunan yang didirikan di atas tanah milik pemerintah.

(Martua)

Edisi 190/ Tahun XIII / 22 April - 6 Mei 2013JAWA BARAT

4

BANDUNG, (WN)PT. Hakatex di Jalan

Moh.Toha, KM 3, No.33/35 diduga membuang limbah cair beracun dari bahan berbahaya keselokan. Surat konfirmasi berikut bukti foto hasil infestigasi di lapangan telah dikirimkan dengan nomor surat 014/KOF.BB/PI/III/13 tanggal 01 April 2013 akan tetapi surat tersebut tidak di-jawab dan ironisnya surat komfirmasi itu dikemba-likan. Menurut sumber

Hal itu membuat para ko-rban kecewa dan resah. Para korban mendesak, agar pi-hak penyidik Polres Subang yang menangani kasus itu mengambil tindakan hukum terhadap H.Mudahir yang dinilainya melecehkan pros-es hukum. Berdasarkan data dihimpun Warta Nasional menye but, Mudahir pada 29 Januari 2013 telah membuat Surat Pernyataan diatas mat-erai sebagai jaminan penag-guhan penahanan Dayat, dengan sanggup mengemba-likan uang para korban den-gan limit waktu 11 Pebruari 2013, namun ternyata hing-ga waktu ditentukan dan sampai berita ini naik cetak belum kunjung melunasi.

Uang pengembalian yang dijanjikan H.Mudahir ter-hadap para korban dianta-ranya Edeng sebesar Rp.24 jt, Suhendi Rp.40 Jt, Waryim Rp.65 Jt, Tarkum Rp.28,5 jt, Emi Suminah Rp.66 Jt. Sebelumnya berdasarkan laporan Polisi diantaranya No.LP/1349/XI/2012/JBR/RES-SBG, No.LP/1350/XI/2012/JBR/RES-SBG, ter-lapor (H.Dayat) penduduk Desa Karyawangi, Keca-matan Parongpong, Kabu-

CIMAHI, (WN) PT How Are You In-

donesia (HAYI) yang beralamat di Jalan Raya Nanjung, Kelurahan Uta-ma, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi telah membuang lim-bah cairnya yang diduga mengandung Bahan Be-racun dan Berbahaya (B3) dengan sembaran-gan tanpa izin kesaluran Kali Ujung atau Saluran Umum di Lingkungan

GARUT, (WN)Sekitar 35 rumah di Kampung Tarogongkolot, Desa

Tarogong, Kecamatan Tarogongkidul, terendam banjir bandang, Sabtu malam. Jalan di permukiman tersebut, kompleks pemakaman, dan lahan pertanian warga, dan kompleks Kantor Samsat Kabupaten Garut pun ikut terendam banjir.

Staf Desa Tarogong, Rahmat, mengatakan banjir ini bermula saat hujan deras mengguyur perkotaan Garut sejak pukul 21.00. Pada 21.30, tanggul Sungai Ciojar di kampung tersebut jebol dan akhirnya air sungai men-galir ke permukiman warga. Banjir bandang ini mem-bawa material lumpur dan sampah ke permukiman.

Di Kampung Tarogongkolot, kata Rahmat, setida-knya terdapat 35 rumah warga yang terkena banjir dengan korban sekitar 50 keluarga. Rumah-rumah yang kebanjiran berada di RW 2, khususnya di RT 2, 4, dan 5. Gang-gang di kawasan padat penduduk ini pun dipenuhi lumpur dan sampah.

Seorang korban banjir, Dede Romayanti (35), men-gatakan banjir dengan cepat masuk ke rumahnya me-lalui pintu depan. Dede yang sempat berusaha mem-bendung banjir menggunakan karung berisi pasir pada pintu rumahnya pun gagal.

“Akhirnya menyerah dan saya mengangkat semua perabotan ke lantai atas. Karpet, kursi, lemari, semuan-ya basah. Tidak sempat diselamatkan,” kata Dede saat ditemui di pengungsian, Minggu. Banjir di kampung tersebut, ujarnya, mencapai ketinggian sekitar satu meter. Walaupun tidak menimbulkan korban jiwa, ucapnya, banjir bandang ini menimbulkan kerugian materi yang cukup besar.

Warga yang rumahnya terendam banjir terpaksa mengungsi di masjid setempat. Di kampung tersebut, banjir bandang dari Sungai Ciojar ini pun merendam sebuah kompleks pemakaman dan lahan pertanian warga. Sampai pukul 01.00, banjir di kampung terse-but belum surut.

Banjir bandang di Sungai Ciojar yang mengalir ke saluran irigasi utama Kecamatan Banyuresmi ini pun menjebol tembok pembatas kantor sehingga air merangsek ke kompleks Kantor Samsat Kabupaten Ga-rut. Akibatnya, halaman kantor tergenang dan teraliri arus sungai.

Arus air yang mengalir deras di halaman kantor ini pun kemudian keluar dan menggenangi jalan utama di depan kantor samsat. Selain itu, banjir bandang ini merobohkan satu tiang penerangan jalan umum dan satu tiang telepon. Air yang membanjiri halaman kan-tor ini pun dibiarkan mengalir deras ke selokan dan jalan. Air mengalir melewati celah pagar kantor, lay-aknya air terjun. Beruntung, air tidak masuk ke dalam gedung. (dens)

SUBANG, (WN)Satu lagi, sebuah lembaga independen dan nirlaba

berlabel ‘Cita Insititute’ di Subang, Jawa Barat, baru-baru ini diresmikan di gedung LIPI Kabupaten Subang. Lembaga yang dibidani para peneliti, kalangan aka-demisi dan mahasiswa yang kompeten di bidangnya bergerak dalam bidang penelitian, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Bertujuan untuk memban-gun dan menguatkan budaya ilmiah sebagai basis per-encanaan strategis kebijakan pembangunan.

Menurut Direktur Cita Instititute Ahmad Basuni saat dihubungi Warta Nasional seusai peresmian, Lem-baga yang beralamat di Jalan Pandu No.1/150 Sukame-lang (Operational Office) dan di Perum Puri Kencana Blok D No.6 Subang (Head Ofice) dalam aktivitasnya berupaya mendorong agar riset-riset dan kajian il-miah dapat menjadi basis dalam setiap proses-proses pengambilan keputusan maupun kebijakan public di Kabupaten Subang khususnya dan secara luas di level Propinsi Jawa Barat.

Lebih jauh Ahmad Basuni memaparkan, lembaga yang dipimpinnya secara rutin mengagendakan dis-kusi public yang akan membahas hasil-hasil penelitian menyangkut bidang social, ekonomi, budaya, agama, politik bahkan tak luput di bidang sains yang bersen-tuhan langsung dengan kepentingan pembangunan masyarakat Subang, ujarnya.

Masih kata Ahmad Basuni anak muda desa jebolan Pasca Sarjana Unpad Bandung ini, yang menggerakan komunitas ini didirikan melihat sejumlah fenomena social yang selama ini terjadi di Kabupaten Subang be-lum tertangani secara arif, sehingga mengudang per-hatian para penggagasnya untuk mendirikan sebuah lembaga yang diharapkan mampu memberikan kon-tribusi pemikiran dalam memecahkan persoalan lewat kajian, penelitian, survey, diskusi-diskusi ilmiah dan pemberdayaan masyarakat guna menyongsong pem-bangunan Subang ke depan yang lebih bermartabat, tandasnya. (Abh/Esuh)

PT Hakatex Diduga Membuang Limbah Beracun Warta Nasional, PT.Hakatex sudah melanggar UU No-mor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok penge-lolaan lingkungan hidup dan peraturan pemerintah No.20 Tahun 1990 tentang pengendalian pencemaran air serta peraturan pemer-intah No.27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

Dan juga peraturan Menteri Negara Lingkun-gan Hidup NO.30 Tahun 2009 Tentang tata cara

perizinan dan pengawasan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan PP No.18 Tahun 1999 Pasal 40 ayat 1(Huruf a) tentang penge-lolaan limbah sebagaimana telah diubah melalui PP No.85 Tahun 1999 dan UU No.23 Tahun 1997, PP No.27 Tahun 1999 tentang analisis dampak lingkun-gan hidup (Amdal).

Juga keputusan Ke-pala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Prov Jawa Barat No Kep -01/

BAPEDAL/09/1995. Menu-rut masyarakat disekitar perusahaan tersebut yang tidak mau disebut na-manya mengatakan bahwa setiap sesudah mandi badan terasa gatal-gatal dan sudah dilaporkan ke-luhan masyarakat kepe-merintah setempat tidak digubris dan ironisnya lagi sering terjadi kendaraan roda dua (Motor) terjatuh (kecelakaan) karena adanya terpaan debu asap dari cerobong tidak jauh

dari jalan raya yang mem-buat mata seseorang yang memakai kendaraan roda dua tertutup pandangan kedepan.

Pihak KLH Kabupaten Bandung dan BPLHD Prov Jabar segera menin-dak lanjuti serta segera dipanggil dan diberikan sangsi sesuai peraturan yg sudah ditetapkan dan jan-gan sampai pihak instansi terkait jangan sampai main mata pada perusahaan yang nakal. (TEAM)

Mudahir Dinilai Lakukan Pelecehan Proses HukumSUBANG,(WN)H.Mudahir (39), warga Dusun Pasarean Rt.03/02, Desa Cilandak, Kecamatan An-jatan, Kabupaten Indramayu sebagai Pen-jamin penagguhan penahanan H.Rahmat Wahyudin alias H.Dayat yang diduga melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan tanah, dituding wan prestasi (Ingkar janji-Red).

KASUS PENJUALAN TANAH FIKTIP

paten Bandung Barat ditahan untuk menjalani proses hu-kum, lantaran Mudahir men-jamin penagguhan penah-anan Dayat, maka kini untuk sementara waktu Dayat bisa menghirup udara segar lagi.

Diperoleh keterangan , modus operandi aksi dugaan penipuan yang dilakukan Dayat bersama komplotan-nya berinisial Uj Rid, Us Kar, Nas menawarkan se-jumlah bidang tanah untuk disewakan dan atau dijual yang lokasinya tersebar di sejumlah Desa- desa seputar wilayah Kecamatan Com-preng, Binong, Tambakdahan, Pusakajaya, Pusakanagara.

Saat bertaransaksi se-jumlah korban dimintai uang muka dan cicilan sebagai tan-da keseriusan. Dari aksinya itu H.Dayat berhasil meng-gondol uang milyaran rupiah.

Celakanya pada saat para korban hendak penggarapan tanah, didapati pihak yang megklaim bila obyek tanah-tanah yang disewakan atau dijual itu bukan atas nama milik Dayat, sehingga para penyewa ataupun pembeli hanya bisa gigit jari. Disebut-sebut sumber, Notaris/PPAT Sapta Hadi Saputra,SH. M.Kn.

yang berkantor di Jln. Ion Martasasmita Pamanukan turut terlibat lantaran diduga bersekongkol dengan pelaku dalam melancarkan aksi dugaan penipuan dan atau penggelapan tanah. Kejadi-annya sendiri berlangsung di kantor Notaris/PPAT Sapta Hadi Saputra,SH.M.Kn. Bah-kan transaksinya dicatat di Notaris itu, seperti transaksi perjanjian sewa menyewa antara H.Dayat dengan Tar-kum bin Daid, tercatat di buku khusus Notaris No. 18/W/VI/2012, tanggal 21 Juni 2012, antara H.Dayat dengan Edeng bin H.Anim No. 20/W/VII/2012, tanggal 17 Juli 2012, antara H.Dayat dengan Waryim No. 21/W/IX/2012, tanggal 08 Septem-ber 2012.

“Semula kami meyakini bila transaksi sewa menyewa atau jual Beli tanah itu benar

adanya, karena berlangsung di hadapan Notaris bukan di emperan toko atau di ping-giran gardu Pos Pamling. Jika tidak di hadapan Notaris Sapta Hadi Saputra kami ti-dak bersedia,” tutur mereka.

Notaris/PPAT Sapta Hadi Saputra,SH.M.Kn. saat dikonfirmasi menolak mem-berikan keterangan, Via Tlp.selurernya dirinya berdalih bila para pihak yang bertran-saksi di hadapan Notaris/PPAT menurut perundangan itu merupakan kerahasiaan, artinya tidak/bukan untuk konsumsi public.

Di kesempatan ter-pisah, Fungsionaris LSM Forum Bela Bangsa Adang Sutisna,Bc.Hk. ketika dim-intai tanaggpannya, menye-salkan atas sikap Notaris/PPAT Sapta Hadisaputra, yang terkesan kurang koop-eratif, sehingga menyulitkan

tugas-tugas jurnalis.Bila benar sesuai ketentu-

an informasi itu merupakan rahasia, apakah memenuhi kriteria Undang-undang KIP. Begitu pula bila statemen-nya tidak benar, lanjut Adang itu merupakan kebohongan public, hal itu berarti men-gangkangi UU KIP, sehingga patut diberi teguran oleh De-wan kehormatan Kode Etik Notaris/PPAT.

Pihaknya berjanji akan melakukan investigasi atas kajadian ini, bila dilapangan diketemukan pelanggaran hukum, akan melaporkan ke-pada aparat penegak hukum untuk segera melakukan pe-nyelidikan dan membawa-nya ke ranah hukum, “agar pihak-pihak yang terlibat di-adili dan bila terbukti diberi hukuman setimpal agar ada efek jera.” pungkasnya.

(Abh/Esuh)

PT HAYI Membuang Limbah Tanpa Proses IpalPemukiman warga RT 03/RW 11, Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan tanpa memperhatikan dan menyadari telah melaku-kan pelanggaran terhadap UU RI No 4 tahun 1982 ten-tang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan ling-kungan hidup.

Serta, PP No 20 tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air, PP No 27 tahun 1999 tentang Anali-sis Mengenai Dampak Ling-

kungan, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 30 tahun 2009 tentang Tata Cara Laksana Periz-inan Dan Pengawasan Pen-gelolaan Limbah B3 serta pengawasan pemulihan akibat pencemaran limbah bahan berbahaya, UU No 32 tahun 2009 tentang Per-lindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 1 tahun 2012 tentang Lingkungan Hidup dan Penataan Hukum Ling-kungan.

Pada Pasal 87 di dalam Perda ini menyebutkan se-tiap orang dan/atau pelaku usaha dilarang, poin (a) membuang limbah B3 ke-media lingkungan hidup tanpa melakukan penge-lolaan limbah B3 yang di-hasilkan, poin (c), dilarang membuang limbah ke me-dia lingkungan hidup tan-pa memenuhi baku mutu lingkungan hidup, poin (d), dilarang keras membuang limbah kemedia lingkungan hidup tanpa ijin.

Pembuangan limbah cair dengan sembarangan secara by pass yang dilaku-kan PT How Are You Indo-nesia diduga tanpa melalui proses Instalansi Pembuan-gan Air Limbah ( IPAL ), di-mana dalam pelaksanaan aktifitasnya sehari-hari telah membuang limbah cairnya dan Limbah B3 ke saluran kali ujung atau saluran umum dan tanpa melalui proses Screen Equaliz, Aeration basin I,II dan Clarifier (pengendapan bakteri) dan PT How Are You Indonesia telah meng-abaikan keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup No Kep-01/BAPEDAL/09/1995 tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup.

Hingga berita ini dimuat PT How Are You Indonesia tidak menjawab surat kon-firmasi yang dilayangkan Warta Nasional yang ber-nomor;019/Konf-Perw-JBR-WN/IV/2013 serta melampirkan dokumentasi foto limbah yang dikirim

pada tanggal 04 April 2013, sehinga segala in-formasi yang diterima Warta Nasional dan hal-hal yang dipertanyakan dianggap benar adanya.

Bahwa PT How Are You Indonesia tidak mampu menyikapi ke-resahan warga sekitar akibat dampak dari lim-bah cair yang telah me-langgar Perundang-Un-dangan dan Peraturan Daerah Provibsi Jawa Barat. PT How Are You Indonesia diduga hanya mementingkan keun-tungan semata tanpa memikirkan dampak lingkungan, diminta ke-pada para pihak-pihak yang dianggap mempu-nyai kompetensi untuk menindak tegas para pelaku usaha khususnya yang bergerak di bidang industry dan textile yang telah membuang limbah ke media ling-kungan tanpa ijin.

(Martua/Pantun ST)

Lembaga Independen Cita Insititute di Subang Diresmikan

Hujan Deras Rendam Pemukiman

Edisi 190/ Tahun XIII / 22 April - 6 Mei 2013PENDIDIKAN

5

GARUT (WN) Kebutuhan pendidi-

kan terhadap anak den-gan keterbelakangan mental dan cacat perlu lebih mendapat perha-tian agar kemampuan dari anak tersebut lebih dapat beradaptasi den-gan pesatnya kemajuan

PROBOLINGGO, (WN)Kemajuan teknologi

yang kian pesat perkem-bangannya tidak menja-dikan penghalang bagi kalangan lembaga pendidi-kan yang berbasiskan ke-agamaan untuk mengikuti kemajuan teknologi terse-but. Ini dibuktikan dengan banyaknya lembaga yang dalam menerapkan pem-belajaran selain mengacu pada basis keagamaan, namun juga disertai ke-mampuan sisiwa dalam menjalankan Imtag (Iman dan taqwa) serta menyerap

Guna meningkatkan upaya disiplin para siswa yang kerab tidak terpelajar yaitu pada jam – jam pelaja-ran masih juga berkeliaran ditempat – tempat tertentu atau yang masih juga kerab melakukan tawuran atau diduga memakai obat – obatan tertentu.

Kini Dinas Pendidikan Purwakarta tengah men-gambil langkah pendekatan yaitu dengan cara mengun-dang semua para pengurus OSIS dari seluruh sekolah jurusan SMA dan SMK di Kab. Purwakarta untuk di-berikan pembekalan terkait

GARUT, (WN)Dinas Pendidikan Kabu-

paten Garut selenggarakan kegiatan SPKGS dan Olim-piade Olahraga Siswa Na-sional (O2SN) Tahun 2013. Acara yang dibuka secara resmi oleh Bupati Garut H.Agus Hamdani bertempat di lapangan Kherkof, ha-dir dalam kesempatan itu Ketua DPRD Garut Ahmad Bajuri SE, Sekda Iman Ali-rahman dan sejumlah tamu undangan.

Bupati mengatakan, pelaksanaan kegiatan Seleksi Prestasi, Kreatifitas Siswa dan Guru (SPKSG)

Disdik Membentuk TPS Kabid Dikmen Drs. H DiaudinPURWAKARTA, (WN)Potret kemajuan dunia pendidikan di Ka-bupaten Purwakarta, Jawa Barat kini su-dah jauh lebih baik signifikan meningkat dibandingkan dengan tahun – tahun yang lalu. Seiring dengan berjalannya waktu ten-tunya dengan segala upaya kerja keras dan berbagai terobosan tengah dilakukan.

MENDONGKRAK PRESTASI DAN DISIPLIN PARA SISWA

hal disiplin.Kemudian akan mem-

bentuk TIM Pembina Siswa (TPS) yang anggotanya terdiri dari Dinas Pendidi-kan, Satpol PP, Polisi, Sub Denpom dan unsur terkait lainnya. Tim ini nantinya akan mobile pada jam – jam tertentu guna meminali-sir indisipliner para siswa yang kerab mangkir pada jam pelajaran tapi masih nongkrong ditempat – tem-pat tertentu apakah sam-bil merokok atau diduga menggunakan miras dan narkoba,

Jika nantinya dalam

sweeping kedapatan para siswa yang masih nongk-rong sambil merokok atau menggunakan miras mer-eka akan dilakukan pem-binaan, apalagi jika ada siswa yang kedapatan ddi-duga menggunakan obat – obatan terlarang atau je-nis narkoba tentunya akan ditindak lanjuti. Hal itu dikemukakan oleh Kabid

Dikmen Dinas Pendidikan Kab. Purwakarta Drs. H Di-audin

Selain itu Pihak Dinas Pendidkan juga akan se-lalu membangun kemitraan yang erat dengan para Wakasek Kesiswaan dalam kaitan membedah infor-masi yang positif tentang kemajuan disiplin para siswa disekolah” Terang H.

DiaudinDiharapkan agar para

guru dapat menjadikan suasana sekolah yang lebih aman dan enjoy tentunya sehingga semua pelajaran yang diberikan akan cepat diterima dengan baik dan tentuntya akan dapat men-dongkrak barbagai prestasi di tiap sekolah.

(Habel Hendrik / Tbn

Guru dan Siswa SLB Harapkan Peningkatan Mutu dan Kwalitas Siswa

dari semua bidang ilmu ter-masuk teknologi dan infor-matika, ujar Andri Sunan-dar, MPd seorang pengajar senior di salah satu SLB di Garut.

Menanggapi pemberi-taan dari Warta Nasional edisi 189 hal 5, Dra H. Li-lis Elitasliah, Kepala SLB B

C Kurnia dari YPLB Bakti Lemah Cai, Kersamanah sekaligus sebagai Ketua Gu-gus 2 3, mengatakan bah-wa itu semata mata atas dasar niat baik untuk lebih menjalin kemitraan dengan rekan rekan dari media, kami tidak merasa ada pe-nyimpangan ataupun kes-alahan selama ini.

Kami harapkan dari ke-mitraan itu akan terjalin suatu simbiose mutual-isma. Kami sangat meng-harapkan semua pihak un-tuk lebih perhatian pada anak anak didik kami, ban-tuan apapun amat kami harapkan dan media seb-agai ajang promosi dan se-bagai mediasi public adalah media yang tepat agar niat kami terlaksana agar kami

dapat lebih berkemampuan dalam cara ataupun sistem mengajar para siswa kami. Karena cara mengajar di SLB berbeda jauh dari seko-lah umum, diperlukan kes-abaran dan perhatian extra dan khusus dalam membi-na mereka. Tuturnya.

Diakui oleh sejumlah pengajar di SLB dari gugus lain di kab Garut, masih di-perlukan dalam pola men-gajar termasuk juga sarana, fasilitas agar mutu pendidi-kan di SLB tidak tertinggal terlalu jauh dengan seko-lah umum dan diharapkan juga agar menjadi sebagai prioritas sebab tidak se-dikit anak didik kami yang berpotensi dan berprestasi seperti halnya anak didik yang ada di sekolah umum.

Mudah mudahan den-gan terjalinnya kemitraan dengan rekan dari media, kami ingin agar lebih di-publikasikan, baik atau-pun buruk.

Jika itu hal baik mung-kin akan menjadi suatu kebanggaan dan sebagai promosi agar pemerin-tah lebih memprioritas-kan kami, dan jika itu hal buruk, akan menjadi satu bahan untuk evalu-asi demi kemajuan dalam menjalankan tugas fungsi dan kewajiban kami un-tuk mengelola sekolah termasuk dalam kegiatan belajar mengajar di seko-lah sekolah kami, demiki-an ketua gugus 2 3, H Lilis E.

(adang).

Disdik Garut Selenggarakan Ajang SPKSG dan O2SNserta Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dijadikan sebagai sarana pembinaan dan penggalian potensi. Kegiatan ini san-gat penting dan strategis untuk menjaring bakat dan kreatifitas para siswa serta guru yang berprestasi.serta menjadi bagian integral dari upaya bersama dalam memberikan motivasi ke-pada para pelajar dan guru di Kabupaten Garut, untuk senantiasa menggali po-tensi serta mengembang-kan bakat yang masih ter-pendam.

Agus berharap, agar

kegiatan SPKSG dan 02SN ini dijadikan wahana bagi peserta didik dan pendidik untuk berkreasi, berinova-si, berprestasi dan berkom-petisi secara sehat, tentun-ya dengan mengedepankan semangat sportifitas.

Kepala Dinas Pendidi-kan Kabupaten Garut H Mahmud mengatakan, se-banyak tiga ribu peserta terdiri dari guru dan siswa berprestasi mengikuti ke-giatan SPKSG dan O2SN ini. Mereka akan men gi-kuti 38 jenis seleksi dan pertandingan. Kegiatan ini akan berlangsung dari ka-

mis (11/4) sampai dengan Sabtu (13/4).

Tujuan dari kegiatan ini jelas Mahmud, adalah un-tuk mendorong peningka-tan prestasi siswa dan guru dalam mengembangkan intelektualitas dasar dan keterampilan cita rasa seni, budaya, minat baca dan

MI Islam Triwung Kidul Terapkan Siswa Berijiwa Islami Iptek (Ilmu Pengetahuan-dan Teknologi).

Menurut Abdul Kholiq SPd.I Kepala sekolah Ma-drasah Ibtidaiyah Islam Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, men-gatakan bahwa dilembaga yang dikelolanya, diharap-kan mampu mencetak siswa “melek” ilmu dasar secara umum dan mem-bentuk karakter murid yang berakhlaqul qorimah (berprilaku baik). “Kami berupaya agar siswa yang menuntut ilmu diMI ini

dapat menunjukkan ke-mampuannya dalam im-tek dan dapat menguasai keilmuan yang bersifat ke-agamaan secara total. Jadi lulusan MI ini tidak cang-gung lagi saat memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi,” ujar Kholiq.

Dilihat dari segi kwan-titas, jumlah murid di Ma-drasah Ibtidaiyah Islam tergolong cukup mema-dai. Dengan jumlah murid yang berasal dari dalam kota juga ada sebagian dari wilayah Kabupaten terse-but bisa dikategorikan dia-

tas rata rata. Begitu juga pola pembelajaran yang di-berikan oleh para pendidik yang kwalitas mengajarnya tidak diragukan lagi, cu-kup memberi andil dalam mencetak murid yang han-dal. Sehingga ratusan mu-rid yang secara signifikan memperoleh porsi pem-belajaran dari lembaga ini dari kelas terendah hingga memasuki jenjang akhir pendidikan MI telah dapat mempraktekkan apa yang menjadi dasar saat mereka menempuk pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Islam

tersebut.Dibalik sempitnya ru-

ang bagi lembaga yang ber-basis agama karena diba-tasi oleh lembaga lembaga umum dalam menjaring murid, tidak menjadikan aral bagi para pendidik di MI Islam ini. “Kami sudah terapkan pola pendekatan pada masyarakat, bahwa mendidik anak dalam kai-dah agama harus dimulai sejak usia dini. Sehingga memasuki jenjang yang lebih tinggi tidak menutup kemungkinan, anak kita telah terbekali dengan ilmu

yang imbang antara ilmu agama dan ilmu pendidi-kan umum secara keseluru-han, terlebih menyangkut

Akhlaq qorimah.”pungkas Abdul Kholiq, Kepala seko-lah yang dikenal sangat su-pel kepada siapapun. (Ton)

BANDUNG, (WN)Nuansa hijau pepohonan itulah yang ada di lingkun-

gan SDN Griba 32 Antapani, selain peduli pada mutu pendidikan, siswa-siswi di SDN Griba 32 Antapani juga sejak dini diberikan pendidikan peduli pada lingkun-gan khususnya di lingkungan sekolahnya.

Kepala SDN Griba 32 Antapani Ade Supriati, SPd., MM., yang menciptakan suasana KBM (Kegiatan Bela-jar Mengajar) yang aktif dan suasana menyenangkan yang didukung kebersihan dan keindahan di lingkun-gan sekolah serta memiliki taman apotik hidup agar lingkungan sekolah bersih dan asri.

Antapani Ade Supriati beserta staf pengajar dan TU serta siswa-siswi mengadakan kerja bakti membersi-hkan lingkungan sekolah dan menanam pohon. “Den-gan situasi yang asri ini menjadikan suasana belajar yang tenang dan nyaman dan hasilnya akan terwujud mutu pendidikan yang berkualitas untuk mendongkrak prestasi siswa-siswi,” ujar Ade.

Keberhasilan berbagai prestasi yang diraih oleh siswa-siswi SDN Griba 32 Antapani semuanya tak terlepas kerjasama (teamwork) guru-guru di SDN Griba 32 Antapani yang harus tetap dipertahankan.

(P. Marbun)

SDN Griba 32 Antapani Peduli Lingkungan

Bidan di Subang Keluhkan Keterlambatan Pencairan Dana Jampersal

budi pekerti sesuai dengan norma-norma. Selain itu untuk memfasilitasi siswa dan guru TK,SD, SMP dalam mengembangkan bakat dan minat sehingga dapat ber-kreasi dan berinovasi ses-uai dengan kemampuan-nya.

(adam)

SUBANG, (WN)Sejak digulirkannya program Jaminan Persalinan

(Jampersal) di Kabupaten Subang, Jabar, bukanya tidak pernah menuai kendala. Salah satunya klaim pencairan dana Jampersal yang terlmbat dimana setiap Ibu mela-hirkan mendapat Rp.500,- ribu sejak Nopember 2012 sampai saat sekarang belum cair. Disebut-sebut sebe-lumnya saat pencairan dana Jampersal sendiri dikena-kan potongan hingga 15 % oleh oknum Dinkes.

Keterlambatan pencairan dana Jampersal itu nyaris dikeluhkan para Bidan yang bertugas di seluruh pen-juru peloksok Desa di Kabupaten Subang. Apalagi ter-siar kabar bila pencairan dana Jampersal tahun ini baru akan realisasi pada Nopember atau Desember men-datang. Mendengar kabar itu sontak mereka semakin cemas. Maunya mereka, begitu selesai menangani per-salinan Ibu yang melahirkan, pada bulan itu juga klaim dananya bisa dicairkan.

Hal itu seperti diungkapkan Bidan Desa Titin yang bertugas di Puskesmas Batangsari, Kecamatan Su-kasari, saat dikonfirmasi via ponselnya mengaku le-lah menunggu lamanya waktu pencairan dana. “ Dana Jampersal yang belum bisa dicairkan sejak Nopember 2012 sampai sekarang, namun demikian penanganan persalinan terus berjalan. Kami berharap pencairan dana persalinan tidak terlalu lama,” ujarnya.

Pengakuan serupa dikatakan Aisah Bidan Desa yang bertugas di Puskesmas Mandalawangi, Kecamatan Su-kasari. Dirinya mengeluhkan bila menemukan pasien yang seharusnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) , tetapi pasennya tidak mau. Sementara obat-obatan yang harus dibeli di luar program harus ditalan-gi lebih dulu, tuturnya.

Menanggapi hal itu Ketua Komisi D DPRD Ka-bupaten Subang Sugianto berjanji akan mengusut mandeknya proses pencairan dana Jampersal. Dirinya mengaku sebelumnya tidak mengetahui bila pencairan dana Jampersal mandek sejak lama.

Sepengetahuannya pencairan dana Jampersal tidak ada masalah. Ia mengatakan pada saat rapat pemba-hasan penaggulangan penyakit HIV/AIDS sempat me-nyinggung tentang program Jamkesmas dan Jampersal, pihak instansi terkait menyatakan berjalan sebagaima-na rencana. Asumsinya berarti Jampersal tidak ada masalah.“Kita akan cari tahu, apakah benar pencairan dana Jampersal itu tersendat,” ujarnya. (Abh/Esuh)

Edisi 190/ Tahun XIII / 22 April - 6 Mei 2013HUKUM & KRIMINAL

6

BALEENDAH, (WN) Anggota Polres Band-

ung, Briptu Frengky Ari-tonang melalui Penas-ehat hukumnya Djonggi M Simarangkir ditud-ing telah menyebarkan fitnah. Demikian di-ucapkan mertua Briptu Frengky Aritonang Hans Pardede kepada sejum-lah wartawan di Band-ung. Penegasan tersebut diucapkan menanggapi pemberitaan disalah satu Harian Bandung dengan judul “TH Diduga Terlibat Kepemilikan Sabu”. Dalam pemberi-taan tersebut disebut-kan Toto Hutagalung diduga melakukan anca-man dan intimidasi ter-hadap Briptu Frengky Aritonang yang kedapa-tan memiliki narkotika golongan satu jenis sabu di rumah kontrakan-nya. “Briptu Frengky

Penghargaan diserahkan Kapolda Jabar pada pelaksa-naan upacara bulanan, Rabu di Lapangan Upacara Ma-polda Jabar Jalan Soekarno-Hatta 748 Bandung.

Kelima personel Unit Sat-wa Direktorat Sabhara Polda Jabar yang menerima peng-hargaan yaitu Kanit Satwa Dir Sabhara Polda Jabar, AKP Tata Permadi serta anggot-anya Briptu Harsono, Briptu Rediansyah, Bripda Rasidi dan Bripda Angga Riana. Penghargaan diberikan Ka-polda Jabar atas pengabdian dan dedikasi personel Unit Satwa tersebut dalam pelak-sanaan tugas pencarian dan evakuasi korban bencana alam tanah longsor tersebut.

Kapolda Jabar dalam kesempatan tersebut juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, kepada tim gabun-gan dari Dit Sabhara dan Sat

LUMAJANG, (WN)Layanan terhadap masyarakat terkait proses pem-

buatan Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan perpanjangan masa berlaku SIM yang berada di Satuan Lalu Lintas (Satlantsa) Polres Lumajang, kian menunjukkan kema-juan yang signifikan. Hasil pantauan wartawan media ini dilokasi pembuatan SIM di Satlantas tersebut, mem-perlihatkan sebuah layanan yang mampu memberi ke-mudahan bagi para pemohon surat ijin mengemudi ini. Pasalnya untuk pemohon yang akan membuat SIM, ter-lebih dahulu (sebelum melaksanakan ujian teori mau-pun praktek), terlebih dahulu dibekali dengan pen-garahan, pencerahan serta panduan tata cara berlalu lintas dan berkendara yang baik dan panduan tentang rambu-rambu dari anggota, sehingga pemohon dapat memahami proses dalam pembuatan SIM seperti yang dikehendaki.

Menurut Aiptu Sarpin Baur SIM Satlantas Luma-jang, mengatakan bahwa untuk masyarakat yang akan pertama membuat SIM (pemohon baru), yang dalam teori baik tulis maupun praktek tidak lulus, pihak Sat-lantas akan memberi waktu satu minggu pada pemo-hon untuk kembali lagi guna melakukan tes dengan dibekali panduan dari anggota agar pemohon lebih memahami lagi dalam menjalankan tes teori ataupun tulis.

“Untuk SIM perpanjangan yang sudah masa ber-lakunya telah mati kurang dari dua belas bulan (1 tahun), pemohon tidak perlu mengikuti tes teori dan praktek. Cukup membayar administrasi (Bank serta kesehatan), ” ujar Aiptu Sarpin. Baur SIM ini menam-bahkan bahwa untuk pemohon SIm di satuannya, te-golong stabil.

Informasinya per hari para pemohon baru SIM mencapai 40 hingga 50 pemohon. Adapun untuk per-panjangan bisa mencapai 40 sampai 60 orang. Dijelas-kan oleh Aiptu Sarpin, peningkatan pemohon SIM ini mengalami peningkatan saat menjelang lebaran dan tahun baru “sehari bisa mencapai 150 orang, ”ujar Sar-pin.

Hal yang sama ditunjukkan oleh Bripka Harri Rah-madsyah yang menangani ujian praktek di Satuan ini. Menurutnya, dalam melaksanakan tes ujian praktek pada pemohon baru, pihaknya telah melakukan hal sesuai prosedur yang berlaku dalam pelaksanaan ujian praktek.

Sementara Kasat Lantas Polres Lumajang, AKP Rony Edy Yusuf SH, menerangkan terkait pelaksanaan layanan di satuan yang dipimpinnya, yang berusaha memberi layanan terbaik bagi masyarakat terutama mereka yang baru pertama mengurus pembuatan SIM. “Kami berupaya agar masyarakat merasa nyaman dan tidak mengalami kesulitan untuk memperoleh SIM. Kami berikan layanan secara maksimal, agar para pemohon tidak jenuh menanti proses memperoleh SIM seperti yang mereka inginkan.”tegas AKP Rony Edy Yusuf ketika ditemui diruang kerjanya beberapa hari lalu.

Ditempat yang sama, Iptu Slamet santoso SH, Kanit Registrasi dan Identifikasi (KRI) juga menimpali ket-erangan Kasat. Menurutnya layanan di Satlantas juga mengarah pada layanan di Samsat. “Intinya kami men-fasilitasi masyarakat agar dalam menggunakan jasa layanan Samsat dapat memperoleh kemudahan.” Ung-kap Slamet Santoso.

Perlu diketahui, prosedur pembuatan maupun perpanjangan SIM di Satlantas tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah RI nomor 50 tahun 2010 tentang jenis dan tariff atas jenis PNBP yang berlaku pada Polri. Untuk SIM C baru Rp.100 ribu, perpanjan-gan Rp.75 ribu. Sedangkan SIM A baru Rp.120 ribu dan perpanjangan Rp.80 ribu. Adapun SIM B2 baru Rp.120 ribu, perpanjangan Rp.80 ribu. Lain halnya dengan SIM D (khusus penyandang cacat) baru Rp. 50 ribu dan perpanjangan Rp.30 ribu. Persyaratan lainnya yakni keterangan kesehatan serta sidik jari (yang dilakukan dilokasi pembuatan SIM). Yang pasti bagi pembuat SIM ini, harus berusia 17 tahun. (Fahrul Mozza)

PROBOLINGGO, (WN)Aktifitas layanan yang

dilakukan oleh Satuan lalu lintas Polres Probolinggo kota dibagian pelayan-an pembuatan Surat Ijin Mnegemudi (SIM) semakin menunjukkan oleh petugas dibagian ini. Sepanjang hari unit layanan SIM mampu menyelesaikan keperluan para pemohon hingga 30 orang. Hal ini berkat du-kungan dan koordinasi yang cukup solid antar anggota yang melayani kepentingan publik dikantor Satlantas tersebut.

Kapolda Sematkan Penghargaan Kepada 5 Personel BANDUNG, (WN)Kapolda Jabar Irjen Pol Drs Tb Anis Ang-kawijaya, M.Si memberikan penghargaan kepada lima orang personel Unit Satwa Di-rektorat Sabhara Polda Jabar yang telah membantu evakuasi dan penyelamatan korban tanah longsor di Kp. Nagrog Desa Mukapayung Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat.

DIREKTORAT SABHARA

Brimob Polda Jabar, serta Polres Cimahi dan Polsek Cil-ilin yang telah bekerjasama dengan BPBD, instansi ter-kait dan masyarakat dalam membantu evakuasi dan penyelamatan korban tanah longsor di kp. Nagrog, ds. Mukapayung, kec. Cililin kab. Bandung barat, sehingga dari 17 korban yang hilang, telah berhasil ditemukan seban-yak 14 korban.

Atas pelaksanaan tugas yang cukup optimal terse-but, jelas Kapolda, kiranya dapat terus dipelihara dan ditingkatkan, serta laku-kan terus evaluasi terha-dap berbagai kekurangan dan kendala yang dihadapi, mengingat tugas Polri ke depan, diprediksikan akan semakin berat dan komplek, baik dalam pelaksanaan tu-gas rutin menjaga situasi kamtibmas, maupun tugas khusus, seperti yang saat ini

sedang berlangsung, yakni pengamanan ujian nasional siswa SMU, serta menyusul ujian nasional siswa SMP dan SD, terutama pengamanan terhadap penggandaan dan pendistribusian soal-soal ujian, maupun kekurangan lainnya dalam pelaksanaan ujian nasional.

Disamping itu, lanjut Ka-polda Jabar, dalam beberapa hari kedepan, kita juga diha-dapkan dengan agenda Hari Buruh se-dunia (May Day), pada tanggal 1 Mei men-datang. Kiranya dalam meng-hadapi May Day ini, jajaran Polda Jabar dapat melakukan

deteksi dini, penggalangan, penyekatan dan koordinasi dengan serikat buruh dan in-stansi terkait, sehingga pada perayaan may day, diharap-kan tidak dilakukan dengan pengerahan massa yang be-sar dalam berunjuk rasa ke jalan atau ke kantor-kantor pemerintah, swasta atau lembaga, namun melakukan kegiatan yang positif, sep-erti bhakti sosial, olah raga, panggung hiburan dan lain sebagainya. Demikian juga dalam menekan angka krimi-nalitas dan gangguan kamtib-mas berkadar tinggi, seperti ancaman terrorisme, radika-

lisme dan premanisme, agar dilakukan razia secara selek-tif prioritas, terutama terha-dap orang, barang dan kend-araan yang mencurigakan. Selain itu, dalam menjaga keamanan kantor polisi, agar dilakukan penjagaan secara optimal, menerapkan me-kanisme keluar masuk tamu dan pedagang secara ketat, serta pemasangan CCTV dan barier/barikade sehingga dapat menjadi langkah pre-ventif dalam mengantisipasi penyusupan ataupun gang-guan keamanan terhadap Mako Polri. (BID HUMAS POLDA JABAR)

Briptu Frengky Dituding Sebarkan Fitnah

Aritonang bersama den-gan penasehat hukumnya Djonggi memutar balikkan fakta. Keterlibatan Toto Hutagalung dalam kasus Briptu Frengky Aritonang karena Toto Hutagalung adalah kakek istrinya. Den-gan demikian adalah kakek Briptu Frengky Aritonang”, jelas Hans Pardede yang merupakan keponakan dari Toto Hutagalung.

“Kami meminta Toto Hutagalung dihadirkan dalam persidangan. Ini jadi pertanyaan. Klien kita ang-gota polisi, kenyataannya Toto bisa memarahi klien kita di depan Kapolsek dan bisa bicara lantang di Pol-res Bandung,” ungkap kuasa hukum Frengky, Djonggi kepada sejumlah Wartawan usai persidangan PN. Bale Bandung, Senin (15/4).

“ Di Adat Batak, seorang kakek bisa saja marah ke-pada cucunya bila diduga

melakukan kesalahan. Bet-ul, didepan saya Toto Huta-galung memarahi Frengky Aritonang. Tapi bukan Frengky sebagai seorang Polisi dan bukan didepan Kapolseknya. Tapi didepan Kanit Reskrim”, jelas Hans Pardede.

Sidang yang dilak-sanakan di Ruang Cakra PNBB dengan dipimpin Ket-ua Majelis Hakim, Mangatas Simanulang berlangsung dengan agenda permintaan peninjauan kembali (PK) kasus penyalahgunaan Nar-koba yang dilakukan oleh Briptu Frengky Mulia Chan-da Aritonang Bin Bernard awal January 2010 yl.

Kasus ini bermula dari KDRT yang dilakukan oleh Briptu Frengky Aritonang 5 January 2010 yl terha-dap istrinya Hanesta dan sudah disidangkan di Pol-res Bandung 24 Desember 2012. Putusannya, Briptu Frengky Aritonang terbukti melakukan KDRT dan diberi hukuman berupa Tegoran Tertulis.

Sedang untuk perbua-tannya mengisap sabu sabu, Briptu Frengky Aritonang Anggot Polres Bandung ini sudah memperoleh Putusan berkekuatan hukum Tetap ( in kracht van gewisje ) ber-dasarkan Putusan Mahka-mah Agung No. 2130 K/PID.SUS/2010 tanggal 27 Janu-ary 2011 dan sudah pula menjalani pidana penjara di Lapas Narkoba Jalekong

Bandung.Selama prosesnya sejak

tahun 2010, Frengky sudah menjalani sejumlah pemer-iksaan. Termasuk Pengujian Konfirmasi Sampel Napza yang dilakukan 11 January 2010. Pengujian di Labora-torium Kesehatan Daerah Propinsi DKI Jakarta – Labo-ratorium Pemeriksaan Dop-ing & Kesehatan Masyarakat ( Doping Control & Public Health Laboratory) bukan dilakukan di Rumah Sakit Polri. Melainkan di Labora-torium Kesehatan Pemda DKI Jakarta. Memang lewat pengujian ini, tidak ter-deteksi adanya AMPHET-AMINES.

Sedangkan Surat Ket-erangan dari Rumah Sakit Bhayangkara Sar-tika Asih Nomor Polisi : SKET/003/I/2010/RSBSA tanggal 8 Januari 2010 yang telah melakukan pemerik-saan urine untuk mende-teksi Zat Narkoba terhadap Briptu Frengky Mulia Chan-dra Aritonang diperoleh hasil bahwa urine Briptu Frengky Mulia Chandra Aritonang mengandung Metahmpetamine positif ( Sabu Sabu ). Pemeriksaan Loratorium ini pula dijadi-kan NOFUM baru pengajuan PK nya.

Djonggi pun menduga ada konspirasi di Polres Bandung. Hal itu baru dik-etahui ketika Frengky dip-indahtugaskan dari Polsek Cileunyi ke Markas Polres

Bandung dan ditempat-kan di bagian TU. Dalam perjalanannya, katanya, Frengky tanpa sen-gaja menemukan surat dari Mabes Polri yang menjelaskan dirinya negatif tidak mengon-sumsi narkotika. Karena itu, Djonggi meminta majelis hakim untuk menghadirkan sejumlah nama pada persidangan tersebut.

Mereka di antaranya istri Frengky, Toto Huta-galung, mantan Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bandung Komisa-ris Agung Masloman, Kapolres Bandung AKBP Imran Yunus, Irwasda Kombes Pol Drs. Haroan Ritongan, Pendeta dari Gereja Kristen Indone-sia ( GKI ) Maulana Yusuf dimana Briptu Frengky dan Hanesta diberkata menjadi pasangan sua-mi istri dan sejumlah saksi lainnya.

Sementara itu, Ketua Majelis Hakim Mangatas Simanulang di persidan-gan menyatakan mem-beri kesempatan kepada pemohon, yaitu Briptu Frengky Aritonang Bin Bernard Aritonang un-tuk menyerahkan bukti-bukti. “Sidang dilanjut-kan satu pekan lagi yaitu Senin 22 April,” ujar Ket-ua Majelis Hakim Man-gatas Simanulang.

( Leonardus )

Satlantas Berikan Layanan Secara Prima Pada Pemohon SIM

Satlantas Menunjukkan Jatidiri Memberi Layanan Pada MasyarakatMenurut Baur Sim, Aiptu

H.Slamet Djajuli yang dite-mui wartawan media ini mengungkapkan, dengan pelayanan yang ditunjuk-kan oleh anggota dibagian ini setidaknya dapat me-munculkan respek dari masyarakat untuk selalu menggunakan Satlantas kota tersebut sebagai ruju-kan dalam pembuatan su-rat yang diperlukan dalam berkendara ini. “kami akan memberi layanan secara baik dan profesional. Terkait prosedur baku yang harus dipenuhi oleh pemohon SIM,

sebelumnya telah kami laku-kan sosialisai dengan tujuan agar masyarakat dapat me-mahami persyaratan apa yang harus mereka penuhi dalam pembuatan Sim baru ataupun perpanjangan,”ujar Slamet Djajuli. Hal yang sama diungkapkan oleh Brigpol Anton Damei SH, petugas yang dipercaya menangani bagian uji teori di satuan tersebut. Menurut Anton, bentuk layanan yang diberikan tidak hanya seke-dar meminta para pemohon untuk mengisi kertas ujian teori, namun secara spesifik

pihak juga memberikan ara-han agar pemohon tidak kes-ulitan dalam mengisi materi yang dijadikan bahan dalam uji teori ini. “Yang jelas, kami arahkan agar pemohon tidak kesulitan untuk memahami materi yang diberikan.”jelas Anton Damei yang ditemui diruang kerjanya. Begitu juga saat Polres Probolinggo kota (Polresta) kedatangan tamu dari Polda Jawa Timur yang salah satunya terdapat satuan Provost. Di Satlantas setempat, tim dari Polda ini juga berkesempatan meli-hat aktifitas yang dijalankan

oleh satuan dalam melaya-nai keperluan masyarakat utamanya dalam pembuatan Surat ijin mengemudi (SIM). “Kesiapan serta kesigapan yang ditunjukkan oleh petu-gas di Satlantas dalam mem-beri layanan pada pemohon SIM sudah menjadi bagian dari tugas rutin yang se-lalu dipenuhi.”tegas Aiptu Slamet, saat ditanyak kesia-pan seputar kedatangan tim Polda ke bagian yang men-jadi wewenangnya.

Sementara AKP Ariek In-dra Sentanu SH, Kasat Lantas Polresta Probolinggo yang

diwawancarai media ini ter-kait kesiapan serta kemam-puan para anggota di Satuan yang dipimpinnya, mengaku tidak menjadi beban, meng-ingat semua anggota yang terjun dalam pelayanan ter-utama unit pembuatan Sim telah dibekali kemampuan yang maksimal. “Secara sig-nifikan dan berkala kami lakukan evaluasi terkait kinerja Satlantas, sehingga apa yang menjadi kendala dalam menjalankan tugas lapangan, semua dapat teratasi.”ujar Ariek.

(Ton/Sf)

Edisi 190/ Tahun XIII / 22 April - 6 Mei 2013HUKUM & KRIMINAL

7

Dugaan sejumlah pemer-hati hukum di kota tersebut, memprediksi kasus ini sen-gaja telah dipetieskan oleh pihak kepolisian, sehingga penanganannya terkesan ogah-ogahan. Hal yang pan-tas apabila sejumlah pihak mengamati perkembangan kasus ini terkesan lamban, mengingat kasus tersebut telah berlangsung cukup lama. Sejak kasus ini dil-aporkan oleh M.Gulu pada tahun 2006 hingga saat ini pelapor belum memperoleh Surat Pemberitahuan Per-kem bangan Hasil Penyidi-kan (SP2HP), padahal bukti hasil penyidikan pihak ke-polisian dalam penanganan sebuah laporan merupakan hak bagi pelapor untuk memperoleh surat hasil pe-nyidikan tersebut.

SP2HP merupakan hak bagi pelapor untuk mendapatkannya. Ber-dasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanga-nan Perkara Pidana di Ling-kungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 39 ayat 1, berbunyi dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidi-kan, penyidik wajib mem-berikan SP2HP kepada pi-hak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan.

Menurut pelapor (M.

TANJAB BARAT, (WN)Arahan Kabareskrim

Mabes Polri yang ditan-datangani atas nama Kaba-reskrim Polri Direktur Tiga Pidana Korupsi, Brigjen Drs.Yose Rizal,M.Si (tanggal 18 September 2006) kepada Direskrim Polda Jambi yaitu bahwa untuk semua kasus tindak pidana korupsi yang di persangkakan dengan dasar hukum PP 10 Tahun 2000, agar segera dihenti-kan proses penyidikanya dan untuk kasus yang sudah dikirim dan sedang dalam penelitian Jaksa Penuntut Umum agar dikoordinasi-kan penyelesaianya, berpe-luang melanggar Undang –Undang yang di buat Pemerintah dan DPR-RI, ” ucap Arsad, salah satu tokoh masyarakat Kuala Tungkal, kemarin.

“Kewaspadaan penting untuk memerangi pribadi tertentu yang memanfaat-kan kekuasaan untuk ber-

LAMPUNG, (WN)Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi (Ke-

jati) Lampung (Yusna Adia,SH) Dan kawan – kawan di Pengadilan Negeri (PN) Kalianda Lampung Selatan telah menuntut terdakwa Lat Ernesto Yunior Silvania ( Kapten Kapal Tanker MT Norgass Chantika) dengan pasal 332 Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran dengan pidana selama 7 bulan penjara, denda Rp. 5 juta subsider 3 bulan kurun-gan dan terdakwa Su Ji Bing (Mualim I) dengan pasal 359 KUHP dengan tuntutan satu tahun penjara serta membayar perkara sebesar Rp. 5000,-

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menjelaskan di dalam persidangan kedua Terdakwa tersebut dituntut dalam kasus tabrakan antara Kapal KMP Bahuga Jaya den-gan Kapal Tanker MT Norgass Chantika yang terjadi pada tanggal 26 September 2012 yang mengakibat-kan tewasnya 7 orang dari Kapal KMP Bahuga Jaya.

Menanggapi tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Lampung, Penasehat Hukum kedua terdakwa menilai tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak didasarkan atas fakta-fakta persidangan selama ini.

Menurut Hironimus Dani, Penasehat Hukum ter-dakwa Su Ji Bing, pihak yang paling bertanggung jawab atas peristiwa terjadinya tabrakan antara KMP Bahuga Jaya dan MT Norgass Chantika adalah De-partemen Perhubungan.

“Kita bisa saksikan dalam persidangan-persi-dangan sebelumnya, bagaimana penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) hanya didasarkan atas clearing declaration yang dibuat nakhoda kapal, tidak dilakukan pengecekan secara seksama sebagaimana aturan yang berlaku” papar Hironimus”. Saat persi-dangan dipengadilan. (Yus).

PALOPO, (WN)Kejaksaan Negeri (Kejari) Palopo, terus mengu-

sut kasus penggunaan dana bencana alam untuk pe-milihan wali kota dan wakil wali kota Palopo sebesar Rp.1,2 milyar beberapa waktu lalu. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Palopo, Oktovianus, mengatakan dir-inya telah meminta klarifikasi Sekretaris Kota Palopo pada Selasa lalu terkait kasus pengalihan dana ben-cana alam yang digunakan untuk kepentingan pilkada Palopo.

Ia menambahkan, setelah adanya keterangan dari Sekkot Palopo dirinya akan melakukan telaah terlebih dahulu siapa – siapa yang akan dipanggil dan selan-jutnya akan dilakukan pemeriksaan. Selain Sekretaris Kota Palopo yang diperiksa, sejumlah pejabat lainnya yang ikut bertanggung jawab dalam pencairan dana bencana alam tersebut akan segera dilakukan pemer-iksaan. “Kemungkinan Sekretaris Dewan Kota Palopo akan diperiksa minggu depan karena minggu ini tidak ada waktu lagi ungkap Oktovianus”. (par)

BOGOR, (WN)Berkas perkara nomor BP/31/III/2013/Reskrim

dalam kasus dugaan pelanggaran Pilkada Gubernur Jawa Barat yang menyeret Bupati Bogor Rachmat Ya-sin sebagai tersangka oleh penyidik Polresta Depok dikirim ke Kejaksaan Negeri Cibinong, Kamis.

Menurut Bayu Adhinugroho (Kasi intel) Kejaksaan Negeri Cibinong, “berkas tersbut dikirim oleh penyidik sekitar pukul 14.00 wib, sudah kami terima dari penyi-dik Polresta Depok”.

Lanjut Bayu, selanjutnya tim Jaksa yang ditunjuk mengikuti perkembangan penyidikan kasus tersebut, akan segera meneliti kembali berkas tersebut.

Jika berkas persyaratan formil dan materiil sudah dilengkapi sesuai dengan petunjuk jaksa, maka berkas perkara tersebut akan dinyatakan lengkap (P-21) dan segera proses selanjutnya sesuai tahapannya, namun bila belum lengkap akan memberi petunjuk penyidik untuk dilengkapi kembali.

Untuk diketahui, RY ditetapkan tersangka oleh Pol-res Depok sejak Rabu (13/3), karena laporan Panwas-lu Kabupaten Bogor, ia disangka melanggar Undang-Undang Pemilu Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 116 ayat 4 junto Pasal 880 tentang kampanye di luar jadwal.

(Sun)

JAKARTA, (WN)Kejaksaan Agung

menangkap Direktur Utama PT Kawan Kita Bahana (Abdul Latief Hamdi), di Dusun Japan, Desa Langse, Margorejo, Pati, Jateng, Abdul Latief merupakan tersangka tin-dak pidana korupsi dalam penerbitan transaksi Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) dengan total kerugian negara Rp.

Kejagung Tangkap Tersangka Korupsi Dirut PT. Kawan Kita Bahana

Bandar NarkobaTerancam 20 Tahun

3,9 miliar. Menurut Setia Untung Arimuladi (Kepala Pusat Penerangan Hukum) Kejaksaan Agung RI Rabu (17/4), “ Abdul Latief diter-bangkan ke Jakarta untuk menjalani proses hukum selanjutnya, dibawa ke Ja-karta dan ditahan di Rutan Kejagung,”

Lanjut Untung, penang-kapan ini dilakukan karena Abdul Latief tak sekalipun memenuhi tiga kali pang-

gilan Kejaksaan dan tidak memberikan alasan yang jelas. Penetapan Abdul Latief sebagai tersangka, telah dilakukan sejak 5 April 2013 dalam kasus penerbitan transaksi surat kredit berdokumen dalam negeri (SKBDN) yang diduga merugikan negara sekitar Rp3, 9 miliar.

Untuk diketahui, dis-amping itu Kejaksaan telah menetapkan dua orang

sebagai tersangka yaitu Direktur Keuangan PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI) (Marthin Fithers Simarmata), dan Kepala Cabang Surabaya PT ASEI, Hariyono. Kasus ini ber-mula saat PT. ASEI mener-bitkan SKBDN atas nama PT. Kawan Kita Bahana, namun dalam penerbitan SKBDN diduga ada rekaya-sa sehingga merugikan negara Rp3,9 miliar. (Sun)

Kasus Penipuan Berkedok Pembangunan Gudang PROBOLINGGO, (WN)Proses perjalanan kasus penipuan berke-dok pembangunan sebuah gudang di Kota Probolinggo yang selama 8 tahun ditan-gani Kepolisian Probolinggo Kota (Polres-ta), hingga saat ini belum ada tanda-tanda mengarah ke persidangan.

MAPOLRESTA PROBOLINGGO DAN H.DARMO TERLAPOR

Gulu al Joni) apa yang dibu-tuhkan selama proses pe-nyidikan terkait bukti-bukti otentik yang menguatkan dasar laporan telah dimil-iki oleh Kepolisian “Namun hingga saat ini tidak menun-jukkan hasil maksimal dari penyidikan yang telah di-lakukan oleh Polresta.”ujar Gulu alias Joni. Lain halnya menurut pihak Polresta, yang menyebutkan kalau pelapor telah diberi SP2HP pasca dilakukan penyidikan terhadap terlapor.

Disebutkan oleh pelapor , bahwa sejak dilakukan MoU antara dirinya dengan H.Darmo (terlapor) 19 Mei 2006 yang kedua belah pi-hak sama-sama memberi-kan jaminan kesepakatan. H. Darmo memberi sebuah sertifikat dan Gulu mem-berikan gambar obyek ban-gunan. “Ini dilakukan diha-dapan notaris Sunarko SH, saat itu.”ungkap Gulu.

Kalaupun pada akhirnya Sunarko membatalkan akad perjanjian tersebut, karena H.Darmo dinilai telah mem-beri keterangan palsu ter-kait sertifikat yang atasna-ma Usman tersebut. Dalam perjanjian juga disebutkan kalau Joni tidak berhasil menyelesaikan pengerjaan bangunan gudang dalam 10 bulan, maka Joni diklaim membayar denda Rp.500 ribu/hari.

Begitu juga dengan H.Darmo yang apabila tidak membayar setelah proyek

selesai, maka H.Darmo ha-rus menanggung denda pembayaran sebesar Rp.2 Juta/hari. Selang 9 bulan pengerjaan proyek pem-buatan gudang berlangsung (september 2006), ternyata H.Darmo ingkar janji dan tidak ingin membayar sep-ersenpun ke Gulu sebagai mitra dalam pembanguna gudang tersebut.

Anehnya berbarengan dengan selesainya gudang ini, tahu-tahu mobil jenis Honda Jazz milik Joni di-rampas oleh anggota Polsek Mayangan. Hal ini terjadi saat Gulu bertamu dirumah Purnomo di Pajarakan Ka-bupaten Probolinggo. Bu-kan hanya mobil, DO (Deliv-eri Order) barang juga akte juga diambil dan selanjut-nya mobil beserta lainnya diserahkan ke H.Darmo.

Meski sebagian DO su-dah tak utuh lagi (hilang), namun Gulu masih mempu-nyai bukti pembelian barang untuk pembangunan gu-dang itu dari sejumlah toko, ini yang digunakan pelapor sebagai bukti bahwa dir-inya benar telah melakukan kerjasama dalam proyek tersebut. “Saat itu saya measa dirampok dengan

cara halus. Dan dalam BAP, Darmo menyebutkan kalau dirinya telah mengambil mobil dan surat-surat pent-ing itu.”terang Gulu.

Hasil gelar perkara yang difasilitasi Kasat Reskrim, penyidik serta sejumlah LSM yang mempertemu-kan pelapor dan terlapor di Mapolresta sebenarnya telah jelas menemukan titik terang siapa yang bersalah dalam kasus ini. Namun lagi-lagi polisi belum bisa membuktikan muatan ka-sus ini layak naik ke Kejak-saan hingga menghasilkan kategori P21.

Untuk itu Gulu dan LSM mengharap agar Kepolisian mengambil langkah pro-porsional dan profesional dalam menentukan hasil pe-nyidikan baik pelapor mau-pun terlapor. “Kasus ini seo-lah sarat muatan rekayasa. Dan kami menghimbau agar polisi segera mengambil langkah untuk meneruskan permasalahan ini ke tingkap pengadilan, agar kita tahu siapa sebenarnya yang pal-ing dirugikan dalam kasus ini.”tegas Eko yang didam-pingi Arman dan Agung dari LSM Garda Lacak.

Terkait kasus tersebut,

ada hal menarik saat pel-apor Joni Gulu yang saat itu mendatangi aksi demo sejumlah pegiat LSM yang melurug kantor Bea Cukai Probolinggo , Kamis (11/4) lalu. Pasalnya saat itu Gulu secara respek melakukan aksi menanyakan kasus yang dilaporkannya di Pol-res setempat pada Kasat Reskrim Polres Probolinggo kota, AKP Agus I Supriyanto serta Iptu Windu sebagai penyidik dalam kasus terse-but (keduanya bergabung dengan anggota Polresta untuk pengamanan demo). Namun hasil pantauan ter-hadap aksi Gulu ini ternyata Kasat maupun penyidik ti-dak bergeming merespon pertanyaan pelapor.

Baik Kasat ataupun pe-nyidik mengambil langkah diam, mungkin keduanya menganggap aksi Gulu ini tidak pada tempatnya. Bisa jadi pelapor (Gulu) men-ganggap persoalan ini wajib dipertanyakan, mengingat sejauh ini kasus yang diala-minya belum juga menam-pakkan hasil yang maksimal dari proses penyidikan, se-hingga persoalan tersebut terkesan ngambang tak ten-tu arahnya. (Ton/Sf)

Tuntutan Jaksa Tidak Didasarkan Fakta Persidangan

Sekda Palopo Diperiksa Kejari

Berkas Perkara Tersangka Bupati Bogor Diserahkan ke Kejari

Arahan Kabareskrim Polri Dituding Langgar UUtindak sesuka hati,tanpa rasa bertanggungjawab atas pro-fesi yang di emban. Kekuasaan sekali-kali jangan di manipulasi untuk menguasai yang lain dan menindas yang tidak berdaya. Awasan ini perlu di sematkan dalam ingatan kolektif bangsa agar kita sanggup menampik pandanga power tends to corrupt,”kata Arsad.

Dikatakanya lagi, mengacu ke Pasal 14 ayat (1) hurp 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, secara tegas dinyakan dalam perincian kewenagan Kepoli-sian Republik Indonesia, yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan per-aturan Undang-Undang lainya. Pasal 109 Ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 1981 tentang hu-kum acara pidana berbunyi, dalam hal penyidik menghen-tikan penyidikan, karena tidak dapat cukup bukti atau peris-tiwa tersebut ternyata bukan

merupakan tindak pidana atau penyidikan di hentikan demi hukum, maka penyidik mem-beritahukan hal itu kepada Penuntut Umum,tersangka atau keluarganya,”terang Arsad.

Petunjuk dan arahan Kaba-reskrim Polri itu jika di kaitkan dengan perkara dugaan tin-dak pidana korupsi penyalah gunaan Anggaran APBD Pos Seketariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi, Tahun Anggaran 2002-2003, Polri mengingkari Azas hukum yang berlangsung universal yakni kesetaraan di depan hu-kum. Akibat petunjuk dan ara-han Kabareskrim Polri itu ber-kas perkara atas nama H.Umar Ibrahim dan Luhut Silaban,SH yang telah di kembalikan Jaksa Penuntut Umum kepada penyi-dik Polda Jambi untuk di leng-kapi ternyata sampai saat ini penyidik belum melengkapi dan belum menyerahkan kembali berkas perkara tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum dan be-lum ada titik terang pelimpahan

berkas perkara Anggota DPRD Tanjung Jabung Barat periode 1999-2004.

Nama nama tersebut adalah H.Umara Ibrahim, Luhut Silaban, Silaban, H.Adlisman, H.Muhamad Nasir, Suharo, AF.Anang,Yazal Yasmin, Abubakar Zamalia, Andi Baso, Burhanuddin, Ke-mas Munzier, Ahmad Mazni, M.Zuldin Ikrom, Ali Khatab Pane, H.Abdul Razak (sudah mening-gal dunia), Ismunandar, Sukis-man, Ahmad Sirali, H.Syaifudin, Ny.Hj.Fatimah Warlis, H.Abdul Mu’im Azis, Syahrroni Rahman, Drs Abdul Jalil, Devi Rojali,H.Abdul Manap Dahri, Ny.Wilfah Sudirman, Ny.Zainab Kasmizan, H.Bachtiar Djailani, Asnawi Badrun, B.Zailani, H.Hizazi Ahmad,M.Padli, Dencik Heriyan-to, Buldin Syah Alam, Sutarno, Syahril, Drs H.Muhamad Ramli (sudah meninggal), Abdul Kha-lik (sudah meninggal), semen-tara Dua orang (H.Mahludhin Ahmad dan Syarifudin,SE) telah di ponis Pengadilan Negri Kuala Tungkal, Jambi,”ujar Arsad yang

juga mantan aktivis ini. Espe-ktasi publik terhadap Polda Jambi untuk menuntaskan skandal korupsi berjamaah anggota DPRD Kabupaten Tanjab Barat amatlah tinggi. Penuntasan skandal korupsi DPRD Tanjab Barat menjadi salah satu barometer keber-hasilan Polda Jambi yang di pimpin Brigjen Pol.Ade Hu-sen Kerta Dipoera,SH. “Alat bukti yang sah berupa ket-erangan saksi,keterangan ahli surat-surat,dan keterangan terdakwa H.Maxcludhin Ah-mad dan Syaifudin,SE, sudah di tangan Polda Jambi. Dalam hal ini ,tentu saja Polda Jambi Jambi yang paling tahu siapa saja yang harus jadi tersang-kadalam kasus dugaan korup-si berjamaah anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat,jika H.Umar Ibrahim dan Luhut Silaban,hanyalah pemeran pembantu dalam skandal itu,lalu siapakah ak-tor utamanya,”ujar Arsad yang juga alumi UGM,ini.(AF)

SURABAYA, (WN)Terdakwa narkoba

jaringan apartemen di-adili di Pengadilan Neg-eri Surabaya. Budigiono Tanudiharjo (55), warga Wiyung Indah terancam hukuman maksimal sela-ma 20 tahun bila terbukti menyimpan dan memi-liki 100 butir pil ekstasi dengan berbagai merek. “Terdakwa kami jerat dengan pasal 114 ayat (2) UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika anca-

man hukumannya maksimal 20 tahun penjara,” ucap jak-sa Eko Nugroho. Selain itu jaksa juga menjerat terda-kwa dengan pasal 112 ayat (1) UU Narkotika. Perbuatan terdakwa dilakukan pada 12 Desember 2012. ”Terdakwa secara tanpa hak menawar-kan untuk dijual atau men-jadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan ta-nanaman,” ucap Eko.Pen-angkapan yang dilakukan Penyidik Surabaya berawal

dari informasi mengenai adanya penyalahgunaan narkotika di Apartemen Puncak Permai lantai 6 ka-mar 601. Saat dilakukan penggeledahan ditemukan dua bungkus sabu-sabu seberat 2,26 gram yang diletakkan di toilet lobby apartemen. Selain itu Polisi juga melakukan penggele-dahan di kamar terdakwa dan ditemukan 2,30 gram sabu dan 100 butir pil ekstasi dengan berbagai merek. (sm)

Edisi 190/ Tahun XIII / 22 April - 6 Mei 2013NUSANTARA

8

KOTAMOBAGU, (WN)Ketua Panwaslu Kota

Kotamobagu, Agus Iriyanto Paputungan, patut diper-tanyakan intergritasnya. Pasalnya sebelum dia terpilihnya sebagai Ketua Panwaslu telah terlebih dahulu melakukan ker-jasama serta mendapat rekomendasi dari Ketua DPD PAN Kota Kotamobagu A. Begie CH. Gobel, SE. MEP dan bahkan meminta restu dari Walikota Kotamobagu untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Panwaslu.

Ada apa dengan

Pengembangan Sisko-hat, kata Gubernur Sulawesi Utara melalui diwakili oleh Kepala Biro Kesra Sulawesi Utara Dr. Abeng E. Tubagus mengatakan, “SISKOHAT ti-dak hanya dirancang untuk melayani pendaftaran haji secara online, tetapi lebih jauh lagi mencakup dukun-gan terhadap seluruh prosesi penyelenggaraan haji mulai dari pendaftaran calon haji, pemrosesan dokumen haji, persiapan keberangkatan (Imbarkasi) monitoring op-erasional ditanah suci sam-pai pada proses kepulangan ketanah air, sehingga secara keseluruhan Siskohat akan menjadi suatu sistem in-formasi yang terintergrasi dalam satu data base untuk mendukung penyeleng-garaan haji terutama dalam aspek pengelolaan informasi haji itu sendiri”.

Selain itu teknologi in-formasi saat ini telah mem-berikan kontribusi yang

TANJAB BARAT,(WN)Pembangunan pengem-

bangan objek Wisata Bahari Ancol Beach, Kuala Tungkal, Jambi, penuh kejanggalan sejak awal. Ada tiga kejang-galan proyek pembangunan Ancol Beach,yang pertama adalah proyek pembangunan Ancol Beach, tanpa men-gantongi sertifikat tanah, kepemilikan tanah di lokasi objek wisata bahari Ancol Beach dan sekitarnya adalah milik PT.Telkom seluas 7.224 M2, (Meter Persegi) milik PT.Pelindo seluas 6.115 M2,

CIKARANG, (WNPemerintah Kabupaten Bekasi menyatakan akan

siap merebut aset daerah yang saat ini berada di wilayah Kota Bekasi. Aset daerah tersebut berupa ta-nah dan bangunan yang diperkirakan bernilai miliaran rupiah. Salah satu bagian aset daerah milik Kabupaten Bekasi itu yakni keberadaan tanah kas desa (TKD) sel-uas 72 hektare yang saat ini dikuasai Pemerintah Kota Bekasi. Lahan itu pun telah dibangun kantor kelurahan Pemerintah Kota Bekasi.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Bekasi, Ab-dul Karim, pihaknya akan terus mengupayakan agar aset tersebut bisa kembali dikuasai Pemerintah Kabu-paten Bekasi. “Salah satu TKD yang saat ini masih di-kuasai Pemerintah Kota Bekasi terletak di Kecamatan Pebayuran. Pada intinya, kita akan memperjuangkan TKD yang kini masih dikuasai Pemerintah Kota Bekasi. Sebab, ini merupakan aset daerah Kabupaten Bekasi,” ungkap Abdul saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat .

Dalam kesempatan itu, dijelaskan Abdul, TKD yang menjadi aset yang tidak terpisahkan itu dikuatkan juga dengan legal opinion (LO) dari Kejaksaan Negeri Cikarang, tertanggal 11 Maret 2013, dengan nomor B-864/0.2.35/Gs.1/03/2013, tentang berita acara tim inventarisir barang pada Pemerintah Kabupaten Beka-si terhadap Pemerintah Kota Bekasi. Selain itu, ditegas-kan pula oleh Surat Keputusan (SK) Bupati Bekasi No-mor 028/SK-179-PLK/1997 tertanggal 21 Maret 1997, yang menjelaskan tanah bengkok dan titisara dari desa yang masuk ke wilayah Kota Bekasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Bekasi, tetap menjadi aset milik desa yang bersangkutan selama desa itu masih men-jadi status desa.

Lebih lanjut Abdul menjelaskan, dalam SK itu juga diterangkan bahwa tidak diperkenankan mengubah status hukum atas desa tersebut, apalagi status desa itu sudah berubah status menjadi kelurahan, maka aset ta-nah kas desa itu masih dikuasai Pemerintah Kabupaten Bekasi yang peruntukannya diatur Bupati Bekasi.

Namun, Abdul menyesalkan, justru saat ini aset mi-lik Kabupaten Bekasi itu, saat ini dikuasai Pemerintah Kota Bekasi atas nama TKD eks Desa Jatiluhur, Cimun-ing, Ciketing, dan Jatimakmur yang kini statusnya sudah berubah menjadi kelurahan. “Diperkirakan luas tanah masing-masing TKD itu mencapai 18 hektare yang be-rada di Desa Karangsegar dan Desa Karangharja di Keca-matan Pebayuran, Kabupaten Bekasi,” kata Abdul. (tim)

BEKASI, (WN) Sebanayak dua

Sekolah Dasar Negeri (SDN) yang berlokasi di dalam Perumahan Bumi Nasio Indah (Na-sio), Kelurahan Jatime-kar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi, terpaksa menjadwal ulang Ujian Akhir Sekolah (UAS) pada Senin (22/4) men-datang. Hal ini dilaku-kan karena hari tera-khir UAS, Kamis (18/4) kemarin tertunda aki-

BEKASI (WN)Masih 12.300 guru di Kota Bekasi belum mengikuti

sertifikasi. Padahal sertifikasi ini penting untuk menen-tukan kenaikan pangkat dan jabatan. Kepala bidang Bina Program Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Ali Fauzi, men-gatakan, dari 16.000 guru PNS dan Non PNS, baru sekitar 3.700 guru yang sudah mengikuti sertifikasi.

“Kebanyakan guru yang belum melakukan sertifi-kasi adalah guru yang mengajar di Sekolah Swasta. Hal tersebut disebabkan karena guru sekolah swasta tidak memenuhi target 24 jam mengajar dalam satu minggu,” terangnya. Salah satu persyaratan sertifikasi memang ha-rus mengajar minimal 24 jam per minggu. Sedangkan di sekolah swasta mereka tidak bisa memenuhi target terse-but. Selain persoalan sertifikasi, penempatan guru sesuai dengan bidang studinya juga masih menjadi kendala. Sep-erti misalnya untuk guru bimbingan konseling, kesenian dan bahasa Sunda.

Ditambahkan Ali, dari hasil pendataan terakhir yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, keberadaan guru tiga bidang studi tersebut juga belum memadai jika diband-ingkan dengan jumlah sekolah dan siswa yang ada di Kota Bekasi. Idealnya, kata dia, satu orang guru menangani 150 siswa. Namun, tambahnya, pada kenyataannya satu orang guru bisa menangani 1.500 siswa. (tim)

Panwaslu Kota Kotamobagu Pelanggar Aturanseorang Ketua Panwaslu dengan para petinggi Parpol di Kota Kotamo-bagu? Tentunya akan ada keterkaitan dan keteri-katan politik saat pilkada Kota Kotamobagu pada tanggal 24/06/2013. Hasil wawancara dengan Ketua DPD PAN, merupakan per-nyataan yang tak terduga, “saya merekomendasikan Agus Iriyanti Paputungan sebagai calon Anggota Panwaslu Kota Kotamo-bagu adalah semata-mata kedekatan emosional saya dengan beliau sejak duduk

dibangku kuliah sampai sekarang”, ujar Ketua DPD PAN.

Menurut laporan dari TS (Tri.red) rekomendasi yang diberikan oleh Begie telah melanggar peraturan bersama KPU, Bawaslu dan Dewan Kohormatan Pe-nyelenggaraan Pemilihan Umum nomor 13 tahun 2012 tentang kode etik penyelenggara pemilihan umum pasal 9-10, yang seharusnya netral dalam menjalankan tugas malah berafiliasi dengan salah satu parpol.

Bahkan keterlibatan Agus untuk meloloskan Erwin CH Makalungsenge sebagai anggota Panwas-cam Kotamobagu Utara, sedangkan saudara Erwin merupakan anggota aktif dan pengurus DPC PAN Kotamobagu Utara dan juga merupakan kepon-akan Shakespiere Makalun-senge salah satu anggota panwaslu kota kotamo-bagu,

Aturan ini sengaja di tabrak oleh ketiga komis-ioner Panwaslu Kota Kotamobagu penyimpan-

gan-penyimpangan yang dilakukan tidak seperti sumpah jabatan yang di-ucapkan sewaktu pelanti-kan dan tidak memenuhi perundang-undangan yang mengatur tentang peny-elenggaraan pemilu.

Setelah dikonfirmasi ke Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawe-si Utara bahwa laporan itu memang benar adanya, dan sekarang kami telah membentuk tim investigasi untuk menelusurinya sam-pai satu bulan lamanya.

(RAMDAN MALIKI)

Disambut Baik Gubernur Pada Launching Perdana SULAWESI UTARA, (WN)Suatu langkah yang tepat yang telah diam-bil Kementerian Agama, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Su-lawesi Utara dalam upaya meningkatkan pelayanan haji adalah dengan membangun suatu sistem komputerisasi haji terpadu atau disingkat Siskohat yang merupakan suatu sistem pelayanan on line dan real time antara Bank penyelenggara penerima setoran ONH (Ongkos Naik Haji). Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Utara dengan Pusat Kom-puter Kementerian Agama RI.

SISTEM KOMPUTERISASI HAJI TERPADU

positif kepada masyarakat, karena perannya disegala bidang yang mengubah se-galanya menjadi efektif dan efisien, bahkan telah mem-berikan dampak positif terhadap peningkatan kes-ejahteraan, kemajuan per-adaban manusia, termasuk didalamnya dalam pelay-anan kepada masyarakat, terutama penyelenggaraan ibadah haji. Upaya untuk me-ningkatkan ibadah haji terus dilakukan oleh Kementerian Agama dengan melakukan evaluasi hasil pelaksanaan penyelenggaraan haji dari tahun ke tahun, kemudian ditindaklanjuti dengan peny-empurnaan pola pelayanan untuk mengatasi kekuran-gan-kekurangan yang ter-jadi”.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian AgamaSu-lawesi Utara Drs. Hi. Sya-ban Mauludin mengatakan dengan kemajuan tekno-ligi saat ini informasi dan

komunikasi berkembang secara pesat dan cepat di-masyarakat, maka sudah saatnya keberadaan sistem komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) diterapkan se-cara terintergrasi di seluruh kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Utara.

Dengan ketersediaan infrastruktur dan opera-tor pengelolah SISKOHAT yang ada, diharapkan be-berapa bulan kedepan su-dah dapat dioperasikan di seluruh kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara. Sebagaimana diketahui,Mauludin melan-jutkan keberadaan sistem komputerisasi terpadu (SISKOHAT) adalah semata-mata menjawab tuntutan masyarakat terhadap kuali-tas penyelenggaraan haji. Dengan adanya SISKOHAT ini, pelayanan yang optimal berkulaitas dan One Stop Service diharapakan dapat

dirasakan oleh calon jamaah haji dan masyarakat pada umumnya.

Kita ketahui bersama sistem komputerisasi haji terpadu ini adalah bagian dari solusi agar para calon ja-maah haji hanya cukup sekali datang dengan membawa suluruh persyaratan dikan-tor Kementerian Agama Ka-bupaten/Kota, untuk pendaf-taran haji dan dinyatakan selesai.

Alur prosesnya menjadi singkat, cukup membayar setoran awal ke Bank peneri-ma setoran kemudian akan diproses di kantor Kement-erian Agama, sedikit berbeda dengan yang ada selama ini dimana calon jamaah haji harus beberapa kali datang ke Bank dan kantor Kemen-terian Agama, selain itu SIS-KOHAT akan mempermudah penyamaan dan rekonsiliasi antara jumlah pendaftar haji pada kantor Kementerian Agama dengan jumlah pe-

nyetoran/pembayaran BPIH pada BPS.

Mauludin juga merin-cih jamaah haji provinsi su-lawesi utara yang terdaftar di SISKOHAT sampai dengan tanggal 15/04/2013 berjum-lah 4.832 orang, sedangkan kuota haji provinsi sulawesi utara sesuai KMA Nomor 58 Tahun 2003 berjumlah 700 orang. Sementara waiting list jamaah haji provinsi sulawe-si utara 4.132 orang pem-berangkatan sampai dengan tahun 2018.

Besaran BPIH tahun 1434 H/2013 M yang sudah disetujui oleh DPR RI dan sementara di usul ke Pres-iden untuk ditetapkan, un-tuk emberkasi balakpapan sebesar USD 3.744 diband-ingkan dengan tahun 1433 H/2012 M, pemberang-katan calon jamaah haji gelombang pertama pada tanggal 10/09/2013 wukuf 14/10/2013.

(IBNU KISMAN NGAU)

Persetujuan Anggaran Ancol Beach Ajaib

Akibat Banjir, SDN Jatimekar Bekasi Ujian Susulan

pelayanan Beacukai seluas 2.320 M2,dan milik Ad-ministrator Pelabuhan sel-uas 4300 M2,anggaranpun ajaib meningkat dari ta-hun ke tahun,”ucap Arsad.Mhum,salah satu toko ma-syarakat, Kuala Tungkal. Sabtu. Dikatakanya lagi, ke-anehan lain sudah dipastikan bahwa proyek pengemban-gan objek wisata bahari An-col Beach itu berjalan tanpa dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AM-DAL). Studi kelayakan ter-hadap kondisi tanah tidak di

lakukan ketika proyek ber-nilai belasan miliyar rupiah itu mulai dibangun. Proyek pembangunan Ancol Beach itu sudah janggal sejak awal pembangunaya.

Kejanggalan itu antara lain, tanah Ancol Beach di muara sungai Parit Tiga ta-nah migrasi dan rawan amb-las. “Ini tidak bisa di rekayasa dengan jalan apaun tanah seperti itu.Peta kondisi ta-nah migrasi itu sebenarnya telah di ketahui Pemer-intah Kabupaten Tanjab Barat,Jambi.”kata Arsad.

Banyak hal lain tentang peran para pejabat,termasuk Bupati Kabupaten Tanjab Barat,Jambi, yang menerbit-kan ijin mendirikan bangu-nan (IMB) tanpa memiliki analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan sertifikat tanah sebagai sarat keluarnya IMB. Soal kontri-busi itu, merupakan pintu masuk yang relatip lebih mudah bagi Kejaksaan dalam mengumpulkan Bukti-Bukti awal dugaan penyimpangan. Namun juga peran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat, juga harus di ungkap, karena, seluruh proses pem-bahasan hingga persetujuan proyek terjadi di Komisi DPRD.”terang Arsad. Untuk mengungkap peran anggota DPRD Kabupaten Tanjung

Jabung Barat,Kejaksaan harus men dapat semua ri-salah rapat di DPRD Tan-jung Jabung Barat,terkait pembangunan objek wisata bahari Ancol Beach.”DPRD Tanjung Jabung Barat,harus memberikan data terkait dengan Ancol Beachdi komi-si dan data yang di berikan DPRD,akan mengungkap-kan secara jelas peran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.Bagi kita tidak ada yang sekonyong-konyong terjadi.Karena itu,risalah rapat di komisi dan di panitia anggaran mengenai proyek Ancol Beach,menjadi amat penting untuk penelusuran biang dari kasus yang meru-gikan Negara tersebut.”kata Arsad,mantan aktipis ini.

(AF)

bat banjir yang merendam kedua sekolah tersebut. Kedua sekolah yang teren-dam adalah SDN IX Jatimekar dengan murid sekitar 220 orang dan SDN X Jatimekar sebanyak 122 orang. Sejak Kamis (18/4) seluruh murid diliburkan karena ruang ke-las masih terendam air.

Kepala SDN X Jatimekar, Sugeng Santoso, mengatakan mata pelajaran UAS yang akan dilaksanakan pada Senin (22/4) adalah Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan

Bahasa Inggris bagi murid Kelas VI. “Jumlah murid SDN IX yang ikut UAS susulan se-banyak 41 orang sedangkan murid SDN X ada 34 orang,” ujar Sugeng Jumat.

Sugeng menambahkan, dokumen penting yang bera-da di kedua sekolah tersebut dapat diselamatkan ke lantai II saat banjir melanda pe-rumahan Nasio setinggi 1,5 meter. Sedangkan dari Ka-bupaten Bekasi, tercatat ada sekitar 391 murid peserta Ujian Negara (UN) setingkat

SMA yang mengikuti ujian susulan.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, Rohim Sutisna mengungkapkan dari 26.140 peserta UN seting-kat SMA, 391 di antaranya diketahui tidak mengikuti ujian. “UN tingkat SMA akan mengikuti ujian susulan pada Senin, 22 April nanti,” kat-anya. Pascapelaksanaan UN SMA, Dinas Pendidikan se-dang mempersiapkan ujian untuk tingkat SMP. UN tahun ini diikuti sebanyak 37.420

siswa SMP dan MTs yang dilaksanakan pada Senin (22/4). “Titik bongkar soal UN ada di SMPN 3 Ci-karang Utara. Pengawas-nya dari guru SMP den-gan menggunakan sistem silang,” kata Rohim. Dari puluhan ribu peserta UN setingkat SMP, ada seki-tar 11 siswa diantaranya terpaksa melakukan ujian di dalam Lembaga Pema-syarakatan (LP) Bulak Kapal, Kota Bekasi.

(tim)

Aset yang Ada di Kota Bekasi Bakal Direbut

Puluhan Guru di Bekasi Belum Ikuti Sertifikasi

Edisi 190/ Tahun XIII / 22 April - 6 Mei 2013NUSANTARA

9

Puluhan siswa ini datang dengan berbagai macam tuntutan yang intinya me-minta agar oknum Kepsek SMA N 4 Manado Dra G Brilly Lohho MSi diturunkan dari jabatannya.

Novita Lompoliu, selaku koordinator aksi menyam-paikan sejumlah keluhan siswa yang pada intinya mengeluhkan sikap tidak manusiawi yang dilakukan oknum Kepsek SMA N 4 Ma-nado. “Kami tidak dapat ke-layakan pendidikan di seko-lah ini. Masa hanya karena belum bayar SPP kami ha-rus ujian di luar kelas,” ke-luhnya.

Menurut Novita, oknum Kepsek tetap bersikeras dengan keputusannya un-

SIAK, (WN)Bank Sampah Pelangi

Kabupaten Siak yang beral-amat Perkantoran di Jalan Sei Betung Kelurahan, Kampung Rempak, Kecamatan Siak dengan dibawah naungan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kab.Siak diresmikan Bupati Siak H. Syamsuar.

Syahrial, Kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup Kab.Siak mengatakan dengan adanya Bank Sampah Pelangi ini dapat mengatasi Kota Siak

SIAK,(WN)Sebanyak 242 orang

perangkat desa yang ter-diri dari Sekretaris Desa dan Ketua BPD mengikuti kegiatan Bimbingan Tek-nis (Bimtek) Implementa-si Peraturan per Undang-undangan Pemerintahan Desa yang digelar Pemer-intah Kabupaten Siak bekerjasama yang ber-

SIAK, (WN)Bupati Siak Drs. H.

Syamsuar, M.Si didampingi Kadis PPKAD HT. Said Hamzah dan Inspektur Drs. H. Fally Wurendarasto menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Siak Tahun Anggaran 2012 bertempat di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, di Pekanbaru.

Kedatangan Bupati Siak tersebut diterima oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Riau Widiyatmantoro. LKPD merupakan Laporan pertanggung jawaban keuangan Pemerintah Daerah terhadap penggunaan anggaran yang telah diturunkan

BEKASI, (WN)Sebanyak 232 pegawai di lingkungan Pemerintah

Kota Bekasi dimutasi ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Mereka dianggap kurang produktif. “Kalau alasan mutasi itu karena indisipliner, bisa ya, bisa tidak. Yang jelas saat ini Satpol PP memang ma-sih butuh personel,” kata Kepala Satpol PP Kota Bekasi Yayan Yuliana, Selasa.

Dari 232 pegawai, 176 masih berstatus tenaga ker-ja kontrak, sekitar 56 lagi berstatus PNS. Yayan men-gatakan, mereka tak hanya akan ditempatkan di Satpol PP, tetapi disebar ke kantor-kantor lain.

Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Pegawai BKD Kota Bekasi Heryanto membantah jika pegawai-pega-wai tersebut dimutasi karena indisipliner. “Kalau saya bilang, mereka bukan indisipliner, tapi kurang produk-tif. Satpol PP ini punya trik untuk mendidik agar mer-eka yang kurang produktif jadi punya etos kerja lebih tinggi,” ujarnya (TIM)

PURWAKARTA, (WN)Pabrik PT Hino Motors Manufacturing Indone-

sia (HMMI) yang ada di Purwakarta kini dapat mem-produksi truk lebih banyak. Hal ini disebabkan bertam-bah luasnya area pabrik milik HMMI tersebut.

Menurut Hadi Setiawan, Assistant Manager Prod-uct Certificate and License Corporate Affair Division, saat ini luas pabrik HMMI sebesar 25,5 hektar. “Dengan luas 25,5 hektar, Hino dapat memproduksi 75.000 unit dalam satu tahun,” kata Hadi Setiawan di Kawasan In-dustri Bukit Indah, Purwakarta, Jawa Barat, Jumat.

Hadi menjelaskan, pabrik HMMI di Purwakarta dibagi kedalam tiga wilayah, yaitu untuk small truck factory, medium truck factory dan medium truck ware-house. “Small truck factory luasnya 12.352 M2, me-dium truck factory luasnya 16.880 m2, dan medium truck warehouse luasnya 10.640 m2,” kata Hadi.

Lebih lanjut Hadi mengatakan, produksi pabrik HMMI tidak hanya untuk memenuhi pasar dalam neg-eri, tetapi juga akan diekspor hingga ke manca negara. Saat ini tujuan ekspor HMMI masih disekitar kawasan Asia. “Seperti ke Thailand, Malaysia, Pakistan, dan Tai-wan,” jelas Hadi.

Untuk mencapai target produksi 75.000 unit seta-hun, HMMI kini mempekerjakan sebanyak 2.500 orang karyawan. Jumlah karyawan tersebut jauh meningkat dibanding awal berdirinya HMMI pada 2003 yang han-ya 300 orang karyawan. (TIM)

Bupati Meresmikan Bank Sampah Pelangi dan sekitarnya dari tumpu-kan sampah sehingga ling-kungan masyarakat terjaga menjadi bersih dari sampah, ujarnya.

Bupati Siak Drs. H. Sy-amsuar MSi mengatakan, Peme rintah Kabupaten Siak sangat mendukung dengan adanya Bank Sampah Pelangi tersebut di Kota Siak, dapat menampung sampah dari berbagai jenis yang bisa me-ningkatkan perekonomian masyarakat, juga selama ini

kota siak sudah beberapa kali mendapatkan penghar-gaan sebagai salah satu Kota yang bersih di Indonesia.

“Sehingga menjadi Kota yang salah satu contoh yang banyak di datangi Wi-satawan dari Luar Daerah melihat keadaan Kota Siak, dan yang paling utama ma-syarakat harus mempunyai kesadaran karena sampah itu sangat berbahaya bagi kesehatan manusia yang bisa mendatangkan penyakit

yang asalnya dari sampah or-ganik yang sempat membu-suk yang mengakibatkan Ba-han Berbahaya dan Beracun (B3) yang bisa meninbulkan penyakit bagi manusia” jelas-nya.

Disela-sela acara tersebut Bupati Siak, memberikan berupa penghargaan bagi be-berapa sekolah di beberapa Kecamatan sebagi Sekolah ADIWIYATA yang bersih dari sampah mulai dari tingkat Sekolah Dasar, Sekolah

Menengah hingga Tingkat Atas dan disertai pemberian Buku Tabungan dari Bank Sampah Pelangi Siak kepada Lurah Kampung Rempak dan Kampung Dalam Kecamatan Siak.

Pimpinan Bank Sampah Pelangi Kab.Siak, Tarsono menjelaskan mekanisme cara menabung di Bank Sampah, cukup membawa sampah dari berbagai jenis ke Kantor Bank Sampah dan disana akan di timbang bera-

pa kilo gram perjenis sampah tersebut kemudian dikalikan dengan harga perkilo gram yang sudah di tentukan oleh pihak Bank, yang mana harga perjenis sampah tersebut berfariasi mulai dari Rp.50/

kg sampai dengan Rp.4.000/kg, kemudian setelah di ke-tahui berapa nilai rupiahnya baru di masukkan ke dalam buku tabungan yang sudah disediakan oleh pihak Bank.

(ABB)

Demo DPRD Turunkan Kepala SMAN 4 ManadoMANADO, (WN)Sikap diskriminatif Kepala SMA Negeri 4 Manado yang memaksa siswanya yang be-lum bayar uang SPP untuk mengikuti ujian tanpa meja di luar kelas, berbuntut aksi demo puluhan siswa SMAN 4 Manado, di depan Kantor DPRD Kota Manado.

SIKAP DISKRIMINATIF

tuk tidak mengikutsertakan siswa yang belum bayar SPP dalam ujian di dalam kelas. “Kepsek hanya mement-ingkan diri sendiri, tidak mau terima keluhan siswa dan masukan guru. Bahkan pembina OSIS saja ditiada-kan,” ujar Novita.

Beberapa perlakuan ti-dak adil juga dikeluhkan puluhan siswa ini yaitu keberadaan lab komputer yang tidak bisa mereka gu-nakan secara maksimal. “Padahal kami diharuskan bayar uang komputer per sisa sebesar 15 ribu per bulan, dan di lab komputer itu ada banyak komputer yang bisa digunakan satu komputer satu siswa, tapi kenyataannya hanya empat

unit saja yang bisa dipakai, terus kemana uang yang kami setorkan selama ini,” teriak perwakilan siswa bernama Lisa.

Mereka juga mengeluh-kan adanya pungutan saat pengambilan rapor. “Kami diharuskan bawa tanaman setiap ambil rapor, kalau ti-dak bawa rapor kami ditah-an, ini tidak adil namanya,” tegas perwakilan siswa ber-nama Gladys.

Oleh banyaknya keluhan ini, maka puluhan siswa ini

menegaskan keinginan mer-eka agar Kepsek SMA N 4 Manado diberhentikan dari jabatannya. “Sebenarnya ka-lau kepsek siap minta maaf kami tidak akan demo sep-erti ini, kami minta kepsek minta maaf, kalau perlu di-ganti,” ujar seorang siswa.

DPRD MERESPONMenanggapi hal terse-

but, Stela Pakaya, Komisi D DPRD Manado yang membi-dangi pendidikan meminta tuntutan dimasukkan se-

cara tertulis. “Memang be-berapa hari ini saya sudah dengar bahwa ada diskrim-inatif terhadap siswa yang belum bayar uang komite. Saya katakan ini pelecehan terhadap dunia pendidi-kan. Ini kritikan keras saya terhadap kepsek. Saya akan sampaikan ke komisi B un-tuk segera hearing dengan kepsek SMA N 4, kami akan minta kehadiran Dinas Pen-didikan Kota Manado dan adik-adik yang demo hari ini,” ujarnya. (R/M)

Ratusan Peserta Ikuti Bimtek di Hotel Grand Mempura

langsung di Aula Grand Hotel Mempura, Senin. Kegiatan ini dibuka Sekretaris Daerah Ka-bupaten Siak Drs. H. Amzar.

Sekda Kab. Siak H Am-zar mengatakan Pemerintah Daerah berkewajiban mem-buat suatu produk hukum daerah yaitu peraturan dae-rah, peraturan bupati hingga peraturan desa yang mana semua produk hukum terse-

but didalam penyusunan-nya harus mengacu kepada peraturan menteri dalam negeri nomor 53 tahun 2011 Tentang Pembentu-kan Produk Hukum Daerah dan Undang-Undang No-mor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan per Undang-undangan, khusus untuk peraturan desa di ka-bupaten Siak mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pe-doman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Per-aturan Desa.

“Untuk itu lanjutnya, me-lalui kegiatan seperti ini akan meningkatkan pemahaman aparatur pemerintahan desa terhadap penyusunan per-aturan desa yang meliputi seluruh materi dalam rangka

penyelenggaraan pemerin-tahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat serta penjaba-ran lebih lanjut dari keten-tuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,” harap Sekda.

Pada kesempatan ini akan disajikan materi yakni antara lain, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Ten-tang pembentukan Per-aturan perUndang-Undan-gan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pem-bentukan Produk Hukum Daerah, dan Peraturan Dae-rah kabupaten Siak Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pe-doman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Per-aturan Desa yang insya allah

sebentar lagi akan dipa-parkan oleh narasumber dari Biro Hukum Kemen-terian Dalam Negeri, Biro Hukum Propinsi Riau dan dari Badan Pember-dayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa ka-bupaten Siak.

Panitia Penyeleng-gara yang juga Kabag Hukum Setdakab. Siak, Setya Hendro Wardhana, SE, SH, MM, mengatakan kegiatan bimtek ini ber-langsung selama dua hari, 8-9 April 2013 yang bertujuan untuk mening-katkan pengetahuan dan pemahaman Perangkat Desa dalam penyusunan dan pengimplementa-sian peraturan desa.

(ABB)

232 Pegawai Pemkot Bekasi Dimutasi ke Satpol PP

Pabrik Hino di Produksi 75.000 Unit Setahun

Bupati Siak Serahkan LKPD ke BPK RI oleh Pemerintah Provinsi maupun Pusat untuk kelangsungan roda Pemerintahan dimasing- masing daerah.

Pada kesempatan tersebut bupati mengatakan penyerahan LKPD ini sesuai dengan peraturan yang berlaku selambat lambatnya pada bulan Maret ini. Bupati berharap pada tahun ini juga bisa mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2012, dan laporan keuangan setiap tahunnya semakin baik. Kami juga sangat mengharapkan masukan masukan dari tim BPK pada saat turun ke Siak nanti. “Pemkab siap

membantu menyajikan kebutuhan-kebutuhan administrasi dan bentuk pelaporan lainnya yang dibutuhkan oleh BPK dalam proses pemeriksaan di lapangan, “ kata Bupati.

Sementara itu Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Riau Widiyatmantoro mengatakan bahwa tim BPK akan turun ke Siak pada waktu dekat ini dan dirinya berharap agar kabupaten Siak telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk mempermudah dan memperlancar proses pemeriksaan nantinya, harap kepala BPK.

Sesuai dengan per-undang-undangan yang

berlaku tentang keuangan negara, disitu disebutkan bahwa Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib menyerahkan Laporan Keuangannya ke BPK sebelum dbahas ke lembaga Legislatif atau DPRD kabupaten Siak, artinya tiga bulan setalah tahun anggaran berakhir harus sudah diserahkan ke BPK untuk dilakukan pemeriksaan. jelas Widiyatmantoro. “Dalam laporan hasil pemeriksaan biasanya ada kami buat rekomendasi yang harus dilakukan oleh daerah untuk dapat memperoleh WTP,” kata Widiyatmantoro.

Ada empat hal yang harus diperhatikan

lanjutnya, agar suatu daerah mendapat opini WTP, yaitu penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi permerintahan. Kedua, informasi yang ada dalam nota laporan keuangan harus cukup memadai sehingga pembaca laporan dapat memahamai isinya.

Ketiga yaitu, sistem pengendalian interer yang harus memadai dengan Sistem yang bagus sehingga penyimpangan dapat dicegah. Keempat, kepatuhan terhadap Perundang-undangan yang berlaku. “Jika semua ini sudah dilakukan, maka opini WTP akan meningkat,” jelasnya.(ABB)

Edisi 190/ Tahun XIII / 22 April - 6 Mei 2013NUSANTARA

10

Markani Lubis menjelas-kan, ada seorang bos besar dengan inisial “W” yang berhubungan langsung dengan pentolan DPRD Ka-bupaten Serang dari Partai Golkar berinisial “F” terkait lahan puspemkab dan Ini-sial “W” inilah yang diyakini Markani sebagai dalang pat gulipat pembebasan lahan aset pemda yang terjadi selama ini. “W” juga kader Golkar.

Seperti diketahui, kan-tor administratif Pemerin-

SERANG, (WN)Banyaknya calon-calon legeslatif pemula yang akan

menyalonkan diri pada pemilu tahun 2014 mendatang dari berbagai Partai politik, di Daerah Kabupaten Se-rang. Dari beberapa ratusan Caleg, muncul salah satu nama, yang enggan di sebutkan namanya, untuk men-calonkan diri sebagai kandidat legeslatif dari Partai Golkar untuk Dapil Dua, Kabupaten Serang, yaitu Ke-camatan Kragilan, Kibin, dan Cikande. Caleg tersebut adalah istri dari Kepala Dinas Bina Marga Tata Ruang Provinsi Banten (Sutadi-red), yang di sambut baik oleh tokoh masyarakat Serang timur H. Uding beberapa waktu lalu di kediamannya di bilangan cikande.

H. Unding mendukung penuh istri dari Kepala DB-MTR Banten, untuk Nyaleg di Zona Dua. Menurutnya wilayah Serang Timur membutuhkan sosok wakil Rakyat yang benar-benar memiliki jiwa untuk mem-bangun agar wilayah tersebut bisa di jadikan gerbang investasi di serang timur khususnya kawasan industry, yang saat ini memperhatinkan di bidang infrastruktur Jalan seperti di beberapa Ruas kragilan,cikande dan kibin yang masih tertinggal infrastrukturnya dan ini harus benar-benar di prihatikan, karna aset pemer-intah untuk mempertahankan PAD Kab. Serang ada diketiga kecamatan tersebut yang memiliki kawasan industry terbesar di kabupaten serang yang harus di prioritaskan’ungkap h. Uding.

Disisi lain Warta Nasional menyambangi Kepala DBMTR dikantornyau ntuk dikonfirmasi kebenarannya seputar Istrinya yang akan Nyaleg, Kepala dinas tidak ada di Kantor, kepala Dinas sedang cuti Umroh dengan Istrinya,” ucap staf-nya. (zip)

Ketua DPRD Bungkam, Tak Pernah Ngantor, Ngaku LemhanasSERANG, (WN)Pemerintah Kabupaten Serang membebaskan lahan seluas 40 hektare di Desa Cisait, Keca-matan Kragilan, Kabupaten Serang, untuk la-han pusat perkantoran pemerintah kabupat-en Serang seluas 40 hektar seharga Rp40 ribu permeter, ternyata permainan calo tanah. Calonya dari grup penguasa Banten. Dari calo, dijual lagi ke Pemkab Serang seharga Rp250 ribu permeter.,” ungkap Markani Lubis saat Rakornasi Ormas Forpek Nusantara di Sekre-tariat DPC. Kabupaten Serang kemarin.

TERKAIT PUSPEMKAB

tah Kabupaten Serang yang berada di wilayah admi-nistratif Kota Serang harus segera direlokasi kewilayah kabupaten. Panitia Sem-bilan mengajukan lahan satu hamparan seluas 60 hektare yang lokasi berada di dua kecamatan: 20 hek-tare di Desa Kaserangan, Kecamatan Ciruas dan 40 Hektare di Desa Cisait, Ke-camatan Kragilan. Pansus DPRD kemudian menyetu-jui, termasuk pagu harga per meternya. “Kami yakin

penentuan titik lokasi itu juga atas usul grup calo tanah yang selama ini jadi mafia APBD.,” tangkas Mar-kani Lubis, Ketua PAC For-pek Nusantara Kecamatan Keragilan Kab. Serang.

Warta Nasional be-berapa kali menyambangi kantor DPRD Serang, untuk konfirmasi ke inisial (F) ti-dak pernah ada di ruangan kerjannya, bahkan ruang kerjannya di duduki ang-gota DPRD lain yang berini-sial (H), hampir dua bulan, dan beberapa kali Warta Nasional menghubungi (F) melalui Telepon cellularnya tidak pernah di angkat, bahkan di sms pun tidak di balas. Di tempat terpisah salah satu kader Partai Gol-kar yang enggan menyebut-kan namanya, (F) sedang Lemhanas jadi tidak ada di DPRD, itu alasan siapapun yang akan menemuinya, pasti alasannya Lemha-nas, ’jelasnya. Di tempat lain Ade mengaku selaku tetangga (F) di kediaman-nya di sekitar Dalung-red,

Warta Nasional menan-yakan seputar (F), hampir setiap sore dan malam ada di rumahnya, bahkan se-tiap hari banyak kedatan-

gan tamu yang berkendara mobil-mobil mewah setiap harinya,’tutur ade membe-berkan ke Warta Nasional

(zip)

Tokoh Masyarakat Dukung Istri Kepala DBMTR, Nyaleg Dapil Dua

UN Tahun Ini, Terburuk

JAKARTA, (WN)Komisi VII DPR RI me-

minta perusahaan tambang yang beroperasi di Kabu-paten Morowali, PT Vale In-donesia agar melepas lahan yang belum dimanfaatkan dan memberikan lahan itu kepada Pemerintah Kabu-paten Morowali. “Jangan tunggu hingga 2025 baru diberikan. Nanti pemerin-tah akan panggil investor untuk memanfaatkan lahan itu,” kata Irvansyah(F-PDIP) dalam pertemuan antara

JAKARTA (WN)Ketua DPR Marzuki Alie menilai penyelenggaraan

Ujian Nasional (UN) 2013 ini adalah yang paling buruk selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoy-ono (SBY). Dia meminta agar persoalan ini segera dicari penyebabnya.

“UN tahun ini adalah penyelenggaraan terbu-ruk sepanjang pemerintahan SBY, harus diinvesti-gasi,” ujar Marzuki di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen,Senayan, Jakarta,Jumat (19/4).

Ia menyebut salah satu sumber masalah adalahperu-sahaan percetakan naskah ujian berada di satu wilayah. Sementara, penyelenggaraan ujian mencakup seluruh wilayah Indonesia.Politisi Partai Demokrat ini men-gusulkan pencetakan soal ujian disebar ke beberapa wilayahsehingga distribusi soal ujian dapat dilaksanakan lebih mudah.

“Tidak boleh penyelenggaraan hanya di monopoli oleh satu perusahaan. Selain itu, perusahaan percetakan dibagi ke beberapa wilayah. Di bagi tiga rayon, empat rayon, Jakarta di mana, Sumatera di mana,” saran Mar-zuki.

Terkait dengan soal ujian yang di-fotocopy, Marzuki tidak menampik akan terjadi kebocoran soal ujian. Apa-lagi, ujian dilakukan tidak serentak.

Dia menghimbau Menteri Pendidikan dan Kebu-dayaan M. Nuh mengevaluasi kinerja Kementeriannya. Menurutnyamasalah ini bukan hanya akibat kesalahan menteri, perlu diperiksa pejabat di tingkatdirektorat maupun pelaksanalainnya. (sf)

PURWAKARTA (WN)Gelombang demon-

strasi ratusan buruh peru-sahaan automotif menolak upah murah,terus berlanjut hingga sepekan ini. Bahkan, pendemo “berkemah” di sekitar lokasi pabrik dengan mendirikan tenda.

Aksi demo buruh peru-

KARAWANG, (WN)Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono beserta rombon-gan melakukan Kunjungan Kerja ke Kabupaten Karawa-ng, titik pertama yang men-jadi tempat transit yaitu Area Kawasan PT. Pupuk Kujang, setiba di lokasi, Presiden be-serta para Menteri melakukan rapat di Gedung Utama. Usai rapat, sore harinya Presiden bersama tim Kepresidenan melaksanakan pertandingan Volly Persahabatan melawan Tim yang di dalamnya ter-dapat Gubernur Jawa Barat H. Ahmad Heryawan dan Bu-pati Karawang H. Ade Swara, pertandiangan berjalan dalam suasana penuh keakraban an-tara para Presiden, Gubernur Provinsi Jawa barat serta Bu-pati Karawang.

Malam harinya Presiden

DPR Minta PT ValeLepas Lahan “Nganggur”

Pemerintah Kabupaten Mo-rowali dengan PT.Vale Indo-nesiayang dimediasi Komisi VII DPR RI di Palu, Sulawesi Tengah, Rabu.Tahun 2025 adalah berakhirnya masa kontrak karya PT.Vale Indo-nesia di Tanah Air. Kontrak perusahaan tambang terse-but telah berlangsung sejak tahun 1968. Saat ini jumlah lahan menganggur dan ma-sih dikuasai PT Vale Indone-sia luasnya mencapai 36 ribu hektare tersebar di sejumlah blok di Kabupaten Morowali,

Sulawesi Tengah.Secara keseluruhan PT

Vale Indonesia beroperasi di lahan seluas 190 ribu hektare tersebar di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Su-lawesi Tenggara. Sementara itu, Anggota Tim Kunjungan Kerja Komisi VII ke Sulawesi Tengah lainnya, Mulyadi(F-Gerindra)meminta PT.Vale Indonesia memegang teg-uh komitmennya untuk turut membangun daerah di sekitar daerah operasi pertambangan.“Jangan han-

ya berdalih telah menyal-urkan CSR (dana tanggung jawab sosial perusahaan). CSR hanya menjadi pembius dan modus investasi,” tegas Mulyadi. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Direk-tur PT.Vale Indonesia,Nico Kanter mengatakan pi-haknya siap melepas lahan yang belum digarap.Dia jus-tru mendesak Pemerintah Kabupaten Morowali untuk cepat menunjuk calon inves-tor untuk mengolah lahan menganggur itu. (sc)

Ratusan Buruh Protes Upah Rendah

SBY Kunjungan Karawang di Dampingi Bupati

sahaan memproduksi mo bil mendapat dukungan dari FSPMI (Federasi Seri-kat Pekerja Metal Indo-nesia) Purwakarta. Massa FSPMI membaur bersama buruh automotif mendemo manajemen perusahaan au-tomotif tersebut.Satu bu-ruh, Arif menuturkan, aksi

“menduduki” perusahaan automotif sudah berlang-sung hampir sepekan. Bu-ruh memprotes manajemen yang masih memberi upah rendah.“Kami menuntut upah yang layak sesuai masa kerja buruh.

Selama ini, upah buruh hanya Rp 2,031 juta/bulan,”

tuturnya, disela sela demo, Rabu (17/4).

Diakuinya,dengan upah murah ini jelas buruh diru-gikan. Untuk ukuran peru-sahaan automotif upah Rp 2 juta dianggap sudah tak layak. Ironisnya lagi, pengu-pahan diberlakukan merata mengesampingkan jenjang

pengabdian.“Ya idealnya pengupa-

han disesuaikan dengan masa kerja buruh. Jangan digebuk rata,,” sesalnya.Aksi “mogok” buruh produsen mobil ternama mendapat pengawalan ketat aparat ke-polisian dan TNI.

(tim)

bersama Istri Hj. Ani Yud-hoyono menggelar makan malam bersama dengan dihi-bur penyanyi, lokasi Makan Malam sendiri masih di area Pupuk Kujang, pada perte-muan tersebut hadir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama para Menteri dan duduk satu meja bersama Bu-pati Karawang H. Ade Swara serta Istrinya Hj Nurlatifah, untuk memeriahkan suasana para menteri berinisiatif un-tuk meramaikan acara ini dengan cara menyanyi secara bergantian, untuk giliran pertama Menteri ESDM Jero Wacik, selanjutnya Menteri Perdagangan Gita Wiryawan. Saat waktu menunjukan pukul 9:30 Presiden bersama Bupati Karawang beranjak mening-galkan tempat makan malam dan beristirahat

Keesokan harinya Selasa, Presiden meluncur ke titik pertama yaitu Tempat Pele-langan Ikan (TPI) di Pasir Putih Desa Sukajaya Keca-matan Cilamaya Kulon pada kesempatan tersebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kedatangannya didamping oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sharif Cicip Su-tardjo, Wakil Gubernur Prov. Jabar H. Dede Yusuf, Bupati Karawang H. Ade Swara dan Wakil Bupati dr. Cellica Nur-rachadiana, kegiatan pertama yang menjadi tujuan Presiden adalah komunikasi dengan para nelayan, pada saat ber-dialog ada permohonan dari para Nelayan untuk segera melakukan mengeruk kedan-gkalan Muara Sungai yang mengakibatkan sulitnya tran-sit bagi perahu yang mengang-kut hasil tangkapan Nelayan, Presiden RI langsung men-ginstruksikan Kementrian PU agar langsung eksekusi, se-lain itu menghimbau kepada Bupati Karawang agar terus mengontrol pekerjaan terse-but demi mata pencaharian masyarakat, serta akan meny-iapkan Solar Paket Dealer Ne-layan (SPDN) untuk mence-gah langkanya pasokan Solar itupun sudah diinstruksikan kepada jajaran Pertamina,

kemudian Presiden SBY juga melakukan monitoring ke in-dustri Rajungan. Kepada para nelayan Presiden RI mem-berikan bantuan modal awal untuk melaut sebesar Rp. 300 Juta, dan sembako untuk 1500 KK.

Melanjutkan agenda kun-jungan kerjanya Presiden SBY melakukan Panen Raya di Desa Rawa Gempol Wetan Keca-matan Cilamaya Wetan, pada kesempatan tersebut Presiden berpendapat “ Anugerah Allah SWT yang besar dapat meli-hat langsung sektor pertanian berkenan dengan itu Program Pemerintah baik tidaknya ha-rus didengar langsung, hara-pan, keinginan dan usulan langsung dari masyarakat, pecahkan bersama masalah yang ada, usulan alat akan kami bantu, untuk antisipasi petani yang dirugikan akibat harga jual padi, akan senan-tiasa terus dikomunikasikan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.” Ujar Presiden Susilo Bambang Yud-hoyono.

Selanjutnya Presiden melakukan Panen Raya ber-sama Ibu Negara Hj. Ani Yud-hoyono, Wakil Gubernur Prov. Jabar H. Dede Yusuf dan Bu-pati Karawang H. Ade Swara, pada kesempatan tersebut

Bupati Karawang menjelaskan apa yang menjadi keunggulan produksi Padi di daerah Kar-awang, khusunya di Cilamaya, dan Presiden SBY pun menci-cipi kualitas rasa gabah terse-but. Presiden sangat apresiasi dengan potensi Pertanian yang ada di Karawang, dan direspon dengan menjawab “kami akan mempertahankan Karawang sebagai lumbung Padi Nasional dan saat ini su-dah menjadi dua besar peng-hasil Pangan Tingkat Nasi-onal. Itu prestasi sangat luar biasa, maka dari itu pahlawan pangan yaitu Petani teruslah eksis bertani untuk memasok pangan di Seluruh Indone-sia” Ujar Bupati Karawang H. Ade Swara. Dalam Kunjungan tersebut Presiden memberi-kan bantuan berupa benih padi varitas Mekongga kepada para petani dan uang masing-masing Rp. 100 juta untuk tu-juh kelompok tani.

Siang harinya rombongan Presiden beranjak pulang me-ninggalkan lokasi kunjungan kerja. Antusias masyarakat Karawang dalam menyambut kunjungan Kerja Presiden RI sangat meriah, lokasi kunjun-gan kerja tersebut di dua Ke-camatan yaitu Cilamaya Kulon dan Cilamaya Wetan Kabu-paten Karawang. (Manullang)

Edisi 190/ Tahun XIII / 22 April - 6 Mei 2013SAMBUNGAN

11

PPATK Turun Tangan? (1) .......................................................... dari hal. 1

SUMENEP, (WN)Kejaksaan Negeri Sumenep segera melayangkan

surat tagihan ketiga pada PT Surya Bayu Sejahtera (SBS), setelah pelaksana proyek pembangunan Pasar Anom Baru tersebut ingkar janji terkait pengembalian kelebihan uang muka pembangunan pasar dari Pemk-ab setempat sebesar Rp 833 juta.

Kepala Kejaksaan Negeri Sumenp, Bambang Harto-to, Kamis menjelaskan, dalam surat kedua yang dilay-angkan pihaknya sebagai Jaksa Pengacara Negara, PT SBS diberi batas waktu hingga 10 April, untuk mem-bayar kelebihan uang muka dari Pemkab sebesar Rp 833 juta. Ternyata sampai lewat batas waktu yang di-tentukan, PT SBS malah tidak muncul,” katanya.

Karena itu, lanjut Bambang, pihaknya segera me-layangkan surat tagihan ketiga pada PT SBS, untuk se-cepatnya menyelesaikan pembayaran kelebihan uang muka pembangunan Pasar Anom. Apabila PT SBS ti-dak punya itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, maka pihaknya terpaksa menempuh jalur hu-kum berikutnya.

“Jadi surat ketiga yang kami layangkan nantinya merupakan surat tagihan terakhir. Kalau memang PT SBS tetap membandel tidak membayar kelebihan uang muka tersebut, kami terpaksa menempuh jalur hu-kum berikutnya, yakni gugatan perdata di pengadilan,” ujarnya.

Bambang mengatakan, sebelum gugatan perdata, Pemkab Sumenep bisa saja menerbitkan ‘black list’ terhadap PT SBS, karena ‘wanprestasi’ terkait pelaksa-naan pembangunan Pasar Anom Baru..

Bambang berharap agar persoalan pembangunan Pasar Anom Baru tahap pertama tersebut bisa se-cepatnya terselesaikan, agar pembangunan tahap beri-kutnya bisa segera dilanjutkan. (sm)

ada edaran dari Kement-erian Pemberdayaan Apara-tur Negara dan Reformasi Birokrasi mengenai hal ini. “Kami juga berikan data keuangan calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan calon Hakim Agung,” kata dia.

Agus menjelaskan, se-jauh belum ada hal men-dalam yang dibahas bersama Komisi Kepolisian Nasional. Menurut dia, pembicaraan mereka baru sebatas pem-beritahuan mengenai per-mintaan ini. Sejauh ini, kata dia, belum ada nama-nama yang diserahkan oleh Komi-si Kepolisian. Namun dia meminta, PPATK diberikan waktu memadai untuk men-elusuri rekam jejak calon Kapolri. “Jangan diberikan waktu selama tiga hari saja,” kata Agus.

Sebelumnya, Komisi Kepolisian Nasional men-gaku akan menggandeng tiga institusi dalam mem-buat rekam jejak kandidat Kapolri pengganti Jenderal Timur Pradopo. Tiga insti-tusi itu adalah Pusat Pelapo-ran dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Nasional dan Hak Asasi Manusia, dan

Menurut salah se orang warga yang ikut dalam peng-geledahan tersebut, KPK menyita satu kardus berkas sedangkan sisanya adalah berupa alat-alat. Tak lama setelah mobil yang memba-wa KPK keluar, sebuah mo-bil CRV abu-abu bernomor

Komisi Pemberantasan Ko-rupsi.

Komisi Kepolisian Na-sional (Kompolnas) melalui situs www.kompolnas.go.id membuka kuisioner ten-tang calon Kepala Kepoli-sian Republik Indonesia. Masyarakat diminta men-gisi kuisioner online untuk menyampaikan harapannya pada sosok Kapolri men-datang. “Setelah kuisioner calon Kapolri versi rakyat dibuka Kompolnas, ma-syarakat dalam memberikan pendapat terhadap calon Ka-polri begitu besar,” kata ang-gota Kompolnas Edi Saputra Hasibuan di Jakarta, Jumat (19/4/2013).

Edi mengatakan, pada umumnya masyarakat mengharapkan Kapolri men-datang lebih tegas, transpar-an, dan humanis. Semua masukan dari masyarakat itu, terang Edi, akan menjadi bahan masukan Kompolnas untuk menjaring nama-na-ma calon Kapolri pengganti Jenderal (Pol) Timur Pra-dopo.

“Masyarakat juga meng-harapkan Kapolri men-datang bisa bersinergi dengan pimpinan TNI, de-

mokratis dan bisa menghu-bah perilaku anggota Polri yang selama ini banyak di-persepsikan masyarakat kurang bagus, termasuk dalam penegakan hukum,” ujarnya.

Tak hanya itu, pada kui-sioner online, masyarakat diminta pendapatnya men-genai calon Kapolri yang layak memimpin dan yang tidak layak disertai alasan-nya. Berbagai nama jenderal bintang tiga dan dua pun muncul. Hal ini, terang Edi, dapat membantu Kompol-nas mengumpulkan rekam jejak calon Kapolri yang akan diserahkan pada Pres-iden Republik Indonesia.

“Berbagai pendapat dan informasi pun muncul baik yang bagus maupun pendapat miring dari ma-syarakat soal calon Kapolri. Itu tersambung lewat email yang langsung diterima Kompolnas,” terang Edi. Edi menilai semua usulan ma-syarakat membuktikan be-sarnya harapan masyarakat terhadap institusi Polri seb-agai penegak hukum.

Untuk diketahui, Pres-iden Susilo Bambang Yud-hoyono (SBY) berencana

mengganti Kapolri Jenderal Timur Pradopo pada Agus-tus atau September 2013. Rencana pergantian Kapolri itu lebih cepat dari masa pensiun Timur yakni Janu-ari 2014 mendatang. Namun Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan hal itu tidak terkait kinerja Timur, melainkan untuk persiapan matang pada Pe-milu 2014.

Saat ini Kompolnas ten-gah mengumpulkan delapan hingga sembilan nama calon Kapolri untuk diserahkan pada Presiden. Kompol-nas juga akan memaparkan rekam jejak nama-nama tersebut. Dalam hal ini, Kompolnas bekerja sama dengan Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang akan menelu-suri rekening para jenderal tersebut.

Berdasarkan Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI, Kom-polnas berwenang memberi-kan saran dan pertimban-gan calon Kapolri kepada Presiden. Edi mengatakan, saat ini ada tiga sampai em-pat nama yang telah me-menuhi syarat sebagai calon

Kapolri. “Saat ini yang baru memenuhi syarat 3 sampai 4 orang. Jumlah ini akan bertambah apabila ada jen-deral bintang dua yang naik pangkat jadi bintang tiga,” tuturnya.

Nama-nama yang sedang digodok tersebut terdiri dari jenderal bintang dua dan tiga. Calon tersebut masih memiliki masa tugas lebih dari dua tahun dan pernah menjabat sebagai Kepala Ke-polisian Daerah. Namun Edi enggan menyebutkan nama-nama yang akan dikirim ke Presiden.Saat ini ada se-jumlah jenderal bintang tiga atau pangkat Komjen yang jauh dari masa pensiun atau memasuki usia 58 tahun. Mereka adalah Kabareskrim Polri Komjen Sutarman, Kabaharkam Polri Komjen Oegroseno, Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Anang Iskandar. Sementara itu, jenderal bintang dua yang namanya sempat disebut menjadi calon Kapolri yakni Inspektur Jenderal Putut Eko Bayuseno yang saat ini menjabat Kepala Polda Met-ro Jaya. (son)

KPK Usung 5 Kardus (1) ..........................................................

Kapolda Bakal Tindak (1) .........................................................

KPK Intai Kasus (1) ....................................................................

Ormas Forpek Nusantara Perwakilan (1) .................... ..... ....

dari hal. 1

dari hal. 1

dari hal. 1

dari hal. 1

polisi B 112 UKI terlihat ke-luar dari dalam rumah Syah-rul. Saat disorot wartawan, pria yang ada di dalam mobil tampak menutupi wajahnya dengan menggunakan jaket.

Tanpa memberikan ket-erangan apapun, mobil yang diduga ditumpangi Syahrul

itu langsung melaju menin-ggalkan rumah. KPK meng-geledah rumah Syahrul di Jalan H. Jian No. 73, Cipete, terkait kasus dugaan suap pemberian izin pembangu-nan makam mewah di desa Antajaya, kecamatan Tan-jung Sari, Bogor Jawa Barat.

Selain itu, KPK juga melakukan penggeledahan di dua lokasi lainnya terkait kasus tersebut. “Penggeleda-han di tiga tempat. Pengele-dahan dimulai sekitar pukul 10.30 WIB,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di kantor KPK, Jakarta, Jumat (19/4).

Tiga tempat tersebut adalah gedung Bappebti yang ada di jalan Kramat Raya No 172, Jakarta, kemudian di aparte-men Senopati lantai 18 unit 186 Tower 3 jalan Senopati Jakarta dan rumah di Jalan H Jian no 73 Cipete Utara, Jakarta (son)

Pernyataan Kapolda Riau itu berawal adanya penangkapan bawang il-legal di wilayah Kabupaten Siak, pada senin kemaren. Dalam prosesnya penang-kapan diwarnai aksi dua orang pria berbadan tegap mengaku sebagai anggota polisi yang bertugas di-wilayah Polres Bengkalis, dia mendatangi Kapolsek Siak untuk meminta dibe-baskan dua truk barang jenis bawang merah terse-but yang sudah diamankan di Polsek Siak.Saat itulah wartawan langsung kon-firmasi kepada dua orang yang mengaku anggota polri tersebut, ada ber-maga sinaga dan yang satu lagi Raja Guguk, sedangkan nama lengkapnya ia tidak menyebutkan identitas jati dirinya. Hanya ia mengaku bahwa bawang tersebut

hasilnya juga boleh diketahui publik. Ini untuk menghindari penyimpangan antara yang melakukan audit dengan lem-baga yang diaudit,” tutur Delly.

Sebelumnya, pihak Forpek Nusantara Banten, melakukan aksi mogok makan selama delapan hari untuk tujuan keterbukaan informasi terse-

ka. “Kami terbuka jadi si-lakan saja. Karena masalah ini telah merugikan banyak anak bangsa,” tandasnya.

“Kami (Kemendikbud) menyampaikan kepada publik keterlambatan ini dari unsur percetakan yang tidak bisa menepati pen-giriman soal ke 11 provinsi. Untuk menyelamatkan provinsi yang lain, kami tu-runkan bantuan mahasiswa IPB untuk ikut membantu pengepakan (naskah soal UN),” kata Sukemi.

“Soal sudah didistribusi-kan. (tanggung jawab) Gha-lia sudah kita serahkan ke tiga pemenang tender lain-

adalah milik Agi warga Bengkalis, dan sinaga ber-sama Raja Guguk mengaku anggota polri, ia kerjasama dengan Agi, kata Sinaga.

Saat mendengarkan un-gkapan Sinaga yang men-gaku dirinya sebagai ang-gota polri. Maka wartawan langsung konfirmasi ke Pol-da Riau. Di Polda, wartawan ditemui Kabid Humas AKBP Hermansyah. Oleh Hermansyah mengatakan, jika hal ini terbukti ada anggota polri yang terlibat dalam membekingi barang seludupan tersebut, maka pihak Polda Riau akan me-nindak anggotanya secara tegas sesuai hukum yang berlaku.Hermansyah me-nuturkan bahwa jika bu-kan Anggota Polri, hanya mengaku dan membawah Institusi Kepolisian maka akan kita cari tahu, siapa orangnya akan kita tangkap dan kita proses sesuai hu-kum yang berlaku, karena menurut Hermansyah ini belum tahu pasti apakah benar Oknum Polri atau bu-kan, dan akan kita telusuri ke Kapolres Bengkalis, kata

AKBP Hermansyah.POLSEK SIAK GAGAL

BAWANG MERAH SE-LUDUPAN

Dua Truk bawang merah ilegal bernomor Polisi BM 9505 TH dan BA 9007 YE ditangkap oleh jajaran Ke-polisian Polsek Siak yang diduga dari Kabupaten Bengkalis, Senin kemarin.

Kapolsek Siak Kom-pol Arwin membenarkan penangkapan tersebut dan mengamankan dua truk bawang merah yang ditang-kap diseputar jalan Sim-pang Kwalian Kelurahan Kampung Rempak Keca-matan Siak. Penangkapan dua truk bawang merah ile-gal ini berasal dari laporan wartawan dan LSM kepada jajaran Kepolisian Polsek Siak.

Menurut Kompol Arwin, bawang beserta 2 unit mo-bil truk pengakut barang tersebut akan kita proses lebih lanjut, dan pihaknya sudah memanggil pemilik bawang tersebut, berinisial Agi Warga Bengkali, dan dalam penyelidikan oleh penyidik. Kompol Arwin,

menyebutkan dalam proses pihak pemilik akan dikena-kan sangsi sesuai hukum yang berlaku.

Sementara itu, Ketua DPD Garda Republik Riau, Alwi Zalukhu menyebut-kan, ditangkapnya dua truk bawang merah oleh Jajaran Kepolisian Polsek Siak itu berdasarkan kerjasama an-tara pihak Kepolisian, LSM dan wartawan, sehingga truk diamankan sekira Jam 04.30 di Simpang Kwalian Kelurahan Kampung Rem-pak, Kecamatan Siak, ini merupakan laporan dari kita kepada pihak Polsek Siak, ujar Alwi.

Kata Alwi Zalukhu, pen-angkapan dua truk itu be-rawal saat polisi melakukan patroli, kami yang sudah duluan mendapat informa-si ada truk yang membawa bawang merah dari Kabu-paten Bengkalis menuju Pekanbaru, kami langsung menyampaikan laporan hal itu ke polisi. Kami mencoba menanyakan terhadap ke-lengkapan administrasi ba-rang yang dibawa tersebut, setelah konfirmasi ternyata

supir yang bersangkutan tidak bisa memperlihatkan dokumen yang kita dikon-firmasikan tadi, melihat hal ini langsung kita serahkan kepada jajaran polsek Siak untuk diproses sesuai hu-kum yang berlaku, sebut Alwi.

Alwi sangat berharap, agar temuan ini supaya di-proses sesuai hukum yang berlaku, bila hal ini dibiar-kan, maka akan berdam-pak sekali kepada ekonomi masyarakat dan ia nantinya bisa semakin merajelela di Kabupaten Siak ini, oleh se-bab itu jangan didiamkan saja masalah ini, pantau terus, ini penting karena pelabuhan-pelabuhan ke-cil di Kabupaten Siak ini, banyak sekali terjadi peny-eludupan. Kata Alwi, se-jauh ini belum tahu siapa pemilik bawang merah tersebut, tapi ada kabar bahwa pemilik bawang merah ini merupakan milik pengusaha warga turunan. Dari dua truk bawang merah yang ditangkap ini, diduga beratnya mencapai 10 ton. (tim)

nya,” ujar Sukemi. PT Ghalia merupakan satu dari enam perusahaan pemenang ten-der percetakan naskah soal UN, yang mempunyai tang-gung jawab menyelesaikan soal untuk wilayah zona tiga, yaitu Indonesia tengah.

Anggota Komisi X DPR RI yang mengurusi bidang pendidikan Nasrullah Lara-da tak habis pikir atas ter-jadinya tragedi ditundanya UN sampai 2 kali pada ta-hun 2013. Belum lagi dit-ambah kacau dan carut marutnya penyelenggaraan UN. Karenanya, Politisi Par-tai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan, pemerin-

tah dalam hal ini Kemen-dikbud harus mengakui bahwa pelaksanaan UN ta-hun 2013 gagal.“Dalih yang dilontarkan Mendikbud, hanyalah upaya untuk me-nutup kelemahan dan kes-alahan. Tragedi ditundanya UN sampai 2 kali di beber-apa sekolah dan provinsi, cermin bahwa fungsi kon-trol dan pengawasan di ke-mendikbud tidak berjalan,” tegasnya.

Dia juga mengatakan tak bisa dalih yang diutara-kan Mendikbud M Nuh, yang begitu saja melempar kesalahan kepada pihak percetakan. “Mendikbud ti-

dak bisa begitu saja meny-alahkan pihak percetakan,” ungkapnya.Mohammad Nuh mengatakan bahwa keterlambatan pengiriman naskah soal UN 2013 di 11 provinsi ini sama sekali ti-dak ada hubungannya den-gan masalah tender peru-sahaan yang dilakukan oleh kementeriannya.

“Ini bukan semata-mata sistem, tapi memang murni percetakan. Nyatanya dari enam percetakan yang lima tidak ada masalah dan su-dah selesai dikirim. Tender tidak masalah sudah sesuai, tapi kendala teknis saat su-dah di percetakan,” kata Nuh

saat melakukan inspeksi men-dadak di SMK Negeri 6 Jakarta. Karenanya, terkait itu, Nasrul-lah mengatakan perlu diben-tuk tim investigasi baik itu dari BPK dan KPK guna mengung-kap tragedi yang mencoreng dunia pendidikan nasional ini.

Menurutnya, BPK perlu segera melakukan audit inves-tigasi dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu.

(PDTT) mulai dari proses awal, tender hingga distribusi naskah UN. “Disisi lain KPK juga harus membentuk tim penyelidik untuk membong-kar kasus kongkalikong proyek UN,” tegas dia.

(Son/Berbagai Sumber)

but. Selanjutnya aksiter sebut dihentikan, setelah Kepala BPK RI Perwakilan Banten I Nyoman Wara menemui mer-eka di dua tenda yang digu-nakan keenam aktivis Forpek, tergeletak lemah melakukan aksi tersebut.

Sekjen Forpek Nusantara Banten, Delly Suhendar men-

gatakan, penghentian aksi dilakukan setelah pihak BPK Perwakilan Banten menan-datangani nota kesepahaman tentang keterbukaan infor-masi yang diajukan oleh pihak Forpek. Dalam nota kesepa-haman tersebut, dinyatakan, Pihak BPK akan melakukan transparansi terkait audit yang

dilakukannya terhadap sejum-lah lembaga pemerintah, serta akan mengaktifkan website-nya yang selama ini tak dapat dibuka selambatnya akhir bu-lan April dan .

(selama ini tak dapat di-buka oleh publik-red ).

MenurutDelly, bila dalam waktu yang telah disepakati,

pihak BPK Cabang Banten ti-dak menepati janjinya, maka Forpek Nusantara Banten, akan melakukan aksi yang leb-ih besar di Gedung BPK Pusat. “Ini adalah konsekwensi dari penghianatan yang mereka lakukan,” tegasnya.

(zip)

PT SBS Ingkar Janji, Kejari Layangkan Surat Tagihan Ketiga

Jelang Upacara Hardiknas,Pemkot Bekasi Adakan Rapat Persiapan

Tunlok Pegawai Dinas Kesehatan Subang Disunat

KOTA BEKASI, (WN)Jelang Upacara Hari Pendidikan Nasional (Hardik-

nas) Tingkat Kota Bekasi Tahun 2013 yang akan dilak-sanakan pada tanggal 2 Mei 2013 mendatang di Plaza Pemkot Bekasi, Pemkot Bekasi adakan rapat persiapan, Kamis, 18 April 2013.

Bertempat di Ruang Kerja Asda 2 Setda Kota Bekasi, Kabag Kesos Setda Kota Bekasi H.Ahmad Yani, S.Pd, MM, MBA memimpin rapat persiapan ini. Hadir, dinas/SKPD terkait seperti disdik, disporbudpar, dishub, BKD, Satpol PP, bagian umum, kesos, telematika dan humas serta unsur TNI.

H.Ahmad Yani, S.Pd, MM, MBA mengatakan seke-cil apapun persoalan yang mungkin terjadi sudah dian-tisipasi agar pelaksanaannya berjalan sesuai rencana. “Gladi bersih dilakukan pada tanggal 1 Mei 2013 atau h-1 menjelang acara guna mematangkan semua persia-pan seperti peserta upacara, paduan suara, angklung dan juga susunan upacara”, jelasnya.

Perwakilan di masing-masing dinas/SKPD yang had-ir telah menyumbangkan kontribusinya demi suksesnya penyelenggaraan upacara hardiknas tingkat Kota Bekasi tahun 2013 ini.

Di penutupan rapat, Kabag Kesos Setda Kota Bekasi mengucapkan terima kasih atas partispasinya dan kita semua berharap jalannya upacara mulai dari awal hingga akhir dapat berlangsung lebih tertib, rapi, hikmat dan seksama dari tahun lalu. (TIM)

SUBANG, (WN)Para pegawai di lingkup Dinas Kesehatan (Dinkes)

Kabupaten Subang, Jawa Barat, mengeluh. Pasalnya Tunjangan Lokal (Pengahsilan tambahan-Red) diduga disunat setiap pegawai sebesar Rp.50.000,-/orang. Se-belumnya, keluhan para pegawai Dinkes itu telah lama mencuat di blog spot forum Pegawai Dinkes Subang. “ Kasus ini sudah lama saya kirim ke blog spot, biar pub-lic tahu,” Aku salah seorang Pegawai Puskesmas Com-preng.Bila saja jumlah pegawai di lingkup Dinkes ini ada 1300-an sudah berapa nilainya. Jumlah Itu hanya untuk satu bulan, bila dikalikan sekain bulan, wah..nominalnya bisa mencapai ratusan juta rupiah, ujar sumber yang enggan disebut jati dirinya.

Menurut sumber, tidak masuk akal bila pihak Dinkes berdalih hal itu hanyalah salah ketik atau human eror. “ Masa kejadiannya berlangsung sejak lama, artinya bisa diasumsikan berkali-kali. Jika saja hanya satu atau dua bulan mungkin alasan itu bisa diterima,” Serunya.

Yang juga dirasa kejanggalan lanjut sumber , pendapatan Tunlok masing-masing pegawai berbeda, tergantung jabatan atau eseloneringnya. Seperti tunlok antara Eselon II, III, IV dan Pelaksana. Masa kesalahan-nya sama merata, seluruhnya kurang Rp.50.000,- , tu-turnya heran.Dihadapan sejumlah Wartawan Kasubag Dinkes Kabupaten Subang Amin saat dikonfirmasi men-erangkan, saat penyusunan Rencana Kerja dan Angga-ran- Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) terjadi kesalahan tik, seharusnya di Pos itu unit costnya ditu-lis Rp.300.000,- namun yang tercantum Rp.250.000,- , sehingga berkurang Rp.50.000,- “ Itu hanya kesalahan teknis atau human eror saja dan hal itu sudah dibicara-kan antara Dinkes dan Pemkab Subang ,” Ujar Amin berdalih.(Abh/Esuh)

Edisi 190/ Tahun XIII / 22 April - 6 Mei 2013GALERI IKLAN

12

H. AZWAR Wakil Ketua DPRD

H.SYAHRUL S.Ip.MSiWakil Ketua DPRD

Drs.H.RUDINAL M.SiSekwan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH(DPRD) KABUPATEN SIAK

ZULFI MURSAL SHKetua DPRD

Atas Terselenggaranya

MTQ KE-XIII TAHUN 2013

“Dengan Terselenggaranya MTQ Yang Ke-XIII, Mari Kita Tngkatkan Prestasi Baca dan Pengamalan Alqur’andalam Kehidupan Sehari-hari Tingkatkan Uhkwah, Ciptakan

Masyarakat Yang Madani”

Tingkat Kabupaten Siak DiKecamatan Bungaraya Tanggal 26 Maret2013.

Mengucapkan

Selamat & Sukses

DRS.HUSEIN R HASAN :

Kepala Balai Pengem-bangan Bahasa Daerah dan Kesenian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Drs. Hu-sen R. Hasan kepada Warta Nasional mengatakan den-gan adanya revitalisasi ini pihaknya sangat bersyukur karena selain seluruh interior dalam yang direvitalisasi ter-masuk WC dan kamar mandi berikut juga dengan pen-gadaan alat-alat keseniannya.

Husen yang juga didam-pingi Drs.Amin Hermawan Kepala Seksi Evaluasi dan Pengembangan menuturkan pihaknya ingin memaksimal-

Adanya Revitalisasi Fungsi Balai Semakin Hidup

BANDUNG, (WN)Melalui salah satu mata anggaran pada APBD Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2012 Balai Bahasa Daerah dan Kesenian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan revitalisasi interior balai sehingga kelihatan lebih representative.

kan fungsi balai sebagai tempat pelatihan untuk guru dan kary-awan serta murid-murid dalam bidang kesenian tertentu dan se-bagai tempat pertemuan MGMP ( Musyawarah Guru Mata Pelaja-ran ) bahasa daerah.

“Anda bisa lihat setiap hari Jumat banyak sekali guru-gu-ru yang dating kesini untuk melakukan shearing dalam rang-ka pengembangan bahasa dae-rah dan kesenian sehingga fung-si balai semakin hidup” jelasnya.

Selain telah melaksanakan kegiatan revitalisasi Balai Bahasa Daerah dan Kesenian Dinas Pen-didikan Provinsi Jawa Barat juga

telah melaksanakan berbagai kegiatan ditahun 2012 dian-taranya Rapat Koordinasi, Lomba pupuh dan lomba baca puisi. Adapun kegiatan rapat koordinasi diikuti oleh perwakilan dari dinas pendi-dikan kabupaten / kota, pen-gawas dan MGMP bertujuan supaya yang diprogramkan balai bisa nyambung den-gan cara mengumumkan dan memberikan petunuk teknis tentang pasanggiri / lomba yang akan dilaksanakan kepa-da peserta rakor, pungkasnya.

( Anang )