E-mail: wartanasional@rocketmail.comEdisi 188/ Tahun XIII / 18 Maret - 1 April 2013 Harga Eceran : Rp 5.000,- ( Luar Jabotabek ditambah ongkos kirim)

Wow..Drama Djoko Kalahkan Gayus

JAKARTA, (WN)Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI, Inspektur Jenderal (Irjen) Djoko Susilo dan Gayus Tambunan merupakan dua orang yang sama-sama dijerat kasus korupsi. Diketahui keduanya memiliki harta berlimpah. Tak hanya itu, kasus keduanya juga diwarnai drama-drama yang menarik perhatian publik seperti pemeriksaan Irjen Djoko yang disertai ‘serbuan’ polisi ke Gedung KPK dan ‘liburan’ Gayus ke Bali di masa tahanannya.

>>bersambung halaman 11

>>bersambung halaman 11

>>bersambung halaman 11

>>bersambung halaman 11

>>bersambung halaman 11

Konferensi Waligereja Indonesia Sambut Baik Paus Baru

INFO HUKUM

Warta NasionalM E N J A G A K E U T U H A N N K R I

SURAT KABAR

Ibas dan Ibu Negara Menerima Uang ?

TANGKAP PENGALIAN PASIR YANG MEMBABI BUTA DI SUKAMELANG

DEMI PUNGLI, SMPN 22 LANGGAR PERMENDIKBUD NO 76

BPK BANTEN MOU DENGAN FORPEK NUSANTARA

Biarpun dibayar dengan uang sebanyak setinggi langit, tidak dijual tetapi kalau memang tetap memaksa, asal dia yang datangnya Haji Usup, oleh kake akan diberikan saja.

Orang tua kelas 9 dibeberapa SMP Negeri yang ada di Kota Bandung nampaknya harus mengeluarkan uang ekstra guna membayar biaya pemantapan persiapan Ujian Nasional (UN) yang tinggal beberapa bulan lagi.

Selama delapan hari Forum Penegak Keadilan (Forpek) Nusantara Perwakilan Banten melakukan aksi di depan Gedung BPK RI Perwakilan Banten, akhirnya Rabu(13/3), Ketua BPK RI Perwakilan Banten I Nyoman Wara bersedia menanda tangani nota kesepahaman.HAL. 5 HAL.6 HAL.10

SERANG, (WN)Aeng Haerudin angkat bicara seputar ramainya isu

yang menerpanya soal perkawinan dengan perem-puan yang di situs jejaring sosial Facebook. Secara terang-terangan Aeng-pun mengakui jika foto-foto yang beredar di Facebook adalah istri mudanya yang bernama Maria. Politisi Partai Demokrat ini mengaku jika pernikahan tersebut sudah lama. “Memang itu istri saya.Tapi akun Facebook itu bukan milik istri saya, Maria,” kata Aeng.

JAKATARTA, (WN)Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB)

Adhie Massardi menilai, sikap dan perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), saat ini membin-gungkan dan tidak menentu. “KPK terkesan mutar-mutar dengan mengatakan, semua informasi perlu divalidasi, dan memvalidasi informasi tidak harus memanggil orang yang bersangkutan,” ucap Adhie, lewat rilisnya, Minggu (17/3/2013).

Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) ini, pernyataan KPK itu sangat menyinggung rasa keadilan publik. Karena informasi dan dokumen soal Ibas dan Ibu

Wow..Ketua DPRD Banten Nikah Lagi

JAKARTA, (WN)Kardinal Jorge Mario

Bergoglio dari Argentina, merupakan kardinal pertama dari Amerika Latin yang terpilih menjadi Paus dengan gelar Paus Franciscus, m e n g g a n t i k a n P a u s Benediktus XVI. Konferensi Wa l i g e r e j a I n d o n e s i a (KWI) menyambut baik terpilihnya Kardinal Jorge Mario Bergoglio. Menurut Sekretaris KWI Romo Benny Susetyo, Paus yang baru adalah pilihan terbaik untuk perkembangan gereja Katolik di masa datang dan menjadi figur harapan baru untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian dunia.

MEGAWATI, ICAL DAN PRABOWO

Kandidat Kuat Capres

JAKARTA, (WN)Lingkaran Survei Indone-

sia (LSI) mengeluarkan hasil survei terbaru terkait kandi-dat kuat calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu 2014. Berdasarkan survei LSI yang dilakukan pada 1-8 Maret, ada tiga kan-didat capres terkuat, yakni Megawati Soekarnoputri, Aburizal Bakrie, dan Prabowo Subianto.

Peneliti LSI Adjie Alfara-by mengungkapkan, Mega-wati berada pada urutan teratas dengan 20,7 persen; Aburizal Bakrie 20,3 persen; dan Prabowo Subianto 19,2 persen. Selanjutnya, Wiranto (8,2 persen), Hatta Rajasa (6,4 persen), Ani Yudhoyono

Jumlah harta yang disita penegak hukum dari ked-uanya membuat kasus dua abdi negara ini menarik un-tuk disimak. Hingga saat ini, harta Irjen Djoko yang disita KPK ditaksir bernilai Rp 100 miliar, dengan demikian nilainya telah mengalahkan harta Gayus yang telah disita polisi jumlahnya mencapai Rp 74 miliar. Wow!,

Drama yang mengiringi proses hukum yang dijalani oleh keduanya tak kalah me-narik dengan kilau harta yang dimiliki. Publik mengernyit-kan dahi saat mengetahui Ir-jen Djoko memiliki seorang istri muda berstatus mantan putri Solo dan dua istri lain-nya. Sedangkan di kasus

Gayus, masyarakat geleng-geleng kepala saat menge-tahui pegawai pajak itu asik menonton pertandingan tenis internasional di Bali pada masa tah-anannya.

Juru Bi-cara Komisi P e m b e r -a n t a s a n K o r u p s i (KPK) Jo-han Budi membenarkan bahwa KPK kembali me-nyita harta milik tersangka kasus dugaan korupsi proyek simulator SIM, Irjen Djoko Susilo. Kali ini, yang disita adalah enam bus berukuran besar. “Penyidik KPK kem-

bali melakukan penyitaan aset berupa 6 bus, “ kata Johan, Minggu (17/3/2013).

Saat ini, kata Johan, bus-bus tersebut diamankan di beberapa tempat. Beberapa di antaranya diambil dari Yogyakarta. Meski telah banyak menyita aset, Johan mengungkapkan, KPK masih terus melacak harta Djoko.

P E N E TA PA N I r j e n Djoko sebagai tersangka ka-sus dugaan korupsi simulator SIM pada Oktober 2012 diwarnai drama menegang-kan. Beberapa jam setelah Djoko diperiksa, puluhan

p o l i s i m e n -datangi KPK. ‘ S e r b u a n ’ i tu dengan alasan akan menangkap p e n y i d i k KPK, Kom-p o l N o v e l Baswedan ,

karena kasus penembakan beberapa ta-hun silam.

Namun KPK tak mem-biarkan salah satu penyidik terbaiknya itu ditangkap. KPK melawan. Masyarakat juga memberi dukungan ke-

pada KPK dengan datang ke kantor lembaga antikorupsi itu dan menghalangi upaya penangkapan. Polisi akh-irnya tak berhasil mendapat-kan incarannya, kasusnya juga tak pernah dibahas lagi hingga saat ini.

Sedangkan di kasus Gay-us, polisi menjadi salah satu pihak yang disuap oleh man-tan pegawai Ditjen Pajak itu. Ada 9 polisi yang disuap oleh Gayus, termasuk di antaranya kepala rutan Mako Brimob. Penyuapan dilaku-kan agar Gayus bisa bebas keluar masuk penjara. Total uang suap yang digunakan disebut mencapai ratusan juta rupiah.

PULUHAN RUMAH & REKENING GENDUT

Temuan harta Irjen Djoko terbilang mengejutkan. Total 33 aset yang disita KPK berupa 26 aset dalam bentuk tanah dan properti, 4 buah mobil, 3 SPBU dan 6 bus pariwisata. Selain itu, KPK juga memblokir sejumlah rekening Djoko. Nilainya diperkirakan di atas Rp 100 miliar.

FACEBOOK Redaksi Warta Nasional

E-MAILwartanasional@rocketmail.com

SMS CENTER082125582006

Edisi 188/ Tahun XIII / 18 Maret - 1 April 2013EDITORIAL

2

KEPALA PERWAKILAN/ BIRO

POLDA METROJAYA : Rekson JAKARTA PUSAT: JAKARTA BARAT : JAKARTA UTARA: JAKARTA TIMUR : Parlindungan JAWA BARAT: Martua Sirait, Delimar Sitorus, Leonardus, MS, Pantun, Anang Sujatko, CIMAHI : CIANJUR : Nunuh Nugraha SUKABUMI : KOTA BANDUNG : P.Marbun SH, BSC , KABUPATEN BANDUNG : KABUPATEN BANDUNG BARAT : CIAMIS : Eri Supena, INDRAMAYU: Madiki, BANJAR : Ara Sutara, GARUT : Adam Pribadie , Deden Solihin, Iwan Sukmalih, KOTA TASIKMALAYA : KABUPATEN TASIKMALAYA : Andi Fitriandi, SUMEDANG : Yaya Sunarya, CIREBON : SUBANG : U.Samsudin, A.Gunawan, Achmad, PURWAKARTA : Ir.James Gordon, Habel Hendrik, Tambunan, Nurlaela,

KARAWANG : Manca Varikson Naibaho, Pariston Purba, Sumuang, KOTA BEKASI : KABUPATEN BEKASI : BOGOR: Sopriyanto, DEPOK : BANTEN: Achmed Nazip, Eni, LEBAK : TANGERANG: Asriyanto, SEMARANG: Arief Setiawan, Edi

Utomo, Munir, Siswanto, CILACAP : Habetieli Tafonao, Amd, BANYUMAS : Dismo, Sutarso, Bagus Hermono, Wiwit Usman, Sigit, PURBALINGGA: Edward PS MEDAN : PEKANBARU : BENGKULU: Lidya M, LAMPUNG BARAT: Rokda Wita, JAMBI: Hifni, PALEMBANG : Asmadi, LUBUKLINGGAU : Abu Hasan BANGKA BELITUNG : Edwuard M, KALTIM: Saharuddin, Andi Arham, Zaenal Abidin, Zulfarullah, NTT : Mikael Risdianto, Xaverianus Suban, Y. Prumentius, D.Djong, PENASEHAT DAERAH: H.Nana, S.Pd, M.Pd

Kepala Perwakilan/Kepala Biro dan Koresponden di Surat Kabar Warta Nasional di seluruh Indonesia dengan ketentuan dan syarat yang berlaku.

Bagi yang berminat dapat menghubungi :Hp. 08212 558 2006

ttdRedaksi

DIBUTUHKAN

Wartawan Surat Kabar Warta Nasional dalam tugas liputan dilengkapi dengan identitas dan nama tercantum di Box Redaksi

BANGSA “ANAK BAWANG”TAK BECUS MENGURUS PANGAN

OLEH : REKSON H PASARIBU Pimpinan Redaksi

DITERBITKAN OLEH

YAYASAN KANCA KARYA

AKTA NOTARIS 21JULI 2000

KONSULTAN HUKUM

LBH-LSM CERDAS BANGSA

LBH-LSM “INFASI”

PENDIRI

Nano Proyogo

PEMIMPIN UMUM

Ir. Jamangalap Simanullang

PEMIMPIN REDAKSI

Rekson H. Pasaribu

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Ade Muksin

DEWAN REDAKSI

Nano Proyogo

Ir. Jamangalap Simanullang

Rekson H. Pasaribu

Drs. Hiras Simanullang

Ade Muksin

PIMPINAN PERUSAHAAN

Drs. Hiras Simanullang,

WAKIL PIMPINAN PERUSAHAAN

Martahan Parulian

REDAKTUR PELAKSANA

Edward Gultom

REDAKTUR

Janri Sitorus

SEKRETARIS REDAKSI

Sylvia Hutajulu

LAYOUT/ARTISTIK

Azi Rifangga,

PEMBINA

Budi Santoso, SE

Hj. Zakariani Santoso

Panther Roland

PENASEHAT HUKUM

Mart Lumumba Malau,SH

STAF REDAKSI

Sahat LBN Gaol SE, Endang Suhaedi, M.Wilson

Pasaribu, Edward PS, Sri Umiyati, Budi Setiawan,

Edward Hutapea, D.Ferdinand, Sri Umiyati

SH, Nana Nurjana, Herlina, Ramlan Naibaho,

Sulistiani, Dede Silvia, Atin AR, Rizki Desiyanti,

Rafiqa Zubaida, Wuri Handayani, Abdullah, MM

ALAMAT REDAKSI

Jl. Pramuka Raya 137 Jakarta Timur

Telp/Fax: (021) 85902275 – HP 082125582006,

E-Mail: wartanasional@rocketmail.com

ALAMAT TATA USAHA/ BISNIS

Jl. Ahmad Yani No 8, RT : 03/01 (Depan

Puskesmas Purwasari), Desa Purwasari –

Karawang Telp (0264) 315262, 41373,

E-mail :wartanasional@rocketmail.com,

NO REKENING

BANK MANDIRI : 132-00-1348836-7,

A/N : Jamangalap Simanullang

ALAMAT PERWAKILAN JAWA BARAT

Perum Marga Asih,

Blok B-5, No 2, Bandung

MARKETING :

Neneng,

Lina,

Widyawati

FOTOGRAFER,

Hendri Awanto,

SIRKULASI:

Komaludin,

PERCETAKAN

PT Temprina Printing

(Isi Diluar Tanggungjawab Percetakan)

KEBIJAKAN impor bawang dan bahan pan-gan lainnya memperton-tonkan diri sendiri seolah kita ialah negeri anak bawang, anak kemarin sore yang tidak becus mengurus pertanian. Ketidakmampuan menye-diakan kebutuhan bawang menambah panjang daftar ketidakberdayaan neg-eri agraris ini mengelola berkah alam.

Padahal, banyak yang mafhum dulu kita pu-nya banyak daerah sentra bawang merah yang sang-gup memasok kebutuhan di dalam negeri, misalnya Brebes, Jawa Tengah, Nganjuk, Jawa Timur dan Sumatera Utara. Kini

bangsa ini tinggal meratapi kegagalan pemerintah dalam merawat, mengembangkan, dan mendiversifikasi potensi pertanian.

Sampai sekarang pun kita untuk kebutuhan beras, daging sapi dan kedelai yang pemenuhan harus kita impor, bawang putih dan bawang merah pun kita tak sanggup menyediakan secara cukup. Untuk bawang putih, bangsa ini bahkan hanya sanggup memasok 10% kebutuhan konsumsi di dalam negeri.

Akibatnya, ketika ke-butuhan konsumsi bawang naik di tengah minimnya hasil panen, harga pun mero-ket tak kepalang tanggung. Itulah yang terjadi hampir di seluruh wilayah di Tanah

Air dalam sepekan terakhir.Kenaikan harga produk

hortikultura itu bervariasi, mulai 16,6% hingga leb-ih dari 200%. Di Jember, Jawa Timur, misalnya, harga bawang putih menembus Rp90 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp25 ribu per kilogram. Di Purwakarta, Pasar Rebo harga bawang

putih mencapai Rp 70 ribu – Rp 80 ribu. Harga bumbu masak itu naik dari sebel-umnya rata-rata Rp15.000 per kg kini menjadi di atas Rp50.000 per kg, atau jauh lebih mahal dari harga daging ayam yang sekitar Rp30.000-an per kg.

Berdasarkan data Kemen-terian Perdagangan, selama ini kita sangat bergantung pada bawang impor. Misal-nya, pada 2010 impor bawa-ng putih mencapai 361.288 ton dan produksi dalam neg-eri hanya 12.295 ton. Pada 2011 impor komoditas itu naik menjadi 419.089 ton dan produksinya 14.749 ton.

Untuk bawang putih, In-donesia selama ini lebih ban-yak mengandalkan impor

guna memenuhi kebutu-han. Badan Pusat Statistik mencatat sepanjang 2012 Indonesia mengimpor 415 ribu ton bawang putih dari beberapa negara dengan nilai US$242,3 juta, atau sekitar Rp2,3 triliun. Sulit untuk tidak mengatakan pemerintah kehilangan kreativitas untuk menga-tasi melambungnya harga bawang. Kebijakan impor bawang merupakan bukti pemerintah gagal mem-bangun kedaulatan pangan nasional. Kalau solusi gam-pangan dengan mengimpor segala kekurangan itu kita pelihara, kita benar-benar seperti sekumpulan tikus yang mati di lumbung padi nan melimpah. (**)

SUBANG, (WN)Cerita pilu ihwal pen-

guasaan emas hitam (baca : tanah) sejak peradaban manusia ada kerap me-munculkan sengketa yang berujung penderitaan . Yang masih hangat di ingatan kita kisah di Mesuji - Lampung misalnya hingga menel-an beberapa korban Jiwa. Untuk antisipasi fenomena itu diantaranya pemerintah menerbitkan regulasi keten-tuan dasar pokok – pokok pengaturan tanah yakni UU No 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria dan peraturan pelaksanaannya, antara lain yang mengatur kepemilikan tanah berasal dari tanah negara.

Namun sayangnya aturan itu diabaikan, lalu sejum-lah oknum pegawai terkait diduga nekad memperjual belikan tanah negara (Tanah PJT-II Seksi Subang) demi keuntungan pribadi.

Eksesnya tentu negara dirugikan, sementara para penggarap yg biasa men-gelola tanah tersebut kena imbasnya. Pasalnya selain kehilangan mata pencahar-ian juga uang jutaan rupiah bekas bayar over garapan hangus. Hal ini seperti di-ungkapkan para penggarap Siti fatimah, Amin Amar dan Titin Suhartini yang berkeluh kesah kepada Warta Nasional baru-baru ini.

Tanah yang sudah lama mereka garap kini berpindah tangan ke pihak lain tanpa kompensasi apapun, padahal untuk memperoleh tanah garapan itu mereka telah membayar jutaan rupiah kepada oknum pegawai PJT-II. Mereka ingin menuntut keadilan, pasalnya merasa diperdaya oleh pihak oknum PJT-II. Sejak menggarap mu-lai tahun 2002 mereka selalu membayar retribusi, namun pada tahun 2006 oleh oknum yang mengaku petugas PJT-II membritahukan bahwa pembayaran retribusi di-

PENGGARAP SENGSARA

Usut Oknum Pegawai PJT II Jual-beli Tanah Negara

lakukan lima tahunan tanpa menjelaskan alasan rinci.

Mereka mencurigai dari sini awalnya oknum PJT-II akan memindahkan lahan garapan kepada pihak lain. “ Kami bukan berarti mela-laikan kewajiban membayar retribusi, tapi pihak PJT-II sendiri yang menurut kami tidak konsisten ketika mem-buat aturan. Jangan hanya kami sebagai rakyat jelata lalu dipandang sebelah mata. Sebagai warga Negara tentu punya hak dan kewajiban sama dimata hukum. Jadi kami ingin diperlakukan adil,” tutur mereka.

Dari pantauan dan ket-erangan dihimpun Warta Nasional menyebutkan, ta-nah negara yang diduga diperjual belikan terletak di Bantaran Cileley (B.Cly 4-5) Kejuron Cilameri, Su-kamelang –Subang. Mu-lanya digarap Siti Fatimah Cs dengan dibuktikan Su-rat Ijin Pengelolaan Lahan (SIPL) yang dimiliki mer-eka, namun tiba-tiba tanpa sepengetahuan mereka lahan tersebut berpindah tangan kepada H.M.Rihidi/Yeni. Kepemilikan H.M.Rohidi/Yeni (Pembeli) berasal dari Yohanes (Penjual).

Tanah tersebut diatasnya kini telah berdiri bangunan permanen. Batas paling ujung sebelah timur hanya berjarak 2 m dari bantaran kali Cileley. Padahal minimalnya garis

sempadan dari kali itu sendiri berjarak 4 meteran. Bantaran tanggul itu fungsinya sangat vital, selain untuk jalan ins-peksi juga ketika dilakukan normalisasi saluran sebagai tempat membuang lumpur atau dimungkinkan bila akan dilakukan pelebaran saluran berarti dibutuhkan tanggul bantaran. Karena itu bila ada pihak-pihak yang merusak atau menggunakan tanpa ijin PJT akan dikenakan sanksi berat, tutur Yusman seorang Pegawai PJT-II Seksi Bi-nong. Masih kata sum-ber, beralihnya (Diperjual belikan?) lahan garapan Negara (tanah PJT-II) itu kuat dugaan adanya campur tangan oknum PJT-II yang berkonspirasi dengan pihak terkait yang ingin meraup keuntungan untuk mem-perkaya diri sendiri.

Kepala PJT-II Seksi Subang Heri Martono saat dikonfirmasi di kantor Balai Devisi Pengelolaan Air-III Subang menerangkan, bila tanah dimaksud kini dikuasai H.M.Rochidi/Yeni. Menge-nai statusnya pihaknya tidak mengetahui persis, apakah oper garapan atau jual gara-pan. Untuk lebih jelasnya si-lahkan hubungi PJT-II Seksi Subang Cq,Kaur Usaha Pak Elma,” tuturnya mengarah-kan. Ditanya bagaimana bila tanah Negara (PJT-II) diperjual belikan, Heri men-egaskan, hal itu dilarang,

bahkan pelakunya bisa dike-nakan sanksi hukum. Apakah peralihan garapan dari Siti Fatimah Cs kepada pihak lain sudah sesuai prosedur? Heri menjelaskan, bila tanah garapan dialihkan (oper) seyogyanya penggarap awal terlebih dahulu melepaskan/mengijinkan.

Sejauh apa persoalan ini ditangani, Heri menerangkan bila sudah dilakukan perte-muan/Rapat antara Devisi Pengelolaan Air-III dengan H.M.Rochidi pada 26 Janu-ari 2012. Kesimpulannya akan dilakukan klarifikasi bangunan yang berada di SS Cileleuy 34 Pengamat Subang, Seksi Subang dan H.M.Rochidi akan memper-lihatkan foto copy Sertifikat lahan tersebut dan bersedia dilakukan pengukuran ber-sama dengan pihak PJT-II., tuturnya.

Sementara i tu Kaur Usaha PJT-II Seksi Subang Elma didampingi Pengamat Pengairan Sukendar saat dikonfirmasi Warta Nasi-onal di ruang kerjanya, membenarkan bila tanah tersebut kini dimiliki/dikua-sai H.Rohidi/Yeni. Namun menurut Elma, H.Rohidi/Yeni tidak tercatat di buku register, yang tercatat jus-tru nama-nama penggarap an.Siti Fatimah, Amin Amar dan Titin Suhartini, masing-masing memiliki garapan seluas 114 M2.

Masih menurut Elma, setelah dilakukan uji petik oleh petugas PJT-II, dik-etahui sekira tahun 1985-an tanah milik adat sekitar ta-nah bantaran tersebut dibeli seorang konglomerat Yo-hanes, kemudian dibuatkan kepemilikan haknya (Sertifi-kat). “ Dalam sertifikat saya melihat gambarnya terdapat tanah bantaran yang termuat/terbawa, persisnya hamparan sebelah timur saluran quar-ter atau sebelah baratnya kali Cileley/Cipanggilingan (B.Cly 4-5), namun entah

persisnya kapan tanah itu di-jual kepada H.Rohihi/Yeni,” tutur Elma gamblang.

Terpisah, Kasubsi Perali-han Hak Kantor Pertanahan Kab.Subang saat itu Moch.Anwar ketika dimintai tang-gapannya, menyarankan bila benar kejadian di lapangan luas dalam Sertifikatnya mencakup tanah negara (PJT-II) , maka pihak Devisi Pengelolaan Air-III PJT-II Subang agar segera men-gusulkan pemblokiran atas tanah dimaksud. Bahkan pi-haknya berjanji akan segera menelusuri dan meluruskan persoalan itu. Tuturnya.

Ketua LSM Tim Op-erasional Pengamanan Aset Negara (Topan) RI Kab.Subang Bangun Samudro saat dimintai komentarnya, menyesalkan bila benar hal itu terjadi. Seharusnya para petugas di lapangan tidak berbuat ceroboh, masa iya sih...hal demikian bisa ter-jadi, khan dalam bekerja sudah ada protapnya, ucap Bangun penuh tanya. Pada prinsipnya lanjut Bangun, bagi pemilik tanah yang tidak memenuhi syarat se-bagai subyek (Pemilik atas tanah), maka dalam waktu 1 (satu) tahun harus melepas-kan atau mengalihkan Hak Milik atas tanahnya kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka tanahnya hapus karena hukumm dan tanahnya kembali menjadi tanah yang dikuasai lang-sung oleh negara (Psl.21 ayat (3) dan (4) Undang-un-dang Pokok Agraria (UUPA) No.5/1960. Pihaknya ber-janji akan melakukan inves-tigasi di lapangan, bila fakta hukum sudah diperoleh akan melaporkan kepada pihak berwenang. Lain dari itu dir-inya berharap bila memang ada oknum yang terlibat dan terbukti bersalah harus di-ganjar sesuai kesalahannya, agar ada efek jera, tegasnya.

(abh/esuh)

Edisi 188/ Tahun XIII / 18 Maret - 1 April 2013JAWA BARAT

3

Jabatan di Pemkab Subang Diperjual Belikan ?SUBANG, (WN)Isu yang terus menggelinding menjadi tredmark perbincangan hangat di kalangan publik, khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemerintah Kabupaten Subang adalah ihwal mutasi, rotasi dan promosi pegawai. “ Tiada hari tanpa mutasi dan rotasi “ barangkali sindiran itu yang kerap terdengar di kalangan masyarakat, sehingga banyak pihak menuding proses mutasi dan rotasi hanya dijadikan mesin ATM Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

BARANG BUKTI KWITANSI

PT Guccitex Diduga Membuang Limbah Cair Tanpa Proses IPAL

Kasi Urusan Haji Dituding Aktor Pembobol Dana Penyelenggaraan Haji

Warga Keluhkan Limbah Cair Dibuang PT Pulo Mas

CIMAHI, (WN) PT Guccitex mebanjiri

kali yang ada disekitar lokasi pabrik dengan yang diduga limbah cair dari bahan ber-bahaya dan beracun (B3) dari kegiatan drying, printing dan finishing setiap hari. Hasil pantauan Warta Nasional

BANDUNG, (WN)Sehubungan informasi yang

diterima oleh Warta Nasional dari masyarakat dan hasil dari investigasi bahwa PT Pulo Mas telah membuang limbah cairnya dengan sembarangan ke kali yang ada di lokasi pabrik dimana limbah cair tersebut menimbulkan bau busuk dan aroma tidak sedap dan ber-warna warni, sehingga warga sekitar merasa terganggu dan sering diserang oleh penyakit

Maka tak heran, bila insti-tusi ini kerap menggelar mutasi, lantaran disitu area menyulap produknya menjadi fulus. Insti-tusi BKD yang kerap dipleset-kan Badan Keuangan Daerah ini , seolah berubah fungsi bagai “Pasar Swalayan” yang men-gacu pada kebijakan untung rugi dan menggunakan mekanisme “Sempoa”.

Yang membedakan, bila Pasar Swalayan sungguhan dagangan yang dijajakan be-raneka ragam natura kebutuhan rumah tangga dan semua ka-langan. Sementara di institusi ini, komoditi yang dipasarkan secarik kertas berharga (baca : Surat Keputusan dsb.) mulai SK rekrutmen tenaga Sukwan, CPNS, PNS, Kenaikan pang-kat, Eselon jabatan Struktural, Jabatan Fungsional, Pendidikan kedinasan/penjejangan kerir, Penyesuaian Ijazah (PI), Mutasi, Perpanjangan Jabatan, Peinsiun. Sedangkan konsumennya khu-sus kalangan para Umar Bakri (baca : PNS) di lingkup Pemkab Subang. Kesemua SK-SK itu di-perjual belikan dan ada tarifnya. “ Sudah dibandrol sesuai dengan kompetensinya “ tutur sumber yang sangat mengetahui seluk beluk di BKD. Menurut sumber tadi, SK Sukwan dihargai antara Rp5 Juta - Rp6 Jutaan; CPNS/PNS dibandrol variasi antara Rp75 juta- Rp.200 Juta tergan-tung tingkat pendidikan dan formasinya. Sementara untuk kursi Jabatan Eselon IV dipatok seharga Rp 20 Juta - 35 Juta, Es-elon III Rp50 Juta –Rp.100 juta, sedangkan untuk menduduki jabatan Eselon II ditarif Rp350 juta – Rp.500 jutaan.

Yang lebih ironis perpan-jangan jabatan untuk setingkat eselon II tak luput ditenderkan,

SUBANG, (WN)Peranan Kasi Urusan Haji Kemenag Kabupaten Subang, Jabar,

yang juga Ketua Panitia Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Kabupaten Subang, H.YH terkait dugaan penyelewengan dana Ibadah haji TA 2012 senilai Rp.850 juta dituding berbagai kalangan sebagai actor intelektual pembobol dana APBD Kabupaten Subang Pos Hibah itu.

Dengan kepiawaiannya, YH sering lolos dari jeratan hukum (Samen Loof -Red), kendati diduga kerap melakukan pelanggaran hukum, seperti belakangan ini YH diduga menilep dana bantuan program Lembaga Mandiri, Mengakar pada Masyarakat (LM-3) bernilai ratusan juta rupiah, bersumber APBN diperuntukan usaha ternak sapi potong dan penggilingan tepung ikan, tutur sumber.

Namun kali ini lanjut sumber,YH tampaknya akan sulit berkelit dari tudingan membancak dana ibadah haji. Sebab itu bila kelak terbukti dirinya bersalah patut dimiskinkan dan diganjar sesuai per-buatannya, Prediksi sumber tadi sangat mungkin jadi kenyataan. Gelagat itu tersirat dari statemen Kasi Intel Kejari Subang Febrianda saat diwawancarai Warta Nasioanal di kantornya (19/2).

Pihaknya mengaku memiliki data, dimana tingkat validitasnya sudah layak untuk menjerat YH sebagai tersangka. Namun lanjut Febri belum bisa berbuat banyak, lantaran kasusnya masih lagi disidik Polres Subang, kendati hingga kini pihaknya belum menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

“ Kita masih lagi menunggu , bila dalam kurun waktu sebulan ke depan penyidik Polres tidak saja mengirim SPDP kita akan mengambil alih kasus itu,” tegasnya. Pihaknya juga meminta, kepada para kuli tinta agar terus mengawal kasus dana ibadah haji ini, supaya kasusnya tidak membeku di tengah jalan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menurut Yaya Humaya, dana bantuan sosial PPIH bersumber APBD Kabupaten Subang TA 2012 dari Pos hibah sebesar Rp.850 juta. Sebagiannya diperuntukan belanja baju seragam batik nasional calon jemaah haji senilai Rp.422.540.000,- memang tidak direalisasi, tapi untuk membayar hutang baju batik yang dibeli tahun sebelumnya yang tidak terang-garkan dalam APBD Kabupaten Subang TA 2011.

Masih kata Yaya, PPIH pada TA 2011 mengalokasikan be-lanja baju batik sebesar Rp.210.345.000,- dan TA 2012 sebesar Rp.212.195.000,-dan secara keseluruhan dianggarkan pada TA 2012 sehingga totalnya Rp.422.540.000,- “ Sebelumnya PPIH TA 2011 menganggarkan pembelian baju batik, namun hingga pe-rubahan anggaran tidak tercover, sehingga mencari dana talangan alias ngutang kepada pihak ketiga untuk membeli baju batik 2 stel, sekaligus untuk pengadaan TA 2012” ujarnya berkilah.(abh/esuh)

BANDUNG, (WN)Sesuai UU RI No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Infor-

masi publik pasal 16, memakai sumber dana darimana apakah dari APBN/APBD atau dari sumbangan masyarakat atau murni dana dari yayasan/swasta. Apalagi pembangunan Balai Kesehatan K3 di jalan Golf Cisaranteun Bandung di duga tidak ada papan proyek (IMB) dan dana sumber darimana.

Wartawan WARTA NASIONAL dan anggota LSM Korek (Komu-nitas Rakyat Ekonomi Kecil) mengonfirmasikan perihal tersebut di atas kepada Kepala Balai Kesehatan Iyus Hidayat sampai 3 (tiga) kali tidak ada di tempat beberapa staf PNS salah satu yang dijump-ainya pada waktu itu adalah Waluyo bagian teknis mengatakan itu kami tidak tahu masalah pembangunan tersebut itu urusan kantor Balai Kesehatan yang berpusat di Jakarta.

Dan Waluyo berjanji akan menyampaikan kepada Kepala Balai Kesehatan K3 yang berhak berwenang dalam menerangkan perihal pembangunan balai kesehatan K3 dan sumber dananya.

Akan tetapi, beberapa kali dijumpai tidak ada di tempat dan Waluyo pun berjanji akan menghubungi melalui via telepon ke wartawan WN kenyataannya tidak ada sama sekali meng-hubunginya.

Salah satu staf PNS Niken terakhir dijumpai wartawan WN Jum’at 15/3, mengatakan bahwa kepala balai Kesehatan K3 Iyus Hidayat sering ke Jakarta makanya tidak pernah ada di tempat, kami tidak berani mengatakan pembangunan yang sedang berjalan yang jelas setelah selesai bangunan tersebut kami akan pindah ke lokasi kantor yang baru, ujarnya. Salah satu anggota LSM KOREK, pihak instansi DISTARCIP Kota Bandung khususnya di Korwil area tersebut segera investigasi ke lapangan. (P. Marbun.)

akibat sering mencium bau tidak sedap yang di akibatkan oleh limbah cair.

Berbagai narasumber dan temuan team WN dilapangan dampak dari limbah sehingga melayangkan surat konfirmasi (Tgl 06 Maret 2013) dengan No 001/WN/III/2013 terkait adanya dugaan pelanggaran terhadap lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan beberapa hal yang dipertanyakan, namun hingga berita ini dimuat pihak PT

Pulo Mas tidak bisa memberi-kan klarifikasi tertulis maupun lisan kepada WN sehigga kuat dugaan PT PULO MAS telah mengabaikan peraturan dan perundang undangan yang diterbitkan oleh pemerintah.

Yakni UU RI No 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ke-tentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU RI No 32 tahun 2009 tentang Perlind-ungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No 20 tahun 1990

tenteng Pengendalian Pence-maran Air, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 30 tahun 2009 tentang Tata Cara Laksana Perizinan Dan Penga-wasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya,dan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 07 tahun 2007 tentang baku mutu emisi sumber tidakl bergerak bagi ketel uap.

Akibat pelanggaran yang diduga dilakukan oleh PT Pulo MaS sehingga menimbulkan keresahan berbagai pihak khu-susnya masyarakat setempat karena telah membuat air men-jadi berbau dan terlihat kebulan asap (bukan karena terbakar namun karena derasnya uap limbah) warga sekitar me-minta agar pihak-pihak terkait yang memiliki kompetensi serta kapasitas didalamnya turun tangan, (Martua/Pantun)

ini tarifnya mencapai lebih dari Rp.500 jutaan. Sementara itu, kenaikan pangkat pilihan melalui Penyesuaian Ijazah (PI) dibandrol Rp1,5 juta – 2,5 juta, penempelan gelar (PI) Rp1 juta – 2,5 juta, Ujian Dinas Rp.2 juta -2,5 juta, mutasi jabatan selevel dibandrol Rp.2,5 juta– Rp5 juta.

Dugaan praktek Jual beli Jabatan dan rekrutmen pegawai (Penerimaan CPNS-Red) terus tumbuh suburkan dan berlang-sung secara masif, sebagai ben-tuk usaha memperkaya diri dan kelompoknya. Dari penelusuran dan keterangan berbagai sumber dihimpun Warta Nasional me-nyebutkan, kebobrokan aparat Pemkab Subang lebih disebab-kan pada penempatan pegawai/pejabat yang tidak proporsional dan profesional di bidangnya (Right man in the right place). Hal ini berimbas pada minim-nya pelayanan publik dan su-litnya akses masyarakat untuk mendapat pelayanan memadai. Selain itu ditengarai menjadi penyebab lambannya laju pem-bangunan di berbagai bidang.

Kondisi ini rupanya me-micu kekesalan sejumlah kalan-gan, sehingga beberapa waktu silam (8/3) saat sedang ber-langsung pelantikan pejabat eselon di pendopo Kabupaten Subang, sekelompok massa berasal dari gabungan organ-isasi massa melakukan unjuk rasa di halaman kantor Pemkab Subang. Dalam aksinya, masa mengingatkan Bupati Subang Ojang Sohandi, agar berhati-hati dalam melakukan mutasi, rotasi dan promosi pejabat. Mer-eka menuding mutasi dan rotasi yang terus berlangsung masa kepemimpinan Ojang Sohadi nyaris diwarnai KKN.

“ Pasalnya mutasi dan rotasi

ini diduga kuat beraroma mua-tan KKN, apalagi kami melihat banyak pembisik yang memen-garuhi pengambil kebijakan, yang cenderung hanya untuk kepentingan pribadi dan kelom-poknya, bukan mendahulukan kepentingan rakyat Subang,” ujar salah seorang orator Ujang Supardi. Menanggapi hal itu, Bupati Subang Ojang Sohandi mengatakan, mutasi dan rotasi menjadi sebuah kebutuhan bagi sebuah organisasi. Pada kenyata-annya ketika berlangsung proses mutasi dan rotasi dipastikan ada yang suka dan tidak suka itu sudah menjadi konsekuensi logis. Namun bagi PNS harus menerima, karena pada saat dis-umpah menjadi PNS bila untuk kepentingan organisasi, siap melaksanakan tugas dimana saja dengan beban yang dipikulkan dipundaknya.

Apabila kedapatan PNS yang tidak menerima, patut dipertanyakan kesetiaan dan keimanannya, tandas Ojang di hadapan pendemo.

Terkait hal ini, DPRD Ka-bupaten Subang, mendesak agar pihak Eksekutif segera meninjau kembali penempatan pejabat/pegawai yang lebih di-dasarkan pada kompetensi dan kapablitas pegawai yang ber-sangkutan. Statemnt itu menge-muka saat berlangsung digelar LKPJ Bupati Subang, meny-oroti seputar carut marutnya penempatan pejabat/pegawai di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebelumnya juga sempat mencuat kekesalan yang ditumpahkan kelompok yang mengklaim Front Rakyat Menggugat (FRM) beberapa waktu silam. Mereka mene-bar pamplet di hampir seluruh SKPD Pemkab Subang. Seleba-

ran itu berisi menghujat kinerja pejabat/pegawai yang dinilainya amburadul. Disebut-sebut dalam mengangkat pejabat, BKD cen-derung lebih didasarkan pada faktor 3 D ( Duit,Dekat, Dulur), bukan atas dasar kompetensi atau Daftar Urutan Kepangkatan (DUK).

Mereka menuding BKD sengaja mengebiri peran dan fungsi Badan Pertimbangan Ja-batan dan Kepangkatan (Baper-jakat), ketimbang memperhati-kan aspek normatif. Eksesnya, tulis selebaran itu, nyaris di se-luruh SKPD dihuni oleh pejabat/pegawai yang linglung bak “ Ti-kus Kebingungan” yang bekerja seolah hanya untuk mengeruk keuntungan semata guna men-guntungkan diri sendiri dan kelompoknya. Lebih miris lagi, sedikitnya ada 4 pegawai man-tan Nara Pidana yang tersandung kasus hukum (Koruptor-Red) dan telah divonis dinyatakan bersalah, namun tetap masih bisa mnduduki jabatan strategis. Apakah BKD Subang akan membentuk moral para pega-wainya sebagai “ Calon Bandit Koruptor”, Tanya FRM.

Melihat kenyataan ini FRM menuntut kepada Bupati Subang Ojang Sohandi dan Sekda selaku Ketua Baperjakat agar mencopot/melengserkan oknum pejabat BKD yang terlibat cawe-cawe itu. Disebut-disebut oknum BKD itu dianggap piawai dalam memain-kan perannya, sehingga diduga sengaja ditanam (ditempatkan di BKD-Red) oleh Bosnya guna mendulang fulus makruh yang dibarter dengan kursi jabatan atau traksaksi lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian. Ilustrasi terkait carut marutnya pengang-katan/penempatan pejabat itu tercermin seperti pengangkatan

pejabat setingkat eselon IVa di Dinas Bimair, kepangkatannya ( DUK ) lebih rendah dibanding salah seorang stapnya.

Kasus lainnya, kedapatan pejabat yang diangkat menduduki eselon III dengan pangkat III c, sementara bawahannya berpang-kat III d,bahkan IVa. Hal ini di-anggap mengangkangi PP.No.13 Tahun 2002, tentang Pengangka-tan PNS dalam jabatan Struktural.

Begitu pula pengangkatan pejabat setingkat eselon IV di Dinas Pertanian. Sebelumnya ybs dijanjikan akan menduduki jabatan di Dinas Tata Ruang, Pemukiman dan Kebersihan (Tar-kimsih). Diduga kursi/jabatan di Tarkimsih telah di pesan belakan-gan atas “ Memo Sakti ” oknum pejabat teras Pemkab, maka yang bersangkutan hanya bisa men-gurut dada, meski berkompeten di bidangnya ( baca: Insinyur teknik) dan sudah menyerahkan mahar banyak.

Lain pula pengakuan Ujang (Nama samaran), dirinya kini menjabat Kasubag (Eselon IVb-Red) di sebuah SKPD. Semula ingin menduduki kursi Eselon IVa, namun harus puas dengan hanya menduduki kursi Eselon IVb, padahal membayar maha-rnya cukup mahal Rp.20,- Jtan kepada oknum BKD berinisial YS. Aku Ujang polos. Pengakuan serupa dari mulut Asep (Nama sa-maran),.” Saat itu saya dijanjikan oleh AD oknum mantan pejabat BKD untuk ketemu di rumahnya, terkait transaksi rekrutmen CPNS, namun AD tidak bersedia menan-datangani kuitansi, malah meny-erahkan kepada salah seorang anaknya yang menandatangani kuitansi itu,” tutur Asep seraya memperlihatkan kuitansi bernilai ratusan juta rupiah kepada Warta Nasional. ( TIM)

dilapangan, limbah cair yang dibuang oleh PT Guccitex terse-but menimbulkan bau tidak sedap dan sangat menyengat dan gatal apabila terkena dikulit manusia diduga karena tanpa proses IPAL.

Bahkan, limbah terse-but diduga telah mengand-

ung unsur B3 dengan kode D213 sebagai sumber pence-maran utama logam berat (As,Cd,Cr,Pb,Ca,Co,Cu,Zn) dengan pelarut organik lainnya juga surfactant sehingga sangat membahayakan mahkluk hidup dan masyarakat sekitar, ber-dasarkan UU No 32 tahun 2009 limbah industri harus diproses melalui water treatmen atau yang lazim disebut Instalansi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sebelum dibuang kesaluran umum.

Dengan demikian diduga kuat PT Guccitex belum me-miliki IPAL sehingga limbah beracun ini dibuang langsung kesaluran umum ketika masih mengeluarkan uap panas dan berbau tidak sedap dan gatal serta akan menimbulkan pe-

nyakit bagi mahluk hidup yang terkena percikan limbah tersebut dan diduga PT Guccitex tidak melakukan uji mutu limbah cair sebagaimana ditetapkan Gubernur Jawa Barat dalam keputusannya No 6 tahun 1999.

Sehingga diperkirakan kadar limbah cair dan beban pencema-ran limbahnya jauh melampaui kadar maksimum limbah cair yang dapat dibuang ke saluran umum seperti yang tertuang didalam keputusan tersebut.

Demikian juga limbah batu bara berupa fly ash dan bot-ton ash tidak ditangani secara baik dan benar akibatnya asap pembakaran batu bara di peru-sahaan itu mencemari lingkun-gan karena asap dan debu hasil pembakaran batu bara beterban-gan tak terkendali yang tentu-

nya mengancam keselamatan masyarakat setempat yang menghirup udara.

Sementara beberapa nara-sumber WN menyebutkan bahwa PT GUCCITEX tidak perduli dengan keseimbangan lingkungan karena yang di-pentingkan perusahaan adalah keuntungan semata.atas dasar ini agar perusahaan mentaati PP No 27 tahun 1999 tentang analisis dampak lingkungan hidup dan keputusan Kepala Badan Pengendalian Dam-pak Lingkungan Hidup No Kep-01/BAPEDAL/09/1995.jika setiap perusahaan yang telah mengabaikan UU dan peraturan tentang lingkungan hidup yang berlaku aparat penegak hukum diharapkan menindak tegas.

(Martua/Pantun)

Proyek Balai Kesehatan Memakai Anggaran Siluman?

Edisi 188/ Tahun XIII / 18 Maret - 1 April 2013JAWA BARAT

4

Pembangunan Shelter TMBKoridor 2 Dipertanyakan

Keberadaan Leasing di Subang Belum Patuhi PMKSUBANG, (WN)Berbagai modus perbuatan yang mengarah tindakan pidana korupsi tidak saja melanda di tubuh birokrasi, namun di kalangan swastapun berjibun. Salah satunya di lembaga pembiayaan kredit dikenal dengan istilah Leasing yang marak di kabupaten Subang, Jabar, diduga belum sepenuhnya mematuhi Peraturan Menteri Keuangan (PMK), terkait Pembiayaan kendaraan bermotor.

Kepedulian Fesomas Terhadap Petani Penggarap Dilahan Teknis

Toyota Finance di Datangi LSM Korek

Mendapat Perlu Perhatian

Sepanjang Ruas Jalan Tegal Junti Rusak Parah

USUT TUNTAS KELAKUAN PREMANISME

AULA KANTOR DESA SALAM MULYA

TERKAIT PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR

Hal itu dituding meng-gerogoti pundi-pundi sumber keuangan Negara dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Bila dikalkulasi sejak kurun waktu 5 tahun tera-khir Negara dirugikan milyaran rupiah,

Hal itu dikemukakan Fung-sionaris DPP Lembaga Ban-tuan Hukum dan Konsultasi Hukum Forum Bela Bangsa (LBKH-FBB) Prop.Jabar, A.Sutisna dalam siaran Per-snya yang diterima wartawan Warta Nasional , belum lama ini. Menurut Entis sapaan akrab A.Sutisna, perusahan-perusahaan yang bergerak dibidang pembiayaan kredit (Leasing) kendaraan bermotor di kab.Subang, berpotensi merugikan keuangan Negara.

Pasalnya diduga tidak mendaftarkan fidusia kenda-raan yang dikreditkan seb-agaimana diatur dalam PMK N o . 1 3 0 / P M K . 0 1 0 / 2 0 1 2 , tentang Pendaftaran Jami-nan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidu-sia. “Berarti dicurigai mereka tidak membayar kewajiban PNBP yang merupakan sumber pendapatan keuangan Negara,” tandasnya.

Selain itu kewajiban yang dilanggar mereka dipasti-kan tidak membayar setiap penghapusan fidusia sebesar Rp.50.000,-(untuk yang su-dah lunas dari setiap kredit-nya), lantaran awalnya tidak mendaftarkan fidusia, sehingga dapat dipastikan bila dikalku-lasi sejak kurun waktu 5 tahun terakhir hingga kini Negara ( baca: penghimpunan PNBP Via Pemkab Subang) merugi milyaran rupiah.

BANDUNG, (WN)Maraknya informasi dari warga masyarakat tentang kekejaman

yang dilakukan leasing kendaraan terhadap konsumen banyak orang trauma yang mana tindakan perusahaan-perusahaan leas-ing yang semena-mena menarik kendaraan pribadi yang masih status kredit tersebut

Membuat warga menjadi geram. Oleh karena itu, konsumen leasing harus berani menggugatnya karena sistem dalam penari-kan tanpa solusi, bahkan menginjak-nginjak hak konsumen dalam kendaraan (meski hanya sebagian) yang telah diangsur dan dibayar uang mukanya.

Perusahaan leasing yang hal di atas dianggap sudah melang-gar Undang-undang No.42/1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) dan Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (UUPK). Sering kali konsumen lansung menyerah, pasrah, tidak mengerti apa yang harus dilakukan dan kepada siapa mengadu.

Toyota Finance, Jalan BKR Bandung, baru-baru ini Kamis, 14/3 didatangi oleh ratusan warga yang tergabung dalam LSM KOREK (Komunitas Rakyat Ekonomi Kecil) melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Toyota Finance tersebut sehubungan dengan tindakan leasing semena-mena tanpa aturan hukum.

Sekjen DPP LSM KOREK Toto Sulaeman mengatakan Toyota Finance sudah melanggar Perkap No. 8 tahun 2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang pengamanan eksekusi Fidusia; eksekusi jaminan Fi-dusia harus penetapan pengadilan dan polisi yang mengamankan, tegasnya. (P. Marbun)

SUBANG, (WN) Forum Ekonomi dan Sosial

Masyarakat (Fesomas) tampil sebagai pendamping yang men-gawal kepentingan masyarakat penggarap, untuk membebaskan tanah negara, yakni tanah yang tidak tengah dikuasai sesuatu pihak secara syah dan atau tidak tengah disesuaikan kepada Pi-hak Kedua (II) dan seterusnya.

Seperti kepada Departe-men, Pemprov, BUMN dalam arti masih ada ditangan Badan Pertanahan Negara (BPN), diantaranya tanah negara eks HGU PTPN VIII Tahun 2002 di wilayah Subang, agar anak bangsa tidak asing ditengah ne-gerinya sendiri, agar masyarakat tidak menjadi ibarat tikus yang nyaris mati kelaparan di tengah lumbung padi.

PURWAKARTA, (WN)Warga masyarakat di sekitar dan pengguna jalan disepanjang

jalan Tegal Junti, Kelurahan Tegal Munjul, Kecamatan Kota Purwa-karta kini mengeluhkan keberadaan ruas jalan tersebut. Pasalnya, jalan itu penuh legokan yang berlubang – lubang sehingga pada musim penghujan seperti ini rawan kecelakaan.

Kini para pengguna kendaraan roda dua dan empat yang kerab kali melintasi sepanjang ruas jalan itu selalu berhati – hati lantaran takut kendaraannya terjebak dalam lubang sehingga menimbulkan kerusakan pada kendaraan tersebut.

Hasil pemantauan dilapangan terlihat beberapa orang warga sekitar meluangkan waktunya menutupi lubang – lubang itu dengan batu dan pasir seadanya karena jika dibiarkan kendaraan yang lewat di depan rumahnya bakal terpencrat air kotor.

Kadis Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Purwakarta, Ir. Bu-dhi Supriyadi MM kepada wartawan mengatakan bahwa pihaknya akan segera melakukan perbaikan pengaspalan di sepanjang jalan itu serta melakukan perbaikan gorong – gorong dilingkungan jalan tersebut sekitar pada bulan Mei mendatang.

Perbaikan gorong-gorong perlu juga harus dilakukan karena sampah – sampah yang meyumbat dapat menimbulkan air naik ke permukaan jalan sehingga dapat merusak jalan” terangnya. Bukan hanya itu bahwa disepanjang jalan pasar Jumat depan took baru pun disitu kerab terjadi banjir makanya sampah – sampah yang menyumbat saluran gorong – gorong itu akan dikeruk sehingga tidak lagi terjadi banjir. (Habel Hendrik / Tbn)

BANDUNG, (WN) Gagalnya pembangunan

shelter TMB yang ke-1 (satu) melalui investor itupun sudah menjadi sorotan media mas-sa. Dinas perhubungan kota Bandung membuka trayek baru yang menjadi pertanyaan apakah nasib shelter TMB K2 ini sama dengan shelter TMB K1.

Banyak masyarakat ber-

“ Dari hasil penelusuran beberapa pekan terakhir saya menemukan tidak sedikit peru-sahaan leasing yang menjalank-an usahanya tidak mendaftar-kan fidusianya,” imbuhnya.

Berdasarkan konstruksi yuridis mereka berarti men-gangkangi UU No.42 tahun 1999, tentang Jaminan Fidusia Jo.Psl 11 ayat (1), maupun PP.No.38 tahun 2009, tentang Biaya pendaftaran jaminan fidusia” tandas A.Sutisna.

Akibat perbuatan itu, lanjut A.Sutisna sesuai Psl 35 UU Jaminan Fidusia, mereka di-ancam pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling se-dikit Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah). Sebagai testimoni ter-kait dengan praktek perusahaan fianance (leasing) di lapangan, Sinar Pagi konfirmasi dengan sejumlah lembaga pembiayaan diantaranya FIF. Ginting selaku General Manager ketika ditanya apakah setiap aplikasi antara pi-haknya dengan debitur didaftar-kan di lembaga Jaminan Fidusia, ia menjawab tidak tahu secara pasti, lantaran untuk urusan itu ditangani pusat Had Office.

Kenapa pula debitur Yayat Rohayati yang aplikasinya pada 4 Pebruari 2010 di Per-janjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 308000088010 Akta Notaris dan Sertifikat Jaminan Fidusia dibuatnya baru pada Nopember 2011, Ginting men-erangkan, bila debitur dianggap bermasalah baru dibuatkan Akta Notaris dan Sertifikat Jaminan Fidusianya.

Begitu pula yang menimpa debitur bernama Eni Herning-sih yang bertraksaksi dengan PT.Mitra Dana Putra Utama

Finance (PT.MDPU Finance) Devisi Pembiayaan Kenda-raan, diduga tidak dibuatkan Akta Notaris maupun Sertifi-kat Jaminan Fidusianya.Hal ini terungkap saat Sinar Pagi konfirmasi dengan seorang Managernya Andri di kantornya belum lama ini.

Berbeda dengan Purnomo, salah seorang Had Office PT Otto, berkantor di Jl.KH.Agus Salim, saat dikonfirmasi apakah Akta Notaris dan Jaminan Fidu-sia seorang debitur Nining binti Tala No.aplikasi 20-082-12-00316 dibuat, dan berapa ban-yak transaksi yang berlangsung dan didaftarkan jaminan fidu-sianya sejak diberlakukannya PMK No.130/PMK.010/2012?, Purnomo menolak memberikan keterangan dengan dalih hal itu merupakan hak privasi lembaganya.

Padahal menurut UU No.14 tahun 2008, tentang Keterbu-kaan Informasi Publik (KIP) yang merupakan Lex Spesialis Derogate Lex Genralis , bila informasi yang diminta tidak masuk katagori rahasia Negara Purnomo tidak boleh menolak, lantaran bisa diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai Psl.52 UU KIP. Pertanyaannya, Apak-ah perjanjian yang dibuat pihak perusahaan finance dengan konsumen/debitur selama ini dibenarkan Undang-undang?, Tanya A.Sutisna geram.

Melihat fenomena ini pi-haknya telah mengantongi sejumlah nama dari oknum

pengusaha leasing nakal. Na-mun dia belum dulu mau open kepada media. Karena dirinya ingin mengungkap data hasil penelusurannya untuk dilapor-kan langsung pada aparat pen-egak hukum. Dirinya meyakini, bila apa yang diperbuat oknum lembaga finance unsur tindak pidana korupsinya nampak jelas. Terkait itu pihaknya me-minta agar aparat penegak hu-kum segera memeriksa semua lembaga finance yang ada di wilayah hokum kabupaten Sub-ang. Ini harus disikapi segera. Jangan ada stigma negative kalau mereka (lembaga finance) kebal hukum atau karena mung-kin ada permainan kotor dengan oknum penegak hukum.

Makanya mari kita buktikan melalui action hukum yang te-gas dan transparan. Tidak malah membentuk opini di tengah ma-syarakat, bahwa seakan-akan dugaan culas lembaga finance ini terus dibiarkan, pungkasnya.

Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Prop.Jawa Barat melalui Kasub Bag Humas dan Laporan Yana Rubiyana,AKS. didampingi Devisi Fiducia Deden, saat dimintai tangga-pan di kantornya Jln.Jakarta No.27 Bandung belum lama ini menyatakan, keprihatinannya atas dugaan tindakan oknum Leasing yang memperlakukan debitur di luar batas, manakala dianggap wan prestasi dan atau melanggar perjanjian.

Ditanya seputar dugaan sejumlah leasing yang tidak memenuhi kewajiban seperti tidak membuat perjanjian den-gan debitur dihadapan Notaris

dan Sertifikat Jaminan Fid-suia serta menyisipkan pasal klausula baku, Yana sepakat dengan DPP LBKH-FBB yang meminta agar pihak penegak hukum segera membongkar keculasan pihak leasing. Lan-taran selain merugikan Negara, dipandang meresahkan dan sangat merugikan masyarakat (debitur-Red).

Sekedar untuk diketahui, hukum fidusia cukup asing didengar orang awam, padahal hokum ini harus diketahui oleh setiap orang yang akan melaku-kan jual beli pada perusahaan dealer leasing kendaraan ber-motor. Hukum fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas suatu benda yang dapat difidusiakan tersebut berdasar-kan kepercayaan yang pen-guasaannya tetap dilakukan oleh si pemilik benda terse-but. Biasanya hal itu terjadi karena pemilik benda terserbut (debitur) membutuhkan uang sebagai jaminan atas pelunasan utangnya tersebut si debitur me-nyerahkan secara kepercayaan hak kepemilikannya atas suatu benda bergerak atau benda yang tidak termasuk dalam lingkup UU No.4 Tahun 1996 kepada krediturnya, dan hak tersebut juga dapat dialihkan kepada pihak lain. Pemberian jaminan fidusia ini merupakan per-janjian yang bersifat accesoir dari satuan peminjaman pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6 huruf B UU No.42 tahun 1999 dan harus dibuat akta Notaris yang disebut sebagai akta Jaminan Fidusia.

(abh/esuh)

harap dengan adanya shelter TMB K2 ini sekaligus untuk perbaikan shelter TMB K1 agar dana yang sudah dialokasikan Pemerintah tersebut tidak sia-sia/pemborosan uang rakyat.

Dana pembangunan rute yang baru untuk shelter TMB K2 tersebut Pemerintah telah dialokasikan dana sebesar Rp. 1,8 miliar kurang lebih dan dimenangkan oleh CV. Bima

Sakti dengan penawaran Rp. 1.446.007.830,-, saat dikon-firmasikan kepada Hary seb-agai PPTKnya membenarkan hal tersebut..

Saat ditinjau wartawan WN ke lapangan proses pekerjaan pembangunan shelter TMB K2 di duga adanya keganjilan mengenai kualitas dan lainnya patut diper tanyakan. Ketika wartawan WN meminta data

otentik sesuai UU 14 RI ta-hun 2008 tentan Keterbukaan publik, apakah sesuai dengan RAB dan bukti hasil lab.

Kualitas baja ringan sam-pai saat ini tidak diperlihatkan dan ironisnya pembangu-nan tersebut sudah melebihi tenggang waktu yang sudah ditentukan di SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) akhir bu-lan Desember 2012 ini malah

melewati bulan Januari 2013, itupun dipertanyakan apakah denda penalti berapa persen dikenakan dan apakah sudah masuk kas daerah dan sampai saat ini shelter TMB K2 belum difungsikan dan ironisnya di pakai tidur para tuna wisma di beberapa titik. Bagaimana ini sebelum difungsikan sudah rusak?

(P. Marbun)

Ketika tanah yang subur tidak membuat rakyat menjadi makmur. Tanah yang subur jamrut khatulistiwa ini yang dulu bangsa asing berebut untuk dapat menguasainya kini harus membuat rakyat menjadi mak-mur melalui pola pembinaan masyarat, petani, penggarap yang sistematis , terencana, terpadu , kreatif, dan inovatif tiada henti, sebab sekecil apapun sebuah langkah itu lebih berarti ketimbang diam sama sekali .

Ingat Vietnam dulu pernah berguru kepada kita, tapi kenapa keadaan sekarang malah justru berbalik ? Demikian sebagian paragraf bulletin Fesomas yang dikutif oleh Warta Nasional dalam acara temu wicara fo-rum silaturahmi petani peng-garap yang dihadiri oleh para

perwakilan Dinas Pertanian, KOSGORO, LSM dan beberapa dari media masa yang diseleng-garkan pada hariMinggu lalu di GOR Desa Cimanglid, Keca-matan Kasomalang, Kabupaten Subang.

Dedi Supriatna selaku Ketua Umum Fesomas sekaligus peng-gagas temu wicara tersebut berharap bahwa berdasarkan dokumen- dokumen yang di-miliki Fesomas dan kenyataan di lapangan terkait dengan ta-nah- tanah eks HGU PTPN VIII dan tanah Negara di wilayah Subang, menyimpulkan bah-wa tanah-tanah tersebut diatas masuk kedalam kategori Ta-nah Negara objek Landreform yaitu tanah Negara yang harus dibagikan kepada masyarakat melalui OTDA dan LSM meru-

pakan salah satu bagian lembaga pelaksana. Fesomas akan tampil aktif, mandiri dan berperan serta berbuat dan bertindak sesuai dengan kapasitas yang dimiliki sebagai motifator agar otonomi daerah subang yang selama ini dinilai fakum dapat berjalan sebagaimana yang diamanatkan Kepres Rl No 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di bidang Pertanian.

Sorak- sorai peserta yang hadir sangat antusias ketika Ketua Kosgoro Independen Kapt (Purn. TNI) H.M.Dachlan setalu pendukung gagasan Feso-mas. Dengan tegas Ketua Kos-goro Independen menjabarkan UUD 45 Pasal 33 Ayat 3 dan UU Agraria Pertanahan Rl UU No 5 Tahun 1960 Pasal 44 -45 Y.B.

Ketua KOSGORO berharap

agar Pemerintah benar- benar memperhatikan perut para peng-garap, meningkatkan kelang-sungan hidup petani penggarap yang sudah bertahun - tahun menggarap agar segera men-fasilitasi legalitas lahan gara-pannya, ujarnya.

Selama rapat temu wicara berjalan tim Warta Nasional berusaha mencari keberadaan Kepala Desa namun rupanya tidak hadir, ketika team Warta Nasional mengklarifikasi ke-beradaan Kepala Desa Ciman-glid kepada Ketua Fesomas. Dia menjawab bahwa Kepala Desa sudah di undang bahkan beliau (Kades) dalam surat undangan menandatangani selaku yang turut mengundang dan mendu-kung penuh gagasan Fesomas

(Din/Syam)

PURWAKARTA, (WN)Keberadaan Aula Kantor Desa Salam Mulya, Kecamatan

Pondok Salam, Kabupaten Purwakarta dinilai kian hari sangat memprihatinkan saja, karena selain semua kayunya sudah lapuk juga sebagian enternit tersebut sudah hampir mulai ambruk. Karena ditakutkan tiba – tiba ambuk oleh Kades Wawan kini su-dah dibuatkan penyangga dengan bambu sehingga terlihat agak sedikit kuat untuk menahan kayu – kayu yang sudah lapuk apalagi dimusim penghujan seperti ini.

Hingga kini keberadaan Aula Kantor Desa itu sudah dikosong-kan lantaran itu tadi takut ambruk mendadak dan menimbulkan korban. Padahal sebelumnya Aula Kantor itu serba guna selalu sering dipergunakan untuk Rapat – rapat tingkat Kecamatan Pondok Salam, pertemuan – pertemuan dengan 11 desa yang ada dan rapat – rapat PNPM.

Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Asep Supar-man yangg didampingi Kasubid Sarana dan Prasarana BKBPIA mengatakan, kami akan segera melakukan usulan perbaikan ke Gubernur Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pemberdayaan Ma-syarakat Pembangunan Desa (BPMPD) agar mendapat kucuran dana untuk perbaikan Aula Desa tersebut. Pihaknya berjanji akan membantu terkait hal itu agar kedepan aset aula kantor Desa Salam Mulya dapat berfungsi dipakai kembali. (Habel Hendrik / Tbn)

Edisi 188/ Tahun XIII / 18 Maret - 1 April 2013HUKUM & KRIMINAL

5

Tangkap Pengalian Pasir yang Membabi Buta di Sukamelang SUBANG, (WN) Biarpun dibayar dengan uang sebanyak setinggi langit, tidak dijual tetapi kalau memang tetap memaksa, asal dia yang datangnya Haji Usup, oleh kake akan diberikan saja.

WARGA RESAHKAN PENGUSAHA GALIAN Terdakwa Kasus Cikepuh Dituntut 12 Tahun

Tujuh Orang Tersangka Teroris Diringkus

Kantor Koran Tempo Diserang

Satuan Mahasiswa Unjuk Rasa di Kejati Sumut

JAKARTA, (WN)Jaksa Agung Muda Pidana

Khusus (Jampidsus) Andhi Nirwanto mengatakan, pi-haknya masih mengembang-kan kasus dugaan korupsi pemberian dan penggunaan kredit Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten (BJB) kepada PT Cipta Inti Permindo (CIP).

Sejauh ini, ia belum dapat membeberkan perkembangan kasus ini dengan alasan belum menerima laporan dari tim penyidik. “Kalau pemeriksaan, substansi perkaranya yang

Demikianlah bahasa emosional dengan nada kekesalan yang dilontar-kan oleh seorang petani tua yang biasa dipanggil dengan sebutan Aki Uhmin yang ditujukan kepada seorang Pengusaha Galian Pasir, yang berlokasi di lingkungan Kelurahan Sukmelang, Ke-camatan Subang, Kabupaten Subang.

Dia mengakui resah berkali-kali didatangi oleh pihak suruhan dari Pen-gusaha Galian Pasir, dengan maksud agar supaya sawah garapannya bisa di beli. Bah-kan mereka bermaksud pula kepada warga yang merem-bet sawah dan kebun yang lainnya sekitar Perusahaan galian pasir itu.

MEDAN, (WN)Satuan Mahasiswa (Sat-

ma) Ikatan Pemuda Karya berunjuk rasa di Gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatere Utara di Jalan AH Nasution, Medan, mereka menuntut Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara segera me-nahan Wali kota Medan Rahuldman Harahap yang

PEKANBARU, (WN)Majelis Hakim PN Pe-

kanbaru menjatuhkan vo-nis bebas terhadap Ridwan Syahputra yang didakwa ter-libat kasus pembunuhan di Pekanbaru, Kamis, Ridwan langsung bersujud syukur dan menangis mendengar Majelis Hakim memutus-kan vonis bebas untuk dir-inya. “Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana se-bagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), baik primer,subsider,lebih subsider dan lebih subsider lagi,”kata Ketua Majelis Ha-kim Isnurul,SH dalam pem-bacaan putusan di Pekanbaru.

Majelis Hakim menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) sangat bertolak belakang dengan fakta-fakta dipersidangan, putusan terse-but dinilai berisi fakta yang dipaparkan sejumlah keteran-gan saksi dipersidangan yang membantah Ridwan Syahpu-tra terlibat dalam pembunuhan Halomoan Gurning.

Semua saksi dipersidan-gan juga mengungkapkan, diarahkan penyidik saat diam-

SERANG, (WN)Sepuluh terdakwa dalam kasus pengeroyokan terhadap Tobri

(23), warga Cikepuh, Kelurahan Unyur, Kecamatan/Kota Serang, dituntut maksimal oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Serang. Dalam tuntutannya, kesepuluh terdakwa itu din-yatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengeroyokan hingga menyebabkan tewasnya korban. Hal tersebut terungkap dalam sidang yang dipimpin oleh Majelis Hakim ,JPU Andri Saputra di Pengadilan Negeri (PN) Serang, Kamis.

Dalam tuntuannya, JPU menyatakan bahwa kesepuluh terda-kwa yakni AD, RK, SB, Jae, OK, HH, PM, AF, Sah, dan Har, dituntut 12 tahun penjara karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu yakni pasal 170 ayat 1, 2, dan ke-3 KUHP.

“Dengan ini menjatuhkan pidana kepada kesepuluh terdakwa masing-masing 12 tahun penjara dipotong masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa,” kata Andri Saputra saat membacakan tuntutannya. Dalam tuntutannya, JPU menyatakan, tidak ada hal-hal yang meringankan terdakwa selama masa persidangan berlangsung sehingga seluruh terdakwa dituntut dengan hukuman maksimal. Sedangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa diantaranya per-buatan terdakwa menyebabkan tewasnya korban dan perbuatan terdakwa tergolong dalam perbuatan brutal dan sadis.

“Selain itu, perbuatan terdakwa menyebabkan keresahan meluas di antara warga, menimbulkan penderitaan bagi keluarga korban dan belum adanya kesepakatan damai antara pihak keluarga korban dan terdakwa,” sambung JPU. Seusai pembacaan tuntutan, penasihat hukum Mufti Rahman, menyatakan, akan menyampaikan nota pembelaan (pledoi) atas tuntutan JPU pada pekan depan. (sm)

BOGOR, (WN)Kepolisian Daerah

Jawa Barat berhasi l mengungkap jaringan penipuan dengan mo-dus investasi “online” yang melibatkan seorang mahasiswa salah satu perguruan tinggi di Band-ung. “Korban penipuan investasi online ini cukup banyak, yakni sebanyak 388 orang yang terse-bar di sejumlah daerah di Bandung, Bogor, Ja-karta, Batam, Surabaya, Samarinda dan masih banyak lagi lainnya,” kata Kanit IV Subdit II Reskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Barat Kom-pol Irwansyah, Jumat.

Ia menyebutkan ter-sangka penipuan on-line berinisal KM (21) merupakan mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi semester V di salah satu universitas Islam negeri di Bandung. Tersangka melakukan penipuan se-cara online dengan modus investasi Forex (Foreign

JAKARTA, (WN)Belasan pemuda menyerang kantor Koran Tempo yang beral-

amat di Kebayoran Center, Blok A 11 - A 15 Jalan Kebayoran Baru, Mayestik, Jakarta Selatan, Jumat malam (15/3) pada pukul 23.30 Wib. “Penyerangan dilakukan oleh belasan pemuda yang terjadi sekitar pukul 23.30 Wib dan mereka menyerang dengan membawa senjata tajam,” kata salah satu wartawan Tempo, saat dihubungi di Jakarta, Sabtu dini hari.

Belasan pemuda tersebut merusak lobby kantor Tempo dan melakukan pemukulan terhadap dua orang satpam yang bertugas di kantor tersebut, katanya. “Saat ini, kedua satpam sedang diobati oleh pihak kantor dan saat kejadian ada sekitar sepuluh orang yang ada di ruang redaksi namun kelompok pemuda tersebut belum sempat memasuki ruang redaksi,” kata Anton yang saat kejadian ada di lokasi.

Setelah melakukan perusakan para pemuda tersebut sebelum pergi juga melakukan perusakan motor-motor yang di parkir di halaman kantor Koran Tempo, katanya. “Kita belum tahu penyebab penyerangan itu, dan dari kelompok pemuda mana karena tidak terlihat menggunakan atribut apapun,” kata Anton. (M009)

BEKASI, (WN)Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jendral

Sutarman mengatakan jumlah tersangka teroris yang ditangkap selama 14-15 Maret 2013 berjumlah total tujuh orang. “Jumlahnya tujuh orang. Mereka ditangkap di sejumlah lokasi berbeda,” kata Sutarman usai meninjau lokasi penggerebekan terduga teroris di RT 002 RW 003 Jalan Laimun, Mustikasari, Mustikajaya, Kota Bekasi, Jumat.

Menurut dia, sebanyak tiga tersangka teroris di antaranya ter-paksa ditembak mati akibat melawan dan membahayakan nyawa petugas saat proses penangkapan berlangsung. Para tersangka masing-masing ditangkap di Teluk Gong, Jakarta Utara, Musti-kajaya, Kota Bekasi, Pekayon, Bekasi Kota Bekasi, Kapuk Muara, Jakarta Utara, dan Pondok Aren, Tangerang.

Di wilayah Kota Bekasi, Densus 88 Antiteror Mabes Polri berhasil menangkap tiga tersangka, yakni Arman dan Siswanto (Mustikajaya) dan tersangka berinisial K di salah satu kawasan Pekayon Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Menurut Sutarman, para tersangka itu diduga anggota jaringan teroris internasional yang sudah tidak lagi memperoleh bantuan dana luar negeri. Akibat keterbatasan dana, kata dia, para pelaku diduga melakukan sejumlah aksi perampokan guna membiayai aksi terorisme di Indonesia. “Kami menemukan 1 kilogram emas yang sebelumnya mereka curi dari kawasan Tambora, Jakarta Barat, serta sejumlah bahan peledak dan empat pucuk senjata api jenis scorpion,” katanya. (ant/red)

Penuntasan Kasus Bank Jabar Jampidsus Tunggu Laporan Penyidiktahu itu penyidik. Belum (be-lum dilaporkan),” kata Andhi, di Jakarta, Jumat (15/3).

K e m a r i n , K e j a g u n g memeriksa tersangka kasus tersebut yakni, mantan Ketua Umum Asosiasi Perbenihan Indonesia (Asbenindo) Elda Devianne Adiningrat. Elda diduga terlibat bersama empat tersangka lainnya dalam kasus ini, mengingat kedudukan pe-rusahaannya PT Radina Niaga Mulia selaku vendor penerima kredit.

Disinggung apakah Elda diperiksa terkait dugaan ali-

ran dana terhadap Ahmad Fathanah yang ditersangkakan KPK dalam kasus suap kuota impor daging sapi, Andhi tidak menanggapi, meskipun jaksa penyidik sudah memeriksa yang bersangkutan di KPK.

“Itu substansi perkara,” ujarnya.

Kejagung telah menetap-kan lima tersangka, selain Elda Kejagung menjerat Deni Pasha Satari selaku Direktur Komersial PT E Farm Bisnis Indonesia, Yudi Setiawan (YS) selaku Direktur PT CIP. Kemudian Manager Komersial

BJB Cabang Surabaya Eri Sudewa Dullah (ESD), dan Dir ut PT E Farm Bisnis Indonesia dan karyawan PT Sang Hyang Sri Dedi Yamin (DY).

Dalam kasus ini, Kejagung menduga adanya praktik tindak pidana korupsi yang melibatkan banyak pihak dan menimbulkan kerugian negara mencapai Rp 55 miliar dalam pemberian kredit modal oleh BJB cabang Surabaya, Jawa Timur, ke PT CIP yang diduga melibatkan banyak pihak.

(SP/Sirait)

Akibat tindakan para pengusaha galian tersebut, sejumlah warga lainnya ber-harap kepada aparat penegak hukum untuk menangkap para penalu pengrusakan lingkungan sawah, kalau mereka tidak ditangkap apa yang akan terjadi ?, bekas galian yang terdahulu seakan-akan hanya diting-galkan begitu saja, keluhan dari pihak warga penduduk terdekat terjadi rasa kekha-watiran adanya beberapa hal yang tak diinginkan.

Contohnya bekas galian C yang nampak seperti se-buah danau yang kedal-amannya diukur dengan dua batang pohon bambu pun masih dalam akibatnya ada warga penduduk yang

terjadi sumurnya menjadi kekeringan. Apalagi jalan lintas umum yang be-rada disekitar Jalan LP dilingkungan Sukamelang tampak rusak karena ti-dak ada keseimbangan dari muatan tonase kendaraan yang sehari- harinya menarik muatan pasir, dengan ukuran kekuatan kwalitas jalan.

Bahkan, Warta Nasional mengadakan kunjungan ke pihak Dinas-dinas terkait di-antaranya ke Dinas lingkun-gan hidup dengan maksud untuk minta kejelasan ma-salah AMDAL, apakah ses-uai dengan Undang- undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penge-lolaan lingkungan hidup,

namun Kepala Dinas jarang ada diruangannya. Bahkan menurut pegawai disana yang tak mau menyebut-kan namanya mengatakan, aturan galian pasir berapa meter aturan batas kedala-man itu selama pasirnya ma-sih ada ya terus bisa digali, ujarnya menjelaskan.

(Tea WN)

sudah dua tahun lebih men-jadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi.

Dalam aksinya para pen-gunjuk rasa juga melempari Gedung Kejaksan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara dengan Telur dan Tomat, bukan hanya itu bahkan mereka menggantung se-jumlah celana dan baju di

Gerbang Gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati). Pendemo juga melakukan tabur bunga sebagai simbol matinya pen-egakkan hukum dalam kasus dugaan korupsi dengan ter-sangka Rahudman Harahap.

Rahudman sejak 25 ok-tober 2010 ditetapkan seb-agai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tunjangan

pendapatan aparatur pemer-intah desa (TPAPD) di Kabu-paten Tapanuli Selatan pada tahun 2005 yang merugikan negara Rp. 1.590.944.500 ,namun dia baru sekali di-periksa sebagai tersangka pada awal 2013.

Massa pengunjuk rasa ditemui Kepala Seksi I (Kasi 1) Intelijen Kejaksaan Tinggi

(Kejati) Sumatera Utara Marcos Simaremare dan Kasi Penkum Kejaksaan Tinggi Sumatera utara Yus-par, pihak Kejaksaan me-minta waktu dua sampai tiga bulan untuk menuntaskan kasus ini, setelah aspirasinya diterima pihak Kejaksaan , akhirnya massa membubar-kan diri. (Yus).

Ridwan Divonis Bebas oleh Majelis Hakim PN Pekanbaru

bil keterangannya dalam pem-buatan Berita Acara Pidana (BAP) selain itu, Isnurul mengatakan terdakwa men-gaku disiksa oleh Polisi agar mengakui telah membunuh Halomoan Gurning.

Menanggapi putusan be-bas itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Ke-jari) Pekanbaru, Sabar,SH tidak bisa menerimanya “Atas putusan ini, kami kasasi, “kata Sabar. Kuasa Hukum terdak-wa Zulkifli mengatakan vonis bebas adalah putusan yang adil untuk Ridwan, Ia mengaku sejak awal optimis kliennya akan bebas dari fakta-fakta yang dipaparkan 18 saksi dipersidangan, “Dari 18 saksi yang diajukann Jaksa Penun-tut Umum ((JPU),tidak ada yang mengatakan Ridwan se-bagai tersangka. Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa dengan hukuman 12 tahun penjara, Ridwan Syahputra didakwa karena diduga terlibat dalam kasus pembunuhan Halomoan Gurning di Rumah Makan Pondok Gurih Pekanbaru pada 10 Nopember 2011. (Yus).

Polda Jabar Ringkus Mahasiswa Penipu Investasi Online

exchange). Modus yang dilakukan dengan membuka website “Pandawa Investasi” dengan alamat situs http://pandawainvestasi.com/.

Kantor pandawa investa-si ini menggunakan alamat di Grand Surapati Cor Ruko Blok 1H jalan PHH Mustofa, Suci Cicaheum, Bandung. “Total kerugian korban pe-nipuan dengan modus in-vestasi online ini berkisar Rp40 miliar,” katanya. Kor-ban tersebar di sejumlah dae-rah, dengan masing-masing wilayah untuk merekrut per-wakilan atau kantor cabang atau komisi wilayah untuk merekrut dan mengompulir para nasabah.

Aksi penipuan yang di-lakukan tersangka sudah berlangsung sejak Novem-ber 2012 sampai dengan Mei 2013 atau kurang lebih tujuh bulan.

“Modus pelaku menjanji-kan dapat memberikan keun-tungan sebesar 50 persen, 70 persen, 100 persen, dan 300 persen tergantung dari nilai investasi yang ditradingkan.

Semakin besar dana yang diinvestasikan, semakin besar keuntungan yang dijanjikan,” kata Kompol Irwansyah.

Penangkapan pelaku oleh Tim Reskrimsus Polda Jabar dilakukan di sebuah rumah kontrakan di Jalan Kupang Krajan Lor nomor 54 Kecamatan Sawahan, Surabaya, pada Kamis (14/3) sekitar pu-kul 20.15 Wib.

Saat ini tersangka su-dah diamankan di Polda Jawa Barat untuk pemer-iksaan. Saat ini pelaku dikenakan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang no-mor 11 tahun 2008 ten-tang ITE perihal menye-barkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dengan an-caman pidana penjara maksimal 6 tahun penjara dan denda Rp 1miliar dan pasal 372 dan 378 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara.

(sirait)

Edisi 188/ Tahun XIII / 18 Maret - 1 April 2013PENDIDIKAN

6

Demi Pungli, SMPN 22 Langgar Permendikbud No 76 BANDUNG (WN)Orang tua kelas 9 dibeberapa SMP Negeri yang ada di Kota Bandung nampaknya harus mengeluarkan uang ekstra guna membayar biaya pemantapan persiapan Ujian Nasional (UN) yang tinggal beberapa bulan lagi, bagi mereka yang tergolong dari keluarga berada tentu tak begitu mempermasalahkan.

Dinas Pendidikan Dominasi Acara Napak Tilas

Guru Harus Menjadi Ketauladanan Bagi Murid

Krisis Kekurangan Guru SD Landa Wilayah Perdesaan Subang

Menguak “Rekanan Kukutan” Bidang PNFI Disdik Jabar

Mahasiswa STKIP Garut Sosialisasikan 4 Pilar

KISARAN RP500 RIBU SAMPAI RP700 RIBU / SISWA

Namun jika berasal dari keluarga pas-pasan bah-kan kekurangan nampaknya harus memutar otak untuk mendapatkan uang guna membayar biaya pemanta-pan yang menurut mereka biayanya termasuk besar.

Warta Nasional menda-pat kan informasi ada be-berapa SMP Negeri yang meminta dana pemantapan ke orangtua murid dengan kisaran Rp500 ribu sampai Rp700 ribu / siswa. Pen-gakuan yang sama juga mun-cul dari orang tua siswa kelas 9 di SMPN 22 Kota Band-ung, di SMP ini terdapat pungutan guna membayar biaya pemantapan persiapan menghadapi Ujian Nasional yang biayanya Rp500 ribu / siswa. Didalam Permen-dikbud RI No.76 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penggunaan dan pertang-gungjawaban keuangan dana

BANDUNG, (WN)Tak aneh lagi di zaman ini

korupsi disana-sini berbagai modus dilakukan dari yang sembunyi-sembunyi hingga terang-terangan terjadi. Mu-lai dari pengadaan barang dan jasa Penunjukkan Langsung sampai dengan Lelang Terbu-ka nyatanya bisa direkayasa.

Warta Nasional sempat melayangkan surat konfirma-si tertulis kepada Dinas Pen-

SUBANG, (WN)Persebaran guru SD yang

tidak merata di perdesaan, dikeluhkan sejumlah guru di SD yang jumlah guru PNS nya sedikit. Mereka merasa kewalahan lantaran harus menghandel beberapa kelas. Krisis kekurangan guru SD ini berpotensi menurun-nya kualitas dan efektivitas proses belajar mengajar yang pada gilirannya menghambat program Wajib Belajar Pendi-dikan Dasar (Wajar Dikdas).

GARUT, (WN)Entah lupa atau ti-

dak hafal, seorang calon Hakim Konstitusi yang tengah ikut uji kelay-akan dan kepatutan di Komisi III DPR, tidak menguasai penjabaran kelima sila dari Pancasila. Bahwa belum banyak kalangan yang menge-tahui sosialiasi Empat Pilar. “Banyak orang yang lupa dengan Pancasila. Tidak usah jauh-jauh di Papua, di DKI Jakarta atau di Kabupaten Garut saja masih ada yang tidak mengetahui sosialisasi Empat Pilar.

Melalui sosialisasi Empat Pilar (UUD 1945, Pancasi la ,NKRI dan Bineka Tunggal Ika) di-harapkan kepada para Ma-hasiswa PKN dan siswa SMA sekabupaten Garut

GARUT, (WN)Napak Tilas memperingati Hari Ulang Tahun Kabupaten Garut yang

Ke.200 atau lebih dikenal dengan 2 abad diselenggarakan di alun – alun Kecamatan Bl. Limbangan Kabupaten Garut,Kamis kemarin.

Acara yang di ikuti oleh 552 kelompok peserta yang setiap kelompoknya terdiri dari 5 orang tersebut terdiri dari seluruh instansi Pemerintahan Kabupaten Garut serta warga masyarakat umum, namun yang menarik dalam acara itu instansi Dinas Pendidikan lah yang terbanyak mengirimkan peserta nya, hal ini tidak dipungkiri oleh H.Mahmud Kepala Dinas Pendidikan Kab.Garut.

Menurut Mahmud, acara ini sangat banyak manfaatnya untuk dapat dijadikan renungan dan pelajaran serta menumbuhkan rasa kepedulian kita terhadap perjuangan yang telah dilakukan oleh pendahulu – pendahulu kita, selain itu lanjut Mahmud, momen ini dapat dijadikan tali silaturahmi antar pegawai yang ada di jajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Iwan Setiawan, Humas Paguyuban UPTD se Kabupaten Garut mengatakan, bahwa seluruh UPTD Pendidikan se Kabupaten Garut menurunkan pesertanya mengikuti acara Napak Tilas ini, selain itu para UPTD juga mempersiapkan pos – pos yang akan dilewati oleh peserta Napak Tilas melalui Kepala UPTD Kecamatan terdekat,” ujar Iwan. Mahmud Maupun Iwan Setiawan mengucapkan terima kasih terhadap seluruh Jajaran Dinas Pendidikan yang telah berpartisipasi dalam acara ini serta dukungan yang diberikan baik moril maupun materi terhadap suksesnya acara Napak Tilas ini. (Den’s)

Hal itu dikemukakan Pe-nilik TK/SD UPTD Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang Ngaduri saat berbincang dengan Warta Nasional di kantornya, belum lama ini.

Ngaduri yang juga men-jabat Ketua PGRI Kecamatan Sukasari ini, menyesalkan atas terjadinya krisis peseba-ran guru SD PNS di perde-saan yang tidak seimbang, bila dibanding di wilayah perkotaan.

Pihaknya berharap

kondisi semacam ini harus segera dicari solusinya. Kepada pihak berkompeten segera merespon, agar per-soalan krusial yang dipredik-si bisa menghambat proses berlangsungnya Kegiatan Belajar mengajar (KBM) bisa diantsisipasi.

Saat ini di wilayah kerjan-ya hanya ada 92 guru.PNS. Dari sebanyak 22 SD idelan-ya harus tersedia 176 guru PNS, artinya setiap sekolah tersedia 8 orang guru, sudah

termasuk 1 (satu) orang Kepala Sekolah. Sementara “ Idealnya satu SD itu guru PNSnya ada delapan orang, satu orang guru merangkap Kepala Sekolah, satu orang guru Agama dan enam guru kelas,” ujar Ngaduri.

Dari sumber yang layak dipercaya menyebutkan, terjadinya penumpukan guru di SD perkotaan dan kelangkaan guru di pedesaan (baca: daerah terisolir) ditud-ing telah berlangsung budaya

“Wani Piro” antara oknum Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Subang dengan pihak guru yang menginginkan mutasi. Juga diduga diperparah mudahn-ya terbit rekomendasi UPTD Dikbud setempat.

Eksesnya, lihat saja kata sumber, disisi lain terjadi penumpukan guru yang mengajar di SD Perkotaan seperti terjadi di SD kawasan Kelurahan Sukamelang, SD Kelapa kembar, Kelurahan

Cigadung, Kecamatan Sub-ang. Disana satu SD gurunya mencapai puluhan bahkan belasan. Sementara guru-gu-ru yang berada di pedesaan hanya ada seorang guru PNS yang merangkap Kepala Sekolah seperti terjadi di SD Sakti Mulya, SD Wanajaya, SD Mayangan yang berada di Desa Mayangan, Kecamatan Legon kulon dan SD Anggas-ari, Desa Anggasari, Keca-matan Sukasari, sedangkan guru lainnya Sukarelawan

(Sukwan). Menurut Kasubag TU UPTD Sukasari Acu, hingga saat ini dari sebanyak 22 SD , guru yang berstatus PNS hanya ada 92 orang selebihnya sekitar 100 an guru honorer/sukwan.

Sementara krisis guru SD juga melanda di wilayah UPTD Dikbud Kecamatan Legon kulon. Dari sebanyak 12 SD hanya ada sekitar 36 guru PNS, selebihnya sekitar 90 masih berstyatus Sukwan. (abh/esuh)

bantuan operasional sekolah tahun anggaran 2013 BAB V Penggunaan Dana BOS, Huruf A, Komponen pem-biayaan No.3 Tentang Kom-ponen pembiayaan kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler siswa terdapat item pembiayaan pembelaja-ran pengayaan, pemantapan persiapan ujian termasuk di-dalamnya membayar honor jam mengajar tambahan di-luar jam pelajaran dan biaya transportasinya namun men-gapa masih ada saja sekolah yang memungut dengan berbagai alasan yang seolah-olah mencari pembenaran ?

Kepala SMPN 22 Kota Bandung Hj.Ais Widanin-grum ketika ditemui Warta Nasional menjelaskan, pada saat pembagian rapot semes-ter satu atas desakan be-berapa orang tua murid kelas 9, mereka minta agar sekolah mengadakan pengayakan/

pemantapan dalam rangka menghadapi Ujian Nasional , orang tua ada yang sang-gup memberikan partisi-pasi membayar namun tidak semua, yang tidak mampu tidak diharuskan, ujar Ais yang terkesan mengelak.

Dari bos tidak dialoka-sikan untuk pemantapan karena sudah ada partisipasi dari orang tua dan dana bos yang ada digunakan untuk keperluan yang lain seperti pembelian buku, orang tua tidak keberatan jadi tidak kita stop, orang tuanya baik-

baik banyak yang nyumbang justru orang tua disini banyak yang mendukung “, demikian dijelaskan Ais Widaningrum dalam klarifikasinya pada Warta Nasional.

Namun keterangan Ais nampaknya hanya ingin mencari pembenaran karena dalam Permendikbud RI No.76 Tahun 2012 semua belanja kebutuhan sekolah sudah mencakup didalamnya termasuk pembelian buku teks pelajaran maupun pem-biayaan pemantapan harus terkafer semuanya. Namun

sangat ironis di SMPN 22 Kota Bandung pos aloka-si dari bos untuk kegiatan pemantapan ini justru ditiada-kan melainkan untuk belanja sarana prasarana. Apakah dana pungutan yang begitu besar memang benar-benar untuk membayar honor guru diluar jam mengajar saja ? berapa guru yang dilibatkan ? berapa rupiah hak tiap-tiap guru menerima honor terse-but ? semua belum terjawab ataukah ada dugaan peny-elewengan didalam penggu-naannya ? ( Anang )

didikan Provinsi Jawa Barat Bidang PNFI (Pendidikan Non Formal dan Informal), seputar pelaksanaan belanja anggaran baik dana yang berasal dari APBD maupun APBN tahun 2012, namun sangat disayangkan sampai berita ini dimuat belum ada jawaban sama sekali perihal surat konfirmasi Warta Nasi-onal. Kepala Bidang PNFI Eddy Setiadi ketika ditemui

diruangannya mengatakan bahwa sudah memerintah-kan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dadang Sufyan untuk menjawabnya, namun karena yang ditanyakan ban-yak dan yang bersangkutan sedang tidak ada ditempat jawabannya belum ada, nanti kalau sudah ada akan di-hubungi, jawabnya.

Adanya informasi yang masuk kemeja redaksi men-

gatakan selain penggunaan anggaran yang tidak transpar-an di Bidang PNFI pada ang-garan 2012 lalu ditengarai ada ketidak beresan atau KKN yaitu ada salah satu perusahaan yang diisteme-wakan, yaitu karena dianggap berjasa si pemilik perusahaan mendapat fasilitas eksklusif menurut informasi hampir setengah dari jumlah seluruh paket pekerjaan barang dan

jasa yang ada di Bidang PNFI atau biasa disebut memelihara ”rekanan kukutan”. Sampai berita ini dimuat belum ada klarifikasi dari Dadang Sufy-an selaku PPK kepada koran ini. Akankah surat konfirmasi Warta Nasional akan dijawab secara transparan dan rinci sesuai isi pertanyaan ? atau-kah ada yang ditutup-tutupi ? kita simak jawabannya edisi mendatang. (Anang)

bisa memahami serta menga-plikasikannya di lingkungan Masing Masing, ujar Hilmi Nurfaizan Ketua Pelaksana Sosialisasi 4 Empat Pilar saat di temui wartawan di sela sela acara.

Acara sosialisasi 4 Pi-lar yang di laksanakan di

Kampus STKIP Garut ini di buka dengan Upacara Adat Lengser di ikuti sekitar 400 Peserta mereka merupakan perwakilan dari sekolah menengah atas (SMA) se Kabupaten Garut dan ma-hasiswa STKIP , kegiatan ini merupakan kerjasama

antara STKIP dan Mayjen TNI (Purn) Yahya Sacawir-ia SIP.MM. Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat Dapil Jabar XI, Ujar Hilmi

Mayjen TNI (PURN) Ya-hya Sacawiria selain mem-fasilitasi acara ini lanjut Hilmi beliau juga menjadi Pemateri / Pembicara dalam acara ini, selain beliau Dosen STKIP pak Endang Sutari serta Ahmad Bajuri SE.MM Ketua DPRD Kab Garut juga menjadi pembicara dalam acara sosialisasi ini ujarnya

Mayjen Yahya Sacawiria Saat di temui Wartawan mengatakan , sosialisasi ini sangat penting disaat kehidu-pan berbangsa dan bernegara saat ini sedang mengalami proses kompetisi, proses pengaruh globalisasi yang sangat berat, proses peruba-han sosial yang demikian sangat dinamis,

kita harus bisa bekerja sama dalam hal-hal yang dapat disepakati, dan sal-ing menghormati dalam hal-hal yang tidak dapat disepakati.ujarnya

Ahmad Bajuri Ketua DPRD Kab Garut saat di temui wartawan usai acara mengatakan, Kami memberikan Apresiasi yang tinggi kepada Panitia yang sudah bekerja keras mewujudkan serta melak-sanakan Acara Sosialisasi 4 Pilar ini, dengan sosia-lisasi 4 Pilar di harapkan Generasi Muda kita kede-pan mampu menerapkan nilai nilai yang positive yang terkandung dalan 4 pilar tersebut, selain itu sosialisasi ini lebih memberikan pemahaman akan akar budaya sejarah bangsa Indonesia ujarnya.

(Adam)

DALAM rangka melestarikan budaya daerah serta membangun karakter pada anak ditingkat usia Sekolah Dasar (SD). Kepala Dinas Pendidikan Kab. Semarang Dewi Purnaminingsih sangat mendukung adanya kegiatan sosialisasi budaya Wayang ditingkat SD. Diluar jalur dinas, dalang Kondang Ki. Haji Manteb Soedar-sono turut memberikan dukungan dan apresiasi kepada pelaksana sosialisasi dalang putri Nyi Wiwik Sabdolaras.

Empat tokoh Wayang Janoko, Anoman, Buto Terong dan Cakil diserahkan kepada Nyi Wiwik dari tangan Ki.Manteb sebagai wujud dukungan dan dimaksudkan sebagai sarana ketika Nyi. Wiwik memberikan sosialisasi dihadapan para murid ditingkat Sekolah dasar. “Saya berpesan agar dalam memberikan sos-ialisasi didepan anak anak dengan menggunakan bahasa yang mudah dimenegerti oleh anak anak, jadi anak akan lebih mudah memahami” pesan Ki. Manteb singkat ketika menyerahkan emapat tokoh wayang.

Perjalanan Sosialisasi Budaya wayang yang berlangsung sejak bulan Desember 2012 hingga berita ini diturunkan sudah memasuki lima (5) UPTD setingkat Kecamatan dari sembilan belas (19) Kecamatan di wilayah Kabupaten Semarang Jawa tengah. Dari data yang dihimpun di lima UPTD atau tidak kurang dari 130 SD dari 641 SD di Kab. Semarang baik dari kalangan guru dan siswa siswi SD sangat antusias hadirnya pelaksanaan Sosialisasi di sekolahnya.

Bahkan diatas rata rata para guru mengucapkan rasa terimak-asih kepada pelaksana sosialisasi karena dengan pelaksanaan tersebut muridnya mendapat tambahan pengetahuan tentang budaya yang membawa misi membangun karakter. Sikap antusias para guru yang di ekspresikan pada pelaksana sosialisasi maupun didepan para murid satu diantara sekian ratus SD hanya di SD Negeri Sukoharjo 1 dan 2 Kecamatan Pabelan.

Rasa ketidaknyamanan dalam pelaksanaan Sosialisasi dengan durasi 60-70 menit itu sesuai jadwal pelaksanaan Rabu, penggabungan SD Sukoharjo 1 dan 2 tempat pelaksanaan Sosialisasi di SD Sukoharjo 1. Dalam pelaksanaan, nampak Nyi. Wiwik sedang menyampaikan pemahaman dihadapan para murid, nampak beberapa guru duduk dibelakang para murid yang sedang konsen mendengarkan Nyi. Wiwik , ironisnya, beberapa guru yang duduk diarea dimana Sosialisasi berlangsung, justru nampak beberapa guru sedang bicara sendiri. Yang lebih fatal lagi , seorang guru lagi “kerokan” diruangan dimana Sosialisasi sedang berlangsung.

Bukan guru sedang Kerokan saja yang menjadi kurang nya-man dalam pelaksanaan Sosialisasi budaya Wayang , ironisnya lagi , seorang guru yang notabene mantan Kepala sekolah , duduk diposisi paling depan dalam kondisi tidur pulas dari awal pelaksanaan hingga selesainya Sosialisasi. “lho gimana Sosia-lisasi budaya Wayang” kata mantan KS yang tertidur pulas itu , langsung dijawab oleh Nyi.Wiwik ,” Lha bapak duduk paling depan malah tidur kok” jawab Wiwik diruang KSD Sukoharjo 1 Pabelan.

Menanggapi guru yang sedang kerokan di area pelaksanaan Sosialisasi mendapat tanggapan serius oleh aktivis LSM Cerdas bangsa Nano Prayogo yang juga duduk sebagai moderator dalam pelaksanaan Sosialisasi Budaya Wayang. “ Itu guru tidak patut menjadi ketauladanan bagi murid , dimana kita sedang mem-bangun karakter anak melalui media Wayang , malah gurunya menyuguhkan pandangan yang pantas. Tapi bu guru itu saya nilai masih punya etika baik. Artinya , belum sampai buka baju dinas dan kutang di tengah murid ketika berlangsung nya sosialisasi” tandas Nano.

Memang , lanjut Nano peran guru hadir diruang pelaksanaan diharapkan dapat mengantisipasi atau menenangkan bagi para murid yang membuat ramai disini peran guru dibutuhkan. Nah, di SD Sukoharjo 1 dan 2 memang lain dari sekian ratus SD yang sudah berjalan di lima UPTD. Dimana para murid nampak diam dan consent memperhatikan , malah gurunya pada ngomong sendiri sendiri , ada yang lagi kerokan dibelakang , adalagi yang duduk didepan tidur pulas. Kalau itu faktor kesehatan , kan bisa kerokan diruangan lain , tidak menjadi tontonan ditengah murid. Tandas Nano

Nada sesal juga diungkapkan Endang mantan guru SMU Swasta , menurutnya sangat tidak pada tempatnya seorang pendidik memberikan suguhan kurang sedap ketika ivent yang membangun karakter pada anak berlangsung. “itu memberikan contoh yang tidak baik pada anak didik , seharusnya peran guru lebih pro-aktif dalam pelaksanaan berlangsungnya sosialisasi budaya dalam rangka membangun etika / moral pada anak didik. Jadi sadar atau diluar kesengajaan ini sangat fatal karena kalau kita bicara pendidikan memang sangat riskan” ungkap Endang atau lebih akrab disapa bu Thomas. Sementara menanggapi oknum guru yang diduga tidak mencerminkan etika yang kurang baik , Kepala UPTD Pabelan Umi Hastuti belum bisa dikonfirmasi.

Penulis, Nano Prayogo, Pendiri Warta Nasional

JAKARTA, (WN)Dewan Pendidikan memiliki beberapa fungsi utama sebagai

pemberi pertimbangan, pendukung, pengawas, dan mediator. Demi terciptanya sistem pendidikan yang lebih baik di masa mendatang yang tertuang dalam Kepmendiknas 004/U/2002 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 dan peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 mengenai fungsi dan peran dewan pendidikan dan komite sekolah

Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Selatan Usmayadi men-gatakan dengan di gulirkannya Dana Operasional Pendidikan ( BOP ) warga DKI Jakarta dapat terbantukan dan merasakan dunia pen-didikan serta dapat mewujudkan cita dan harapan untuk menjadi manusia yang berkualitas,”katanya saat sarasehan dengan kepala SMK swasta dalam rangka meyongsong kebijakan wajib belajar 12 tahun di kantor walikota Jkasel, Rabu (13/3).

H Mahally Harahap Sekretaris Dewan Pendidikan Jakarta Selatan mengatakan tujuan sarasehan adalah mensosialisasikan Wajib Belajar 12 Tahun di Prov DKI Jakarta, sebagai informasi De-wan Pendidikan Kota Jakarta Selatan yang nengetahui real kondisi sekolah /Madrasah swasta. Dan dewan pendidikan juga sebagai mediator untuk memberikan masukan pada pemerintah dan memperjuangkannya supaya sesuai dengan tujuan kemederkaan Republik Indonesia

Sementara H.Achmad Nawawi anggota dPRD DKI Jakarta menambahkan demi terciptanya system pendidikan yang lebih baik dimasa mendatang dan dapat merealisasikan program pen-didikan wajib belajar 12 tahun dewan pendidikan harus merespons program itu, juga termasuk komite sekolah dapat menjadi mitra kerja yang baik dalam mengawasi dunia pendidikan termasuk penggunaan Anggaran program KJP dan anggaran BOP yang saat ini sedang di realisasikan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui anggaran APBD DKI tahun 2013. (wilson/Parlin)

Perda Tibum Perlu Dipatuhi

CAMAT GADING:

Edisi 188/ Tahun XIII / 18 Maret - 1 April 2013METROPOLITAN

7

JAKARTA, (WN) Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) secara tegas akan mencopot guru yang terlibat dalam kasus pencabulan terhadap muridnya di SMAN 22 Jakarta, Utan Kayu, Jakarta Timur.

Dewan Pendidikan Dorong Wajib Belajar 12 Tahun

Walikota Jaktim Resmikan Kantor Kel. Cipinang Muara

Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Mekanisme yang Benar

50 Guru PAUD di Jakbar Dapat Beasiswa S1 Dana ZIS

13 SD dan 3 SMP di Jakpus Akan DirehabJAKARTA, (WN)

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di ibu kota, sebanyak 16 sekolah yaitu 13 SD dan 3 SMP di Jakarta Pusat yang bangunannya sudah tidak layak akan direhab Sudin Pendidikan Dasar (Dikdas) Jakarta Pusat. Dengan rehab tersebut, diharapkan siswa dan guru nyaman dalam melakukan kegiatan belajar mengajar (KBM)

JAKARA, (WN)Terkait adanya respon

opini publik dan pengaduan warga yang dilayangkan melalui email kecamatan Kelapa Gading, pihaknya bersama muspika, warga Kelapa Gading, pengem-bang, pemilik ruko serta pihak yang berkepentingan di Kelapa Gading berkumpul di Ruang Aula Kantor Ke-camatan Kelapa Gading Ja-karta Utara, guna bersinergi dalam melakukan penegakan peraturan daerah tentang

Jakarta, (WN)Walikota Jakarta Timur Drs. H.R. Krisdianto, M.Si, meresmikan

Kantor Kelurahan Cipinang Muara, Kecamatan Jatinegara, Sabtu (16/3). Dirinya berharap, dengan adanya Kantor Lurah Cipinang Muara yang baru dapat memotivasi Lurah dan seluruh stafnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Diharapkan cerminan gedung yang bagus juga sama dengan kinerja pegawai Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada warganya,” kata Krisdianto saat memberikan sambutannya, dihadapan para tamu undangan.

Krisdianto mengatakan, sebelum di rehab total, kondisi Kan-tor Lurah Cipinang Muara sudah tidak memenuhi syarat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ruang pelayanan yang ada sudah tidak memadai lagi untuk memberikan pelayanan yang maksimal pada masyarakat, karena sangat sempit sedangkan warga yang datang cukup banyak.

Walikota mengatakan, pasca direhab total, Kantor Kelurahan Cipinang Muara sudah siap digunakan untuk melayani kembali warga. “Bangunan Kantor Lurah Cipinang Muara sebelumnya masih sangat sederhana seperti rumah tinggal dan sekarang bangunan gedungnya sudah sangat bagus sekali setelah direhab total,” kata Walikota dalam acara yang dihadiri Camat Jatinegara Sofyan Taher dan Lurah Cipinang Muara Endang Sofyan ini.

Menurutnya, dengan adanya gedung Kelurahan yang baru patut disyukuri dan harus dijaga dan dirawat sebaik mungkin oleh pegawai Kelurahan serta warga sekitar. Pasalnya, setiap pemban-gunan yang ada di Jakarta Timur mulai dari kantor pemerintahan sampai fasilitas umum lainnya, dibangun dari uang rakyat yang dikumpulkan melalui pajak. Semua pihak tambahnya, memiliki tangggung jawab yang besar dalam menjaga fasilitas yang dan-anya berasal dari uang rakyat. “Memang kinerja itu dapat diukur dengan dilihatnya seberapa jauh APBD dapat terserap dengan baik untuk memberikan pelayanan masyarakat, termaksud pembangu-nan gedung kantor Pemerintahan,” ujarnya.

Saat ini APBD Provinsi DKI Jakarta sendiri sudah bisa dicairkan sehingga pembangunan di Jakarta Timur sudah dapat dimulai. “Untuk pembangunan gedung Pemerintahan pada tahun 2013 ini akan ada 2 Kantor Camat dan 4 Kantor Lurah yang akan direhab dan akan segera dilaksanakan secepatnya pembangunan terse-but,” paparnya. (Wilson/Parlin)

JAKARTA, (WN)Pemkot Jakarta Barat me-

lalui Badan Amil Zakat Infaq dan Sodaqoh (Bazis) Jakarta Barat memberikan beasiswa program strata satu (S1) kepada 50 guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) se Jakarta Barat. Pem-berian beasiswa program S1 bagi guru PAUD ditandai pen-andatanganan kesepahaman bersama (MoU) antara Bazis Jakarta Barat dengan TP PKK Jakbar, Yayasan Attaufiqiyah dan Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al Qur’an (PTIQ) Jakarta, di ruang serba guna Masjid Assahara komplek kantor wali kota, Jalan Raya Kembangan no 2, Kamis.

Wali Kota Jakarta Barat H Burhanuddin pada sambutan sekaligus membuka kuliah perdana bagi para guru PAUD angkatan 2013 itu mengatakan sangat apresiatif dan bersyukur terhadap upaya untuk menjadi-kan orang menjadi pintar dan berilmu. ”Bersyukur karena masih ada pihak yang peduli untuk meningkatkan jenjang

sehari-hari. Kepala Sudin Dikdas

Jakarta Pusat, Zaenal Sole-man mengungkapkan, untuk rehab ke-16 sekolah itu dibutuhkan anggaran sebesar Rp 23 miliar. Rehab sekolah tersebut diperkirakan baru di-laksanakan sekitar bulan Mei yang akan datang. Sebab, sebelumnya pihaknya akan melakukan proses lelang terlebih dahulu yang akan dibuka pada April nanti dan

diumumkan pada bulan Mei mendatang. “Rehab selu-ruh sekolah tersebut harus selesai pada akhir tahun ini. Untuk biaya rehab per satu sekolah bervariasi, tergan-tung dari tingkat kerusakan,” katanya, Selasa.

Ditambahkan Zaenal, pihaknya hanya berwenang melakukan rehab berat yang tingkat kerusakannya mencapai 30-60 persen. Sedangkan untuk rehab total

menjadi kewenangan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. “Un-tuk kerusakan di bawah 30 persen pihak sekolah diper-bolehkan langsung melaku-kan rehab dengan menggu-nakan dana BOS/BOP. Dana BOS/BOP tersebut juga bisa dipergunakan untuk sarana dan prasarana penunjang kebutuhan sekolah, seperti sapu, keperluan toilet dan lain sebagainya,” tandasnya. (Wilson/Parlin)

ketertiban umum serta solusi mencari jalan keluar.

“Banyak opini publik yang menyangkut persoalan pelanggaran seperti lahan parkir liar yang mengaki-batkan kemacetan, reklame liar, akses trotoar dan ja-lan menjadi tempat usaha, bangunan tanpa ijin serta jalan rusak yang tak pernah diperbaiki. Keluhan opini publik ini semua sepenuh-nya menyalahkan kinerja Pemda DKI Jakarta. Padahal banyak asset fasum yang be-

lum sepenuhnya diserahkan Pengembang kepada pihak Kecamatan,” kata Camat Kelapa Gading, Jupan R Tampubolon, Kamis.

Masih dikatakan Jupan, kita berkumpul disini untuk tidak saling menyalahkan namun bagimana kita ber-sinergis bersama-sama untuk menegak Perda, menya-makan persepsi menuju Ja-karta Baru” ujar. Dijelaskan Jupan, dengan dipaparkan beberapa jenis pelanggaran tadi, maka harapannya mer-

eka yang melanggar aturan ini tumbuh kesadaran un-tuk bersama memberesinya tanpa ada hal-hal yang tidak diinginkan. Pelanggaran lahan parkir liar, Jalan rusak sudah belasan tahun dan bangunan tanpa ijin tanpa prosedur tak bisa disentuh, mengingat areal mereka masih dalam tanggung jawab pengembang.

“Kelapa Gading harus bisa menjadi pioner pen-egakan hukum Perda meng-ingat kawasan ini merupakan

kawasan tertata. Dan Pemda harus menagih kewajiban pengembang” ungkap Jupan. Sebab selama ini masyarakat sudah bayar PBB maupun pajak namun fasilitasnya banyak yang tak diperbaiki. “Jika mereka mengabaikan kewajibannya maka bisa dikenakan sanksi pinanti” tegasnya. Dalam dengar pendapat opini publik ini hadir juga Kapolsek Ke-lapa Gading, Danramil dan Irbanko.

(Wilson/Parlin)

JAKARTA, (WN)Walikota Jakarta Timur Drs.

H.R. Krisdianto, M.Si, meminta pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di Jakarta Timur dapat dijalankan dengan mekanisme yang benar. Pengadaan yang efesien, terbuka dan kompetitif, menurutnya, sangat diperlu-kan bagi ketersediaan barang dan jasa yang terjangkau dan berkualitas.

“Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara efesien, terbuka dan kompetitif akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik,” kata Wa-likota, saat membuka Kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Penerapan Pen-gadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik di Hotel Grand Menteng, Jl. Matraman Raya, Kamis (14/3).

Krisdianto mengatakan, KIE Penerapan Pengadaan Ba-rang dan Jasa secara Elektronik dilaksanakan berdasarkan, Per-

aturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa dan Surat Edaran Sekda DKI Jakarta Nomor 3/SE/2013 ten-tang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa (RUP) melalui Bimbingan Teknis.

“Kegiatan ini diharapkan agar berjalan sesuai dengan ke-tentuan yang berlaku pada saat pelaksanaan Program dan Keg-iatan di masing-masing SKPD atau UKPD di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur,” ujar Walikota.

Menurutnya, penerapan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik diharapkan dapat membantu terwujudnya transparansi penyampaian in-formasi mulai tahap perenca-naan kegiatan pembangunan hingga pelaksanaan kegiatan seluruh SKPD kepada masyara-kat luas. Dengan demikian, prinsip dasar good governance akan semakin cepat terwujud.

“Untuk merealisasikan pro-gram penerapan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa secara elektronik, pengelolaan sistem informasi ini dilakukan secara paralel baik oleh LPSE Provinsi DKI Jakarta sebagai Pengelola Sistem Pengadaan Barang dan Jasa secara elek-tronik dan SKPD sebagai pelak-sana. Dalam konteks inilah, pihak ketiga selaku penyedia barang dan jasa diharapkan ikut berperan aktif dalam memper-cepat Penerapan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elek-tronik,” papar Krisdianto.

Lanjutnya, Penerapan Pen-gadaan Barang dan Jasa Se-cara Elektronik sudah dimulai tahun 2007 merupakan ke-bijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menerap-kan Portal Pengadaan Barang dan Jasa DKI Jakarta sebelum terbentuknya Portal Nasional Pengadaan Barang dan Jasa. Dengan didasari pemahaman tersebut bahwa tidak ada jalan pintas dalam proses pembu-dayaan dan peningkatan daya

saing serta harus dilaksanakan secara konsisten. Oleh karena itu, perlu melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dalam menanamkan nilai, sikap dan perilaku untuk menjadi ma-syarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

“Saya minta agar Kepala Suku Dinas Komunikasi, In-formatika dan Kehumasan untuk mengevaluasi secara berkala efektifitas implementasi e-procurement ini serta mendo-rong percepatan pelaksanaan-nya. Selain melakukan dengan cara elektronik, Penerapan Pengadaan Barang dan Jasa diharapkan juga dilakukan dengan cara manual sehingga jika ada masalah dengan sistem elektronik kita dapat dengan cepat memberikan laporan yang dibuat secara manual tanpa harus menunggu lama sistem elektronik diperbaiki,” ujarnya.

Pasalnya, sistem elektronik ini sudah pernah menemui kendala dalam pengiriman data pengadaan barang dan jasa, se-hingga menghambat semuanya,

apalagi laporan pengadaan barang dan jasa ini harus cepat diselesaikan tepat pada wak-tunya. “Oleh karena itu, ada baiknya juga dilakukan secara manual sehingga bisa menjadi back up saat sistem elektronik mengalami masalah, ” papar Krisdianto.

Sementara itu, Kepala Suku Dinas Kominfomas Jakarta Timur, Yunus Azizy, S.Sos, MM, mengatakan, pelaksa-naan kegiatan KIE Penerapan Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik bertujuan untuk memberikan bimbingan teknis kepada SKPD dan UKPD di Kota Administrasi Jakarta Timur guna melaksanakan pen-gadaan barang dan Jasa secara elektronik.

“Peserta yang mengikuti ke-giatan ini sebanyak 165 peserta dari seluruh SKPD dan UKPD se-Jakarta Timur, baik dari Suku Dinas, Kantor, UPT Di-nas, Kecamatan dan Kelurahan, dimana kegiatan dilaksanakan hanya sehari saja,” tukas Yunus.

(Wilson/Parlin)

pendidikan para guru PAUD den-gan beasiswa untuk kuliah selama empat tahun,” ujarnya. Lebih lanjut dikatakan, dengan modal pen-didikan S1 diharapkan kualitas mengajar para guru PAUD dan hasil pendidikan anak didik menjadi lebih meningkat dan dirasakan manfaat-nya. “Bagi para penerima beasiswa akan menjadi kebanggaan tersendiri karena dapat meneruskan kuliah untuk mendapatkan gelar S1.”

Wali Kota menilai beasiswa pendidikan S1 ini sangat berar ti untuk mendukung program pemer-intah yang menetapkan wajib be-lajar sembilan tahun dan program pendidikan 12 tahun Pemprov DKI sehingga kualitas anak didik meningkat. ”Kita dukung program pembangunan Pemprov DKI agar Jakar ta sebagai kota dunia bisa terwujud,” ujarnya. Wali Kota berharap para penerima beasiswa nantinya mampu menyelesaikan kuliah dengan baik sehingga dapat lebih meningkatkan wawasan, mengembangkan dunia pendidikan dan lebih sejahtera.

Jamhuri, Kepala Kantor Bazis Jakbar menjelaskan pemberian

beasiswa S1 dimaksudkan untuk memberikan kesempatan para guru PAUD baik formal maupun non formal untuk melanjutkan pendidikian kejenjang lebih tinggi sesuai profesi ser ta mencetak guru PAUD berwawasan luas yang membawa dampak positif bagi peserta didik PAUD. Disebutkan, 50 guru PAUD penerima beasiswa S1 terdiri atas empat laki-laki dan 46 perempuan. Mereka merupakan hasil seleksi ketat dari 116 peserta yang diselenggarakan pada 4 Maret lalu. “Beasiswa bagi guru PAUD ini merupakan yang pertama kali di Jakarta Barat. Mereka yang tidak dapat menyelesaikan kuliah dengan beasiswa delapan semester, maka biaya kuliah selanjutnya ditanggung sendiri,” katanya.

Lebih lanjut dipaparkan, 50 guru PAUD penerima ini berasal dari 21 guru PAUD binaan TP PKK Jakarta Barat dan 29 guru PAUD umum. Beasiswa diberikan untuk kuliah selama empat tahun atau delapan semester. Dana beasiswa sebagian dari hasil pengumpulan zakat, infaq sodaqoh (ZIS) Jakarta Barat 2012. ”Untuk satu semester

dana yang disalurkan sebanyak Rp 100 juta atau Rp 2 juta per orang per semester,” sebutnya.

Menurutnya, kuliah akan dimu-lai 18 Maret 2013 di kampus Attaufiqiyah Jalan H Soleh II/36 B RT 008/02 Kelurahan Sukabumi Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat. “Semua guru PAUD penerima beasiswa ini ber-KTP DKI Jakar ta,” katanya. Sebelumnya Bazis Jakbar juga telah memberikan biaya pendidikan sebanyak 352,5 juta kepada 700 orang terdiri atas 450 siswa SMA dan 250 maha-siswa. Jakarta Barat tahun 2012 berhasil mengumpulkan ZIS dari masyarakat sebanyak Rp 11,8 miliar, meningkat dibanding tahun sebelumnya sekitar Rp 10,8 miliar.

Penandatangan MoU pem-berian beasiswa S1 oleh Kepala Kantor Bazis Jakbar Jamhuri, Ketua TP PKK Jakbar Hj Emma Suhaema, Ketua Yayasan Attau-fiqiyah H Solehudin Abdul Syukur dan Ketua Prodi Institut PTIQ Ja-karta H Mamsudi, disaksikan Wali Kota H Burhanuddin. Dilanjutkan pemakaian jaket almamater warna putih dan pemberian buku pan-

duan akademik pada guru-guru PAUD penerima beasiswa S1. Hadir pada acara itu Asisten Kesejahteraan Mayarakat Jakbar H Darma Sembiring dan pejabat lainnya..

Sementara itu Rini (26), salah satu penerima beasiswa S1, mengaku sangat bersyukur dapat kesempatan melanjutkan pendidikan S1. ”Saya bersyukur dan berterimakasih bisa kuliah lagi,” kata Rini yang mengaku sudah menjadi guru PAUD Tarbi-yatul Falah di RT 006/RW 05 Ke-lurahan Tamansari Kecamatan Tamansari sejak 2008 dengan bekal ijazah Paket C/setara SMA beberapa tahun lalu.

Ia berharap dan bertekad dengan beasiswa ini dapat meraih S1 sebagai bekal un-tuk mengabdikan diri di dunia pendidikan. Rini mengatakan selama kuliah masih tetap bisa mengajar di PAUD setiap Senin, Rabu dan Jum’at pagi. ”Saya tidak akan melupakan PAUD untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya.

(Parlin/Wilson)

Edisi 188/ Tahun XIII / 18 Maret - 1 April 2013NUSANTARA

8

Korban Pelecehan Seksual Tetap Sekolah di SMAN 22 Karena UAN

PILIH BERSEKOLAH

JAKARTA, (WN)Tidak lama lagi, seluruh siswa SMA kelas XII akan menghadapi Ujian Akhir Nasional. Situasi ini juga dialami oleh MA (17), siswi SMAN 22 yang menjadi korban pelecehan seksual oleh Mantan Wakil Kepala Sekolahnya berinisial T. Meskipun kasusnya masih berbekas di hati perempuan muda ini, dia tetap memilih untuk tetap bersekolah.

Ahok Perintahkan Gaji Guru Honorer Rp 2,2 Juta

Bapeda Larang Eksploitasi Pasir Laut

RSUD Karawang Minta Puskesmas “Tidak Obral” Rujuk Pasien

Kode Soal UN 2013 Menggunakan Barcode

Warga Sangat Khawatir “Jembatan Bambu” Ambruk

YLBHI Kecam Pemecatan Mahasiswa Gara-Gara Unjuk Rasa SBY

Saat wartawan Warta Nasional bertemu dengan korban MA, kondisi psikolo-gis MA di sekolah masih labil. Hingga saat ini, MA saat ini masih harus didam-pingi oleh orangtuanya un-tuk bersekolah. MA masih syok terkait kasus pelecehan yang dialaminya beberapa waktu lalu. Ketika ditan-yakan terkait kemungkinan pindah sekolah karena syok tersebut, Andi mengatakan bahwa MA tidak akan pin-dah sekolah. “Tidak. Karena, sebentar lagi kan lulus,” tuturnya ketika ditemui di kantor LSM Infasi, Pulomas, Jakarta Timur..

Diberitakan sebelumnya, Pemimpin Redaksi Warta Nasional sempat berbincang

BANDUNG, (WN)Ujian Nasional (UN) 2013 akan menjadi tantangan tersendiri

bagi siswa SMA dan SMP. Sebab Kemendikbud akan melakukan sejumlah perubahan salah satunya kode soal tidak menggunakan angka lagi melainkan menggunakan barcode. Hal itu disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, M Nuh saat ditemui di Dinas Pendidikan Jabar, Jalan Dr Radjiman, Sabtu (16/03/2013).

“Untuk pengamanannnya kita menggunakan barcode. Sehingga ketika ingin memastikan apabila ada kebocoran itu bagaimana. Kalau memang ada bocoran jawaban, saya tanya mana soalnya?” ungkapnya.

Selain itu, variasi soal pada UN kali ini terdiri dari 20 macam. Tujuannya, kata M Nuh, agar siswa dapat lebih berkonsentrasi mengerjakan soal. “Jadi kalau beda, ngapain menoleh-menoleh kan?” ujarnya.

Mendikbud mengakui dengan menggunakan sistem barcode memang biayanya lebih mahal dari kode dengan menggunakan nomor biasa. “Sedikit mahal memang, tapi wajar. Kalau untuk pengamanan sendiri lebih tinggi lagi, jadi kalau ada penyimpangan ketahuan,” singkatnya. (sirait)

JAKARTA, (WN)Wakil Gubernur DKI Ja-

karta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menginstruksikan gaji guru honorer harus setara Upah Minum Provinsi (UMP) Rp 2,2 juta. Sebab, sebagian besar guru honorer masih di bawah UMP.

“Prinsipnya kita sudah instruksikan kontrak perjanji-annya UMP. Begitu kerja per-janjiannya tidak dikasih UMP

PURWAKARTA, (WN)Kondisi jembatan yang terbuat dari bambu yang

menghubungkan dua kecamatan yaitu Kecamatan Bungursari dengan Kecamatan Campaka, Purwakarta, mengkhawatirkan. Selain kawat pengikat sudah lapuk, bambu yang menjadi alas untuk berjalan juga sudah banyak yang bolong. Warga merasa khawatir jembatan tersebut ambruk. Warga di dua kecamatan tersebut terancam terisolasi.

Sejak dibangun 10 tahun lalu, jembatan yang menghubungkan Kecamatan Bungursari dengan kecamatan Campaka, belum sekali pun mendapatkan perbaikan. Padahal jembatan yang terbuat dari bambu tersebut hanya satu satunya akses jalan bagi kehidupan di dua kecamatan tersebut. (Tbn)

KARAWANG, (WN) Manajemen Rumah Sakit

Umum Daerah (RSUD) Ka-bupaten Karawang, Jawa Barat, meminta pihak Pusk-esmas yang tersebar di se-luruh wilayah sekitar Kar-awang “tidak obral” untuk merujuk pasien ke RSUD setempat. “Puskesmas se-harusnya menangani pasien sampai maksimal terlebih dahulu, sebelum merujuk ke RSUD Karawang. Itu pent-ing agar tidak terjadi pen-umpukan pasien di RSUD,”

KARAWANG, (WN)Pemerintah Kabupaten

(Pemkab) Karawang melalui Badan Perencanaa Daerah (Bapeda) setempat me-nyatakan, untuk saat ini pi-haknya belum mengeluarkan izin ekspolitasi pasir laut ke-pada perusahaan mana pun.

Namun demikian Bapeda telah memberi kesempatan kepada satu perusahaan untuk melakukan sosialisasi terkait rencana eksploitasi pasir laut di Desa Cemarajaya, Kecamatan Batujaya. “Perusahaan yang sedang melakukan sosialisasi adalah PT Johar Kemilau. Izin yang dikantongi perusahaan diterbitkan tahun 2002 dan kini sudah kedaluwarsa,” ujar Ket-ua Bapeda, Agus Sundawiana.

Dikatakan, sejak izin diberikan perusahaan tersebut belum pernah melakukan action di lapangan. Akhir-akhir ini PT Johar Kemilau b e r n i a t m e l a n j u t k a n rencananya mengeruk pasir laut dari wilayah perairan

JAKARTA, (WN)Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia mengecam

tindakan rektor Universitas Pancasakti yang memecat tiga mahasiswa dan menskorsing dua mahasiswa gara-gara melakukan unjuk rasa saat kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Tegal.

“Merupakan tindakan sewenang-wenang,” kata Direktur Advokasi YLBHI Bahrain dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat. Bahrain mengatakan, demonstrasi merupakan tindakan yang dibenarkan oleh undang-undang karena merupakan bagian dari hak kebebasan menyampaikan pendapat sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Sipil Politik, dan UU Nomor 9 Tahun 1998 yang mengatur kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat di muka umum. YLBHI juga menilai alasan pemecatan dan skorsing mahasiswa gara-gara unjuk rasa terlalu mengada-ada, bahkan menunjukkan jika petinggi kampus tersebut tidak memahami konstitusi dan hukum perundang-undangan di Indonesia. YLBHI menduga alasan mendasar pemecatan dan skorsing mahasiswa Universitas Pancasakti (UPS) tersebut bukan soal unjuk rasa, namun lebih pada akumulasi kekesalan atau kejengahan pihak rektor terhadap mahasiswa yang kritis serta upaya pembungkaman kepada mahasiswa yang lain.

“Agar bungkam terhadap adanya ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di kampus UPS,” kata Bahrain.

Bahrain mengungkapkan bahwa pada Januari 2013 sekitar 15 mahasiswa UPS mendatangi kantor YLBHI mengadukan persoalan bahwa kampus UPS Tegal diduga melakukan pembohongan publik dengan mengumumkan usaha kampus itu menjadi perguruan tinggi negeri untuk meraup lebih banyak pendaftar.

Beberapa perwakilan mahasiswa tersebut juga mengadukan nasibnya yang dikriminalkan oleh kepolisian atas laporan pihak kampus karena sikap kritis mereka yang menuntut kejelasan proses penegerian kampus UPS.

“Maka dari itu YLBHI sangat mengecam keras tindakan rektor UPS dan mendesak untuk mencabut surat pemecatan dan skorsing tersebut karena demo di depan Presiden SBY hanyalah alasan belaka,” kata Bahrain. (S024/Z002)

itu kurang ajar juga kan,” ujar Ahok di Balai Kota Jakar ta, Kamis.

Ahok mengatakan, jika gaji guru honorer masih di bawah UMP, Pemprov DKI akan ambil alih pengelolaannya. Ahok akan meminta biro umum mengurus hal tersebut.

“Makanya kalau begitu caranya, kita sudah minta bagian umum ambil alih saja. Kita jadikan honorer kita saja,

sewa kelola saja,” jelasnya.Diketahui, selain guru,

puluhan pegawai honorer dari Tata Usaha (TU) dan Penjaga Sekolah Negeri yang berada di kawasan Jakarta menemui Gubernur DKI Jakar ta Joko Widodo (Jokowi) di Balai Kota, kemarin.

Salah satu pegawai honor-er TU dari SMPN 122, Marhati sambil menangis menyerah-kan berkas-berkas dokumen.

Dia mewakili rekan-rekan-nya memohon kepada Jokowi untuk memperjuangkan nasib-nya agar bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Tolong pak, kami sudah puluhan tahun jadi TU dan honorer, sejak tahun 1994 belum diangkat-angkat,” pinta Marhati di depan Jokowi, Ja-karta, Rabu (13/3).

(parlin)

bincang dengan MA dan Ibu korban di Kantor LSM INFASI pada Selasa kema-rin. MA menuturkan tidak akan pindah sekolah. Dari Kantor LSM Infasi, korban MA didampingi pengacara, Hepakta Berliana, langsung berangkat ke Polda Metro Jaya untuk melaporkan T, oknum mantan Wakil Kepala Sekolah saat itu sedang men-jalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, pada Selasa itu.

“Tidak lama (dipertemu-kan) karena di dalam ada terlapor pada saat bertemu (korban) sempat histeris,” kata pengacara MA, Hepakta Berliana di Jakarta. Berliana mengatakan kondisi psikolo-gis MA belum stabil sehing-ga berteriak saat bertemu T,

sehingga kemudian penyidik kepolisian memindahkan siswi kelas XII tersebut ke ruangan lain.

Saat pemeriksaaan, Ber-liana menuturkan penyidik sempat menunjukkan ba-rang bukti berupa baju kaos lengan pendek warna agak hitam kepada korban, guna memastikan pakaian terse-but dipakai MA saat terjadi pelecehan seksual yang di-

duga dilakukan T. “Ini hanya memperjelas apakah pakaian tersebut yang dipakai saat kejadian itu dan korban men-jawab iya,” ujar Berliana.

Berliana berharap penyi-dik kepolisian segera mene-tapkan tersangka terhadap T dan tidak membiarkan kasus tersebut, karena berkaitan dengan perlindungan ter-hadap anak atau remaja di bawah umur. Berdasarkan

keterangan laporan, saat menjabat wakil kepala seko-lah, T telah melakukan em-pat kali pelecehan seksual terhadap MA dalam kurun waktu Juni hingga Juli 2012. Jika terbukti melakukan pelecehan seksual, T akan dijerat Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindun-gan Anak Nomor 22 Tahun 2003 dengan ancaman 15 tahun penjara. (rekson)

Karawang. Namun karena izinya sudah mati, perusahaan itu wajib memperpanjang izin yang sudah kedaluwarsa tersebut.”Sebelum kami mengabulkan perpanjangan izin, PT JK diharuskan mensosialisasikan rencananya kepada masyarakat setempat. Jika masyarakat menerima, izin akan diterbitkan, namun kalau masyarakat menolak, izin tidak akan diberikan,” tutur Agus.

Disebutkan, selain izinya sudah mati, ternyata koordinat pengerukan pun bergeser dari izin awal. Hal tersebut mem-buat Bapeda berpikir ulang untuk bisa menerbitkan izin eksploitasi pada PT JK. Koor-dinat pengerukan bergeser 3/3 mil dari bibir pantai, sehingga izinnya menjadi wewenang pemerintah provinsi.”Jika PT JK memaksa ya silakan ajukan izin baru ke provinsi,” tegas Agus.

Seperti diberitakan sebel-umnya, sejumlah nelayan dan

aktivis lingkungan di Kar-awang mengeluhkan rencana pengerukan pasir laut di dae-rahnya. Mereka menilai jika rencana itu terwujud maka biota laut Karawang bakal terganggu yang akhirnya ber-pengaruh terhadap mata penca-harian nelayan.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Himpunan Nelayan Se-luruh Indonesia (HNSI) Kar-awang, Tarpin Arbinata. “Saat ini ada sebuah perusahaan yang terus mensosialisasikan rencananya mengekploitasi pasir laut di Desa Cemarajaya, Kecamatan Cibuaya. Keg-iatan mereka telah meresahkan kami,” ujar Tarpin. Disebut-kan, dalam sosialisasinya pe-rusahaan tersebut berencana mengeruk pasir laut seluas 5.441 hektare lahan. Jika ren-cana eksploitasi itu diizikan Pemkab, maka akan ada ribuan nelayan yang kehilangan mata pencahariannya.

Dikatakan, panjang pantai Kabupaten Karawang yang

mencapai 82 kilometer akan rusak oleh kegiatan tersebut. Bakan bukan hal yang musta-hil rumah para nelayan akan hilang tergerus abrasi jika pasir laut di sepanjang pantai dikeruk demi menguntungkan sebuah perusahaan saja.

Oleh karena itu, lanjut Tar-pin, pihaknya menolak recana tersebut dan akan berupaya keras agar Pemkab Karawang tidak memberikan izin.“Saat ini saja sudah ada enam desa yang mengalami abrasi. Jika pengerukan pasir diizinkan, niscaya wajah pantai Karawa-ng akan semakin amburadul,” tutur Tarpin.

Dijelaskan, apabila Pemk-ab Karawang bersikukuh memberikan izin, semua ne-layan yang tergabung dalam HNSI akan melakukan ger-akan massa. Bahkan mer-eka akan mengepung kantor bupati, hingga perusahaan yang mengeruk pasir laut itu hengkang dari Karawang.

Hal senada dikatakan

Ketua Gerakan Mahasiswa Karawang Utara (Gemaku), Nurhadi. Menurut dia, rencana eksploitasi dipesisir pantai utara Karawang tepatnya di Cemarajaya oleh salah satu perusahaan akan berdampak buruk terhadap lingkungan maupun ekonomi masyarakat setempat. Menurut Nurhadi, rencana pengerukan pasir laut tersebut bukan wacana belaka. Sebab pihak perusahaan sudah melakukan sosialisasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada masyarakat sekitar. Rencana eksploitasi itu harus

segera di hentikan. Sebab tidak akan menguntungkan masyarakat baik secara eko-nomi maupun lingkungan.

Dikatakan juga, pihaknya siap mendampingi masyarakat untuk menolak rencana terse-but. Bahkan para mahasiswa akan ikut turun ke jalan jika Pemkab Karawang mengeluar-kan izin pengerukan pasir laut tersebut. (PR/sumuang)

kata Direktur Utama RSUD Karawang Dr Wuwuh Utami Ningtyas, di Karawang, Sabtu.

Dikatakannya, saat ini cu-kup banyak pasien rujukan dari Puskesmas dan hampir setiap hari RSUD Karawang menerima pasien rujukan tersebut. Kondisi itu dinilai telah mengakibatkan terjadinya penumpukan pasien di RSUD Karawang, khusus-nya di ruangan kelas III RSUD setempat. Untuk menghindari terus terjadinya penumpukan pasien di RSUD, kata Wuwuh, pihaknya meminta Puskesmas

menangani pasien secara maksi-mal terlebih dahulu sebelum dirujuk ke RSUD Karawang.

Setelah ditangani secara maksimal di Puskesmas tetapi kondisi kesehatan pasien tidak mengalami perubahan sig-nifikan, baru bisa dirujuk ke RSUD. “Jika seluruh Puskes-mas di Karawang melakukan penanganan maksimal terlebih dahulu sebelum merujuk ke RSUD, maka kondisi RSUD Karawang tidak terlalu terjadi penumpukan pasien,” kata dia.

(Man)

Edisi 188/ Tahun XIII / 18 Maret - 1 April 2013NUSANTARA

9

Joko Sumpeno Kepala SMP Al Manar Cilacap Tak Butuh Sertifikasi

PERNYATAAN KONTROVERSI

CILACAP, ( WN )Pernyataan Kepala SMP Almanar Kutawaru Cilacap Tengah mengundang kontroversi, sebab banyak guru yang mengharapkan bisa lulus serta mendapat tunjangan ser tifikasi namun Joko Sumpeno Kepala SMP Almanar tidak butuh Sertifikasi, inilah pernyataan saat diliputan Warta Nasional.

Wako dan Wawako Lubuklinggau Terpilih Resmi Dilantik

Pungli Marak di Stasiun

Barang Bukti Kejahatan Dimusnahkan

Proyek Rehab Sekolah Rugikan Negara Rp 30 MTASIKMALAYA, (WN)

Tasikmalaya Corruption Watch (TCW) mengungkapkan data baru terkait banyaknya pekerjaan rehab dan pemban-gunan sekolah di Kabupaten Tasikmalaya yang tidak sele-sai hingga akhir tahun 2012 lalu. TCW menduga kerugian negara akibat kasus tersebut bisa mencapai Rp 30 miliar. “Jika dihitung-hitung kerugiannya ternyata bisa mencapai Rp 30 miliar. Karenanya kasus ini harus segera diusut dan Bupati me-

Guru mempunyai kesempa-tan yang sama untuk di tetapkan sebagai peserta sertifikasi guru dan guru yang tidak lulus serti-fikasi guru tahun 2012 dapat menjadi Peserta tahun 2013, namun guru yang nyata nyata dengan sengaja memalsukan dokumen dapat kehilangan hak sebegai peserta sertifikasi guru sebagaimana pasal 63 ayat (5) PP No 74 Tahun 2008.

Dan bila terbukti memal-sukan data dapat di pidanakan sesuai KHUP pasal 263 tentang dugaan pemalsuan surat, apa pun bentuknya pemalsuan do-kumen atau surat dalam rangka melancarkan aksi untuk kepent-ingan mencebol uang Negara demi memperoleh tunjangan sertifikasi tidak bisa dibenarkan dan melanggar aturan.

Hasil Penilaian PLPG Mata Pelajarana Pendidikan Agama VI LPTK Rayon 206 IAIN Wal-isongo Semarang tertanggal 23-31 Juli 2012 wilayah kabupaten Cilacap di soroti berbagai kalan-ganan, Pasal nya ada beberapa Guru yang lulus setelah di panggil untuk memenuhi syarat pember-kasan tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang sebenarnya.

“ seorang Nara sumber eng-gan di sebut nama mengatakan “ SMP Almanar memiliki 6 kelas ( kelas 1 s/d 3 ) tentunya di SMP Almanar hanya memi-liki quota jam 6 kelas x 2 alias 12 Jam/minggu MAPEL PAI , yang menjadi pertanyaan ban-yak kalangan, kenapa ? 3 guru yang dinyatakan lulus pada pemberkasan lebih lanjut pada bulan agustus 2012 ( “ Joko Sumpeno, Siti Nurikhah , Sury-antono”) Jelas tidak mungkin Mapel PAI yang hanya 12 jam/minggu pada SMP Almanar dapat memenuhi syarat satu guru 24 jam per minggu . Sebab

JAKARTA, WNPraktik pungutan liar (pungli) di sejumlah stasiun kereta

semakin marak. Para penumpang yang tidak bisa menunjukkan tiket di pintu keluar banyak yang menjadi korban. Seperti yang terlihat di Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat. Puluhan penumpang yang tidak bisa menunjukkan tiket digiring ke ruang sekuriti untuk diinterogasi. Mereka dipaksa membayar denda Rp50 ribu dengan tiket suplisi. Tak sedikit penumpang yang keberatan dengan ketentuan tersebut karena mereka sudah membeli tiket di stasiun pemberangkatan, namun hilang. Saat penolakan itu, petugas memberi opsi denda Rp25 ribu tanpa tiket suplisi.

Tidak ada yang tahu apakah denda Rp25 ribu tersebut masuk ke PT KCJ atau ke kantong pribadi. Suciati (26), pengguna KRL rute Serpong-Tanah Abang, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya saat digiring ke ruang sekuriti di Stasiun Tanah Abang. Saat di pintu keluar, dia tidak bisa menunjukkan tiket KRL ekonomi karena hilang.

Di dalam kereta, tiket tersebut sudah diperiksa petugas sehingga dirinya bukanlah penumpang ilegal. Suci menduga tiketnya terjatuh saat membeli aksesori di dalam kereta. Karena itulah, wanita berkerudung merah ini keberatan ketika diminta membayar Rp50 ribu. “Saya bukan penumpang ilegal. Saya beli karcis, tapi hilang di kereta,” kata Suci.

Dia berkeras tidak mau membayar Rp50 ribu sehingga petugas menawari untuk membayar Rp25 ribu tanpa dikasih bukti pembayaran. “Jika harus membayar denda, tentu saya keberatan,” tuturnya. Perlakuan serupa dialami Daniati (35), penumpang KRL Commuter Line. Dia naik kereta bersama dua anaknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar (SD). Di Stasiun Sudimara, Tangerang Selatan (Tangsel), Daniati hanya membeli dua tiket untuk dirinya dan anak sulungnya.

Sementara anaknya yang bungsu dipangku saat di kereta. Namun, ketika mau keluar dari Stasiun Tanah Abang, Nia––panggilan akrabnya––digiring ke pos sekuriti karena hanya menunjukkan dua tiket. Di ruang tersebut, Nia bersikukuh anak bungsunya belum bisa dikenai tiket karena usianya baru enam tahun dan dipangku saat di kereta. Namun, petugas tetap mewajibkan Nia membayar tiket suplisi Rp50 ribu.

Nia tetap tidak mau hingga akhirnya petugas menawarkan denda Rp25 ribu tanpa bukti pembayaran. “Tadi saya sudah tidak mau bayar, tapi petugasnya memaksa banget. Daripada kelamaan, saya ngalah dengan bayar Rp25 ribu,” ujarnya.

Dihubungi terpisah, Manajer Komunikasi PT KCJ Eva Chairunisa mengatakan, kebijakan bagi penumpang untuk dapat menunjukkan tiket perjalanan sudah menjadi aturan baku.

Di setiap stasiun maupun di dalam kereta juga sudah terpampang mengenai aturan yang berlaku di antarannya anak yang berumur lebih dari tiga tahun harus memiliki tiket sendiri. “Ini langkah untuk memperbaiki manajemen transportasi agar semua lini bisa bergerak,” tuturnya. Mengenai dugaan ada pungli, Eva mengaku belum tahu. (red)

LUBUKLINGGAU, (WN) Gubernur Sumatera Selatan

(Sumsel), H Alex Noerdin, atas nama Menteri Dalam Negeri RI melantik pasangan Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau ter-pilih, Drs H SN Prana Putra Sohe, MM dan H Sulaiman Kohar, SH MM, dalam sidang istimewa DPRD yang dipimpin Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, Hasbi Asadiki S.Sos. Pelantikan tersebut dilaksanakan, Minggu kemarin bertempat di Gedung Kesenian Kota Lubuklinggau.

“Sejak dilantiknya pagi hari ini, mulai saat ini hingga lima tahun mendatang Saudara H SN Prana Putra Sohe dan H Sulaiman Kohar adalah sebagai Walikota dan Wakil Walikota Lubuklinggau Masa Jabatan 2013-2018. “Lak-sanakan amanah masyarakat Kota Lubuklinggau menuju kesejahter-aan masyarakat.” pinta Alex.

Dengan dilantiknya Walikota dan Wakil Walikota yang baru, diharapkan adanya perbedakan

KARAWANG, (WN)Kejaksaan Negeri Karawang bersama unsur Muspida

Karawang, memusnahkan barang bukti berupa miras tanpa cukai, narkotika, uang palsu, obat kimiawi serta kosmetik palsu yang merupakan perkara tindak pidana umum dan khusus yang terjadi sepanjang tahun 2012 hingga Februari 2013 lalu.

Pelaksana Tugas Kejari Karawang, Patris Yusran Jaya, SH, didampingi Kepala Seksi Pidana Umum Hari Wibowo dan Kepala Seksi Pidana Khusus Diana Wahyu Widianti, mengungkapkan, pemusnahan barang bukti ini dilakukan sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seper ti menguasai, menggunakan, memproduksi barang -barang tersebut merupakan tindakan yang melanggar hukum.

“Menguasai narkotika dan psikotropika, membuat dan mengedarkan uang palsu termasuk mengedarkan minuman keras tanpa cukai adalah tindakan melanggar hukum,” tegas Patris Yusran jaya. Barang bukti yang dimusnahkan berupa minuman mengandung etil alkohol (MMEA) sebanyak 5527 botol, ganja lebih kurang 5 kilogram, methamphetamine atau sabu sekitar 20 gram, serta heroin atau putaw seberat 9,5602 gram. “Itu merupakan sitaan dari 65 perkara narkotika yang ditangani kejaksaan mulai April 2012 hingga 27 Februari 2013,” tambah Kejari.

Selain narkotika, kejaksaan juga memusnahkan obat-obat kimiawi dan kosmetik, termasuk 205 lembar uang palsu yang terdiri dari pecahan Rp 50.000 dan Rp 100.000 dan pecahan 100 Dollar Amerika. Uang palsu tersebut hasil sitaan dari 9 perkara. “Perkara upal tersebut sebagian pelimpahan dari Polda Jabar. Berupa uang pecahan 100 Dollar Amerika itu limpahan Polda Jabar,” katanya.

Sedangkan minuman keras tanpa dilengkati pita cukai merupakan hasil sitaan pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean A Purwakarta. Miras tersebut, disita karena melanggar Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai.

Miras yang diproduksi home industri tersebut, sawaktu disita dalam keadaan berlumut dan warnanya sudah kotor, sedangkan nama pabrik yang tertera di botol Miras tersebut yang diproduksi home industri itu hampir dua tahun lamanya sudah tidak memproduksi lagi (sumuang, pos/red)

fakta yang sebenarnya sekola-han tersebut hanya mengajar PAI 12 jam, bila MAPEL PAI di bagi 3 guru tentunya satu guru PAI hanya mendapat 4 jam mata pelajaran agama Islam perminggu

Ketika Kepala sekolah SMP Almanar joko sumpeno yang lulus PLPG PAI di konfirma-si mengatakan “ kami tidak mendaftar PLPG tahu tahu kami itu dinyatakan Lulus dan disu-ruh ke semarang pada agustus 2012 Tahun Lalu. Di sekolah kami memang 3 guru yang lulus PLPG yaitu Saya sebagai Kepala sekolah, Suryantono sebagai wakil kepala sekolah, Siti Nurikhah sebagai Guru PAI, Karena sesuai aturan , kepala sekolah harus memenuhi quato mengajar 6 jam, wakil kepala sekolah 12 jam, sedangkan guru PAI 24 jam perminggu sedangkan sekolahan kami me-mang benar hanya memiliki 12 jam perminggu. Oleh karena itu untuk memenuhi aturan 24 jam mengajar akhirnya kami sarankan kepada anak buah kami yaitu “ suryantono dan siti nurikhah mengajar PAI pada sekolah lain.

Kalau saya sebagai kepala sekolah kok harus mengajar sana sini nah bagaimana yang ngurusi di sekolahan, untuk itu saya sarankan agar Suryantono ngamen Mapel PAI pada SDN 04 Kuta Waru, sedangkan Siti Nurikhah Ngamen Mapel PAI pada SDN 01 Kutawaru. “ Ucap Joko sumpeno kepada Media Warta Nasional “ Sementara itu Wakil kepala sekolah SMP ALMANAR Suryantono men-gatakan “ ketika saya di panggil oleh pengawas pada waktu itu yang bernama Basirun “ saya sendiri kaget dengan aturan yang baru, ketika terjadi per-

masalahan seperti ini yang bersangkutan sudah pensiun sehingga kami merasa kebin-gunan harus kemana kami akan menyampaikan hal ini, sebab di sekolaham kami hanya 12 jam perminggu pada Mapel PAI sedangkan 3 guru Lulus semua pada PLPG VI bulan agustus 2012 lalu. lalu kami di sarankan untuk ngamen PAI Pada Seko-lah Dasar Negeri yang terdekat. “ imbuhnya “ Namun entah kenapa Joko Sumpeno Kepala sekolah SMP ALMANAR ke-tika di konfirmasi oleh media Warta Nasional banyak berbo-hong dan berbeli belit dengan mengucapkan tidak pernah ada pengawas Mapenda yang menghubungi di sekolah kami, padahal Joko sumpeno ketika menjelaskan awal pertama kali membenarkan betul 3 guru di SMP ALMANAR lulus PLPG sekitar bulan agustus 2012 lalu kami di panggil pengawas dari Mapenda kemenag Ci-lacap untuk kesemarang sambil membawa berkas berkas untuk memenuhi syarat PLPG. Ketika Media Wartanasional menge-luarkan bukti bukti dokumen yang di dapat “ akhirnya Joko Sumpeno meminta maaf secara berulang ulang, tentunya per-nyataan joko bahwa SMP AL-MANAR tidak butuh sertifikasi menjadi konversi sebab banyak guru mengharapkan bisa lulus PLPG dan dapat tunjangan sertifikasi sebagai tambahan penghasilan dari Pemerintah namun joko dengan nada tinggi dan berbohong mengatakan berulang ulang SMP ALMA-NAR TIDAK BUTUH SERTI-FIKASI, namun joko berbalik arah memohon maaf ketika

bukti di keluarkan,sekali lagi kami mohon maaf “ Ucap Joko kalau dirinya khilaf .”

Di tempat terpisah RUMEK-SO M,Spd Kepala Sekolah SDN KUTAWARU 01 menjelaskan “ memang benar Siti Nurikah Guru SMP ALMANAR ngamen di sekolah kami dan mengajar MAPEL PAI kelas I Dan II sebanyak 8 jam perminggu dan tidak ada gaji dari sekolahan kami. Yang bersangkutan nga-men di sekolah kami untuk me-menuhi quota jam PAI sebagai Syarat Sertifikasi.

Namun Kepala sekolah SD negeri kutawu 04 yang baru mengatakan “ suryantono me-mang benar mengajar 6 jam di sekolah kami dan kami sebagai kepala sekolah yang baru hanya melanjutkan kebijakan kepala sekolah yang lama, dan barusan 15 menit yang lalu Suryantono baru saja menghadapa kepada saya (29/2) kemarin_red, agar SDN Kutawru 04 bisa menam-bah jam PAI pada ajaran tahun 2013 sebab yang bersangkutan masih kurang untuk memenuhi syarat sertifikasi guru PAI.

Saya hanya mengatakan kepada Suryatono sebab saya masih baru sebagai kepala sekolah ya itu nanti akan saya atur sebab di SDN Kutawu 04 sudah ada GURU WB yang mengajar agama. Terus terang saja kami hanya meneruskan kebijakan kepala sekolah yang lama, Sekolah kami tidak menggaji Suryantono hanya sekedar memberikan uang ben-sin sebesar Rp 200.000,-/bulan.

Sekali lagi suryantono memang benar mengajar disini untuk ngamen PAI tetapi dia hanya mengajar 6 jam dan dia

meminta tambahan jam lagi untuk memenuhi syarat serti-fikasi untuk tahun ajaran 2013, tambahan jam pelajaran itupun sedang kami fikirkan “ tegas Kepala sekolah kutawaru 04 kepada Media Wartanasional “

Di lain tempat terpisah Penggiat anti korupsi Cilacap “ Pujianto mengatakan” Ketika guru yang bersangkutan itu sudah bertahun tahun mengabdi dalam dunia pendidikan akan mubasir sebab tingkah lakunya tercoreng moreng hanya dengan palsu memalsu data.

sangat di sayangkan se-bab tujuan pemerintah dalam memberikan kesejahteraan pada para guru dalam peningkatan pendidik justru akhir akhir ini timbul serta muncul perma-salahan baru dengan banyaknya guru yang tidak sesui dengan kenyataan di lapangan, terbukti ada guru peserta PLPG PAI berulah palsu memalsukan data tentunya hal ini boleh di biarkan terus menerus di cilacap.

gambaran seper t i i n i menandakan lemah nya fungsi pengawas pada mapenda Kan-tor Kementerian agama yang tidak kontrol langsung di la-pangan sehingga antara data dan kenyataan peserta PLPG PAI tidak sama ketika peserta memenuhi pemberkasan di IAIN Walisongo di Semarang, untuk pemebelajaran kedepan para pemalsu data harus di seret ke jalur hukum agar kejadian seperti ini tidak terulang pada sertifikasi guru pada Mapel apapun baik di dinas pendidikan atau pun di Kemenag.

kejadian ini sama saja men-coreng moreng dunia pendidi-kan dan citra kabupaten cilacap, sebab program pendidikan adalah salah satu dari 4 pi-lar program bangga mbangun ndeso yang sedang di gembor gemborkan H.Tato Suwarto Pamuji Bupati cilacap, kalau ada oknum guru yang memal-sukan data data PLPG tentunya perbuatan tersebut tidak dapat di tolerir , sebagai langkah tegas seret ke jalur hukum biar mereka pada kapok “ Pungkas pujianto Penggiat anti korupsi Cilacap “(HABET TAF)

dan dinamika pemilihan yang lalu, agar dapat dikonsulidasikan menjadi satu kekuatan, untuk membangun Kota Lubuklinggau Lima Tahun kedepan. “Saya beri-kan apresiasi kepada Calon Wa-likota dan Calon Wakil Walikota yang juga hadir dengan jiwa besar menghadiri pelantikan hari ini.” Kata Alex sembari melantunkan kata pepata, “Biduk Lalu, diam-bang bertabu.”

H Alex Noerdin berpesan ke-pada Walikota dan Wakil Waliko-ta yang baru saja dilantik, terkait pembagunan Kota Lubuklinggau lima tahu kedepan. Sesuai dengan undang - undang Nomor 32 Ta-hun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan amanah untuk mengelola daerah. Undang Undang itu memberikan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan ber-tangung jawab kepada kabupaten/kota, selanjutnya kepala daerah dipilih secara langsung yang bermuara pada kesejahtreaan masyarakat.

Terkait dengan Otonomi Daearah, kata Alex, saya ber-harap kepada waliota dan wakil walikota untuk dapat memper-hatikan empat hal. Diantaranya ; Dalam mengelolah keuangan daerah, pembelanjaan APBD ha-rus akuntabel, transparan, Belanja APBD mengutamakan belanja publik, membuka akses pendidi-kan dan kesehatan masyarakat. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan propesional, royal dan responsip dalam rangka mening-katkan pelayanan public.

Daerah kabupaten/kota di-minta membuka dan menjalin hubungan yang hormonis antar daerah di Propisi Sumatera Se-latan. Selanjutnya yang harus di perhatikan adalah Merangkul dan memberikan kesempatan yang luas pada segenap elemen masyarakat sesuai dengan kapa-sitasnya masing masing. “Implen-tasi dari otonomi pemerintahan daerah ini, mampu meningkatkan daya saing yang laus dan bertan-

gungjawab dan belanja APBD harus mengedepankan belanja publik untuk kesejahteraan ma-syarakat.” Ujar Alex.

Walikota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe sendiri mengucapkan terimah kasih ke-pada masyarakat Lubuklinggau yang telah memberikan amanah kepada dirinya dan H Sulaiman Kohar. “Amanat Rakyat yang dititipkan kepada kami, Insya Allah akan kami penuhi sesuai dengan visi dan misi yang kami

paparkan saat tahaban pilkada yang lalu,” ujarnya.

Merealisasikan visi dan misi yang selaras dengan ke-sejahteraan masyarakat tentu didak mudah. “Untuk itu, kami mengharapkan peran serta ma-syarakat dari berbagai elemen untuk mewujudkan pembangu-nan Lubuklinggau yang mendu-kung kemajuan pembangunan di Propinsi Sumatera Selatan,” katanya.

(Abu Hasan Azhari)

nindak tegas bawahannya yang diduga terlibat,” kata Koordinator TCW, Dadih Abdul Hadi, Jumat (15/3/2013).

Angka kerugian sebesar itu, kata Dadih, berasal dari total nilai proyek yang bersumber dari DAK dan Banprov tahun 2011 yang di-carry over ke tahun 2012 se-nilai Rp 135 miliar. Namun pada pelaksanaannya di lapangan, pekerjaan yang selesai hingga akhir tahun hanya sekitar 76 persen saja.

Pihak Dinas Pengelolaan

Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) menyebutkan seluruh dana proyek tersebut su-dah dibayarkan kepada rekanan. Pihak Dinas berani mengeluar-kan uang karena dokumen ad-ministrasi proyek yang disodor-kan sudah lengkap, termasuk berita acara yang menyatakan pekerjaan telah selesai dan ditandatangani pejabat terkait.

“Jika melihat data dan fakta di lapangan, saya menduga adanya korupsi berjamaah yang dilaku-kan pejabat yang memegang

komitmen program, pengawas, dan rekanan. Di sini telah terjadi manipulasi dokumen sehingga DPPKAD akhirnya mencairkan dana,” kata Dadih.

Terpisah, pemerhati pemer-intahan, Evi Hilman, mengharap-kan adanya sikap proaktif dari pihak penegak hukum untuk melakukan pengusutan. “Pen-gusutan seyogyanya secepat-nya dilakukan. Karena menurut informasi yang saya terima, proyek yang tidak selesai itu saat ini sudah ada yang mulai

dikerjakan lagi. Itu sama saja dengan menghilangkan barang bukti,” ujarnya.

Ia juga meminta Bupati Ta-sikmalaya, Uu Ruzhanul Ulum, mengambil langkah tegas. “Ka-susnya kan sudah jelas. Lalu siapa-siapa saja pejabat yang bermasalah, sudah jelas pula. Tapi kenapa hingga saat ini be-lum ada tindakan apa-apa dari Bupati. Jika terus dibiarkan, ma-syarakat nantinya akan bertanya-tanya kenapa Bupati seolah diam saja,” kata Evi. (red/stf)

Edisi 188/ Tahun XIII / 18 Maret - 1 April 2013NUSANTARA

10

Proyek Normalisasi Muara Pantai Karangantu Bau Korupsi

APMB Kembali Demo Dinas SDAP Banten

BPK Banten MoU Dengan FORPEK Nusantara

SETELAH 8 HARI BERTAHAN

SERANG, (WN)Selama delapan hari Forum Penegak Keadilan (Forpek) Nusantara Perwakilan Banten melakukan aksi di depan Gedung BPK RI Perwakilan Banten, akhirnya Rabu(13/3), Ketua BPK RI Perwakilan Banten I Nyoman Wara bersedia menanda tangani nota kesepahaman untuk transparansi audit keuangan yang bersumber dari APBD.

Ribuan Guru di Banten Belum Sarjana

RSUD Cilegon Bantah Tolak Tangani Pasien Kanker Lidah

Jalan Putus Ruas Parigi Sukamanah Serius Lakukan Perbaikan

Pantai Sawarna, Surga Tersembunyi di Selatan Banten

SERANG, (WN)Puluhan massa berjalan

kaki di Jalan Pakupatan - Pali-ma Serang - Banten sambil membawa replika keranda mayat dari kertas bertuliskan “Kehancuran Masyarakat Ka-rangantu” akibat proyek pem-bangunan normalisasi muara pantai Karangantu yang diduga di korupsi.

Massa yang kebanyakan masih remaja tanggung ini berjalan di tengah teriknya matahari sambil meneriakkan

“Kami sangat mendu-kung aksi yang dilakukan oleh teman-teman dari For-pek Nusantara Banten untuk transparan dalam hal audit keuangan di Provinsi Banten,” kata I Nyoman Wara Ketua BPK RI Perwakilan Banten.

I Nyoman Wara juga me-minta maaf kepada aktifis Forpek, karena baru bisa menemui dan menandatan-gani nota kesepahaman un-tuk transparansi dalam hal pemeriksaan audit keuangan di Banten. “Selama ini, saya tidak menghindar dari teman-teman Forpek,tapi karena ada tugas dari atasan untuk menghadiri Rakornas di Bali, sehingga hari ini baru bisa ketemu,” paparnya.

Dalam pertemuan yang dilakukan di Room Pers BPK RI Perwakilan Banten, sempat terjadi perdebatan yang sangat sengit, bahkan, Sekjen Forpek Nusantara Banten Tubagus Delly Suhendar menyebut BPK RI Perwakilan Banten “Banci” karena tidak berani mengambil keputusan untuk

BANTEN, (WN)Kepala Dinas Bina Marga

dan Tata Ruang (DBMTR) Banten Sutadi dan Kepala Seksie Wilayah Utara Bam-bang langsung meninjau jalan putus yang ada di Ruas Parigi Sukamanah, Desa Mekarsari, beberapa hari yang lalu di Ja-lan Provinsi yang putus akibat intensitas air hujan dan tanah labil yang mengakibatkan longsor dan terjangan arus air, kini langsung ditangani DBMTR Banten.

S u t a d i m e n g a t a k a n , meskipun hanya ada alokasi anggaran Rp 2 miliar untuk penanganan jalan rusak aki-bat bencana selama seta-hun, namun tidak membuat

BANTEN, (WN)Bagi anda pecinta wisata

pantai, belum lengkap rasanya bila belum pernah berkunjung ke pantai Sawarna di Banten. Pantai yang dijuluki sebagai “Hidden Paradise” atau surga tersembunyi ini memang meiliki keindahan yang luar biasa dan belum banyak terjamah oleh tangan manusia.

Selain itu, Pantai Sawarna memiliki pasir putih dan garis pantai yang panjang. Air lautnya masih berwarna biru jernih dan

SERANG, (WN)Berdasarkan data profil guru tahun 2012, sebanyak 35.144 dari

88.137 guru di Provinsi Banten belum menempuh pendidikan Strata Satu (S1). Dari 35.144 guru yang belum berijazah S1 tersebut, paling banyak terdapat di Kabupaten Tangerang, yakni sebanyak 9.136 guru.

Sementara di Kabupaten Pandeglang sebanyak 5.428 guru, Kota Tangerang sebanyak 4.891 guru, Kabupaten Lebak sebanyak 4.504 guru, Kota Tangerang Selatan 4.109 guru. Sementara di Kota Cilegon sebanyak 1.457 guru, Kota Serang 1.727 guru dan Kabupaten Serang sebanyak 3.892 guru.

Menurut Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Banten, Hudaya Latuconsina, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor penghambat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. “Masih banyaknya jumlah guru di Banten yang belum mengantongi ijazah S1 ini, tentunya akan menjadi perhatian serius bagi Pemprov Banten. Rencananya pada APBD 2013 ini Pemprov Banten akan membantu para guru yang belum berijazah S1 ini,” ujarnya di Serang, Minggu (10/3).

Ia menjelaskan, pada tahun 2013, Pemprov Banten akan membantu biaya pendidikan kepada 30 ribu guru yang belum bergelar sarjana tersebut. Nantinya, setiap guru akan mendapatkan bantuan pendidikan sebesar 3 juta untuk melanjutkan kuliah. “Jadi total anggaran untuk biaya pendidikan guru yang belum S1 ini sekitar Rp 9 miliar,” jelasnya. Selain itu, ia juga menyatakan agar program tersebut dapat tepat sasaran, pihaknya akan membuat pengelompokan bantuan para guru sesuai jenjang/tingkatan. “Bagi guru yang mengajar di tingkat SD, harus melanjutkan ke Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD). Sementara, untuk guru SMP, SMA/SMK harus melanjutkan ke universitas sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkannya di sekolah. Jika guru bersangkutan mengajar mata pelajaran biologi, maka guru tersebut harus mengambil jurusan biologi,” pungkasnya. (ZIP)

CILEGON, (WN)Suebah (37), warga Cibeber Barat RT 01/02 Kelurahan Ciebeber

Kecamatan Cibeber Cilegon, Banten, penderita kanker lidah mengaku ditolak Rumah Sakit Umum Daerah Cilegon (RSUD) saat berobat. Tapi hal itu dibantah tegas oleh pihak rumah sakit. Menurut Dirut RSUD Cilegon, dr Zainoel Arifin pihaknya hingga saat ini belum menerima laporan terkait pasien tersebut. “Setahu saya tidak ada pasien kanker lidah yang datang ke rumah sakit kami,” kata Zainoel, saat dikonfirmasi Rabu.

Zainoel menyatakan jika memang ada pasien kanker lidah yang datang pihaknya tentu akan memberikan penanganan secara dini. “Tentu kalau memang melakukan pemeriksaan ke RSUD Cilegon, kami akan memberikan perawatan sebelum dirujuk ke Rumah Sakit tertentu di Jakarta, karena memang kami tidak memiliki alat untuk menangani penyakit Kanker,” ujar Zainoel.

Zainoel menambahkan pihaknya berharap jika penderita kanker tersebut agar segera datang kembali untuk menjalani perawatan di RSUD Cilegon. “Kalau memang sebulan sudah tidak dapat men-gonsumsi makanan, kembali lagi aja ke RSUD untuk mendapatkan penganan awal sebelum di rujuk ke rumah sakit Lain,” ungkap Zaenul.

Seperti diberitakan sebelumnya, Suebah sudah sebulan tidak dapat mengonsumsi makanan akibat sakit kanker lidah yang diderit-anya sejak enam bulan lalu. Kini dia pasrah menghadapi penyakitnya, terkujur lemas dirawat di rumah orang tuanya. “Sudah sebulan tidak bisa mengonsumsi makanan sama sekali, badannya jadi semakin kurus,” ujar Romli, kerabat Suebah, Rabu. Beberapa hari yang lalu, pihak keluarga kembali membawa Suebah ke RSUD meski pernah di-tolak dengan harapan mendapat keringanan. Namun, Suebah kembali ditolak. Dia malah dirujuk ke salah satu rumah sakit di Jakarta dan disuruh mengurus Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).

“Korban dibawa ke RSUD sudah 3 kali untuk meminta per-tolongan, minimal ada asupan makanan ke tubuhnya. Ketika di RSUD hanya diperiksa sebentar lalu dikasih surat pengantar ke RS Dharmais Jakarta, saya pikir ada pertolongan dulu, diinfus atau apa,” tambahnya. Romli menambahkan, saat dibawa ke RSUD pun, perawat hanya memeriksa Suebah seadanya. Cuma sebatas disuruh membuka mulut dan tidak diberi obat. (zip/lia)

menanda tangani MoU ke-sepahaman bersama untuk transparansi.

“Kalau alasan yang disam-paikan Bapak ini tidak masuk logika, kami hanya menuntut agar pemariksaan audit yang dilakukan oleh BPK Banten bisa diakses oleh masyarakat umum. Itu saja, jangan jadi banci,” kata Delly dengan nada emosi.

Aktifis Forpek kata Delly sudah delapan hari menunggu ketua BPK RI Perwakilan Banten, bahkan, sampai me-ninggalkan anak istri dan bah-kan kami pun melakukan aksi mogok makan hanya unuk menunggu sebuah tanda tan-gan untuk nota kesepahaman bernama transparansi untuk publik. “Apakah Bapak tidak punya hati nurani, kalau tidak mau menanda tangani nota ke-sepahaman ini bubarkan saja BPK, karena kami menilai BPK ini tidak ada fungsinya,” tukas Delly.

Setelah melakukan perde-batan yang sarat dengan emosi, akhirnya sekitar jam

12.00 Wib, Ketua BPK RI Perwakilan Banten I Nyoman Wara bersedia membubuhkan tanda tangan di atas kertas bernama nota kesepahaman untuk transparansi. Isi nota kesepahaman itu antara lain BPK RI Perwakilan Banten siap melakukan transparansi dalam pelaksanaan tugas po-kok dan fungsi terutama dalam melakukan pemeriksaan (audit) di wilayah Provinsi Banten. Kemudian BPK RI Perwa kilan Banten dalam melakukan audit pemeriksaan hasil kegiatan yang didanai dari APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota siap untuk tidak memilih dan memilah serta mengedepankan nilai kesungguhan dengan tidak melakuka nepotisme (main mata/cincai). Apabila BPK RI Perwakilan Banten melaku-kan pelanggaran terhadap

poin 1 dan 2 maka tim auditur siap mengundurkan diri.

Penanda tanganan inipun di sambut gembira oleh massa Ormas Forpek Nusantara Banten yang sejak Delapan Hari menunggu di luar pagar gedung BPK RI. Bahkan, I Nyoman Wara beserta stafnya diajak untuk mengunjungi ak-tivis Forpek yang melakukan aksi mogok makan selama Delapan Hari Tersebut.

Dari hasil pantauan Warta Nasional, Forpek Nusan-tara Melaporkan Beberapa temuan kegiatan di beberapa SKPD, seperti Dinas Pendi-dikan Provinsi Banten terkait PAUD tahun 2012, Dinas sumber Daya Air Pemuki-man Banten terkait Lanscap Balai budaya tahun 2012 dan reterdasi., Dinas Kesehatan Provinsi Banten terkait pen-gobatan GAKIN 2011, Biro

Umum dan Perlengkapan terkait Kounsultan perenca-naan, Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Banten terkait gardu Listrik tahun 2011, Dinas bina Marga tata ruang Provinsi Banten, terkait Rehabilitas ruas jalan Wilayah Utara, paket bidang Pemban-gunan kegiatan Pembangunan Drainase di Beberapa ruas Se-Banten, pembangunan Ruas Jalan tanjung Lesung dan perawatan Umum Gedung BMTR tahun 2012.

Hasil”Penanda tanganan nota kesepahaman ini meru-pakan kemenangan masyara-kat Banten, saya pribadi men-gucapkan banyak terima kasih atas dukungan para Kader Forpek Nusantara dari berb-agai DPC dan PK. Kabupaten/Kota Se-Banten,” ungkap TB. Delly SuhendarSekjen Forpek nusantara DPW. Banten.(zip)

instansinya lamban dalam merespons adanya jalan putus tersebut. “Kita langsung tan-gani meskipun tidak dibangun secara permanen dulu karena disesuaikan dengan alokasi

anggaran kita yang ada. Ber-dasarkan hitung-hitungan kasar dana yang diperlukan untuk membangun jembatan permanen di sini sebesar Rp 3 miliar. Tapi untuk saat ini,

kita perbaiki saja dulu dan yang terpenting bisa dilalui sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat sekitar,” ujar Sutadi saat melakukan peninjauan di lokasi.

Sutadi menambahkan, untuk pembangunan jembatan secara permanen pihaknya akan berkonsultasi dengan DPRD Banten terkait penga-lokasian anggaran. Apakah bisa dengan menggeser ang-garan untuk pembangunan jalan dan jembatan yang sudah dialokasikan namun belum terlalu mendesak atau harus menunggu sampai turun ang-garan perubahan. “Karena ini namanya bencana alam, tidak kita prediksi sebelum-

nya.Sehingga tidak ada alo-kasi anggarannya.Hanya ada Rp 2 miliar itupun untuk setahun.’ungkap Sutadi.

Di tempat terpisah bam-bang selaku Kasie Upt. Wilayah Utara, saat di sam-bangi Warta Nasional di ruang kerjanya memaparkan,kami sedang berkoordinasi dengan tim agar ruas-ruas kami yang fatal musim penghujan lalu seperti jebolnya badan jalan di ruas parigi sukamanah agar bisa di tangani dengan cepat, walau anggaran seadanya sambil nunggu anggaran pe-rubahan, dan kini tim sedang focus di lapangan meskip-un tidak dibangun secaara permanen.’ungkapnya. (@zip)

bersih. Deburan ombaknya ma-sih cukup kencang dan tinggi. Sehingga tak heran bila pantai ini menjadi destinasi para pecinta olahraga Surfing.

Tak hanya itu, pantai Sawar-na menawarkan keindahan alam lain di sekitarnya. Sejumlah pantai lain seperti Pantai Tan-jung Layar, Laguna Pari, dan sebagainya adalah tempat yang sangat recomended jika anda berkunjung ke Pantai Sawarna.

Selain pasir putih dan de-buran ombak, ada juga karang-

karang menakjubkan serta Goa Lalay yang menantang dan men-arik untuk anda jelajahi. Tak perlu khawatir jika takut menyusuri sejumlah lokasi petualangan di sekitar Sawarna, ada tour guide yang dengan senang hati akan memandu anda. Untuk mencapai pantai ini dari Jakarta, anda bisa menuju Serang. Jika berkendaaan umum, turun saja di Termi-nal Pakupatan Serang. Setelah itu, naik mobil atau ambil jalur menuju Malimping lalu Bayah. Dari Bayah, masih melanjutkan

perjalanan dengan angkot seben-tar. Baru nantinya, anda akan naik ojek hingga lokasi pantai. Untuk anda yang menggunakan mobil pribadi, kendaraan anda bisa dititip di rumah warga dengan tarif tertentu tergantung lamanya.

Meskipun perjalanan menu-ju Sawarna dari Jakarta dan sekitarnya memang memakan waktu lebih dari 5 jam kurang lebihnya. Ditambah lagi, anda akan melewati jembatan gan-tung Cikaung untuk sampai ke lokasi pantai. Namun disinilah

pesona Sawarna hingga diberi nama Hidden Paradise. Lelah karena perjalanan yang jauh pun akan terbayar lunas sesaat setelah anda sampai di pantai ini. Menikmati keindahan Sawarna hanya dengan satu hari saja rasanya tak akan cukup. Anda tak perlu bingung atau khawatir soal akomodasi, karena di sekitar sini, banyak penginapan dari yang murah hingga mewah dengan fasilitas yang cukup lengkap dan nya-man. (RED/ZIP)

penjarakan koruptor yang me-nyengsarakan hidup Masyara-kat banyak,”lawan korupsi, tegakkan hukum, Banten akan maju,” teriak massa sambil sesekali membagikan seleba-ran yang berisi ajakan kepada Masyarakat untuk bersatu memerangi korupsi.

Rupanya,puluhan massa ini adalah Aliansi Pemuda Ma-syarakat Banten (APMB) yang akan melakukan aksi demon-strasi di Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman (SDAP)

Provinsi Banten. “Kami adalah pemuda Masyarakat Banten yang datang ke Dinas ini untuk menyuarakan kebenaran dan meminta keadilan,” kata Yaya Baehaki Koordinator aksi.

Massa juga menuding bahwa para pemangku jabatan di Dinas SDAP Provinsi Banten dan pengusaha telah kong-kalikong secara terstruktur dan massif untuk melakukan korupsi. Terbukti, pembangu-nan normalisasi muara pantai Karangantu yang terletak di

Kecamatan Kasemen Kota Serang.

Begitu juga pembuatan tembok penahan tanah (TPT) yang ada di Cibinuangeun wilayah selatan Banten yang tidak maksimal dan terkesan asal-asalan. Hal ini diduga karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pejabat SDAP. “Temuan kami didua lokasi ini menunjukkan para pemangku jabatan di SDAP selama ini hanya duduk di ruangan yang sejuk dengan

kursi goyang empuk tanpa pernah mengawasi dengan serius proyek yang di kerjakan o leh pengusaha nakal ,” ungkap Yaya.

Pe m b a n g u n a n n o r -ma l i sas i mua ra Pan ta i Karangantu sepanjang 1,5 km dar i APBD Prov ins i Banten Tahun anggaran 2012 dengan nilai pagu Rp 4.883.614.000, hasilnya sangat memprihat inkan. “Hasil investigasi kami di lapangan bisa dipertanggung

jawabkan,bila penting kami siap memperdebatkan temuan penyelewengan ini sampai kemanapun,” tuturnya.

K a m i j u g a m e m i n t a kepada aparat hukum yang ada di Banten untuk segera tur un tangan mengusut tuntas proyek pembangunan normalisasi muara pantai Karangantu karena dalam pengerjaannya sarat dengan penyimpangan.”kalau aparat hukum memerlukan bukti-bukti terkait proyek itu kami

siap memberikannya,asalkan pengusutannya transparan dan berkeadilan,”cetus Yaya.

Setelah puas melakukan orasi selama hampir satu jam,para pendemo mendaulat koord ina to r aks i un tuk membakar replika keranda mayat yang di bawa oleh massa.Sebe lum membubarkan diri,Mereka mengancam akan mendatangkan massa yang lebih besar lagi ke SDAP Provinsi Banten.

(zip)

Edisi 188/ Tahun XIII / 18 Maret - 1 April 2013SAMBUNGAN

11

Wow..Drama Djoko Kalahkan Gayus .........................

Konferensi Waligereja Indonesia Sambut Baik Paus Baru .........................

Wow..Ketua DPRD Banten Nikah Lagi .........................

dari hal. 1

dari hal. 1

dari hal. 1

Ibas dan Ibu Negara...

Megawati, Ical.........

Perjalanan ......

dari hal. 1

dari hal. 1

dari hal. 12

SUBANG, (WN)Sedemikian dahsyatkah

korupsi di negeri ini?. Sehingga ada pameo bila di rezim Soe-harto korupsi terjadi di bawah meja, sedangkan di rezim SBY sekarang, semuanya di korupsi dengan meja-mejanya. Korupsi berjamaah yang dilakukan ok-num penyelenggara Negara di Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, membuat rakyat seperti putus asa dan kehilangan harapan, seakan tak ada cahaya di ujung terowongan sana.

Fenomena itu kini melanda di tubuh eksekutif dan legislatif Pemerintah Kabupaten (Pemk-ab) Subang, Jabar, yang diduga bersekongkol (kolusi) (baca : korupsi berjamaah) menjarah dana stimulan Jaring aspirasi masyarakat (Asmara) atau lebih popular disebut bantuan social (Bansos) yang diusulkan partai politik.

Hasil investigasi Warta Na-sional dan keterangan beberapa sumber menyebutkan , sinyale-men adanya penyelewengan dana jaring asmara yang ber-sumber dari APBD Kabupaten TA 2012 bernilai Rp.54 milyar lebih kini mulai terkuak.

Bantuan stimulan dialo-kasikan bagi organisasi so-cial kemasyarakatan dan ke-lompok masyarakat senilai Rp.53.667.000.000,- tersebar di 2.488 titik, serta bantuan lang-sung bagi masyarakat sebesar

GARUT, (WN)Tingginya curah hujan di Kabupaten Garut menyebabkan

terjadi bencana banjir dan longsor di beberapa daerah, salah satunya di daerah Kampung Sirnarasa, Desa Babakan Loa, Ke-camatan Pangatikan, Garut. Bahkan, tebing lamping setinggi 15 meter dengan panjang mencapai 150 meter mengalami longsor.

Pantuan Warta Nasional, gundukan tanah longsor tersebut menghancurkan areal pesawahan warga sekitar 15 hektar areal sawah warga hancur di terjang longsor, kejadian ini tidak menim-bulkan korban jiwa m kerugian maretil sekitar 50 juta lebih, ujar Mulyadi tokoh pemuda.

Longsor juga menghancurkan Instalasi sarana air bersih, pipa saluran air bersih sepanjang 100 meter terbawa longsor akibatnya pasokan air bersih terhenti total bagi 4 buah Mesjid, 1 madrasah ,1 Pesantren dan 409 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di RW 01 dan RW 02 , kejadian ini sudah di sampaikan kepada aparat pemerintahan setempat ujar mulyadi

“Kami berharap agar pemerintah Kabupaten Garut segera memperbaiki saluran pipanisasi air bersih yang ada di Kampung sirnarasa Desa Babakan loa kecamatan Pangatikan, perbaikan sarana pipanisasi diharapkan sebelum memasuki masa kemarau, bila memasuki masa kemarau pipa belum di perbaiki di kawatirkan ratusan warga akan mengalami bencana yang lebih besar lagi , yaitu kesulitan mendapatkan air bersih apalagi pipa tersebut merupakan salah satu abdalan warga mendapatkkan pasokan air bersih ujarnya.(Iwan)

Negara Ani Yudhoyono menerima sejumlah uang dari M Nazaruddin dalam proyek Hambalang, sebenarnya sudah lama KPK punya.

Tepatnya, sejak mantan Bendahara Umum (Bendum) Partai Demokrat itu ditangkap KPK dan dokumennya disita pada awal Agustus 2011. “Kalau tidak ada tekanan dan ancaman, saya yakin KPK akan cepat merespon. Seperti ketika Nazar menyebut nama Bambang Soesatyo, Aziz Syamsuddin, Herman Heri, dan Benny K Harman, KPK hanya perlu waktu tiga hari untuk memanggil mereka,” tegas mantan Juru Bicara (Jubir) Presiden era KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini.

Sementara, Ibas yang merupakan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat, membantah tudingan dari Yulianis yang membeberkan pernyataan bahwa Ibas ikut menerima uang dari proyek Hambalang. “Saya tidak mengenal Yulianis, Saya juga tidak mengenal Mindo. Tuduhan tersebut sudah mencemarkan nama saya. Sudah saya katakan sebelumnya, 1.000 persen itu tidak benar,” tegas putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang biasa Ibas ini dalam keterangan persnya, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2013.

Putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengatakan, segala tuduhan yang selama ini dilemparkan padanya merupakan tuduhan lama yang tidak valid. “Saya sudah sering dituduh. Penuduhnya pun sudah tervonis dan diketahui. Uang Century, uang Hambalang atau apapun itu yang berhubungan dengan kasus-kasus yang selama ini beredar, janganlah sampai hal-hal ini terus terulang apalagi saya tidak menerima apapun,” tukasnya. (Rekson/Indo)

Menurutnya, pernika-han itu dilangsungkan pada 2010 lalu dan sepengeta-huan istri tuanya Yuli, dan anak-anaknya. Bahkan dari hasil pernikahannya dengan Maria, Aeng mengaku sudah dikaruniai seorang putri yang saat ini berusia hampir seta-hun. “Ini ada fotonya, putri saya hampir setahun,” Aeng sambil menunjukkan foto buah hatinya dengan Maria di Blackberry.

Ia mengaku tidak ada yang salah dengan perni-kahannya tersebut. Sebab, katanya, tidak ada aturan yang mengikat soal memiliki istri lebih dari satu.“Memang ada yang salah? Saya nikahi dia (Maria-red) secara baik-baik dan sah secara agama,” ujarnya.

Sedangkan harta Gayus yang disita polisi keban-yakan disimpan di tabun-gan. Ada sembilan rekening gendut yang disita, selain jutaan lembar saham, tanah dan pom bensin. Nilai harta Gayus yang disita negara mencapai Rp 74 miliar.

STATUS PERJAKA PAL-SU & PASPOR ASPAL

Salah satu fakta baru yang membuat publik ma-kin tertarik dengan kasus simulator SIM adalah ter-ungkapnya beberapa sisi kehidupan pribadi tersangka Irjen Djoko Susilo. Salah sa-tunya adalah soal pernikah-

“Dari kita (KWI) merasa bahagia ya. Karena dengan terpilihnya bapak suci ini memberi harapan bagi neg-ara berkembang khususnya Indonesia, Amerika Latin dan Afrika termasuk Asia. Paus Fransiskus ini memang dikenal sebagai Paus yang sederhana, Paus kaum buruh, pejuang kemanusiaan dan keadilan. Bahkan dia orang yang sehari-harinya naik kendaraan umum, rumah juga sederhana dan dia dekat dengan kalangan miskin.

Jadi bapak suci ini akan membawa perubahan baru bagi gereja kita, sebagaima-na sosok Paus Yohanes Pau-lus II yang kharismatik,” kata Benny Susetyo. “Arah pastoral gereja akan terfokus

(2,4 persen), Suryadharma Ali (1,9 persen), Anis Matta (1,1 persen), Muhaimin Iskandar (1,6 persen), dan Surya Paloh (2,1 persen).

Sementara itu, responden yang masih belum menen-tukan pilihannya mencapai 16,1 persen. Menurut Adjie, pemilihan nama-nama yang masuk dalam survei tersebut dilakukan berdasarkan jabatan struktural yang dimiliki di tiap-tiap partai.

“Berdasarkan pengalaman kami dari pemilu-pemilu sebelumnya, capres yang diusung partai memiliki posisi strategis di partainya. Maka dari itu, nama-nama ini masuk,” ujar Adjie, dalam jumpa pers di Kantor LSI, Jakarta, Minggu (17/3/2013).

Dengan pertimbangan itu, lanjutnya, sejumlah nama yang selama ini masuk dalam bursa capres, seperti Joko Widodo, Mahfud MD, dan Jusuf Kalla, sengaja tidak dimasukkan dalam survei. “Kalau misalnya nama Jusuf Kalla dimasukkan, bisa jadi perolehan suara Ical tidak akan sebesar ini. Ini hanya perbedaan cara simulasi saja,” kata Adjie.

Adapun survei ini menggunakan metode multistage random sampling. Jumlah responden 1.200 orang. Pen-gumpulan data dilakukan dengan proses wawancara tatap muka dengan menggunakan kuesioner. Survei juga dilengkapi dengan riset kualitatif seperti focus group discussion, indepth interview, dan analisis media. Sementara itu, margin of error survei ini +/- 2,9 persen.

(rekson)

an-pernikahan yang dijalani Irjen Djoko.

Irjen Djoko diketahui menikah dengan tiga wanita. Menariknya, dua pernikahan dari dua istri mudanya, Mah-diana pada 2001 dan Dipta Anindita pada 2008, Djoko mendaftarkan dirinya di KUA dengan status perjaka. Bisa dipastikan kalau status ini tak asli.

Sedangkan di kasus Ga-yus, kepalsuan yang dia buat adalah soal paspornya. Paspor atas nama Sony Lak-sono dengan foto pria mirip Gayus dikeluarkan pada 5 Januari 2010, alias beberapa bulan sebelum penangkapan

alumni STAN itu. Gayus menggunakan paspor atas nama Sonny Laksono untuk terbang ke Macau pada 24 September, kembali ke Ja-karta 26 September dan ter-bang lagi ke Kuala Lumpur 30 September. Sementara, tanggal kembali ke Jakarta belum terlacak. Paspor Sony Laksono memakai foto Ga-yus mengenakan wig seperti yang terpergok di Bali awal November.

ISTRI MUDA & NON-TON TENIS KE BALI

Irjen Djoko menikahi beberapa wanita dengan sta-tus terdakwa. Salah satunya

adalah seorang perempuan muda bernama Dipta Anin-dita. Nama Dipta mencuat saat KPK dicegah oleh KPK.

Dipta merupakan man-tan Putri Solo 2008 yang diduga menjadi pihak yang digunakan Irjen Djoko untuk mengamankan hartanya. Hingga kini penyelidikan terhadap Dipta masih terus berlangsung. Selain Dipta, Irjen Djoko juga memiliki istri muda lain yang ber-nama Mahdiana. Salon milik Mahdiana di Pasar Minggu menjadi salah satu aset Irjen Djoko yang disita KPK.

Jika Irjen Djoko ter-ungkap memiliki beberapa

istri, maka Gayus Tambunan diketahui sering berjalan-ja-lan selama di masa tahanan.

Salah satu jalan-jalan Gayus yang paling sering dibicarakan adalah rekrea-si mantan pegawai Dirjen Pajak itu ke Bali. Gayus tertangkap kamera sedang menonton turnamen tenis Commonwealth Bank Tour-nament of Champions di Nusa Dua, Bali pada Jumat 5 November 2010. Selain itu, Gayus sering disebut pulang ke rumahnya di Kelapa Gad-ing pada malam hari selama dia ditahan di Mako Brimob.

(Berbagai Sumber/Rekson/detik)

pada persoalan keadilan dan perdamaian. Tata dunia baru sebagaimana yang dikatakan Paus Yohanes Paulus II akan menjadi nyata,” tambahnya.

Menurut Benny Susetyo, agenda utama dari Paus Fransiskus adalah mem-bangun gereja sebagai daya tawar dalam menghadapi sis-tim ekonomi liberalisasi pas-ar. Paus Fransiskus menurut Benny, sangat dekat dengan kaum teologi pembebasan seperti Leonardo Boff dan Gustavo Gutierrez. Teologi pembebasan adalah sebuah paham seputar peran agama dalam lingkungan sosial kemasyarakatan.

Paus Fransiskus menurut Benny juga menekankan cinta kasih terhadap sesa-

ma manusia tanpa melihat perbedaan agama. “Bahwa tindakan mencinta itu tidak mengenal batas suku, agama dan golongan. Siapa yang mencintai Tuhan berarti dia mencintai manusia, dan siapa yang membenci ma-nusia berarti dia membenci Tuhannya. Justru jadi nyam-bung, antara yang apa yang dilakukan Paus Yohanes Paulus II, Paus Benediktus XVI dan Paus Fransiskus,” jelas Benny.

Ditambahkan Benny Su-setyo, Paus Fransiskus akan memberi harapan untuk ger-akan kesadaran baru untuk membangun tata dunia baru dalam menghadapi sistim ekonomi saat ini yang menu-rutnya sangat tidak berpihak

pada manusia.“Uskup dari Amerika lat-

in ini akan memberi harapan tentang bagaimana sistim ekonomi yang tidak berpihak pada martabat manusia ini akan menghadapi counter baru.

Karena Paus Fransiskus akan membangun tata dunia baru, dan nantinya akan menjadi inspirasi gerakan-gerakan kesadaran baru,” ujar sekretaris KWI ini.

Paus Fransiskus adalah paus pertama yang berasal dari luar Benua Eropa dan dari ordo Yesuit. Ia terlahir dengan nama Jorge Mario Bergoglio pada 17 Desember 1936, sebagai anak pertama dari lima bersaudara. Seusai menyandang gelar master di

bidang Kimia dari Universi-tas Buenos Aires, Bergoglio bergabung ke Seminari Villa Devoto dan masuk Ordo Serikat Yesuit pada 1958.

Jorge Mario Borgoglio pernah menjabat sebagai Uskup Agung Buenos Aires, Argentina periode 1998-2012. Ia mengundurkan diri dari jabatan tersebut karena pertimbangan usia.

Pada 2001, dia dipro-mosikan menjadi kardinal. Saat Paus Paulus II mening-gal, Bergoglio juga termasuk dalam daftar kandidat paus baru. Dia sudah menjadi kar-dinal pemilih dalam Konklaf 2005, yang akhirnya me-milih Paus Benediktus XVI.

(Rekson/VOA)

Aeng berharap agar pub-lik tidak mengaitkan per-soalan pribadinya dengan jabatannya sebagai politisi atau Ketua DPRD Banten. “Niat saya ibadah. Lagi pula seluruh keluarga saya tahu, dan mengizinkan hal ini ter-jadi,” paparnya.

Diberitakan sebelum-nya, Ketua DPRD Banten Aeng Haerudin diterpa isu dugaan menikah lagi. Foto-foto dirinya bersama seorang wanita belia seperti sedang melangsungkan pernikahan beredar di situs jejaring sosial Facebook.

Dalam sebuah Facebook dengan akun Maria Aeng Haerudin, terpajang tiga foto seorang permpuan bersa-ma politisi Partai Demokrat tersebut. Aeng tampak gagah

mengenakan jas hitam. Se-mentara sang wanita tampak cantik dan anggun dengan mengenakan gaun silver bak pengantin.

Pada foto pertama Aeng dan Maria tampak mesra den-gan tiga buah foto dalam frame kolase menunjukkan pose berbeda. Aeng terlihat memasangkan cincin di jari manis Maria. Pada foto kedua masih di frame yang sama, wanita tersebut kemudian ter-lihat mencium tangan Aeng, dan foto ketiga Aeng mencium keningnya.

Pada ketiga foto di frame kolase ini, terlihat Ketua DPRD Banten Aeng Hae-rudin mengenakan jas dan dasi. Foto kedua menunjuk-kan Aeng sedang bernyanyi didampingi Maria.Sementara

foto ketiga, Aeng dan Maria berfoto berdua. Aeng haerudin selaku Publik Figur Banten, sebelum menjadi politisi Par-tai Demokrat, Aeng memiliki istri yang berinisial (Nung) memiliki tiga putra kandung, di lingkungan Cijawa Masjid Kota Serang, setelah men-geluti partai, Aeng Haerudin mencalonkan Sebagai Calon Bupati Serang Pada tahun 2005, dengan istri yang ber-beda, yaitu (Yul) yang memi-liki Empat putra di ligkungan komplek Ciceri Indah kota Se-rang, bersama istri Yul, Aeng Mencalonkan diri sebagai Caleg dari Partai Demokrat yang kini Aeng menjadi Ketua DPRD Provinsi Banten.

Dan kini Aeng mengaku menikah lagi dengan Maria gadis berasal Surabaya ini,

yang mengaku sudah di ka-runiaisatu putri berusia satu tahun, dari pernikahan antara Aeng Dan Maria,’

Sayangnya, tidak jelas kapan foto-foto yang diduga merupakan pernikahan Aeng diambil. Di jejaring social Facebook hanya tertera jika foto-foto diunggah pada 12 Maret 2013. Namun, melihat informasi pemilik akun, ditu-liskan jika Maria bekerja di Pemprov Banten dan berasal dari Surabaya. Evek pernika-han Aeng Haerudin menuai kontra para pendukung Dapil (Daerah Pemilihan ) Aeng Haerudin Di wilayah Serang Timur yang sangat kecewa serta mengagetkan dan men-contohkan hal yang kurang positif sebagai Publik figure.

(@zip)

Longsor di Pangatikan, Intalasi Pipanisasi Air Bersih Hancur

PENYIMPANGAN DANA JARING ASMARA MILYARAN RUPIAH

Diduga Libatkan Oknum Dewan Rp.596.000.000,- tersebar di 118 titik yang diperuntukan pembangunan fisik dan pem-berdayaan masyarakat di bidang ekonomi, social dan pendidikan malah dijadikan bancakan.

Modus penyelewengan ban-sos itu terjadi mulai dari klaim sepihak, pungutan liar (pungli) dengan prosentase tertentu, praktek nepotisme, hingga yang paling parah dugaan ad-anya kelompok penerima fiktip. Disebut fiktif, karena wujudnya tidak ada. Sementara Surat Pertanggung jawaban dibuatkan seolah-olah kegiatannya telah dilaksanakan sesuai proposal, jelas sumber.

Yang memprihatinkan, hal ini juga ditengarai dijadikan lahan sampingan bagi sebagian oknum pejabat di lingkup Ba-gian Sosial Setda Kab.Subang, kata beberapa sumber bahwa ada prkatek korupsi, kolusi dan nepotisme yang begitu masiv terlihat dalam skandal penyaluran dana Bansos ini. “ Sebelum dana dikucurkan calon penerima dana atau pelaksana kegiatan harus bersepakat da-hulu dengan oknum-oknum petinggi partai, anggota Dewan yang terhormat atau pejabat tertentu mengenai besaran fee”, ujar sumber.

Masih menurut sumber tadi, besaran fee yang harus disetor kepada oknum tersebut, berkisar antara 30% - 50%

dari total dana yang dikucur-kan. Eksesnya para penerima bantuanpun latah (ikut-ikutan-Red) turut menyunat, sehingga dana yang direalisasikan hanya berkisar 25% hingga 50% saja.

Sebagai testimoni, ditemu-kan sejumlah penerima ban-tuan diduga fiktip diantaranya Kelompok peternak “Tanduk” bantuanya sebesar Rp.40 Jt, Yayasan Mekarwangi, se-mentara KUBE “Galih Jaya” semestinya mendapat Rp.10 jt hanya diterima Rp.5,5 Jt, Karang Taruna “Kharisma” seharusnya mendapat bantuan Rp.10 Jt, tapi hanya menerima Rp.4,8 jt. Mushola Muftahul Qulbihi mestinya mendapat bantuan Rp.10 Jt. hanya me-nerima Rp.5,5 jt .

Yang lebih mengejutkan menurut beberapa sumber, bah-wa ada prkatek korupsi, kolusi dan nepotisme yang begitu ma-siv terlihat dalam skandal dana jaring asmara ini. Ironisnya dari sekian banyak penerima bantuan tersebut, beberapa di-antaranya merupakan Yayasan atau kelompok bentukan dari oknum anggota Dewan yang terhormat. “ Ini yang menjadi ironi bagi kita semua. Fakta yang ada membuktikan bahwa anggota Dewan kita ternyata hanya mewakili sanak family, kerabat, teman bahkan ada dian-taranya hanya mewakili dirinya sendiri,” ujarnya.

Sementara itu upaya untuk mengungkap skandal dana Ban-sos itu sendiri bukanlah perkara mudah. Berbagai pihak yang terlibat didalamnya terkesan tutup mulut dan beberapa di-antaranya junstru menganggap praktek-praktek penyelewen-gan seperti itu merupakan hal yang lumrah, sehingga terkesan ‘penjarahan’ dana hibah ini sebagai dibenarkan.

Dikesempatan terpisah, Kasi Intel Kejari Subang Febri-anda saat dimintai tanggapan di kantornya (19/2) sangat apresiatif. Pihaknya berjanji akan segera mengusut kasus itu setelah usai hajat besar penan-ganan kasus Koperasi pegawai di tubuh Dinkes Kabupaten Subang yang diduga merugikan keuangan Negara mencapai Rp.41 Milyar.

Masih menurut Febri, pang-gilan akrabnya Febrianda, kini Kejari dalam menangani ka-sus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) lebih mengedepankan aspek restoratip (baca: Pengem-balian uang Negara). Jadi agen-da kinerja Kejari kini ditambah dengan nomenklatur pelacakan asset Negara.

Maka itu ke depan, pi-haknya ingin menggandeng rekan jurnalis untuk diposisikan sebagai guden dalam men-emukan aset-aset koruptor. Sehingga diharapkan Negara bisa menghimpun kembali aset

negara semaksimal mungkin. “ Paradigma kinerja Kejaksaan yang menjadi primadona kini pengembalian sebanyak mung-kin aset-aset Negara yang telah hilang. Sementara memenjara-kan seseorang bukanlah tujuan akhir,” pungkasnya.

Aktivis Gerakan Nasi-onal Pemberantasan Korupsi (GNPK) Prop.Jabar A.Sutisna saat dimintai tanggapannya menilai, bahwa oknum-oknum yang terlibat bancakan dana hibah tersebut dapat dikatagori-kan perbuatan korupsi. Melihat kondisi seperti ini, pihaknya mendesak agar aparat penegak hukum segera mengusut dan menyeret oknum yang terlibat hingga ke meja hijau.

Upaya tersebut, kata Sut-isna merupakan hal yang urgen, sebagai upaya menegakan su-premasi hukum sebelum per-masalahannya semakin meluas.

Bila para koruptor terbukti bersalah setelah diadili, beri hu-kuman setimpal, bahkan dirinya berpendapat jika di Indonesia ingin berhasil memberantas ko-rupsi, contohlah Cina. Disana, tambah Sutisna bagi koruptor hukumannya ditembak mati bersama istrinya.

“ Di negeri Tirai Bambu itu hukuman bagi koruptor ditembak bersama istrinya den-gan jarak beberapa inci saja,” ujarnya.

(abh/esuh)

Kabar Warta Nasional dari tangan Nano Proyogo selaku Pendiri berlangsung secara kekeluargaan kepada Ir. Jamangalap Simanul-lang di Mall Atrium Senen, Jakarta baru baru ini yang dihadiri juga oleh Pimpinan Redaksi (Pemred) Rekson H Pasaribu, Pimpinan Perusahaan, Drs Hiras Simanullang dan Wakil Pemimpin Redaksi (Wakapemred) Ade Muksin.

Sedangkan Pimpinan Umum (PU) kepada Ir. Jamangalap Simanul-lang dalam kesempatan itu akan berjuang bersama – sama tim untuk mengembangkan Warta Nasional. “ Sesuai dengan namanya nasional, surat kabar ini diprioritaskan pengembangannya untuk pembaca di seluruh Provinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia”, ujar Jamangalap.

“Dalam konteks bisnis suratkabar, ukuran tradisionalnya dilihat dari jumlah tiras, wilayah edar, dan jumlah pembaca. Selain itu, ukuran surat kabar ini indikatornya adalah dari pendapatan iklan. Perolehan iklan dilihat dari kemampuan menunjukkan seberapa kuat cengekra-man pengaruh dan kepercayaan media di mata stakeholder, terutama bagi pengiklan serta pembacanya”, ujar Jamangalap.

Meskipun Warta Nasional digempur berbagai media baru, seperti internet, ternyata sampai hari ini masih tetap dilirik masyarakat sebagai salah satu sumber informasi. Melihat kepiawaiannya Jamangalap mengelola bisnis Suratkabar, tak berlebihan jika kemudian banyak pemilik usaha surat kabar mempercayakan pengelolaannya ditangani oleh Jamangalap dengan jabatan Pimpinan Umum (PU).

Jamangalap masih menganggap koran sebagai media massa yang menyajikan informasi lebih mendalam, gampang dibawa ke mana-mana, dan bisa dibaca berkali-kali. Itu salah satu kesimpulan beliau bertahan di bisnis suratkabar. Nah, yang menarik, Warta Nasional telah dibuat tampilan baru mengikuti perkembangan berita seputar isu politik, ekonomi, sosial, iptek, dan budaya yang terjadi di Tanah Air. Selamat Berjuang. (red**)

OFFICE : Komplek Ruko Pulomas Blok VI No.15 Jl. Raya Perintis Kemerdekaan Jakarta Timur 13260

Phone:(021) 478 68058 Fax:(021) 472 0542Email: lsm.infasi@gmail.com

Facebook: Lembaga Swadaya Masyarakat Infasi

Ketua Umum : ketuaumum@lsminfasi.comBendahara Umum : bendaharaumum@lsminfasi.comKetua Bidang Hukum dan Ham :ketuabidanghukum@lsminfasi.com

Mengucapkan Selamat & Sukses

Atas Dilantiknya

Mengucapkan Selamat & Sukses

Atas Dilantiknya

Mengucapkan Selamat & Sukses

Atas Dilantiknya

Mengucapkan Selamat & Sukses

Atas Dilantiknya

Mengucapkan Selamat & Sukses

Atas Dilantiknya

Mengucapkan Selamat & Sukses

Atas Dilantiknya

Mengucapkan Selamat & Sukses

Atas Dilantiknya

Mengucapkan Selamat & Sukses

Atas Dilantiknya

Mengucapkan Selamat & Sukses

Atas Dilantiknya

Mengucapkan Selamat & Sukses

Atas Dilantiknya

Mengucapkan Selamat & Sukses

Atas Dilantiknya

Mengucapkan Selamat & Sukses

Atas Dilantiknya

Mengucapkan Selamat & Sukses

Atas Dilantiknya

Mengucapkan Selamat & Sukses

Atas Dilantiknya

Mengucapkan Selamat & Sukses

Atas Dilantiknya

Mengucapkan Selamat & Sukses

Atas Dilantiknya

Mengucapkan Selamat & Sukses

Atas Dilantiknya

Mengucapkan Selamat & SuksesAtas Dibukanya MTQ Ke-41

MengucapkanSelamat & Sukses

Atas Dibukanya MTQ Ke-41

Selamat Kepada Bupati Musi Rawas

TINGKAT KABUPATEN MUSI RAWAS Oleh :

Bupati Musi Rawas H Ridwan MuktiTINGKAT KABUPATEN MUSI RAWAS Oleh :

Bupati Musi Rawas H Ridwan Mukti

DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS

DPRD KABUPATEN MUSI RAWASPEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PPKAD

PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PPKAD

H. Dedi Mulyadi SHSebagai Bupati Purwakarta

Periode 2013 - 2018

H. Dedi Mulyadi SHSebagai Bupati Purwakarta

Periode 2013 - 2018

H. Dedi Mulyadi SHSebagai Bupati Purwakarta

Periode 2013 - 2018

H. Dedi Mulyadi SHSebagai Bupati Purwakarta

Periode 2013 - 2018

H. Dedi Mulyadi SHSebagai Bupati Purwakarta

Periode 2013 - 2018

H. Dedi Mulyadi SHSebagai Bupati Purwakarta

Periode 2013 - 2018

H. Dedi Mulyadi SHSebagai Bupati Purwakarta

Periode 2013 - 2018

H. Dedi Mulyadi SHSebagai Bupati Purwakarta

Periode 2013 - 2018

H. Dedi Mulyadi SHSebagai Bupati Purwakarta

Periode 2013 - 2018

H. Dedi Mulyadi SHSebagai Bupati Purwakarta

Periode 2013 - 2018

H. Dedi Mulyadi SHSebagai Bupati Purwakarta

Periode 2013 - 2018

H. Dedi Mulyadi SHSebagai Bupati Purwakarta

Periode 2013 - 2018

H. Dedi Mulyadi SHSebagai Bupati Purwakarta

Periode 2013 - 2018

H. Dedi Mulyadi SHSebagai Bupati Purwakarta

Periode 2013 - 2018

H. Dedi Mulyadi SHSebagai Bupati Purwakarta

Periode 2013 - 2018

H. Dedi Mulyadi SHSebagai Bupati Purwakarta

Periode 2013 - 2018

H. Dedi Mulyadi SHSebagai Bupati Purwakarta

Periode 2013 - 2018

Drs. Dadan KoswaraSebagai Wakil Bupati Purwakarta

Periode 2013 - 2018

Drs. Dadan KoswaraSebagai Wakil Bupati Purwakarta

Periode 2013 - 2018

Drs. Dadan KoswaraSebagai Wakil Bupati Purwakarta

Periode 2013 - 2018

Drs. Dadan KoswaraSebagai Wakil Bupati Purwakarta

Periode 2013 - 2018

Drs. Dadan KoswaraSebagai Wakil Bupati Purwakarta

Periode 2013 - 2018

Drs. Dadan KoswaraSebagai Wakil Bupati Purwakarta

Periode 2013 - 2018

Drs. Dadan KoswaraSebagai Wakil Bupati Purwakarta

Periode 2013 - 2018

Drs. Dadan KoswaraSebagai Wakil Bupati Purwakarta

Periode 2013 - 2018

Drs. Dadan KoswaraSebagai Wakil Bupati Purwakarta

Periode 2013 - 2018

Drs. Dadan KoswaraSebagai Wakil Bupati Purwakarta

Periode 2013 - 2018

Drs. Dadan KoswaraSebagai Wakil Bupati Purwakarta

Periode 2013 - 2018

Drs. Dadan KoswaraSebagai Wakil Bupati Purwakarta

Periode 2013 - 2018

Drs. Dadan KoswaraSebagai Wakil Bupati Purwakarta

Periode 2013 - 2018

Drs. Dadan KoswaraSebagai Wakil Bupati Purwakarta

Periode 2013 - 2018

Drs. Dadan KoswaraSebagai Wakil Bupati Purwakarta

Periode 2013 - 2018

Drs. Dadan KoswaraSebagai Wakil Bupati Purwakarta

Periode 2013 - 2018

Drs. Dadan KoswaraSebagai Wakil Bupati Purwakarta

Periode 2013 - 2018

Heri Anwar. SHKasi Pertamanan DKP

Tedi SutardiWk. Sekretaris DPC Partai HANURA

Maman KusmanaKa. UPTD II Plered Dinas Bina Marga & Pengairan

H. Nana S.Pd, MPdKepala SMPN 4

Didin Suparman SKM.MMKesKepala Puskesmas Bojong

Drs. H. Diaudin MsiKabid Dikmen Disdikpora

Delima MotorDini Gustini

H. Nana S.PdKepala Desa Campaka

Ence RosidinKades Margaluyu Kiarapedes

Didi Garnadi Spd. MMKabid PNFI

H. RasmitaKetua PGRI Purwakarta

H, Suherman, S.Pd, MPdKepala SMPN 1 Campaka

H.A WarsidinKades Mekar Jaya Kiarapedes

Drs. Deddi Irianto. GSKepala

Drs. Asep N. KusmayadiKabid KB BKBPIA

Asep Rukmana SPdi. MsiKasek SMP PGRI Purwakarta

H. Gaos, MPdKepala SMAN 2 Purwakarta

Hj. SRIE HERNALINI NITA UTAMA, SEKetua

Hj. SRIE HERNALINI NITA UTAMA, SEKetua

H. Gotri Suyanto, SE, M. Soc. ScKepala Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah

H. Gotri Suyanto, SE, M. Soc. ScKepala Dinas Pendapatan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah

MARZUKI SYAMSUM, S. SosSEKWAN

MARZUKI SYAMSUM, S. SosSEKWAN

Drs. HERMAN MAWIKWakil Ketua

Drs. HERMAN MAWIKWakil Ketua

SUHARI, S. PtWakil Ketua

SUHARI, S. PtWakil Ketua

Mengucapkan Selamat & Sukses

Atas Dilantiknya Mengucapkan Selamat & Sukses

Atas Dilantiknya H SN PRANA PUTRA SOHE & H SULAIMAN KOHAR

Sebagai Walikota & Wakil Walikota Masa Jabatan 2013-2018 Oleh :

Gubernur Sumsel H Alex Noerdin H SN PRANA PUTRA SOHE & H SULAIMAN KOHARSebagai Walikota & Wakil Walikota Masa Jabatan 2013-2018

Oleh : Gubernur Sumsel H Alex Noerdin

DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS

Hj. SRIE HERNALINI NITA UTAMA, SEKetua

MARZUKI SYAMSUM, S. SosSEKWAN

Drs. HERMAN MAWIKWakil Ketua

SUHARI, S. PtWakil Ketua

Atas Penghargaan Kehormatan Pangeran Adipati di Jajaran KPD

H RIDWAN MUKTI

Mengucapkan

Keluarga Besar UPTD Pembinaan TK,SD dan PLS Kec. Bungursari Beserta

Seluruh Kepala Sekolah TK, SD, MI dan PLS

PERJALANAN SURAT KABAR WARTA NASIONALPENDIRI SERAHKAN PENGELOLAAN MEDIA UNTUK “MENJAGA KEPERCAYAAN, MENGAWAL PERUBAHAN”

>>bersambung halaman 11

RAMAH, rendah hati dan bersahaja. Begitulah kesan kita bertemu dengan pria yang tampak bugar memasuki usianya pada 70-an. Senyum manis dan sapaan tulus selalu dia berikan kepada semua orang yang dijumpainya. Tak heran jika semua orang menghormati dan menyay-anginya. Nano Proyogo bukan semata karena jabatan selaku Pendiri Surat Kabar WARTA NASIOANAL yang disandangnya, namun karena kepribadiannya yang lebih dari pantas untuk menerima penghormatan itu.

Di balik sikap dan penampilan sederhananya, Nano

Proyogo menyimpan kekuatan luar biasa yang membuatnya mampu menahkodai dan membangun sebuah Surat Kabar hingga tetap eksis sampai sekarang ini. Mengingat persaingan suratkabar sebagai institusi bisnis selalu mengarah pada dua kondisi, “sehat” dan “tidak sehat”, Nano Proyogo akhirnya mempercayakan sepenuhnya tongkat estafet kepemimpinan penuh untuk posisi Jabatan Pimpinan Umum (PU) kepada Ir. Jamangalap Simanullang. Penyerahan pengelolaan Manage-men yang baru Penyerahan kontak kerja pengelolaan Surat