Urun Gagasan

Resolusi Konflik Agraria (c.q. Kehutanan)

Disampaikan Usep Setiawan (DKN)Dalam FGD yang diselenggarakan KPK

Di Tabanan - Bali, 27 Maret 2013

Konteks

1. Konflik agraria (hutan) sbg isu strategis RA dan PSDA2. Resolusi konflik agraria sbg agenda utama RA dan PSDA3. Konflik kehutanan ranking tertinggi (+kebun dan

tambang) Cakupan luas dgn korban jutaan4. Aktor yg terlibat konflik: pemerintah, bisnis, masyarakat5. Kelembagaan yg ada tidak memadai utk tangani6. Tidak ada kelembagaan khusus (regulasi dan institusi)

Skenario dan Agenda Pelaksanaan Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam

Merujuk TAP MPR No. IX/2001

Skenario dan Agenda Pelaksanaan Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Merujuk TAP MPR No. IX/2001

PEM ULIHANEKO SIST EM YG RUSAK

AKIBAT O VEREKSPLO IT ASI SUM BER

AG RARIA/SDA

AKSES INFO RM ASIBAG I

M ASYARAKAT ,T ANG G UNG JAW AB

SO SIAL,T EKNO LO G I RL/L

KAJI ULANG PERAT URANPERUNDANG AN UNT UK

SINKRO NISASI KEBIJAKANANT AR SEKT O R

PENAT AAN KEM BALIPENG UASAAN,

PEM IL IKAN,PENG G UNAAN, DAN

PEM ANFAAT AN SUM BERAG RARIA/SDA

INVENTARISASI DANREG ISTRASI

PENG UASAAN,PEM ILIKAN,

PENG G UNAAN, DANPEM ANFAATAN TANAH

M ENYELESAIKANKO NFLIK YG

BERKENAAN DNGSUM BER AG RARIA/

SDA

M EM PERKUATKELEM BAG A-AN DANKEW ENANG -AN DLMPELAKSANA-AN T AP IN I

M ENG -UPAYAKANPEM BIAYAAN

INVENTARISASISDA UNTUK

O PTIM ALISASIPEM ANFAATAN

NYA

M EM PERHAT IKANKARAKT ERIST IK

SDA UNT UKM ENING KAT KAN

NILAI T AM BAHSDA

ST RAT EG I PEM ANFAAT AN SUM BERAG RARIA/SDA : O PT IM ALISASI M ANFAAT ,

PO T ENSI, KO NT RIBUSI, KEPENT ING ANM SY, DAERAH, NASIO NAL

PENG ELO LAAN SUM BER-SUM BER AG RARIA/SDA

SECARA ADIL DANBERKELANJUT AN

PRAKONDISI

Sumber: Kartodihardjo, 2001

Inti Amanat TAP MPR No. IX/2001

1• Meninjau

kembali perundangan-undangan agraria

2

3• Menyelesaik

an konflik-konflik agraria

4• Mengupaya

kan pembiayaan PA & penyelesaian konflik

TAP MPR

IX/2001

• Menata ulang pemilikan & penguasaan tanah

Hal2 strategis yang harus dicapai kelembagaan penyelesaian konflik agraria

(1) Memungkinka

n rakyat mengadukan tanahnya yg

dirampas

(2) Menguatkan posisi rakyat

dalam hal pemilikan

tanah

(3) Memungkinkan rakyat dapat

keadilan: pemulihan,

penggantian thd kerugian

(4)Memungkinkan terobosan

utk dekonstruksi hukum yg tdk

memenuhi rasa keadilan

rakyat

Sumber: Kertas Posisi KPA No.10/2001

RESOLUSI KONFLIK: Urgent/Jangka Pendek (1)

1. Perhatian khusus dari pemerintah (mulai Presiden) atas kenyataan konflik agraria di wilayah hutan, kebun dan tambang, serta sektor2 strategis lainnya.

2. Kajian mendalam dan komprehensif serta pendataan khusus atas wilayah-wilayah konflik atau sengketa tanah di wilayah kelola kehutanan, perkebunan dan pertambangan.

3. Dibangun pula komunikasi dan koordinasi khusus jajaran pemerintahan agar dicapai kesepahaman dan solusi bersama atas pola penanganan dan penyelesaian konflik agraria.

4. Pengembangan mekanisme resolusi dan antisipasi konflik dengan mengedepankan dialog persuasif, dan penghentian pendekatan keamanan serta menjauhkan cara-cara kekerasan.

5. Penyusunan dan penerapan mekanisme baru penetapan kawasan dan pemberian izin usaha untuk perusahaan besar yang menjamin keuntungan sosial-ekonomi-ekologi.

RESOLUSI KONFLIK: Urgent/Jangka Pendek (2)

6. Peninjauan ulang berbagai izin usaha agar menguntungkan negara, pemerintah dan pemerintah daerah, serta terutama masyarakat sekitar.

7. Dilakukannya moratorium dan seleksi ketat atas pemberian atau perpanjangan izin/hak usaha baru bagi perusahaan besar di lapangan agraria.

8. Dikembangkan model penataan keagrariaan (hutan, kebun dan tambang) mengacu kesepahaman instansi sektoral, Pemda serta masyarakat sekitar.

9. Perwujudan keadilan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan (serta pemeliharaan) tanah dapat memperbaiki kualitas keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan.

10.Pentingnya partisipasi aktif dan emansipasi rakyat dlm PA/PK Apapun nama & bentuk kelembagaan yg nanti akan dikembangkan Negara, pd akhirnya mutlak butuh peran aktif rakyat melalui organisasinya (by laverage).

KELEMBAGAAN “RA & PKA“ (Ideal/Jangka Menengah)

• Percepat proses reforma agraria• Koordinasikan semua sektor• Tata struktur agraria

BORA / KNPA

• Tangani konflik lama & akibat reform

• Selesaikan konflik non-pengadilan

• Gunakan konsep transitional justice

KNUPKA

• Tangani konflik limpahan KNuPKA

• Selesaikan konflik jalur pengadilan

• Bersifat sementara (ad-hoc)

PERADILAN AGRARIA

• Jalankan UUPA scr konsisten • Rawat hasil-hasil positif reforma

agraria• Kordinasikan sektor terkait

agraria/sda

KEMENTERIAN

AGRARIA

Catatan2 Khusus

PERAN LEMBAGA YANG ADA: Posisi dan peran strategis Komnas HAM (!) Refleksi peran BPN RI dlm resolusi konflik Task Force dan Komisi Konflik DKN

RENAKSI: 75: Data perlu mencakup data yg dikompilasi

SCO 78-88: Hasil pemetaan partisipatif diakomodir 90 dan 92: Akses reform (kementan) 91: Hasil pemetaan AMAN/JKPP dkk

Hari Terakhir28 Maret 2013

Kegiatan Strategis 2013-2014

Harmonisasi Kebijakan: Inventarisasi kebijakan di setiap K/L Kaji ulang kebijakan dan peraturan

per-UU-an Rekomendasi perubahan kebijakan

Strategi Komunikasi: Ketemu dgn CSO utk mendapatkan

input Konsultasi publik dengan CSO Kolaborasi dengan gerakan

masyarakat sipil

DIAN PATRIA (LITBANG KPK): Harus bikin F8K Renaksi Sub-renaksi Indiokator Dokumen apa Apa yang harus

direvisi Kapan waktunya KPK kirim surat utk isi

F8K versi mrk

Proses pelaporan: Monev UKP4 dan Bappenas

KPK punya ownership K/L melaporkan ke

KPK Pendanaan: RPJM Pelibatan Tim Pakar Perjelas posisi

struktur pakar CSO libatkan dlm

Monev Perluas jaringan

media

KOKO SUJANARKO (DIR KPK) Usul teknis: Target capaian Ambisius: KPK dan Pakar Realistik: K/L Petakan posisi pakar:

kompetensi Capaian: ambisius tapi

reailstis CSO idealnya masuk dlm

perencanaan Karena NKB sdh ada, ditaik

utk ikut Petakan CSO Membangun ownership dari

CSO

Konsep pelibatan NGO dlm perencanaan: NKB dan IMH

Indonesia Memantau Hutan (berbasis IT dan online)

Dlm IMH pihak CSO dilibatkan utk matangkan substansi

Ukuran: Seberapa banyak koordinasi terjadi (ngopi)

Kerjasama perlu pertemuan informal (penting!)

Strategi non-formal perlu disiapkan

Usulan RTL

DKN: Rapat pimpinan utk ambil posisi & sikap Pertemuan yg dihadiri 5 kamar, dan 4 komisi plus anggota DKN

KPA: Pertemuan yg dihadiri 30 NGO agraria & lingkungan (sekber) Konsultasi publik 80 organisasi tani (+jaringan SPI, API, dll) Pilot project implementasi NKB (jawa dan luar jawa)

BPN: Progres penertiban tanah terlantar (deputi 4) Progres pemetaan P4T (deputi 1) Progres penanganan konflik (deputi 5) Progres penetapan HGU, HGB, HP (deputi 2) Progres redistribusi tanah (deputi 3)