LOGO

1

Oleh : T.Suhaimi

1.BAGAIMANA KETENTUAN FIDUCIARY DUTY DALAM UU NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS ?

2.BAGAIMANA PENGATURAN KETENTUAN BUSINESS JUDGEMENT RULE DUTY DALAM UU NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS ?

3.BAGAIMANA PENENTUAN STANDAR KATEGORI MALA INSE DAN MALA PROHIBITA BAGI TINDAKAN DIREKSI DALAM UU NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS ?

2

3Oleh : T.Suhaimi

KETENTUAN FIDUCIARY DUTY VERSI UU NO.40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

KEWAJIBAN YG HARUS DILAKUKAN SESEORANG YG MENERIMA TUGAS

DARI ORG LAIN BRDSARKAN KPERCAYAAN UTK MLAKSANAKAN TGS

TSB DEMI KEPENTINGAN TERBAIK PMBERI TGS

Oleh : T.Suhaimi

4

FIDUCIA KEPERCAYAANKEPERCAYAAN DUTY KEWAJIBA

NKEWAJIBA

N

FIDUCIARY DUTY

HUKUM PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN TGS DAN WEWENANGNYA DIREKSI HARUS BERTOLAK DARI LANDASAN BHWA TGS DAN WEWENANG YG DI PEROLEHNYA DI DASARKAN PADA 2 PRINSIP :

1. KEPERCAYAAN YG DI BERIKAN PERSEROAN KPDNYA (FIDUCIARY DUTY)

2. PRINSIP YG MERUJUK PD KEMAMPUAN DAN KEHATI-HATIAN TINDAKAN DIREKSI

PASAL 1 BUTIR 5 UNDANG-UNDANG NO.40 TAHUN 2007

PERSEROAN TERBATAS :

”DIREKSI ADALAH ORGAN PERSEROAN YANG BERWENANG DAN BERTANGGUNG JAWAB

PENUH ATAS PENGURUSAN PERSEROAN UNTUK KEPENTINGAN PERSEROAN, SESUAI DENGAN

MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN SERTA MEWAKILI PERSEROAN, BAIK DI DALAM

MAUPUN DI LUAR PENGADILAN SESUAI DENGAN KETENTUAN ANGGARAN DASAR”

Oleh : T.Suhaimi

5

UU PT NOMOR : 40 TAHUN 2007 SANGAT MENYADARI KEMUNGKINAN DIANGKATNYA ANGGOTA DIREKSI/DIREKTUR PERSEROAN YANG

AMBURADUL

OLEH KARENANYA DALAM AYAT (2) PASAL 93 UUPT DIBUKA KRAN DIPENUHINYA STANDARD DUTY OF CARE.

PASAL 93 AYAT (2) UUPT

6

BAHWA KETENTUAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) TIDAK MENGURANGI KEMUNGKINAN INSTANSI TEKNIS YANG BERWENANG MENETAPKAN PERSYARATAN TAMBAHAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PRINSIP FIDUCIARY DUTY

DI WUJUDKAN DLM PSL 97 AYAT

(2) UU PT NO.40 THN 2007

BAHWA PENGURUSAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD

PADA AYAT (1), WAJIB DILAKSANAKAN SETIAP

ANGGOTA DIREKSI DENGAN ITIKAD BAIK DAN PENUH

TANGGUNG JAWAB

Oleh : T.Suhaimi

TERKDANG TNPA DPT DIPREDIKSI SBLUMNYA, HINGGA SLAKU DIREKSI HRS MENGAMBIL KPUTUSAN DGN CPT BRDASARKAN PERTIMBANGAN NYA YG CERMAT TANPA PERSETUJUAN RUPS

DIREKSI DLM MELAKUKAN PENGELOLAAN/PENGURUSAN PERSEROAN HRS DPT MENGAMBIL KEPUTUSAN DLM WKTU YG CEPAT DAN TPT, KARENA KONDISI BISNIS CENDRUNG BERUBAH

DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE

KONSEP DASAR BUSINESS JUDGMENT

RULE

Oleh : T.Suhaimi 7

APABILA DIREKSI PD SAAT MNGAMBIL KPUTSAN TLH DILAKUKAN DGN PRTIMBNGAN YG MATANG, PNUH TGGUNGJWB, MNGINGAT KONDISI BISNIS YG PNUH KTIDAK PSTIAN, SEANDAINYA TRNYATA KMUDIAN KPUTUSAN TSB SALAH, DIREKSI TDK DI TUNTUT SCRA PRIBADI

BHW ANGGOTA DIREKSI TIDAK DAPAT DIPERTNGGUNGJAWABKN ATAS KERUGIAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PD AYAT (3) APABILA DAPAT MEMBUKTIKAN

1. KERUGIAN TSB BUKAN KARENA KESALAHAN ATAU KELALAIANNYA;

2. TLH MELAKUKAN PENGURUSAN DGN ITIKAD BAIK DAN KEHATI-HATIAN UNTUK KEPENTINGAN DAN SESUAI DGN MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN ;

3. TDK MEMPUNYAI BENTURAN KEPENTINGAN BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG ATAS TINDAKAN PENGURUSAN YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN; DAN

4. TLH MENGAMBIL TINDAKAN UNTUK MENCEGAH TIMBUL ATAU BERLANJUTNYA KERUGIAN TERSEBUT.

8

BUSINESS JUDGMENT RULE DIWJUDKAN DLM PSL 97 AYAT (5) UU PT :

BUSINESS JUDGMENT RULE DIWJUDKAN DLM PSL 97 AYAT (5) UU PT :

PASAL 155 UU PT

TDK MNGURANGI KTENTUAN

TENTANG HUKUM PIDANA

DIREKSIKESALAHAN

KELALAIANOleh : T.Suhaimi

PASAL-PASAL KUHP YG MENGATUR TTG PERSEROAN

PASAL 59 KUHP

PASAL 59 KUHP

PASAL 392 KUHP

PASAL 392 KUHP

PASAL 520 KUHP

PASAL 520 KUHP

PASAL 69 AYAT (3) UU PT NO.40 THN 2007

PASAL 69 AYAT (3) UU PT NO.40 THN 2007

MENENTUKAN BAHWA PENGUSAHA, PENGURUS ATAU KOMISARIS DARI SUATU PERSEROAN TERBATAS, DARI SUATU MASKAPAI BANGSA INDONESIA DENGAN SAHAM ATAU DARI SUATU PERKUMPULAN KOPERASI, YANG DENGAN SENGAJA MENGUMUMKAN SUATU DAFTAR ATAU NERACA YANG TIDAK BENAR, DIHUKUM DENGAN HUKUMAN PENJARA SELAMA-LAMANYA SATU TAHUN DAN EMPAT BULAN

PASAL 392 KUHPPASAL 392 KUHP

DALAM HAL LAPORAN KEUANGAN YANG DISEDIAKAN TERNYATA TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN, ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS SECARA TANGGUNG RENTENG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN

IDENTIK

9Oleh : T.Suhaimi

MALA IN SE / MALA IN PROHIBITA

HANS KELSEN

MALA IN SE ADALAH TINDAKAN YANG JAHAT KARENA TINDAKAN ITU SENDIRI

(EVIL IN IT SELF),

MALA PROHIBITA ADALAH TINDAKAN YANG DISEBUT JAHAT KARENA DILARANG OLEH

TATA HUKUM POSITIF

JEREMY BENTHAM

SUATU TINDAKAN YANG TERGOLONG MALA IN SE, TDK DPT BERUBAH (IMMUTABLE), ARTINYA DALAM RUANG MANAPUN DAN WAKTU TERTENTU KAPANPUN, TINDAKAN TSB TETAP DIANGGAP SBG PERBUATAN JAHAT DAN DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG

SUATU TINDAKAN YANG TERGOLONG MALA IN PROHIBITA, DPT BERUBAH (NOT IMMUTABLE), ARTINYA DLM RUANG DAN WAKTU TERTENTU YG BERBEDA, TINDAKAN TSB DPT SAJA TIDAK LAGI DIANGGAP SEBAGAI PERBUATAN JAHAT DAN DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG

10Oleh : T.Suhaimi

STANDART KETENTUAN MALA IN SE – MALA IN PROHIBITA

DALAM TEORI HUKUM PIDANA TRADISIONAL

MALA IN PROHIBITA ADALAH PERBUATAN-PERBUATAN DIANGGAP SEBAGAI KEJAHATAN APABILA DIATUR SEDEMIKIAN DI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SEDANGKAN MALA IN SE ADALAH SUATU PERBUATAN DIANGGAP SEBAGAI SESATU YANG JAHAT, BUKAN KARENA DIATUR ATAU DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG, MELAINKAN KARENA PADA DASARNYA BERTENTANGAN DENGAN KEWAJARAN, MORAL DAN PRINSIP-PRINSIP UMUM MASYARAKAT BERADAB

UNDANG NOMOR : 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS, APAKAH MEMENUHI STANDAR MALA IN SE DAN ATAU MALA IN PROHIBITA

TERNYATA DI DALAM UUPT TERSEBUT TERDAPAT MALA IN SE DAN MALA IN PROHIBITA

Oleh : T.Suhaimi 11

MALA IN SE

AZAS LEGALITAS

PASAL 28 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR : 4 TAHUN 2004 TENTANG

KEKUASAAN KEHAKIMAN

PASAL 28 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR : 4 TAHUN 2004 TENTANG

KEKUASAAN KEHAKIMAN

BAHWA HAKIM WAJIB MENGGALI, MENGIKUTI, DAN MEMAHAMI NILAI-NILAI HUKUM DAN RASA KEADILAN YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT

12Oleh : T.Suhaimi

PASAL-PASAL UU PT YANG BERNUANSAKAN MALA IN SE

PASAL-PASAL UU PT YANG BERNUANSAKAN MALA IN SE

1. PSL 2 MENENTUKAN BHW PERSEROAN HARUS MEMPUNYAI MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA YG TDK BERTENTANGAN DGN KETENTUAN PERUNDANG2AN, KETERTIBAN UMUM, DAN/ATAU KESUSILAAN

2. PSL 3 AYT (2) HRF b MENENTUKAN BHW PEMEGANG SHM YG BERSANGKUTAN BAIK LANGSUNG MAUPUN TDK LANGSUNG DENGAN ITIKAD BURUK MEMANFAATKAN PERSEROAN UTK KEPENTINGAN PRIBADI

3. PSL 16 AYT (1) Hrf b MENENTUKAN BHW PERSEROAN TDK BOLEH MEMAKAI NAMA YANG BERTENTANGAN DENGAN KETERTIBAN UMUM DAN / ATAU KESUSILAAN

4. PSL 27 Hrf B MENENTUKAN BAHWA PERMOHONAN PERSETUJUAN ATAS PERUBAHAN ANGGARAN DASAR SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 21 AYAT (2) DITOLAK APABILA ISI PERUBAHAN BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, KETERTIBAN UMUM, DAN / ATAU KESUSILAAN

5.PSL 69 AYT (3) MENENTUKAN BAHWA DALAM HAL LAPORAN KEUANGAN YANG DISEDIAKAN TERNYATA TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN, ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS SECARA TANGGUNG RENTENG BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN 13Oleh : T.Suhaimi

6. PSL 97 AYT (2) MENENTUKAN BHW PENGURUSAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1), WAJIB DILAKSANAKAN SETIAP ANGGOTA DIREKSI DENGAN ITIKAD BAIK DAN PENUH TANGGUNG JAWAB

7. PSL 97 AYT (5) Hrf b MENENTUKAN BHW ANGGOTA DIREKSI TIDAK DAPAT DIPERTANGGUNGJAWABKAN ATAS KERUGIAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (3)APABILA DAPAT MEMBUKTIKAN TELAH MELAKUKAN PENGURUSAN DENGAN ITIKAD BAIK DAN KEHATI-HATIAN UNTUK KEPENTINGAN DAN SESUAI DENGAN MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN

8. PSL 102 AYT (4) MENENTUKAN BHW PERBUATN HUKUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) TANPA PERSETUJUAN RUPS, TETAP MENGIKAT PERSEROAN SEPANJANG PIHAK LAIN DALAM PERBUATAN HUKUM TERSEBUT BERITKAD BAIK

9.PSL 104 AYT (4) Hrf b MENENTUKAN BHW ANGGOTA DIREKSI TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KEPAILITAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (2) APABILA DAPAT MEMBUKTIKAN TELAH MELAKUKAN PENGURUSAN DENGAN ITIKAD BAIK, KEHATI-HATIAN, DAN PENUH TANGGUNG JAWAB UNTUK KEPENTINGAN PERSEROAN DAN SESUAI DENGAN MAKSUD DAN TUJUAN PERSEROAN

10. PSL 139 AYT (2) MENENTUKAN BAHWA KETUA PENGADILAN NEGERI DIMKSUD PADA AYAT (1) MENOLAK PERMOHONAN APABILA PERMOHONAN TERSEBUT TIDAK DIDASARKAN ATAS ALASAN YANG WAJAR DAN / ATAU TIDAK DILAKUKAN DENGAN ITIKAD BAIK

14Oleh : T.Suhaimi

PASAL-PASAL UU PT YANG BERNUANSAKAN MALAIN PROHIBITA

PASAL-PASAL UU PT YANG BERNUANSAKAN MALAIN PROHIBITA

SATU – SATUNYA KETENTUAN MALA IN PROHIBITA YANG TERDAPAT DALAM UUPT

NO.40 TAHUN 2007 ADALAH PASAL 155

YANG MENENTUKAN BAHWA ,”KETENTUAN MENGENAI TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN / ATAU DEWAN KOMISARIS ATAS KESALAHAN DAN KELALAIANNYA YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG INI TIDAK MENGURANGI KETENTUAN YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM PIDANA”

15Oleh : T.Suhaimi

16Oleh : T.Suhaimi

FIDUCIARY DUTY ADALAH SUATU TUGAS DARI SESEORANG YANG DISEBUT TRUSTEE, YANG TERBIT DARI SUATU HUBUNGAN ANTARA TRUSTEE TERSEBUT DENGAN PIHAK LAIN YANG DISEBUT BENEFICIARY, DI MANA PIHAK BENEFICIARY MEMILIKI KEPERCAYAAN YANG TINGGI KEPADA PIHAK TRUSTEE, DAN SEBALIKNYA PIHAK TRUSTEE JUGA MEMPUNYAI KEWAJIBAN YANG TINGGI UNTUK MELAKSANAKAN TUGASNYA DENGAN SEBAIK MUNGKIN, DENGAN ITIKAD BAIK, FAIR DAN PENUH TANGGUNG JAWAB, DALAM MENJALANKAN TUGASNYA ATAU UNTUK MENGELOLA HARTA/ASET MILIK BENEFICIARY DAN UNTUK KEPENTINGAN BENEFIACRY, BAIK YANG TERBIT DARI HUBUNGAN HUKUM ATAU JABATANNYA SELAKU TRUSTEE ATAU DARI JABATAN-JABATAN LAIN, SEPERTI LAWYER DENGAN KLIENNYA, PERWALIAN, PEJABAT PUBLIK ATAU DIREKTUR DARI SUATU PERUSAHAAN

KEGIATAN PERSEROAN YANG DIKELOLA OLEH DIREKSI SEBAGAI ORGAN PERSEROAN, HARUS SESUAI DENGAN RUANG LINGKUPNYA SEBAGAIMANA YANG TERMAKTUB DALAM ANGGARAN DASAR. DAN APABILA PERSEROAN YANG DIKELOLA OLEH DIREKSI MELAKUKAN KEGIATAN DI LUAR LINGKUPNYA, MAKA PERSEROAN TELAH MELAKUKAN TINDAKAN ULTRA VIRES

DALAM TEORI HUKUM PIDANA TRADISIONAL, TERDAPAT PERBEDAAN ANTARA MALA IN SE DAN MALA IN PROHIBITA. MALA IN PROHIBITA ADALAH PERBUATAN-PERBUATAN DIANGGAP SEBAGAI KEJAHATAN APABILA DIATUR SEDEMIKIAN DI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. SEDANGKAN MALA IN SE ADALAH SUATU PERBUATAN DIANGGAP SEBAGAI SESATU YANG JAHAT, BUKAN KARENA DIATUR ATAU DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG, MELAINKAN KARENA PADA DASARNYA BERTENTANGAN DENGAN KEWAJARAN, MORAL DAN PRINSIP-PRINSIP UMUM MASYARAKAT BERADAB

17Oleh : T.Suhaimi

19