Upload
suprijanto-rijadi
View
564
Download
0
Embed Size (px)
DESCRIPTION
http://www.sistemkesehatandaerah.com Hasil akhir diskusi selama 2 bulan dalam perumusan Siskesda Wonosobo tergambarkan dari draft Final Siskesda Kab Wonosobo ini. Secara ringkas diuraikan komponen2 utama dari Siskesda Kab Wonosobo
Citation preview
DRAFT SISTEM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
Dr. OKIE HAPSORO BP., M.Kes. MMRKEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN WONOSOBO
MENGAPA SISKESDA?
UU 32/2004 mengamanahkan kesehatan sebagai
urusan wajib
PP 38/2007 menjelaskan secara
garis besar porsi kesehatan Kab/Kota
SK Menkes 922/2008 lebih memperjelas
tentang urusan kesehatan di Kab/Kota
Perpres 72/2012 memperjelas bagaimana
mewujudkan UU Kesehatan dengan SKN
Kab/Kota tidak punya guidance bagaimana mengoperasionalkan
SKN di Kab/Kota
Inisiatif menyususn SISKESDA: urusan kes
lebih tertata dan dapat ditangani lbh
sistematik
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
UU 32/2004 (PEMDA)
PP 38/2007 (PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN)
SK MENKES 922/ 2008 (PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
KESEHATAN)BIDANG SUB BIDANG SUB SUB
BIDANGURUSAN
PEMKAB/KOTA URAIAN TUGAS
KESEHATAN 1. Upaya Kesehatan
1. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
1.Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala kabupaten/kota.
1. Penyusunan dan penetapan kebijakan untuk penyusunan rencana kerja operasional program kesehatan tingkat kabupaten/kota.
2. Kajian SE 3. Investigasi, dan penanggulangan Kejadian
Luar Biasa (KLB) di kabupaten/ kota. 4. Pelatihan teknis SE 5. Penyebaran informasi skala
kabupaten/kota 6. Penyampaian laporan berkala penyakit
menular potensial wabah dan laporan insidentil situasi penyakit yang dianggap perlu
7. Bimbingan teknis kinerja SE terhadap unit pelaksana teknis kabupaten/kota maupun di masyarakat.
SUB SISTEM PP 38/2007
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
PERPRES 72/2012 SISTEM KESEHATAN
NASIONALPERDA 4/2009
SISKESDA PROV DKIPERDA SISKESDA
WONOSOBO
UPAYA KESEHATAN UPAYA KESEHATAN UPAYA KESEHATAN UPAYA KESEHATAN
PEMBIAYAAN KESEHATANPENELITIAN & PENGEMBANGAN KESEHATAN
PEMBIAYAAN KESEHATANSEDIAAN FARMASI, PERBEKALAN KESEHATAN, DAN MAKANAN
SDM KESEHATAN PEMBIAYAAN KESEHATAN JAMINAN PEMBIAYAAN KESEHATAN SDM KESEHATAN
OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN SDM KESEHATAN SDM KESEHATAN PEMBIAYAAN KESEHATAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
SEDIAAN FARMASI, ALKES, DAN MAKANAN
OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN MANAJEMEN KESEHATAN
MANAJEMEN KESEHATAN
MANAJEMEN, INFORMASI, DAN REGULASI KESEHATAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANAJEMEN KESEHATAN
PERIJINAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN
UPAYA KESEHATAN
PP 38/2007 PERPRES 72/2012 PERDA 4/2009 DKI PERDA WONOSOBOPencegahan dan pemberantasan penyakit
Pelayanan kesehatan Upaya kesehatan perorangan
Upaya kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, dan KB
Lingkungan sehat Pelayanan kesehatan tradisional, alternative dan komplementer
Upaya kesehatan masyarakat, yang meliputi:
Perbaikan gizi masyarakat
Perbaikan gizi masyarakat
Peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit
a. Promosi kesehatan Pencegahan dan pengendalian penyakit menular
Pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat
Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan
b. Kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana
Pencegahan dan Pengendalian penyakit tidak menular
Pelayanan kesehatan reproduksi
c. Perbaikan gizi masyarakat
Penyehatan lingkungan dan sanitasi dasar
Pelayanan KB d. Penyehatan lingkungan dan penyediaan sanitasi dasar
Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
UPAYA KESEHATAN (lanjutan)
PP 38/2007 PERPRES 72/2012 PERDA 4/2009 DKI PERDA WONOSOBOUpaya kesehatan sekolah
e. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular
Perawatan kesehatan masyarakat
Upaya kesehatan olah raga
f. Perawatan kesehatan masyarakat
Kesehatan sekolah
Pelayanan kesehatan pada bencana
g. Kesehatan sekolah Kesehatan jiwa
Pelayanan darah h. Kesehatan jiwa Kesehatan lanjut usia
Pelayanan kesehatan gigi dan mulut
i. Kesehatan usia lanjut
Kesehatan kerja
Penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran
j. Pengendalian penyakit tidak menular
Pengembangan kesehatan tradisional, alternatif, dan komplementer
Upaya kesehatan matra
k. Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan
Pelayanan kesehatan pada bencana
UPAYA KESEHATAN (lanjutan)
PP 38/2007 PERPRES 72/2012 PERDA 4/2009 DKI PERDA WONOSOBOPengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan
l. Pengamanan penggunaan zat addiktif dalam makanan dan minuman
Pelayanan forensik klinik dan pelayanan bedah mayat
Pengamanan makanan dan minuman
m. Pengamanan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya
Pelayanan kesehatan gigi dan mulut
Pengamanan zat adiktif n. Penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan
Penanggulangan gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran
Upaya kesehatan ibu, bayi, anak, remaja, lansia, dan penyandang cacat
UPAYA KESEHATAN (lanjutan)
PP 38/2007 PERPRES 72/2012 PERDA 4/2009 DKI PERDA WONOSOBOPelayanan forensik klinik dan pelayanan bedah mayatUpaya perbaikan gizi
Upaya kesehatan jiwa
Upaya pencegahan pengendalian dan pemberantasan penyakit menularUpaya pencegahan, pengendalian, dan penanganan penyakit tidak menularUpaya kesehatan lingkunganUpaya kesehatan kerja
SEDIAAN FARMASI, PERBEKALAN KESEHATAN, DAN MAKANAN
PP 38/2007 PERPRES 72/2012 PERDA 4/2009 DKI PERDA WONOSOBOPenyediaan dan pengelolaan
Komoditi Ketersediaan obat dan perbekes
Ketersediaan dan pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan
Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga
Sumber daya Pemerataan obat dan perbekes
Pelayanan kefarmasian
Sertifikasi alkes dan PKRT kelas I
Pelayanan kefarmasian Mutu obat dan perbekes
Pembinaan dan pengawasan peredaran sediaan farmasi & perbekalan kesehatan.
Rekomendasi izin PBF cabang, PBAK, dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT)
Pengawasan Pembinaan dan pengawasan produksi pangan industri rumah tangga, makanan jajanan, dan jasa boga.
Pemberdayaan masyarakat
SDM KESEHATAN
PP 38/2007 PERPRES 72/2012 PERDA 4/2009 DKI PERDA WONOSOBO Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis
Perencanaan Perencanaan Perencanaan
Pendayagunaan tenaga kesehatan
Pengadaan: pendidikan dan pelatihan
Pendidikan Pengadaan
Pelatihan teknis Pendayagunaan Pelatihan Pendayagunaan
Pembinaan dan pengawasan mutu SDM kesehatan
Pendayagunaan Pembinaan dan pengawasan mutu SDM kesehatan
Pembinaan, pengawasan dan pengendalian
PEMBIAYAAN KESEHATAN
PP 38/2007 PERPRES 72/2012 PERDA 4/2009 DKI PERDA WONOSOBOPengelolaan/penye-lenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal
Penggalian dana Penggalian dana Alokasi dana
Penyelenggaraan JPKN
Alokasi dana Alokasi dana Pembelanjaan
Pembelanjaan Pembelanjaan Pengaturan BPJS dan Asuransi Kesehatan komersial
MANAJEMEN KESEHATAN
PP 38/2007 PERPRES 72/2012 PERDA 4/2009 DKI PERDA WONOSOBOKebijakan Kebijakan kesehatan Administrasi kesehatan Perencanaan
Penelitian dan pengembangan kesehatan
Administrasi kesehatan Informasi kesehatan Kelembagaan Fasilitas Kesehatan
Kerja sama luar negeri Hukum kesehatan Ilmu pengetahuan dan teknologi
Pembagian tugas otonomi kesehatan
Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas
Informasi kesehatan Hukum kesehatan Penganggaran
Pengembangan sistem informasi kesehatan (SIK)
Sumber daya manajemen kesehatan
Evaluasi
Data Kesehatan/ Informasi KesehatanPerlindungan hukum tenaga kesehatan
DRAFT ISI SUBSISTEM
UPAYA KESEHATAN
• Tingkat Pertama: Pos UKM Desa & Kecamatan (Puskesmas)
• Tingkat Kedua: Dinas Kesehatan
UKM (sarana pelaksana,
lembaga, tugas, perijinan, pembiayaan, nakes, hubungan kerja)
• Tingkat Pertama: Puskesmas, Klinik Pratama, Praktek Dokter/Dokter Gigi, Praktek Perawat/Home Care, Praktek Bidan, Praktek Fisioterapis, Pengobatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer
• Tingkat Kedua: RS kelas C dan D, Praktek Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis, Praktek Perawat Spesialis (Home Care), Klinik Utama
UKP (sarana utama, sarana
penunjang, tugas, perijinan, pembiayaan,
nakes, hub. Kerja)
SEDIAAN FARMASI, PERBEKES, DAN MAKANAN• Tanggung jawab Pemda, perencanaan, pengadaan,
pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan peredaran• Pelayanan kefarmasian. • Perijinan, pembinaan, dan pengawasan UMOT, Usaha
Jamu Racikan, dan Usaha Jamu Gendong
Sediaan Farmasi
•Perencanaan, pengadaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan peredaran. •Perijinan, pembinaan, dan pengawasan toko alkes
Perbekes
•Pembinaan dan pengawasan produksi pangan industri rumah tangga, makanan jajanan, dan jasa boga.
Makanan
SDM KESEHATAN
• Rencana kebutuhan• Standar kebutuhan tiap jenis faskes• Realokasi
Perencanaan
• Nakes non PNS di faskes PPK-BLUDPengadaan
• Pola karir• Pendidikan berkelanjutanPendayagunaan
• Uji kompetensi, sertifikasi, registrasi, pemberian izin praktek/izin kerja, remunerasi, insentif, penghargaan, dan sanksi.
Pembinaan dan Pengawasan Mutu
PEMBIAYAAN KESEHATAN
• Minimal 10 % dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar gaji.
• Prioritas: 2/3 kepentingan pelayanan publik dan 1/3 pelayanan kesehatan perorangan
Proporsi Anggaran Kesehatan
• Pelayanan Publik: Pelayanan kesehatan masyarakat tkt. I & II; Yankes perorangan penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar yang tidak terdaftar PBI.
• Pelayanan Perorangan: Belanja Modal faskes perorangan tkt. I & II
Alokasi Pembiayaan
• Hubungan kerjaBPJS & Asuransi Kesehatan Komersial
MANAJEMEN KESEHATAN
• RPJP & Arah Kab. Wonosobo• Arah SISKESDA Kab Wonosobo• Upaya yang akan dilakukan• Penetapan jumlah maksimum faskes perorangan
& fasilitas kefarmasian• Tahapan mewujudkan arahan Siskesda
Perencanaan
• Dinkes: SKPD penanggung jawab urusan kesehatan
• RSUD: LTD dengan Status PPK-BLUD• Puskesmas: UPT Dinkes dengan Status PPK-BLUD• Pos UKM Desa: faskes yang dikelola Pemerintah
Desa
Kelembagaan Faskes
MANAJEMEN KESEHATAN (lanjutan)
• Dinkes• RSUD• Puskesmas
Pembagian Tugas Otonomi Kesehatan
• Renja Dinkes, RBA BLUD RSUD, dan RBA BLUD Puskesmas
• KUA-PPA (Kebijakan Umum APBD-Program Prioritas dan Anggaran)
• RKA Dinkes, RBA BLUD RSUD, dan RBA BLUD Puskesmas
• DPA Dinkes, RBA definitif BLUD RSUD, dan RBA definitif BLUD Puskesmas
Penganggaran
MANAJEMEN KESEHATAN (lanjutan)
• Evaluasi program tahunan• Proses evaluasi• Unit pelaksana
Evaluasi
• Kewajiban Faskes menyampaikan laporan periodik ke dinkes
• Sistem informasi kesehatan terintegrasi• Format data kesehatan
Data/Informasi Kesehatan
• Hak perlindungan hukum• Mediasi• Bentuk bantuan hukum• Tanggung jawab hukum RS terhadap kerugian
atas kelalaian nakes
Perlindungan Hukum Nakes
Terima kasih