View
195
Download
9
Embed Size (px)
Citation preview
Pasal 79
Gaji yang diperoleh PNS :(1) Sesuai dengan beban pekerjaannya, (2)Sesuai dengan besarnya tanggung jawab
yang diembannya, (3) Sesuai dengan resiko pekerjaan,
PNS juga menerima Tunjangan & Fasilitas(1) Tunjangan Kinerja(2) Tunjangan Kemahalan
UU No. 5/2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
Permendagri No. 59/2007 : Pemerintah Daerah dapat memberikan TP kepada PNS berdasarkan pertimbangan objektif dengan memperhatikan
keuangan daerah
Reorientasi dan RestrukturisasiSDM Aparatur daerah
Solusi Jangka Pendek Solusi Jangka Panjang
Pemberian TunjanganKesejahteraan Daerah
Perbaikan Sistem Keseluruhan
Sistem PenggajianRekruitmenSistem Penilaian KinerjaPromosiReward dan PunishmentDiklat, dsb
Dampak Konsekuensi
PP No. 58/ 2005&
Permendagri 59/2007
Imb
alan
Eks
trin
sik UANG
• Gaji
• Upah
• Honor
• Bonus
• Komisi
• Insentif
• Upah
PELENGKAP
• Uang cuti
• Uang makan
• Uang transportasi atau antar jemput
• Asuransi
• Jamsostek atau jaminan sosial tenaga kerja
• Uang pensiun
• Rekreasi
• Beasiswa melanjutkan kuliah
Imb
alan
Intr
insi
k Kelangsungan pekerjaan,
Jenjang karir yang jelas,
Kondisi lingkungan kerja,
Pekerjaan yang menarik,
Dan lain-lain
Memacu kinerja pegawaiMengendalikan biaya yang dikeluarkan
Memiliki keunggulan lebih dibandingkan daerah lain
Menjamin keadilan
Meningkatkan kesejahteraan pegawai
Mendapatkan pegawai yang berkualitas
• Tunjangan Kinerja Daerah (TKD)Provinsi Gorontalo
• Tunjangan Kesejahteraan (TK)Kabupaten Jembrana
• Tunjangan Peningkatan Penghasilan (TPP)Kabupaten PPU
• Tunjangan Penghasilan danPeningkatan Kesejahteraan (TPPK)Kota Pekanbaru
• Tambahan Penghasilan PNS (TPP)Kabupaten Paser
DPRD menemukan sistem TPP ini telah meningkatkan anggaran belanja tidak langsung. Pos belanja pegawai, meningkat sebesar 0,45 triliun (1,6 triliun 2,05 T pada APBD 2010)
Sejumlah PNS di lingkungan Pemprov Jabar meminta kebijakan tunjangan tambahan penghasilan (TPP) dikaji ulang karena tidak mencerminkan asas keadilan
Pergub No. 119/2009 tentang pemberian insentif berbasis kinerja(IBK) ditinjau ulang
PEMPROV JAWA BARAT
Sumber : Pikiran Rakyat, 2010
Banjarmasin Post (2010)
“Meningkatkan tunjangan PNS daerah berarti menyedot belanja pembangunan pada APBD, padahal alokasi itu bisa saja bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan tidak sekadar membayar gaji pegawai”
“Penyaluran TPP tersendat karena keuangan kas daerah tidak mencukupi.... Penyaluran TPP membuat kinerja PNS tersendat” (Pemkot Medan, 2014)
Tambahan Penghasilan Bukan Hak
Tambahan Penghasilan merupakan penghasilan tidak tetap
Insentif Organisasional Kepada semua PNS based on performance (merit system)
Tambahan penghasilan melekat pada jabatan
NegaraRasio PNS & Jumlah
PendudukLuas Wilayah (Km2)
Indonesia 1,9% 1.990.250
China 2,7% 9.598.077
Thailand 1,9% 514.000
Malaysia 3,7% 329.750
Singapura 2,5% 697
Filipina 2,9% 300.000
Brunei Darussalam 11,4% 5.770
Malinau 4,9% 42.620
“Pemerintah Berat Di Ongkos” Idealnya jumlah rata-rata pegawai di daerahjika dibandingkan dengan jumlah penduduk adalah 2,1%
(Kemendagri, 2010)
(Diolah dari berbagai sumber, 2014)
Tambahan Penghasilan Minimum (konstan)
Beban Kerja
Tempat Bertugas
Kondisi Kerja
Kelangkaan Profesi
Prestasi Kerja
Pertimbangan Objektif Lainnya
Beban Kerja PNS yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal
Tempat Bertugas
PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerahmemiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil
Kondisi Kerja PNS yang dalam melaksanakan tugasnya berada padalingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi
Kelangkaan Profesi
PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilankhusus dan langka
Prestasi Kerja PNS yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/ atauinovasi
Pertimbangan Objektif lainnya
Dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai(Kompensasi Inflasi)
Daerah APBD Besaran TunjanganRasio Terhadap
APBD
Pemkot Pekanbaru 1,25 T 84.372.000.000 6,75%
Prov. Gorontalo 500 M 28.179.000.000 5,6%
Kab. Paser 1,08 T 119.509.913.025 11%
Jabatan Kab. Solok Kab. Jembrana Kota Pekanbaru Kab. Paser
Bupati/Walikota 4.500.000 7.500.000 20.000.000 -
Wakbup/Wawali 3.750.000 5.000.000 15.000.000 -
Sekab/Sekot 3.000.000 3.500.000 10.000.000 8.963.243
EselonII-a
Eselon II-b 2.500.000 2.500.000 6.000.000 6.713.211
Eselon III-a 1.250.000 2.000.000 2.000.000 5.745.669
Eselon III-b 900.000 2.000.000 1.750.000 4.724.217
Eselon IV-a 400.000 1.000.000 1.250.000 3.619.179
Eselon IV-b 300.000 500.000 1.000.000 2.632.881
Staf 150.000 500.000 750.000 1.496.272
Pemberian kompensasi kepada pegawai harus mempunyai dasar yang rasional, namun demikian faktor emosional dan perikemanusiaan tidak boleh diabaikan
Kompensasi yang tinggi menuntut prestasi, kompetensi, dan kualitas yang tinggi (Performance based pay)
Banyaknya pegawai yang tidak optimal (underutilized)
Setiap orang ingin mendapatkan penghargaan apabila ia dinilai melaksanakan tugas dengan baik
Setiap orang ingin mendapatkan perlakuan yang obyektif dan penilaian atas dasar prestasi kerjanya
PEMDA Total APBD Jumlah PNS Ratio APBD : PNS
Prov. Kaltim Rp 13.000.000.000.000 7330 Rp 823.448.276
Kabupaten Malinau Rp 2.310.720.733.235 3492 Rp 661.718.423
Kabupaten Tarakan Rp 1.156.422.000.000 4012 Rp 288.240.777
Kab. Kukar Rp 4.968.195.000.000 16575 Rp 299.740.271
Kabupaten Paser Rp 1.086.453.754.777 5662 Rp 191.885.156
Kota Samarinda Rp 2.236.246.000.000 9951 Rp 224.725.756
PERBANDINGAN RATIO APBD TERHADAP PNS DI BERBAGAI DAERAH
METODE-METODE EVALUASI JABATAN
1. Metode Non-Kuantitatif : a. Metode Penentuan Peringkat (Ranking Method) b. Metode Klasifikasi (Grade/Classification Method)
2. Metode Kuantitatif : a. Metode Perbandingan Faktor (Factor Comparison
Method) b. Metode Sistem angka (Point System Method)
Sumber : Hani Handoko, 2009
Pemerintahan
Swasta
1
2
3
Pembagian Berdasarkan Unsur TP
Indeks Insentif Jabatan
Factor Evaluation System
Merupakan model pembagian TPP yang didasarkan pada unsur-unsurTambahan Penghasilan yaitu: Beban Kerja; Tempat Bertugas; Kondisi Kerja;Kelangkaan Profesi; Prestasi Kerja; dan Pertimbangan Objektif lainnya
Proporsi besaran TPP ditentukan secara langsung/ subjektif
Merupakan model yang dikembangkan oleh PKP2A III LAN (2010) melaluianalisis akademis
Besaran APBD dapat dikontrol secara akurat & Besaran TPP didistribusikansecara proporsional pada unsur-unsur TP Performance based incentives
Merupakan model pembagian TPP yang didasarkan pada hasil Evaluasijabatan
Besaran TPP bergantung pada Nilai dan Kelas Jabatan
Model
• Regulasi
Unsur TP
• PP 58/ 2005
• Permendagri 59/ 2007
IIJ
• PP 58/ 2005
• Permendagri 59/ 2007
• PP 46/ 2011
• Permendagri 13/ 2008
FES
• Permenpan-RB 34/ 2011
• Permenpan-RB 39/ 2013
• Perka BKN 21/ 2011
1 2 3
Model
• Landasan Utama
Unsur TP
• Unsur-Unsur Tambahan Penghasilan
• Beban Kerja; Kondisi Kerja; Prestasi Kerja; Tempat Bertugas
IIJ
• Jumlah APBD yang dialokasikan
• Jumlah PNSD
• Unsur-Unsur TP
FES
• Evaluasi Jabatan
• Nilai dan Kelas Jabatan
1 2 3
Model
• Metode
• Waktu Analisis
Unsur TP
• Metode Non-Kuantitatif
• Ranking Method
• Cepat (Argumentasi Kurang Kuat)
IIJ
• Metode Gabungan
• Classification Method
• Cepat (Cukup Sistematis dan melalui kajian akademis) Namun Relatif
FES
• Metode Kuantitatif
• Metode Perbandingan Faktor
• Lama (Lebih Lengkap dan Komprehensif)
1 2 3
Unsur TP Tidak Jelas Tergambar
Model
• Beban APBD
• Daerah Yang Menerapkan
Unsur TP
• Menambah Beban
• Kupang
IIJ
• Tidak Menambah Beban Baru
• (Nilai Baku “1”)
• Paser; PPU; Bontang
FES
• Kemungkinan Bertambah ataupun Tetap
• Samarinda
1 2 3
Pemkab Kupang
No Tingkatan JabatanJumlah
Pegawai
Ratio Insentif Total
Pegawai
Indeks Insentif
Jabatan
Besaran Insentif Per
Jabatan
Jumlah Alokasi
Insentif (3 x 6)1 2 3 4 5 6 7
1 II a 1 0,0009 0,0009 8.963.243 8.963.243
2 II b 27 0,0182 0,0007 6.713.211 181.256.701
3 III a 52 0,0300 0,0006 5.745.669 298.774.783
4 III b 78 0,0370 0,0005 4.724.217 368.488.898
5 IV a 388 0,1410 0,0004 3.619.179 1.404.241.478
6 IV b 87 0,0230 0,0003 2.632.881 229.060.667
7 Fungsional Angka Kredit
Golongan IV 853 0,1700 0,0002 1.984.827 1.693.057.101
Golongan III 1.200 0,2000 0,0002 1.659.860 1.991.831.884
Golongan II dan I 491 0,0660 0,0001 1.338.706 657.304.522
8 Fungsional Umum
Golongan IV 7 0,0012 0,0002 1.707.284 11.950.991
Golongan III 874 0,1380 0,0002 1.572.499 1.374.364.000
Golongan II dan I 1.458 0,1770 0,0001 1.209.034 1.762.771.217
5.516 1,00 9.959.159.419
Total Insentif Setahun 119.509.913.025 Total APBD 2009 1.086.453.754.777
% Dalam APBD 11%
Total Insentif Per Bulan 9.959.159.419
Proyeksi Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Kabupaten Paser
Total
KOMPONEN PENGURANG TAMBAHAN PENGHASILAN
BATASAN NILAI KELAS JABATAN
190-240 1
245-300 2
305-370 3
375-450 4
455-650 5
655-850 6
855-1100 7
1105-1350 8
1355-1600 9
1605-1850 10
1855-2100 11
2105-2350 12
2355-2750 13
2755-3150 14
3155-3600 15
3605-4050 16
4055-ke atas 17
Indeks Harga Jabatan X
Melakukan Evaluasi Seluruh
Jabatan untuk memperoleh Nilai dan Kelas Jabatan
Pemkot Samarinda
X
X
Beban
Kerja
Tempat
Bertugas
Kondisi
Kerja
Prestasi
Kerja
Keamanan & Keselamatan 60 %
Hukum & Administratif 40 %
Akses Sulit 100 %
Akses Sedang 50 %
Akses Mudah 30 %
EU A & B 100 %
EU C & D 70 %
EU E 40 %
Amat Baik dan Baik 100 %
Cukup 50 %
Sedang & Kurang 30 %
ABK
SKP/Presensi
Zonasi
SemogaBermanfaat
Terima Kasih…
Bidang Kajian Kebijakan dan
Inovasi Administrasi Negara
-- PKP2A III LAN --
Kebutuhan Data Sekunder
(1) Jumlah PNS berdasarkan (Jabatan struktural; jabatan fungsional umum,
jabatan fungsional tertentu, dan golongan)
(2) APBD Kabupaten Malinau
(3) Total kebutuhan honor seluruh PNS dan persentase (%) dari total APBD
(4) Jenis dan jumlah jabatan yang tergolong langka di kabupaten malinau
(5) Peraturan/ regulasi terkait pembagian wilayah bertugas
(6) Jumlah penduduk Kabupaten Malinau; tingkat pertumbuhan ekonomi, dan
rata-rata inflasi tahunan
(7) Jumlah dan Nomenklatur SKPD
(8) Regulasi atau model pemberian TPP sebelumnya