S I A R A N P E R S

Untuk disiarkan segera

Pemetaan Partisipatif Adalah Bagian Penting dari One Map Policy

Pemetaan partisipatif merupakan perjuangan kepentingan masyarakat seharusnya diikutkan dalam mendukung one map policy

Jakarta, 20 Maret 2015 – Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) mengajak Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar mengintegrasikan pemetaan partisipatif ke dalam kebijakan Satu Peta (one map policy) yang telah diinisiasi pemerintah sejak era kepemimpinan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ajakan tersebut dilakukan dalam bentuk dialog audiensi di kantor BPN Jakarta pada 17 Maret 2015. Dialog audiensi dilakukan antara tim BPN dengan tim JKPP yang didukung oleh koalisi diantaranya Forest Watch Indonesia, Sawit Watch, Rimbawan Muda Indonesia,Sajogyo Institute, Epistema Institute, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA),Eksekutif Nasional WALHI, Perkumpulan HuMA, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Yayasan PUSAKA, Kosorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK), BRWA dan Yayasan Perspektif Baru.

Pemetaan partisipatif merupakan proses pemetaan yang mewakili aspirasi masyarakat lokal dan masyarakat adat terhadap ruang kelolanya, sehingga semestinya juga diintegrasikan ke dalam one map policy. Pengintegrasian ini akan memperkuat one map policy dengan data-data yang lebih akurat mengenai wilayah kelola masyarakat.

Adi Syaputra yang mewakili JKPP sebagai juru bicara dalam audiensi memaparkan bahwa pemetaan partisipatif merupakan proses pemetaan yang dilakukan sendiri oleh masyarakat secara partisipatif. Inisiatif ini telah dilakukan di Indonesia sejak era tahun 1990-an. Hingga tahun 2014 data pemetaan partisipatif yang telah terkonsolidasikan mencapai 5,6 juta hektar yang meliputi 24 provinsi, 81 kabupaten, 148 kecamatan dan 300 desa serta terdiri dari 228 wilayah adat.

JKPP dan koalisi berharap bahwa hasil pemetaan partisipatif yang dibuat oleh masyarakat akan dijadikan referensi data spasial dan sosial terkait wilayah kelola rakyat. Serta menjadi acuan penyelesaian konflik agraria, pengaturan ruang dalam perencanaan dan pembangunan ruang di daerah.

JKPP berharap produk dan metodologi pemetaan partisipatif dapat diakomodir melalui payung kebijakan nasional yang menjadi ladasan semua pihak. JKPP mendorong kejelasan wali data (custodian) dalam pengelolaan dan penggunaan peta partsipatif dari level nasional hingga daerah seperti yang diatur dalam Perpres No 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).

Adi Syaputra menyatakan bahwa sebenarnya ada dua persoalan utama yang melatarbelakangi dialog pentingnya pemetaan partisipatif ini. “Delapan puluh satu persen

S I A R A N P E R S

wilayah kelola masyarakat yang kami petakan tumpang tindih dengan kawasan hutan dan sebagiannya tumpang tindih dengan perizinan seperti perkebunan dan tambang.

Persoalan utama lainnya adalah terus meningkatknya jumlah konflik agraria setiap tahunnya. Konflik terus meningkat seiring dengan tumpang tindihnya wilayah kelola masyarakat dengan kawasan hutan dan perizinan pertambangan maupun perkebunan.

Data konflik agraria sepanjang tahun 2013 menunjukkan bahwa telah terjadi ratusan konflik dengan rincian 180 kasus di bidang perkebunan, 125 kasus di bidang infrastruktur, 38 kasus di bidang pertambangan, 31 kasus di bidang kehutanan, 9 kasus di bidang pesisir/kelautan, dan 6 kasus lain-lain (Sumber KPA, 2013).

Inisiatif dialog disambut baik oleh tim BPN. Kepala Deputi Survey dan Pemetaan BPN Irawan Sumarto menyatakan bahwa berbagi informasi dengan JKPP merupakan kesempatan emas karena BPN pada saat ini kesulitan karena tidak memiliki data-data wilayah adat.

Direktur Pemetaan Dasar BPN Rowland Sijabat menambahkan, “Informasi ini sangat berharga sekali bahwa telah dilakukan pemetaan 5,6 juta hektar. Namun demikian metode pengolahan dan penyajian datanya mungkin perlu kita diskusikan kembali.” Ia melanjutkan bahwa meskipun masih data awal, namun data memang sangat diperlukan BPN karena salah satu target BPN ialah pada 2019 harus selesai melakukan pematokan dan pengukuran sekitar 189 ribu hektar kawasan hutan.

--- S e l e s a i ---

Kontak MediaImam Hanavi & Adi Saputra (Divisi Advokasi)Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) Hp : 085252725155; 081252880503E-mail : hanavink@gmail.com ; adi.jkpp@gmail.com