Upload
andrisatria
View
36
Download
8
Embed Size (px)
Citation preview
nff*3s*f-.rwdffic$'{,,ssffiffi&&wffiffitFt$*{iilw,ffir i,i,,w
PERA'IURAN DAERAIII(ABTIPATIN PADANG PARIAMAN
NOMOR : 04 TAIIUN Z0{t4
Tentang
POI(OK-POKOK PEI{GELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Menimbang : a.
Meng ingi,t
b.
"l
DNNGAhI RAHMAT TU}IAN YANG MAHA ESA
BUPATI PA I}AN G PARIATVT,{ N
bahr,va untuk melaksanakan ketentuan pasal l4 ayat ( I )Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun z00l rentangPengelolaan dan Pertanggungiarvaban Keuangan Daerah,perlu diatur tentang Pot<ok-Pokok Pengeloaan KeuanganDaerah"bahwa untul< rnewujuclkan hal sebagaimana dimaksudhurufa diatas" perlu ditetapkan dengan peraturan Daerah.Undang-Urrdarrg Nornor 12 Tahun rgs6 tentangPembentukan Daerah otorrom Kabupaten clalamL,irrgkungarr Propinsi sunratera Tengah (LembaranNegara RI Tal.un 1996Nomor 25. TLN RI Nomo rza1J);Undang-U'dang No. zz l-ahun lggg tentangPemerirrtahan Daerah (Lembaran Negara Tahun lgggNomor 60' l'arn bahan Lem baran Negara No.3 g3 9);Undang-Undang Nomor ?s Tahun lggg tenrang,Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan
2.
1J.
Daeralr (r-embaran NJegara RI Tarr,n rggg Nonr or 72,Tarn bahan Lem baran Nigara N";;; 3 0ag);4. Peraturan pemeri'tarr No. r 7 tahun r 9g0. tenrangPerubaha' Batas wirayah l(ota rrauavu r)ati II padang.5. Peraturan pemeri'tatr No.6 Tarrun rgBg .rentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Grtikar di r)aerah(Lembaran luegaia RI Tahun l ggg No. I 0);6' Peraturan penrerintah r04 Tarrun 2000 te'tang DanaPerim bangan.7 ' Peratura' perneri'tah No. r 05 Tarrun 2000 Te*tangPe'gelolaan Dan pertang_gungjawaban
Kcuanganf)aerah (Lembaran Negara -RI
frhr,-, 2000 Nr. 202,Tambahan Lem baran Negara Nolnor a022);8. Peraturan pemerintatr No. r 06 -fahun 2000 l"entangPengelolaandan pertanggungjawaban
Keuangun ou.rot.,dalam pelaksanaan D*t oF"ntrasi dan pembaltuan(Le'rbaran Negara IU 'iahtm 2000 N0.2a3, Tambahan[-.em baran Negara ]rjo.4023).
9. Peraturan penrerintarr Nomor r07 'farrun 20c0 tentangPinjaman Daerarr (Lembaran Negara RI Tahun 2000Nomor 204,, Tanrbaharr l-ernbarai Negara RI Nonror4024).
l0' Perat,,tun Pernerintah Nomclr 109 lahu' 2000 tentangKedudukan Kepara Daerah da'wakir Kepara Daerah.
I I. Peraturan Darerah N.. r r0 tahun 2000 tentang l(edudukanKeuanga' Dewan perwakira' Rakyat Daerah.
l2' Keputusetn Presiclerr RI No 44'Iahun 1999 terrtang Tek'ikPenyusunar. Peratu'an peruncrang-r:nda'gan
cran Ben{ukRanca'gar1 t,tnda'g-LJ'<Ja'g da' [ta'.o,rgau l(ep,t'sanPreside' RI (l,ernbaran Negara RI lah,' tbqg xci. lo;.
13. Peratura' Daerah No.r7 'Iarru' 2003 tentang susunanOrganisasi.'Iata Kerja Baclan penge:lola k*r,*ngu,,Daerah Kabupatelr padang paria,.,.,u,r. '
14. Keputrsan Menteri Dalarn Negeri Nomor 29 Tahurn 2002te'tan g Pedorn an peri gu iLrsan., pertan ggir n qi arvaban. dan
Pengawasan Keualrgan Daerah serta Tata CaraPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Peraturan Daerah No.01 -fahun 2002tentang Perencanaan
Strategis Pemerintah Daerah Kabupaten PadangParianran Tahun 2002-2005 (Lembaran DaerahKabupaten Padang Pariaman No. I Seri D).
DEWAN
Dengan Persetujuan
PERWAKILAN RAKYAT D AERAH KABUPATENPADANG PARIAMANMEMUTUSKAI{
: PEITATURAN DAERAH TENTANG POKOK-POKOKPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
denetapkan
BAB IKETf,NTUAN UMUM
Pasal IDalarn peraturan daerah iniyang dimaksud dengan:
l. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman:
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Padang Pariaman;
4. BLrpati adalah Bupati Padang Pariaman;
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangkapenyelenggaraan pemerintah claerah yang dapat dinilai dengan uangtermasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan denganhak dan kew,rjiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatandarr Belan ja Daerah.
6. Arrggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selan-jutnya disingkatAPBD, adalalr suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkanberdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daeralr adalalr pejabat atau pegawai 'daerah
yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku diberiker,venangan t:rtentu dalam rangka perrgelolaan keuangan daerah.
15.
8' Pemegang Kekuasaan Umum-Pengelola Keuangan daerah adalah kepahdaerah yang karena . jabatJnnvu m ernpunyai kewenangailmenl'elenggarakan keseluruhan pengelola k.uungun daerah daamempunyai
. kewaj iban menyampaikin ;.;""rgungjawaban ah$pelak'sanaan kewenangan tersebut kapada b.*un- p.r*ukilun RakyatDaerah (DPRD)
Bendahara Umum Daerah adalalr pejabat yangpemegang kekuasaan umum pengerora keua'ganpenerimaan dan pe'geluaran Kai Daerah sertadaerah lainnya.
9.diberidaerahsegala
kewenagan ol* ',
untuk mengelohbentuk kekayaan
l0' Pengguna Anggaran Daerah adalah Pejabat pemegang KekuasaanPenggunaan An ggaran Belanja Daerah.I | ' Kas Daeralr adalahtempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan olebBendahara Umum Dagrah.
e r ""t> e'tv"rL"\(r
l2' Pemegang Kas adalah setiap. grang yuTq ditunjuk dan diserahi tugasrne iaksanakan kegiatan kebendaharawin <Jilam rungku pelaksana an ApBDdisetiap unit kerja penggunaAnggaran Daerah 'ss" '
I 3 ' Dana Cadangan adalah d1u yang disisihkan untuk rnenampung kebutuhanyang diperlukan dan relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalansatu tahun anggaran.
l4' Penerimaan Daerah adalah semua penerima Kas Daerah dalam periodetahun anggaran tertentu.
l5' Pengeluaran Daerah adalah semua pengelLlaran Kas Daerah dalarn periodetah un anggaran tertentu.
i6' Pendapatan Daerah adalah semua penerirna Kas Daerah dalam pe-iodetahun anggaran tertentu yang rnenjad'i FIak Daerah.
l7' Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daeralr dalam periodetahun anggaran tefientu yang menjadi beba' Daerah.
18' Pernbial aan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudka' untukmenutup selisih antara Pendapatan Daerah dan nef anI DaeraS.
l9' Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Lalu adalah selisih iebih realisasipendapatan terhadap realisasi belanja Daerah dan rner-upakan komponen,,petnbiayaan '------ "rv'rr
20. Barang Daerah adalah semua barang rnilik daerah yang berasal daripeml:]fllinn dengan elana yeng bersumber ssluruhnyn atau scbagi*n dariAPBD clan atau berasal clari perolehan lainnya yang sah.
21. Utang Daeralr adalah jaminan uang yang wajib dibayar Daerah sebagaiakibat penyerahan utrng, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibatlainnya be rdasarkan peratu ran peru ndan g-:rndan gan yan g berlaku.
22. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang rnenjadi hak Daerah ataukewaj iban pihak lain kepada daeratr selragai akibat penyerahan uang,barang dan atau jasa daerah seLragai akibat lainnya berdasarkan peraturanperundar rg-un dangan yang berlaku.
23. Perarrgkat Da,:rah adalah orang / lembaga pada Pemerintah Daerah yangbertanggungfarvab kepada Kepala Daerah dan membatrtu Kepala Daeralr
, dalaln penyelenggaraan pemerintah yang terdiri atas Sekretaris Daerah,Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Nagari sesuaidengan kebut"rhan daerah.
24. Rekening Kas Daerah adalah rekening ternpat penyimpanan sebahagianatau seluruh kas daerah.
25. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBNyang dialokasikan kepala daerah untuk membiayai kebutuhan daerahdelam ran gka pelaksanaan Desentral isasi.
26. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerahmenerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uangsehingga claerah tersebut dibebani kewajiban urrtuk r'lembayar kembali,tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalamperdagangan.
27. Dept Service Coverage Ratio (DSCR) adalah perbandingan antarapenjumlahan pendapatan asli daerah, bagian daerah dari pajak bumi danbangunan, penerimaan sumber daya alam, dan bagian daerah lainnyaseperti pajak penghasilan perorangan, serta dana alokasi umum, setelahdikurangr belanja wajib dengan penjurnlahan angsuran pokok, bunga, clanbiaya pinjaman lainnya yangjatuh tempo.
28. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN, yangdialokasikan dengan tujuan pemerataan llemampuan keuangan antarpelaksanaan Desentral isasi.
29 ' Dana Alokasi Khusus adalah da'a yang berasal c,a., ,{pBN, yangdialokasikan kepacla claerah untuk rrernbantu mem biayai kebutuhantertentu.
" |#ffj:'^'r Dokurrien Anggaran satua' Kerja daerah Kabupate' padang
BAB IIPE IVGELOLAAN }(E UAiYGAN DAE RAFI
Bagian PertannaPejabat Pengelola Keuangan flaeara fr
Pasal 2( I) Bupati adalah pclnegang kekuasaau umum pengelola keuangag clacr.al..(2) Lintuk pelaksarlaan pengelolaan keuarrgan daerah sebagainrana rJinraksud
aYat ( I ), bupati dapat mendelegasikan se hahagian dan seluruh kewenangankepada Wakil Br:pati, Sekretaris Daerah dan atau Peralgkat pengelotakeuangan daerah.
trasal 3( l) Bupati mettctapkatt para pe"jabat pcngelola keuangan tJaerah dengan
keputusan untuk melaksanakan anggaran.(2) Pejabat penge lola keuattgan daerah sebagainrana yang cJinraksucl ayat (l),
adalah:
a. Bendaharawan Uilum Daerah.
b. PenggunaAnggaran.
c. Pemegang Kas.
(3) Pemegattg kekua:iaan unlur'r pengelola keuangan daeraLr sebagairnanadimaksud pasal 2 ayat ( l) rneliputr fr"rngsi perencanaan, fungsi penyusunananggaran. furrgsi pernungutan pendapatan, fungsi perbenclaharaan umumdaerah, fungsi penggunaarr anggaran sefia fungsi pdngawasan clanpertanggungjarvaban.
(4) Perirtcian tugas prokok dan fungsi pejabat pengelola keuangan daerahsebagairrana dirnaksud ayat (3) cliatas lebih lanjut diatur clalarn keputusanbupati.
Bagian Kedua
Asas [Jmurn ]'engelola Keuangan Daerah
Pasal 4
pengelola keuangan tlaerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan
perJnclang-undangan yang berlaku, efisien, efektif', transparan dan,6.tton
ggu'n g.i awab,i.n g.n mem perhatikan asas keadi lan clan kepatutan.
Pasal 5
ApBD rnerupaltan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran.
Pasal 6
Tah'rr fiskal APBD sarna derrgan tahun fiskal anggaran pendapatan dan belanja
negara terh itung tanggal I Januari sampai 3 I Desember'
tsasal 7
( I ) Sem ua penerimaan daerah dan pebgeluaran
desenrraiisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.
(2) APBD. peiubahan APBD dan perhitr,rngan APBD ditetapkan dengan
peratgran daerah dan merupakan dokumen daerah.
tsasal ISetiap pejabat clilara'g rnelakukarn tindakan 1,ang berakibat pengeluaran atas
bebarr ApBD apabita iiOa"t< terseclia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk
membiayai Pengeluaran tersebut.
Pasal 9
APBD clisusun berdasarkan pendekatan kinerja'
Fasal l0(l) Jgnrla6 pentlapatan yang dranggankan dalarn APBD nterupakan perkiraan
yapg terukur secara rasional yang dapat dicapai unttrk setiap sumber
pendapatalt.
(2) Jurnlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas yang
tetinggi untuk setiap jen is belanja.
(3) Perkiraan Sisa Lebilr Perhitungan APBD Tahtrn lalu dicatat sebagi saldo
awal pada APBD tahun berikutnya, sedangkan realisasi Sisa Lebih
[,erhitungarr APBD Tahurr Lalu dicatat sebagai Saldo Ar,val pada perubahan
APBD.
daerah dalam rangka
, - - *'iis
Pasal I lSemua transaksi Keuangan Daerah baik penerinraan Daerah maupunPengeluaran Daerah diraksanakan melalui Kas Daerah.
Pasal 12( l) Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatpy a tidak tersangkadisediakan dalam bagian anggaran tersendiri.(2) Pengeluaran yang dibebankan pacla pengeluaran ticlak tersangka adalahuntuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidaktersangka lainny a yang sangat diperlukan dalam rangka p"r1v*lenggaraan
kewenallgan pemerintah Daerah.(3) Besarnya Pe'yediaa' dana pe'geluaran.tak tersa'gka ditetapl\., pari'gtinggi 5oA dariAdm inistrasi Urnum diruar bera'ja peg-a,"ai.(4) Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka sebagaimana c-ii*iaksrid avaf(2) dibcritahukan kepada DPRD.
!"^'rwr\r!
(5) Pengelolaan anggaran Belanja tida.k tersangka sebagaimana ciir'aksud avat( I ) pasal ini dilaksa'akan oleh Bendahara u*u* Dierah.
Pasal 13( I ) Daerah dapat menrbetrtuk Dana Caclangan guna membiayai kebutuhan danayang tidak dapat dibebankan clalarn satu anggaran.(2) Dana Cadangan dibentrrk dari kontribusi tahunan dari penerirna ApBDkecuali dari DanaAlol<asi KhLrsus, Pinjaman Daerap dap Dana Darur at.(3) Pelganggaran Dana Cadangan dialokasikan dari surnber pe'erirnaan
APBD.(4) Sernua stlm ber penerim aan Dana Cadangan sebagaimana cl ima ks*d ayat ( I )dan semua pengeluaran atas beban Dana cadalngun l;.;;;;;;ilketola
dalam APBD.(5) Pengeluaran untuk nienutup kebutuhan sebagaimana ditetapka' dalam
Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana badangan dibebankan padarekening dana cadangan. .--c---- e'vvvsr"\s
.
(6) Posisi Dana cadangarr dilaporkan sebagai bahan yang tidak terpisaSkan,,dari|aporanketeranganpertanggungjawabanAPBD.'--o-.--...-.r'.
Pasal 14
{l ) Sistim dan pr*sedur pengeler!a$n Keua*gan flaerah elintur danganKeputussp $upati.
(2) Pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah sertatata cara pen)'Lrsunan APBD, pelaksanaan tata usaha Keuangan Daerah danpenyusunan Perhitungan berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeridan Otonomi Daerah dan ketetntuan peraturan Perundang-undanganlainnya.
BAB IIIPENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD
Bagian Pertama
Struktur APBD
Pasal 15
( I ) Struktur APB D merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
a. Pendapatan Daerah.
b. Belanja Daerah.
c. Pembiayaan.
(2) Selisih lebih Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut surplusanggaran.
(3) Selisih kurang Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut defisitanggaran.
(4) Jumlah Pernbayaran sama dengarr jumlah surplus / defisit anggaran.
Pasai 16
(l) Pendapatatt Daerah sebagaimana dirnaksud dalam pasal l4 ayat ( l) huruf a
dirirrci rnenurut kelompok pendapatan dan jenis pendapatan.
(2) Belanja daerah sebagaimana dirnaksud dalam pasal 14 ayat (l ) huruf bdirinci meriurut organisasi, fungsi dan jenis belanja.
(3) Pernbial aan sebagimana dimaksud dahn pasal l4 ayat (l) huruf c dirincimen urut sLrm ber pem biayaan.
:.ff
( 1) APBD yang disLrsunpada pasal 9 rnernuat:
i}:rgian Ked uaProses Penyusunan APBD
Pasal 17
dengan pe'clekatan ki'erja sebagairna'a crimaksud
a. sasaran yarg diharapkan rnenrrrut ftrngsi beranja.b' Standar pelayanan yang diharapkan dan p*rt iraan biaya satuankomponen kegiatan yan g6..ru,_,gkutan.c' Bagian penclapaian APBD yang menrbiayai helanja Adnrinisrr.asiUnluln' belanja operasional ,lo,','pernelihaiaan dari t *lr,-,.jr,, nrocjal ,,pem bangunan.
(2) LIntr:k nteltgtrkur kinerja Keuangan Pemerintah, clikeprh;ir,r,.r,";rii siu'cJaranalisa beianja, tolak ukur kinerja clan stanclar biaya.
Pasal 18( 1) Dalarn rangka menyiapkan rancangan APBD, pemerintah Daerah
bersama-sarrla DPRD menyusun arah din kebijakan Lrrnurn ApBD.(2) Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimapa dimaksud
dalam ayat( I ) Pernerintah Daerah menyusun strategi cla6 PrioritasAplJD.(3) Berdasarkan starategi dan Prioritas APBD sebagim;ina cJirlaksucJ dalar.n
ayat (2) dan dengan nlempertirnbangkan konclisi ekoponri clan KeuansanDaerah, pemerintah daerah nrenyiapkan rancangan ApBI).
tsagian l(etigaProses Penetapan ApBI)
Fasal l9( l) Kepala Daerah rnenyampaikan rancangan APBI; kepada DpRD untuk
mend apatkan persetuj Ltan .
(2) Apabila rarlcangan APIID tidak clisetujui DPtU), Pernr:rintah Daeralrberkervaj i ban m enyenr p urn al<an rancangan A pB D terse br,t.
(3) Penyempurllaan ratlcangan API3D sebagaimana durnaksrrd clalarn ayat (2)harus disarnpaikarr kernbali kepada DFRD.
(a) Apabila rancangarl APBD sebagairnana clirnaksud dalanr ayat (3) tictakdisetujui DPRD. Pemerirrtalt Daerah merlgsupakan ApBD tahunsebelumnya sebagai dasar Pengelolaan Keuangair baeralr.
,1'l:.:
Bagian KeempatPenggeseran APBI)
Iiasal 30(l) Penggeseran Nomor rekening APBD dapat dilakukan Pemerinta6 Daerah
untuk merlingkat hasil glrna dan daya gunaApBD.(2) Batas ,ro,',',or rekening APBD yang diperkenankan untuk dilakukan
penggese)rall d itetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.(3) Pelaksanaan penggeseran Nomor rekening APBD harus clilengkapi de'ga'
perubahan Dokulnell anggaran satuan kinerja disertai dengarialasan-alsanyang rer:; iona | .
tsagian KelimaPerubahan APBD
Fasal 2l(l) Perubaha' APBD dilakukan sehubungan dengan:
a. Ketriiaksanaan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerahbersifat strrtesis.
b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan Daerah yangditetapkan.
c. Terjadinya kebutuhan yang nrendesal<.(2) Pertrbaharr APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelurn tahun
anggaran teftentu berakh ir.
BAts IVPtrLAI{SANAAN APBD
Bagian PertamaPenerimaan dan Pengeluaran APBD
Pasal 22
mempulryai tugas mentungut atau menerimamelaksanakan intensifikasi pemungutan
yang
(i) Setiap Perangkat Caerah yangpendaparan Daerah waiibpendapatan tersehrut.
(2) SernLla n"lanlaat yang bernilai uang berupa kornisi, rabat, potonga' bu'gaatatt rrarna lain sebagai akibat dari penjiralan darr atau perrgadaan barangdatt atatr -iasa darr dari penyirnpanan dan ataLl penempatan uarg Daeralrtr er rpalian perrdapatan daerah.
(3) Pend apatart Daerah clisetor sepenuhnyatepat pada waktunya ke Kas Daerahses uai dengan ketentuan peraturan perundang- r, n.lu,ryun yang berIaku.
Pasal 23( l) Tindakan yalg rnengakibatkan pengelu aranatas betran AptsD tidak dapatdilakukan sebelum ditetapkan ctalarir peraturan daerah tentang ApBD danternpatkan dalam Lernbaran Daerah.(2) Pengecualian terhaciap ketentuan ayat (1) <Jiatas antara lain: Gaji,Perlgahasilan Tetap, Telepon, Air dari Listrii sena ketrutuhan lain yang
tidak dapat ditunda.
Pasal 24( l) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penetapan A pllD. Lrupari
rnengeluarkan keputusan tentang PenJabaran APBj) taSup \,angbersangkutan.
(2) Berdasarkan Keputusan sebagaimana climaksucl dalarnrnasing pengguna anggaran menyampaikan f)okumenkerja.
(3) Surat Keputusan Otorisasi merupakan sebagai dasar pembuatan SuratPermintaan Pembayaran bagi pengg'Jna anggaran untuk rnelaksanakanpengeluaran atas beban APBD.
(4) Berdasarkan surat Perm intaan Pembayaran yang disarnpi,ikan oleh rnasing-masing pengguna anggaran maka diterbitkan Surat Perintah MernbayarUang.
(5) Bendaharawan Untum f)aerah membayar berdasarkan Surat PerintahMembayar {Jang yang d ikeluarkan olelr badan pnngelola KeuanganDaerah.
Pasal 25
( I) Setiap pembebanan APBD harus 'lidukung olelr bukti-bukti y'ang lengkapdan sah mengenai hal< yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
(2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan ataulnengesahkan surat bukti yang rnenjadi dasar pengeluaran atas bebanAPBD bertanggungjawab ertas l<ebenaran clan al<ibat clari penggLrnaan buktite rsebut.
Pasal 26
( l) Ga.ii pegawai rregeri sipil daerair dibebankan dalanr APIID.
ayat ( l) nrasing-anggaran saruan
1{2) Kepada Fegawai Negeri Sipil Daerah dapat diberikan tambahan' !.-l:gl:',i3l belcrasa-rkan p*j_,imt:angan yang ohjak"tif denganm*lnpmrhatil'an kamalRp';an Keuangan Dasrah dan **,np*i;l;i;persetujrran DPRD sesuai derrgan ketentuan perundang-undangan yangberlaku.
(3) Pegawai Negeri Sipril yang diperbantukan pada BUMD atau unit usahalainnya, gaji menjaciibeban BUIvID atau unit usahayang bersangkutan.
(4) Pembiayaan pensiun Pegau,ai Negeri Sipil Daerah yang diangkat olehPemerintah Daerah menjacl i tangguigjawab Daerah.
Bagian l(eduaAkuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
Pasal27(l) Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah berpedoman
pada Standar'Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah yang berlaku.(2) Sistim Akuntansi Keuangan Daerah lebih lanjut diatur dengan Keputusan
Bupati.
BAB VPERHITUNGAN APBD
Pasal 28(l) Setiap akhir tahun anggaran Pernerintah Daerah wajib membuat
perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara realisasipelaksanaan APBD diband ingkan dengan ApBD.
(2) Perhitungan APBD harus rnenghitung selisih antara realisasi penerimaandengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaranpen gel uara n denga.n menje laskan.
BAB VIPETTTANGGUI{G JAWABAN KEUAI{GAN DAERAH
Pasal 29(l) Pemerintah du:Slt menyampaikan Laporan keterangan realisasi trir,vulan
pelaksanaah ApBD kepada DPRD.(2) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( l) disampaika'
paling lanra l(satu) bulan setelalr berakhir'ya triwulan yangbersan gkutan.
Pasal 30Bupati menyusun laporan keterangan pertanggung jawaban keuangan daerah
yang terdiri atas:
a. Laporan Perhitungan APBD.b. Nota Perhitungan APBD.c. Laporan Aliran Kas. )
d. Neraca Daerah.
Pasal 3l( I ) Setiap pejabat pengelola keuangan daerah menyusun laporan pertanggung
jawaban keuangan secara triwulan.(2) Sistirn dan prosedur pertanggung jawaban sebagairranil drnakstrcl dalarn
ayat ( 1 ) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
BAB VIIPENGA1ryASAIV PENGELOI,AAN KEUAI{GAN DAEARAH
Pasal 32
( 1 ) Pengawasan atas pelaltsanaan APIID dilakukan DPRD.
(2) Pengawasan sebagairnana dimaksud ayat ( 1) tidak bersifat perneriksaan.
Pasal 33
Peraturar Daerah terrtang APBD, perubahan APBD clan perhitungan APBDKabupaten Padang Pariaman disampaikan pacla Cubernur paling larnbat 15
(lima belas) hari setelah ditetapkarr.
I'esal 34
( l) Bupati n.lcngangkat pejabat.l,irrru h,ertugas melal<uli.an pcrrgrl\.vasan itttenralpen geio laan keuan gau daerah.
(:) Pe-iabat penga\!'as intenial pengelcllaan keuangari dacrerh sebagaimanadirnaksud dalarn al,at ( l) pasal ini tidak diperkenankan rner.-inskap_iabatan
lain di Perrrerintahau Dae:'ah.
(3) Pejabat perlgawas itttertral pengelolaatr l(eLrangan l)aerah sebagianranadir"iraksud dalani ay,'at (1) pasal ini rnelaporkarr hasil pengawasannyakepada 13Lrpati.
BAB VIIIPE MIIITII(SAAI{ K[ UAI.{ GAN DAE RAH
llasnl 35Perneriksaan atas pelaksaraan pe'gerolaankeuangan daerah clilakuka' sesLieri peraturarrberlaku.
T}AB IXKERUGIAN KETJAI\IGAN DAEII.AI{
Ilasal .l(r(1)Setiap licnrgiarr L)aerah baik lan,usunt
akibat ilerbriatan n,etanggar hukum ataubersaiah dan atau yans lalai.
(2) Setiap Pintpinan perangkat l)aerah wzrji[r melakukap tuntutan gantikertrgia;r segera setelah cliketahui bahwa dalarn perangkat daerah yangbersa n gktttatt te { a cJ i keru g i arr ak i bat perb uatan ciari in.nup1-,n.
Pasal 37(l) Bult:iti rr:1ilt rrrelakul<an tuntutrn ganti
diakibatliiln oleh perbuatan nrelarrggarPengelola I(et, an gan Daerah.
(2) Penyelesaiart kertrgian sebagaimana dimaksucl cJalarl ayat (l) pasal inidilakirkatt ses'r;liclengan peraturan pcrurrclangh-unclangan yang beilaku.
Pasal 38Ketenttran tentang'ftnttutatt Cianti Rugi Keuarrgan l)aeralr diatur lebih lanjutdalam peraturarr daeralr.
BAts XPINJAMA]\ DAERAH
tsasal 39(l)Apabila diperkirakart penctapatan [)aeralr lebih kecil 6ari rencana Belanja
Daerah dapat lrrelakukan pinjaman.(2) Pemerintah Daeralt ciapat mettcari Surnber-sumber pernbiayaarr lain dengarr
prinsip sal ing nren gLt ntungkan.(3)Pemerintalt f)aerah clapat melakukan investasi dalarn bentuk penyertaanntodal, f)eposito atau berrtuk lainrrl'a sepanjangt lral tersebut memberimanfaat bagi peningkatan pelayanarr n',uryuraiat trdak terganggu likuiditaspetrenntah daer.ah.
dan perlanggung jawabanperundang-undangan yang
ntaupull tidak lanssurrq sebagaikelalaian harus diganti olelr vans
rugi atas setiap kerugian yangirr"rkum atau kelalaian Pejabat
(4) sumber-suntber pem biayaan lai' dan investasi pemeri'tah Daerahsebagairnan diatui dalarn ayat( I ) dan (3) diatur dengan peratura' daerah.(5) Pemerintah Daeralr bertanggutg jaw'ab atas pengeroraa, su*ber-surnber
i;Jll'?-iil 'ffji:j"u'fri 'Iuugiuma,,a dima-ksud dararn ayat(4) dan
DpRD. ^"" rar ur anggaran meraporkan hasir peraksarr.;,r;i; kepatla
Bagian pertamaSumber dan Jenis pinjaman Daerah
Pasal 40( l) Pinjantan daerah bersumberdari:
a. Dalam Negeri.b. LuarNegeri.
(2) Pinjarnan Daerah dari Dalarn Negeri sebagimana dimaksud ayar (l) pasalin i hurufa bersum ber dari:a. Pemerintah pusat.
b. Lernbaga Ketrarigan Bank.c. Lelnabaga Keuangalr Brrkan Banl<.d. Masyarakat.
e. Sunrber-sumber lain yangsalr.(3) Piniaman Daeralr dari Luar Negeri sebagairnana dimaksud ayat ( l) pasalinihuruf b dapat berupa pinjarnin bilateralatau pinjarnan mLrltilateral.
Pasal 4tPinjanrarr daerah terdiri dari 2 (dua)jenis:( l) Pinjarnan Jangka Panjang adalair Pinjarnan cJaeralr denga' jangka waktuIebih dari satu tahun dengan persyiratan bahwa pembayaral kembalipirriarnan bertrpa pokok pitlurtio,l, t,,nga clan biaya lai''ya sebahagian
ata tt se I u ruhltya harus d i I u nas i pada talr un-tahun arrggaran beri k utnya.(2) Pinjarnan Jangka Pendek adalalr Piniaman daerah yang jangka waktunyaktrraltg dari satu tahLln derrgan persyaratarr bahwa pembavar-zrr kenrbalibertrpa pokok pinianran' bult-ea'cla,ibiaya lain selunrlrpya 6arus clilrnasidalar' talrurr ansgarar yang bersa'gkutan.
Bagian KeduaPenggunaan pinjaman Daerah
Pasal 42( 1) Pinjamarr Daerah jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai
pem bangunan prasarana yang *.rupuiun isset daerah dan dapatmenghasilkan penerimaan untirk p.*'buyaran kembali pinjaman sertarnem beri rnanfaat bagi pelayanur"t masyarakat.
(2) Pinjarnan jangka panjang tidak dapat digunakan unruk membiayai belanjaadministrasi Llmum serta belanja operasi6nal dan p.*.li6araan.Pasal 43
Daerah clapat melakukan pinjaman jangka pendek guna pengaturan arus kasdala'l rangka pengelolaan Kas Daerah. - L ('----- r-"o$Lers' sr
Bagian KetigaPersyaratan pinjaman Daerah
Pasal 44
firrjarnan jaitska panjang sebagairnana dimaksud dalam pasal 42 ayat( l) yang
dilakLrkan olelt Daerah wajib memenuhi3 (tiga) ketentuan sebagai berikut:(l) Jurnlalr \r|-ulatif poko! ninjaman daerah yang wajib dibayar tidak
melebihi 75 %-(tujuh pululr lima persen) clarilunilah penerimaan umumAPBD tahun sebelumnya.
(2) Berdasarkalt proyek5i penerirnaan dan pengeluaran daeralr tahunan selamajangka rvakru pinjaman, Dept servicb 6u.rug* Ratio (DscR) paringsed i k it 2,5 (dua setengah).
(3) Persvaratan pinjaman daeralr bc r'cJasarkan ketentuan peraturan perundang-undarrgarn.
Pasal 45( l) Jurn lal' maksimum pinjanran jangka pendek adalah l/6 (satu per enam) darijrnr lah belanlaAPBD iahun anggaran yang berjaran-(2) Pinjaman 'ia'gka pendek dilakukan dgng.an perrim bangan kecukupanpenerintaan daerah u'tuk membayar kembai pini;;; tepar waktunya.(3) Pelunasarl pinjaman jangka pendek wajib diselesaikan dalam tahunanggaran berlalan.
(l)
(2)
(3)
(4)
Pasal 46Batas rnaksimur' ja'gka waktu..pinjanra' jarrgka panjang disesuaikandengan unsur ekonom i-aset yang a;L;ayai dengan pirrjaman tersebut.Batas maksimum lnasa terrggang disesuaikan clengan korrstruksi proyek.Jangka waktu pirljama' jangka pa'jang sebagairnana dimaksud pacla ayar( I ) adalah termasuk masi tenggang.Dalarrr hal rnelakuka' pi'janran jangka panjang yang bersumber dari dalamnegeri' maka ja'gka rvakiu pinjamair a* r"ura te.gga'g critetapl:a' daerahdengan persetujuan DpRD.
(5) Dalam hal Daerah melakuka;r pinjaman jangka panjang tersebut bersumberdari luar negeri, ntaka ja'gka" .,,uuLtu pi,rja,nun Jun masa i.nggu,,gd ises uaika' de'gan persyarata' pinjam an l uar negeri yan g bersa,gk Lrtan.
Bagian KeempatLarangan Penjaminan
Pasal "17
,', 3"',:,Tl**:ll*";'f fl:11'fl":l;il,, funq b,ersifbt penjan,inan terhadap
(2)pe'jami'an pihak lairr yang rnerigaftiuutt u,.,-il"uun -;;k;il;;;ilffi.Barang milik daerah yang cligunakan untuk nrelayani kepentingan umumt idak dapatr d ij ad i l<an tarn bahin clalanl menl pero i elr.j arn i nan daerah.
Bagian KelimaProsecl u r pinjaman f)aera h
Pasal 48setiap pinjaman daerah clilakukan dengan persetujua' DpRD.
(l)(2)
(3)
(4)
(5)
*:jn:*:::"t::::::jfl DPT? sebasain,ana crirrraksud cratarn ayar (r)pasal i'idaerah r'e'gajuka' pinjarnan il.puou calcn pem#ffiilil.Setiap pi'jarnan daerarr ditua'gr<an craram surat perjanj ian p in jarnan ar,taradaerah dengan pemberi pinjantan.Perjarrjian piniaman sebagairnana clirnaksud cjalam ayat (3) pasaladitandatallgani atas nama clierah olelr Bupati clan penrberi pinjaman.
:,'
f,ffi,f:ill,:L'.1,:1ll::.1:"::lq:l.rruin1,a,.seriap per.r3nj ian pinjan,u,, yungid i l a k u k a rr o l eh d a era ir cr i u rrr..,,-,-r l, o,-, d a l i rn r,. nrTu iu,r.,d
-*;; ;r l
(l) Untuk rnenrpel"oleh
cJae rah rnerrgajukanPersetujuan DPRD.,diperlukan.
p) P:!u]rj ian pinjaman yang bersumber dari pemerintah pusat ditanclatangapioleh Menteri Keuangan dan 13upati.
(3)
Pas:rl 50
Pinjarnan <iae*ait yang bersuntber dari luar negeri clilakukan melaluipemerintah pusat.
Untu[i l-ltetttperolelr Pinjaman daerah yang bersumber clari luar negeri,daerah l.nengajukan usulan peminjan-ran kepada pemerintah pusat disertaisurat persetujuan DPRf), studi kekayaan dan dokumen-dokumen lain yangdinerlukan.
Terhadap Lrslrlarr daerah yang bersurnber dari luar negeri, pemerintah pusatrnelakul<an evaluasi dari berbagai aspek untuk dapat tidaknya menyetujuiusulan tersebut.
Apabila penterilttah pusat telah mernberikan persetujuan pemerintahdaerah mengadakan pen:ndingan dengarr calon pemberi pinjaman yanghas i I rrya d i la porlcan untuk mendapatkan persetuj uan pe rneri ntah pusat.
Perjanjiarr pinjarnan daerah yang bersumber dari luar rregeri ditandatangani oleh Bupati dengan pemberi pinjaman luar negeri.
(5)
(1)
(2)
(4)
Pasal 49
pinjarnan yan*q bersumber dari pemerintah pusat.usulan kapada Meiiteri I(euangan clisertai surat
studi kelayakan dan dokukernn-dokur-nen lain vns
Bagian KeenamPembayaran Kembali Pinjaman Daerah
Pasal 51
S:n]ua pemtrayaratt yang menjadi kewajiban daerah yang jatuh ternpo ataspinjarnan daeralt merupal<an prioritas dan dianggarkai dJarn ApBD.Pernbayaran kembali daerah yang bersumber dari luar negeri oleh daerahdilakukan dalam mata uang sesuaiyang ditetapkan dalarn perjanjian.Dalanr hal daerah tidak mernenuhi kewajiban pembayaran atas pinjamandaerah dari' penreritrtah pusat, maka penrerintah pusat memperlritJngkankewaiibantersebutde:rgandanaalokasiL|ll1ulTlkepadac|aera|r
(l)
(2)
(3)
(4) Dalarn hal daerah tidak memenuhi kewajiban pembayirr.sr atas pinjamancaeralt )'ang bersumber dari luar negeri, maka kewajiban tersebutdiselisaikan sesuai dengan perjanjian pinjiman.BAB Xtr
I(EDUDUK,dIq DAN KEWEI,,{AI{GAN KEUANGANtsUPATI DAN DPITDBagian Pertama
BUPATI, WAKIL
Kedudukan Keuangan Bupati dan wakil BupatiPasal 52
Kedudukan Kettangatr Bupati clan wakil Bupati cliatur 4engan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
tsagian KeduaKeduclukan Keuangan Dewan per-wakilan Rakyat Daerah
Pasal 53Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua clan Anggaran Dewan penvakilanRakyat Daerah diatur Peiaturan f)aerah tcrsencliri.
BAI} XI.tr
TATA CARA PEIYGADAAN BARANG DAN.}ASAPasal 54
( l) Prinsip-prinsip pengaclaan barang dan jasa dalam rapgka pelaksanaanAnggaran Belanja Daerah adalah sebagai Lerikut:a' Hemat, tidak lnervalt, efisien cJan sesuai dengan kebutuhan teknis yang
d isyaratkan I d itetapkan.
b' Terarah dan terkendal.i sesuai dengan kebutuhan c1alarl prelaksanakantugas pokok dan 1'''gsi pera'gr<at craerarr.
c. Menggunakan produksi clalarn negeri.d' Mernberikan kesentpatan lrerusaha bagi pengusaha ke cil, n enengah dankoPerasi. ' L' ---' -' -"-"c
(2) Tata cara pe'gadaan Barang darr -jasa criatr.rr cierng611 per.atrrran Daerahterserrdiri. - e
(3) Standar harga Sattran [Jaranq dan Jasa lebilr laniut ditetapkar dengan .Keputusan Birpati paclang parian,ran. r' . r'---'
I}AB XIIIKtrTENTUnN PENTJTUP
Pasal 55Peraturatt iJacrah ini rnulai berlaku senrenjak tanggal cliunclangka'. Agar setiapOrang tnellgetahtrittya, tttemerintahkan I'engundingon peraturan Daerah inidengan pellel"llpatanrrya cJalarn L,embaran DaJrah Ka[upaten pada'g pariaman.
DI'ITlA[,I(AN DII-ADA TANGGAL
: PARIAIv1AN
:lMAI2004BUPAI"I PADANG PARIAMAN
dto
:W
DiLrndangkan di : PARtrAMAi..lPada'fanggal :J M Ij I 2A04
SNKR ITAITIS DAERAH lfu\ BUPATIiNPADANC PARIAMAN
dto
lH,*ltllprqM.AN {iANlr sFI. MrU)I)r:rrrbina I iftnln i\,Iuda Nfp. 4l000SgS?
L il M I]A ITA N D A E RAH I{A BUPATE N PADA NG PA RIA MA I\.ITAI{I.]N zAM NOII,IOR 05 SERI I}