Upload
andrisatria
View
87
Download
4
Embed Size (px)
Citation preview
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMANNOMOR: f6 TAHUI{2004
TEilTAHG
PERUBAHAN ATAS PERDA KABUPATEN PAOANG PARIAMANNOMOR 10 TAHUN 2OOO TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
Menimbarlg :
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESABUPATI PADANG PARIAMAN
a, bahwa dafam rangka meningkatkan taraf kesehatan masyarakatdan pencapaian visi Padang Parieman $ehat ZAfi makadipandang perlu dilakukan pembebasan biaya berobat rawatjalan di Puskesmas dan Puskesmas Ketiling di wilayahKabupaten Padang Pariaman.
b. hahwa berdasad<an pertimbangan pada huruf a diatas makaperlu dilakukan perubahan Pe(a No.10 Tahun 2000 tentangRetribusi Pefayanan Kesehatan. \
c. bahwa untuk memenuhi maksud huiut a dan b diatas dipandangperlu diatur dalam suatu Peraturan Dalmh.
1. Undang-Undang Nomor 1? Tahun 1956 tentang PemhentukanDaerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi$umatera Tengah.
2. Undang-Undang Nomor g Tahun 1960 tentang Pokok-PokokKesehatan (Lembaran Negara Repubfik IndonesiaTahin 1960Nomor 131, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor2068)
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang TenagaKesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963Nomor T9,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 2$76)
4. Undang -Undang Nomor I Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana (Lembaran Negara Repubfik fndonesia Tahun 1981Nomor 76, Tambahan Lembsfran Negara Republik IndonesiaNomor 3209)
5, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 199? tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik fndonesia Tahun 1992 Nomor 100,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3495)
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Paja Daerah
Mengingat
Tahun 1997 Nornor 76, Tambahan Lembaran Negara Republiklndonesia Nomor 3209)
7. undang-undang Nomor Z2Tahun 1999 Tentang pemerintahDaerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun lgggNomor 60)
8. Peratursn Pemerintah Nomor 1T Tahun 1gg0 tentangParobahan Batas tMlayah Kodya Padang)
9, Peraturan Pemerintah Nomor 2T Tahun tggg tentangPelaksanaan Undang *Undang Nomor I Tahun 1983 tentangHukum Acara Pidana (Lembaran Negara Repubfik fndonesiaTahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RepubfikIndoneeia Nomor 3258)
10 Peraturan Pemerintah Nomor ?0 Tahun 1gg7 tentang RfiribusiDaerah (Lembaran lrlegara Republik Indonesia Tahun 1gg7Nomor 5$, Tambahan Lembaran Negara Repuhfik IndonesiaNomor 3692)
11 Peraturan PemePeraturan Pemerintahan Nomor 7 Tahun 1987tentang Penyerahan $ebagian UruEan Pemerintahan datamBidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun 1987 Nomor g, Tambahan Lembaran NegaraRepubfik lndonesia Nomor 3347)
ll.Keputusan Bersama Menteri lGsehatan dan Menteri dalamNegeri Nomor 48/Menkes/SKB/1111988 dan Nomor 10 Tahun1988 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan PemerintahNomor 7 Tahun m1987 tentang Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehetan Kepada Daerah
l2.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor &4 Tahun l999tentangBentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan
l3.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentangPenyidik Pegawai Negeri $ipif di Lingkungan PemerlntahDaerah
l4.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daarah tentang PajskDaerah dan Retribusi Daerah
l5.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 174 Tahun 1997tentang Pedoman Tatacara Pemunggutan Retribusi Daerah
l6.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997tentang Tatacara Pemeriksasn di Bidang Retribusi Daerah
lT,Keputussn Menteri Oalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998tentang Ruang Lingkup dan Jenis *.fenis Retribusi DaerahTingkat ldan Daerah Tingkat ll ;
Dengan Persetujuan
DEI'VAN PERNTAKLAN RAKYAT DAERAHKABUPATEN PADANG PARIANfrAN
MEMUTUSKAN
MENCTAPKAN : PERATURAN OAERAH KABUPATEN TENTANS PERUBAHANATA$ PERDA KABUPATEN NOMOR TO TAHUN 2OOOTENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.
Pasaf I
Ketentuan dafam Peraturan Daerah No.10 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan yang telah diundangkan dalarn Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor urut
10 seri B dan diubah sebagai berikut :
A. Pasal 1 ditambah satu huruf menjadi
x. Pelayanan Pendafiaran adalah kegiatan pelayanan terhadap calon pa$ien berupa
prose$ pencatatan administrasi yang dibebaskan atas biaya administrasinya
terhadap pelayanan tersebut.
B. Pasal 3 diubah dan ditambah menjadi
(1)Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang
rneliputi :
a. Pelayanan kesehatan di Puskesmas/Bafai Pengobatan
b. Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas Keliling,
c. Pelayanan Kesehatan di R$UD
(2)Pelayanan kesehatan di Puskesmas/Balai Pengobatan sebagaimana dimaksud
ayat t huruf a diatas, meliputi :
a. Pertolongan pertama pada kecefakaan
b, Pertofongan persafinan.
c. Tindak medik ringan.
d. Tindak Medik $edang
e. Tindakan Medik dan Terapi.
t. Pemeriksaan Diaknostik.
g. Rawat Inap.
h. Rawat Jalan.
i. Tindakan Laboratorium.
t. Oksigen.
k. Pengujian Kesehatan.
L Pengurusan Jenazah.
m. Pengawasan Kualitas Air.
n. Pefayanan Gigi Satu Per satu gigi.
(3) Pelayanan kesehatan pada Puskesmas Keliling, metiputi ;
a. Fertclongan pertama pada Kecelakaan.
b, Pertolongan persalinan.
c. Tindak medik ringan.
d. Tindak medik sedang
e. Pemeriksaan diagnostik
f. Tindakan laboratorium
g. Oxigen.
h, Pengujian kesehatan
i. Pengurusan jenazah,
j. Pengawasan kualitas air.
(4) Pelayanan Kesehatan di R$UD, meliputi ;
a. Rawat jalan,
b. Rawat inap
c. Pemeriksaan penunjang diagnostik.
d. Tindakan khusus.
Kebidanan dan penyakit kandungan.
Rarat inap perhari.
Tindakan operasi.
Pengujian kesehatan.
Inetalasi gawat darumt.
Pengujian kesehatan.
Rehabil itasi medislfisote ra pi.
Pengurusan jenazah,
$ewa mobiljenazah dan ambufance.
n. Pemakaian oksigen.
(5) Tidak termaeuk objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah :
a. Pelayanan Pendaftaran,
b. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang
bersifat sosial.
c. Ketentuan pelayanan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada huruf a diaturlebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Pasal 2
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaf diundangkan,
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah l(abupaten Padang
Pariaman.
Disahkan di : Fadang Paria
Pada Tanggal : 26 AcvnAJ
LEMBARAN DAERAH IGBUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN ?.9-OT
NOM0R... 17..... .rssr B
BUPATI PADANG P
Diundangkan di Pariaman
Pembina Utama Muda 41